i
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA ANAK DALAM PERSIDANGAN (Studi Putusan No:18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)
SKRIPSI
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
OLEH : GEMILANG ANANSTYA RAHMAN E1A109078
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA ANAK DALAM PERSIDANGAN (Studi Putusan No: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)
Di susun Oleh: Gemilang Ananstya Rahman E1A109078
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Diterima dan disahkan: Pada tanggal
Agustus 2013
Pembimbing I
Pembimbing II
Penguji
Pranoto, S.H.,M.H. NIP. 19540305 198601 1 001
Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. NIP. 19581019 198702 2 001
Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H. NIP.19640724 199002 1 001
Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Dr.Angkasa,S.H.,M.Hum NIP.19640923 198901 1 001
iii
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya, Nama
: GEMILANG ANANSTYA RAHMAN
NIM
: E1A109078
Judul Skripsi
: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN
TERDAKWA
PERSIDANGAN
(Studi
ANAK
DALAM
Putusan
No.
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)
Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah betul-betul hasil karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain. Dan apabila terbukti saya melakukan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari fakultas.
Purwokerto,
Agustus 2013
GEMILANG ANANSTYA R. NIM. E1A109078
iv
MOTTO
Man Jadda WaJada
Tidak ada orang yang gagal, yang ada hanya orang yang kehilangan keyakinan.
Bila kamu berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah SWT, maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan terkabul.(HR. Ahmad)
Alhamdulillah.. Ya Allah, terima kasih untuk perjalanan yang menakjubkan ini..
v
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, bertabur syukur untuk segala nikmat dan kasih sayang yang Engkau limpah kepadaku ya Allah SWT sehingga aku dapat menjalani hidup sampai saat ini dan dapat melewati satu anak tangga dalam mengejar impianimpianku. Gemilang persembahkan untuk mereka yang sangat begitu berarti dalam perjalanan ini, terima kasih untuk: 1. Kedua orang tuaku, mamah Heny Pujiastuti dan Papah Rokhman orang yang sangat berharga dalam hidupku, yang tak pernah lelah mendoakan dan memotivasi untuk mengejar semua impian-impianku. Milang sayang kalian. 2. Kakaku Gema Permana Rahman, S.H dan Adikku Dellyma Briliani Rahman yang tak pernah lelah mendoakan, memotivasi dan mengajariku tentang arti sebuah perjuangan. Banggakan kedua orang tua kita. 3. Fajar Harseno, seseorang yang selalu ada disaat suka dan dukaku. Terima kasih sayang untuk doa, motivasi dan kasih sayangnya. Cepet nyusul aku jadi S.H ya, jangan mudah putus asa dan selalu yakin rencana-NYA pasti yang terbaik untuk kita. 4. Keluarga besarku, mbah Roewat Sri Walujo Utomo, Nene, Dedeh Tanto, Um Teguh, Um Heru, Lik Ika yang tak pernah lelah mendoakan dan memotivasiku. 5. Teman-Teman seperjuanganku dikampus merah khususnya angkatan 2009 Paralel, yang sudah berproses bersama banyak kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Jaga nama baik almamater kita. 6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas doa dan bantuannya.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Anak Dalam Persidangan (Studi Putusan No: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)” yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Dalam terselesaikannya dan tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada: 1.
Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
2.
Pranoto S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bantuan, arahan, dukungan, bimbingan, kesabaran dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
3.
Handri Wirastuti Sawitri, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bantuan, arahan, dukungan, bimbingan, kesabaran dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
4.
Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji, atas segala arahan, dukungan, kebaikan dan masukan untuk skripsi ini.
vii
5.
Bambang Heryanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
6.
Seluruh dosen, Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
7.
Kedua orang Orang Tua, Bapak Rokhman dan Ibu Heny Pujiastuti serta kakakku Gema Permana Rahman, S.H. dan adikku Dellyma Briliani Rahman, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.
8.
Fajar Harseno, yang selalu memotivasi, membantu dan memberikan doa serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
9.
Keluarga besar Roewat Sri Walujo Utomo (Alm.) dan Keluarga besar H. Suwarto, S.E, yang telah memberikan doa dan dukungannya.
10. Teman-teman Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan doa demi kelancaran skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Purwokerto, Agustus 2013
Gemilang Ananstya R.
viii
ABSTRAK
Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Hakim dalam menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak boleh menolak ataupun menerima begitu saja alasan pencabutan, seperti keterangan terdakwa diberikan oleh seorang Anak pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. Aspek-aspek hukum yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pencabutan keterangan terdakwa anak menurut Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt serta nilai kekuatan pembuktian terhadap pencabutannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Mengenai aspek-aspek hukum yang dibahas tersebut, dianalisis dengan doktrin dan pasal-pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh, pertama mengenai pencabutan keterangan terdakwa anak menurut Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. adalah tidak dapat dibenarkan, namun dapat digunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti. Mengenai masalah yang kedua, Nilai kekuatan pembuktian terhadap pencabutan keterangan terdakwa anak dalam persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt yaitu mempunyai sifat nilai kekuatan pembuktian bebas, artinya bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan terdakwa. Kata kunci: Pencabutan, Terdakwa, Anak.
ix
ABSTRACT
Testimony of the defendant is one of the evidence as set out in Article 184 paragraph (1) KUHAP. Frequently encountered in the trial that the defendant revoked rendered outside the hearing or contained in the Minutes of Investigation (BAP). Judge in assessing the defendant's reasons for revocation information should not blindly accept or reject the revocation reason, such as a description of the accused given by the Decision No. Kids: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. Legal aspects are discussed in the writing of this law is the repeal of the testimony of the defendant children by Decision Number: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt and value the strength of evidence against the revocation. The method used in this study is normative. Regarding the legal aspects are discussed, analyzed with the doctrines and articles of KUHAP relating to the issues to be discussed. The results obtained, the first description of the revocation of the defendant's children by Decision Number: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt is not justifiable, but can be used as an auxiliary finding evidence. Regarding the second issue, value the strength of evidence against the accused child's testimony in revocation proceedings under Decision Number: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt that nature has value independent probative force, means they are judging the truth contained in the testimony of the defendant. Keywords: Revocation, Defendant, Son.
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................
iii
HALAMAN MOTTO .................................................................................
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................
v
KATA PENGANTAR ..................................................................................
vi
ABSTRAK ...................................................................................................
viii
ABSTRACT ..................................................................................................
ix
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
B. Perumusan Masalah .................................................................
5
C. Tujuan Penelitian .....................................................................
5
D. Kegunaan Penelitian.................................................................
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana ........................
7
B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana ............................................ 11 C. Sistem Peradilan Pidana Anak 1. Pengertian Anak ................................................................. 22 2. Tujuan Sistem Peradilan Anak .......................................... 24 D. Pembuktian 1. Pengertian Pembuktian ...................................................... 26
xi
2. Bentuk Teori Pembuktian .................................................. 29 3. Bentuk Alat Bukti .............................................................. 35 E. Tinjauan Umum Alat bukti Keterangan Terdakwa 1. Pengertian Keterangan Terdakwa ....................................... 46 2. Kekuatan
Pembuktian
Alat
Bukti
Keterangan
Terdakwa ............................................................................ 49 3. Pencabutan Keterangan Terdakwa...................................... 54 BAB III METODE PENELITIAN 1. Metode Pendekatan ............................................................ 60 2. Spesifikasi Penelitian ......................................................... 60 3. Sumber Data ...................................................................... 60 4. Metode Pengumpulan Data................................................ 61 5. Metode Penyajian Data ...................................................... 62 6. Metode Analisis Data ........................................................ 62 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ..................................................................
63
B. Pembahasan .......................................................................
89
BAB V PENUTUP A. Simpulan ............................................................................
107
B. Saran .................................................................................
108
DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia sebagai sebuah negara juga berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara hukum. Moh. Hatta1 mengatakan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum adalah merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.2 Berdasarkan kriterium fungsi hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum materiil (substantive law) dan hukum formil (adjective law). Seperti yang tadi sudah diuraikan bahwa hukum merupakan sistem, maka hukum materiil tidak dapat dipisahkan dengan hukum formil. Hukum materiil terdiri dari peraturanperaturan yang memberi hak dan kewajiban-kewajiban, agar dalam melaksanakan hukum masing-masing memenuhi kewajibannya tidak terjadi konflik dan semuanya terjadi secara teratur. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum dalam hukum materiil, maka yang telah dilanggar harus ditegakkan atau dipertahankan. Agar kepentingan manusia terlindungi,
1
Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Hukum Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal. 1. 2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007, Hal. 122.
2
keseluruhan bidang kehidupan manusia diatur oleh hukum harus ditaati, salah satunya hukum pidana yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Dalam hal pelaksanaan hukum pidana, jika terjadi pelanggaran maka pelanggaran ini harus ditegakan kembali. Hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana
yang telah
dilanggar disebut hukum acara pidana (hukum pidana formil). Sudikno Mertokusumo3 mengatakan bahwa: Hukum pidana formil mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materiil: kalau terjadi pembunuhan bagaimana cara mengusutnya, mengajukannya ke pengadilan, mengadilinya, memutuskannya serta melaksanakan putusannya. Hukum Acara Pidana mengenai pembuktian menjadi titik sentral, hal ini dapat dibuktikan sejak awal dilakukannya penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan,
pemeriksaan
tambahan,
penuntutan,
pemeriksaan
di
pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum pembuktian menjadi pokok bahasan. Karena memang dengan pembuktian, tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dapat tercapai. Pembuktian pada hukum acara pidana menjadi peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam
3
Loc.cit.
3
Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. 4 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti keterangan terdakwa disebut dengan pengakuan terdakwa, tetapi dalam KUHAP telah ditentukan yaitu keterangan terdakwa karena dianggap lebih tepat. Meskipun keterangan terdakwa adalah alat bukti namun tidak semua keterangan terdakwa memenuhi kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Keberadaan anak di lingkungan kita memang perlu mendapatkan perhatian terutama mengenai tingkah lakunya. Sudah banyak terjadi bentuk kejahatan anak karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan yang harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mengingat usia anak yang belum dewasa dan sedang bertumbuh, berkembang, sehingga
berhak untuk
dilindungi sesuai dengan Undang-Undang dan mendapatkan perlindungan khusus. Ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan perlindungan khusus sebagai berikut: Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari minoritas dan terisolasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik 4
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta : Sinar Grafika, 2001, Hal. 252
4
fisik/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan
pembinaan
dan
perlindungan
dalam
rangka
menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak anak terjerumus kedalam permasalahan atau kasus yang bertentangan dengan hukum seperti anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengedar maupun pengguna. Hibnu Nugroho5 mengatakan bahwa: Kasus-kasus pidana dengan pelaku kategori anak dalam proses pelaksanannya tetap sesuai ketentuan KUHAP, dengan beberapa penyimpangan yaitu mulai dari penyidik hingga hakim pemeriksaan persidangan harus memiliki persyaratan tertentu seabagaimana diatur dalam UU pengadilan anak.
Kasus bertentangan dengan hukum yang pelakunya seorang anak salah satu contohnya yaitu kasus Yns bin AK yang diputus oleh hakim Pengadilan
Negeri
Purwokerto
dengan
nomor
register
perkara
No.18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt dalam Putusannya menyatakan bahwa Yns bin AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
5
Hibnu Nugroho, Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, Hal.33
5
sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus tersebut, keterangan terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) berbeda dengan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan sehingga terdakwa anak mencabut semua keterangan terdakwa di BAP dalam persidangan. Dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa anak tersebut, secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kekuatan pembuktian maupun dalam pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menentukan putusannya. Dari uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Anak Dalam Persidangan (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah pencabutan keterangan terdakwa di Penyidik yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam persidangan dapat dibenarkan menurut Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt? 2. Bagaimana
nilai
kekuatan
pembuktian
terhadap
pencabutan
keterangan terdakwa anak dalam persidangan berdasarkan Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt?
6
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pencabutan keterangan terdakwa di Penyidik yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam persidangan dapat dibenarkan menurut Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. 2. Untuk mengetahui nilai kekuatan pembuktian terhadap pencabutan keterangan terdakwa anak dalam persidangan berdasarkan Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan dalam hukum terutama hukum acara pidana di Indonesia, berkaitan dengan pencabutan keterangan terdakwa anak dalam persidangan. 2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pencabutan keterangan terdakwa anak.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana Hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit. Menurut Hartono Hadisoeprapto6 mengatakan bahwa: Konkritnya, hukum acara pidana adalah kumpulan peraturanperaturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal: a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang dilakukan, b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan carabagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka telah bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu, c. Cara bagaimna mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka, d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya. Hukum acara pidana merupakan hukum formil yang berguna untuk mempertahankan hukum materiil yaitu hukum pidana. Agar hukum pidana dapat
6
benar-benar
dijalankan
maka
hukum
acara
pidana
Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2001, Hal. 121.
yang
8
mempertahankan berlakunya hukum pidana. Hal itu juga yang dikatakan oleh A. Chanur Arrasjid7 bahwa: Hukum formil adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan hukum materiil. Abdoel Djamali8 juga sependapat dengan yang dikemukakan oleh Chanur Arrasjid mengatakan bahwa: Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengatur hukum acara pidana tidak memberikan pengertian hukum acara pidana, namun pengertian hukum acara pidana bisa didapatkan dari doktrin. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang hukum acara pidana antara lain: Menurut van Bemmelen9 yang dikutip Andi Hamzah mengatakan bahwa: Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut: 1. Negara melaui alat-alatnya menyidik kebenaran. 7
A. Chanur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 110. R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal.193. 9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua), Jakarta : Sinar grafika, 2008, Hal. 6 8
9
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. 3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipembuat dan kalau perlu menahannya. 4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna melimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. 5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. 6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. 7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib. Wirjono Prodjodikoro10 sebagaimana dikutip Andi Hamzah juga memberi pengertian tentang hukum acara pidana yang menyatakan sebagai berikut: Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturanperaturan yang memuat cara bagaimana badan-badaan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
Pengertian yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh de Bosch Kemper11 yang memberi pengertian hukum acara pidana sebagaimana dikutip Andi Hamzah yang mengatakan bahwa: Keseluruhan asas-asas dan peraturan undang-undang mengenai mana negara menjalankan hak-haknya karena terjadi pelanggaran undang-undang pidana. 10
Ibid, Hal. 7. Andi Hamzah, Op.Cit.Hal. 9.
11
10
Pengertian hukum acara pidana dari beberapa para ahli hukum di atas, dengan singkat dapat dikatakan hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan
hukum
yang
mengatur
ketentuan-ketentuan
cara
bagaimana
mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehinggga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Seperti ranah hukum lain, hukum acara pidana juga memiliki tujuan. Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat tujuan hukum acara pidana. yang dikeluarkan Menteri Kehakiman dalam Hibnu Nugroho12 sebagai berikut: Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelangggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.
Tujuan hukum acara pidana yang ada dalam Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 12
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,Media Prima Aksara, Jakarta, 2012, Hal .31.
11
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan Menteri Kehakiman tersebut tidak sejalan dengan pendapat Andi Hamzah. Kata-kata “....setidaktidaknya mendekati kebenaran” dirasa kurang tepat oleh Andi Hamzah, Andi Hamzah13 mengatakan bahwa: Penulis tidak dapat menyetujui bagian kalimat yang berbunyi: “setidak-tidaknya mendekati kebenaran.”Kebenaran itu harus didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana. Umumnya para penulis menyebut “mencari kebenaran materiil”, merupakan tujuan hukum acara pidana.
Sehingga Andi Hamzah14 mengemukakan tujuan hukum acara pidana yaitu: Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan sementara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat”.
Tujuan tanpa fungsi tidak dapat tercapai sedangkan fungsi tanpa tujuan adalah suatu hal yang sia-sia. Tujuan dan fungsi hukum acara pidana menurut Hibnu Nugroho15 yaitu: “...hukum acara pidana mempunyai tujuan atau fungsi sebagai berikut: 1. Sebagai sarana untuk mencari suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi; 2. Menemukan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana; 3. Meminta pengadilan untuk memutuskan bersalah atau tersangka; dan
13
Andi Hamzah, Op.Cit.Hal.8. Ibid, Hal.9 15 Hibnu Nugroho, Op.Cit.Hal.32. 14
12
4. Melaksanakan dan kemudian mengawasi pelaksanaan dari putusan tersebut. B. Asas-asas Hukum Acara Pidana Asas-asas hukum harus ada dalam setiap aturan hukum.Jika asas-asas hukum tidak ada dalam sebuah aturan hukum maka aturan tersebut tidak dapat dimengerti. Hal tersebut yang dikatakan oleh Hibnu Nugroho16 bahwa: Asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Hukum acara pidana juga memiliki asas-asas hukum acara pidana agar hukum acara pidana dapat dimengerti. Asas-asas hukum acara pidana yaitu: 1.
Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalamnya terdapat peradilan cepat misalnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan: “(1)Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.”
Perumusan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut terdapat kata “segera” yaitu agar dilakukan secara cepat. Berdasarkan perbandingan antara HIR dan Undang-Undang Nomor 8
16
Hibnu Nugroho, Op.Cit.Hal.33.
13
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas, sebenarnya ketentuan dalam HIR lebih pasti karena telah dirumuskan berapa lama waktunya, sedangkan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kata “segera” belum menunjukan kepastian. Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga di dalamnya tersirat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dirumuskan: “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.” Berdasarkan rumusan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, Yahya Harahap17 mengatakan bahwa: Bertitik tolak ansich dari sudut kepentingan kepastian hukum bagi terdakwa untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, ketentuan ini sangat menguntungkan terdakwa. Akan tetapi kalau dipertentangkan dari sudut kepentingan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kebenaran yang hakiki, barangkali terlampau berat sebelah melindungi kepentingan terdakwa, sehingga dirasakan kurang bernafas keselarasan dan keseimbangan dengan perlindungan ketertiban masyarakat. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan wujud penghargaan terhadap hak asasi manusia dan juga agar negara
17
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.54.
14
dapat menghemat pengeluaran sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal serupa juga dikemukakan oleh Andi Hamzah18 yang mengatakan bahwa: Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. 2. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Asas ini berarti seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan
tidak boleh
dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini terdapat dalam Penjelasan Umum butir 3 c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dirumuskan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Asas ini merupakan bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Asas ini memiliki tujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi dan nama baik seseorang, karena seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan belum tentu dia bersalah melakukan tindak pidana yang
18
Andi Hamzah, Op.Cit.Hal.13.
15
disangkakan kepadanya. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap19 yang menyatakan bahwa: Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah member perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. 3. Asas Oportunitas Asas Oportunitas yaitu suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika karena penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Perumusan asas oportunitas juga dikemukakan oleh A.Z. Abidin Farid20 dalam Andi Hamzah yaitu: Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Asas oportunitas tidak sembarangan dapat dilakukan. Asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan, selain itu tidak semua jaksa dapat memberlakukan asas ini. Hal ini diatur oleh Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merumuskan: “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.”
19
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 41. 20 Andi Hamzah, Op.Cit.Hal.17.
16
Perumusan Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat diartikan hanya Jaksa Agung yang dapat mendeponir perkara yang merugikan kepentingan umum. Asas oportunitas merupakan pertentangan asas legalitas, dimana asas oportunitas mengedepankan kepentingan umum sedangkan asas legalitas mengedepankan kepentingan hukum. Wujud dari asas oportunitas yaitu perkara tersebut dideponir. Meskipun merupakan pertentangan asas legalitas, dalam praktek asas oportunitas tetap dianut di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Lemaire21 dalam bukunya Andi Hamzah mengatakan bahwa: Pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku dinegeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku. 4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum Asas pengadilan terbuka untuk umum berarti menghendaki adanya transparasi atau keterbukaan dalam sidang pengadilan. Asas ini terdapat dalam rumusan Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dirumuskan: “(3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”
21
Loc.cit.
17
Arti dari rumusan pasal tersebut berarti asas ini hanya berlaku dalam sidang pengadilan tidak berlaku dalam tahap penyidikan maupun praperadilan. Meskipun demikian, asas ini pun tidak dapat diterapkan dalam semua sidang pengadilan Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi pengecualian terhadap sidang pengadilan mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Pengecualian ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap22 yang mengatakan bahwa: Secara singkat dapat dapat dikemukakan bahwa mengenai perkara kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut mengungkapkan dan memaparkannya secara terbuka di muka umum. Demikian juga halnya dengan pemeriksaan sidang anak-anak, cara-cara pemeriksaan persidangannya memerlukan kekhususan. Timbul suatu kecenderungan yang agaknya bisa dijadikan dasar filosofis yang mengajarkan anak-anak melakukan tindak pidana, bukanlah benar-benar, tetapi melainkan bersifat “kenakalan” semata-mata. Asas pemeriksaan pengadilan harus diterapkan karena jika tidak maka putusan batal demi hukum. Pasal 153 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan: “(4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”
Hal yang perlu diingat yaitu meskipun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, keputusan hakim tetap dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, karena ketentuan Pasal 195 Undang-Undang
22
M. Yahya Harahap, Op.Cit.Hal.56-57.
18
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.”
5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum Tidak peduli seseorang berasal dari mana, memiliki jenis kelamin apa, miskin ataupun kaya semuanya diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini berarti tidak membeda-bedakan orang di hadapan hukum, Jika seseorang bersalah maka harus dihukum dan jika tidak maka harus dibebaskan. Selain itu dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dengan tidak mendiskriminatifkan. Asas ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan : “(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum butir 3 a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.”
19
Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum terdapat dalam KUHAP ditegaskan kembali oleh Hibnu Nugroho23 yang mengatakan bahwa: Semangat menjujung tinggi HAM yang mendasari lahirnya KUHAP semakin memperkokoh kedudukan asas ini. Dalam hal ini mulai dari ditangkapnya seseorang hingga akhir menjalani proses penegakan hukum, orang tersebut tetap mendapat perlindungan yang memadai. Setiap tahap pemeriksaan diberikan jangka waktu limitatif yang secara terang tertulis dalam ketentuan KUHAP dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan pra peradilan. 6. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannnya dan Tetap Sistem ini berbeda dengan sistem juri. Andi Hamzah24 mengatakan bahwa: Dalam sistem lain, yaitu sistem juri yang menetukan salah tidaknya terdakwa ialah suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya mereka awam terhadap ilmu hukum. Asas ini menentukan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap dan diangkat oleh kepala negara. Hal ini disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang merumuskan: (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung
23
Hibnu Nugroho, Op.Cit.Hal 36-37. Andi Hamzah, Op.Cit.Hal 22.
24
20
(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. 7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum Salah satu asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini terdapat dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Asas ini berlaku secara
universal di negara-negara demokrasi. Hal ini terbukti dengan terdapatnya asas ini dalam The International Covenant an Civil and Political Rights article 14 sub 3d sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah25 bahwa tersangka atau terdakwa diberi jaminan sebagai berikut: “To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be inform, if he does not have legal assistance, of this right and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interest justice so require, and without payment by him in any such case, if he does not have sufficient means topay for it” (Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannnya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran). 8. Asas Akusator dan Inkisitor (Accusatoir dan Inquisitoir)
25
Ibid, Hal .23.
21
Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini adalah asas yang dianut oleh UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbeda dengan yang dianut oleh HIR yang masih menggunakan asas inkuisatoir yang masih menempatkan kedudukan
tersangka/terdakwa
sebagai
objek
pemeriksaan.
Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril26 mengatakan bahwa: Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan: - Adalah subyek; bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. - Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan yang dialakukan tersangka atau terdakwa.
Asas inkisitor telah ditinggal oleh banyak negeri beradab sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal dan diganti dengan asas akusator. Pengakuan terdakwa dalam HIR sebagai alat bukti memiliki kecenderungan bahwa terdakwa harus mengakui bahwa dia bersalah. Menurut Andi Hamzah27 menyatakan bahwa: Selaras dengan itu, berubah pula sistem pembuktian yang alatalat bukti berupa pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa”, begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli. 26
Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 3. 27 Andi Hamzah, Op.Cit.Hal 25.
22
9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan Asas ini mensyaratkan bahwa dalam pemeriksaan sidang perkara pidana pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan lisan. Menurut Andi Hamzah28 mengemukakan pengertian pemeriksaan hakim secara langsung bahwa: Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Sedangkan pemeriksaan hakim secara lisan, Andi Hamzah29 juga mengemukakan pendapatnya bahwa: Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Hal ini yang membedakan dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan tersebut dapat mencapai kebenaran
yang hakiki.
Pengecualian dari asas ini menurut Andi Hamzah30 yaitu: Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan verstek atau in absentia. Tapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 213 KUHAP). Pemeriksaan secara langsung dan lisan memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti dan cermat dimana tidak hanya 28
Loc.cit. Loc.cit. 30 Loc.cit. 29
23
keterangannya saja yang bisa diteliti tetapi juga sikap dan cara mereka dalam memberikan keterangan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan: “hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.”
C. Sistem Peradilan Pidana Anak 1. Pengertian Anak Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun menurut Setya Wahyudi31 batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Pengertian anak dapat didapat menurut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah 31
Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, Hal.49
24
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dengan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan atas hal tersebut maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Negeri.
25
Menurut hukum islam seorang anak dapat dinyatakan dewasa apabila sudah berakhil baligh (sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) atau sudah mengalami perkembangan fisik, seperti bagi wanita sudah mengeluarkan darah nifas atau menstruasi, perkembangan buah dada, dan pertumbuhan bulu kelamin. Sedangkan bagi laki-laki sudah bermimpi bersetubuh dengan lawan jenisnya, mengalami perubahan pita suara dan terdapat pertumbuhan bulu kelamin ataupun kumis. Berbeda dengan hukum islam, menurut hukum adat seseorang dapat dinyatakan dewasa apabila ia sudah mentas gawe atau kuat gawe. 2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Seorang anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan proses khusus. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan: (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisah dari ruang tunggu sidang orang dewasa (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan: (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
26
a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c. Membela diri dan memperoleh keadilan disepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dalam proses khusus ini persidangan anak yang melakukan tindak pidana dilakukan secara tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan, dengan pejabat khusus seperti Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas khusus yang tidak memakai toga atau pakaian dinas. Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka hak dan kewajiban anak menjadi lebih terjamin, apalagi Undang-Undang tersebut juga mengadopsi sistem diversi. Pengertian diversi dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.” Jadi penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar pengadilan lebih diutamakan daripada proses peradilan. Diversi bertujuan sebagaimana yang telah dirumuskan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: “Diversi bertujuan: a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan; c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan;
27
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.” Selain tujuan diversi, tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Setya Wahyudi32 yaitu: Tujuan-tujuan sistem peradilan anak tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut, sejalan dengan yang dinyatakan oleh Muladi33 bahwa: Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.
D. Pembuktian 1. Pengertian Pembuktian Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, sehingga pada pembuktian seorang nasib terdakwa ditentukan dan salah tidaknya terdakwa dapat dibuktikan. Pembuktian berarti merupakan suatu perbuatan membuktikan. Sedangkan membuktikan dapat diartikan memperlihatkan bukti, menyatakan
32
Ibid, Hal. 38 Muladi, Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal. vii. 33
28
kebenaran, ataupun meyakinkan. Jika dikaitkan dengan hukum acara pidana yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil, maka membuktikan berarti memperlihatkan, menyatakan kebenaran ataupun meyakinkan dengan menggunakan alat bukti beserta barang bukti. Mengenai pembuktian, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian. Pengertian tentang pembuktian diperoleh dari doktrin. Beberapa pengertian tentang pembuktian diantaranya M. Yahya Harahap34 yang mengatakan bahwa: Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman
tentang
cara-cara
yang
dibenarkan
undang-undang
membuktikan kesalahan yang yang didakwakan kepada terdakwa. Pengertian pembuktian juga dikemukakan Darwan Prinst35 yang mengatakan bahwa: Pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa. Pemeriksaan terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh Darwan Prinst berarti menjelaskan dalam membuktikan kesalahan terdakwa diperlukan alat-alat 34
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 252. 35 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 2002, Hal.137.
29
bukti, namun hakim juga harus tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah. Hal ini diperjelas oleh Leden Marpaung36, yang menyatakan bahwa: Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah, hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence.).Untuk menyatakan seseorang “melanggar hukum”, Pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” diperlukan bukti-bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dari uraian tersebut, “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran”.
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada
terdakwa,
terdakwa
dibebaskan
dari
hukuman.
Sebaliknya, kalau kesalahan yang didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah. Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril37 tidak memberikan pengertian pembuktian namun menyatakan bahwa: Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian 36
Leden Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana(Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 22-23. 37 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op.Cit, Hal.102-103.
30
inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan yang didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah. Hal yang dikemukakan oleh Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril serupa dengan yang dikemukakan kembali oleh M. Yahya Harahap38 tentang pembuktian yang menyatakan bahwa: Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
2. Bentuk Teori Pembuktian Setiap negara menganut sistem pembuktian yang berbeda. Pengertian pembuktian telah dijelaskan di atas. Sedangkan sistem sendiri juga memiliki pengertian. Menurut Tatang M. Amirin39 dalam Hibnu Nugroho menyatakan bahwa: “....sistem dipergunakan untuk menunjuk pada pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu , atau model tata cara. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan, atau pemrosesan; dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya....” Sistem pembuktian yang dikenal tidak hanya satu macam, tetapi terdapat beberapa macam sistem pembuktian yaitu:
38
M. Yahya Harahap. Loc.cit. Hibnu Nugroho, Op.Cit.Hal. 9.
39
31
1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu (Convictim-in Time). Sistem pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim benarbenar diserahkan pada keyakinan hakim sepenuhnya yang boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti maupun tanpa alat bukti langsung menarik keyakinan. Menurut M. Yahya Harahap40 mengatakan bahwa: Sistem pembuktian convictim-in time menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem ini keyakinan hakimlah yang paling menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, sehingga dengan leluasa hakim dapat menarik dan menyimpulkan atas keyakinannya dengan mengabaikan alat-alat bukti yang diperiksanya ataupun langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Oleh karena itu, pada sistem ini kebijaksanaan hakim sangat diperlukan agar tujuan dapat terwujud yaitu keadilan. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu juga dijelaskan D. Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah41 yang menyatakan bahwa: Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan 40
M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal. 256 Andi Hamzah, Op.Cit, Hal.252.
41
32
hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.
Sistem pembuktian hakim berdasarkan keyakinan hakim melulu memiliki kelemahan yaitu dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dibatasi oleh apapun sehingga hakim terlalu bebas yang dapat menimbulkan ketidakadilan maupun kesewenang-wenangan. Hal itu juga diungkapkan oleh A. Minkenhof42 dalam Andi Hamzah yang menyatakan bahwa: Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Conviction-Raisonee). Sistem pembuktian conviction in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas tetapi pada sistem conviction raisonee, faktor keyakinan hakim “dibatasi”, sehingga keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap43 yang menyatakan bahwa:
42 43
Ibid, Hal.252-253. Loc.Cit.
33
Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Andi Hamzah44 juga memberi pengertian tentang sistem conviction-raisonee yaitu: Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem ini dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif pada dasarnya memiliki sebuah kesamaan dimana keduaduanya tetap berdasarkan keyakinan hakim, hanya saja perbedaannya terletak pada dasar keyakinan hakim timbul. Jika pada sistem pembuktian conviction raisonnne keyakinan itu di dasarkan pada alasan-alasan yang logis. Alasan-alasan tersebut bisa didapatkan dari ilmu-ilmu pengetahuan. Sedangkan pembuktian berdasarkan undangundang secara negatif keyakinan hakim didasarkan pada aturan undangundang. 3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif.
44
Andi Hamzah, Op.Cit.Hal.253
34
Sistem ini tidak berdasarkan atas keyakinan hakim artinya dalam hal ini keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, pembuktian dengan sistem ini mendasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan undangundang. Sistem pembuktian ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan pada undang-undang saja. Hal tersebut juga dikemukakan Andi Hamzah45 yang mengatakan bahwa artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undangundang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa, baru dapat dihukum atau dipidana apabila yang didakwakan kepadanya terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan dimana hakim hanya sebagai corong dari undang-undang. Hal ini bertentangan dengan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. 4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif. Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif dan sistem
45
Andi Hamzah, Op.Cit.Hal.251.
35
pembuktian berdasar conviction in time. M. Yahya Harahap46 mengatakan bahwa: Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undangundang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, Menurut M. Yahya Harahap47 terdapat dua komponen: “.....terdapat dua komponen: a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alatalat bukti yang sah menurut undang-undang, b. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undangundang. Sistem ini dinilai paling baik karena sistem ini selain berdasarkan undang-undang agar ada kepastian dan tidak berdasarkan subjektivitas semata juga mendasarkan pada keyakinan hakim agar hakim juga aktif sehingga dapat mencapai kebenaran materiil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) kita telah dijelaskan menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981
tentang
Kitab
Undang-Undang
Pidana(KUHAP) yang merumuskan:
46
M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal. 257 Ibid, Hal.258.
47
Hukum
Acara
36
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya.”
Berdasarkan rumusan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas P.A.F Lamintang
dan Theo Lamintang48
mengatakan bahwa: Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP juga dapat diketahui, bahwa sama halnya dengan sistem pembuktian yang dianut HIR dahulu, KUHAP kita pun menganut apa yang disebut negatif-wettelijke stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang bersifat negatif.
Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981
tentang
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Acara
Pidana(KUHAP) itu adalah: a. Menurut undang-undang artinya hakim tidak dapat secara bebas menentukan jenis alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan maupun minimal banyaknya alat bukti yang harus ada untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal itu juga dikemukakan oleh P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang49 bahwa:
48
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 408. 49 Loc.Cit.
37
wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian,
undang-undanglah
yang
menentukan
tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
b. Negatif artinya meskipun telah memenuhi minimal alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, tetapi belum dapat dijatuhkan pidana apabila hal tersebut belum dapat menimbulkan keyakinan hakim. Jadi di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah juga harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. 3. Bentuk Alat Bukti Mengenai macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari : 1. Keterangan Saksi Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”
Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi ketentuan:
38
a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Saksi harus mengucapkan sumpah agar keterangannya dapat menjadi alat bukti yang sah. Pasal 160 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan: “(3)
Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya,.”
Jika saksi tidak mau mengucapkan sumpah maka akibat hukumnya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan: “(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.” b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas yaitu keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri.
39
Keterangan saksi yang diberikan atas dasar hasil pemikiran sendiri bukan merupakan keterangan saksi.
Begitu juga
keterangan saksi yang diperoleh dari hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan: “(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”
d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti. Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) merumuskan: “(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri Meskipun saksi yang dihadirkan jumlahnya banyak tetapi secara kualitatifketerangannya berdiri sendiri tanpa adanya saling
40
hubungan satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan suatu kejadian tertentu maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk
membuktikan
kesalahan terdakwa. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi: a.
Keterangan saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas artinya keterangan saksi tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna. Hakim tidak terikat alat bukti keterangan saksi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril50 yang mengatakan bahwa: Dengan demikian, alat bukti keterangan saksi mempunyai kekuatan bebas, tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna.
b.
Keterangan saksi nilai pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Artinya hakim tidak diharuskan untuk menerima setiap kebenaran dalam keterangan saksi. Hakim bisa saja mengesampingkan keterangan saksi. Hal itu ditegaskan oleh M. Yahya Harahap51 yang menyatakan bahwa: Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannnya. Tergantung pada penilaian hakim untuk mengangapnya sempurna atau tidak. Hakim
50
Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op.Cit, Hal.123. M. Yahya Harahap, Op.Cit, Hal.274.
51
41
bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat “menerima” atau “menyingkirkannya”. 2. Keterangan Ahli Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”
Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Namun, seringkali keterangan ahli dianggap sama dengan keterangan saksi. Untuk mengetahui perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli akan dapat diketahui dari ketentuan agar keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti yang sah sedangkan tentang keterangan saksi telah dijelaskan sebelumnya. Keterangan ahli agar dapat menjadi alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 120, Pasal 133, Pasal 186, Pasal 179, dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari keseluruhan pasal tersebut secara singkat agar keterangan ahli dapat menjadi alat bukti yang sah yaitu: a. Sebelum memberikan keterangan ahli terlebih dahulu harus disumpah.
42
b. Keterangan ahli diberikan oleh seseorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. c. Keterangan ahli diberikan oleh ahli yang memiliki keahlian khusus, yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya.” Ketentuan pada huruf b dan c itulah yang membedakan keterangan ahli dengan keterangan saksi. Keterangan ahli diberikan oleh seorang ahli dengan keahlian khusus tentang suatu hal tang berhubungan
dengan
pengetahuannnya.
tindak
Sedangkan
pidana
yang
keterangan
diperiksa
saksi
menurut
diberikan
oleh
seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa pidana dalam perkara yang sedang diperiksa. Seorang ahli yang tidak memberikan keterangan menurut pengetahuannnya tetapi menurut yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri keterangannnya itu bukan sebagai alat bukti keterangan ahli tetapi sebagai alat bukti keterangan saksi. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli: a. Memiliki kekuatan pembuktian bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan ahli. Hakim bebas menilai apakah
43
keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti sah atau tidak. M. Yahya Harahap52 mengatakan bahwa: Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainyadan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian. Hakim tetap harus memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yaitu minimal dua alat bukti. Keterangan ahli saja tidak
cukup
membuktikan
kesalahannya,
tetapi
juga
memerlukan alat bukti lain. Hal yang diperhatikan dalam pengajuan ahli diungkapkan oleh Hibnu Nugroho53 yang mengatakan bahwa: Hal yang harus dihindari dalam pengajuan saksi ahli adalah keinginan dari para pihak yang meminta kehadiran saksi ahli untuk memberi beda penafsiran terhadap satu peristiwa hukum yang jelas-jelas secara nyata telah dipahami oleh sarjana hukum (dalam hal ini adalah hakim, jaksa dan penasihat hukum). Sebab jika ini tujuan utamanya, sebenarnya keterangan yang diberikan itu tidak masuk dalam keterangan saksi biasa yang mungkin bisa meringankan terdakwa. 3. Surat Pasal 187
KUHAP Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: 52
Ibid, Hal.283. Hibnu Nugroho, Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, Hal..95. 53
44
“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.” Pengertian surat tidak didapatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi bisa didapatkan dari para ahli. Pengertian surat menurut Asser-Anema dalam Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril54 surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Namun Surat dari rumusan pasal tersebut agar dapat dijadikan alat bukti yang sah yaitu : a. dibuat atas sumpah jabatan atau b. dikuatkan dengan sumpah. Ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 54
Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril,Op.Cit.Hal.127.
45
menimbulkan persoalan karena surat pada huruf d yaitu surat lain tidak dibuat atas sumpah maupun dikuatkan dengan sumpah. Selain itu surat pada huruf d hanya dapat berlaku jika ada hubungannnya dengan isi alat bukti lain. Hal ini dapat diartikan keberadaan surat lain sangat bergantung dengan isi alat bukti lain. Oleh karena itu, nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Jika isinya tidak ada hubungan dengan alat bukti yang lain, surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian surat: a.
Secara formal alat bukti surat sebagaimana pada Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
adalah
bukti
yang
sempurna.
Alasan
kesempurnaan tersebut dikemukakan Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril55 bahwa alat bukti surat dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Alat bukti surat sempurna hal ini dapat diartikan:
Surat tersebut benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
Semua pihak tak dapat menilai lagi kesempurnaan baik bentuk dan pembuatannya.
55
Ibid, Hal..128.
46
Semua pihak juga tidak bisa menilai lagi keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sepanjang isi dari keterangan itu tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain.
b.
Secara materiil surat bukan alat bukti yang mengikat dan menentukan. Artinya hakim memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian. Secara materiil surat bukan alat bukti yang mengikat dan menentukan memiliki beberapa alasan yang dikemukakan oleh Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril56 yang mengatakan bahwa: “Alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain: asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati (materiel waarheid), bukan mencari kebenaran formil. Lalu asas keyakinan hakim sebagaimana terncantum dalam Pasal 183, bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian asas batas minimum pembuktian.”
4. Petunjuk Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” 56
Loc. Cit.
47
Perumusan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut menjelaskan bahwa petunjuk penekanannya pada kata “persesuaian”, yaitu persesuaian kejadian, keadaan, atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diperoleh secara limitatif dari: a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk berdasarkan rumusan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut sangat tergantung pada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tidak akan ada jika tidak ada alat bukti keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dijelaskan oleh M. Yahya Harahap57 yang mengatakan bahwa:
57
M. Yahya Harahap, Op.Cit, Hal.296.
48
“Sebagaimana yang sudah diuraikan menengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas”. 1. Hakim tidak terikat atas kebenaran perseuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. 2. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terika kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.” 5. Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Praktiknya baik hakim maupun jaksa penuntut umum tidak boleh memaksa agar terdakwa mengakui dakwaan, hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Nikolas Simanjutak58 bahwa: Nanti didalam analisis yuridis, JPU akan melakukan pembuktian fakta hukum dan juga advokat akan mengajukan bantahan, dan 58
Nikolas Simanjuntak , Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hal.274
49
tugas hakimlah yang akan memberikan pertimbangan rasional legitimasi posisi hukum terhadap keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain. E. Tinjauan Umum Alat Bukti Keterangan Terdakwa 1. Pengertian Keterangan Terdakwa. Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum adanya UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di dalam HIR keterangan terdakwa disebut dengan pengakuan tertuduh. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) istilah tersebut diubah menjadi keterangan terdakwa. Menurut M.Yahya Harahap59 bahwa: “Pada istilah “keterangan terdakwa” sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pengingkaran”. Sedang dalam istilah “pengakuan tertuduh”, hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran” , dan menyerahkan penilainnya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.” Leden Marpaung60 juga mengatakan tentang perubahan tersebut bahwa: Keterangan terdakwa diatur oleh Pasal 189 KUHAP, perlu diperhatikan bahwa keterangan terdakwa benar-benar tuntas dalam 59
M. Yahya Harahap, Op.Cit, Hal. 297. Leden Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana(Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.41 60
50
arti tidak cukup umpamanya pengakuan atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya dan cara-cara melakukannya. Sedangkan pengakuan tertuduh hanya meliputi pengakuan saja. Pernyataan ini dipertegas oleh Andi Hamzah61 bahwa: Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan b. Mengaku ia bersalah. Istilah keterangan terdakwa selain karena dianggap lebih luas juga karena lebih manusiawi dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Perbedaan istilah tersebut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril62 dalam bukunya “Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek” juga mengatakan bahwa: Selain itu, istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi dibandingkan dengan pengakuan tertuduh. Pengakuan tertuduh seolah-olah ada unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya. Pengertian Keterangan terdakwa juga dirumuskan oleh Memorie Van Toelicthing dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang63: “Dapat dimasukkan ke dalam pengertian verklaring van verdachte atau keterangan terdakwa itu, setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan tertentu saja.”
61
Andi Hamzah, Op. Cit, Hal 278 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op.Cit, Hal.131 63 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit. Hal.431. 62
51
Berdasarkan Memorie Van Toelicthing penyangkalan merupakan bagian dari keterangan terdakwa, namun belum dijelaskan lebih lanjut apakah penyangkalan yang merupakan bagian dari keterangan terdakwa memiliki nilai sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir di dalam urutan alat-alat bukti. Menurut Suharto64 menyatakan bahwa: Alat bukti keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat di dalam urutan terdakwa. Makna keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir dimaksudkan agar terdakwa dapat mendengarkan dan memperhatikan keterangan alat bukti yang lain, sehingga ia akan dapat merenungkan dengan tenang apabila nanti mendapat pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum, maupun dari penasihat hukumnya.
2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa seringkali tidak bersesuaian dengan isi alat-alat bukti lain karena sifat manusiawi dimana seseorang tidak akan mengatakan sesuatu yang memberatkan dirinya sehingga terkadang terdakwa melakukan kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Hak yang dimiliki terdakwa untuk bebas berbicara karena dalam pemberian keterangan, terdakwa tidak disumpah sehingga tidak ada ancaman pidana meskipun terdakwa berbohong. Pengabaian oleh hakim karena biasanya keterangan terdakwa berisi penyangkalan, arrest Hoge Raad dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang65: 64
Hal.158.
Suharto R.M, 2006, Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika,
52
Dalam arrest-nya tanggal 24 Mei 1937, N.J. 1938 Nomor 850, Hoge Raad telah memutuskan, bahwa adanya penyangkalan dari terdakwa tidak perlu menyebabkan hakim harus menyampingkan alat bukti keterangan dari terdakwa untuk membantu hakim menemukan bukti. Perlu diketahui tidak semua keterangan terdakwa dapat dijadikan atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Hal ini ditegaskan oleh arrest Hoge Raad dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang66 bahwa: Dalam itu kiranya juga perlu diketahui bunyi arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, N.J. 1944 Nomor 589, yang antara lain telah mengatakan bahwa hakim tidak selamanya perlu menggunakan seluruh keterangan terdakwa atau seluruh keterangan saksi sebagai alat bukti. Untuk menentukan sejauhmana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain: a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan fungsinya hanya membantu dalam menemukan alat bukti. Setelah alat bukti itu ditemukan maka keterangan terdakwa di luar sidang tidak berfungsi lagi. M. Yahya Harahap67 mengatakan bahwa: Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. 65
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit. Hal.431. Ibid, Hal.432. 67 M. Yahya Harahap, Op.Cit.Hal.299. 66
53
b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan: 1. Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa di sini meliputi perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana maupun perbuatan lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan. Selain itu yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan terdakwa yang mengenai perbuatan yang dilakukannya sendiri bukan yang dilakukan oleh orang lain. 2. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa. Tentang apa yang diketahui oleh terdakwa ialah yang dapat ditangkap oleh pancaindera yaitu yang dapat dilihat dengan mata, didengar dengan telinga atau pun yang dapat dirasa dengan lidah. M.Yahya Harahap68 mengatakan bahwa: Arti yang terdakwa ketahui sendiri tiada lain daripada pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Bukan pendapat atau rekaan terhadap peristiwa pidana tersebut, tetapi semata-mata pengetahuan langsung yang timbul dari peristiwa pidana itu. 68
Ibid,Hal. 320.
54
3. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. Apa yang dialami terdakwa artinya pengalaman terdakwa yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa. Jika pengalaman terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa maka tidaklah mempunyai nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Pengalaman yang memiliki hubungan dengan perkara yang diperiksa artinya pengalaman terdakwa yang diungkapkan tersebut akan memiliki pengaruh terhadap kejelasan duduk perkara yang sedang diperiksa. c. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri berarti keterangan terdakwa memiliki pengaruh memberatkan ataupun meringankan hanya terhadap dirinya sendiri. Jadi keterangan terdakwa tidak berlaku pada orang lain. Suatu kejahatan apabila dilakukan bersama-sama maka agar keterangan terdakwa lain dapat berlaku jika berkas perkaranya dipisah. Pada saat pemeriksaan perkara di perkara terdakwa yang pertama maka kedudukan terdakwa lain sebagai saksi bukan sebagi terdakwa. Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa: a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.
55
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai apakah keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti atau tidak dengan mengemukakan alasan-alasannya. b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian. Hakim tetap harus memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yaitu minimal dua alat bukti seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Jadi keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan kesalahannya, tetapi juga memerlukan alat bukti lain. Meskipun terdakwa memberi keterangan berupa pengakuan bahwa telah melakukan tindak pidana, namun hakim harus tetap memeriksa alat bukti lainnya dengan mengemukakan alasan-alasan yang argumentatif. Terdakwa
yang
jumlahnya
dua
orang
apabila
memberikan keterangan yang sama tetap bernilai satu alat bukti keterangan terdakwa, sehingga tetap membutuhkan satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimum pembuktian.
56
Hakim harus tetap memeriksa alat bukti lainnya, meskipun terdakwa memberi keterangan berupa pengakuan bahwa telah melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K./Kr./1973 tanggal 19 November 1947 dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang69: “Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri telah salah menerapkan Pasal 308 jo. Pasal 300 HIR dan berikutnya, karena pembuktian mengenai tuduhan terhadap terdakwa hanya disandarkan pada keterangan terdakwa tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut, maka putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri harus dibatalkan.” c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim. Setelah memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga harus dibarengi “keyakinan hakim” bahwa terdakwalah yang bersalah. Hal ini merupakan konsekuensi pembuktian yang dianut oleh yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tanggal 28 Februari 1938, N.J. 1938 Nomor 789, tanggal 2 Mei 1940, N.J. 1940 Nomor 162, tanggal 16 Mei 1940, N.J. 1941 Nomor 163, dan tanggal 13 Januari 1941, N.J. 1941 Nomor 497,hal yang harus diperhatikan dikatakan oleh Prof.
69
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit. Hal.433.
57
Taverne70 dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang mengatakan bahwa: Hakim harus menjelaskan di dalam putusannya tentang bagian-bagian dari keterangan terdakwa yang mana, yang oleh hakim telah ikut digunakan untuk menemukan bukti, dan tentang apa sebabnya hakim telah tidak memberikan arti pada penyangkalan terdakwa.
3. Pencabutan Keterangan Terdakwa. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang dan diluar sidang. Keterangan terdakwa diluar sidang (The Confession Outside the Court) sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana merumuskan: “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.” M. Yahya Harahap71 memberikan bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang sebagai berikut: Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang ialah: a. keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan, b. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, c. serta berita acara penyidikan iu ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa.
70 71
Ibid, Hal. 431-432. M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal 303.
58
Dalam memberikan keterangan terdakwa diluar sidang, terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, ancaman dan penyiksaan sehingga perlu dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap terdakwa, yang bertujuan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, seperti tercantum pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.”
Hal ini sejalan dengan asas akusator, yang menurut Nikolas Simanjutak72 menyatakan bahwa: KUHAP menganut sistem acquisitoir, yang berarti sistem dan cara pemeriksaannya lebih manusiawi dengan menghargai, menghormati dan melaksanakan hak-hak asasi manusia. Dalam pemeriksaan dengan cara ini, si terperiksa bukan lagi objek, tetapi sudah subjek yang memiliki hak-hak selaku tersangka ataupun terdakwa. Pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan atau di perbolehkan, hal ini dikarenakan terdakwa memiliki kebebasan untuk mengutarakan sesuatu baik itu berupa pengakuan, pengingkaran ataupun pengakuan dari sebagian yang dilakukan terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan:
72
Nikolas Simanjutak, Op.Cit, Hal. 116.
59
“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Namun Hari Sasangka dan Lily Rosita73 mengemukakan bahwa: Masalah pencabutan keterangan terdakwa dimuka penyidik, terletak sepenuhnya dipundak sang hakim. Oleh karena itu harus sungguh-sungguh dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan yang diberikan didalam pemeriksaan penyidikan asalkan pencabutannya itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis. Menurut M. Yahya Harap74 mengatakan bahwa: Apabila hakim dapat menerima alasan pencabutan berarti: a. Keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dianggap “tidak benar”, b. Dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logismaka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Hakim dalam menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa memerlukan kearifan dan ketelitian, tidak boleh menolak ataupun menerima
73
Hari sasangka dan lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Bandung:Mandar maju, 2003, Hal. 95. 74 M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal 304-305
Perkara Pidana.
60
begitu saja alasan pencabutan. Hal ini dipertegas oleh M.Yahya Harahap75 bahwa: Dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan keterangan pengakuan, dari hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan selukbeluk pembuktian dan penilaian dan “seni mengadili”. Jika ini semua dimiliki oleh hakim, dia mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan dengan mantap dan utuh.
Kemudian Hari Sasangka dan Lily Rosita76 juga mengemukakan bahwa: Hakim hendaknya tidak begitu saja percaya dengan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan atau bahkan menolak keterangannya. Ada beberapa kemungkinan terjadi: 1. Mungkin benar penyidik tidak melakukan penekanan atau memaksa atau mengancam atau memukul atau menyiksa diri terdakwa; 2. Mungkin benar penyidik melakukannya; 3. Atau mungkin penyidik tidak melakukan tetapi anggota lain melakukan perbuatan tersebut.
Untuk memahami kedudukan dan nilai keterangan pengakuan yang diberikan dalam berita acara penyidikan dapat ditelusuri dari yurisprudensi, bertitik tolak dari yurisprudensi dapat memperoleh pedoman: 1. Dapat dipergunakan sebagai “petunjuk”. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177K/Kr/1965, yang dikutip dalam bukunya M.Yahya Harahap77 yang menegaskan: 75
M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal.305. Hary sasangka dan Lily Rosita, Loc.Cit. 77 M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal.305-306. 76
61
Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II dimuka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan didepan pemeriksaan
penyidikan
tidak
dapat
berdiri
sendiri,
dapat
dipergunakan sebagai petunjuk. Namun syaratnya keterangan itu harus mempunyai hubungan satu sama lain, sehinggadapat melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan. 2. Pencabutan harus berdasar alasan. Keterangan pengakuan yang diluar sidang, dapat dicabut terdakwa kembali di sidang pengadilan, asalkan pencabutan tersebut mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Hal ini dipertegas dari putusan Mahkamah Agung tanggal
23 Februari 1960, No.
299K/Kr/1959 yang dikutip dalam bukunya M. Yahya Harahap78 menjelaskan: Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Dari putusan tersebut dapat dilihat antara lain: a. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis, 78
M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal.306.
62
b. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima, c. Penolakan
pencabutan
keterangan
pengakuan,
mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.
63
BAB III METODE PENELITIAN
1. Metode Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan
yuridis
normatif,
yaitu
pendekatan
yang
menggunakan konsep legal positif. Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma lain selain norma hukum.79
2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam penelitian iini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan atau gejala dari obyek yang akan diteliti juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu, mengambil kesimpulan dari bahan-bahan tentang obyek-obyek masalah yang akan diteliti dengan keyakinan-keyakinan tertentu.
3. Sumber Data
79
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hal. 35.
64
Penelitian hanya menggunakan data sekunder yang terbagi dalam tiga bahan hukum yaitu: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari: 1. Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari: 1. Pustaka di bidang ilmu hukum, 2. Hasil penelitian di bidang hukum, 3. Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet. c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: 1. Kamus Hukum 2. Kamus Bahasa Indonesia
4. Metode Pengumpulan Data
65
Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan perundangan-undangan, literatur, dan karya ilmiah yang ada relevansinya terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti.
5.
Metode Penyajian Data Data sekunder yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang
disusun secara sistematis, yaitu data-data tersebut akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga tercipta satu suatu kesatuan yang utuh.
6.
Metode Analisis Data Data sekunder yang tersaji akan dianalisis secara kualitatif, yaitu
analisis yang dilakukan dengan cara menjabarkan terhadap data yang diperoleh, dimana norma hukum yang diperlukan sebagai premis mayor sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam putusan dipakai sebagai premis minor kemudian melalui proses silogisme ini akan diperoleh suatu kesimpulan.
66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: 1. Duduk Perkara Pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt terdakwa yang memiliki identitas nama lengkap: Yns Bin AK, Tempat lahir: Purbalingga, Umur/Tanggal lahir: 16 Tahun/1 Agustus 1995, Jenis kelamin: Lakilaki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Desa Kedungjati RT 03 RW 08 Kec. Bukateja Purbalingga, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh. Hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Raya Arcawinangun, Kelurahan
Arcawinangun,
Kecamatan
Puwrwokerto
Timur,
Kabupaten
Banyumas, sedang bersepeda motor berboncengan dengan kawannya yang bernama Ag (masuk dalam DPO) di jalan raya akan melihat trek-trekan, tetapi ketika mendekati trek-trekan tiga sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa turun dari sepeda motor saat itu saksi BS dan saksi AH yang sehari-hari bertugas sebagai anggota Kepolisian Resort Banyumas yang sedang berada ditempat itu akan melakukan penangkapan tetapi trek-trekan tersebut berhasil melarikan diri yang kemudian melihat terdakwa yang sangat mencurigakan lalu menangkap tangan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal apa yang terdakwa bawa dalam tas kulit warna hitam merek Haener milik terdakwa tersebut yang
67
ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi GANJA yang dibungkus lagi dengan plastik transparan dan selanjutnya dilakukan penyitaan. Kemudian setelah ditanya oleh Petugas Kepolisian lalu terdakwa mengakui bahwa barang berupa GANJA tersebut didapat dengan cara membeli kepada Ug (masuk dalam DPO) ditaman kota Purbalingga seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Ag (masuk dalam DPO). Selanjutnya setelah sebungkus Koran GANJA diterima dari Ug, lalu dimasukkan kedalam tas dan dicangklongkan dibadan terdakwa lalu kembali pulang ke Purwokerto berboncengan dengan Ag (masuk dalam DPO). Kemudian yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Semarang No. LAB: 31/ NNF/ 2012, tanggal 11 April 2012, yang dilakukan oleh Yayuk Murti Rahayu, B,Sc, 6,103 gram dalam plastik Nomor Barang Bukti BB-0047/2012/NN mengandung POSITIF DERIFAT CANNABINOID dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: DAKWAAN: PERTAMA: Bahwa ia terdakwa Yns Bin AK pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
68
Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Arcawinangun, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Puwrwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Yns Bin AK sedang bersepeda motor berbonceng dengan kawannya yang bernama Ag (masuk dalam DPO) di jalan raya, tetapi ketika mendekati trektrekan tiga sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa turun dari sepeda motor saat itu saksi BS dan saksi AH yang sehari-hari bertugas sebagai anggota Kepolisian Resort Banyumas yang sedang berada ditempat itu akan melakukan penangkapan tetapi trek-trekan tersebut berhasil melarikan diri yang kemudian melihat terdakwa yang sangat mencurigakan lalu menangkap tangan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal apa yang terdakwa bawa dalam tas kulit warna hitam merek Haener milik terdakwa tersebut yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi GANJA yang dibungkus lagi dengan plastik transparan dan selanjutnya dilakukan penyitaan. Bahwa setelah ditanya oleh Petugas Kepolisian lalu terdakwa mengakui bahwa barang berupa GANJA tersebut didapat dengan cara membeli kepada Ug (masuk dalam DPO) di taman kota Purbalingga seharga Rp. 100.000,-
69
(Seratus Ribu Rupiah) menggunakan uang Ag (masuk dalam DPO) selanjutnya setelah sebungkus Koran GANJA di terima terdakwa dari UG lalu dimasukkan kedalam tas dan dicangklongkan di badan terdakwa lalu kembali pulang ke Purwokerto berboncengan dengan Ag (masuk dalam DPO), tetapi saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa
ternyata Ag (masuk dalam DPO) berhasil melarikan diri
menggunakan sepeda motor yang dibawanya bersamaan dengan orang trektrekan tersebut. Bahwa terdakwa Yns Bin AK sebelumnya sudah pernah membeli ganja kepada Ug (masuk dalam DPO) di taman kota Purbalingga karena hanya terdakwa yang dikenal Ug (masuk dalam DPO) sedangkan Ag tidak kenal sehingga saat itu terdakwa Yns sajalah yang dititip membelikannya dengan uang Ag dan dalam hal ini terdakwa mendapat keuntungan memiliki banyak teman. Bahwa selanjutnya yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Semarang No. LAB: 31/ NNF/ 2012, tanggal 11 April 2012, yang dilakukan oleh Yayuk Murti Rahayu, B,Sc, 6,103 gram dalam plastik Nomor Barang Bukti BB-0047/2012/NN mengandung POSITIF DERIFAT CANNABINOID dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
70
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KEDUA: Bahwa ia terdakwa Yns Bin AK pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Arcawinangun, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Puwrwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Yns Bin AK sedang bersepeda motor berbonceng dengan kawannya yang bernama Ag (masuk dalam DPO) di jalan raya, tetapi ketika mendekati trektrekan tiga sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa turun dari sepeda motor saat itu saksi BS dan saksi AH yang sehari-hari bertugas sebagai anggota Kepolisian Resort Banyumas yang sedang berada ditempat itu akan melakukan penangkapan tetapi trek-trekan tersebut berhasil melarikan diri yang kemudian melihat terdakwa yang sangat mencurigakan lalu menangkap tangan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal apa yang
71
terdakwa bawa dalam tas kulit warna hitam merek Haener milik terdakwa tersebut yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi GANJA yang dibungkus lagi dengan plastik transparan dan selanjutnya dilakukan penyitaan. Bahwa setelah ditanya oleh Petugas Kepolisian lalu terdakwa mengakui bahwa barang berupa GANJA tersebut didapat dengan cara membeli kepada Ug (masuk dalam DPO) di taman kota Purbalingga seharga Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah) menggunakan uang Ag (masuk dalam DPO) selanjutnya setelah sebungkus Koran GANJA di terima terdakwa dari UG lalu dimasukkan kedalam tas dan dicangklongkan di badan terdakwa lalu kembali pulang ke Purwokerto berboncengan dengan Ag (masuk dalam DPO). Bahwa selanjutnya yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Semarang No. LAB: 31/ NNF/ 2012, tanggal 11 April 2012, yang dilakukan oleh Yayuk Murti Rahayu, B,Sc, 6,103 gram dalam plastik Nomor Barang Bukti BB-0047/2012/NN mengandung POSITIF DERIFAT CANNABINOID dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
72
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. Pembuktian Hakim dalam perkara ini memeriksa beberapa alat bukti dan barang bukti dalam persidangan, yaitu : a. Alat Bukti Keterangan Saksi 1. Saksi BS, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Saksi pada hari Senin 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan raya Arcawinangun, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, telah terjadi tindak pidana Narkotika. Selanjutnya ada dua orang yang baru datang berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian orang yang membonceng yang baru datang yaitu terdakwa tersebut turun dari sepeda motor lalu ia saksi hentikan sambil memperkenalkan diri dari petugas kepolisian tetapi saat itu juga teman terdakwa masih diatas sepeda motor langsung pergi dan berhasil melarikan diri bersama trek-trekan liar yang akan dirazia petugas. Saksi telah mendapatkan perintah atasan (Kanit) lalu segera bertindak dan beraksi mengatakan kalau saksi adalah sebagai petugas kepolisian kepada orang-orang yang dihentikan lalu saksi bersama tim menanyakan identitas saat ada seorang yang tertangkap yaitu terdakwa
73
yang mengaku bernama Yns dan setelah itu menanyakan barang apa yang dibawa lalu terdakwa Yns menunjukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merek Heaner yang dibawa dengan cara digantung atau dicangklong dibadan dan terdakwa Yns diperintah membuka tas yang dicangklong tersebut dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang dibungkus kertas transparan yang dikeluarkan oleh terdakwa. Setelah
melakukan
penangkapan
terhadap
terdakwa
lalu
mendapatkan keterangan dari terdakwa yang mengakui telah mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari Ui alamat Desa Padamara, Kecamatan Padamara, kabupaten Purbalingga pada hari itu juga Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar 20.30 WIB ditaman kota Purbalingga membeli ganja seharga Rp. 100.000,- dan mendapat ganja 1 (satu) plastic kecil transparan, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merek Heaner. 2. Saksi AH memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Pada hari Senin 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan raya Arcawinangun, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, telah terjadi tindak pidana Narkotika. Dan saat itu juga, saksi menggunakan sebuah mobil dan tim lainnya yaitu Kanit dan yang tim lainnya tiga orang menggunakan dua buah sepeda motor mendatangi ketempat tersebut yang kemudian saksi memarkir mobil dan bergabung dengan tim yang bersepeda motor setelah
74
sekitar 23.30 WIB ditempat kejadian disitu kurang lebih 3 (tiga) buah sepeda motor dan diatas sepeda motor diduduki pengendara berbonceng lalu ada pengendara yang mirip dengan cirri-ciri sebagaimana informasi yang baru datang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu orang yang membonceng yang baru datang yaitu terdakwa tersebut turun dari sepeda motor lalu ia saksi hentikan setelah saksi mendapat perintah kanit, tetapi saat itu juga teman terdakwa yang masih diatas sepeda motor langsung pergi dan berhasil melarikan diri bersama trek-trekan liar yang akan dirazia petugas. Saksi berboncengan dengan saksi Bams karena terdakwa yang turun dari sepeda motor dengan ciri-ciri mirip sebagaimana informasi lalu saksi mengeluarkan sprint pimpinan dan saksi menanyakan identitas lalu saksi melakukan penggeledahan dengan memerintahkan terdakwa sendiri yang mengeluarkan isi tas kulit warna hitam merek Heaner yang dibawa dengan cara dicangklong dibadan terdaakwa dan terdakwa Yns yang ternyata terdakwa Yns mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi dengan cirri secara fisik adalah Narkoba berupa Ganja yang dibungkus kertas transparan lalu terdakwa dibawa ke kanit. 3. Saksi Hyt (saksi verbalisan) memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Benar pada hari selasa tanggal 3 Januari 2012 pada waktu mulai sekitar pukul 00.30 WIB yang kemudian berlanjut pada keesokan hari
75
pada saat pagi hari selasa tanggal 3 Januari 2012, bertempat di kantor Kepolisian Resort Banyumas berita acara pemeriksaan tersangka setelah selesai terdakwa didampingi orang tua. Terhadap terdakwa Yns pihak BAPAS melakukan pemeriksaan terdakwa anak-anak sedangkan pihak dokter memeriksa fisik bahwa terdakwa anak tersebut dalam keadaan baik. Setelah diketahui umur terdakwa masih dibawah umur lalu saksi berusaha mencari pendamping seorang penasehat hukumnya yaitu Prasetyo, S.H., melalui telepon. Saksi memeriksa sejak sekitar jam 00.30 WIB malam hari menghadirkan penasehat hukum saat malam harinya per telepon, malam begitu penangkapan membuat surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum. Benar berdasarkan atas keterangan yang diungkapkan terdakwa sendiri secara bebas kemudian saksi menuangkan kedalam BAP terdakwa saat penyidikan dengan posisi saksi bertiga, saksi menghadap komputer, penasehat hukum, terdakwa Yns menghadap saksi, sedangkan barang buktinya dimeja komputer. Tidak ada kekerasan, atau ancaman kekerasan semua dilakukan secara baik. 4. Saksi Pty, S.H (saksi tambahan) memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Saksi adalah advokat yang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 pada pukul 00.30 WIB ditelepon oleh Polisi untuk mendamping terdakwa Yns Bin AK, namun saksi jawab “besok pagi saja”. Kemudian pada pagi
76
harinya jam 07.00 WIB saksi datang ternyata pemeriksaan terdakwa masih berlangsung dan saksi mendampingi terdakwa sejak pertanyaan Nomor 14 hingga pertanyaan akhir, dalam pemeriksaan terdakwa tidak ada penekanan terhadap terdakwa. Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan sebelum ada berita acara penolakan didampingi Penasehat Hukum dan saksi tidak lagi mendampingi terdakwa setelah saksi menandatangani berita acara penolakan. b. Alat Bukti Keterangan Saksi A De Charge 1. Saksi Syt memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Saksi menyaksikan saat terdakwa pulang dari kantor kepolisian bersama orang tuanya, lurah, melihat luka lebam warna biru dilutut, pinggang setelah ditanya leher karena dicekik, tumit lebam katanya dipukuli polisi. Kemudian Saksi mendengar terdakwa di Purwokerto naik motor bersama Ag lalu terdakwa ditangkap karena bahwa barang milik Ag yang diduga ganja, awalnya terdakwa katanya diajak liat wayang tetapi dibawa ke Purwokerto. 2. Saksi Sty memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Saksi kenal terdakwa karena saksi sebagai guru sekolah terdakwa sewaktu kelas 4, 5 dan 6 SD. Saksi mengukur kemampuan membaca terdakwa disekolah sangat dibawah rata-rata anak didik lainnya. Terdakwa naik ke kelas 6 SD tetapi hanya satu semester karena disebabkan terdakwa enggan belajar semangat berkurang lalu terdakwa menyatakan otak tidak
77
mampu menyatakan keluar dan berhenti sekolahnya hingga tidak tamat di kelas 6 Sekolah Dasar. 3. Saksi Sno memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Saksi pensiunan tentara dan baru menjabat 2 bulan sebagai ketua RT 03/RW 08 tetapi sudah lama berdomisili disitu. Saksi mengetahui kehidupan terdakwa Yns anaknya tidak neko-neko. Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan apapun dari pihak kepolisian, saksi mengetahui kalau terdakwa berurusan dengan pihak kepolisian setelah diberitahu tetangga saksi, bahwa tadi malam terdakwa Yns dikatakan terlibat narkoba. Terdakwa pekerjannya membantu tantenya sebagai tukang mengumpulkan bekas rongsok aqua pendapatan sepuluh ribu rupiah per hari sedang orang tua terdakwa pedagang keliling kadang pulang jam 2 sore kadang juga jam 2 malam. 4. Saksi Rd memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Saksi sebagai lurah dan saksi dipanggil dan disuruh hadir ke polres bersama dengan orang tua terdakwa, saksi bertemu dengan penyidik terdakwa Yns dijelaskan
bahwa anak dari warga saksi terkena kasus
narkoba, terdakwa akan dibina/ masih dapat dibina dan tidak dilakukan penahanan terhadapnya dengan wajib lapor. 5. Saksi Nyt memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
78
Benar saksi sebagai warga yang bertempat tinggal disekitar wilayah bertempat di
Jalan Senopati, Kelurahan
Arcawinangun,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, mengetahui selama 22 tahun saksi ditempat tersebut tidak pernah ada dilakukan trek-trekan sepeda motor dengan keadaan kondisi jalan disitu tidak rata banyak berlubang dan ada bengkokan. Profesi saksi bekerja sebagai tukang tambal ban, sedang dirumah saksi berjarak 20 meter dari tempat kejadian penangkapan tetapi saat kejadian saksi ada di rumah yang tidak mengetahui dan tidak mendengar ada keributan penangkapan terhadap terdakwa atau trek-trekan oleh pihak kepolisian. c. Alat Bukti Keterangan Saksi Testimonium De Auditu 1. Saksi AFF memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Saksi berhasil menemukan Ag (DPO) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dititipkan di Polsek Bukateja selanjutnya dibawa ke Polres Banyumas. Setelah Polres Banyumas saksi mendengar keterangan Ag yang menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa pada awalnya Ag diberi uang oleh saksi BS dan saksi AH sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja. Setelah Ag membeli ganja, kemudian datang ke rumah terdakwa Yns sebanyak dua kali dan pada waktu sholat magrib Ag datang dirumah terdakwa Yns, kemudian Ag mengajak pergi terdakwa Yns dengan berboncengan sepeda motor untuk menonton wayang kulit di tidu
79
Purbalingga, tetapi ternyata oleh Ag terdakwa Yns dibawa ke Arcawinangun Purwokerto, dan ditangkap oleh saksi BS dah saksi AH. Bahwa tas hitam yang isinya ganja dibawa terdakwa Yns dari rumah. Kemudian saksi BS dan saksi AH sudah siap untuk menangkap terdakwa Yns karena Ag sudah menelpon saksi BS “ini Yns dibawa ke Purwokerto untuk dikorbankan”. Setelah terdakwa Yns ditangkap, Ag diberi uang Rp. 800.000,- oleh Polisi karena telah berhasil menjebak terdakwa Yns. 2. Saksi Fd memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Waktu saksi Polres Banyumas saksi mendengarkan keterangan Ag yang menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa pada walnya Ag diberi uang oleh saksi BS dan saksi AH sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) utuk membeli ganja. Setelah Ag membeli ganja, kemudian datang kerumah terdakwa Yns sebanyak dua kali dan pada waktu sholat magrib Ag datang dirumah terdakwa Yns, kemudian Ag mengajak pergi terdakwa Yns dengan berboncengan sepeda motor untuk menonton wayang kulit di tidu Purbalingga, tetapi ternyata oleh Ag terdakwa Yns dibawa ke Arcawinangun Purwokerto, dan ditangkap oleh saksi BS dah saksi AH. Tas hitam yang isinya ganja dibawa terdakwa Yns dari rumah. Kemudian saksi BS dan saksi AH sudah siap untuk menangkap terdakwa Yns karena Ag sudah menelpon saksi BS “ini Yns dibawa ke Purwokerto
80
untuk dikorbankan”. Setelah terdakwa Yns ditangkap, Ag diberi uang Rp. 800.000,- oleh Polisi karena telah berhasil menjebak terdakwa Yns. d. Surat Yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Semarang No. LAB: 31/NNF/2012 tanggal 11 April 2012, yang dilakukan oleh Yayuk Murti Rahayu, B,Sc, 6,103 gram dalam plastik Nomor Barang
Bukti
BB-0047/2012/NN
mengandung
POSITIF
DERIFAT
CANNABINOID dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. e. Alat Bukti Keterangan terdakwa Terdakwa mencabut keterangannya waktu di Penyidik karena dalam pemeriksaan terdakwa ada ancaman dan kekerasan. Benar terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan raya Arcawinangun, kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, telah terjadi penangkapan terdakwa yang dilakukan pihak petugas kepolisian karena ada dugaaan tindak pidana narkotika membawa ganja. Terdakwa disuruh membawakan tasnya Ag beserta isinya dengan cara dicangklongkan dibadan terdakwa lalu diajak main ke Purwokerto. Pada
81
mulanya terdakwa diajak Aj, ketaman kota ada acara musik, Aj sama Ug, Ug punya teman namanya Ag lalu langsung ketempat terdakwa mengajak ketaman kota ketemuan dengan Ug ditaman kota Ag beli sesuatu. Sehabis tahun baru terdakwa ke taman kota Purbalingga ke Ug lagi lalu diajak ke Arcawinangun dan Ag menitip tas beserta isinya untuk dibawa dengan dicangklongkan di badan terdakwa untuk bermain ke Purwokerto. Saat terdakwa bersepeda motor berboncengan dengan Ag (masuk dalam DPO) di Jalan Raya tetapi ketika mendekati tiga sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa turun dari sepeda motor saat itu anggota kepolisian resort Banyumas yang datang ditempat itu akan melakukan penangkapan tetapi Ag dan 2 sepeda motor lainnya tersebut berhasil melarikan diri yang kemudian petugas melihat terdakwa lalu menangkap tangan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal apa yang terdakwa bawa dalam tas kulit warna hitam yang dicangklongkan di badannya, lalu petugas kepolisian segera memerintahkan terdakwa membuka dan mengeluarkan isi tas kulit warna hitam merek Heaner yang terdakwa bawa tersebut yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi yang diduga GANJA yang dibungkus lagi dengan plastic transparan dan selanjutnya dilakukan penyitaaan. Terdakwa menyangkal dan mencabut semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan karena di bawah tekanan hingga merasa takut dan disebabkan sebelum dilakukan pembuatan berita acara pemeriksaan
82
terdakwa pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pemukulan dan penekanan oleh petugas penangkapan polisi yang badannya gemuk. f. Barang Bukti 1. 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja seberat 6,103 gram. 2. 1 (satu) buah plastik kecil transparan 3. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Haener 4. Tuntutan Penuntut Umum Setelah memeriksa keterangan beberapa saksi, surat, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Yns Bin AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yns bin AK dengan menyerahkan terdakwa kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dalam LP anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo dan memerintahkan terdakwa tetap beradaa dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: a. 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja seberat 6,103 gram. b. 1 (satu) buah plastik kecil transparan.
83
c. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Haener. Dirampas untuk dimusnahkan d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 4.
Putusan Pengadilan Negeri a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang unsurunsurnya relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Setiap orang Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum (dader) dari Tindak Pidana, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti, yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa yang menunjukkan bahwa pelaku dalam tindak pidana NARKOTIKA ini adalah terdakwa Yns Bin AK yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang saat ditanyakan oleh Hakim ketua sidang identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan perbuatan yang dilakukannya.
84
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa Yns Bin AK, dengan demikian unsure setiap orang telah terpenuhi. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Menimbang bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan “Wederrechtelijk”. Suatu kajian dari Lamintang yang ditulisnya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk “Wederrechtelijk” adalah “tidak sah”, Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum obyektif”. Sebagaimana dikatakan Simon, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup dengan pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian”tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel Suringa). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
layanan
kesehatan
dan/atau
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan tekhnologi. Akan tetapi penggunaanya dibatasi dimana menurut Pasal 8 ayat (2) bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika
Golongan
I
dapat
digunakan
untuk
kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan
85
Mentri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun yang dimaksud dengan „untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi‟ menurut penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan olej instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai, dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi BS dan saksi AH, dan
terdakwa
serta
Berita
Acara
Pemeriksaan
Laboratoris
Kriminalistik, serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh fakta: Terdakwa saat sedang bersepeda motor berboncengan dengan Ag (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB,
bertempat
di
Jalan
raya
Arcawinangun,
Kelurahan
Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, ditangkap oleh petugas dari Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian memerintahkan terdakwa membuka dan mengeluarkan isi tas kulit warna hitam merek Haener yang
86
dicangklongkan
terdakwa
tersebut
yang
ternyata
terdakwa
mengeluarkan isi tas yang dibawanya berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi yang diduga GANJA yang dibungkus lagi dengan plastic transparan
dan
selanjutnya
dilakukan
penyitaan.
Selanjutnya
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Semarang No. LAB: 31/NNF/2012 tanggal 11 April 2012, yang dilakukan oleh Yayuk Murti Rahayu, B,Sc, dan Ibnu Sutarto, ST, dalam kesimpulannya menyatakan terhadap GANJA seberat 6,103 gram dalam plastik Nomor Barang Bukti BB-0047/2012/NN mengandung POSITIF DERIFAT CANNABINOID dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai narkotika/ganja tersebut, terdakwa juga bukan seorang peneliti narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak sedang menjalani rehabilitasi karena kecanduan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I/ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
87
Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternative perbuatan, oleh karena itu apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsure ketiga tersebut harus dinyatakan terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi BS, saksi AH, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta keterangan terdakwa yang dikuat dengan adanya barang bukti, terungkap bahwa: Terdakwa saat sedang bersepeda motor berboncengan dengan Ag (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB,
bertempat
di
Jalan
raya
Arcawinangun,
Kelurahan
Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, ditangkap oleh petugas dari Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian memerintahkan terdakwa membuka dan mengeluarkan isi tas kulit warna hitam merek Haener yang dicangklongkan
terdakwa
tersebut
yang
ternyata
terdakwa
mengeluarkan isi tas yang dibawanya berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi yang diduga GANJA yang dibungkus lagi dengan plastic transparan dan selanjutnya dilakukan penyitaan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Semarang No. LAB: 31/NNF/2012 tanggal 11 April 2012, yang dilakukan oleh Yayuk Murti Rahayu, B,Sc, dan Ibnu Sutarto, ST,
dalam kesimpulannya menyatakan terhadap GANJA seberat
6,103 gram dalam plastik Nomor Barang Bukti BB-0047/2012/NN
88
mengandung POSITIF DERIFAT CANNABINOID dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dengan demikian unsur ini terpenuhi. Menimbang bahwa mengenai hal pembelaan penasehat hukum telah dipertimbangkan oleh majelis dan ternyata berdasarkan buktibukti dipersidangan semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur tersebut telah terbukti, sehingga pembelaan tersebut ditolak. Menimbang bahwa setelah persidangan acara duplik, persidangan dibuka sekali lagi atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa dengan alasan Penasehat Hukum terdakwa akan mengajukan Ag sebagai DPO dalam perkara a quo sebagai saksi yang menentukan bagi terdakwa, maka sesuai Pasal 182 ayat (2) KUHAP permintaan tersebut dikabulkan. Menimbang bahwa pada hari yang ditetapkan Penasehat Hukum terdakwa ternyata tidak dapat menghadirkan Ag dipersidangan , namun Penasehat Hukum terdakwa mengajukan dua orang saksi yaitu AFF dan Fd yang menerangkan bahwa keterangan tersebut diperoleh
89
dari mendengarkan keterangan Ag waktu di Polres Banyumas. Saksisaksi tersebut tidak mendengar sendiri percakapan antara Ag dengan BS dan AH, yang menurut Ag sebagai orang yang menyuruh menjebak Yns,
saksi-saksi tersebut juga tidak melihat sendiri
peristiwa pidana yang terjadi dalam perkara a quo, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai hasil mendengarkan keterangan dari orang lain (testimoniom de auditu), maka seseuai penjelasan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut diatas, keterangan yang demikian tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi tambahan yaitu Pty, S.H, terhadap keterangan saksi tersebut Penasehat Hukum terdakwa keberatan, dengan alasan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, terdakwa diperiksa pada jam 00.30 WIB, sedangkan saksi mendampingi terdakwa pada pukul 07.00 WIB. Menimbang bahwa pukul 00.30 WIB sebagaimana disebutkan dalam BAP penyidik adalah menunjukkan waktu dimulainya pemeriksaan terhadap terdakwa sedangkan waktu berakhirnya pemeriksaan terhadap terdakwa tidak disebutkan dalam BAP penyidik. Mengenai kehadiran saksi Pty, S.H mendampingi terdakwa pukul 07.00 WIB dan ternyata terdakwa belum menandatangani BAP dan pemeriksaan terhadap terdakwa masih berlangsung, sehingga
90
dalam hal ini tidak ada hak terdakwa yang dilanggar, dengan demikian keberatan tersebut harus ditolak. Menimbang
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti yang ada berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang didukung dengan barang bukti Majelis Hakim berkesimpulan kesalahan terdaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan
yaitu
terdakwa
telah
melakukan
tindak
pidana
sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 ayat (1) mengenal ancaman pidana minimal khusus, tetapi dalam perkara a quo terdakwanya adalah anakanak dan untuk terdakwa anak-anak diatur dengan aturan khusus yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan menggunakan aturan khusus tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan Pembimbing Kemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Balai Permasyarakatan Purwokerto, dan Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan
91
menyarankan agar terdakwa Yns Bin AK “Diputus dengan tindakan dikembalikan kepada orang tua atau diputus dengan pidana bersyarat”. Menimbang bahwa atas saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Majelis sependapat, karena dari hasil dipersidangan didapat fakta bahwa sekalipun terdakwa berhenti dari sekolah sejak kelas 6SD, namun orang tua terdakwa masih sanggup mendidik terdakwa dengan memasukkan terdakwa ke Pesantren, dan selama terdakwa tidak sekolah, ternyata terdakwa juga tidak menganggur tetapi telah bekerja di gudang rongsok untuk mengepak barang-barang rongsok, artinya terdakwa dapat memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang positif. Menimbang bahwa selain sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pidana Penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dihubungkan pula dengan himbauan Mantan Ketua Mahkamah RI, Prof Dr. Bagirmanan SH.MCL, pada tanggal 16 Juli 2007 pada pokoknya menghimbau para hakim untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan berupa tindakan dari pada penjara. Menimbang bahwa disamping itu anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban faktor ekonomi, (kemiskinan orang tua), faktor lingkungan dan korban perhatian dari
92
orang tua sehingga dapat dikatakan anak melakukan perbuatan pidana bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun sekalipun anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilindungi hak-haknya, agar menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa. Menimbang bahwa Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perlu Majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa tersebut. Hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan penggunaan narkotika. Hal yang meringankan: 2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 3. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda 4. Orang tua terdakwa masih sanggup mendidik terdakwa 5. Terdakwa akan melanjutkan pendidikan di Pesantren b. Amar Putusan Pengadilan 1. Menyatakan terdakwa Yns Bin AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
93
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Yns Bin AK tersebut dengan menyerahkan Terdakwa kepada orang tuanya dibawah pengawasan BAPAS 3. Menyatakan barang bukti berupa: a. 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja seberat 6,103 gram. b. 1 (satu) buah plastik kecil transparan. c. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Haener. Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
B. Pembahasan 1. Apakah pencabutan keterangan terdakwa di Penyidik yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam persidangan dapat dibenarkan menurut Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt? Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:
94
“(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di dalam HIR keterangan terdakwa disebut dengan pengakuan tertuduh. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) istilah tersebut diubah menjadi keterangan terdakwa. Menurut M.Yahya Harahap80 bahwa “Pada istilah “keterangan terdakwa” sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pengingkaran”. Sedang dalam istilah “pengakuan tertuduh”, hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran” , dan menyerahkan penilainnya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.” Menurut
Setya
Wahyudi81
batas
usia
anak
memberikan
pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Pengertian anak dapat didapat menurut Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 80
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika,2009. Hal. 297. 81 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, Hal.49
95
Pada saat majelis hakim memeriksa dan memutus putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt terdakwa Yns Bin AK berusia 16 tahun sehingga disebut dengan terdakwa anak yang menggunakan aturan khusus. Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Hibnu Nugroho82 mengatakan bahwa: Kasus-kasus pidana dengan pelaku kategori anak dalam proses pelaksanannya tetap sesuai ketentuan KUHAP, dengan beberapa penyimpangan yaitu mulai dari penyidik hingga hakim pemeriksaan persidangan harus memiliki persyaratan tertentu seabagaimana diatur dalam UU pengadilan anak.
Keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang dan diluar sidang, dimana keterangan terdakwa diluar sidang (The Confession Outside the Court) sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan: “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.”
M. Yahya Harahap83 memberikan bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang sebagai berikut:
82
Hibnu Nugroho, Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, Hal.33 83 M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal 303.
96
Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang ialah: a. keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan, b. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, c. serta berita acara penyidikan iu ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa. Dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan yang diberikan didalam pemeriksaan penyidikan asalkan pencabutannya itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis. Menurut M. Yahya Harap84 mengatakan bahwa: Apabila hakim dapat menerima alasan pencabutan berarti: a. Keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dianggap “tidak benar”, b. Dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Hakim dalam menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa memerlukan kearifan dan ketelitian, tidak boleh menolak ataupun menerima begitu saja alasan pencabutan. Hal ini dipertegas oleh M.Yahya Harahap85 bahwa: Dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan keterangan pengakuan, dari hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan selukbeluk pembuktian dan penilaian dan “seni mengadili”. Jika ini
84 85
M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal 304-305 M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal.305.
97
semua dimiliki oleh hakim, dia mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan dengan mantap dan utuh.
Kemudian Hari Sasangka dan Lily Rosita86 juga mengemukakan bahwa: Hakim hendaknya tidak begitu saja percaya dengan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan atau bahkan menolak keterangannya. Ada beberapa kemungkinan terjadi: 1. Mungkin benar penyidik tidak melakukan penekanan atau memaksa atau mengancam atau memukul atau menyiksa diri terdakwa; 2. Mungkin benar penyidik melakukannya; 3. Atau mungkin penyidik tidak melakukan tetapi anggota lain melakukan perbuatan tersebut. Pada
putusan
Pengadilan
Negeri
Purwokerto
Nomor:
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt terdakwa Yns Bin AK memberikan keterangannya dalam persidangan sebagai berikut: Terdakwa mencabut keterangannya waktu di Penyidik karena dalam pemeriksaan terdakwa ada ancaman dan kekerasan. Benar terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan raya Arcawinangun, kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, telah terjadi penangkapan terdakwa yang dilakukan pihak petugas kepolisian karena ada dugaaan tindak pidana narkotika membawa ganja. Terdakwa disuruh membawakan tasnya Ag beserta isinya dengan cara dicangklongkan dibadan terdakwa lalu diajak main ke Purwokerto. Pada
86
Hary sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam
Bandung:Mandar maju, 2003, Hal. 95.
Perkara Pidana.
98
mulanya terdakwa diajak Aj, ketaman kota ada acara musik, Aj sama Ug, Ug punya teman namanya Ag lalu langsung ketempat terdakwa mengajak ketaman kota ketemuan dengan Ug ditaman kota Ag beli sesuatu. Sehabis tahun baru terdakwa ke taman kota Purbalingga ke Ug lagi lalu diajak ke Arcawinangun dan Ag menitip tas beserta isinya untuk dibawa dengan dicangklongkan di badan terdakwa untuk bermain ke Purwokerto. Saat terdakwa bersepeda motor berboncengan dengan Ag (masuk dalam DPO) di Jalan Raya tetapi ketika mendekati tiga sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa turun dari sepeda motor saat itu anggota kepolisian resort Banyumas yang datang ditempat itu akan melakukan penangkapan tetapi Ag dan 2 sepeda motor lainnya tersebut berhasil melarikan diri yang kemudian petugas melihat terdakwa lalu menangkap tangan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal apa yang terdakwa bawa dalam tas kulit warna hitam yang dicangklongkan di badannya, lalu petugas kepolisian segera memerintahkan terdakwa membuka dan mengeluarkan isi tas kulit warna hitam merek Heaner yang terdakwa bawa tersebut yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi yang diduga GANJA yang dibungkus lagi dengan plastic transparan dan selanjutnya dilakukan penyitaaan. Terdakwa menyangkal dan mencabut semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan karena di bawah tekanan hingga merasa takut dan disebabkan sebelum dilakukan pembuatan berita acara pemeriksaan terdakwa pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan
99
pemukulan dan penekanan oleh petugas penangkapan polisi yang badannya gemuk. Keterangan pengakuan yang diluar sidang, dapat dicabut terdakwa kembali di sidang pengadilan, asalkan pencabutan tersebut mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Hal ini dipertegas dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299K/Kr/1959 yang dikutip dalam bukunya M. Yahya Harahap87 menjelaskan: Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Dari putusan tersebut dapat dilihat antara lain: a. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis, b. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima, c. Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan
tetap
dapat
dipergunakan
sebagai
pembantu
menemukan alat bukti. Namun Majelis berpendapat pencabutan keterangan dalam BAP penyidik yang dilakukan oleh terdakwa Yns Bin AK tidak beralasan sehingga
87
M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal.306.
100
pencabutan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang menyatakan: Pencabutan keterangan oleh terdakwa tersebut dengan alasan karena dalam pemeriksaan Penyidik dilakukan dibawah tekanan dan ancaman kekerasan terhadap terdakwa. Untuk membuktikan ada tidaknya ancaman kekerasan dan dibawah tekanan terhadap terdakwa, di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan Hyt yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak pernah melakukan penekanan ataupun ancaman dan keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik adalah keterangan terdakwa sendiri yang diberikan dengan lancar. Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya tekanan maupun ancaman kekerasan sebagaimana alasan terdakwa mencabut keterangannya tersebut. Majelis menolak pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik dengan mengesampingkan keterangan saksi Syt yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi menyaksikan saat terdakwa pulang dari kantor kepolisian bersama orang tuanya dan lurah, melihat luka lebam warna biru dilutut dan pinggang. Setelah ditanya leher sakit karena dicekik, tumit lebam katanya dipukuli polisi, yang kemudian sesuai dengan: 1. Putusan Mahkamah Agung RI No: 1043/K/Pid/1987, tanggal 19 Agustus 1987, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa
101
dipersidangan tidak beralasan merupakan bukti petunjuk tentang kesalahan terdakwa. 2. Putusan Mahkamah Agung RI No: 414/K/Pid/1984, tangggal 11 Desember 1984, menyatakan bahwa keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tidak beralasan. Maka berdasarkan uraian tersebut pencabutan keterangan terdakwa Yns Bin AK tidak dapat dibenarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt karena alasannya tidak logis namun dapat digunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti. 2. Bagaimana nilai kekuatan pembuktian terhadap pencabutan keterangan terdakwa anak dalam persidangan berdasarkan Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt? Sangatlah ironi melihat kenyataan bahwa sering dijumpai terdakwa mencabut keterangan yang diberikan di pemeriksaan penyidik dengan alasan mereka ditekan, dipaksa atau bahkan dianiaya oleh penyidik untuk mengakui perbuatannya , seperti yang terjadi pada perkara Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2012/PN. Pwt yang terdakwanya mencabut keterangannya dalam penyidikan. Putusan pada perkara Nomor 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt menyatakan bahwa terdakwa Yns Bin AK didalam persidangan mencabut keterangannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa Yns Bin AK tidak membenarkan seluruh isi dari BAP dikarenakan dibawah tekanan hingga
102
merasa takut dan disebabkan sebelum dilakukan pembuatan BAP terjadi pemukulan dan penekanan kepada dirinya oleh polisi. Pencabutan keterangan terdakwa Yns Bin AK tidak dapat dibenarkan dalam
putusan
Pengadilan
Negeri
Purwokerto
Nomor:
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt karena alasannya tidak logis, maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya untuk menemukan bukti dipersidangan bahwa terdakwa bersalah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pembuktian dalam tindak pidana merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan sebuah putusan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Alatalat bukti yang ada akan digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Apa pun jenis tindak pidananya Majelis Hakim tidak bisa memutuskan terdakwa bersalah atau tidak tanpa melalui proses pembuktian. Pembuktian tersebut juga dilakukan untuk memperoleh Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. dengan terdakwa Yns Bin AK. Dalam proses pembuktian tersebut terdapat beberapa alat bukti berserta barang bukti. Salah satu alat buktinya yaitu keterangan terdakwa Yns Bin AK yang diberikan dalam persidangan. Terdakwa Anak di dalam memberikan keterangannya memang tidak ada kewajiban seperti halnya saksi maupun ahli. Namun demikian hakim seharusnya dalam menilai alat bukti keterangan terdakwa harus mengikuti asas sebagai landasan berpijak.
103
Yang pertama, Keterangan terdakwa agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan fungsinya hanya membantu dalam menemukan alat bukti. Setelah alat bukti itu ditemukan maka keterangan terdakwa di luar sidang tidak berfungsi lagi. M. Yahya Harahap88 mengatakan bahwa: Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Ermansjah Djaja89 juga mengatakan bahwa: Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan tersebut ternyata tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan, sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2012/PN. Pwt. terdapat
alat bukti
keterangan terdakwa anak yaitu keterangan yang diberikan oleh terdakwa Yns Bin AK. Keterangan terdakwa anak tersebut telah sesuai dengan asas sebagai landasan berpijak yang
pertama untuk dapat dijadikan alat bukti karena
keterangan terdakwa Yns Bin AK diberikan dalam sidang pengadilan setelah keterangan yang diberikan saksi-saksi dan surat.
88
M. Yahya Harahap, Op.Cit.Hal.299. Ermansjah Djaja, 2009. Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.Jakarta: Sinar Grafika.Hal. 286. 89
104
Sebelum terdakwa Yns Bin AK memberikan keterangan di persidangan terdakwa Yns Bin AK telah memberikan keterangannya di depan penyidik, meskipun keterangan tersebut dicabut dan tidak sesuai asas sebagai alat bukti tetapi keterangan tersebut membantu menemukan alat bukti. Pada Putusan Nomor
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt.
keterangan
terdakwa
anak
dalam
pemeriksaan penyidik membantu dalam menemukan alat bukti. Terdakwa Yns Bin AK memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan di dalam sidang karena terdakwa anak tidak di sumpah sehingga apabila ada keterangan terdakwa anak di dalam sidang ada yang tidak benar, terdakwa anak tidak diberikan sanksi pidana apapun hal ini yang membedakan saksi dan terdakwa anak dalam memberikan keterangan. Asas kedua adalah keterangan terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa di sini meliputi perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana maupun perbuatan lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut dikemukakan oleh M. Yahya Harahap90 yang menyatakan bahwa: “Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri. Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang bermaksud hendak mengetahui apa saja yang dilakukan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang diperiksa mesti terarah di sekitar perbuatan yang dilakukannya.”
90
M. Yahya Harahap, Op.Cit.Hal.299.
105
Keterangan terdakwa anak dalam Putusan No 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. yang merupakan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak yaitu beberapa keterangan terdakwa anak sebagai berikut: keterangan terdakwa anak dimana terdakwa Yns Bin AK mengakui pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan raya Arcawinangun, kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, telah terjadi penangkapan terdakwa yang dilakukan pihak petugas kepolisian karena ada dugaaan tindak pidana narkotika membawa ganja. Keterangan bahwa saat terdakwa bersepeda motor berboncengan dengan Ag (masuk dalam DPO) di Jalan Raya tetapi ketika mendekati tiga sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa turun dari sepeda motor saat itu anggota kepolisian resort Banyumas yang datang ditempat itu akan melakukan penangkapan tetapi Ag dan 2 sepeda motor lainnya tersebut berhasil melarikan diri yang kemudian petugas melihat terdakwa lalu menangkap tangan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal apa yang terdakwa bawa dalam tas kulit warna hitam yang dicangklongkan di badannya, lalu petugas kepolisian segera memerintahkan terdakwa membuka dan mengeluarkan isi tas kulit warna hitam merek Heaner yang terdakwa bawa tersebut yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi yang diduga GANJA yang dibungkus lagi dengan plastik transparan dan selanjutnya dilakukan penyitaaan.
106
Keterangan terdakwa Yns Bin AK tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan yaitu tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sehingga keterangan tersebut merupakan keterangan tentang apa yang dilakukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keterangan terdakwa tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri tentang apa yang diketahui oleh terdakwa ialah yang dapat ditangkap oleh pancaindera yaitu yang dapat dilihat dengan mata, didengar dengan telinga atau pun yang dapat dirasa dengan lidah. M.Yahya Harahap91 mengatakan bahwa: Arti yang terdakwa ketahui sendiri tiada lain daripada pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Bukan pendapat atau rekaan terhadap peristiwa pidana tersebut, tetapi semata-mata pengetahuan langsung yang timbul dari peristiwa pidana itu. Keterangan terdakwa anak yang merupakan perbuatan yang ia ketahui sendiri tentang apa yang diketahui oleh terdakwa Yns Bin AK dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2012/PN. Pwt yaitu: terdakwa disuruh membawakan tasnya Ag beserta isinya dengan cara dicangklongkan dibadan terdakwa lalu diajak main ke Purwokerto. Terdakwa Yns Bin AK juga memberikan keterangan bahwa mulanya terdakwa diajak Aj, ketaman kota ada acara musik, Aj sama Ug, Ug punya 91
Ibid,Hal. 320.
107
teman namanya Ag lalu langsung ketempat terdakwa mengajak ketaman kota ketemuan dengan Ug ditaman kota Ag beli sesuatu. Sehabis tahun baru terdakwa ke taman kota Purbalingga ke Ug lagi lalu diajak ke Arcawinangun dan Ag menitip tas beserta isinya untuk dibawa dengan dicangklongkan di badan terdakwa untuk bermain ke Purwokerto. Keterangan terdakwa tersebut telah sesuai dengan keterangan tentang apa yang diketahui oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan terdakwa yang bisa dijadikan alat bukti yaitu keterangan terdakwa yang terdakwa alami sendiri yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Apa yang dialami terdakwa artinya pengalaman terdakwa yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa. Jika pengalaman terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa maka tidaklah mempunyai nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah. M.Yahya Harahap92 memberikan penjelasan bahwa : Bukan pengalaman hidup atau yang terdakwa alami sendiri waktu ia sedang berpesiar ke Jakarta, tetapi mengenai hal-hal yang dialami sendiri oleh terdakwa pada saat terjadi peristiwa pidana. Di luar pengalaman yang seperti ini, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Beberapa
keterangan
terdakwa
pada
Putusan
Nomor
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt merupakan keterangan terdakwa tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. Keterangan tersebut diantaranya terdakwa
92
Ibid, Hal. 300.
108
disuruh membawakan tasnya Ag beserta isinya dengan cara dicangklongkan dibadan terdakwa lalu diajak main ke Purwokerto. Terdakwa Yns Bin AK juga memberikan keterangan bahwa mulanya terdakwa diajak Aj, ketaman kota ada acara musik, Aj sama Ug, Ug punya teman namanya Ag lalu langsung ketempat terdakwa mengajak ketaman kota ketemuan dengan Ug ditaman kota Ag beli sesuatu. Sehabis tahun baru terdakwa ke taman kota Purbalingga ke Ug lagi lalu diajak ke Arcawinangun dan Ag menitip tas beserta isinya untuk dibawa dengan dicangklongkan di badan terdakwa untuk bermain ke Purwokerto. Kemudian terdakwa menyangkal dan mencabut semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan karena di bawah tekanan hingga merasa takut dan disebabkan sebelum dilakukan pembuatan berita acara pemeriksaan terdakwa pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pemukulan dan penekanan oleh petugas penangkapan polisi yang badannya gemuk. Keterangan-keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap alat bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian, begitu juga alat bukti
keterangan
terdakwa
Yns
Bin
AK
dalam
Putusan
Nomor
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa yaitu: 1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.
109
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai apakah keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti atau tidak dengan mengemukakan alasan-alasannya. M. Yahya Harahap93 mengatakan bahwa: “Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi yang tidak proporsional dan akomodatif.” 2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian. Hakim tetap harus memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yaitu minimal dua alat bukti seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 183 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Jadi keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan kesalahannya, tetapi juga memerlukan alat bukti lain. Meskipun terdakwa memberi keterangan berupa pengakuan bahwa telah melakukan tindak pidana, namun hakim harus tetap memeriksa alat bukti lainnya dengan mengemukakan alasan-alasan yang argumentatif. Hakim harus tetap memeriksa alat bukti lainnya, meskipun terdakwa memberi keterangan berupa pengakuan bahwa 93
Ibid, hlm.332.
110
telah melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K./Kr./1973 tanggal 19 November 1947 dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang94: “Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri telah salah menerapkan Pasal 308 jo. Pasal 300 HIR dan berikutnya, karena pembuktian mengenai tuduhan terhadap terdakwa hanya disandarkan pada keterangan terdakwa tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut, maka putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri harus dibatalkan.”
Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. tidak hanya keterangan terdakwa saja yang ada sebagai alat bukti, tetapi terdapat beberapa saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Oleh karena itu memenuhi batas minimum pembuktian sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 dan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim. Setelah memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga harus dibarengi “keyakinan hakim” bahwa terdakwalah yang bersalah. Hal ini merupakan konsekuensi pembuktian yang dianut oleh
yaitu pembuktian
menurut undang-undang secara negatif. Keterangan terdakwa Yns Bin AK dalam
Putusan
Nomor
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt
secara
keseluruhan
keterangannya sesuai dengan landasan berpijak untuk dijadikan sebagai alat
94
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang,. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi.Jakarta: Sinar Grafika. Hal.433.
111
bukti yang sah untuk menjadi bahan pertimbangan hakim. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa diungkapkan oleh M. Yahya harahap yang mengatakan bahwa demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkan dengan alat bukti yang lain. Putusan
Nomor
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt.
terdapat
alat
bukti
keterangan terdakwa, namun kebenaran keterangan yang diberikan terdakwa Yns Bin AK diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Majelis hakim apakah akan menggunakan atau menyingkirkan keterangan terdakwa harus disertai alasan-alasan yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt.
dalam pertimbangan
hukumnya bahwa semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti yang ada berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang didukung dengan barang bukti Majelis Hakim berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.
112
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pencabutan keterangan terdakwa di Penyidik yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam persidangan tidak dapat dibenarkan menurut Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt karena terdakwa Yns Bin AK tidak dapat membuktikan adanya ancaman kekerasan, sehingga hakim menilai alasan pencabutannya tidak logis namun dapat digunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti. 2. Nilai kekuatan pembuktian terhadap pencabutan keterangan terdakwa anak
dalam
persidangan
berdasarkan
Putusan
No.
18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan,
mempunyai sifat nilai kekuatan pembuktian
bebas artinya hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan terdakwa Yns Bin AK dan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Yns Bin AK bersalah telah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.”
113
B. Saran Sebaiknya hakim cermat dalam menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan keterangan terdakwa karena pencabutan keterangan terdakwa dimuka penyidik, terletak sepenuhnya dipundak Hakim dan hendaknya Hakim tidak begitu saja percaya dengan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan.
114
DAFTAR PUSTAKA
Hadisoeprapto, Hartono. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta : Liberty. 2001. Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta : Sinar Grafika. 2008. Harahap, M. Yahya.Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.2009. ________________, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
Hatta, Moh. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Hukum Pidana Khusus.Yogyakarta: Liberty. 2009. Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2004. Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. _______________, Proses Penanganan Perkara Pidana Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi Bagian Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2007. Muladi. Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995. Nugroho, Hibnu. Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
Indonesia.
_____________, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Media Prima Aksara. 2012.
115
R.M, Suharto. Penuntutan dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. Simanjuntak, Nikolas. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia. 2009. Sasangka, Hari dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung:Mandar maju. 2003. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988. Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. 2002. Wahyudi, Setya. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta : Genta Publishing. 2011.
Peraturan Perundang-undangan : Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ________, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ________, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ________,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. ________, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sumber lain: Putusan No. 18/Pid.Sus/2012/PN.Pwt
