PN.Pdg)

PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (Studi Perkara No.18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg) Nia Rahma1, Fitriati2, Yetisma Saini1 1 2

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Email: [email protected]

Abstract Corruption provisions stipulated in the Act. 20 year 2001 amendments to the Act. No. 31 year 1999 on Corruption Eradication Article 2 paragraph (1). Combating corruption has increased and become a whole nation's commitment to make it happen. The application of the criminal is one effort to eradicate corruption. Formulation of the problem is 1) How the application of the criminal law of corruption on social assistance (Case study 18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg) ? 2) How consideration the judge gives a decision against corruption social aid (Case study 18 /Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg)?. The method used is a normative juridical. Data source is the primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials. Data collection techniques with or how to preparation of duty files documents relating to the object under study, then analyzed qualitatively operations. Conclusion from the results of research findings is 1) A criminal applied against corruption social assistance funds under the Act done No. 20 of 2001 Anti Corruption Act amendment No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Article 2 paragraph (1) Jo Article 18 paragraph (1) letter b , paragraph (2) and (3) Jo Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code was decided law for 4 years imprisonment and a fine of 200 million. Considerations that juridical considerations shaping public prosecutor charges , testimony of the defendant, witness testimony, evidence, and the articles of the criminal law as a non judicial consideration in the form of a background of the defendant, the defendant himself conditions, socioeconomic circumstances, aggravating factors, ease things, facts and the conscience of the judge to bring the sentence. Key words : Implementation, Crime, Corruption, Social Assistance

Pendahuluan Pertumbuhan

dan

perkembangan

penyangga”.

Sekalipun

laporan

pemerintah

mengindikasikan

resmi adanya

peningkatan intensitas penanganan kasus

tindak pidana korupsi di Indonesia telah

korupsi secara signifikan, namun itu belum

menjadi sebuah fenomena yang sejak dulu

merefleksikan fakta yang sesungguhnya.

sulit dibantah dengan argumentasi apa pun.

Tingkat

Perilaku menyimpang itu tidak saja telah

“dark

numberof

corruptions”

diperkirakan jauh lebih besar dari pada

berlangsung secara sistematis, dan bersifat

”recordedcorruptions”. Oleh sebab itu,

institusional, melainkan juga telah masuk

ketika Indonesia dimasukkan ke dalam

ke dalam wilayah institusi peradilan pidana

kategori negara terkorup di dunia, tidak

yang semestinya berdiri sebagai “tiang 1

ada yang heran, seolah-olah fenomena itu

Salah satu kasus korupsi yang terjadi

sudah “being taken for granted”, sehingga

akhir-akhir

tidak perlu didebatkan.

korupsi dana bantuan sosial. Dana bantuan

Padahal

pemberantasan

mengalami

peningkatan

komitmen

seluruh

mewujudkannya.

menjadi

bangsa

untuk

Demikian

pula,

dengan

daerah

Tata

tetapi, dana ini masih juga dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu. Seharusnya dana

kelolaan

bantuan sosial ini dibagikan dan digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu

dan harapan bagi masyarakat. Upaya

integrasi

korupsi antara

harus

untuk

terdapat

pencegahan

terjadi.

Upaya

setelah

pencegahan

dengan

korupsi

sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

mengganggu kestabilan politik bagi negara

Tindak Pidana Korupsi perubahan atas

berkembang, korupsi dapat mengerogoti

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

dan

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

ekonomi pasar. Lain halnya bagi negara maju,

korupsi

tidak

memicu

atau korporasi dapat dijatuhkan sanksi

ekonomi,

demokrasi

ini

memperkaya diri sendiri atau orang lain

menghalangi perkembangan ekonomi dan

terhadap

hal

Bagi pelaku tindak pidana korupsi

Bagi negara miskin, korupsi dapat

kedudukan

kemewahan

terjadinya korupsi.

terhadap

setiap warga negara Indonesia.

pertumbuhan

Sifat

keuntungan yang besar dan suka hidup

korupsi harus dimulai dari dalam diri

menurunkan

kebutuhannya.

malas bekerja, tetapi ingin mendapatkan

korupsi akan menjadi buruk apabila hanya penindakan

memenuhi

manusia yang tidak pernah puas, serakah,

dan

penindakan. Suatu upaya pemberantasan

dilakukan

keluarga,

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

pemerintahan yang baik menjadi cita-cita

pemberantasan

individu,

selektif yang bertujuan untuk melindungi

mengedepankan

Indonesia.

kepada

sifatnya tidak secara terus menerus dan

kunci bagi keberhasilan pemberantasan di

pidana

kelompok dan atau masyarakat yang

tata

akuntabilitas dalam semua bidang, menjadi

korupsi

tindak

berupa uang atau barang dari pemerintah

kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

adalah

sosial yaitu pemberian bantuan sosial

korupsi

dan

ini

Korupsi.

menimbulkan

Melihat kasus tindak pidana korupsi

pengaruh yang demikian hebat namun

di atas, sanksi yang diberikan terhadap

tetap menjadi masalah yang harus dibasmi.

pelaku

tindak

membuat 2

takut

pidana

korupsi

belum

para

koruptor

untuk

melakukan tindak pidana korupsi. Upaya-

cara meneliti bahan pustaka atau data

upaya yang dilakukan oleh pemerintah

sekunder.

dirasakan belum cukup membuat para

Sumber data dalam penelitian ini

penyelenggara negara mengurungkan niat

adalah melalui penelitian kepustakaan.

untuk melakukan korupsi. Sanksi pidana

Penelitian yang dilakukan terhadap data-

yang diberikan terhadap pelaku tindak

data sekunder berupa :

pidana korupsi tidak mampu merubah

a. Bahan Hukum Primer

angka jumlah korupsi di Indonesia. Oleh

1. Kasus yang telah diputus di Pengadilan

karena itu penulis tertarik dan ingin untuk meneliti

dan

menuangkannya

Negeri Klas 1A Padang dengan Nomor

dalam

Perkara 18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg.

sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

skripsi dengan judul : “PENERAPAN

PIDANA


PADA

Korupsi

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA

menjadi

3. Peraturan

rumusan

1. Bagaimanakah penerapan pidana pada tindak pidana korupsi dana bantuan sosial

dalam

memberikan

terhadaptindak bantuan

pidana

sosial

tentang

Hibah

dan

Pedoman Bantuan

32 Tahun 2011

putusan

(Studi

Negeri

Pemberian

Sosial

yang

perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

hakim

korupsi

2012

dan Belanja Daerah

No.18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg) ? pertimbangan

Dalam

Bersumber dari Anggaran Pendapatan

perkara

2. Bagaimanakah

Menteri

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

masalahnya antara lain :

(Studi

Undang-

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

No.18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg)” yang

atas

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

BANTUAN SOSIAL (Studi Perkara

Adapun

perubahan

tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

dana

yang

perkara

Bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

No.18/Pid.Sus/Tpk/PN.Pdg) ?

b. Bahan Hukum Sekunder

Metodologi Bahan hukum sekunder yaitu bahan Metode

penelitian

yang dipakai

hukum

dalam penelitian ini adalah metode yuridis

yang

memberikan

penjelasan

mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil

normatif. Penelitian hukum normatif atau

penelitian buku-buku, karya ilmiah dan

penelitian kepustakaan dilakukan dengan

jurnal

yang

permasalahan. 3

ada

kaitannya

dengan

c. Bahan Hukum Tersier

Nomor

paling singkat 4 (empat) tahun. Denda

kamus,

paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus

ensiklopedia. Teknik

pengumpulan

data

yang

ini

studi

dilakukan

dalam

penelitian

dokumen

yaitu

teknik

dengan

cara

mempelajari

juta

terdiri

dari

buku-buku

Bantuan Sosial yang dilakukan oleh SA adapun analisa dalam kasus ini terdakwa

yang

melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan

dilakukan

Rp

tentang Tindak Pidana Korupsi Dana

diteliti. data

paling banyak

pidana Nomor 18/Pidsus/Tpk/2014/PN.Pdg

bahan

berkaitan dengan permasalahan yang akan

Analisis

dan

Dalam putusan pengadilan perkara

pengumpulan

perundang-undangan,

dokumen-dokumen,

rupiah)

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

kepustakaan atau literatur-literatur yang ada,

tentang

Terdakwa paling lama seumur hidup atau

penjelasan terhadap hukum primer dan seperti

1999

Pidana penjara dapat dikenakan kepada

bahan yang memberikan petunjuk maupun

sekunder,

Tahun

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-

hukum

31

sosial

pada

Program

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

secara

(P2KP)

kualitatif. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui data sekunder, maka data yang diolah tersebut akan

dalam

bentuk

Bantuan

Pengembangan

Bibit

Ternak

Sapi.

Terdakwa

selaku

Kepala

Seksi

SA

Kesejahteraan Rakyat Wali Nagari Saning

dianalisis secara kualitatif, dimana penulis

Bakar. Kasus ini bermula daripembentukan

akan memperajari hasil penelitian dan data

pengurusan P2KP di tingkat kecamatan,

sekunder yang kemudian dijabarkan secara

dibentuk suatu lembaga yang disebut

sistematis.

dengan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Panitia

Kemitraan

(PAKEM),

dimana pada Kecamatan X Koto Singkarak Penerapan pidana pada tindak pidana

Kabupaten

Solok,

dibentuk

PAKEM

korupsi dana bantuan sosial (Studi perkara

dengan nama Danau Tuo. PAKEM Danau

No.18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg).

Tuo membentuk dua wilayah kenagarian,

Ancaman dijatuhkan

pidana

terhadap

yang

yang

dapat

yakni untuk Nagari Saning Bakar adalah

melakukan

BKM Bahagia dan untuk

tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal

Nagari Koto

Sani adalah BKM Sukamaju.

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001

SA sebagai Bendahara Pakem Danau


Tuo bersama-sama dengan Edi Warni

Korupsi perubahan atas Undang-Undang

sebagai Ketua Pakem, Hermanto sebagai 4

Sekretaris, berserta anggotanya yaitu Drh.

dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh

Trisna Yesi, Nurjani, Masdar Helmi, dan

terdakwa.

Neti

Nila

Kasmaret

Badan.

Dalam

Kerugian negara yang diakibatkan

Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi

oleh perbuatan terdakwa dalam kegiatan

P2KP dianggarkan dana sebesar Rp.

ini adalah sebesar Rp. 129.225.000 dengan

315.000.000

rincian

dengan

perincian

dari

Rp.126.000.000

dari

hasil

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pengelolaan sendiri sapi bantuan P2KP dan

(APBN) sebesar Rp. 190.000.000 dari

dana anggaran pakan ternak sebesar Rp.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

3.225.000. Terdakwa telah merugikan

(APBD) sebesar Rp. 95.000.000 dan dari

perekonomian negara dimana tujuan awal

swadaya

kegiatan

masyarakat

sebesar

Rp.

30.000.000. Dana swadaya masyarakat merupakan

dana

yang

berasal

ini

adalah

dalam

rangka

penanggulangan kemiskinan.

dari

Kasus ini terdakwa telah melakukan

masyarakat digunakan untuk pembuatan

perbuatan

kandang sapi, dimana setiap kandang

penerapan pidananya yaitu Pasal 2 ayat (1)

dinilai Rp. 681.818. Sebelum dana bantuan

Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan

Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi

ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

(P2KP) ini diberikan oleh pemerintah,

1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

terlebih dahulu PAKEM Danau Tuo

2001

membuat proposal yang diajukan kepada

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

POKJA didalam proposal dicantumkan

KUHP.

nama-nama

sapi

terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4

tergabung dalam kelompok BKM Bahagia

(empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000

dan Sukamaju. Untuk BKM Bahagia

(dua ratuh juta rupiah) dengan ketentuan,

terdapat 21 orang dan BKM Sukamaju

apabila denda tersebut tidak dibayar akan

terdapat 23 orang. Khusus untuk BKM

diganti dengan pidana kurungan selama 3

Bahagia nama-nama peternak tersebut

(tiga)

adalah Fiktif, dikarenakan nama-nama

membayar

penerima bantuan tersebut ditentukan oleh

kepada negara sebesar Rp. 129.225.000

terdakwa sendiri

(seratus dua puluh sembilan juta dua ratus

persetujuan

penerima

bantuan

tanpa ada meminta

dari

orang-orang

melawan

tentang

Pemberantasan

Hakim

bulan

hukum

menjatuhkan

dan

uang

dengan

Tindak

pidana

pidana

tambahan

pengganti

kerugian

yang

dua puluh lima ribu rupiah) dengan

namanya tercantum di dalam proposal

ketentuan apabila uang pengganti tidak

begitu juga dengan

keterangan

dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka

berdomisili yang mana surat tersebut

harta benda terdakwa akan disita untuk

surat

5

menutupi kerugian tersebut dan apabila

formil

harta benda terdakwa tidak mencukupi

menentukan suatu perbuatan dinyatakan

maka akan diganti dengan pidana penjara

sebagai perbuatan yang melawan hukum

selama

apabila

1

(satu).

Unsur-unsur

tindak

dan

materil.

perbuatan

Undang-undang

tersebut

selain

pidananya yaitu :

bertentangan dengan peraturan perundang-

1. Setiap Orang

undangan yang berlaku juga bertentangan

Bahwa pengertian “setiap orang”

dengan norma-norma tidak tertulis yang

dalam tindak pidana korupsi diatur dalam

berlaku dalam pergaulan hidup di tengah

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31

masyarakat,

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

perbuatan-perbuatan tercela yang menurut

ditambah dengan Undang-Undang No. 20

perasaan

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

dituntut dan dipidana.

Pidana Korupsi. Dalam pasal

yang

keadilan

mencakup

pula

masyarakat

harus

tersebut

Pendapat Majelis sejalan dengan

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA)

“setiap orang” adalah orang perorangan

dalam perkara terdakwa Ahmad Rojadi

atau juga termasuk korporasi. Orang

yang diputus MK tersebut, dimana MA

perorangan berarti orang yang secara

tetap berpendapat bahwa unsur melawan

individu atau pada umumnya dirumuskan

hukum

dengan kata “barang siapa”, sedangkan

mencakup perbuatan melawan hukum

yang dimaksud dengan korporasi adalah

dalam

kumpulan orang dan atau kekayaan yang

sedangkan arti materil meliputi fungsi

terorganisasi,

negatif dan positif. Fungsi negatif artinya

baik

merupakan

badan

dalam

arti

tindak

formil

maupun

korupsi

materil,

hukum maupun bukan merupakan badan

menghapus

hukum.

positif artinya fungsi yang menghukum. Subjek

menampakkan

hukum daya

berpikir

yang

pidana,

pidana

sedangkan

fungsi

Unsur melawan hukum tidak berdiri

sebagai

sendiri,

melainkan

melingkupi

unsur

persyaratan mendasar akan kemampuan

berikutnya yaitu unsur memperkaya diri

untuk bertanggung jawab, dalam perkara

sendiri atau orang lain. Terdakwa

ini yang menjadi subjek hukum adalah

pokoknya telah didakwa secara melawan

terdakwa SA.

hukum memperkaya diri sendiri atau orang

2. Secara Melawan Hukum

lain atau suatu korporasi yang merugikan

Bahwa

yang

dimaksud

dengan

pada

keuangan negara.

melawan hukum di dalam Undang-undang

3.Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain

ini adalah melawan hukum dalam arti

atau Suatu Korporasi 6

berkurang”

Tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang

mengandung makna altenatif, kata “atau”

keuangan

dalam

mempunyai

negara sama artinya dengan menjadi rugi

kapasitas yang sama di dalam pemenuhan

atau berkurangnya keuangan negara atau

unsur tersebut. Tujuan mengunungkan diri

perekonomian negara, yang dimaksud

sendiri

“keuangan

atau

artinya

orang

lain

yang

suatu

dengan

unsur

yang

dimaksud

ini

suatu

demikian

korporasi

unsur

lain

dengan

Negara

atau

negara”

merugikan

perekonomian

menurut

Undang-

korporasi yang didasarkan kepada niat

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

sebagai bentuk kesengajaan dari terdakwa

Keuangan Negara, adalah semua hak dan

untuk memperkaya dirinya sendiri atau

kewajiban negara

orang lain yang terbungkus dalam sebuah

dengan uang, serta segala sesuatu baik

format tujuan dan yang harus diingat

berupa uang maupun berupa barang yang

adalah teori kesengajaan akan keisyafan

dapat dijadikan milik negara berhubungan

tujuan

dipertimbangkan.

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

doktrin

tersebut.

yang

Kesengajaan

akan menurut

hukum

pidana, kesengajaan sebagai bagian dari

yang dapat

Fakta-fakta

yang

dinilai

terungkap

sifat bathin seseorang yang tidak mudah

dipersidangan telah diperoleh fakta hukum

untuk

telah

dibuktikan

secara

sederhana.

terdapatnya

kerugian

keuangan

Menguntungkan juga meliputi keuntungan

negara atau perekonomian negara dalam

baik itu meteril maupun inmateril, yang

program

dalam perkara ini harus dibuktikan bahwa

perkotaan P2KP dalam bentuk kegiatan

para terdakwa ada memperoleh atau

pengembangan

menambah atau bertambah kekayaannya

pelaksanaannya mengacu kepada pedoman

yang sudah ada, begitu juga orang lain atau

teknis pelaksanaan paket kegiatan program

korporasi, sehingga salah satu saja dari

penanggulangan

kwalifikasi ini dapat dibuktikan, maka

(P2KP) edisi 2006, merupakan program

sudah

pemerintah

cukup

pembuktiannya,

apakah

penanggulangan

RI

bibit

kemiskinan

ternak

kemiskinan

melalui

sapi,

perkotaan

kementrian

terbukti atau sebaliknya. Unsur meperkaya

pekerjaan umum dengan kebijakan untuk

diri sendiri atau orang lain atau suatu

menanggulangi

korporasi yang dilakukan oleh terdakwa ini

program ini bersumber dari APBN dan

haruslah yang bersifat melawan hukum.

APBD, penggunaan dana tersebut tidak

4 . Kerugian Negara

sesuai dengan peruntukannya, sehingga

Menurut

arti

kata

kemiskinan

dan

dana

“merugikan”

telah merugikan negara yang mana dengan

adalah sama artinya “menjadi rugi atau

tidak digunakannya dana tersebut sesuai 7

dengan

tujuan

program,

telah

berupa dakwaan primer pada Pasal 2 ayat

merugikan perekonomian negara. Tujuan

(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)

kegiatan

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20

ini

untuk

kemiskinan,

maka

penanggulangan bantuan

ini

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

maka

akan

Pidana Korupsi perubahan atas Undang-

membantu perekonomian para peternak


miskin penerima manfaat.

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo

5. Secara Bersama-sama

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana

dilaksanakan

apabila semestinya,

Pengertian dilakukan bersama-sama

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa

berarti masing-masing pelaku mengetahui

dengan hukuman penjara selama5 (lima)

dan melakukan perbuatan-perbuatan yang

tahun dikurangi selama terdakwa berada

sedemikian rupa yang sehingga terwujud

dalam

perbuatan yang dilarang.

diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18

Pertimbangan

tahanan.

Dakwaan

subsidiar

hakim

dalam

ayat (1) huruf b ayat (3) Undang-Undang

terhadap

tindak

No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

pidana korupsi dana bantuan sosial (Studi

Tindak Pidana Korupsi perubah atas

perkara No.18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg).


Pertimbangan yang diambil oleh


hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP.

terhadap tindak pidana korupsi dana

Dalam

bantuan sosial yaitu ada 2 kategori, yaitu:

18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

menggunakan dakwaan primer yaitu Pasal

memberikan

putusan

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah

pertimbangan

hakim

putusan

pengadilan

Nomor hakim

5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

yang


didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

Pengadilan

terungkap di dalam persidangan dan oleh

terdakwa baik sebagai yang melakukan,

Undang-undang telah ditetapkan sebagai

menyuruh melakukan atau turut serta

hal yang harus dimuat dalam putusan.

melakukan, telah secara melawan hukum

Adapun

sebagai

memperkaya diri sendiri atau orang lain

pertimbangan yang bersifat yuridis antara

atau suatu korporasi yang dapat merugikan

lain:

keuangan

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

negara pada program penanggulangan

yang

digolongkan

Perkara yang terjadi ini dakwaan Jaksa

Penuntut

Umum

kemiskinan

mendakwaan 8

Tindak

negara

Pidana

atau

perkotaan

Korupsi,

perekonomian

(P2KP)

dalam

bentuk bantuan pengembangan bibit ternak

7. Yang mencairkan dana tersebut, saksi

sapi.

selaku ketua PAKEM, terdakwa dan

b. Keterangan Saksi-Saksi

Drh.Trisna yesi;

Putusan

Pengadilan

18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg perkara

tindak

pidana

korupsi

Nomor

8. Sepengetahuan

saksi

dalam

mengumpulkan

data-data

dana

oleh

Penuntun

dan

ktp

adalah terdakwa sendiri;

bantuan sosial, saksi-saksi yang telah dihadirkan

yang

9. Bahwa saksi P2KP di BKM Bahagia

Umum

tidak

diserahkan

kepada

memberikan keterangan di bawah sumpah

manfaat,

pada pokoknya sebagai berikut :

pengurus BKM untuk mengelola sapi-

1. Bahwa benar dana P2KP berasal dari

sapi.

dana APBD, APBN dan dana Swadaya

ada

kesepakatan

10. Bahwa saksi menandatangani langsung

Masyarakat;

surat kesepakatan karena saksi buta

2. Bahwa untuk mendapatkan bantuan P2KP,

karena

penerima

Pakem

harus

huruf;

mengajukan

c. Barang-barang bukti yang diperhatikan

proposal;

di persidangan

3. Bahwa anggaran dari APBD di trasfer langsung

ke

rekening

Barang bukti

PAKEM

yang berhubungan

langsung dengan tindak pidana korupsi,

sedangkan anggaran APBN di transfer

dalam kasus ini adalah :

melalui KPPN ke rekening PAKEM;

1. 1 lembar surat permohonan pencairan

4. Bahwa

dana

APBD

digunakan

untuk

pelaksanaan

kegiatan

PAKEM Danau Tuo untuk membeli 7

pengembangan bibit ternak sapi yang di

ekor sapi di H. Tapa dan 7 ekor sapi di

buat oleh Pakem Danau Tuo tanggal 26

H. Toni dengan harga Rp. 84.000.000

Juli 2011;

dan dana APBN digunakan untuk

2. 1 lembar surat rencana penggunaan

membeli 30 ekor sapi di H. Toni

dana yang dibuat oleh Pakem Danau

dengan total Rp. 180.000.000 sesuai

Tuo tanggal 26 Juli 2011;

dengan LPJ;

3. 2 lembar berita acara pembentukan

5. Bahwa apabila benar terbukti terdakwa

Pakem Program Paket Tahap III 2011

menjual sapi-sapi tanpa persetujuan

PNPM

BKM.

Advance tanggal 18 Juli 2011;

6. Bahwa dana P2KP turun dengan cara 3

Mandiri

Perkotaan

P2KP

4. 2 lembar daftar hadir pembentukan

(tiga) tahap;

Pekam Danau Tuo tanggal 18 Juli 2011; 9

5. 2 lembar surat permohonan Pencairan

melakukan kejahatan. Keadaan fisik yang

Dana APBD P2KP Paket Tahap III

dimaksudkan adalah berkaitan dengan

tahun 2011 tanggal 03 Agustus 2011;

perasaan misalnya dalam keadaan marah,

6. 2 (dua) lembar nota dinas dan kepala

mempunyai perasan dendam, mendapatkan

Bappeda Kab.Solok

kepada

Bupati

ancaman atau tekanan orang lain dan

Solok tanggal 08 Agustus 2011 nomor:

pikiran dalam keadaan kacau atau tidak

050/528/SDP/Bappeda-2011

perihal

normal. Adapun yang dimaksud dengan

pencairan dana P2KP Kabupaten Solok

status sosial adalah predikat yang dimiliki

tahun 2011;

dalam masyarakat yakni apakah sebagai

7. 1 lembar aplikasi trasfer dan pemindah bukuan

Bank

Nagari

tanggal

penjahat atau tokoh masyarakat.

26

c. Hal-hal yang Memberatkan dan Hal-hal

september 2011 ke rekening Bank Mandiri

Syariah

dengan

yang Meringankan

nomor

Hal-hal yang memberatkan :

rekening 2770014151 atas nama Pakem

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung

Danau Tuo;

program pemerintah dalam pemberantasan

8. 2 lembar Telaah Staf dan kepala bidang

tindak pidana korupsi.

sumber daya dan prasarana kabupaten

Hal-hal yang meringankan :

Solok kepada kepala Bapeda Kabupaten

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Solok.

Dari catatan kepolisian dan tuntutan

2. Pertimbangan yang Bersifat Non

yang didakwakan kejaksaan sebagaimana

Yuridis

kronologis

kejadiannya

diungkapkan

Keadaan-keadaan yang digolongkan

bahwasanya terdakwa sejauh ini belum

sebagai pertimbangan yang bersifat non

pernah melakukan tindak pidana yang

yuridis sebagai berikut :

menyebabkannya dihukum.

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

2.Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan

berlaku

sopan

selama

persidangan.

terdakwa adalah setiap keadaan yang

Selama

persidangan

berlangsung,

menyebabkan timbulnya keinginan serta

terdakwa cukup kooperatif, memberikan

dorongan keras pada diri terdakwa dalam

keterangan tidak berbelit-belit, memberi

melakukan tindak pidana.

keterangan

b. Kondisi Diri Terdakwa

memenuhi panggilan persidangan.

Pengertian kondisi diri terdakwa

psikis

terdakwa

jelas

dan

selalu

Penutup

dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun

dengan

Berdasarkan uraian penulisan di atas,

sebelum

maka penulis bersimpulan sebagai berikut : 10

1. Penerapan hukum pidana oleh Hakim dalam

putusan

1. Penulis mengharapkan kepada segenap

perkara

Nomor

aparat penegak hukum agar setiap

18/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Pdg,

terdakwa

pelaku kejahatan sekiranya ditindak

SA telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo

dengan tegas dan dijatuhkan sanksi

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan

yang mampu membuat para pelaku

ayat (3) Undang-Undang Nomor 20

kejahatan

Tahun

keterangan korban dan saksi-saksi.

2001

tentang

Pemberantasan

jera

berdasarkan

pada

Tindak Pidana Korupsi perubahan atas

2. Penulis mengharapkan program dana


bantuan sosial ini dihilangkan dari


program pemerintah, karena program

Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ini

diputuskan hukum pidana penjara selama

oknum-oknum yang tidak bertanggung

4

jawab.

(empat)

tahun

dan

denda

Rp.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 2. Pertimbangan

hakim

dimana

mempertimbangkan,

gunakan

oleh

Buku-buku

terhadap

Aziz Syamsuddin, 2010, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.

pelaku tindak pidana korupsi ini telah sesuai

disalah

Daftar Pustaka dalam

memutuskan putusan pidana

banyak

hakim

telah

baik

dari

Elwi Danil, 2011, Korupsi, Gajah Grafindo Persada, Jakarta.

pertimbangan yuridis berupa, dakwaan jaksa

penuntut

terdakwa,

umum,

keterangan

Evi

keterangan

saksi,

barang-

Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana, sedangkan pertimbangan non

Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

yuridis berupa latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi

terdakwa,

hal-hal

Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

yang

memberatkan, hal-hal yang meringankan,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

pemikiran-pemikiran, analisa, fakta-fakta dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan hukuman.

P.A.F.

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubung dengan penulisan skripsi ini adalah : 11

Lamintang, 1984, Penitensier Indonesia, Bandung.

Hukum Armico,

Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sholehunddin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Yusran Lapananda, 2013, Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Sinar Grafika, Jakarta. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999yang tealah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber Lain AndreasYoga,http://www.indonesia media.com/2011/02/02/banali sasi-korupsi/, diakses tanggal 15 September 2014. Transparansi Internasional Indonesia, http://www.ti.or.id/read/indonesiaranking-114-negara-terkorup-didunia, di akses tanggal 13 Oktober 2014. Maryanto, 2012, Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan hukum, Jurnal ilmiah CIVIS, Jakarta, di akses tanggal 16 Januari 2015. 12

PN.Pdg)

Recommend Documents