PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA Studi Kasus Perkara Nomor : 273/Pid.B/2011/PN.PDG
1
1
Alfathly Gezano, 1Syafridatati, 1Rianda Seprasia Jurusan, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] ABSTRACT
Consideration of judges in applying the ceiminal provisions referring to the juridical considerations, facts trial, witness tetimony, the existing evidence and the judge’s conviction. The crime of murder court decision based on the article violated the defendant as provided in Article 340 of the Criminal Code. The formulation of the problem is 1) How is the consideration of the judge in a criminal verdict against the crime of murder that occured in the region of Padang District Court of Class IA and 2) How does the application of the law to the crime of murder in the territory of the State Court Class IA Champaign. This research method is the juridical sociological research using qualitative analysis. It is shown that the consideration of the judge in determining a verdict in the criminal court had been based on legal facts were revealed in either trial testimony of victims, witness, defendant testimony, and physical evidence that resonable doubt in court. So the judge’s rulling in applying the criminal verdict against AS are appropriate and prudent, because the judge has to consider the aggravating and mitigating factors defendant. The application of criminal law imposed by the judge is the death penalty. The implementation of this decision has fulfilled the requirements of Article 340 of the Criminal Code wich defendant found guilty of the crime of murder. Keyword : Consideration Judge, Murder, Crime, Decision
kompleks
Pendahuluan
dan
multikompleks.
bahkan Perilaku
Seiring kemajuan budaya dan demikian apabila ditinjau dari ilmu pengetahuan dan teknologi segi
hukum
tentunya
ada
(iptek), perilaku manusia di perilaku
yang
dapat
dalam hidup bermasyarakat dan dikategorikan bernegara
justru
sesuai
dengan
semakin 1
norma dan ada perilaku yang
dengan
tidak
menimbulkan
sesuai
dengan
norma.
norma
dan
dapat
tindak
pidana
Terhadap perilaku yang sesuai
seperti
penganiayaan,
norma (hukum) yang berlaku
pengeroyokan,
dan
tidak menjadi masalah, akan
memicu terjadinya pembunuhan
tetapi terhadap perilaku yang
berencana yang dilakukan oleh
tidak
seseorang
sesuai
biasanya
dengan
dapat
norma
menimbulkan
bahkan
sehingga
menimbulkan
dapat
kematian
permasalahan di bidang hukum
hilangnya
dan merugikan masyarakat. Di
Menurut Andi Hamzah dan A.
dalam kehidupan bermasyarakat
Sumangalipu
saat ini sering dijumpai perilaku
yang berjudul “PIDANA MATI
yang tidak sesuai dengan norma
DI INDONESIA”, balas dendam
yang
atau
biasanya
dapat
nyawa
atau
seseorang.
dalam
pembalasan
bukunya
(revenge)
menimbulkan permasalahan di
adalah seseorang yang telah
bidang hukum dan merugikan
menyebabkan
masyarakat, salah satunya adalah
malapetaka pada orang lain,
perilaku dendam yang tidak
menurut
sesuai dengan norma dan dapat
pembalasan ini, wajib menderita
menimbulkan
sama
pidana
masalah tindak
dalam
kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
merupakan
alasan
dengan
yang
dan
tujuan
telah
ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan
Dendam
kerusakan
pemidanaan
lebih
salah menonjol aspek pembalasan ini
satu perilaku yang tidak sesuai
2
sering terjadi, akibat perbuatan
dan dengan rencana terlebih
seseorang yang mengakibatkan
dahulu merampas nyawa orang
tuntutan pembalasan terhadap
lain,
orang lain, bahkan kesalahan
pembunuhan dengan rencana,
tersebut dipertanggung jawabkan
dengan pidana mati atau pidana
oleh kelompok atau clan.
penjara
diancam
seumur
karena
hidup
atau
selama waktu tertentu, paling Pada Buku II Kitab Undanglama dua puluh tahun”. undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap
kejahatan
menghilangkan
nyawa
orang
Mengenai nyawa
orang
menghilangkan lain
terutama
dapat dilihat dalam Pasal 338
dalam pembunuhan berencana,
KUHP dan Pasal 340 KUHP
dendam merupakan salah satu
yang menyebutkan :
faktor
penyebab
terjadinya
perbuatan tersebut, hal itu dapat Pasal
338
KUHP
yang dipahami dari bunyi atau unsur-
menyebutkan
bahwa
: unsur Pasal 340 KUHP, ada kata
“Barangsiapa
dengan
sengaja dengan
sengaja
dan
dengan
merampas nyawa orang lain, rencana terlebih dahulu yang diancam
karena
pembunuhan jelas-jelas
adanya
keterkaitan
dengan pidana penjara paling konflik antara pelaku dengan lama lima belas tahun”. korban. Pasal
340
KUHP
yang Pada umumnya, para pakar
menyebutkan
bahwa
: hukum
“Barangsiapa
dengan
mengatakan
bahwa
sengaja
3
hukum pidana perlu menjaga
melanggar hak asasi manusia.
ketentuan-ketentuan hukum agar
Landasan hukum pidana mati
selalu dipatuhi oleh masyarakat,
dalam ketentuan hukum pidana
mengatur
Indonesia terdapat didalam Pasal
tentang
perbuatan-
perbuatan yang diancam pidana
10
bagi
melanggarnya.
disebutkan salah satu bentuk
Penjatuhan pidana sebagai suatu
hukum pidana pokok adalah
nestapa kepada pelanggar hanya
pidana mati. Sampai sekarang
merupakan
penegak
yang
obat
terakhir
KUHP,
dimana
jelas
hukum
tentap
(ultimum remedium), yang hanya
menjadikan dasar hukum untuk
dijalankan jika usaha-usaha lain
menuntut
seperti pencegahan sudah tidak
seseorang yang dianggap pantas
berjalan. Penjatuhan sanksi bagi
dijatuhkan hukuman mati.
dan
memutus
yang melanggar hukum pidana, Sekitar tahun
2011 silam
salah satunya yang paling berat masyarakat
kota
dikejutkan
dengan
Padang
ialah pidana mati,
Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan
pembunuhan terhadap salah satu
tahun
mahasiswi Universitas Swasta di
sarjana
kota Padang. Kejadian tersebut
hukum pidana dan para ahli
berawal dari si pelaku yang
kriminologi. Begitu juga saat
meminta melakukan hubungan
sekarang,
pro
intim dengan pacarnya, tetapi
masalah
pidana
lamanya
bergulir,
ratusan
berita
oleh
para
karena
dan
kontra
mati
terus
dianggap
ditolak
oleh
korban
dengan
menepis tangan si pelaku dengan
4
keras, dan si korban mengatakan
merupakan
sesuatu yang membuat si pelaku
diprioritaskan
merasa dendam kepada korban.
pembangunan. Asas kesadaran
Saat itu si pelaku dendam dan
hukum
berencana menghabisi nyawa si
setiap warga untuk selalu taat
korban dengan mengambil sulo
kepada hukum, disamping itu
yang berada di rumah si pelaku.
mewajibkan pula bagi negara
Sesampainya
asas
belakang
beserta
korban,
pelaku
langsung
menegakkan
memukul
pundak
korban
hingga pingsan. Saat itu si
harus dalam
berarti
di
si
yang
menyadarkan
aparatnya dan
untuk menjamin
berlakunya kepastian hukum di Indonersia.
pelaku memperkosa si korban, Perumusan Masalah akan tetapi si korban tersadar dan
melakukan
langsung
saja
perlawanan, si
pelaku
melayangkan sulo tersebut ke wajah
korban.
Korban
dan
jasadnya
meninggal diletakkan
di
bawah
batang
kelapa yang ditutupi daun kelapa dan daun-daun kering.
Sebagai ketentuan-ketentuan
Dari uraian di atas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalalah : 1. Bagaimana hakim putusan
pertimbangan
dalam menjatuhkan pidana
terhadap
tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di
konsekuensi hukum,
Wilayah Pengadilan Negeri Klas IA Padang (Studi Kasus
maka asas kesadaran hukum
5
Perkara
Pidana
Nomor
:273/Pid/B/2011/PN.PDG)? 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap
terjadinya
pidana berencana
tindak
pembunuhan di
Padang (Studi Kasus Perkara Pidana
Nomor
:273/Pid/B/2011/PN.PDG). Metode Penelitian
Wilayah
Pengadilan Negeri Klas IA Padang (Studi Kasus Perkara Pidana
Pengadilan Negeri Klas IA
Nomor
:273/Pid/B/2011/PN.PDG) ?
Metode penulis
yang dalam
digunakan melakukan
penulisan ini adalah dengan menggunakan
metode
pendekatan yuridis sosiologis, Tujuan Penelitian
yaitu suatu metode pendekatan
1. Untuk mengetahui penerapan
masalah melalui peraturan dan
hukum terhadap terjadinya
teori
tindak pidana pembunuhan
dihubungkan dengan kenyataan
berencana
atau
di
Wilayah
yang
ada
fakta
yang
kemudian
ada
di
Pengadilan Negeri Klas I.A
masyarakat. Selain itu
Padang (Studi Kasus Perkara
menggunakan
Pidana
kepustakaan, juga melakukan
Nomor
:273/Pid/B/2011/PN.PDG).
penelitian
2. Untuk mengetahui putusan
Pengadilan
pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana berencana
pembunuhan di
juga
literatur-literatur
lapangan Negeri
Klas
di IA
Padang. Data ini diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan
Wilayah 6
cara
wawancara (Interview)
dilakukan dengan wawancara
yaitu dengan 3 (tiga) orang
semi terstruktur dan terarah
Hakim di Pengadilan Negeri
dengan
Klas IA Padang.
pertanyaan kepada Hakim di
Data Sekunder diperoleh dari Pengadilan
Negeri
Klas
IA
mengajukan
Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
Padang, yaitu berupa berkas
Dari bahan-bahan dan data
perkara dalam bentuk putusan
yang diperoleh dari data primer
dan data lainnya dirasa perlu
maupun
dalam penulisan ini.
kemudian setelah terkumpul data
Dalam
pengumpulan
data
sebanyak yang bermanfaat untuk penulisan ini ditempuh dengan
tersebut
data
dianalisa
kualitatif,
sehingga
sekunder
secara akan
diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan
cara : a. Studi dokumen atau bahan perpustakaan
yaitu
alat
pengumpul
data
yang
dilakukan
melalui
data
tertulis,
dari
data
langsung
diperoleh
dari
lapangan
berupa data tertulis seperti dokumen-dokumen. b. Wawancara memperoleh
Hasil Penelitian dan Pembahasan Menurut ketentuan putusan hakim
sering
pula
disebut
putusan pengadilan yang dalam, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP berbunyi:
untuk data
tujuan penelitian ini
“Putusan
Pengadilan
adalah
yang 7
pernyataan
hakim
diucapkan
dalam
yang sidang
bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya’.
pengadilan terbuka yang dapat
Putusan hakim merupakan
berupa pemidanaan atau bebas
faktor
atau lepas dari segala tuntutan
menyelesaikan
hukum dalam hal serta menurut
karena merupakan puncak dari
cara yang diatur dalam undang-
pada
undang ini”. Karena itu putusan
pengadilan,
yang dijatuhkan oleh hakim
dalam menjatuhkan amar putusan
didasarkan pada bukti fakta-
haruslah mengedepankan sikap
fakta hukum yang terungkap
kehati-hatian,
dalam persidangan. Sehubungan
benar-benar mencerminkan rasa
dengan putusan tersebut menurut
keadilan
ketentuan Pasal 183 Undang-
berperkara.
Undang Nomor 8 Tahun 1981
penting perkara
pergelaran
hakim
menyebutkan :
bentuk
putusan
boleh
menjatuhkan
pidana
kepada
seseorang
kecuali
sekurang-kurangnya
dengan dua
alat
bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
sidang
di
hakim
putusanya
mereka
Sebagaimana bahwa
tidak
itu
agar
bagi
pidana,
perkara
untuk
tentang Hukum Acara Pidana
‘Hakim
dalam
yang
diketahui memiliki yang
pengadilan
tiga dalam yakni,
putusan bebas (vrisjpraak) dapat diambil jika salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti,
putusan
lepas
dari
segala tuntutan hukum (onslag van alie rechtsvervolging) jika
8
perbuatan secara
terdakwa
sah
dan
terbukti
meyakinkan
alternatif
atau
Timbulnya
menurut hukum tetapi perbuatan
dakwaan
tersebut
perkembangan
tindak
bukanlah pidana,
merupakan
dan
putusan
ini
kriminalitas
subsidair.
bentuk
surat
seiring
dengan dibidang
yang
semakin
pemidanaan (veroordeling) jika
variatif baik dalam bentuk atau
semua unsur dakwaan dapat
jenis
diungkap fakta-faktanya dalam
terdakwa
pengadilan.
pembunuhan,
Menurut
penulis
surat
kejahatannya. diduga
pembunuhan
telah memenuhi syarat formal
subsidair
dan
lebih
seperti
surat
dakwaan
:
dakwaan yang disusun oleh JPU
materiil
melakukan
maka
Kesatunya
Misalnya
primair berencana,
pembunuhan
subsidair
biasa,
penganiayaan
dakwaan sebagaimana dimaksud
yang mengakibatkan orang mati.
dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a
Dakam
dan huruf
primair
b Undang-Undang
dakwaan mencuri
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
pemberatan,
Hukum Acara Pidana. Dalam
pencurian
Perkara
No.
selanjutnya.
273/Pid.B/2011/PN.PDG,
JPU
telah menyusun dakwaan dalam bentuk kombinasi, maksudnya pengabungan komulatif
antara dakwaan dengan
dakwaan
keduanya
subsidairnya biasa,
Terdakwa
dengan
begitu
dalam kasus ini
berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan
JPU,
di
kenakan
melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP,
dimana
perbuatan
9
terdakwa telah memenuhi unsur-
nyawa korban Mawar, adalah
unsur sebagai berikut :
besi sulo sepanjang 50 cm diameter
16mm,
maka
siapapun dapat mengira bila besi tersebut dipukul dan ditusukkan ketubuh manusia
Unsur barang siapa;
pasti berakibat kematian Bahwa tentang unsur kesatu 2. Bahwa dari banyaknya pukula yaitu
‘Barangsiapa’,
oleh dan tusukan yang dilakukan
pembuat Undang-undang adalah terdakwa
terhadap
tubuh
orang atau manusia, sebagai korban Mawar, seperti dimuat pendukung hak dan kewajiban dalam
surat
Visum
et
yang dapat bertanggung jawab Refertum, maka siapapun juga atas perbuatannya secara hukum. memperkirakan Unsur
dengan
sengaja
dan
direncanakan terlebih dahulu; Bahwa unsur kedua yaitu
berakibat
kematian 3. Bahwa dilihat dari tempat luka ditubuh korban Mawar,
terhadap
sebagai akibat dan tusukan
pengadilan
besi sulo yang dilakukan
berpendapat dan berkesimpulan
terdakwa, terdapat beberapa
telah terbukti dengan alasan
luka terbuka pada daerah
sebagai berikut;
wajah, kepala, dada, lengan,
‘Dengan unsur
Sengaja’ tersebut
punggung,
perut,
dan
1. Bahwa alat yang dipakai oleh beberapa luka lecet, memar, terdakwa
menghilangkan
10
dan
terbuka
pada
bagian
cukup lama bagi terdakwa
tubuh korban. Maka siapapun
untuk
dapat memperkirakan bahwa
korban Mawar dengan besi
perbuatan tersebut berakibat
sulo tesebut;
kematian.
tidak
membunuh
2. Pengakuan terdakwa tersebut
Unsur menghilangkan nyawa
dikuatkan
orang lain
saksi-saksi
seperti
Rum
menyatakan
bahwa
benar
Bahwa tentang unsur ketiga
oleh
keterangan
‘dengan direncanakan terlebih
anaknya
dahulu’ terhadap unsur tersebut
meninggal akibat pukulan dan
tergambar dalam :
tusukan dari benda tajam, dan
1. Pengakuan
terdakwa
dipersidangan
dan
Mawar
telah
dikuatkan pula oleh saksisaksi lainnya;
hasil
3. Berdasarkan hasil Visum et
rekonstruksi dan Berita Acara
Refertum yang menyimpulkan
Pemeriksaan
yang
bahwa korban telah meninggal
dibuat oleh penyidik, terdapat
akibat pukulan dan tusukan
tenggang waktu yang cukup
benda keras;
dihubungkan
dengan
(BAP)
lama bagi terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Mawar atau tidak, pada saat terdakwa hendak memukul kepala
korban
Mawar
terdapat tenggang waktu yang
Berdasarkan analisis penulis, maka
penulis
berpendapat
bahwa penerapan hukum pidana materil pada perkara ini yakni Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan
peraturan
perundang-
11
undangan
yang
berlaku.
2. Pertimbangan Hakim dalam
Dakwaan yang digunakan oleh
menerapkan ketentuan pidana
JPU yang semulanya memakai
mati terhadap pelaku tindak
dakwaan
pidana
kombinasi,
namun
pembunuhan
dalam tuntutannya telah dapat
berencana
membuktikan dakwaan kesatu
No.273/Pid/B/2011/PN.PDG
primair, maka dengan demikian
telah
dakwaan
ketentuan
subsidair
dipertimbangkan
tidak
lagi
dan
Perkara
sesuai
menurut
hukum
berlaku, dimana Hakim telah mempertimbangkan
sekaligus dikesampingkan.
baik
Kesimpulan
yang
dari
dengan
pertimbangan
yuridis, fakta-fakta Berdasarkan uraian penulis di atas,
maka
penulis
berkesimpulan sebagai berikut : 1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim dalam Perkara No.273/Pid/B/2011/PN.PDG. ,
kepada terdakwa Abu
Santiang yang didakwa, di tuntut,
dan
di
putus
melanggar Pasal 340 KUHP sudah tepat, karena telah memenuhi unsur-unsur pasal
yang
terungkap
persidangan,
di
keterangan
saksi-saksi, alat bukti yang sah dan meyakinkan, serta kebijaksanaan Hakim yang mendukung dan sanksi pidana yang jatuhkan pada perkara tersebut
diatas
sudah
maksimal,
sehingga
dapat
menimbulkan efek jera dan memberikan rasa takut bagi terpidana
pada
khususnya,
dimaksud. 12
dan khalayak pada umumnya,
2. Kepada setiap kaum Hawa agar
sebagaimana fungsi pidana
dapat
pada mestinya.
mudah percaya kepada kaum
menjaga
dan
tidak
Adam terhadap janji manis dan bujuk rayu yang di berikan.
Saran
3. Penulis berharap agar tidak Adapun saran yang dapat
adanya
penulis berikan sehubungan
banding
serta kasasi dalam perkara
dengan penulisan skripsi ini adalah : 1. Penulis
pengajuan
mengharapkan
tindak
pidana
atau
yang
pembunuhan menyebebkan
hilangnya nyawa orang lain.
aparat
4. Kepada aparatur hukum agar
penegak hukum agar setiap
dapat memberikan sosialisasi
pelaku kejahatan sekiranya
kepada
ditindak dengan tegas dan
dominan
diberikan
hukum secara tertulis, yang
kepada
segenap
setimpal
sanksi serta
yang mampu
setiap
bertujuan
tidak
warga
yang
mengetahui
untuk
membuat pada pelaku tindak
memberitahukan eksistensi atas
pidana jera berdasarkan pada
berlakunya hukum serta sanksi
keterangan korban dan saksi-
atau
saksi
sehingga
keputusan
pidana yang ada dan berlaku di
hakim
dapat
memenuhi
Indonesia.
keadilan.
ketentuan-ketentuan
5. Agar setiap warga Indonesia peduli atas sesama dan saling
13
menghormati
dalam
Lilik Mulyadi, 2006, Hukum Acara
menjalani kehidupan sehari-
Pidana
hari, agar tidak timbul gejala-
Praktik dan Permasalahannya,
gejala
yang
menyebabkan
terjadinya
tindak
pidana,
khususnya
tindak
pidana
pembunuhan.
Tubuh Raja
dan
Grafindo
Moeljatno,
1993,
Asas-asas
Hukum Pidana, Rineka Cipta,
Handboek Nederlandse
Van
Het
Strafrecht,
Zwolle, Ghalia Indonesia, Bandung.
Persada, Malang. Andi Hamzah dan Sumangalipu Pidana Mati Di
A, 1984,
Bandung
Pompe dan Tjeenk Willink, 1982,
Adami Chazawi, 2000, Kejahatan
Nyawa,
Teoritis,
Jakarta
DAFTAR PUSTAKA
Terhadap
Normatif,
Indonesia Di Masa Lalu,
Soerjono
Soekamto,
1997,
Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,
Kini Dan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Andi
Hamzah, Tentram
1985,
Kerta
Tata
Raharja,
Ghalia Indonesia, Jakarta Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan
Pemidanaan,
Sinar
Grafika, Jakarta. 14
