TESIS
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 20/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY)
I WAYAN WESNA ASTARA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
TESIS
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 20/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY)
I WAYAN WESNA ASTARA
NIM: 1290561047
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 2
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 20/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY)
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
I WAYAN WESNA ASTARA
NIM: 1290561047
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 10 JULI 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH NIP.195503061984031003
Dr. I Made Sarjana, SH.,MH. NIP.196112311986011001
Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,L.L.M NIP. 19611101 198601 2 001
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 10 Juli 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana, Nomor : 204/UN.14.4/HK/2015, Tanggal 1 Juli 2014
Ketua : Dr. I Wayan Wiryawan, S.H.,M.H. Sekretaris : Dr. I Made Sarjana, SH.,MH. Anggota : 1. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 2. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH,M.,Hum.
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini
:
Nama
: I Wayan Wesna Astara
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN (Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.SBy.)
Dengan ini menyatakan bahwa karya Ilmiah tesis ini Bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 22 Juni 2015 Yang Menyatakan
I Wayan Wesna Astara
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Om Swastyastu, Puja dan puji syukur penulis haturkan
kehadapan Ida Hyang Widhi
Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, berkat rakmat Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul: “PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN (Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby), disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna untik memperoleh gelar Magister pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana. Penelitian ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bimbingan dosen-dosen pembimbing. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih sedalamdalamnya kepada yang terhormat Bapak Dr. I Wayan Wiryawan,SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. I Made Sarjana,SH.,MH selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran guna memberikan masukan yang berguna bagi penelitian ini. Demikian pula, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat berbagai dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 1. Rektor Universitas Udayana, Prof. dr. I Ketut Suastika, Sp.PD KEMD., beserta jajaran atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana.
vi
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana,SH.,MH, beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister di Universitas Udayana. 4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas
Udayana,
Ibu
Dharmawan,SH.,M.Hum.,L.L.M,
Dr. atas
Ni
Ketut
Supasti
motivasi,
fasilitas,
bimbingan
praproposal yang diberikan penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program magister di Universitas Udayana. 5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra,SH.,M.Hum, atas kesempatan, fasilitas, motivasi, bimbingan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. 6. Para Guru Besar serta Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah membagikan ilmunya untuk penulis serta staf administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Programa Pascasarjana Universitas Udayana (I Made Mustiana,SE, Made Dandy Prananjaya,S.Sos, A.A.Istri Agung Yuniana, SE, Gusti Ayu Raka Wiratni), atas berbagai dukungan
vii
administrasi dan moral yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. 7. Selanjutnya, untuk Istri tercinta, I Gusti Ayu Ngurah Alit Malini, dan putra-putri tersayang Putu Ayu Sriasih Wesna,SH.,M.Kn, Made Bagoes Wiranegara Wesna,SH, dan menantu I Made Putra Yogi, beserta keluarga besar penulis yang telah penuh sabar memberikan doa, kasih sayang, bantuan semangat dan dukungan, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana angkatan tahun 2012, khususnya rekanrekan mahasiswa konsentrasi hukum pariwisata yang telah banyak saling memberikan bantuan, dukungan, motivasi dalam masa perkuliahan. 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memeberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga Tuhan membalas kebaikan hati Bapak/Saudara/i sekalian. Namun harapan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Semoga Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan anugrah-Nya kepada kita semua. Om Shanti Shanti Shanti Om Hormat saya,
I Wayan Wesna Astara.
viii
ABSTRAK
Debitor Pailit (PT Dwimas Andalan Bali) yang dimohon Pailit oleh para Kreditor (PT. Karsa Industama Mandiri), tidak mempergunakan hak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), oleh karena Kreditor telah Wanprestasi dan adanya dugaaan Penipuan-penipuan dalam proses kepailitan yang menjadi fenomena dalam dunia Bisnis Pariwisata di Indonesia. Pada hal Debitor yang dimohonkan pailit telah melakukan perdamaian dengan para kreditor-kreditor lainnya, dan tidak dilakukan perdamaian dengan PT Karsa Industama Mandiri. Dengan demikian, debitor kehilangan kesempatan untuk mencegah kepailitan melalui lembaga PKPU. Sehingga permasalahan penelitian tesis ini adalah: Bagaimana upaya PKPU dalam melanisme kepailitan? dan bagaimana perlindungan hukum debitor dalam proses kepailitan? Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Selanjutnya sumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis melalui langkah deskripsi, interpretasi, sistematisasi, evaluasi dan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debitor (PT Dwimas Andalan Bali) sebagai Termohon pailit telah mengajukan tangkisan bahwa Pemohon pailit wanprestasi dengan menerapkan doktrin exeptio non adimpleti contractus dan Pemohon Pailit (PT Industama Karsa Mandiri) diduga melakukan penipuanpenipuan dan pemalsuan surat. Sehingga yang seyogyanya debitor pailit mengajukan PKPU tidak dilaksanakan, namun melakukan perdamaian dengan kreditor-kreditor lainnya kecuali dengan pemohon Pailit. Dalam hal ini, lembaga PKPU tidak bermakna bagi debitor serta debitor melaporkan Pemohon Pailit ke Polda Bali. Terkait dengan perlindungan hukum debitor dalam UU kepailitan dan PKPU Nomor: 37 tahun 2004, belum mencerminkan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap kepailitan seseorang atau perusahaan. Kata Kunci: Kepailitan Debitor, PKPU dan Perlindungan Hukum Debitur.
ix
ABSTRACT
The insolvent Debtor (PT Dwimas Andalan Bali) filed for insolvency by the Creditors (PT. Karsa Industama Mandiri) did not use his rights to submit a Delay for Debt Payment Obligations (DDPO) due to creditors have been in default and there has been an allegation of fraud in the insolvency proceedings becomes a phenomenon in the world of tourism business in Indonesia. In fact that the Debtor filed for insolvency has executed reconciliation with the other creditors, however there was no reconciliation with PT. Karsa Industama Mandiri. Therefore, the debtor has lost his opportunity to prevent insolvency through the Agency of Delay for Debt Payment Obligations (DDPO). Thus, the problems of this thesis are: what are the efforts of DDPO in insolvency mechanism? And how is the legal protection for debtor in insolvency proceedings. This research applied normative legal research method with the historical approach, legislative approach, and conceptual approach. Furthermore, the source of primary legal materials and secondary legal materials were analyzed through the measures of description, interpretation, systematization, evaluation and argumentation. The results of the research showed that the debtor (PT Dwimas Andalan Bali) as the Respondent of Insolvency has filed rebuttal that the Applicant of Insolvency has committed defaults by applying the doctrine of exeptio non adimpleti contractus and the Applicant of Insolvency (PT Industama Karsa Mandiri) was alleged of committing frauds and forgery. Therefore the insolvent debtor who should filed for insolvency to DDPO did not execute it, instead he executed reconciliation with the other creditors unless the Applicant of Insolvency. In this case, the DDPO Agency was not meaningful to the debtor and the Debtor of Insolvency reported the Applicant of Insolvency to the Regional Police of Bali. Related to the legal protection of debtor under the Law of Insolvency and DDPO No. 37 of 2004, there has been no principle reflected to provide equal protection for all relevant parties concerned against one’s or company’s insolvency. Keywords. Debtor Insolvency, DDPO and Legal Protection
x
RINGKASAN TESIS
Penelitian ini membahas tentang “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby)” pembahasannya dalam 5 (lima) Bab. Bab I. Pendahuluan diawali dengan latar belakang terhadap pentingnya tesis ini dengan mengungkap isu hukum bahwa PKPU akan bermakna bagi debitor dalam kepailitan apabila Pemohon Pailit tidak melakukan wanprestsi dan dugaan-dugaan
melakukakan
penipuan-penipuan
dan
pemalsuan
surat.
Selanjutnya mengemukakan 2 (dua) rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan metode penelitian. Bab II. Merupakan Bab yang berisi tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaga PKPU dan Penyelesaian Utang, Penyelesaian Utang-Piutang melalui PKPU, Konsep Penundaan Kewajiban Membayar Utang, Yang Berhak Meminta PKPU, Pengaturan Lembaga Kepailitan, Konsep Kepailitan, Pengertian Utang, Permohonan Kepailitan, Sistem Pembuktian dalam Lembaga Kepailitan, Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit, Pengajuan Permohonan Pailit, Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit, Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit, Bab III. Bab ini merupakan analisis dari rumusan Permasalahan pertama yang Membahas tentang Manfaat PKPU sebagai Upaya Mencegah kepailitan mendeskripsikan bahwa PKPU adalah Debitor secara yuridis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan utang melalui PKPU.
xi
Debitor Yang Tidak
mengajukan PKPU Dalam Kepailitan karena berbagai alasan paling tidak debitor merasa dirinya utang belum jatuh tempo dan/atau wanprestasinya dan adanya dugaan penipuan-penipuan serta pemalsuan surat Pemohon pailit terhadap Termohon pailit, Akibat Hukum Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan PKPU Dalam Proses Kepailitan dan sebagai Sub-sub bab: Jawaban Debitor Yang Tidak Mengajukan PKPU. Bab IV. Merupakan analisis perumusan masalah kedua dari tesis ini yang menguraikan tentang Perlindungan Hukum Debitor Dalam Proses Kepailitan mendiskripsikan bahwa UU kepailitan dapat menjadi alat social politik dan kebijakan ekonomi yang dapat melindungi debitor, kreditor dan stakeholder, dan UU kepailitan tidak semata-mata sebagai alat menagih utang; dan sebagai sub bab Perlunya Perlindungan Terhadap Kepntingan Debitor, Pembebasan Utang Diberikan Kepada Debitor Yang Beritikad Baik, Analisis Kasus Kepailitan, Kasus Posisi, Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Amar Putusan Pengadilan Niaga, Alasan Pokok Kasasi, Inti Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi, Amar Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi, Alasan Pokok Peninjauan Kembali, Inti Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Penijauan Kembali, Analisis Putusan, dan Sub-sub bab: Putusan 20/Pailit/2011/PN.Niaga. Sby. Bab. V Merupakan bab terakhir atau bab penutup dari penulisan ini yang memuat mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dikemukakan adalah berlandaskan pada rumusan masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan dan
xii
berdasarkan hasil kajian bab III, bab IV. Dalam kesimpulan pertama, bahwa lembaga PKPU menjadi tidak bermakna karena Pemohon pailit telah melakukan wanprestasi dan penipuan-penipuan dan pemalsuan surat, sehingga debitor tidak mengajukan PKPU; kesimpulan kedua, kreditor sangat rentan dimohonkan pailit sebagai alat untuk menagih utang oleh kreditor-kreditornya, sehingga perlu perlindungan hukum. Sebagai rekomendasi hasil penelitian ini, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang relevan.
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER .................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS ..................................................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..............................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................
vi
ABSTRAK ..................................................................................................
ix
ABSTRACT ................................................................................................
x
RINGKASAN TESIS ..................................................................................
xi
DAFTAR ISI ...............................................................................................
xiv
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................
1
1.1. Latar belakang Masalah ......................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ...............................................................
14
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....................................................
14
1.4. Tujuan Penelitian ...............................................................
14
1.4.1 Tujuan Umum ............................................................
14
1.4.2 Tujuan Khusus ...........................................................
15
Manfaat Penelitian ..............................................................
15
1.5.1 Manfaat Teoritis .........................................................
15
1.5.2 Manfaat Praktis ..........................................................
16
1.6. Orisinalitas ..........................................................................
17
1.5
xiv
BAB II
1.7. Landasan Teoritis ...............................................................
22
1.8. Metode Penelitian ...............................................................
30
1.8.1 Jenis Penelitian ..........................................................
30
1.8.2 Jenis Pendekatan ........................................................
31
1.8.3. Sumber Bahan Hukum ..............................................
32
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .........................
33
1.8.5. Teknik Analisis. .........................................................
33
TINJAUAN UMUM TENTANG PKPU DALAM KEPAILITAN 2.1. Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ..........
36
2.1.1. Lembaga PKPU dan Penyelesaian Utang ...................
37
2.1.2. Penyelesaian Utang Piutang melalui PKPU ...............
40
2.1.3. Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ....
44
2.1.4. Yang
berhak
Meminta
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran Utang .....................................................
47
2.2. Pengaturan Lembaga Kepailitan .........................................
48
2.2.1. Konsep Kepailitan ......................................................
48
2.2.2. Pengertian Utang .......................................................
50
2.2.3. Permohonan Kepailitan .............................................
53
2.2.4. Sistem Pembuktian dalam Kepailitan ........................
55
2.2.5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit .....................
56
2.3. Pengurusan Harta Pailit ......................................................
58
2.3.1. Hakim Pengawas .......................................................
61
xv
2.3.2. Kurator ......................................................................
62
2.3.3. Panitia Para Kreditur .................................................
65
2.4. Pengajuan Permohonan Pailit. .............................................
68
2.4.1. Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit. ...............
69
2.4.2. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit. .............
70
BAB III UPAYA PKPU DALAM PROSES KEPAILITAN 3.1. PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan ........................
74
3.2. Debitor Yang Tidak Mengajukan PKPU dalam Kepailitan ...
87
3.3. Akibat Hukum Bagi Debitor Yang tidak Mengajukan PKPU dalam Proses Kepailitan. ..................................................... 100 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PROSES KEPAILITAN 4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Debitor .......... 110 4.2. Pembebasan Utang Diberikan Kepada Debitur Yang Beritikad Baik. .................................................................... 120 4.3. Analisis Kasus Kepailitan ................................................... 123 4.3.1. Kasus Posisi ............................................................
123
4.3.2. Inti pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga Surabaya; ................................................................. 128 4.3.3. Amar Putusan Pengadilan Niaga ..............................
141
4.3.4. Alasan Pokok Kasasi ............................................... 141 4.3.5. Inti Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi. ............................................ 145 4.3.6. Amar Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi ..... 146
xvi
4.3.7. Alasan Pokok Peninjauan Kembali ..........................
146
4.3.8. Inti Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali. ................................... 148 4.3.9. Amar
Putusan
Mahkamah
Agung
Tingkat
Peninjauan Kembali. ................................................. 148 4.3.10. Analisis Putusan ...................................................... 148 BAB V
SIMPULAN DAN SARAN 5.1. Simpulan .............................................................................. 155 5.2. Saran .................................................................................... 156
DAFTAR PUSTAKA
xvii
18
