JURNAL PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/PID.B/2015/PN.MTR)
Oleh :
FAHMI KUNIA D1A 012 127
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2016
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 100/PID.B/2015/PN.MTR)
Oleh : FAHMI KURNIA D1A 012 127
Menyetujui, Pembimbing Pertama
( Prof. Dr . Hj. Rodliyah, S.H., M.H. ) NIP. 19560705 198403 2 001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2016
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 100/PID.B/2015/PN.MTR) Fahmi Kurnia D1A012127 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan sanksi pidana dan Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat terhadap Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MTR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MTR perbuatan terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Kedua, Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat Putusan Nomor 100/ Pid.B/2015/PN menggunakan pertimbangan Yuridis, pertimbangan Fakta dan pertimbangan terhadap Kondisi terdakwa. Kata Kunci :Tindak Pidana Pemalsuan Surat
APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PLAYERS FORGERY CRIME OF LETTERS (STUDY DECISION NUMBER 100 / Pid.B / 2015 / PN.MTR) ABSTRACT This study aims to assess the adoption of criminal sanctions and the consideration of the criminal judge of forgery against Decision No. 100 / Pid.B / 2015 / PN.MTR. The method used is a normative legal research methods, with the approach of Regulation Legislation, Conceptual Approach and Case Approach. The results showed that: First, Application of Criminal Sanctions against the perpetrators of the crime of forgery of Decision No. 100 / Pid.B / 2015 / PN.MTR defendant charged with alternative, violated article 263 paragraph (1) criminal code Second, the basic consideration for the judge impose criminal sanctions against the perpetrators of the crime of forgery of decision No. 100 / Pid.B / 2015 / Mataram Court using juridical considerations, consideration of facts and considerations on the condition the accused. Keywords: Crime of Forgery Letter
i
I. PENDAHULUAN Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. 1 Rumusan masalah yang berkenaan dengan uraian tersebut adalah : 1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku pemalsuan surat Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MTR ? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan suar Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MTR?. Manfaat yang diharapkan dalam Penelitian ini yaitu Secara Akademis Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi ilmu hukum pada Falkultas Hukum Universitas Mataram, Secara 1
Chazawi, Adami, Kejahatan Mengenai Pemalsuan,PT. Raja Grafindo Persada,Cet 3, Jakarta, 2005, hlm 99
ii
Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana dan secara Praktik Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menganalisa putusan hakim dalam kasus perbarengan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan yaitu :Pendekatan Perundang-Undangan
(Statute
Aprroach), Pendekatan Konseptual (Konseptual Aprroach), Pendekatan kasus (Case Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan :Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan “Study Document” dengan mengadakan penelaahan kepustakaan (library research), menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan Perundang-Undangan, pendapat para sarjana, dan para ahli hukum yang berdasarkan pengelompokan yang tepat, berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum yaitu: Penafsiran sistematis (systematische interpratatie), Penafsiran logis (logische interpretatie) dan Penafsiran autentik. Dengan menggunakan berbagai penafsiran di atas, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah, dan
akhirnya menarik suatu kesimpulan yang
disusun secara deduktif yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.
iii
II. PEMBAHASAN Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MTR Tindak Pidana Merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau beberapa orang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat hukum. Apabila seseorang atau beberapa orang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari (Prevensi). Selain itu Andi Hamzah juga menegaskan adanya dua macam prevensi yaitu prevensi general (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) sedangkan prevensi special bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya. 2 Kasus yang penyusun bahas yakni mengenai tindak pidana pemalsuan surat Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MTR yang didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. 1. Kasus posisi; Tanggal 14 pebruari 2014 terdakwa selaku pembeli membeli semen Bosowa di toko Naga Jaya yang bertempat di Sweta, terdakwa membeli seharga Rp 54.000,-(lima puluh empat rupiah)/ sak lalu membayar sesuai dengan nota pembelian semen, yang buatkan oleh saksi Budi Hardianto selaku karyawan di toko Naga Jaya, didalam nota pembelian tersebut tertera jumlah semen yang dibeli yaitu : Tanggal 14 pebruari 2014, 2
Andi hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta, 2010. Hlm. 27
iv
dengan nomor : 000964, semen 50 sak. Tanggal 22 pebruari 2014, dengan nomor : 001032, semen 50 sak. Tanggal 6 mei 2014, dengan nomor : 001554, semen 75 sak. Tanggal 19 juni 2014, dengan nomor : 001968, semen 30 sak. Tanggal 21 juni 2014, dengan nomor : 001999, semen 30 sak. Tanggal 23 juni 2014, dengan nomor : 002009, semen 20 sak. Tanggal 25 juni 2014, dengan nomor : 000018, semen 20 sak. Tanggal 27 juni 2014, dengan nomor : 000056, semen 20 sak. Tanggal 28 juni 2014, dengan nomor : 000067, semen 20 sak. Tanggal 4 juli 2014, dengan nomor : 000113, semen 20 sak. Terdakwa merubah nota-nota tersebut dengan menambahkan angka 1 (satu) diawal angka yang tertera pada jumlah semen yang keluar, sehingga 1 (satu) nota tersebut bertambah 100 sak semen bosowa yang keluar, Selanjutnya terdakwa selaku pembeli menyerahkan nota tersebut kepada bagian administrasi gudang yaitu saksi wiwied suwarmini widayastuti kemudian dibuatkan bukti pengeluaran semen (BPS) dan bukti pengeluaran semen tersebut yang dibawa oleh terdakwa ke petugas gudang yang mengeluarkan semen dan semen dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran semen yang telah diubah oleh terdakwa. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdawa tersebut, CV. Naga Jaya mengalami kerugian sebesar : Rp. 54.000,- X 1000 = Rp. 54.000.000,(lima pulu empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di Sidang pengadilan. Hal itu membawa Konsekuensi pemeriksaan, Tuntutan Pidana, dan putusan hakim harus berdasar kepada
v
yang termaktub dalam surat dakwaan. Pemeriksaan di sidang pengadilan, meliputi pemeriksaan para saksi, ahli, terdakwa, barang bukti, dan pembuktian. 3 Di dalam persidangan pada kasus pemalsuan tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Mataram, dengan terdakwa bernama Turmuzi Als. Ojik, dimana terdakwa melakukan perbuatan pidana yaitu beberapa kali melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Penuntututan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 4 Dalam surat tuntutannya Penuntut Umum yang dibacakan pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Turmuzi alias Ojik bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat’’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kesatu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Turmuzi alias Ojik berupa pidana selama 1 (satu) tahun dikurangkan selam terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3 4
Bambang Waluyo,Pidana dan Pemidanaan,Sinar Grafika,Jakarta,2008.hlm 68 Indonesia,Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,pasal 1 butir 7
vi
4. Putusan Hakim; Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. 5 Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta menimbang fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis hakim mengadili : 1.Menyatakan Terdakwa Turmuzi alias Ojik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat”. 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 3.Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Hasil Analisis; Putusan hakim dalam perkara No. 100/Pid.B/2015/PN.MTR dalam putusannya, hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat. Berdasarkan analisis penyusun dalam membuktikan unsur –unsur tindak pidana pemalsuan surat pada pasal 263 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan terdakwa memang benar dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa terbukti melakukan pemalsuan dengan barang bukti 10 (sepuluh) nota kwitansi tetapi dalam tuntutannya hanya 1 (Satu) barang bukti saja yang digunakan jaksa penuntut umum, sama halnya dengan Hakim dalam menjatuhkan putusan
tidak
melihat keterangan dari para saksi di muka persidangan bahwa terdakwa 5
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.hlm 374
vii
melakukan manipulasi nota sebanyak sepuluh kali, akan tetapi Hakim merujuk kepada tuntutan jaksa dengan menetapakn hanya 1 (satu) yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam hal ini dapat meringankan terdakwa dari tuntutan hukum yaitu berat ringannya sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa. Seharusnya hakim menerapkan / memberikan pidana kepada Terdakwa Turmuzi alias Ojik yaitu pada pidana Penjara selama 6 (enam) tahun. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan akibat kerugian terhadap yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah). Dalam kasus ini, pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan yang tidak memberikan keadilan kepada korban yang dimana para terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu terdakwa memlasukan nota-nota pembayaran semen yang berjumlah 10 (sepuluh) dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus jauh lebih tegas dan lebih berat agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah kembali di masyarakat.Dalam penerapannya, sanksi pidana yang ringan membuat pemidanaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya.
viii
Dasar pertimbangan hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR. Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor Perkara : 53/Pid.B/2015/PN.MTR, bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut memperhatikan hal-hal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dalam
pertimbangan
fakta
persidangan dan
juga
baik
pertimbangan
pertimbangan
Yuridis
mengenai
maupun
hal-hal
yang
meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Adapun pertimbanganpertimbangan dalam putusan tersebut diuraikan oleh penyusun sebagai berikut: Pertimbangan hakim di dalam Persidangan a. Pertimbangan Yuridis; Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. 6 Pertimbangan Yuridis berdasarkan Persidangan antara lain :1.Surat Dakwaan, 2. Keterangan Saksi, 3. Keterangan Terdakwa dan, 4. Barang Bukti. b. Pertimbangan Fakta; Pertimbangan Fakta adalah pertimbangan mengenai Unsur-unsur perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaankeadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana yang dihubungkan berdasarkan fakta di Persidangan. Di dalam persidangan ada beberapa pertimbangan Fakta yang dilakukan oleh hakim antara lain:
6
Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm 146 dan 147
ix
1) Unsur Barang siapa; 2) Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; 3) Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat. c. Pertimbangan Terhadap Kondisi Terdakwa; Pertimbangan Terhadap Kondisi Terdakwa adalah pertimbangan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, tetapi dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. hal ini berkaitan dengan kondisi diri terdakwa. Adapun pertimbangan ini terdiri dari: 1. Hal-hal yang memberatkan: a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain. 2. Hal- hal yang meringankan : a.Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; b.Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; c. Terdakwa belum pernah dihukum. Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (Negatief Wettelijke Stelsel). Pada pasal 183 KUHAP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 7 Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus, dan tempos delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana itu 7
Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.hlm. 19
x
dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa terhadap korban maupun kehidupan bermasyarakat, apakah terdakwa melakukan pemberatan dalam
tindak
pidananya
seperti
Perbarengan
(Concurcus)
dan
pengulangan (Residive) serta penyertaan Tindak Pidana (Delneming), Apakah Terdakwa merasa bersalah atau menyesal dan sebagainya. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusan tersebut di atas, menurut Penyusun merupakan Pertimbangan yang bersifat yuridis berdasarkan urain diatas, kita dapat melihat berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbanganpertimbangan dalam putusan nomor perkara: 100/PID.B/2015/PN.MTR tersebut sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang.
xi
III. PENUTUP Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Pidana terhadap
pelaku
Tindak
100/Pid.B/2015/PN.MTR
pidana
Pemalsuan
Surat
Putusan
Nomor
adalah sebagai berikut : 1.Terdakwa terbukti
melakukan pemalsuan dengan barang bukti 10 (sepuluh) nota kwitansi tetapi dalam tuntutannya hanya 1 (Satu) barang bukti saja yang digunakan jaksa penuntut umum, sama halnya dengan Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melihat keterangan dari para saksi di muka persidangan bahwa terdakwa melakukan manipulasi nota sebanyak sepuluh kali. 2. Dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku perbarengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan nomor: 53/Pid.B/2015/PN.MTR yaitu dengan menggunakan pertimbangan Yuridis, pertimbangan Fakta dan pertimbangan halhal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Akhir penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyampaikan Saran Yaitu : Hakim dalam memberikan pertimbangan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pelaku tindak Pidana khususnya dalam hal pemalsuan surat, hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan karena dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdapat barangbukti yang tidak semuanya dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
xii
DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Chazawi, Adami, Kejahatan Mengenai Pemalsuan,PT. Raja Grafindo Persada, Cet 3, Jakarta, 2005 Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Harahap, M. Yahya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011. Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Santoso,Topo. Kriminologi, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001 Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika,Jakarta,2008. B. Peraturan-peraturan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
