PN.Mdn

BAB III PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.)

A. Ruang Lingkup Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Pencucian uang (money laundering) di Indonesiaumumnya diartikan sebagai

rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh

seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal-usul uang haram dari pemerintah maupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Praktik korupsi dan pencucian uang di Indonesia seringkali dilakukan dengan pembayaran atau transaksi keuangan tunai dalam jumlah besar. Pelaku yang memperoleh uang hasil tindak pidana atau kejahatan tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang-mewah dengan menggunakan uang tunai. 114 Bentuk kejahatan tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan melalui transaksi keuangan tunai, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk steril investment terhadap harta benda, seperti; properti, kendaraan, perhiasan, dan

114

Yudi Kristiana, Op.Cit, hlm. 306.

73 Universitas Sumatera Utara

74

sebagainya di negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah. 115 Ilmu ekonomi dan ilmu hukum memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap pencucian uang. Ilmu ekonomi melihat money laundering hanya dari asas manfaat saja, yaitu apa dampak dari cara peralihan maupun cara penggunaan uang dari money laundering terhadap stabilitas eonomi, efisiensi perekonomian, dan distribusi pendapatan serta kekayaan masyarakat. 116 Legal atau tidak, setiap uang yang dihasilkan dengan cara mengganggu stabilitas ekonomi makro, mengurangi efisiensi perkonomian akan menimbulkan dampak redistribusi yang kurang adil dan menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. Perbuatan pencucian uang dapat mengacaukan stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara dan bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, adapun langkah yang dilakukan antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral. Langkah yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memberlakukan prinsip Know Your Costumer 117 melalui peraturan Bank Indonesia kepada seluruh bank yang ada di Indonesia. Di samping itu, tidak kalah pentingnya untuk memperkenalkan sistem identifikasi personal seperti social security system dan NPWP yang dapat dipakai sebagai gambaran perilaku nasabah dan sumber pendapatannya.

115

Bismar Nasution, Op.Cit, hlm. 1. Anwar Nasution, “Sumber, Proses, Mekanisme, dan Dampak Ekonomi Money Laundering”, Makalah, dalam seminar yang diselenggarakan oleh BPHN, 4 Maret 1997. 117 Anonim, “Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, diakses pada darihttp://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx tanggal 15 Maret 2016 pukul 12.42 WIB 116

Universitas Sumatera Utara

75

Prinsip Know Your Costumer atau prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Ketika akan melakukan hubungan dengan calon nasabah, Penyedia Jasa Keuangan harus mengetahui secara pasti siapa nasabahnya dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk Penyedia Jasa Keuangan oleh nasabah

tersebut.

Dengan

demikian

Penyedia

Jasa

Keuangan

dapat

memperkirakan aktivitas normal seta profil calon nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apabila transaksi yang dilakukan nasabah merupakan transaksi yang normal atau mencurigakan. 118 Jika melihat perkembangan kegiatan money laundering di Indonesia, kegiatan ini menjadi suatu yang lumrah terjadi pada kalangan korporasi, terutama mereka yang melakukan kejahatan korporasi. Seperti yang dilakukan Nazarudin dalam kegiatan money laundering nya dalam pembelian saham maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Sementara itu, aspek hukum yang dinilai lemah dalam penerapannya menjadi satu permasalahan tersendiri. Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, bukan dengan membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

118

Bismar Nasution, Op.Cit, hlm. 45.


76

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu telah didahului oleh suatu tindak pidana lainnya. Apabila harta kekayaan tersebut diperoleh tanpa ada suatu tindak pidana yang mendahuluinya, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia, kejahatan pencucian uang berkaitan dengan Pasal 480 KUHP, yakni “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan: 1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 2. Barangsiapa

menarik

keuntungan

dari

hasil

suatu

benda,

yang

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan”. Selain itu terdapat beberapa ketentuan lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan pencucian uang, yaitu Pasal 481 tentang Penahanan dan Pasal 39 ayat (1) tentang Penyitaan Barang Bukti. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang itu sendiri tidak diatur di dalam KUHP. Akan tetapi,pembuat KUHP menyadari tidak mungkin membuat suatu


77

peraturan yang dapat mengakomodir seluruh kegiatan masyarakat dan perkembangannya seiring berjalannya waktu dan juga sudah memprediksi akan adanya suatu perbuatan yang di kemudian hari akan dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 103 KUHP, yaitu : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undangan ditentukan lain.Dengan dasar inilah pencucian uang kemudian dikriminalisasikan. Undang-Undang No 8 tahun 2010. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) , menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini didapat ruang lingkup dari suatu tindak pidana pencucian uang. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Unsur perbuatan melawan hukum Salah satu unsur penting dari suatu tindak pidana adalah unsur melawan hukum (wederrechtelijk) yang merupakan suatu penilaian objektif yang diberikan terhadap suatu perbuatan/tindakan. Secara garis besar, perbuatan melawan hukum dalam pencucian uang terdiri dari unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea). Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, unsur objektif (actus reus) perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dengan adanya kegiatan:


78

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana. 2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain. 3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain. 4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain. 5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain. 6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana. 7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat


79

terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Sedangkan unsur subjektif (mens rea)dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. 2. Hasil Tindak Pidana Dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan: “Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. 119 Kemudian dalam Pasal 2 ayat 1, yang dimaksudkan dengan hasil tindak pidana adalah semua harta kekayaan yang diperoleh dari: 1. Korupsi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001, korupsi adalah suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 119

Penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang


80

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Penyuapan Penyuapan berbeda dengan gratifikasi. Tindak pidana suap diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1980. Menurut Pasal 3 undangundang ini, Suap diartikan sebagai perbuatan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

3. Narkotika Indonesia pertama kali meratifikasi U.N. Convention Against Illicit Traffic drugs and Psychotropic Substanses1988 dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotipoic Substances 1971. Materi pokok dari konvensi ini adalah 120: a. Menetapkan benda-benda yang termasuk dalam narkotika dan psikotropika. b. Hal-hal yang merupakan tindak pidana yang terdiri dari: memproduksi dan mengedarkan narkotika , psikoropika, melakukan transfer dan

120

Heru Suprapto, Peranan Sistem Keuangan dalam Pemberantasn Money Laundering, Makalah, Seminar Money Laundering, BPHN, Jakarta, 4 Maret 1997, hlm. 8-9.


81

konversi dana yang merupakan hasil transaksi narkotika dan psikotropika untuk menghilangkan asal-usul dana tersebut. c. Negara-negara peserta diwajibkan untuk menetapkan ketentuan peraturan dalam hukum nasional masing-masing yang merupakan pelaksanaan dari konvensi itu. d. Ketentuan rahasia bank tidak dapat menjadi penghalang bagi penegakan hukum dalam melakukan tugasnya.

4. Psikotropika Psikotropika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang

Psikotropika. Penggunaan harta kekayaan yang

berasal dari tindak pidana psikotropika dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang.

5. Penyelundupan tenaga kerja Penyelundupan tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004

tentang

Tentang

Penempatan

Dan

Perlindungan

Tenaga

KerjaIndonesia Di Luar Negeri.

6. Penyelundupan imigran Penyelundupan imigran dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan mausia yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011

tentang

Keimigrasian.

Adapun

maksud

dari

perbuatan


82

penyelundupan manusia menurut undang-undang ini adalah melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak

7. Di bidang perbankan Secara garis besar ada dua pengertian yang perlu dibedakan dan dipahami, yaitu tindak pidana perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undangundang perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan undang-undang lainnya yang mengatur atau berhubungan


83

dengan perbankan. Tindak menjadikan bank sebagai sarana (crimes through the bank) dan sasaran tindak pidana itu (crimes against the bank). Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana di luar undang-undang perbankan atau undang-undang yang berkaitan dengan perbankan.

8. Di bidang pasar modal Tindak pidana di pasar modal diatur dalam Pasal 103 sampai Pasal 110 tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

9. Di bidang perasuransian Tindak pidana di bidang perasuransian diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

10. Kepabeanan Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Undang-Undang No 17 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan


84

dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.

11. Cukai Cukai diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Undang-Undang No. 39 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang juga ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

12. Perdagangan orang Perdangangan orang sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 297 dan Pasal 324 serta Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu bentuk tindak pidana sehingga pemakaian harta kekayaan dalam segala bentuknya yang dihasilkan daripadanya dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang.

13. Perdagangan senjata gelap Tindak pidana perdagangan senjata gelap adalah setiap perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu


85

Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.

14. Terorisme Terorisme sebagai salah satu kejahatan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) karena sifatnya sangat luas (widespread) dan sistematik (systematic), yang telah menewaskan ribuan orang yang tidak bersalah. Seperti tragedy World Trade Center (WTC), ledakan Bom Bali 1 dan II, ledakan Bom Madrid, Ledakan Bom London, Ledakan Bom Mumbai, hingga ledakan Bom Oslo. Tindak pidana terorisme memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, seringkali pembiayaan operasional terorisme menggunakan uang hasil dari tindak pidana dimana pelaku tindak pidana pencucian uang tidak memiliki motif untuk mencari keuntungan tetapi untuk mengacaukan stabilitas dan keamanan suatu negara dengan uang hasil dari tindak pidana.

15. Penculikan Penculikan diatur sebagai suatu tindak pidana dalam KUHP Pasal 328 diaman penculikan dianalogikan sebagai perbuatan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan


86

dia dalam keadaan sengaja.

16. Pencurian Tidak ada definisi mengenai pencurian di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun dalam Pasal 362 KUHP pencurian digambarkan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang.

17. Penggelapan Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

18. Penipuan Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

19. Pemalsuan uang


87

Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dikatakan suatu perbuatan sebagai pemalsuan uang apabila dengan sengaja meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen .

20. Perjudian Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sehingga semua harta kekayaan yang digunakan sebagai hasil dari perjudian dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

21. Prostitusi Prostitusi menurut Pasal 296 KUHP adalah

perbuatan yang

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, prostitusi dianggap sebagai Eksploitasi Seksual yakni segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

22. Di bidang perpajakan


88

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh

penghematan

pajak secara melawan

hukum ,

dan

penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Hampir dapat dipastikan bahwa kejahatan di bidang perpajakan bermula dari penentuan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak yang ditentukan bersama antara aparat pajak dan wajib pajak. Dalam praktik bisa terjadi misalnya wajib pajak hanya membayar 50% dari kewajibannya. Dari jumlah itu, bisa jadi setengahnya dikantongi oleh oknum petugas pajak itu sendiri, dan sisanya yang 25% lagi yang disetorkan ke kas Negara. Dengan modus operandi seperti ini, hilangnya uang negara bisa mencapai 75%. Menurut Jeffrey P. Owens penggelapan pajak yang semakin meluas adalah karena difasilitasi oleh pemerintah negara-negara yang mengunci keterbukaan dan yang tidak siap melawan penyalahgunaan pajak.

23. Di bidang kehutanan Modus pencucian uang di bidang kehutanan umumnya berupa pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha kepada oknum pejabat pemerintah, baik secara langsung maupun melalui broker dengan maksud transaksi bisnis kayu yang ilegal dan merusak lingkungan dapat dibantu oleh oknum ini menjadi seolah-olah sebuah transaksi kayu yang legal dan


89

tidak merusak lingkungan. Modus pencucian uang di bidang kehutanan lainnya adalah menerima pengiriman uang dari luar negeri atas transaksi yang tidak jelas dasarnya. Transaksi ekspor kayu tentunya didasarkan pada adanya letter of credit (L/C) dan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang secara jelas menjelaskan jumlah produk kayu yang diekspor, nilainya, serta di mana dan kapan dikirimkan. Jika penerimaan uang dari luar negeri tidak dilakukan dengan dasar L/C dan PEB, transaksi keuangan tersebut patut dicurigai. Bank sebagai ujung tombak rezim antipencucian uang juga dapat melaporkan transfer uang ke perusahaan kehutanan yang jumlahnya melebihi nilai transaksi yang dapat dilakukan sesuai dengan izin produksi kayu yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dari Departemen Kehutanan dan gubernur.

24. Di bidang lingkungan hidup Undang-undang No. 32 tahun 2009 mengatur bahwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah merupakan kejahatan. Menurut Sukanda Husintindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH dapat didefensikan sebagai berikut: 121 1.

Delik materil (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturanaturan hukum administrasi seperti izin.

121

Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 122.


90

2.

Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

25. Di bidang kelautan dan perikanan. 26. Atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih baik dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia.

3. Unsur Pelaku Sudah menjadi kenyataan bahwa pada saat ini korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Korporasi tidak dibatasi lagi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, tetapi lebih luas telah diposisikan uga sebagai subjek hukum. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai KUHP yakni “universitas delinguere non potest” atau (societas delinguere non potest), yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. 122 Undang-Undang

Pemberantasan

dan

Pencegahan

Tindak

Pidana

Pencucian Uang memiliki suatu kekhususan dari tindak pidana umum, yaitu unsur pelaku. Dalam Pasal 6 Undang-Undang ini, selain perseorangan natuurlijke persoon) dikenal juga korporasi (recht person) sebagai pelaku tindak pidana. Hal

122

Marwan Effendy, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum, (Referensi: Jakarta, 2012), hlm. 83.


91

ini dikarenakan penggunaan kata “setiap orang” dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang menjadi suatu bentuk kekhususan dari tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana umum. Delik pencucian uang oleh korporasi terpenuhi apabila pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Selain dalam Pasal 3, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan

dan

Pencegahan

Tindak

Pidana

Pencucian

Uang

juga

mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan sebagai berikut menjadi tindak pidana pencucian uang. yaitu: a. Pasal 3 Merupakan tindak pidana pencucian uang bersifat aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010). b. Pasal 4 Dalam Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi,


92

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. b. Pasal 5 Merupakan tindak pidana pencucian uang bersifat pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010). Kemudian selain hal tersebut diatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga mengkriminalisasi beberapa perbuatan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: a. Pasal 11 Dalam ayat 2, diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 tahun. 123

123

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnyamenurut Undang-Undang ini wajib merahasiakanDokumen atau keterangan tersebut, kecuali untukmemenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.


93

b. Pasal 12 Dalam ayat 1 diatur bahwadireksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapordilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidaklangsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Dalam ayat 3, diatur bahwapejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporanTransaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telahdilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidaklangsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasaatau pihak lain. Pelanggaran atas ketentuan pada ayat 1 dan 3 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. c. Pasal 14 Perbuatan campur tangan terhadappelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK juga dikriminalisasi dan diancam dengan pidanapenjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00. d. Pasal 15 Apabila

pejabat

atau

pegawai

PPATK

tidak menolak

dan/atau

mengabaikan segalabentuk campur tangan dari pihak mana pun dalamrangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00. e. Pasal 16


94

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, tidak merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor, menyebutkan nama atau alamat pelapor, atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. f. Pasal 35 Dalam ayat 1, pasal ini menentukan agar setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 dikenaisanksi administratif berupa denda sebesar 10% dari seluruh jumlah uang tunai dan/atauinstrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlahpaling banyak Rp300.000.000,00. Kemudian dalam ayat 2 menentukan setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1, tetapijumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10%dari kelebihan jumlah uang tunaidan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00. Kebijakan kriminalisasi merupakan penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundangundangan. 124 Alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi: 125 a. Adanya korban; 124

Teguh Prasetyo, Krminalisasi dalam Hukum Pidana, (Nusa Media: Bandung, 2011),

hlm. 133. 125

Ibid, hlm. 45.


95

b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan; c. Harus berdasarkan asas ratio principle, dan; d. Adanya kesepakatan sosial. Kriminalisasi dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membalas dendam maksudnya bahwa dalam melihat permasalahan tidak hanya untuk memberikan suatu sanksi saja, tetapi harus dipikirkan efektifitas pemberian sanksi. Selain itu, kriminalisasi harus mempunyai tujuan yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Alasan yang menyebutkan adanya korban ini menyiratkan bahwa perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu kerugian atau sesuatu yang buruk. Dari semua hal terkait pencucian uang, adalah hal yang tepat untuk mengkriminalisasikan perbuatan pencucian uang karena telah memenuhi semua syarat suatu upaya kriminalisasi. Dua pokok pemikiran dalam kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan saran penal ialah masalah penentuan: 126 a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan; b. Sanski apa yang seharusnya dikenakan kepada si pelanggar. Kriminalisasi money laundering sebenarnya merupakan kriminalisasi ganda (double criminalization), 127karena kejahatan perdagangan narkotika, psikotropika, korupsi, serta penyelundupan sudah merupakan sebuah delik, lalu hasil delik tersebut yang dipergunakan dalam segala bentuknya (Money Laundering) di kriminalisasi lagi. Mengingat sifatnya sebagai follow up crimes, 126

Ibid, hlm. 133. Andi Hamzah, “Penerapan Hukum Nasional dalam Memberantas Money Laundering”, Makalah, dalam seminar yang diselenggarakan oleh BPHN, 4 Maret 1997, hlm. 2. 127


96

kriminalisasi pada akhirnya diharapkan untuk menanggulangi tidak saja kejahatan pencucian uang, tetapi juga menanggulagi kejahatan utamanya.

Selain itu,

sebagaimana disebutkan dalam beberapa konvensi internasional, kriminalisasi pencucian uang tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga harus diupayakan untuk melakukan penyitaan. 128 Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu perwujudan politik hukum nasional, yakni untuk menciptakan atau membentuk hukum baru, sejalan dengan kepentingan nasional di bidang hukum berkaitan dengan tuntutan global untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks kriminalisasi, tindak pidana pencucian uang pertama kali di formulasikan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang mengatur tentang pebuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.Maka lahirlah Undang-Undang 128

Muladi, “Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia”, Makalah, dalam rangka ulang tahun UNDIP, 11 Januari 1998, hlm. 22-23.


97

No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena undang-undang tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya

pemberian

sanksi,

belum

dimanfaatkannya

pergeseran

beban

pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini, maka diperlukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional yang kemudian mencabutUndang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B.Penerapan Dissenting Opinion dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang B.1. Kasus 129 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara dengan Terdakwa Pandapotan Kasmin Sianjuntak selaku Bupati Toba Samosir dengan dakwaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. B.1.1. Kronologi 129

Diolah dari Putusan Pengadilan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn


98

Pada tanggal 7 juni 2010, Eddy D Ernigpraja selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PLN menerbitkan Keputusan Direksi mengangkat Ir. Robert Apriyanto Purba sebagai Manajer Proyek PLTA Asahan III Pada tanggal 21 Juli 2010, Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN PIKITRINGSUAR mengirim surat kepada Bupati Tobasa perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Masuk dan Fasilitas Ibadah untuk umum serta Base Camp PLTA Asahan III Pada 22 Juli 2010, Ir. Bintatar Hutabarat mengirim surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provsu perihal mohon konfirmasi kawasan hutan lindung melalui Plotting Koordinat Geografis atas Rencana Lokasi PLTA Asahan III Terdakwa membeli tanah Marole Siagian atas nama istri terdakwa Nety Pardosi pada tanggal 15 Agustus 2010 seharga Rp. 20.000,- per meter, namun istri terdakwa tidak diudang pada saat rapat dan terdakwa tidak menyampaikan kepada peserta rapat bahwa terdakwa memiliki tanah di areal yang dibutuhkan PLN Pada tanggal 25 Agustus 2010 General Manager PT. PLN yang dijabat oleh Ir. Bintatar Hutabarat mengirim surat permohonan rekomendasi perbaikan jalan dan base camp PLTA Asahan III kepada Bupati Tobasa Pada Tahun 2010 petugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab. Toba Samosir melaksanakan kegiatan berupa pengadaan tanah (ganti rugi tanah) untuk lokasi pembangunan Base Camp dan Access Road proyek PLTA ASAHAN III di desa Meranti Utara. Bupati Tobasa (saksi) pada tanggal 1 September 2010 mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tobasa mengenai penunjukan petugas P2T


99

Pada tanggal 1 September 2010 terdakwa mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara perihal Rekomendasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga pada tanggal 8 November 2010 Pada tanggal 15 November 2010 Terdakwa memerintahkan SAMUEL A.H. LUMBAN RAJA mengundang semua petugas P2T, Tim Penilai Harga dan pemilik tanah untuk rapat di ruang mini kantor bupati. Dalam rapat tersebut, Pihak P2T, PT. PLN, Tim Penilai Harga tidak pernah meilhat surat alas hak atas tanah dari pemilik yang akan diganti rugi. Dalam rapat tersebut juga terdakwa menyarankan harga tanah per meter Rp. 50.000,-, kelapa sawit Rp. 1.000.000/ batang, tanaman lain Rp. 400.000/ batang, dan harga bangunan Rp. 10.000.000 / Unit, lalu mereka sepakat Dalam rapat tersebut juga, awalnya nama pemiliki tanah yang tercantum dalam daftar nominatif adalah Bobby Simanjuntak dan Edison P Siagian, SH. Oleh karena Bobby Simanjuntak adalah putra dari terdakwa, maka diubah menjadi Marole Siagian yang bersedia namanya dicantumkan dengan alasan menjaga nama baik Bupati. Setelah

rapat

dilaksanakan,

Tim

Panitita

Pengadaan

Tanah

menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan Inventarisasi atas Penguasaan, Penggunaan, dan Kepemilikan Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Keperluan Pembangunan Base Camp Proyek PLTA Asahan III Pada tanggal 17 September 2010, Sunardi selaku Plh General Manager PT. PLN PIKITRINGSUAR menerbitkan surat kepada terdakwa Perihal Penyampaian


100

Persetujuan AMDAL PLTA Asahan III oleh gubernur Sumatera Utara, menyampaikan dokumen persetujuan AMDAL sesuai dengan keputusan Gubernur Sumut tanggal 12 November 2004 Pada tanggal 1 Oktober 2010 Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT.

PLN

PIKITRINGSUAR

menerbitkan

surat

Nomor

172.Und/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Sosialisasi Rencana Kegiatan PLTA Asahan III dan Pekerjaan Access Road dan Base Camp PLTA Asahan III kepada terdakwa Pada hari yang sama, Ir. Marapinta Harahap selaku Kepala dinas Bina Marga Provsu mengirim surat kepada General Manager PT. PLN yang memberi rekomendasi tentang pelaksanaan jalan dan jembatan Pada tanggal 5 Oktober 2010, Marole Siagian mengirim surat kepada para Kepala Desa di Desa Meranti Utara Perihal Undangan Sosialisasi terkait Pelebaran Jalan pada tanggal 8 Oktober 2010 Pada tanggal 21 Oktober 2010, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tobasa tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan, yaitu di desa Meranti Utara Pada tanggal 19 November 2010 dilakukan pembayaran panjar ganti rugi tanah, namun ganti rugi untuk Marole Siagian ditransfer ke rekening BNI milik terdakwa No. 0176981718 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- sebagai panjar dari total Rp. 3.989.539.500,-


101

Pada tanggal 28 Desember 2010 Pihak PT. PLN bernama KURNIAWAN TANJUNG mentransfer sisa dana ganti rugi sejumlah Rp. 1.833.342.525,- ke rekening BNI milik terdakwa Meskipun terdakwa yang menerima dana ganti rugi, yang menandatangani kwitansi ganti rugi adalah Marole Siagian Meskipun pembayaran sudah dilakukan, dokumen pembangunan Base Camp belum ada dimiliki pihal PT. PLN dan kepemilikan tanah lokasi pembangunan Base Camp belum beralih ke PT. PLN Kemudian uang yang diterima Terdakwa telah digunakan untuk : 1. Membeli jam tangan merek CARTIER type Ballon bleu de Cartier Watch in white gold and diamond dengan kode produksi WE9009z3(08) 300094083QX seharga Rp. 380.000.000,2. Transaksi Penarikan cek di Bni sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang kemudian dikirim ke Rekening Mandiri atas nama Terdakwa 3. Diberikan kepada Mangapul Siahaan S.Si sebagai anggota DPRD sebesar Rp.200.000.000,00 4. Diberikan kepada Ir. Gustav Adolf Manurung di Jakarta sebesar Rp. 430.000.000,Terdakwa telah menitipkan kerugian keuangan negara atas ganti rugi tanah kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan uang yang terdapat di rekening BNI milik terdakwa sejumlah Rp. 1.283.037.253,- dan uang terdakwa di rekening Mandiri sebesar Rp. 81.441,- telah disita oleh penyidik


102

Berdasarkan surat pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa ada melampirkan surat jual beli tanah, namun fakta yuridisnya surat tanah tersebut tidak pernah diserahkan Setelah diteliti, ternyata ditemukan kejanggalan dimana batas-batas tanah diantar kedua tanah yang diganti rugi tersebut ternyata tidak berhubungan / berkesesuaian Dalam kasus ini terdapat 2 surat perjanjian jual beli yaitu : 1. Antara Marole Siagian dan Netty Pardosi pada tanggal 15 Agustus 2010 seluas 18.955 M2 dengan harga 20.000.000,2. Antara Edison P Siagian dengan Netty Pardosi pada tanggal 15 Agustus 2010 seluas 43.144 M2 seharga Rp. 40.000.000,Jelas terlihat bahwa harga tanah yang dibeli terdakwa adalah Rp. 1.000 per meternya namun terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp. 50.000,- per meternya Berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provsu Nomor 191/PW02/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 terdapat kerugian negara atas penyimpangan pengadaan tanah lokasi pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 sebesar Rp. 4.439.232.710,-

B.1.2. Dakwaan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor register perkara : PDS –


103

02/BLG/02/2015 tertanggal 22 Februari 2015 yang dibacaka di depan persidangan pada tanggal 12 Maret 2015 yang berbunyi sebagai berikut: KESATU : PRIMAIR : Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jis. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan : KEDUA : PRIMAIR : Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


104

SUBSIDAIR : Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B.1.3. Tuntutan Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada Kamis, 2 Juli 2015 pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan sebagai berikut : I. Menyatakan

bahwa

terdakwa

PANDAPOTAN

KASMIN

SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atauPasal 3 Jis. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu dari surat dakwaan Penuntut Umum. Dan;


105

II. Menyatakan

bahwa

Terdakwa

PANDAPOTAN

KASMIN

SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana termaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan Dakwaan Kedua dari Surat Dakwaan Penuntut Umum III. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak dengan pidana penjara selama 3 tahun, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ), dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.833.342.525,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta iga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 tahun. IV. Menyatakan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Slip Setoran Tunai BNI tanggal 19 Nopember 2010 atas penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh penyetor atas nama LASMARIA ke rekening


106

atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718; 2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 28 Desember 2010 atas pemindahbukuan uang sebesar Rp 1.833.342.525,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) oleh pengirim atas nama KURNIAWAN TANJUNG ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN S dengan Nomor Rekening 0176981718; 3. 1 (satu) bundel rekening koran BNI atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 periode tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013; 4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); 5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);


107

7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); 8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 Januari 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama PT. Centralindo Perkasa Internasional dengan Nomor Rekening 458.300.8708 pada BCA Cabang BEJ dari pengirim atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK; 10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336267 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 12. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal

26

April

2011

atas

pengiriman

uang

sebesar

Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama K. SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107- 00-2202288-5 pada pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige.


108

13. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014; 14. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-002202288-5 pada Bank Mandiri Cabang Balige dari pengirim atas nama PT. Balikpapan Bintang Kalimantan; 15. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 16. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerima atas nama MANGAPUL SIAHAAN dengan Nomor Rekening 0125852342 pada BNI Cabang Balige dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK; 17. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 18. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2011 atas penyetoran uang


109

sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama ANDI M. SITUMORANG dengan Nomor Rekening 125.000.9773854 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK; 19. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah); 20. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor Rekening 149.000.4130805 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama K. SIMANJUNTAK; 21. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134645 tanggal 15Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 22. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134646 tanggal 23Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah); 23. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerimaatas nama RUDI HASIHOLAN dengan


110

Nomor Rekening 125.000.5509732 padaBank Mandiri-Jakarta dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK; 24. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134647 tanggal 23Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 25. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkasoBank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 120.000.1115398 pada Bank Mandiri-TjgPriok dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK; 26. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134649 tanggal 27Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 27. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134650 tanggal 30Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluhenam juta rupiah); 28. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkasoBank Mandiri tanggal 30 Januari 2014 atas penyetoran uang sebesar Rp. 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada penerimaatas nama GUSTAV ADOLF MANURUNG dengan Nomor Rekening006.000.2293342 pada Bank Mandiri-Rawamangun dari pengirim atas namaKASMIN SIMANJUNTAK;


111

29. 3 (tiga) lembar General Plan PLTA Asahan III; 30. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 989 /120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon konfirmasikawasan hutan lindung melalui plotting koordinat geografis atas rencana lokasiPLTA Asahan III; 31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522 / 9296 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan konfimasi kawasanhutan lindung atas rencana PLTA Asahan III; 32. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 1418 /120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonanpinjam pakai kawasan hutan untuk PLTA Asahan III. 33. 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dengan Nomor Rekening 0057856329 periode tanggal 27Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010; 34. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama KURNIAWAN TANJUNG dengan Nomor Rekening 0057698995 periode 28 Desember 2010 s.d 31 Desember2010. 35. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 249 / 520 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 09 Desember 2010 perihalpermohonan rekomendasi dan penerbitan SKI & AT TA. 2010, berikut lampiran;


112

36. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero)Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal SKI /AT Tanah PLTA & T/L 275 KV, berikut lampiran. 37. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal21 Oktober 2010 tentang penetapan izin lokasi pembangunan base camp,access road dan spoil bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu PohanMeranti Kabupaten Toba Samosir; 38. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 164 Tahun 2010 tanggal01 September 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten TobaSamosir Tahun 2010; 39. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi tanah, tanaman tumbuhdan bangunan untuk keperluan pembangunan base camp proyek PLTA AsahanIII PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR; 40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MAROLE SIAGIAN; 41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama EDISON PURBA SIAGIAN.


113

VII.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

B.1.4. Fakta-Fakta Hukum Fakta-fakta hukum dalam putusan perkara ini adalah sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembebasan

Tanah

Proyek

PLTA

Asahan

III

PT.

PLN

(Persero)

PIKITRINGSUAR . Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan

surat

kepada

Gubernur

Sumatera

Utara

Nomor

:

01275/128/DIRUT/2010 perihal Pembangunan PLTA Asahan III antara lain menyatakan dengan beroperasinya PLTA Asahan III akan menghindari terjadinya defisit daya di Sumatera Utara dan dinyatakan bahwa energi yang dihasilkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dan bukan khusus untuk Allominium Smelting Plant PT. Inalum. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Eddy D. Erningpraja selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1189.K/426/DIR/2010 tentang Mutasi Jabatan menunjuk/mengangkat Ir. Robert Apriyanto Purba sebagai Manajer Proyek PLTA Asahan III pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatara Utara, Aceh dan Riau.


114

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 983/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Masuk (Access Road) dan Fasilitas Ibadah untuk Umum serta Base Camp PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir menerbitkan ijin penetapan lokasi dan ijin prinsip khusus untuk pembangunan Access Road dan Base Camp PLTA Asahan III. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada

Kepala

Dinas

Kehutanan

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

989/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Mohon Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung melalui Plotting Koordinat Geografis atas Rencana Lokasi PLTA Asahan III. Lokasi proyek terbentang antara koordinat 283.246.000 LU dan 534.466.000 BT s.d. 286.081.401 dan 544.040.289 BT dengan luas 151,1 hektar di Kabupaten Asahan dan 58,7 hektar di Kabupaten Toba Samosir. Pada tanggal 15 Agustus 2010, Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m2 dengan harga lebih dari Rp 150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas 43.144 m2 dengan harga Rp 300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, bahwa nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut adalah

NETTY

PARDOSI

(istri

terdakwa

PANDAPOTAN

KASMIN

SIMANJUNTAK).


115

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada

Terdakwa

selaku

Bupati

Toba

Samosir

Nomor

1136/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Rekomendasi Perbaikan Jalan dan Base Camp PLTA Asahan III. Surat tersebut menyampaikan permohonan antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan jalan provinsi Porsea - PuloRaja sepanjang lebih dari 13,4 KM pada lokasi Desa Tangga - Desa Batu Mamak dan supaya dapat dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Access Road dan Base Camp PLTA Asahan III. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan pembangunan Access Road dan BaseCamp PLTA Asahan III. Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor 100/1604/Pem/2010 perihal Rekomendasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan yang menyampaikan sebagai berikut : Bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan rekomendasi persetujuan rencana pembangunan perbaikan jalan dan Base Camp PLTA Asahan III sekaligus turut memohon perbaikan dan pelebaran Jalan Provinsi Jurusan


116

Porsea - Pulo Raja di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan - Dusun Batu Mamak Desa Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir sepanjang 13,4 KM dengan lebar 6 M agar disetujui untuk dilaksanakan. Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Bahwa pada tanggal 17 September 2010, saksi Sunardi selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan surat Nomor 1222/120/PIKITRINGSUAR kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Perihal Penyampaian Persetujuan AMDAL PLTA Asahan III oleh Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan dokumen persetujuan AMDAL PLTA Asahan III sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 November 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTA Asahan III dan Jaringan Transmisi 150 KV ke Gardu Induk New Porsea Provinsi Sumatera Utara. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Surat Nomor 172.Und/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Sosialisasi Rencana Kegiatan PLTA Asahan III dan Pekerjaan Access Road dan Base Camp PLTA Asahan III kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Balai Desa Meranti Utara.


117

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1336/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Access Road dan Base Camp PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir dapat menerbitkan Ijin Penetapan Lokasi Access Road dan Base Camp serta membentuk Tim Penaksir Harga Independen. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. H. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBHPE/5747/2010 Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Tobasa. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor196 Tahun 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Base Camp, AccessRoad dan Spoil Bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan MerantiKabupaten Toba Samosir. Bahwa pada tanggal 5 November 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Panitia PengadaanTanah Pemkab Toba Samosir, Dinas PU/Bina Marga UPRJPP Tarutung, KadisKehutanan Toba Samosir, Kepala BPN Kabupaten Toba Samosir, Camat

PintuPohan

Meranti

dan

Kepala

Desa

Meranti

Utara

Nomor

1655/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Access Road dan Spoil Bank PLTA Asahan III, mohon agar dapat


118

dilaksanakan inventarisasi pengadaan tanah untuk Access Road dan Spoil Bank di lokasi Toba Samosir sesuai jadwal. Bahwa pada tanggal 8 November 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhan danBangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Bahwa pada tanggal 16 November 2010, saksi Tumpal E. Hasibuan, AP,M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 050/485/Pem/XI/2010 Perihal Harga Jual Tanah atau Lahan di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Meranti yang menyampaikan surat jual beli lahan atau tanah yang berlaku di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebagai pedoman dalam penafsiran harga jual tanah proyek PLTA Asahan III. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I P2T atas nama Ketua P2T menerbitkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan Access Road PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir


119

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris P2T Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada Ketua Tim Penaksir Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir Nomor 10/P2T/2010 Perihal Pelaksanaan Musyawarah Penaksiran Harga Tanah untuk Lokasi Access Road PLTA Asahan III. Diminta untuk melaksanakan Musyawarah Penaksiran Harga direncanakan pada tanggal 14 Desember 2010 di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti. Bahwa pada bulan Desember 2010 dilaksanakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan di Lokasi Rencana Pembangunan Access Road Proyek PLTA Asahan III yang terletak di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir antara masyarakat Desa Meranti Utara, Tim P2T, Tim Penilai Harga Kabupaten Toba Samosir dengan pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang diwakili oleh saksi Lasmaria Sitorus. Hasil musyawarah tersebut menyepakati mengenai bentuk ganti rugi, harga ganti rugi tanah, harga ganti rugi tanaman dan harga ganti rugi bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor 100/............/P2T/Pem/2010. Berita Acara Hasil Musyawarah ini ditandangani oleh semua anggota P2T kecuali Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan HarlenSihotang, S.H. selaku Sekretaris, namun walaupun Terdakwa Ir. Saibon Sirait tidak menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Saksi Ir. Saibon Sirait telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 100/ /


120

P2T/Pem/2010 yang mana penetapan besarnya harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan didasarkan pada berita acara hasil musyawarah. Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menandatangani Daftar Hasil

Identifikasi

dan Inventarisasi

atas Penguasaan, Penggunaan

dan

Kepemilikan tanah, Tanaman danBangunan untuk Keperluan Pembangunan Access Road Proyek PLTA Asahan III. Daftar ini tidak ditandatangani oleh pihak pemilik tanah dan bangunan (sebagaipenerima), namun semua Tim P2T menandatanganinya kecuali Harlen Sihotang,S.H. selaku Sekretaris dan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT.PLN (Persero) PIKITRINGSUAR. Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), P2T membuat Daftar NominatifPembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk KeperluanPembangunan Access Road. Daftar Nominatif ini ditandatangani oleh masyarakatnamun tidak ditandatangani oleh Tim P2T maupun oleh General Manager PT. PLN(Persero) PIKITRINGSUAR. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Setio Anggoro Dewo selaku Direktur

Keuangan

PT.

10031/520/DITKEU/2010

PLN

(Persero)

mengirimkan

kepada General Manager PT.

Surat

Nomor

PLN (Persero)

PIKITRINGSUAR Perihal SKI (SuratKuasa Investasi) /AT (Alokasi Tunai) Tanah PLTA & T/L 275 KV yang menyatakanantara lain persetujuan untuk pembayaran ganti rugi tanah PLTA Asahan III (AccessRoad) sebesar Rp. 10.904.491.107,00.


121

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, saksi Sunardi selaku Manajer Bidang SDM, Administrasi dan Keuangan (MSAK) atas nama General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Manager Pengelolaan Kas PT. PLN (Persero) Nomor 058/542/PIKITRINGSUAR/2010-R Perihal PermintaanPengisian Rekening Dana Imprest untuk keperluan investasi sebesar Rp.19.784.443.246,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah, tanaman an bangunan Access Road sebesar Rp. 10.904.491.107,00. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, P2T Kabupaten Toba Samosir mengirimkan

surat

kepada

General

Manager

PT.

PLN

(Persero)

PIKITRINGSUARNomor 12/P2T/2010 Perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan yang terkait Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir danmenyampaikan bahwa P2T akan mendampingi pimpinan PT. PLN (Persero)PIKITRINGSUAR untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman danbangunan kepada pemilik lahan yang direncakan pada tanggal 28 Desember 2010. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III mengirimkan Nota Dinas Nomor 96/543/MP.PLTA.III/2010 Perihal Persekot Dinas Pembayaran kepada General Manajer PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR sebagai permohonan persetujuan pembayaran sesuai Berita Acara dan Daftar Nominatif untuk Access Road sebesar Rp. 10.904.491.107,00 dan Base Camp sebesar Rp. 6.135.633.254,00.


122

Bahwa

pada

tanggal

27

Desember

2010,

PT.

PLN

(Persero)

PIKITRINGSUAR atas persetujuan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager dan Juhermanselaku Plh. Manajer SDM, Administrasi dan Keuangan mengeluarkan cek Bank BNINomor CS.679621 sebesar Rp. 17.040.124.361,00 yang diterima oleh saksi Ir.Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III sesuai dengan BuktiPembayaran Kas/Bank PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 037/BBI. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, saksi Kurniawan Tanjung selaku staff bagian keuangan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR melakukan tarik tunai atas cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp. 17.040.124.361,00

danmenyetorkannya

ke

rekening

Bank

BNI

Nomor

0057698995 atas nama saksiKurniawan Tanjung sejumlah tersebut. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabuapten Tobasa menandatangani surat yang ditujukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa yang pada intinya memberitahukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti bahwa Pihak PT. PLN akan melaksananakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap II, untuk

itu

memerintahakan

kepada

Camat

Pintu

Pohan

Meranti

agar

menyampaikan kepada masyarakat pemilik lahan dan sekaligus agar pemilik lahan melengkapiberkas berkas yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Tobasa menandatangani undangan menghadiri pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap III yang ditujukan


123

kepada Panitia Pengadaan Tanah dan Penaksir Harga tanah tanaman dan bangunan Tahun 2010 Kab. Tobasa Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Daftar HasilIdentifikasi dan inventerisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah,tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan Access Road proyek PLTAAsahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukankegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T. Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba SamosirTahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Berita AcaraPembayaran Ganti Rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan Access Road proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnyaselaku P2T. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor

008.K/GM

PIKITRINGSUAR/2011

tentang

Perubahan

Panitia

Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Bahwa SK ini sekaligus mencabut dan menyatakan SK General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 293.K/GMPIKITRINGSUAR/2010 tanggal 17 Mei 2010 tidak berlaku lagi.


124

Bahwa pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada GubernurSumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM I/2011 Perihal Permohonan IjinPenetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III dan Produksi Energi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwa produksi energi listrik PLTA Asahan III dengankapasitas 2x87 MW seluruhnya digunakan untuk keperluan masyarakat SumateraUtara, dengan konfigurasi 10 MW akan disalurkan kepada masyarakat di desasekitar lokasi PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek SongsonganKabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan MerantiUtara Kabupaten Toba Samosir, sedangkan sebesar 164 MW lainnya akandisalurkan kepada masyarakat Sumatera Utara melalui GITET 275/150 KVSimangkuk. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 dan 29 Oktober 2013, Ir. Togar Simanjuntak dariUPTD Binamarga Tarutung selaku Ahli dari Dinas Bina Marga Provinsi SumateraUtara berdasarkan Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor: 356/ DBM-8854/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Permintaan Keterangan Ahlimemberikan keterangan yang menyatakan bahwa ruas jalan Porsea - Puloraja seksiDesa Tangga – Batumamak yang ada di Desa Meranti Utara, Kec. Pintu PohanMeranti, Kab. Toba Samosir adalah Jalan Provinsi dan lebar ruas jalan Porsea -Puloraja seksi Desa Tangga – Batumamak adalah 11 meter berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 40 huruf d.


125

Bahwa saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti dan saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara bersama-samamembuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atauLahandan Surat Keterangan Hak Milik sesuai dengan Daftar Nominatif. Bahwa Saksi Ir. Saibon Sirait pernah dihubungi oleh terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK melalui handphone dan mengatakan supaya saksi segera menyelesaikan masalah pembebasan tanah PLN dan menanda tangani sebagaiKetua P2T karena memang jabatan Sekretaris Daerah tidak ada. Kalau tidak berkasitu tidak akan digunakan PLN dan juga disampaikan supaya Saksi Ir.Saibon Sirait”jangan jadi penghalang”, dan saksi hanya menyampaikan ”siap pak”,. Bahwa selanjutnya saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III, menyatakan bahwa ukuran luas tanah dalam Daftar Nominatif untuklokasi pembangunan Access Road PLTA Asahan III adalah berdasarkan hasilpengukuran rencana pembangunan proyek PLTA Asahan III yang dilaksanakan olehPT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dan data tersebut diminta oleh Petugas P2Tuntuk dimasukkan dalam daftar nominatif.

B.1.5. Pertimbangan Hukum Adapun pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah: Bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidairitas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan


126

Dakwaan Kesatu Primair. Apabila Unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kesatu primair terpenuhi, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan. Pertimbangan hukum dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini tertuang sebagai berikut: KESATU : Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-UndangRI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; Subsidiair

:

Pasal

3

Undang-undang

RI

Nomor

31

Tahun

1999

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganundang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; dan KEDUA : Primair : Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; Subsidiair : Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; Bahwa terhadap Terdakwa / Pembanding tersebut telah dinyatakan bersalah olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaanSubsidiair Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999


127

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan sifat khusus dari Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 adalah dominasi dari unsur menyalahgunakan wewewnang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan sehingga apabila terhadap suatu kasus dikenakan dakwaan alternatif/subsidairitas, apabila terdakwa adalah seorang yang mempnuyai kedudukan/ jabatan otomatis yang bersangkutan akan dikenakan Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999. Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta-fakta

yang

terungkap

di

persidangan, ternyata terdakwa pada saat tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2010 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK bekerja sebagai Bupati Tiba Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-278 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2010, untuk masa jabatan 2010-2015. Menimbang, bahwa terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan, serta kewewnangan yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka tidak ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang


128

No. 20 Tahun 2001 yang mengatur secara umum tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tidak tepat diterapkan terhadap terdakwa didalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001. Menimbang, bahwa meskipun subjek deliknya adalah “setiap orang”, sesungguhnya adresat Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana duraikan tersebut, oleh karena Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, (Hakim Anggota 2 mengutarakan dissenting opinion dimana menurutnya seharusnya Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001) Maka Majelis Hakim (Ketua Majelis dan Hakim Anggota I) akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan


129

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Ad. 1. Unsur “setiap orang”; Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi: Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Menimbang, Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi, apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil tapi mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa sesuai dengan identitas terdakwa didalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan Terdakwa / Pembanding, maka unsur setiap orang dalam dakwaan ini adalah Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari ketenagan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK pada saat tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2010 dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas debagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.


130

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Ad. 2. Unsur “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan. Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat dengan tujuan dari suatu tindak pidana korupsi, Maka Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadi seperti orang lain, tetapi substabsi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan serangkaian pertimbagan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi. Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya


131

Menimbang,

bahwa

yang

dimaksud

dengan

kewenangan

adalah

serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999) Menimbang, bahwa dengan penetapan P2T Panitia Pengadaan Tanah yang tidak sah dan ditetapkan oleh Terdakwa sebagai Bupati Toba Samosir, Kemudian P2T dan Tim Penliai Harga yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada akhirnya mengakibatkan pihak PLN mengeluarkan uang negara sebagai ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Base Camp proyek PLTA Asahan III sejumlah 4.439.232.710,- (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah.) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan pada unsur kedua tersebut di atas; Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta-fakta hukum di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.


132

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”; Menimbang, bahwa kata “dapat: sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana orupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan negara sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rudinya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi. Ad.5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ; Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan orang yang menyuruh melakukan adalah jika seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada orang yang turut serta melakukan adalah jika ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan suatu perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, sehingga hal ini disebut pula bersama-sama melakukan


133

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta-fakta

di

persidangan

dan

pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut. Menimbang, bahwa terbuktinya dakwaan kesatu subsidair tersebut, maka sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis akan meninjau dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Ad.1. Unsur “setiap orang”; Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair, sehingga oleh karena itu guna menyingkat putusan ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kumulatif kedua. Ad.2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri,


134

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK selaku Bupati Toba Samosir ada menerima uang ganti rugi tanah dari pihak PT. PLN PILKITRING SUAR sebanyak Rp. 3.833.342.525,- melalui Bank BNI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 0176981718 dimana Terdakwa mengaku memiliki sebidang tanah di areal tersebut padahal Terdakwa tidak pernah menyerahkan surat alas hak tanah yang dimilikinya kepada P2T. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyembunyikan harta kekayaan yan diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang diperolehnya dari hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Base Camp, Access Road, dan Spoil Bank Pembangunan PLTA Asahan III Tahun 2010 tersebut, dengan menempatkan atau mentrasnfer ke rekening pribadi miliknya yang ada pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1070022022885 Cabang Balige atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dan kepada orang lain juga. Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ke 2 dalam telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Ad.3. Unsur “atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) a yaitu tindak pidana korupsi”;


135

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu tersebut diatas yang menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian harta yang telah diperoleh Terdakwa dalm kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Base Camp proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 telah terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum; Ad.4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan” Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur “dengan tujuan menyembunyikaan atau menyamarkan asal usul kekayaan” dan terbukti secaara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-Undang adalah merupaka kejahatan yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang.


136

B.1.6. Putusan 1. Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama - sama dan pencucian uang” ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tigajuta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), denganketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebutselama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatanhukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, makaharus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;


137

6. Menetapkan

uang

yang

telah

dititipkan

Terdakwa

kepada

Jaksa

PenuntutUmum sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uangsebesar Rp.1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tigapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berada di rekening atasnama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening0176981718 pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk CabangBalige dan Uang sebesar Rp. 881.441,84 (delapan ratus delapan puluh saturibu empat ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) yangberada di rekening atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagaikompensasi penggganti kerugian keuangan negara; 7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

B.2. Analisis Putusan Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya. Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diatur bahwa alat bukti yang sah ialah: (a). keterangan saksi; (b). keterangan ahli; (c). surat; (d). petunjuk; (e). keterangan terdakwa.


138

Di samping itu undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifatterbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa iatidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruhharta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orangatau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sudah cukup untuk meyakinkan Hakim, yaitu 41 keterangan saksi yang saling berkesesuaian, 6 keterangan ahli, 2 surat, dan 41 barang bukti, sebaliknya Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber yang sah dari harta benda miliknya. Oleh karena itu, Hakim sudah dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam Putusan Hakim pada butir pertama diyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair. Hal ini karena menurut pendapat mayoritas majelis Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Kedua Subsidair dengan pertimbangan pada saat tindak pidana dilakukan, terdakwa sedang menjabat sebagai Bupati Toba Samosir . Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan sistematika pembuatan surat dakwaan. 130 Dalam kasus ini, seharusnya hakim berorientasi pada hirarki dakwaan. Apabila dakwaan primair sudah terbukti dan meyakinkan secara sah, tidak diperlukan lagi untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair, apabila tidak

130

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-04/J.A/11/1993


139

terbukti secara sah, kemudian hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa dakwaan subsidair. Begitu juga untuk dakwaan kedua. Bukan didasarkan pada pasal mana yang lebih tepat dijatuhkan terhadap terdakwa, meskipun uraian perkara memperlihatkan dengan jelas bahwa tindak pidana korupsi tersebut terjadi karena adanya wewenang atau kesempatan Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Merujuk kembali kepada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi delik dalam dakwaan kesatu primair, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara. Dalam menangani suatu perkara, hakim diberikan kebebasan oleh undangundang, dan pihak lain tidak boleh campur tangan atau mempengaruhi hakim. Di samping itu hakim haruslah jujur dan tidak memihak, agar putusannya benarbenar memberikan keadilan 131. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan ini menyatakan, Hakim Anggota II Ahmad Drajat, mengemukakan dissenting opinion bahwa terdakwa Kasmin Simanjuntak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair. Kemudian pada butir ke tiga putusan ini, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama - sama 131

Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 52.


140

dan pencucian uang. Putusan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang merugikan negara sebesar Rp. 4.439.232.710,00 (Empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah suatu hal yang tepat. Karena dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa banyak melibatkan orang lain untuk membantu melakukan tindak pidana korupsi, seperti pemilik tanah Marole Siagian, dan beberapa orang lainnya yang dengan sadar atau sengaja melakukan suatu tindak pidana. Kemudian Terdakwa juga tidak membantah bahwadia mengetahui harta kekayaan yang dibelanjakan , disembunyikan, dan ditransfernya adalah sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara pengelembungan biaya (mark up) terhadap tanah miliknya yang akan diganti rugi oleh PT. PLN PILKITRING SUAR (dalam rapat dengan PT. PLN PILKITRING SUAR terdakwa tidak memberitahukan bahwa tanah yang akan diganti rugi adalah tanah miliknya yang dibeli dari MAROLE SIAGIAN). Adalah hal yang wajar bila terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap dakwaan kesatu subsidair ini. Butir ke empat putusan ini mengadili : “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh


141

juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan“. Kemudian butir ke lima berisi : “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”. Pidana yang dijatuhkan kepada lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menuntut 3 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah). Namun hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: -

Terdakwa belum pernah dipidana;

-

Terdakwan bersikap sopan selama dipersidangan

-

Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penuntut Umum sebessar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.283.037.253,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) pada rekening BNI terdakwa dengan No. Rekening 0176981718, dan uang sebesar Rp. 881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah empat ratus empat puluh satu


142

rupiah dan delapan puluh empat sen) pada Rekening Bank Mandiri Terdakwa . -

Bupati Asahan juga memberi izin lokasi rencana pembangunan

-

Hutan lindung di area Base Camp juga tidak diawasi secara konsisten oleh instansi terkait.

-

Ganti rugi tanah juga diterima oleh Edison P Siagian. Merupakan hal yang wajar apabila terdakwa dijatuhi pidana, meskipun

pidana yang dijatuhkan rendah. Hal ini juga sejalan dengan Memori Jawaban Pemerintah yang mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak menggunakan kemampuan yang seharusnya digunakannya 132. Meskipun dengan alasan meringankan yang sedemikian rupa, Hakim Anggota II Ahmad Drajat memiliki pandangan berbeda dan kembali mengemukakan dissenting opinion dimana menurutnya seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim Anggota II berpendapat untuk menjatuhkanUltra Petitakepada Terdakwa , yaitu Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Meskipun demikian, karena tidak tercapai kata mufakat diantara majelis, putusan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I.

132

Yusti Prabowo Rahayu, Dibalik Putusan Hakim, (Citramedia: Sidoarjo, 2005), hlm. 89.


143

Terhadap hal ini, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan. Seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum (Ultra Petita). Alasan meringankan pidana juga tidak sebanding dengan alasan pemberat dimana terdakwa tidak memberikan surat kepemilikan atas tanahnya yang telah diganti rugi dan terdakwa juga tidak mengakui kesalahannya. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah extra-ordinary crime dimana akibat perbuatannya dapat mengancam kehidupan orang banyak dengan merugikan keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun Hakim diberi kewenangan dari minimum ancaman pidana sampai dengan maksimum ancaman pidana, tidak mutlak putusan yang tidak sesuai ini merupakan kesalahan Hakim sepenuhnya. Hal ini terkait juga dengan praktek bahwa seringkali tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum tidak selalu sama dengan maksimal ancaman pidana (berikut pemberatannya) yang tercantum dalam bunyi pasal perundangan yang mengancamkan pidana bagi yang melanggarnya. Selain itu, dissenting opinion oleh Hakim Anggota II ini juga sudah tepat dan beralasan. Dimana hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman harus menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan manfaat, dan memberikan keadilan yang hakiki kepada para pencari keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah untuk masyarakat dimana akibat perbuatan Terdakwa, rakyat dirugikan dan secara tidak langsung mengancam hajat hiduporang banyak. Sehingga Hakim Anggota II berpendapat pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dibanding kepentingan rakyat yang dirampas akibat perbuatan terdakwa.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Dissenting opinionbukanlah suatu hal yang barudalam sistem hukum di Indonesia yang telah diadopsi dari sistem hukum Anglo-Saxon dan pengunaannya secara implisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. dissenting opinionselain memberikan dampak negatif juga memiliki makna dan dampak positif yang cukup besarterhadap pelaksanaanya dalam sistem peradilan di Indonesia. Manfaat terbesar dari disseting opinion adalah sebagai suatu sarana bagi hakim untuk menyuarakan keadilan dan memberikan petunjuk dan dukungan secara implisit kepada masyarakat untuk melakukan eksaminasi publik terhadap suatu putusan hakim.

2. Dalam kasus ini, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa 1 tahun dan 6 bulan penjara, denda sebesar Rp. 250.000.000,- dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 3.833.342.525,- . Hukuman ini tergolong ringan dan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum.. Konsekuensi dari pelaksanaan peradilan yang menggunakan sistem majelis adalah pendapat hakim mayoritas yang menentukan putusan dalam hal terdapat pendapat hakim yang berbeda. Walaupun putusan hakim diambil secara kolektif, pertanggungjawaban hakim secara individual lebih besar

144 Universitas Sumatera Utara

145

dibandingkan

pertanggungjawaban

secara

kolektif.

Maka

dari

itu

diperkenankanlah para hakim itu ketika mengambil putusan untuk menjaga tingkat

kemandiriannya

(independensinya)

dengan

mencantumkan

menyatakan dissenting opinion terhadap suatu perkara dan perbedaan pendapat maupun pandangannya tersebut dicantumkan dalam putusan. alam kasus ini, Hakim Anggota II Ahmad Derajad menyatakan dissenting opinion dalam hal hukuman terhadap terdakwa. dissenting opinion dalam kasus ini berguna untuk menyuarakan keadilan menurut hakim terkait tentang hukuman terdakwa. Dimana seharusnya terdakwa dihukum dengan pidana penjara 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,-.Hal inimemberikan dampak positifyaitu Hakim yangmemeriksa perkara tersebut memiliki kebebasan individual; dissenting opinion akan memperkaya bahan pengkajian hukum;dissenting opinion semakin meningkatkan tanggung jawab individualhakim, kualitas dan wawasan hakim serta meningkatkan kualitas putusanpengadilan;

dissenting

opinion

dapat

dipakai

sebagai

acuan

memutusperkara serupa yang terjadi dimasa kemudian; dissenting opinion telahmemberi kesan bahwa peradilan Indonesia menuju transparansi peradilan.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran : 1. Perlu dilahirkan suatu landasan yang mengatur tentang mekanisme dissenting opinion dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus.


146

2. Perlu disosialisasikan kepada Hakim secara intensif agar Hakim di Indonesia lebih memahami kedudukan dan penggunaan dissenting opinion dalam peradilan demi mencapai suatu keadilan.


PN.Mdn

Recommend Documents