MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Kds).
SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhususan HUKUM PERDATA
Oleh: NAMA
: WAHYU TANTULAR
NIM
: 2009–20–`106
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MURIA KUDUS 2015
i
HALAMAN PENGESAHAN
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Kds).
SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhususan HUKUM PERDATA Oleh: WAHYU TANTULAR NIM. 2009-20-106
Kudus,
Februari 2015
Disetujui Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Sukresno, SH, MHum
Subarkah, SH, M.Hum
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum UMK
Dr. Sukresno, SH, MHum
ii
HALAMAN PERSEMBAHAN
MOTTO:
Barang siapa takut kepada Allah SWT, niscahya tidak akan dapat dilihat kemarahannya, dan barang siapa takut kepada Allah SWT, tidak sia-sia apa yang dikehendaki (Syayidina Umar bin Khatab) Membuat rencana adalah mudah. Membuat rencana yang baik tidak semudah itu. Tapi, yang paling sulit adalah melaksanakan rencana yang sederhana dengan baik. (Mario Teguh)
Kebaikan hanya bisa disampaikan dengan kasih sayang. Orang yang hatinya hampa dari kasih sayang, tidak akan mampu berlaku baik, dan dengannya sulit merasa bahagia.
(Mario Teguh)
Kupersembahkan untuk : 1. Kedua orangtua tercinta 2. Adik dan kakak tercinta 3. Teman-teman FH UMK angkatan 2009 4. Almamaterku
iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Wahyu Tantular
NIM
: 2009 – 20 – 106
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Skripsi
: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus Perkara Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Kds)
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kudus,
Februari 2015
Hormat Saya
Wahyu Tantular
iv
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK (Studi Kasus Partai Kebangkitan
Bangsa
Kabupaten
Kudus
Perkara
Perdata
Nomor
22/Pdt.G/2012/PN.Kds)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Dr. Sukresno, S.H, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, MHum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan. 3. Bapak Subarkah, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik. 4. Semua Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk skripsi ini dan Staf
Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah
membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil. Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Kudus, Februari 2015 Penulis
v
ABSTRAK SKRIPSI
Skripsi dengan judul “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Kds). Secara umum bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Partai Politik, untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan putusan niet ontvankelijk verklaard terhadap perkara perdata nomor 22/Pdty.G/2012/PN.Kds dan untuk mengetahui apakah putusan niet ontvankelijk verklaard merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data skunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan Partai Politik melalui lembaga Mahkamah Partai Politik, yang diatur dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan apabila sengketa tidak bisa tercapai penyelesaian di Mahkamah Partai Politik maka sesuai dengan Pasal 33 angka 1 Undang Undang Partai Politik bisa di selesaikan di Pengadilan Negeri. Alasan Hakim menjatuhkan putusan niet ontvankelijk verklaard , karena penggugat tidak menyelesaikan perselisihannya dengan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, tetapi penggugat langsung mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kudus, atas dasar tersebut gugatan penggugat prematur dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan putusan niet ontvankelijk verklaard (NO). Putusan niet ontvankelijk verklaard (NO), bukan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau (inkracht van gewijsde), berdasarkan Pasal Pasal 26 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa, Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Pasal 33 angka 2 Undang Undang Partai Politik, disebutkan bahwa, Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Kata Kunci : Penyelesaian sengketa dan Partai Politik
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................
ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.......................................................................
iii
BEBAS PLAGIAT ..........................................................................................
iv
KATA PENGANTAR ....................................................................................
v
ABSTRAK ......................................................................................................
vi
DAFTAR ISI ...................................................................................................
vii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................
viii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ..........................................................................
1
A. Latar Belakang .........................................................................
1
B. Perumusan Masalah .................................................................
6
C. Tujuan Penelitian ....................................................................
6
D. Kegunaan Penelitian ................................................................
7
E. Sistematika Penelitian ..............................................................
7
TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................
9
A. Hukum Acara Perdata .............................................................
9
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .......................................
9
2. Sengketa Perdata .................................................................
10
vii
B. Partai Politik ............................................................................
12
C. Fungsi Partai Politik .................................................................
13
D. Sengketa ...................................................................................
15
1. Pengertian Sengketa ............................................................
15
2. Sengketa Partai Politik ........................................................
16
E. Putusan .....................................................................................
17
1. Pengertian Putusan ..............................................................
17
2. Putusan Niet Ontvankelijk verklaard .................................
20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....................................................
23
A. Metode Pendekatan ...................................................................
24
B. Spesifikasi Penelitian ...............................................................
25
C. Metode Pengumpulan Data ......................................................
25
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .................................. `
26
E. Metode Analisa Data ................................................................
27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..............................
29
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik ...................
29
B. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Pengadilan Negeri ....... Kudus Terhadap Sengketa Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Kds.......
41
C. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Sengketa Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Kds ...............................................
viii
44
BAB V PENUTUP .......................................................................................
50
A. Kesimpulan ................................................................................
50
B. Saran ..........................................................................................
54
DAFTAR PUSTAKA Lampiran-Lampiran
ix
