STUDI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BANI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR)
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Michael Jordi Kurniawan NIM. E0012248
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
ii
iii
SURAT PERNYATAAN
Nama
: Michael Jordi.K
NIM
: E0012248
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: STUDI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BANI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 29 Maret 2016 Yang Membuat Pernyataan,
Michael Jordi Kurniawan NIM. E0012248
iv
HALAMAN MOTTO
“THERE IS NOTHING NOBLE IN BEING SUPERIOR TO YOUR FELLOW MEN, TRUE NOBILITIY IS BEING SUPERIOR TO YOUR FORMER SELF” -ERNERST HEMINGWAY-
v
ABSTRAK Michael Jordi Kurniawan. 2016. E0012248. STUDI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BANI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, apakah pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara dalam membatalkan putusan BANI nomor : 513/IV/ARB-BANI/2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Kedua, Apakah akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI Nomor : 513/IV/ARB-BANI/2013. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr. dan UU Arbitrase. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam membatalkan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 telah sesuai dengan UU Arbitrase dengan ditemukannya tipu muslihat yang dilakukan PT. Pembangunan Jaya Ancol dalam pemeriksaan sengketa, tipu muslihat yang dimaksud adalah dengan diajukkan Ahli dan Arbiter yang keduanya memiliki hubungan kerja. Akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah dinafikkannya putusan tersebut atau dianggap tidak pernah ada atau dibuat. Kata Kunci: Pembatalan, Putusan BANI
vi
ABSTRACT Michael Jordi Kurniawan. E0012248. 2016. A Study In Cancellation of BANI’s Verdict in Indonesia (Study in Verdict Number 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR). Legal Writing. Law Faculty of Universitas Sebelas Maret. This study describes and examines the problems regarding the consideration of the judges of Court District of North Jakarta in granting the petition of cancellation BANI’s Verdict Number 513/IV/ARB-BANI/2013 whether it is inaccordance to Act Number 30/1999 relating to Arbitration and Alternatives Disputes Resolution (Act of Arbitration); as well as law consequences from the cancellation of BANI’s Verdict Number 513/IV/ARB-BANI/2013. This study is normative legal study which is a descrptive legal study. In nature the data to be used in this study is secondary data, which includes primary legal materials and secondary legal materials. Data collecting tehnique that used in this study is documentary study and library study. Verdict Number 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR. and Act of Arbitration will be the main instrument to be considered. The results show that judges’s consideration is inaccordance Act of Arbitration by discover the fact that PT. Pembangunan Jaya Ancol has Presented arbitrator and expert witness that both had connection relating to their job. The law consequences from the cancellation is that the verdict considered never existed. Keyworda: Camcellation, BANI’s Verdict
vii
KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: “STUDI
TENTANG
INDONESIA
PEMBATALAN (Studi
PUTUSAN
BANI
Putusan
DI
Nomor:
305/Pdt.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR)”. Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari. Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini: 1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini. 3. Bapak Harjono, S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah memberikan segala ilmu dan penuh dengan kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 4. Bapak Syafrudin Yudowibowo, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini. 5. Bapak Dr. Soehartono, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret Surakarta.
viii
6. Bapak Heri Hartanto, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di Kampus Fakultas Hukum. 8. Orang Tua, Ayah Yeremia Sandy dan Ibu Natalia Yulia yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, dan dorongan serta semangat kepada penulis dengan penuh keikhlasan, serta keluarga besar atas doa dan harapan yang luar biasa. 9. Kawan-kawan di PMK Fakultas Hukum yang memberi masukan dan bantuan dalam pembuatan skripsi ini. 10. Teman-teman seangkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tak pernah ada kata sesal berada di antara kalian, terima kasih atas kebahagiaan dan kegembiraan yang diberikan dan semoga sukses untuk kita semua. 11. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
Surakarta, Maret 2016 Penulis
Michael Jordi.K
ix
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................ ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ......................................... iii HALAMAN PERNYATAAN .......................................................... iv HALAMAN MOTTO ........................................................................ v ABSTRAK ........................................................................................ vi KATA PENGANTAR ..................................................................... vii DAFTAR ISI ...................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xii
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................... 6 C. Tujuan Penelitian ................................................................... 7 D. Manfaat Penelitian ................................................................. 8 E. Metode Penelitian................................................................... 9 F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................. 13 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori..................................................................... 16 1. Tinjauan umum penyelesaian sengketa .......................... 16 2. Tinjauan umum arbitrase................................................ 23 B. Kerangka Pemikiran ............................................................. 37 x
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian .................................................................... 39 1. Nomor perkara ............................................................... 39 2. Identitas para pihak ........................................................ 39 3. Kasus posisi.................................................................... 39 4. Dasar permohonan ......................................................... 44 5. Putusan ........................................................................... 58 B. Pembahasan .......................................................................... 58 1. Pertimbangan Majelis Hakim ......................................... 58 2. Akibat Hukum ............................................................... 70 BAB IV. PENUTUP A. Simpulan .............................................................................. 76 B. Saran ..................................................................................... 77 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 79
xi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Gambar Kerangka Pemikiran ......................................... 36
xii
DAFTAR GAMBAR Lampiran 1. Lampiran Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/Pn.Jkt.Utr...........82
xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Setiap orang dalam melakukan kehidupan sehari-hari, seringkali tidak pernah lepas dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak yang mengikatkan dirinya. Hubungan semacam ini disebut dengan hubungan hukum dan karena hubungan ini diatur oleh hukum maka hubungan hukum menjadi objek hukum. Perjanjian antara pihak yang melakukan hubungan hukum, dalam Hukum Perdata, menjadi hukum bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak wajib mematuhinya. Ada pihak-pihak yang tetap tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan berdampak dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pihak lain. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban menimbulkan pihak yang merasa dirugikan, menuntut keadilan melalui penyelesaian sengketa dengan proses pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Seiring berjalannya waktu, serta semakin majunya perdagangan dan bisnis maka tingkat kerumitan sengketa yang timbul juga semakin bertambah. Selain itu, arus globalisasi yang menimbulkan perkembangan bisnis yang cepat juga berakibat bagi dituntutnya hukum untuk berkembang dalam mengatasi sengketa yang timbul dalam sebuah hubungan hukum. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (judicial settlement of dispute) seringkali, tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Para pelaku usaha, dalam dunia bisnis yang berkembang menuntut penyelesaian sengketa yang memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa yang dipilih seringkali merupakan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan.
1
2
Menurut M.Yahya Harahap, pengalaman dan pengamatan telah membuktikan, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan relatif lambat dikarenakan (M.Yahya Harahap, 1993:232) : a. Penuh dengan formalitas b. Terbuka upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali sehingga jalannya proses penyelesaian, bias berlikuliku dan memakan waktu yang sangat panjang, bisa sampai memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. c. Belum lagi munculnya berbagai upaya perlawanan atau intervensi dari pihak ketiga (derden verzet), menyebabkan penyelesaian semakin rumit dan panjang. Para pelaku usaha dan bisnis dalam dunia modern lebih memilih penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, baik dengan cara mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, atau arbitrase. Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsesus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa seta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah win-win solution (Adi sulistiyono, 2006:5). Para pihak yang bersengketa merupakan perusahaan-perusahaan besar. Para pihak ini menginginkan kepentingan dan hak-haknya tercapai. Selain itu, para pihak yang merupakan perusahaan-perusahaan besar ini juga menginginkan agar hak-haknya dan kepentingan-kepentingannya diperhatikan dan dipertahankan. Para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui jalur non litigasi yang berupa arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sendiri berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan (adversial)dengan hasil win lose yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku bisnis (Adi Sulistiyono, 2006:139).
3
Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada Pasal 58 yang berbunyi: “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Arbitrase dalam sebuah alternatif penyelesaian sengketa di bidang bisnis di Indonesia sangat penting. Arbitrase di Indonesia lebih rinci diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase). Alasan dari dipilihnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah karena arbitrase memiliki beberapa keunggulan yaitu : (Rahmadi Indra Tektona, Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian SengketaBisnis
di
Luar
Pengadilan,
http://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/pandecta/2327, (diakses pada tanggal 18 November 2015)). a. Adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak tetap terjaga. b. Prosedurnya sederhana dan cepat c. Para pihak yang bersengketa dapat memilih orang atau lembaga (arbiter)
yang
akan
menyelesaikan
sengketa
sehungga
menjamin kualitas putusannya d. Putusannya bersifat final, binding (mengikat), dan memiliki daya paksa. Kelebihan-kelebihan dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangatlah banyak sehingga kalangan pelaku bisnis lebih memilih arbitrase daripada melalui pengadilan. Peranan dan penggunaan lembaga arbitrase
dalam
menyelesaikan
sengketa
dibidang
bisnis
sudah
berkembang sangat pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta bahwa banyaknya kontrak dagang yang mencantumkan klausula arbitrase sebagai forum dalam penyelesaian sengketa.( Erman Rajagukguk, 2000:1 )
4
Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilihan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkembang sangat pesat yaitu (Huala Adolf, 2008:14) : a. Berperkara melalui arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel b. para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih arbitrator yang mereka anggap dapat memenuh harapan mereka baik dari segi keahlian maupun pengetahuan pada suatu bidang tertentu; dan c. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan
merupakan
alasan
utama
forum
arbitrase
dinikmati. Banyak kelebihan yang didapat dari arbitrase, namun bukan berarti arbitrase selalu menguntungkan semua pihak seperti yang diharapkan pada prakteknya. Seperti contoh ada juga proses arbitrase yang memakan waktu yang lama seperti; Kasus AMCO Asia Corp melawan Republik Indonesia.( Aldo Rico Geraldi,dkk, Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi AMCO
vs
Indonesia
Melalui
ICSID,
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=150949&val=907&tit le=PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KASUS%20INVESTASI%20 AMCO%20VS%20INDONESIA%20MELALUI%20ICSID (diakses pada tanggal 19 November 2015)) Contoh lain, dalam praktek putusan arbitrase terutama arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, seperti misalnya permasalahan ketertiban umum, putusan arbitrase tidak sah, dan sebagainya (Sudargo Gautama, 2004:10). Selain kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya sebagai berikut : (Munir Fuady, 2000:94) a. Tidak mudah untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa mereka kepada forum arbitrase. Harus terdapat kesepakatan antara kedua bela pihak yang bersengketa. Saat penentuan kesepakatan tersebut sering
5
terjadi konflik kepentingan mengenai permasalahan pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku atas perjanjian tersebut b. Hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menjadi persoalan yang rumit. Hal tersebut dikarenakan masing-masing Negara mempunyai ketentuan yang berbeda dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu memakan biaya yang sedikit. Hal tersebut dikarenakan biaya arbitrator yang ditunjuk dapat memakan biaya yang cukup banyak mengingat para pihak dapat memilih arbitrator yang menurut mereka ahli di bidangnya masing-masing. d. Arbitrase dapat pula berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi terutama dalam hal arbitrase dilakukan di luar negeri. Arbitrase sebenarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun meskipun begitu, pengadilan masih tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh arbitrase (Erman Rajagukguk, 2000:9). Pada Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase diatur tentang proses pelaksanaan putusan arbitrase yang harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Menurut urutan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pemeriksaan sengketa akan diakhiri dengan putusan arbitrase, seperti halnya dengan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Pasal 60 UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. UU Arbitrase juga mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dikatakan bersifat final dan mengikat, tetapi pihak yang merasa keberatan dengan putusan arbitrase tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri.dengankata lain,
6
permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan sebuah upaya hukum dari pihak yang tidak puas dari dijatuhkannya putusan arbitrase. kemungkinan untuk dibatalkannya putusan arbitase, menimbulkan sebuah kerancuan dalam penafsiran Pasal 60 UU Arbitrase. Kerancuan tersebut adalah dengan adanya kemungkinan dibatalkannya putusan arbitrase, apakah menghilangkan sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Lebih lanjut, UU Arbitrase tidak menyebutkan mengenai adanya upaya hukum untuk pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase. Penulisan hukum ini lebih lanjut akan membahas mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Putusan BANI) dalam kasus sengketa antara PT. Sea World Indonesia melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol yang diselesaikan di lembaga arbitase BANI. Namun demikian, atas ketidakpuasan Putusan BANI tersebut PT. Sea World Indonesia mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permohonan pembatalan putusan BANI tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor : 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.jkt.utr. Berdasarkan pemaparan yang dilakukan dapat dilihat polemik yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembatalan putusan BANI tersebut. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penulis memilih judul “ STUDI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BANI DI INDONESIA
(
STUDI
PUTUSAN
NOMOR
:
305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR )”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti. Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena dibuat untuk memecahkan
7
masalah pokok yang timbul sehingga jelas dan sistematis sehingga dapat menemukan pemecahan masalah yang tepat dan dapat mencapai tujuan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam membatalkan putusan BANI Nomor : 513/IV/ARB-BANI/2013
telah sesuai dengan Ketentuan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ? b. Apakah akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI Nomor : 513/IV/ARB-BANI/2013 ? C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian tentu ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini terdapat dua jenis tujuan dalam pelaksanaan suatu penelitian, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif merupakan tujuan yang berasal dari tujuan peneletian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari penulis. Adapun tujuan objektif dan subjektif yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : a. Tujuan Objektif 1) Untuk mengetahui secara jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam membatalkan putusan BANI telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UU Arbitrase. 2) Untuk mengetahui secara jelas akibat hukum bagi kedua belah pihak dari dibatalkannya putusan BANI. b. Tujuan Subjektif 1) Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8
2) Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya. 3) Untuk melatih kemampuan penulis dalam mempraktekkan teori ilmu hukum, mengembangkan dan memperluas pemikiran serta pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan guna mengkaji tentang pembatalan putusan BANI di Indonesia. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat umum, terutama bagi bidang yang diteliti. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Manfaat teoritis 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Perdata mengenai pembatalan putusan BANI di Indonesia. 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan
maupun
penelitian
sejenis
untuk
tahap
berikutnya. b. Manfaat Praktis 1) Mengembangkan penalaran dan pola pikir yng dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti secara benar dan bukan hanya penalaran saja sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum.
9
3) Hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan dapat bermanfaat
terhadap
penerapan
ilmu
hukum
bagi
masyarakat pada umumnya dan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil penelitian. Penelitian hukum juga merupakan suatu kegiatan know-how bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan
know-how penelititan hukum digunakan untuk
memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut ( Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah : a. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56 ). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan
10
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soejono Soekanto, 1986:10) b. Sifat Penelitian Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum dibagi menjadi tiga yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2004:59): 1) Penelitian Hukum Eksploratori (exploratory legal study). Penelitian Hukum ini bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian Hukum Eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Metode Pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan responden. 2) Penelitian Hukum Deskriptif (descriptive legal study). Penelitian Hukum ini bersifat pemaparan dan
bertujuan
untuk
memperoleh
gambaran
(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti harus menggunakan hipotesis atau teori. 3) Penelitian Hukum Eksplanatori (explanatory legal study). Penelitian ini bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Menurut uraian diatas, maka sifat penelitian ini adalah Penelitian
Hukum
Deskriptif.
Pertimbangan
Penulis
dilatarbelakangi oleh karena Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang Pertimbangan Hakim dan
11
Akibat Hukum dari dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013. c. Pendekatan Penelitian Penelitian hukum, di dalamnya, terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dan beberapa aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekaan Undang-Undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case Approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach) dan pendekatan kasus ( case approach ). Pendekatan undang-undang ( staute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dianalisis. Pendekatan kasus (case approach ) digunakan oleh penulis untuk menelaah pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan putusan BANI. d. Jenis dan Sumber Data Penelitian Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup : (a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, terdiri dari :
12
1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.utr. 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 3) Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) 4) Rechtsreglement voor de Buitengewesten ( RBG ) 5) Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering ( Rv) 6) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Konvensi New York 1958 (b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13 ). Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah jurnal-jurnal, buku-buku, dan doktrin dari para ahli mengenai pembatalan putusan arbitrase. e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian hukum ini menggunakan teknis yang dalam pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh
landasan
teori
yang
berhubungan
dengan
penelitian hukum yang penulis kaji. f. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.
Artinya
bahwa
analisis
bahan
hukum
ini
13
mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang akan terjadi. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter
Mahmud
Marzuki
metode
deduksi
sebagaimana
silogisme yang diajarkan, Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Logika atau silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90). Premis mayor yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ), Rechtsreglement voor de Buitengewesten ( RBG ), Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering ( Rv), Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Konvensi New York 1958, dan Putusan Pengadilan
Negeri
Jakarta
305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.utr.
Utara Premis
Nomor minor
:
dalam
penelitian hukum ini adalah fakta hukum mengenai Pembatalan Putusan BANI mengenai perkara perselisihan sengketa. F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman terkait seluruh isi penulisan hukum, maka penulis membagi sistematika penulisan hukum dalam empat bab yang saling berkaitan dan berhubungan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil penulisan hukum ini. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
14
BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum ini, perumusan masalah yang merupakan inti dari maslaah yang ingin penulis teliti, tujuan penelitian mengadakan penelitian, manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, metode penelitian berupa jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum penelitian penulis, dan sistematika penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, penulis memberikan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Kerangka teori tersebut meliputi Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa dan Tinjauan Umum Tentang Arbitrase. Kerangka pemikiran berisi uraian bagan mengenai alur pemikiran penulis terhadap isi penelitian hukum yang diteliti. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian, menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang penulis teliti. Bab ini akan menjawab permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam sengketa antara PT. Sea World Indonesia melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol. BAB IV : PENUTUP Pada bab ini, penulis mengemukakan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta
15
memberikan saran atau rekomendasi terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1) Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa a) Proses Ajudikasi (Ajudicative procedure) (1) Litigasi Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan (Suyud Margono, 2004:23). Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi praktisi hukum dengan karakteristik pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang bersengketa. Litigasi, dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum atau suatu proses yang melalui proses gugatan, litigasi sangat baik sekali dalam menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Selain menjamin pengakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar dan menyelesaikan sengketa, litigasi juga memiliki keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa (Suyud Margono, 2004:24). Litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga menjamin suatu ketertiban umum. Dengan demikian, litigasi mengenai sengketa perdata pada taraf tertentu merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan masyarakat.
16
17
Keputussan pengadilan merupakan sebuah preseden, sehingga litigasi sangat bernilai. Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi dimana memerlukan pembelaan yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan atau perkara. Perkara yang diangkat bukan hanya mengenai materi tetapi juga prosedur. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesamaan kepentingan dan mendorong para pihak untuk melakukan penyelidikan fakta. Litigasi kurang baik untuk sengketa yang bersifat melibatkan banyak pihak dan banyak persoalan dan juga kompelksitasnya. Selain itu, litigasi juga kurang cocok untuk sengketa yang memeiliki kemungkinan untuk diselesaikan melalui alternatif
penyelesaian
sengketa.
Proses-proses
litigasi
mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan (Garry Goodpaster, 1995:6) (2) Arbitrase Arbitrase dalam pelaksanaannya, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari ajudikasi, yakni ajudikasi privat. Beberapa hal dalam arbitrase sama dengan litigasi dengan keuntungan dan kelemahannya. Perbedaanya adalah pada arbitrase melibatkan litigasi sengketa pribadi. Sifat pribadi pada arbitrase memberikan keutungan-keuntungan
melebihi
ajudikasi
melalui
pengadilan.Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Arbitrase dalam pelaksanaannya, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan memeriksa sengketa. Dengan adanya pemilihan hakim dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang para pihak anggap perlu dalam sengketa mereka.
18
Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian arbitrase melindungi para pihak yang khawatir akan hukum materi dalam suatu yurisdiksi tertentu.
Sifat
arbitrase
yang
menjaga
rahasisa
membantumelindungi para pihak dari penyingkapan kepada umum yang merugikan mengenai sengketa atau pengungkapan informasi dalam proses ajudikasi. Arbitrase menyelesaikan
dapat
lebih
sengketa
cepat
dibandingkan
dan
murah
melalui
dalam
pengadilan.
Arbitrase tidak selalu lebih murah dan cepat terutama dalam sengketa internasional. Dengan adanya pemilihan hakim oleh para pihak, para pihak yang bersengketa tidak perlu lama menunggu pemeriksaan seperti pemeriksaan oleh pengadilan. Proses
melalui
arbitrase
cenderung
lebih
informal
dibandingkan dengan proses pengadilan. Hal ini dapat dilihat dimana
prosedurnya
tidak
begitu
kaku
dan
lebih
dapat
menyesuaikan disbanding dengan aturan pada hukum acara perdata yang dilakukan dalam proses pengadilan. Arbitrase jarang mengalami penundaan dan prosedurnya lebih sederhana. Arbitrase juga mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan proses pengadilan (Garry Goodpaster, 1995:8). b) Proses Konsensus (1) Ombudsman Ombudsman adalah sebutan suatu badan atau institusi yang tugasnya menginvestigasi keberatan dan mencegah terjadinya sengketa para pihak atau memfasilitasi pemecahan masalahnya. (Suyud Margono, 2004:27). Metode yang digunakan dalam ombusnman adalah investigasi, publikasi, dan rekomendasi. Institusi model ombudsman ini adalah pihak yang independen.
Hasil
kerja
dan
penelitiannya
hanya
berupa
19
rekomendasi terhadap putusan yang akan diambil dan tidak mengikat pihak-pihak yang bersengketa. (2) Pencari Fakta Bersifat Netral (Neutral Fact Finding) Pencari fakta yang bersifat netral adalah pihak netral yang dipilih untuk mencari fakta. Hal itu dapat membantu proses negosiasi, mediasi, dan ajudikasi (Riskin dan Westbrook, 1987:250). Perkara yang sering terjadi, para pihak tidak bersengketa mengenai hukum atau penerapannya pada fakta-fakta. Para pihak bersengketa mengenai objektifitas fakta-fakta. Hal ini biasanya terjadi pada persoalan-persoalan yang kompleks. Untuk menghindari perselisihan dari saksi-saksi ahli yang dihadirkan
masing-masing
pihak
yang
bersengketa,
maka
pengadilan dapat menunjuk saksi ahli yang netral untuk menyelidiki persoalan-persoalan yang ditetapkan dan melaporkan penemuan-penemuannya. Dengan penemuan ini, pihak ketiga dapat
memperoleh
fakta-fakta
objektif
dan
perundingan
dilanjutkan. Apabila para pihak tidak mencapai kata sepakat, hakim dapat menggunakan penemuan tersebut untuk membantu penyelesaiannya. (3) Negosiasi Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Negosiasi menurut Fisher dan Ury seperti dikutip Suyud Margono (Suyud Margono, 2004:28 ) adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memilik berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi dengan kata lain adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian sengketa para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang belum terlalu rumit. Para pihak yang bersengketa masih beritikad
20
baik untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah. Negosiasi dilakukan apabila antara kedua belah pihak yang bersengketa masih terjalin komunikasi yang baik. Adanya komunikasi yang baik menandakan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa masih memiliki rasa percaya satu sama lain dan adanya keinginan untuk melanjutkan kesepakatan serta berhubungan baik. (4) Mediasi “Mediation is an informal process in which a neutral third party helps other resolve a dispute plan a transaction but dose not (and ordinarily does not have the power to) impose a solutio” (Riskin and Westbrook, 1987:4). Terjemahan bebas oleh penulis adalah, mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga yang netral (mediator) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mencapai kesepakatan perjanjian tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa. Perbedaanya dengan hakim atau arbiter dengan mediator adalah mediator tidak berwenang memutuskan sengketa. Mediator hanya memiliki fungsi untuk membantu menyelesaikan persoalan para pihak yang dikuasakan kepadanya. Mediator berfungsi apabila, salah satu pihak lebih kuat dan tidak seimbang dibanding pihak lain, maka mediator memiliki peranan pentng untuk menyetarakannya. Tujuan mediasi adalah untuk
berhasil
mencapai
pengertian
dan
bersama-sama
merumuskan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. (5) Konsiliasi Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dimana apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan maka, pihak keriga mengajukan usulan jalan keluar. Pada dasarnya, proses konsiliasi hampir sama dengan mediasi. Konsiliasi mengacu pada proses penyelesaian sengketa secara konsensus antarpihak, dimana pihak netral dapat berperan aktif ataupun pasif. Perbedaanya dengan
21
mediasi adalah pihak ketiga dapat berperan aktif, selain itu, usulan pihak ketiga harus disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa dan dijadikan sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa (M.Husni, 2008:12). c) Proses Ajudikasi Semu (1) Mediasi-Arbitrase Mediasi-Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Jadi, apabila dalam proses mediasi tidak diketemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka, dapat melnjutkan prses penyelsaian sengketa melalui arbitrase. Dapat dikatakan juga proses ini merupakan kombinasi dari proses mediasi dan arbitrase. Para pihak harus berusaha untuk mencapai penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun apabila tidak mungkin diperoleh penyelesaian maka dapat digunakan proses arbitrase dalam jangka waktu terntentu yang ditetapkan (Sudargo Gautama, 1996:96). (2) Pemeriksaan Juri Secara Sumir Model pemeriksaan ini merupakan adaptasi dari beberapa konsep persidangan mini. Pemeriksaan juri secara sumir prosesnya adalah pengacara membuat suatu prestasi ringkas tentang perkara mereka di hadapan juri penasehat, bukan juri ajudkasi. Juri memberikan
pertimbangan
atas
informasi-informasi
yang
dipresentasikan pengacara. Para pihak mempertahankan hak pemeriksaan
mereka.
Apabila
mereka
tidak
memperoleh
penyelesaian, mereka dapat menyidangkan perkaranya. Pemeriksaan juri secara sumir merupakan suatu sarana yang dimaksudkan untuk menghemat waktu pengadilan dan sumber daya. Proses ini mirip dengan proses litigasi penuh karena para pihak harus mempersiapkan perkara mereka secara utuh seolah-olah mereka akan menyidangkannya (Suyud Margono, 2004:31)
22
(3) Persidangan Mini (Mini Trial) Pemeriksaan mini adalah sama dengan pemeriksaan juri secara sumir, hanya saja tanpa adanya juri penasihat (advisory jury). Prosesnya adalah pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara pihak masing-masing di hadapan suatu panel yang terdiri dari wakil masing-masing pihak yang dikuasakan untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut. Para
pihak
yang
memanfaatkan
prosedur-prosedur
pemeriksaan juri biasanya telah memulai dengan proses litigasi, maka pemeriksaan mini lebih fleksibel. Pihak yang berperkara yang menghadapi pemeriksaan dapat memanfaatkannya, namun hal tersebut juga memungkinkan bagi para pihak untuk menggunakan proses pemeriksaan mini sekalipun mereka belum secara
formal
mendaftarkan
perkaranya
di
pengadilan.
Pemeriksaan mini memiliki manfaat lebih jauh karena secara langsung melibatkan para pihak dalam penilaian materi/pokok perkara-perkara mereka melalui informasi yang diberikan dalam presentasi ringkas. Alasan memilih pemeriksaan mini adalah karena lebih cepat prosesnya dibanding pemeriksaan biasa dan lebih murah (Agnes M.Toar, 1995:10) (4) Evalusi Netral Secara Dini Prosedur evaluasi secara dini merupakan upaya lain untuk mendorong penyelesaian perkara secara damai. Berdasarkan prosedur ini, setelah suatu pihak mendaftarkan perkaranya, pengadilan segera menunjuk seorang pengacara yang netral dan berpengalaman dalam menilai materi atau pokok perkara (on the merits). Tujuan evaluasi netral secara dini adalah untuk memberikan para pihak yang berperkara suatu pandangan yang objektif mengenai perkara masing-masing. (Garry Goodpaster, 1995:10)
23
Perbedaannya dengan pemeriksaan juri secara sumir dengan persidangan mini adalah evaluasi netral secara dini terjadi pada awal proses litigasi sebelum para pihak mengembangkan atau menunda perkara-perkara mereka karena banyak mengeluarkan biaya. Prosedur ini dapat menghasilkan keputusan yang baik, cepat, dan tidak mahal apabila keahlian dan reputasi evaluatornya serta rancangan penyelesaiannya baik. 2) Tinjauan Umum tentang Arbitrase a) Sumber Hukum dan Pengertian Arbitrase (1) Sumber Hukum Tata Hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase. Landasan hukumnya dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang menyatakan :“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.” Pasal 377 HIR dalam buku M.Yahya Harahap menegaskan sebagai berikut : (M.Yahya Harahap, 1991:22) (a) Pihak-pihak
yang
bersangkutan
diperbolehkan
menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase (b) Arbitrase
diberi
fungsi
dan
kewenangan
untuk
menyelesaikan dalm benruk keputusan (c) Untuk itu, baik para pihak maupun arbiter wajib tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa. Aturan dalam HIR ini tidak memuat lebih lanjut tentang arbitrase. Mengisi kekosongan hukum tentang arbitrase Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG menunjuk pada pasal yang terdapat dalam Reglement Hukum Acara Perdata (Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering, disingkat Rv, S1847-52 jo 1849-63). Sebagai
24
pedoman umum aturan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata meliputi lima bagian pokok yaitu : (a) Bagian Pertama (615-623): persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter (b) Bagian Kedua (624-630): pemeriksaan dimuka badan arbitrase (c) Bagian Ketiga (631-640): putusan arbitrase (d) Bagian Keempat (640-647): upaya-upaya terhadap putusan arbitrase. (e) Bagian Kelima (647-651): berakhirnya acara-acara arbitrase Seiringnya berjalannya waktu penggunaan Pasal 615 sampai Pasal 651 Rv sebagai pedoman arbitrase sudah tidak memadai lagi dengan kondisi ketentuan dagang yang bersifat internasional. Pembaharuan pengaturan mengenai arbitrase sudah merupakan sesuatu yang dianngap perlu perubahan secara substansif mengenai pengaturan arbitrase. Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan UU Arbitrase. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntuaan jaman. Dengan adanya Ketentuan UU Arbitrase ini maka Pasal 615-651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG sudah tidak berlaku lagi di Indonesia (Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, 2008:2). Pada Pasal 58,59 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur mengenai arbitrase. (2) Pengertian Arbitrase Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu arbitare, yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Terdapat banyak pengertian mengenai arbitrase oleh para ahli hukum. R.Subekti menyatakan arbitrase sebagai “Penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang
25
arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk.” (R.Subekti, 1987:1) Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase diartikan sebagai, “Suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.” (Priyatna Abdurrasyid, 2002: 55-56) Menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip dalam jurnal “Seputar Arbitrase Institusional dan Arbitrase Ad-Hoc” arbitrase adalah (H.Jafar Sidik, 2002:2) : Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgment tof selected persons in some disputed metter,instead of carrying it to established tribunals of justice,and its intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexationof ordinary litigation. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas dapat ditarik suatu benang merah bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh arbitrator. Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 dan 3 UU Arbitrase adalah bahwa :"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Angka 3, "Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa,
26
atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa" b) Jenis-jenis Arbitrase Terdapat dua macam arbitrase, yaitu arbitrase ad-hoc dan arbitrase institusional. Menurut UU Arbitrase baik arbitrase ad-hoc maupun arbitrase institusional dapat digunakan. (1) Arbitrase Ad-Hoc Arbitrase Ad-Hoc disebut juga sebagai arbitrase volunter. Ketentuan dalam Reglement Rechtvordering (Rv) mengenal adanya Arbitrase ad-hoc. Menurut Pasal 615 ayat (1) Rv Arbitrase ad-hoc adalah Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain Arbitrase ad-hoc bersifat insidentil. Arbitrase ad-hoc bersifat sekali pakai (eenmalig). Maksud dari sekali pakai adalah setelah para Wasit atau Arbiter menjalankan tugasnya, maka Arbiter atau Majelis Arbiter yang memeriksa sengketa itu bubar. Para Arbiter dari Arbitrase ad-hoc dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa dan para Arbiter menyelesaikan sengketa itu berdasarkan peraturan prosedur yang ditetapkan sendiri oleh para pihak. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase menyebutkan : “dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.” Ayat (2) menyebutkan bahwa : “dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat
27
mengajukan
permohonan
kepada
Ketua
Pengadilan
Negeri.” Guna mengetahui dan menentukan Arbitrase jenis ad-hoc atau Institusional yang disepakati para pihak, dapat dilihat melalui rumusan Klausula Arbitrase dalam akta perjanjian yang dibuat sebelum terjadi sengketa pactum de compromittendo atau pactum de contrahendo atau akta perjanjian yang dibuat setelah terjadinya sengketa acta van compromis,yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh Arbitrase (Sudargo Gautama, 1999:30). Ciri pokok Arbitrase ad-hoc adalah penunjukkan para arbiternya secara perorangan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Antara salah satu dari tiga arbiter harus ada arbiter yang netral yang tidak ditunjuk oleh para pihak. Pada prinsipnya Arbiter ad-hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu lembaga atau Badan Arbitrase. Jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan sengketa seperti halnya Arbirase Institusional. Akan tetapi, dalam melaksanakan acaranya sedapat mungkin mengacu kepada undang-undang yang berlaku Arbitrase ad-hoc seringkali menemui kesulitan dalam prakteknya. Kesulitan pertama adalah sukar untuk mengangkat arbiter, mengingat para pihak seringkali tidak menyetujui arbiter secara bersama. Kesulitan kedua adalah adanya kurang paham dari para pihak pada waktu merumuskan klausula arbitrase.(H.Jafar Sidik. 2002:29). (2) Arbitrase Institusional Arbitrase institusional merupakan suatu badan arbitrase permanen yang telah mempunyai peraturan prosedur tersendiri untuk menyelesaikan setiap sengketa
28
yang diperiksanya. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase institusional merupakan satu wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Suyud
Sugono
mengatakan
bahwa
Arbitrase
Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut Permanent Arbital Body. Arbitrase institusional bersifat permanen, ia tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus. Arbitrase ad-hoc bersifat insidentil, ia akan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus. Selain itu, dalam pendirian Arbitrase institusional sebagai lembaga atau badan yang bersifat permanen, didalamnya terdapat susunan organisasi serta ketentuanketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan persengketaan secara baku yang mengacu pada undang-undang yang berlaku (Suyud Margono, 2004:124). Menurut Gunawan Widjaja faktor kesengajaan dan permanen ini merupakan ciri pembeda dengan Arbitrase ad-hoc. Selain itu Arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul yang berbeda dengan Arbitrase ad-hoc yang baru dibentuk setelah perselisihan timbul. Selain itu, Arbitrase institusional ini berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai(Gunawan Widjaja, 2001:107). Arbitrase institusional ini dibagi menjadi 2 sifat yaitu arbitrase institusional yang bersifat nasional dan arbitrase institusional yang bersifat internasional. Arbitrase
29
institusional yang bersifat nasional memiliki ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksi meliputi kawasan Negara yang bersangkutan.
Contohnya,
Badan
Arbitrase
Nasional
Indonesia (selanjutnya disebut BANI). Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksi BANI hanya meliputi wilayah Indonesia. BANI bersifat nasional, tetapi bukan berarti lembaga ini hanya mampu menyelesaikan sengketasengketa yang berkadar nasional. Apabila para pihak meminta dan menyepakati untuk menyelesaikan sengketa dengan lembaga BANI, bukan tidak mungkin BANI dapat menyelesaikan sengketa berkadar internasional. Disamping arbitrase institusional yang bersifat nasional, terdapat arbitrase institusional yang bersifat internasional. Badan-badan arbitrase internasional yang sudah ada dan sudah lama didirikan antara lain, Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC), dan The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (Munir Fuady, 2000:62) c) Putusan Arbitrase Pasal 631 Rv meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Menurut himpunan
Peraturan
Indonesia
sebagaimana
Perundang-undangan dikutip
M.Yahya
Republik Harahap
(M.Yahya Harahap, 1989:670), pasal tersebut menyebutkan bahwa para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturanaturan
perundang-undangan
kecuali,
jika
menurut
kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasar keadilan. Mahkamah arbitrase dapat menjatuhkan putusan berdasarkan putusan ex aquo et bono, yang lazim juga
30
disebut compositeur. Putusan ini dijatuhkan menurut keadilan atau according to the jurisdiction. Istilah dalam Hukum Belanda, hal ini disebut dengan memutus sengketa berdasar naar biljkheid. Cara demikian diperbolehkan apabila para pihak dalam perjanjian arbitrase memberi kuasa kepada mahkamah untuk memutuskan sengketa berdasarkan kebijakan atau keadilan. Tanpa adanya penegasan yang demikian, mahkamah tidak boleh memutus sengketa berdasarkan prinsip ex aruo et bono. UU Arbitrase mengatur di dalamnya, para pihak berhak memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Persoalan tersbut misalnya, penafsiran ketetntuan yang kurang jelas atau
penambahan/pengurangan
pada
ketentuan
yang
berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru. Pemberian pendapat ini menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila, salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan pendapat tersebut, dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur mengenai putusan arbitrase. Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”
31
d) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Pelaksanaan arbitrase diatur pada Pasal 53 UU Arbitrase. Pasal 53 menyatakan bahwa: Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 59 ayat (3) menyebutkan: “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu phak yang bersengketa.” Ketua
pengadilan
negeri
dalam
memberikan
perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut (Hendy Timex, 2003:80). (a) Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. (b) Persetujuan
untuk
menyelesaikan
sengketa
melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak (c) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan (d) Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
32
Selanjutnya, untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimulai sejak bergabungnya Indonesia dalam Konvensi New York 1958 pada tahun 1981. Prakteknya, masih terjadi kekosongan hukum mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Mahkamah Agung bersikukuh bahwa putusan arbitrase asing tidak bisa dilaksanakan berdasarkan asas Hukum Indonesia. Asas ini adalah asas kedaulatan territorial. Prakteknya, terdapat kasus dimana pengadilan negeri melaksanakan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing. Hal ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 1990. Perma ini mengisi kekosongan hukum mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing.(Mutiara Hikmah, 2013:85-86) e) Pembatalan Putusan Arbitrase Permintaan pembatalan putusan arbitrase yang pertama diatur oleh Rv dalam pasal 643. Beberapa yang dibahas berhubungan dengan pembatalan arbitrase. Salah satunya syarat formal permohonan pembatalan antara lain sebagai berikut : (a) Putusan tidak dapat dimintakan banding, dengan kata lain upaya banding mematikan upaya pembatalan. Apabila putusan telah disbanding maka tidak dapat dilawan dengan upaya pembatalan. (b) Tenggang
waktu
permohonan
pembatalan
diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan diberitahukan kepada para pihak. (c) Pasal 645 Rv, tuntutan atau perlawanan baru terbuka setelah ada perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri.
33
Selanjutnya
alasan
pembatalan
diatur
secara
limitatif pada 643 Rv sebagai alasan atau dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase. Alasan yang dapat diacu adalah sebagai berikut : (Hendy Timex, 2003:83-84) (a) Putusan melampaui batas-batas persetujuan (b) Putusan berdasarkan putusan yang batal atau telah lewat waktu (c) Putusan telah diambil oleh anggota arbiter yang tidak berwenang atau tidak dihadiri anggota arbiter lain, atau diambil oleh arbiter minoritas (d) Putusan mengabulkan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut ( ultra petita ) (e) Putusan
mengandung
hal
yang
saling
bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain (f) Mahkamah atau majelis lalai untuk memutus tentang
satu
persetujuan
atau padahal
beberapa telah
bagian
diajukan
dari untuk
diputus (g) Majelis melanggar tata cara menurut hukum yang pelanggarannya diancam dengan batalnya putusan termasuk pelanggaran atas tata cara yang disepakati para pihak dalam persetujuan maupun tata cara hukum acara (h) Putusan yang dijatuhkan berdasarkan surat-surat palsu yang kepalsuannya diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan dijatuhkan
34
(i) Apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan surat-surat penting yang menentukan dan selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak (j) Putusan didasarkan pada kekurangan atau itikad buruk dan hal baru diketahui setelah putusan dijatuhkan. Dari alasan-alasan yang diungkapkan diatas hanya 3 alasan yang dipertahankan setelah dicabutnya 643 Rv dan diganti UU Arbitrase. Alasan yang dipertahankan adalah pada nomor 8,9, dan 10. Alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut diatur pada Pasal 70 UU Arbitrase. Alasan yang dikemukakan pada poin 1,4,5, dan 6 tercantum dalam penjelasan Pasal 58 UU Arbitrase sebagai alasan mengajukan keberatan kepada arbiter atau majelis arbitrase terhadap putusan yang diajukan (Joni Emirzon, 2001:115). Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa alasan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase terbatas pada : (a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu (b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan (c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan
oleh
salah
satu
pihak
dalam
pemeriksaan sengketa. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 70 menyatakan bahwa pembatalan dapat diajukan pada putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Hal ini diatur pada Pasal 71 yang berbunyi : “Permohonan pembatalan putusan
35
harus diajukan arbitrase dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Selanjutnya untuk prosedur pengajuan permohonan pembatalan diatur pada Pasal 72 yang menyatakan bahwa : (a) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (b) Apabila permohonan sebagaimana ayat (1) dikabulkan,
Ketua
Pengadilan
Negeri
menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase (c) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama
30
(tiga
puluh)
hari
sejak
permohonan sebagaimana ayat (1) diterima (d) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir (e) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Menurut Munir Fuady, berdasarkan UU Arbitrase permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. hal ini menjadi permasalahan,
karenakesulitan
untuk
menentukan
pengadilan negeri mana yang kompeten untuk itu. UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan tentang pengadilan
36
negeri
yang
berkompeten
menyelesaikan
masalah
pembatalan putusan arbitrase (Munir Fuady, 2003:111). Konsekuensi hukum berdasarkan penjeleasan Pasal 72 ayat (2) adalah : Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mugkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.
37
B. Kerangka Pemikiran PT. Sea World
PN. Jakarta Utara
PT. PJA
Sengketa perjanjian BOT (Built Operate and Transfer)
Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/ 2014/PN.Jkt.Utr
Pertimbangan Hakim
Opsi perpanjangan oleh PT. Sea World
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Klausula arbitrase
BANI ( Badan Arbitrase Nasional)
Akibat hukum
Putusan arbitrase didaftarkan PN. Jakarta Utara
ditolak
diterima
38
Keterangan : Permasalahan dalam sengketa perjanjian Built Operate and Transfer antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol, para pihak menempuh penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut sudah disepakati oeh para pihak melalui klausula arbitrase. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase, mengenai syarat arbitrase disebutkan bahwa : “Dalam Hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”. Berdasarkan hal sengketa perjanjian BOT para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Majelis Arbiter yang dipilih langsung oleh kedua belah pihak dan BANI sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa ini memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebuah putusan sebagai wujud akhir dari proses berperkara. Sesuai Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, PT. Sea World Indonesia yang merasa dirugikan oleh putusan dari Majelis Arbiter dirasa tidak netral, berpihak, tidak berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. UU Arbitrase secara rinci telah menyebutkan tentang pembatalan putusan arbitrase dan alasan pembatalan putusan arbitrase. mempelajari UU Arbitrase dalam penelitian ini diharapkan akan menghasilkan pengetahuan mengenai pertimbangan
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Utara
dalam
mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan akibat hukum dari dibatalkannya putusan arbitrase tersebut.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka didapat hasil penelitian sebagai berikut : 1. Nomor Perkara: 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR 2. Identitas Para Pihak: a. Pemohon : PT. SEA WORLD INDONESIA (d/h PT. Laras Tropika Nusantara), berkedudukan di Taman Impian Jaya Ancol, Jalan Lodan Timur Nomor 7 Jakarta Utara, 14430, yang diwakili oleh EFRIJANTO SALIM selaku Presiden Direktur dan H. SONY WIBISONO WIDJANARKO selaku direktur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. b. Termohon I dan Termohon II : a. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk, berkedudukan di Gedung Econvention Jalan Lodan Timur Nomor 7 Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, yang diwakili oleh GATOT SETYOWALUYO selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I. b. BADAN
ARBITRASE
NASIONAL
INDONESIA
INDONESIA (BANI), beralamat di Gedung Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan 12760, yang diwakili oleh M.HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb, selaku Wakil Ketua, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II 3. Kasus Posisi Berkaitan dengan putusan 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr dalam surat permohonannya tersebut disebutkan duduk perkaranya sebagai berikut:
39
40
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juli 2014, terdaftar dalam register Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan sebagai berikut :
Bahwa Majelis Arbiter pada Termohon II telah memutus Putusan BANI No.513 pada tanggal 5 Juni 2014 dengan amar putusan sebagai berikut: MEMUTUSKAN Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara a. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian. b. Menyatakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA
di
Taman
Impian
Jaya
Ancol
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No.81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 06 Juni 2014. c. Menyatakan opsi perpanjangan masa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No.81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan perjanjian baru
41
yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. d. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Pihak kepada Pemohon Konvensi dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat pengelolaan berakhir, yaitu tanggal 06 Juni 2014. e. Menolak
permohonan
Pemohon
Konvensi
untuk
selebihnya. DALAM REKONVENSI Menolak
Permohonan
Rekonvensi
dari
Pemohon
Rekonvensi/Termohon Rekonvensi seluruhnya. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI a. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan
Termohon
Konvensi/Pemohon
Rekonvensi
membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalm Konvensi masing-masing seperdua bagian. b. Memerintahkan
Termohon
Konvensi/Pemohon
Rekonvensi untuk mengembalikan ½ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi, yaitu sebesar Rp 261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. c. Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk
membayar
biaya
administrasi,
biaya
pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Rekonvensi
42
sebesar Rp 523.800.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya. d. Menghukum
Pemohon
dan
Termohon
untuk
melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. e. Menyatakan putusan ini putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. f. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan
Putusan
Arbitrase
tersebut
pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Bahwa Putusan BANI No.513 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2014 di bawah register No. 02/WASIT/2014/PN.JKT.UTR sebagaimana dalam
surat
Termohon
II
No.14.1148/VII/BANI/ED
tertanggal 2 Juli 2014.
Bahwa atasan Putusan BANI No. 513, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan pada tanggal 24 Juli 2014. Dengan demikian, maka Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 513 ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh karenanya patut dan berdasar hukum untuk diterima, sesuai ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase yang berbunyi: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secaa tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri.”
Bahwa sebelumnya kami sampaikan adapun alasan-alasan kami mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan BANI No. 513 adalah sebagai berikut:
43
a. Pemohon menemukan dokumen maupun fakta yang disembunyikan baik oleh Termohon I sebagai pihak maupun salah satu arbiter Termohon II yang ditunjuk oleh Termohon I yang sifatnya menentukan setelah Putusan BANI No. 513 diputus. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase yang menyebutkan: “Terhadap
putusan
para
pihak
dapat
mengajukan
permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan”. b. Bahwa Putusan BANI No. 513 terindikasi kuat putus berdasarkan tipu muslihat yang menunjukkan keberpihakan Termohon II kepada salah satu pihak sehingga adalah berdasar hukum Putusan BANI No. 513 untuk dibatalkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase yang menyebutkan: “Terhadap
putusan
para
pihak
dapat
mengajukan
permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. c. Bahwa Majelis Termohon II telah melakukan kekeliruan nyata dalam memutus perkara terkait penggunaan dasar hukum pengambilan keputusan, yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut PP No.8/2008).
44
d. Bahwa Putusan BANI No. 513 telah melanggar azas kebebasan berkontrak dan hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. e. Bahwa Termohon II selaku Majelis Pemutus telah memberikan putusan yang melebihi tuntutan dalam permohonan arbitrase (ultra vires) sehingga adalah patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan berdasar ketentuan Pasal 634 Rv angka 4 yang menyatakan: “Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut.” 4. Dasar Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 513/IV/ARBBANI/2013
Pemohon Menemukan Dokumen yang Sifatnya Menentukan Di Mana Dokumen Ini Menunjukkan Adanya Afiliasi Antara Saksi Ahli yang Diajukan Pemohon Arbitrase dengan Salah Satu Arbiter yang Mempengaruhi Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 Sebagaimana yang Dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 b UU Arbitrase:
Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013, pihak Termohon I mengajukan salah satu arbiter yang ada di Termohon II yaitu HUMPREY R. DJEMAT, S.H., LL.M.,FCBArb sebagai arbiter Bahwa dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2014, Termohon I mengajukan Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H untuk didengar keterangannya di hadapan Majelis Arbiter Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013. Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Arbiter telah memeriksa dan meminta keterangan dari Ahli M.E ELIJANA TANSAH S.H. Bahwa ternyata setelah Putusan BANI No. 513/IV/ARBBANI/2013 dibacakan pada tanggal 5 Juli 2014, Pemohon menemukan
45
fakta dan bukti berupa berita dalam situs hukumonline.com tertanggal 6 Maret 2009 yang menyebutkan : “...ELIJANA TANSAH dari kantor advokat GANI DJEMAT & PARTNERS berpendapat lain...dst” berita dalam hukumonline.com tersebut menunjukkan bahwa Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H terafilliasi dengan salah satu Majelis Arbiter, yaitu HUMPREY R. DJEMAT, S.H.,LL.M.,FCBArb yang notabene adalah arbiter yang ditunjuk oleh PT.PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero). Tbk. i.c. Termohon I/ dahulu Pemohon Arbitrase. Bahwa dengan demikian maka seharusnya Ahli M.E. ELIJANA TANSAH, S.H pada saat dimintai keterangannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014 wajib menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan terdapat benturan kepentingan HUMPREY R. DJEMAT, S.H.,LL.M.,FCBArb yang merupakan Majelis Arbiter Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013 yang ditetapkan oleh Termohon II sebagai Majelis Perkara. Bahwa demikian juga dengan HUMPREY R. DJEMAT, S.H.,LL.m.,FCBArb
sebagai
No.513/IV/ARB-BANI/2013
salah wajib
satu
menolak
Arbiter untuk
Perkara memeriksa
dan/atau meminta keterangan dari Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H dengan
alasan
mempengaruhi
terdapat
benturan
independensi
kepentingan
yang
keterangan-keterangan
ahli
dapat M.E
ELIJANA TANSAH, S.H dalam pemeriksaan, termasuk objektifitas HUMPREY R. DJEMAT, S.H.,LL.M.,FCBArb sebagai salah satu anggota Majelis Arbiter yang ditetapkan oleh Termohon II. Bahwa jika keadaan ataupun fakta ini oleh Pemohon pada saat persidangan, maka tentunya Pemohon akan mengajukan keberatan dan menolak Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H untuk diperiksa dan didengar keterangannya.
46
Bahwa adanya konspirasi ini semakin ditunjukkan dalam pertimbangan hukum Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 halaman 55, paragraf 1 menyebutkan: “Menimbang bahwa terdapat dua pendapat tersebut, Majelis menganggap bahwa pendapat Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H yang tepat, karena sebagaimana peraturan-peraturan dan doktrin-doktrin yang telah kita pertimbangkan diatas, perjanjian BOT hanya dapat dilansungkan selama maksimal 30 tahun. Di samping itu, karena tidak tercapai kesepakatan sebagai syarat adanya perjanjian baru sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut serta merta otomatis bisa diperpanjang,” Pertimbangan
hukum
dimaksud
benar-benar
mengesampingkan
keterangan Prof. NINDYO PRAMONO, S.H.,M.H. sebagai Ahli Hukum Perjanjian dan Hukum Bisnis yang diajukan Pemohon dan justru langsung menyatakan bahwa keterangan Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H adalah benar.
Patut Diduga Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 Diambil Dari Hasil Tipu Muslihat Dari Pihak Pemohon Arbitrase Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf c UU Arbitrase.
Bahwa dengan fakta adanya hubungan antara Majelis Arbiter Termohon II (HUMPREY R. DJEMAT, S.H.,LL.M.,FCBArb) dengan ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H yang diajukanoleh Termohon I sebagai salah satu pihak dalam Perkara Arbitrase No. 513/IV/ARBBANI/2013, patut diduga telah terjadi konspirasi sejak awal didaftarkannya
Permohonan
Arbitrase
yang
bertujuan
untuk
menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon. Bahwa dalam hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa: a. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. ic.
47
Termohon
I/dahulu
Pemohon
Arbitrase
menunjuk
Termohon II sebagai arbiter dari PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. b. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. ic. Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase menunjuk Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H untuk diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan. c. Ahli M.E ELIJANA TANSAH yang diajukan oleh PT. PEMBANGUNAN ic.Termohon
JAYA
I/dahulu
ANCOL
Pemohon
(Persero),
Arbitrase
Tbk.
memiliki
hubungan/afiliasi dengan Termohon II. d. Saat persidangan, baik Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H maupun Termohon II menyembunyikan fakta adanya afiliasi di antara keduannya dan dalam Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013, keterangan Ahli M.E ELIJANA TANSAH,
S.H
dijadikan
pedoman
dalam
mempertimbangkan putusan yang dimaksud. Bahwa dengan demikian adalah sangat jelas itikad tidak baik dan konspirasi dari awal untuk mempecundangi Pemohon dalam perkara arbitrase ini. Bahwa hal ini jelas memenuhi persyaratan untuk pembatalan suatu putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase. Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah berdasar hukum dan sangat beralasan untuk dibatalkan.
Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Memutus
Perkara
Terkait
Penggunaan
Dasar
Hukum
Pengambilan Keputusan. Bahwa untuk memenangkan dan/atau mengakomodir kepentingan salah satu pihak, yakni Termohon I, Majelis Arbiter telah dengan sengaja melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013
48
tidak sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahwa Majelis Arbiter pada Termohon II telah menggunakan dan/atau mempertimbangkan ketentuan hukum yang tidak tepat, yaitu penggunaan PP No. 38/2008 sebagaimana pertimbangan hukum Termohon II dalam Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 halaman 50 paragraf 4 dan 5 yang menyatakan: -
Menimbang, bahwa objek Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 berupa bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA dan peralatan serata fasilitas dan barang inventaris lainnya yang didirikan di atas tanah yang merupakan bagian Sertifikat Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. I/1987 tanggal 23 Februari 1987 yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-14).
-
Menimbang, bahwa dikarenakan proyek UNDERSEA WORLD INDONESIA tersebut didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk Hak Pengelolaan, maka terhadapnya berlaku dan diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak
Atas Tanah No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kerja Sama”) yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dibuat pada tahun 1992, sedangkan Termohon II menggunakan alas dasar hukum yang baru ditetapkan
jauh
sesudah
Perjanjian
ditandatangani oleh Para Pihak.
Kerja
Sama
dibuat
dan
49
Bahwa Termohon II dengan sengaja mengakomodir ketentuanketentuan dalam PP No. 38/2008 untuk menguatkan dan/atau menguntungkan
dalil-dalil
salah
satu
pihak,
yakni
PT.
PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase, padahal hal ini adalah tidak tepat. Bahwa dalam PP No.38/2008, ditujukan khusus kepada hak-hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Faktanya, terkait dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 adalah bukan barang milik negara/daerah maupun dalam penguasaan i.c Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, melainkan sudah di inbreng-kan kepada PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c. Bahwa berdasarkan Bukti P-14 dijelaskan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 telah di-inbreng-kan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai model ke dalam PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c. dengan demikian maka sudah tidak melekat kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 adalah milik PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase dan bukan lagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Karenanya tidak tepat jika menjustifikasi bahwa tanah yang digunakan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c Termohon I/dahulu PemohonArbitrase untuk bekerjasama dengan Pemohon adalah
milik negara i.c Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta sehingga dapat dikaitkan dengan PP No. 38/2008 beserta ketentuan teknis lainnya. Bahwa dengan demikian adalah tidak tepat seluruh pertimbangan hukum Termohon II yang menggunakan dasar-dasar maupun ketentuan hukum terkait adanya kepemilikan pemerintah dalam kerja sama antara Pemohon dan Termohon I sesuai Perjanjian Kerja Sama. Oleh
50
karenanya terbukti Termohon II telah melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan Putusan BANI No.513.
Putusan BANI No. 513 Telah Melanggar Azas Kebebasan Berkontrak dan Hukum Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Bahwa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kerja Sama”) antara Pemohon dan Termohon I adalah sah dan mengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya. Bahwa Perjanjian Kerja Sama telah dibuat dan disepakati serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal Bahwa seluruh isi Perjanjian Kerja Sama telah dimengerti oleh para pihak yang membuatnya termasuk tujuan dan maksud-maksud yang tertuang dan diatur dalam Perjannjian Kerja Sama. Tidak ada lagi penafsiran-penafsiran yang berbeda antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak secara sadar dan itikad baik membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dimaksud. Bahwa permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I adalah terkait penafsiran ketentuan yang telah diatur sejak 20 (dua puluh) tahun lalu di mana pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama tidak ada pihak yang berkeberatan maupun meminta perubahan isi perjanjian dalam hal ini terkait hak opsi yang mutlak dimiliki oleh Pemohon termasuk tata cara penggunaan hak opsi yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis
51
Termohon II yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan BANI No. 513 bagian perbedaan pendapat halaman 5 paragraf 1 s/d 5 yang menyatakan: -
Menimbang tentang tahapan kedua Ahli TANSAH,
S.H
berpendapat
bahwa
M.E. ELIJANA
setelah
Termohon
memberitahukan kepada Pemohon, bahwa akan melaksanakan hak opsinya Pemohon dan Termohon subject to membuat perjanjian yang baru. Demikian juga Ahli Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H.,M.S berpendapat setelah Termohon melaksanakan hak opsinya, tahapan selanjutnya Pemohon dan Termohon membuat perjanjian yang baru yang didasarkan pada Perjanjian Akta 81 kecuali tentang hasil penjualan tiket masih harus dirundingkan untuk disepakati. -
Menimbang bahwa oleh karenanya yang diperlukan kata sepakat/ persetujuan Pemohon dan Termohon adalah tentang pembuatan perjanjian yang baru bukan tentang pelaksanaan hak dan opsi Termohon.
-
Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dalam Akta Notaris No. 81 termaksud telah bersepakat tentang berakhirnya Perjanjian Akta Notaris No. 81 sebagaimana dicantumkan secara limitatif dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Akta No. 81.
-
Menimbang dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Akta Nomor 81 disebutkan bahwa perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya setelah lewatnya jangka waktu berlakunya perjanjian.
-
Menimbang bahwa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Akta Nomor 81, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memberikan hak opsi kepada Termohon untuk memperpanjang masa pengelolaan selama maksimal 20 (dua puluh) tahun lagi. Bahwa dengan mengakomodir kepentingan hukum Pemohon untuk
melakukan penafsiran bukti dan/isi Perjanjian Kerja Sama yang sahdan
52
mengikat antara Pemohon dan Termohon I, maka sesungguhnya Termohon I telah melanggar azas kebebasan berkontrak dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Kerja Sama mengenai hak opsi yang dimiliki Pemohon adalah tidak dapat ditafsirkan lain karena sudah jelas maksud dan tujuannya di mana Pemohon memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa pengelolaan selama maksimal 20 (dua puluh) tahun dan untuk menggunakan hak opsi tersebut Pemohon cukup memberitahukan secara tertulis kepada Termohon. Bahwa ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata yang menyatakan kalau kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Bahwa
dengan
demikian
tindakan
Termohon
II
yang
mengakomodir penafisiran Termohon I terhadap suatu undang-undang i.c isi Perjanjian Kerja Sama yang dimohonkan oleh Termohon I adalah tindakan pelanggaran undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya segala pertimbangan hukum dan amar Putusan BANI No. 513 adalah patut dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan yakni pertimbangan hukum halaman 60 paragraf 1 dan 2 yang berbunyi: -
Menimbang, UNDERSEA
oleh
karena
WORLD
perpanjangan
INDONESIA
masa
pengelolaan
sebagaimana
dalam
Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 dengan alasan sebagaimana diuraikan melalui pertimbanganpertimbangan diatas baik menurut hukum maupun azas keadilan dan kepatutan harus dibuat dalam perjanjian yang baru dimana menurut hukum layaknya sebuah perjanjian harus disepakati oleh kedua belaj pihak yang membuatnya. (Pemohon dan Termohon), maka Majelis berpendapat opsi perpanjangan masa pengelolaan UNDERSEA
WORLD
INDONESIA
dalam
Perjanjian
53
Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan cara menuangkan dalam perjanjian baru. -
Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak maka apabila tidak tercapai kesepakatan baru dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir pada tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Pemohon halaman 6 butir 4d yang menyatakan “masa pengelolaan berakhir: sesuai perjanjian akan berakhir pada tanggal 06 Juni 2014.” Hal tersebut telah dibenarkan dengan Jawaban Termohon halaman 3 butir 6 yang menyatakan “jangka waktu atau masa pengelolaan untuk pertama kalinya berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak dimulai operasi komersil tetapi tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan setelah pembangunan selesai. Sesuai dengan fakta, jangka waktu pengelolaan SEA WORLD dimulai sejak tanggal 06 Juni 1994 dan karenanya akan berakhir nanti pada tanggal 06 Juni 2014.”
Termohon II Selaku Majelis Pemutus Telah Memberikan Putusan yang Melebihi Tuntutan dalam Permohonan Arbitrase
Bahwa Amar Putusan BANI No. 513 adalah melebihi dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon Arbitrase (ultra vires/ultra petita) sehingga adalah demi hukum jika suatu putusan yang melanggar azas ultra petita harus dibatalkan. Hal mana sejalan dengan Ketentuan Pasal 643 RV angka 4 yang menyatakan: “Bila diputuskan tentnag suatu yang tidak dituntut atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut.” Dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 77K/SIP/1973 tertanggal 19 September 1973 yang menyatakan: “Putusan hakim yang melanggar ultra petita harus dibatalkan.”
54
Bahwa dalam petitum Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase, memohon agar Majelis Arbitrase memutus dengan putusan sebagai berikut: -
Menyatakan
jangka
waktu
berakhirnya
Akta
Perjanjian
Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta yakni pada pada tanggal 6 Juni 2014. -
Menyatakan hak opsi perpanjangan dan perubahan Akta Perjanjian Pembagunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 Tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (6) perjanjian tersebut diartikan bahwa dapat berlaku setelah para pihak sepakat untuk memperpanjang dan/atau merubah perjanjian.
-
Menyatakan apabila Pemohon tidak sepakat untuk memperpanjang dan/atau mengubah perjanjian sebagaiman yang dimohonkan Termohon, maka perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian, yakni pada tanggal 06 Juni 2014.
-
Menyatakan apabila Pemohon tidak sepakat untuk memperpanjang dan/atau mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon, Termohon tunduk dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Akta Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta.
-
Menyatakan apabila Pemohon tidak memperpanjang dan/atau mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon, Termohon tunduk dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana
55
diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta. Seluruh petitum dalam Permohonan Arbitrase Pemohon adalah petitum yang sifatnya declaratoir yang artinya amar putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Bahwa ternyata dalam Putusan BANI No. 513 telah melebihi amar putusan yang dimohonkan oleh Termohon I di mana Termohon II dalam mengabulkan Permohonan Arbitrase Termohon I menyebutkan dalam amar putusannya sebagai berikut: “Dalam Pokok Perkara -
Mengabulkan
permohonan
dari
Pemohon
Konvensi
untuk
sebagian. -
Menyatakan
Perjanjian
Pembangunan,
Pengelolaan,
dan
Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 Tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 06 Juni 2014. -
Menyatakan opsi perpanjangan masa Perjanjian Pembagunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 Tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta
merta
atau
otomatis,
melainkan
bersyarat
dapat
diperpanjang dengan perjanjian baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
56
-
Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Pihak kepada Pemohon Konvensi dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat pengelolaan berakhir, yaitu tanggal 06 Juni 2014.
-
Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya.”
Hal ini jelas-jelas berbeda dengan yang dimohonkan, bahkan melebihi dari apa yang dimohonkan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase dalam petitumnya di mana amar Putusan BANI No. 513 adalah bersifat condemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Bahwa petitum permohonan yang dimohonkan oleh Termohon I merupakan petitum amar yang sifatnya declaratoir. Namun, Termohon II telah bertindak melebihi apa yang dimintakan dengan memutus dengan amar putusan yang sifatnya menghukum (condemnatoir), maka jelas amar Putusan BANI No. 513 telah melebihi dari apa yang dimintakan oleh Pemohon Arbitrase. Bahwa hal ini jelas melanggar keadilan dan kepatutan dalam memutus
Perkara
No.
513/IV/ARB-BANI/2013
sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.” Bahwa dengan Termohon II memutuskan melebihi dari apa yang dimohonkan (ultra Petita), hal ini jelas menguntungkan PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/ dahulu Pemohon Arbitrase.
57
5. Tuntutan atau Petitum Pemohon Primer a. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon. b. Menyatakan
Putusan
Arbitrase
BANI
No.
513/IV/ARB-
BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan. c. Menyatakan
Putusan
Arbitrase
BANI
No.
513/IV/ARB-
BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 adalah batal demi hukum. d. Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon. Termohon I Primer Dalam Eksepsi a. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon I untuk seluruhnya. b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). c. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam Pokok Perkara a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsider Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Termohon I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Termohon II Dalam Pokok Perkara a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
58
b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara. 6. Putusan Mengutip Amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal
29
September
2014
Nomor
305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR yang berbunyi sebagai berikut: MENGADILI a. Mengabulkan permohonan Pemohon b. Membatalkan Putusan Temrohon II/ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 c. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 513.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah.
B. PEMBAHASAN 1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam
Membatalkan
Putusan
BANI
Nomor
513/IV/ARB-
BANI/2013 Sudikno Mertokusumo menjelaskan, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai alasan dalam mengambil putusan harus melakukan upaya penemuan hukum, penemuan hukum ini dimaksudkan untuk menetapkan peraturan hukum umum kepada peristiwa hukum konkrit suatu peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit (das sein)(Sudikno Mertokusumo, 1996:37). Pada penerapan hukumnya, hakim akan selalu mempertanyakan, apakah peristiwa konkrit tersebut dapat dicakup oleh peraturan hukum yang diterapkan, terutama pada saat hakim berhadapan dengan peraturan hukum yang mempunyai arti ganda ataupun dengan peraturan hukum yang mengandung norma kabur (Elisabeth Nuarini Butar, 2010:349).
59
Beberapa hal yang menjadi analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan
Negeri
Jakarta
305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR
Utara tentang
Nomor Permohonan
Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh PT. Sea World Indonesia dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu: a. Perkara ini merupakan upaya pemohon yaitu, PT. Sea World Indonesia, untuk membatalkan putusan arbitrase BANI dalam sengketa perjanjian BOT yang diajukan oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol. Perkara ini bermula pada saat perjanjian BOT antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol berakhir pada tangal 16 Juni 2014. Dengan berakhirnya perjanjian BOT tersebut maka berakhirlah hak pengelolaan PT. Sea World Indonesia dan sesuai perjanjian beralih ke PT. Pembangunan Jaya Ancol. Penyebab dari perselisihan adalah terdapat beberapa poin yang ditafsirkan berbeda oleh kedua belah pihak dalam kontrak perjanjian pembangunan, pengelolaan, dan peralihan hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol, Akta No.81/1992 tertanggal 21 September 1992. Pada Pasal 8 tentang Jangka Waktu Pengelolaan ayat 1 berbunyi pada intinya setelah pekerjaan pembangunan selesai, pengelolaan akan diserahkan kepada Sea World dengan berita acara serah terima. Ayat 2 berbunyi pada intinya kedua pihak setuju masa pengelolaan berlaku untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak Sea World beroperasi. Ayat 3 berbunyi pada intinya perjanjian berakhir apabila telah berakhir masa berlakunya perjanjian, atau kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri, atau salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian. Ayat 5 berbunyi pada intinya saat perjanjian berakhir, Sea World harus menyerahkan tanah dan bangunan proyek pada Jaya Ancol dengan sarana penunjang dan
60
hak pengelolaannya. Ayat 6 yang berbunyi pada intinya Sea World mempunyai opsi memperpanjang masa pengelolaan selama 20 tahun lagi dengan mengajukan secara tertulis setahun sebelum masa perjanjian selesai. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Akta No.81/1992 yang menyatakan pada intinya apabila ada sengketa maka diselesaikan melalui arbitrase, maka PT.Pembangunan Jaya Ancol mengajukan surat permohonan arbitrase kepada BANI dan menunjuk Humprey R. Djemat, S.H.,LL.M.,FCBArb sebagai arbiter pilihannya. Selanjutnya, PT.Sea World Indonesia mengajukan H.Basoeki, S.H. sebagai arbiter pilihannya. Berdasarkan hal itu dengan kesediaan dari para arbiter maka BANI mengeluarkan surat keputusan mengangkat Majelis Arbiter yang terdiri dari Fatimah Achyar, S.H.,FCBArb selaku Ketua Majelis, Humprey R. Djemat, S.H.,LL.M.,FCBArb dan H.Basoeki, S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase. b. Berdasarkan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PT. Sea World Indonesia sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 513/IV/ARBBANI/2013 telah sesuai dengan Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Bahwa Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2014 dengan register
nomor
02/WASIT/2014/PN.JKT.UTR.
Selanjutnya,
Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI
61
pada tanggal 24 Juli 2014, sehingga jangka waktu permohonan sesuai dengan Pasal 71 UU Arbitrase. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menerima Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan Pemohon.
Pertimbangan
Majelis
Hakim
untuk
menerima
Permohonan Pembatalan Putusan BANI adalah sesuai dengan UU Arbitrase. c. Alasan Permohonan yang diajukan oleh PT. Sea World Indonesia ada 5 yaitu:
Pemohon Menemukan Dokumen yang Sifatnya Menentukan di mana Dokumen ini Menunjukkan Adanya Afiliasi antara Saksi Ahli yang Diajukan Pemohon Arbitrase dengan Salah Satu Arbiter yang Mempengaruhi Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013
Sebagaimana
dimaksud
dalam
Ketentuan Pasal 70 Huruf b UU Arbitrase.
Patut Diduga Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 Diambil dari Hasil Tipu Muslihat dari Pihak Termohon I dan II Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase.
Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Memutus
Perkara
Terkait
Penggunaan
Dasar
Hukum
Pengambilan Keputusan.
Putusan
BANI
Melanggar
Nomor
Azas
513/IV/ARB-BANI/2013
Kebebasan
Berkontrak
dan
Telah Hukum
Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Termohon II Selaku Majelis Pemutus Telah Memberikan Putusan
yang
Melebihi
Tuntutan
dalam
Permohonan
Arbitrase. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dinyatakan terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan
62
Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase apabila Putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -
Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
-
Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan
-
Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70
UU Arbitrase, hanya ada 2 (dua) permasalahan hukum pokok yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehubungan dengan perkara a quo yaitu: -
Apakah ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014?
-
Apakah Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan? Majelis Hakim menimbang bahwa alasan selebihnya yang
diajukan oleh Pemohon, yaitu: -
Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Memutus
Perkara
Terkait
Penggunaan
Dasar
Hukum
Pengambilan Keputusan. -
Putusan
BANI
Nomor
513/IV/ARB-BANI/2013
Telah
Melanggar Azas Kebebasan Berkontrak dan Hukum Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. -
Termohon II Selaku Majelis Pemutus Telah Memberikan Putusan yang Melebihi Tuntutan dalam Permohonan Arbitrase.
Alasan-alasan Pemohon diatas Majelis Hakim menyatakan bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Bahkan, hal tersebut telah lebih jauh masuk
63
ke dalam pokok perkara yang bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilainya. Ketiga alasan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan patutlah untuk dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, dapat dikatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah benar dan telah sesuai dengan Pasal 70 UU Arbitrase. d. Majelis Hakim menimbang bahwa akan mempertimbangkan Permasalahan Hukum pertama yaitu apakah ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARBBANI/2013 tanggal 5 Juni 2014? Majelis Hakim menimbang bahwa, Pemohon di dalam dalil pokok persoalan pertama dimaksud menyatakan terdapat berita dalam
situs
hukumonline.com
yang
menunjukkan
bahwa
ELIJANA TANSAH terafiliasi dengan salah satu Majelis Arbiter, yaitu HUMPREY R. DJEMAT yang notabene adalah arbiter yang ditunjuk oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero) Tbk./Termohon I, sehingga dengan demikian maka seharusnya Ahli ELIJANA TANSAH pada saat dimintai keterangannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014 wajib menolak untuk memberikan
keterangan
dengan
alasan
terdapat
benturan
kepentingan dengan HUMPREY R. DJEMAT, demikian juga HUMPREY R. DJEMAT seharusnya wajib menolak untuk memeriksa dan/atau meminta keterangan dan Ahli ELIJANA TANSAH dengan alasan terdapat benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi keterangan Ahli ELIJANA TANSAH dalam
pemeriksaan,
termasuk
objektifitas
HUMPREY
R.
DJEMAT sebagai salah satu anggota Majelis Arbiter yang ditetapkan Termohon I.
64
Majelis Hakim menimbang bahwa, terhadap dalil Pemohon Termohon I di dalam dalil jawabannya menyatakan tidak mungkin Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan sedangkan
dokumen
hukumonline.com
tersebut
tertanggal
6
adalah Maret
berita 2009
dari
situs
dimana
situs
hukumonline.com adalah situs yang terbuka untuk umum dan sangat tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Termohon II, bahkan dalam persidangan ini jelas-jelas Termohon I dapat dengan mudah menemukan informasi tersebut melalui internet. Majelis Hakim menimbang bahwa, Termohon II dalam dalil jawabannya menyatakan jika dalil Pemohon tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena tidak ada satupun bukti bahwa Termohon I telah secara sengaja menyembunyikan dokumen,
apalagi
dokumen
berupa
berita
dari
situs
hukumonline.com dapat diakses oleh setiap orang, selanjutnya, Termohon II menyatakan tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang membuktikan adanya dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, in casu Termohon I di dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013. Majelis Hakim menimbang bahwa, selanjutnya terhadap permasalahan memberikan
hukum
pertama
pertimbangan
di
sebagai
muka,
Majelis
Hakim
berikut:
bahwa
setelah
mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, sehubungan dengan dalil Pemohon perihal dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I adalah mengacu kepada bukti P-10 berupa fotokopi berita yang diambil dari situs hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009, yang di dalamnya terdapat berita dengan kalimat “Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain”.
65
Majelis
Hakim
menimbang
bahwa,
akan
mempertimbangkan apakah bukti P-10 dimaksud termasuk dalam kategori dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon I. Bahwa bukti P-10 adalah diambil dari situs dengan alamat www.hukumonline.com yang merupakan situs umum, dimana setiap orang dapat dengan mudah untuk mengaksesnya, utamanya di dalam melihat berita yanggal 6 Maret 2009 yang terdapat kalimat “Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain”, dimana Pembaca dapat lansung mengaksesnya tanpa terlebih dahulu harus mendaftar menjadi anggota situs hukumonline.com. Majelis Hakim menimbang bahwa, untuk itu sependapat dengan dalil Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya menyatakan situs hukumonline.com adalah situs terbuka untuk umum yang dapat diakses oleh setiap orang sehingga tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Termohon I, sehingga terhadap bukti P-10 berupa fotokopi berita yang diambil dari situs berita hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009, yang di dalamnya terdapat berita dengan kalimat “Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain”, Majelis Hakim berpendapat bukanlah termasuk sebagai dokumen yang disembunyikan sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf b UU Arbitrase, Majelis Hakim berpendapat bukti P-10 dimaksud sifatnya tidaklah menentukan, oleh karena hanya merupakan sebuah berita seperti pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa alasan pembatalan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya putusan haruslah untuk ditolak.
66
Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara diatas maka benar bahwa untuk alasan ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase. Dokumen berita yang merupakan bukti yang diajukan Pemohon (P10) bukanlah suatu dokumen yang menentukan karena hanyalah sebuah kalimat dalam berita yang berada di situs berita hukumonline.com. e. Majelis Hakim menimbang Permasalahan Hukum kedua yaitu apakah Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 di ambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan sengketa? Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon di dalam dalil pokok persoalan kedua dimaksud dari awal untuk mempecundangi Pemohon dalam perkara arbitrase, oleh karena adanya fakta hukum hubungan antara Majelis Arbiter Termohon II (HUMPREY R DJEMAT) dengan Ahli ELIJANA TANSAH yang diajukan oleh Termohon I sebagai salah satu pihak dalam Perkara Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014, sehingga patut di duga
telah
terjadi
konspirasi
sejak
awal
didaftarkannya
Permohonan Arbitrase yang bertujuan untuk menghilangkan hakhak dan kepentingan hukum Pemohon. Majelis Hakim menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon I di dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa mengenai dalil adanya tipu muslihat di mana Termohon I menunjuk
Termohon
II
untuk
menyelesaikan
pokok
sengketa/permasalahan adalah memang sudah sesuai dengan amanat pada Akta No. 81/1992, yaitu Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan dalam hal adanya perselisihan memang harus diselesaikan melalui Termohon II dan bukan melalui instansi atau lembaga peradilan yang lain. Hal ini adalah kesepakatan Pemohon
67
dan Termohon I dan oleh karenanya berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Majelis Hakim menimbang bahwa Termohon II di dalam dalil jawabannya menyatakan jika dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tendensius dan mengada-ada karena pemeriksaan
perkara
Nomor
513/IV/ARB-BANI/2013
telah
berjalan-jalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan seluruh dalil, bukti-bukti serta fakta-fakta yang disampaikan oleh kedua belah pihak secara seimbang sesuai asas audi et elteram partem dan tidak ada satupun tipu muslihat yang dilakukan. Termohon II berdalih bahwa ELIJANA TANSAH tidak pernah bekerja di kantor hukum
GANI
DJEMAT
&
PARTNERS
tempat
dimana
HUMPREY R DJEMAT tergabung, sehingga menolah tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya afiliasi antara ELIJANA TANSAH dan HUMPREY R DJEMAT. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dinyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase alasan-alasannya yang disebut dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Majelis Hakim menimbang bahwa Pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan tipu muslihat dapat diajukan dengan tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut. Majelis Hakim menganggap bahwa hanya dengan menilai bukti-bukti cukup untuk menilai apakah ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada putusan yang sebelumnya
yaitu Putusan
Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat Pemohon telah sengaja mengajukan bukti yang diketahuinya sudah tidak berlaku serta
68
bukti yang tidak sah, sehingga mengakibatkan Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada bukti tersebut. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotokopi berita dalam hukumonline.com (Bukti P-10) dan Alat Bukti yang diajukan oleh Termohon II berupa fotokopi email korespondensi dari Sekretariat BANI dengan Bapak Humprey R. Djemat (T.II-8). Bukti dari Pemohon ingin menunjukkan bahwa Ahli ELIJANA TANSAH bekerja di tempat yang sama dengan Arbiter HUMPREY R DJEMAT yaitu di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners. Sebaliknya Alat Bukti yang diajukan oleh Termohon II ingin menunjukkan bahwa HUMPREY R DJEMAT dengan ELIJANA TANSAH tidak ada hubungannya, dengan menunjukkan bahwa Ahli ELIJANA TANSAH tidak pernah bekerja di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners. Bahwa ternyata dalam Bukti Termohon II yaitu fotokopi email korespondensi dari Sekretariat BANI dengan Bapak Humprey R. Djemat (T.II-8), malah semakin mempertegas bahwa adanya hubungan antara HUMPREY R. DJEMAT dengan Ahli ELIJANA TANSAH. Hal ini dikarenakan adanya kalimat yang mengindikasikan
bahwa
Ahli
ELIJANA
TANSAH
dan
HUMPREY R DJEMAT ada hubungan komunikasi dan kerjasama yang cukup erat dan berkesinambungan. Kalimat tersebut adalah “..mengundang beliau (Elijana Tansah) untuk konsultasi,menjadi pembicara dalam seminar atau menjadi saksi ahli dalam persidangan..”. Bahwa di dalam UU Arbitrase tidak diatur secara tegas mengenai afiliasi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peristiwa kongkrit tersebut dapat dicakup oleh Pasal 70 Huruf c UU Arbitrase. Hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa Termohon I dalam Perkara Nomor 513/IV/ARB-
69
BANI/2013 telah menunjuk HUMPREY R DJEMAT sebagai arbiter dan mengajukan ELIJANA TANSAH sebagai ahli untuk didengar keterangannya. Termohon I dalam dalil jawabannya tidak menyampaikan bantahan perihal hubungan antara HUMPREY R DJEMAT dan Ahli ELIJANA TANSAH. Hal tersebut membuat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon I telah sengaja mengajukan
Ahli
ELIJANA
TANSAH
yang
diketahuinya
mempunyai hubungan dengan arbiter HUMPREY R DJEMAT, sehingga sedemikian rupa mengakibatkan dua Anggota Majelis Arbitrase menjatuhkan Putusan yang mendasarkan kepada Keterangan Ahli ELIJANA TANSAH perihal: Perjanjian Nomor 81 Tanggal 21 September 1992 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol, utamanya di dalam menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) tentang hak opsi, sehingga tindakan Termohon I tersebut sifatnya mengelabui atau mengecoh dan digolongkan oleh Majelis Hakim sebagai suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam proses pemeriksaan arbitrase. Majelis Hakim berpendapat alasan Pembatalan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Putusan Arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dapat dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Majelis Hakim memperluas pengertian tipu muslihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mencakup persoalan afiliasi antara Ahli Elijana Tansah dan Arbiter Humprey R Djemat yang diajukan oleh Termohon I. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini dengan precedent sebelumnya yang memeriksa perkara yang mirip yaitu Putusan Mahkamah
70
Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby dimana dalam putusan itu pertimbangan Majelis Hakim adalah pada bukti yang diajukan salah satu pihak yang mengajukan bukti yang sifatnya mengelabuhi dan membuat Majelis Arbiter tidak dapat mendudukkan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut sama dengan kasus Pembatalan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 dimana dengan bukti Keterangan Ahli Elijana Tansah yang diajukan
oleh
Termohon
I
bersifat
mengecoh
sehingga
menyebabkan dua Anggota Majelis Arbiter mendasarkan Putusan nya pada Bukti yang mengecoh yang diajukan oleh Termohon I/ dahulu Pemohon perkara arbitrase. Berdasarkan hal tersebut maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Huruf (c) UU Arbitrase yang menyebutkan alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan dalam pemeriksaan sengketa. Selain itu, Majelis Hakim juga telah mendasarkan Pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby, hal tersebut telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase. 2. Akibat Hukum dari dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum (R.Soeroso, 2006:294). Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum
71
yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum dapat berwujud (Pipin Syarifin, 1999:71): -
Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
-
Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
-
Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
-
Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlanrang menurut hukum. Menurut Hikmahanto Juwana sebagaimana dikutip oleh
Suleman Batubara terhadap akibat hukum pembatalan putusan arbitrase
adalah
(Suleman
Batubara,
2003:141),
pertama,
Berdasarkan proses dan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional. Kedua, Berdasarkan konsekuensi hukumnya, pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikkannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase(re-arbitrate). pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkannya untuk memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa. Mengenai akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase, lebih lanjut dapat dimengerti mengenai uraian lebih lanjut yaitu:
72
-
Upaya hukum pembatalan diistilahkan dengan annualment/set aside.
-
Pengaturan, syarat-syarat, alasan-alasan antara upaya hukum pembatalan diatur dalam suatu perundang-undangan suatu negara yaitu UU Arbitrase.
-
Akibat hukum dari diterimanya upaya hukum pembatalan adalah apabila dikabulkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase mengakibatkan putusan arbitrase tersebut dinafikkan (dianggap tidak pernah ada putusan arbitrase).
-
Dikabulkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase membuat para pihak harus mengulang kembali proses arbitrase (re-arbitrate).
-
Dikabulkannya
permohonan
pembatalan
tidak
membuat
pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Akibat dari pembatalan putusan arbitrase juga diatur oleh UU Arbitrase. Pengaturannya ada di dalam Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase yang menyatakan “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menyatakan: Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Selanjunya, berdasarkan teori diatas penulis terapkan dalam kasus Permohonan Pembatalan Arbitrase antara PT.Sea World Indonesia dengan PT. Pembagunan Jaya Ancol. Berdasarkan Amar
73
Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR dimana dalam amarnya pada intinya mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon (PT. Sea World Indonesia), maka akibat hukum yang diterima oleh kedua belah pihak adalah: -
Berdasarkan dalam teori sebelumnya yang menyatakan apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka dinafikkannya putusan arbitrase tersebut atau putusan arbitrase tersebut dianggap tidak pernah dibuat. Mendasarkan dari amar putusan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon PT. Sea World Indonesia maka berakibat menjadi Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 dinafikkan atau dianggap tidak pernah dibuat.
-
Akibat Hukum yang seharusnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri mengenai sengketa yang harusnya diperiksa oleh arbiter yang sama atau arbiter yang lain atau dinyatakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase tidak dicantumkan dalam amar putusannya. Hal tersebut membuat tidak dipenuhinya akibat hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase.
-
Apabila Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 dinafikkan maka segala hak yang timbul dari putusan itu seperti peralihan hak atas Undersea Wold Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol dari PT. Sea World Indonesia kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol dibatalkan. Dengan adanya Putusan Nomor
305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR
maka
PT.
Pembangunan Jaya Ancol kehilangan hak untuk mengelola Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol.
74
-
Akibat hukum yang lain adalah kembalinya hak mengelola kepada PT. Sea World Indonesia. dalam sengketa antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan analisis penulis Akta Nomor 81 Tahun 1992 tentang Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impuan Jaya Ancol telah berakhir pada tanggal 6 Juni 2014 sehingga sesuai ketentuan akta masa kepemilikan hak atas Undersea World Indonesia milik PT. Sea World Indonesia telah berakhir dan harus dialihkan kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol. Pada prakteknya, terjadi sengketa dan diselesaikan melalui arbitrase sesuai Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81 tahun 1992 tentang Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impuan Jaya Ancol. Sengketa tersebut sudah diperiksa dan diputus dengan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013, namun dengan Putusan Nomor
305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR
yang
membatalkan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 membuat hak mengelola tetap pada PT. Sea World Indonesia. Sehingga
dibatalkannya
Putusan
BANI
513/IV/ARB-
BANI/2013 membuat hak mengelola tidak beralih ke tangan PT. Pembangunan Jayaa Ancol. -
Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR yang membuat batalnya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARBBANI/2013 dinafikkan, juga membuat para pihak yang bersengketa harus mengulang lagi proses arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebelumnya yaitu masalah perpanjangan hak opsi secara serta merta yang dilakukan oleh PT. Sea World Indonesia. Diatur pula dalam Pasal 72 ayat (2) bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengatur
akibat
dari
dibatalkannya
putusan
arbitrase
75
seluruhnya atau sebagian, tapi di dalam penjelasan dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan arbiter yang sama atau arbiter yang lain dapat memeriksa sengketa yang bersangkutan atau dapat menentukan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dari hal ini dapat dilihat bahwa akibat hukum dari dibatalkannya Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR adalah selain hilangnya hak-hak
karena
dinafikkannya
Putusan
BANI
Nomor
513/IV/ARB-BANI/2013 adalah bahwa sengketa tersebut harus diperiksa ulang dan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dalam menentukan dengan arbiter siapa sengketa tersebut diperiksa dan diputus atau sengketa tersebut diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan menganggap bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.
BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Sea World Indonesia adalah Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase telah sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.” Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara dan bukti-bukti yang diperiksa,
bahwa
Putusan
BANI
Nomor
513/IV/ARB-
BANI/2013 diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tipu Muslihat sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah bahwa Termohon I dalam pemeriksaan perkara melalui Lembaga Arbitrase yaitu BANI, mengajukan Arbiter dan Ahli yang keduanya saling mengenal dan memiliki hubungan pekerjaan. Keterangan Ahli yang diajukan
menimbulkan
76
Majelis
Arbiter
mendasarkan
77
putusannya pada Keterangan Ahli yang memiliki hubungan dan kepentingan
dengan
salah
satu
Arbiter.
Hal
tersebut
dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai tipu muslihat yang dilakukan oleh Pihak Termohon I atau PT. Pembangunan Jaya Ancol untuk mengelabui pihak Pemohon atau PT. Sea World Indonesia. 2. Akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013
adalah
menjadi
dinafikkannya
Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 atau putusan tersebut dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan pada intinya Ketua Pengadilan Negeri menentukan akibat dari dibatalkannya putusan arbitrase dan menentukan apakah arbitrase akan diperiksa oleh arbiter yang sama atau arbiter lain atau menyatakan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dengan dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 menimbulkan hak mengelola Undersea World Indonesia tetap pada PT. Sea World Indonesia. B. Saran Sebagai rekomendasi penulis dalam ilmu hukum maka saran penulis adalah sebagai berikut: 1. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk membuat Peraturan atau Undang-Undang mengenai Arbitrase ini yang memberikan definisi mengenai tipu muslihat, pemalsuan, dan penyembunyian fakta/dokumen. Penulis berpendapat bahwa terdapat banyak kerancuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam hal Pembatalan Putusan Arbitrase. Untuk mengabulkan memeriksa
Permohonan apakah
Putusan
Pembatalan, Arbitrase
Majelis yang
Hakim
dibatalkan
78
memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu, adanya dugaan yang sah bahwa Putusan Arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu muslihat, atau penyembunyian fakta atau dokumen. Kerancuan yang Penulis maksud UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai yang dimaksud dengan dugaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70. Selain itu, UU Arbitrase juga tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, pemalsuan dan penyembunyian fakta/dokumen. Hal ini menimbulkan multitafsir dan dapat ditafsirkan berbeda-beda bagi Hakim yang memeriksa. 2. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk membuat Peraturan atau Undang-Undang yang memuat aturan untuk memberikan akibat hukum yang jelas bagi para pihak. Penulis berpendapat terdapat ketentuan yang bertentangan dengan prakteknya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu di dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2). Penjelasan Pasal 72 ayat (2) menyatakan pada intinya, bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan apakah sengketa diselesaikan oleh arbiter yang sama atau arbiter lain atau memutuskan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, sedangkan dalam prakteknya banyak Hakim yang memutus tanpa memberikan akibat yang diatur pada pasal 72 ayat (2).
79
DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Adi Sulistiyono. 2006. Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia. Surakarta: UNS Press. Agnes M.Toar,Dkk. 1995. Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia press. Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2010. “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”. Mimbar Hukum. Volume 22, Nomor 2 Juni 2010.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Erman Radjagukguk. 2000. Chandra Pratama.
Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta:
Garry Goodpaster. 1995. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasardasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia Gunawan Widjaja & Michael Adrian. 2008. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase. Jakarta: Prenada Media Group. . 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. H.Jafar Sidik. “Seputar Arbitrase Institusional dan Arbitrase Ad-Hoc”. Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta. Bandung: Universitas Langlangbuana. Hendhy Timex. 2013.”Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase”. Lex Privatum. Vol I No 2, Apr/Jun 2013. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Huala Adolf. 1991. Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: Rajawali Press. . 2002. Arbitrase Komersial Internasional Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Joni Emirzon. 2001.Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ( Negosiasi, Mediasi, Arbitrase ). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. M.Husni. 2008. “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”. Jurnal Equality. Vol 13 No 1 Februari 2008. Medan: Universitas Sumatera Utara. M.Yahya Harahap. 1991. Arbitrase. Jakarta: Pustaka Kartini. . 1993. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
80
Munir Fuady, 2000. Arbitrase Nasional ( Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis ). Bandung: Citra Aditya Bakti. Mutiara Hikmah. “Implementasi Konvensi New York 1958 Dalam PerkaraPerkara Arbitrase Internasional di Indonesia”. Jurnal Opinio Juris. Vol 13 MeiAgustus 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Pipin Syarifin. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia. Priyatna Abdurrasyid. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar. Jakarta: PT.Fikahati Aneska. R.Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. R.Subekti. 1987. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Bina Cipta. Riskin and Westbrook. 1987. Dispute Resolution and Lawyer, American Casebook Series. St.Paul: West Publishing Company. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press. & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali pers. Sudargo Gautama. 2004. Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. . 1999, Undang-Undang Arbitrase Baru, 1999. Bandung: Citra Aditya Bakti. . 1996. Aneka Hukum Arbitrase Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sudikno Mertokusumo. 1996. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Suleman Batubara. 2003. Arbitrase Internasional. Depok: Raih Asa Sukses. Suyud Margono. 2000. ADR Alternatif Disputes Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. Internet Aldo Rico Geraldi,dkk, Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi AMCO vs Indonesia Melalui ICSID, http://download.portalgaruda.org/article.php?article=150949&val=907&title=PE NYELESAIAN%20SENGKETA%20KASUS%20INVESTASI%20AMCO%20V
81
S%20INDONESIA%20MELALUI%20ICSID November 2015).
(diakses
pada
tanggal
19
Rahmadi Indra Tektona, Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian SengketaBisnis di Luar Pengadilan, http://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/pandecta/2327, (diakses pada tanggal 18 November 2015). Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa HIR, RBG, Rv Konvensi New York 1958 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Konvensi New York 1958.
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
PUTUSAN
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
gu
Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
PT.
SEA
WORLD
INDONESIA
(d/h
PT.
LARAS
ub lik
ah
A
berikut dalam perkara antara:
TROPIKA
NUSANTARA), berkedudukan di Taman Impian
am
Jaya Ancol, Jalan Lodan Timur Nomor 7 Jakarta
Utara
14430,
yang
diwakili
oleh
EFRIJANTO SALIM selaku Presiden Direktur
ah k
ep
dan H. SONNY WIBISONO WIDJANARKO selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai
In do ne si
R
PEMOHON;
A gu ng
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. PETER KURNIAWAN, S.H.; 2. EMI ROSMININGSIH, S.H.; 3. RUDIANTO, S.H.;
4. AGUSTINUS DHIMAS MAKUPRATHOWO, S.H.;
Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum
lik
ah
“CAKRA & CO”, beralamat di Gedung World Trade Center II Buliding, 18th floor Jalan
ub
m
Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
ep
ka
Juli 2014;
PEMBANGUNAN
JAYA
ANCOL
(Persero),
Tbk,
M
berkedudukan di Gedung Ecovention Jalan Lodan Timur Nomor 7
A
on
gu
Halaman
1 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, yang diwakili oleh GATOT
es
1. PT.
R
ah
LAWAN
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SETYOWALUYO selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut
ng
sebagai TERMOHON I;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
gu
1. IIM ZOVITO SIMANUNGKALIT, S.H., M.H.; 2. ARIEF NUGROHO S, S.H.;
3. HENDRA K SEMBIRING, S.H.;
A
Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum
ah
“IIM ZOVITO, S.H., M.H. & Rekan”, beralamat
ub lik
di Gedung Jaya lantai 4, Jalan MH. Thamrin Nomor 12 Jakarta 10340, berdasarkan Surat
am
Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014; 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), beralamat
ah k
ep
di Gedung Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan 12760, yang diwakili oleh M.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. RAHAYU INDRASTUTI, S.H., M.H.;
2. ANITHA DJ PUSPOKUSUMO, S.H., M.H.; 3. SALEH BALFAST, S.H.; 4. ARIADIPURA, S.H.;
Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum
ah
“YULWANSYAH,
BALFAST
&
lik
A gu ng
disebut sebagai TERMOHON II;
In do ne si
R
HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb. selaku Wakil Ketua, selanjutnya
Partners”,
beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4
ub
m
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14.161/VIII/SK-
ep
ka
BANI/HU tanggal 25 Agustus 2014; Pengadilan Negeri tersebut;
es
bersangkutan;
R
ah
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
A
on
gu
Halaman
2 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23
ng
Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada
tanggal 24 Juli 2014, terdaftar dalam register Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN
gu
Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Arbiter pada Termohon II telah memutus Putusan BANI MEMUTUSKAN: DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi
ub lik
ah
A
No. 513 pada tanggal 5 Juni 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:
Menolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
am
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian. Perjanjian
Pembangunan,
ep
ah k
2. Menyatakan
Pengelolaan,
dan
Pengalihan Hak Atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Ancol
sebagaimana
tertuang
dalam
Perjanjian
In do ne si
Jaya
R
Impian
Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tanggal 21
A gu ng
September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 06 Juni 2014.
3. Menyatakan opsi perpanjangan masa Perjanjian Pembangunan,
Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang
dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tanggal 21 September 1993 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO,
lik
ah
S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan
ub
m
perjanjian baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon
ka
Konvensi.
ep
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan
ah
UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas
Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan
A
on
gu
Halaman
3 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
oleh Majelis dan Para Pihak kepada Pemohon Konvensi dalam
es
R
dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat pengelolaan berakhir, yaitu tanggal 06 Juni 2014.
ng
5. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya. DALAM REKONVENSI
gu
Menolak Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya.
A
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 1. Menghukum Termohon
Pemohon
Konvensi/Termohon
Konvensi/Pemohon
Rekonvensi
Rekonvensi
membayar
dan
biaya
ub lik
ah
administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi masing-masing seperdua bagian.
am
2. Memerintahkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengembalikan
½
(seperdua)
biaya
administrasi,
biaya
ep
pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi, yaitu sebesar Rp
ah k
261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu
3. Menghukum
Termohon
Konvensi/Pemohon
Rekonvensi
untuk
In do ne si
R
rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.
A gu ng
membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Rekonvensi sebesar Rp 523.800.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya.
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.
5. Menyatakan putusan ini putusan dalam tingkat pertama dan terakhir
lik
6. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
ub
Jakarta Utara pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-
m
ah
serta mengikat kedua belah pihak.
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
ep
ka
Penyelesaian Sengketa.
2. Bahwa Putusan BANI No. 513 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
ah
Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2014 di bawah register No. 02/WASIT/2014/
es
R
PN.JKT.UT sebagaimana dalam surat Termohon II No. 14.1148/VII/
A
on
gu
Halaman
4 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
BANI/ED tertanggal 2 Juli 2014 (terlampir).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
3. Bahwa atas Putusan BANI No. 513, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan pada tanggal 24 Juli 2014. Dengan demikian, maka
ng
Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 513 ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan dan oleh karenanya patut dan berdasar hukum
gu
utnuk diterima, sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-undang No. 30 Tahun 1999
tentang
Arbitrase
dan
Alternatif
Penyelesaian
A
(selanjutnya disebut “UU Arbitrase”) yang berbunyi:
Sengketa
“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari
ub lik
ah
penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri.”
am
4. Bahwa sebelumnya kami sampaikan adapun alasan-alasan kami mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan BANI No. 513
ep
adalah sebagai berikut:
ah k
a. Pemohon menemukan dokumen maupun fakta yang disembunyikan baik
R
oleh Termohon I sebagai pihak maupun salah satu arbiter Termohon II
In do ne si
yang ditunjuk oleh Termohon I yang sifatnya menentukan setelah
A gu ng
Putusan BANI No. 513 diputus. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase yang menyebutkan:
“Terhadap putusan para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: b. Setelah
putusan
diambil
ditemukan
dokumen
yang
bersifat
lik
b. Bahwa Putusan BANI No. 513 terindikasi kuat putus berdasarkan tipu muslihat yang menunjukkan keberpihakan Termohon II kepada salah satu pihak sehingga adalah berdasar hukum Putusan BANI No. 513
ub
m
ah
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau”
untuk dibatalkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 huruf c UU
ep
ka
Arbitrase yang menyebutkan:
“Terhadap putusan para pihak dapat mengajukan permohonan
ng
M
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah
5 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
es
sebagai berikut:
R
ah
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
c. Bahwa Majelis Termohon II telah melakukan kekeliruan nyata dalam
memutus perkara terkait penggunaan dasar hukum pengambilan
ng
keputusan, yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
gu
Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Daerah (selanjutnya disebut “PP No. 38/2008”).
A
d. Bahwa Putusan BANI No. 513 telah melanggar azas kebebasan berkontrak dan hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
ub lik
ah
e. Bahwa Termohon II selaku Majelis Pemutus telah memberikan putusan yang melebihi tuntutan dalam permohonan arbitrase (ultra vires)
am
sehingga adalah patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan berdasar ketentuan Pasal 643 RV angka 4 yang menyatakan:
ep
“4. Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu
ah k
diberikan lebih dari yang dituntut.”
R
Dengan demikian maka Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 513
In do ne si
ini adalah layak dan berdasar hukum untuk diterima dan dikabulkan.
A gu ng
Adapun alasan-alasan maupun dasar hukum Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 513 adalah sebagai berikut:
Pemohon Menemukan Dokumen yang Sifatnya Menentukan di mana Dokumen Ini Menunjukkan Adanya Afiliasi antara Saksi Ahli yang Diajukan Pemohon
Arbitrase dengan Salah Satu Arbiter yang Mempengaruhi Putusan BANI No. 513 Sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf b UU Arbitrase.
lik
Termohon I mengajukan salah satu arbiter yang ada di Termohon II, yaitu HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb. sebagai arbiter. 2. Bahwa dalam persidangan pada tangal 30 Januari 2014, Termohon I
ub
m
ah
1. Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013, pihak
mengajukan Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S. H untuk didengar
BANI/2013.
Dalam
ep
ka
keterangannya di hadapan Majelis Arbiter Perkara No. 513/IV/ARBpemeriksaan
tersebut,
Majelis
Arbiter
telah
A
on
gu
Halaman
es
R ng
M
S. H.
6 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ah
memeriksa dan meminta keterangan dari Ahli M. E. ELIJANA TANSAH,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
3. Bahwa ternyata setelah Putusan BANI No. 513 dibacakan pada tanggal
5 Juni 2014, Pemohon menemukan fakta dan bukti berupa berita dalam
ng
situs hukumonline.com tertanggal 6 Maret 2009 yang menyebutkan:
“... ELIJANA TANSAH dari Kantor Advokat GANI DJEMAT & PARTNERS
gu
berpendapat lain ... dst.”
Berita dalam hukumonline.com ini menunjukkan bahwa Ahli M. E. ELIJANA
A
TANSAH, S. H terafiliasi dengan salah satu Majelis Arbiter, yaitu HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb. yang notabene adalah
arbiter yang ditunjuk oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero),
ub lik
ah
Tbk. i.c. Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase.
4. Bahwa dengan demikian maka seharusnya Ahli M. E. ELIJANA
am
TANSAH, S.H pada saat dimintai keterangannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014 wajib menolak untuk memberikan keterangan
ep
dengan alasan terdapat benturan kepentingan HUMPREY R. DJEMAT,
ah k
S. H., LL. M., FCBArb. yang merupakan Majelis Arbiter Perkara No. 513/
In do ne si
Perkara.
R
IV/ARB-BANI/2013 yang ditetapkan oleh Termohon II sebagai Majelis
A gu ng
5. Bahwa demikian juga dengan HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M.,
FCBArb. sebagai salah satu Arbiter Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013, wajib menolak untuk memeriksa dan/atau meminta keterangan dari Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H. dengan alasan terdapat benturan
kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi keteranganketerangan Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H. dalam pemeriksaan,
lik
sebagai slaah satu anggota Majelis Arbiter yang ditetapkan oleh Termohon II.
6. Bahwa jika keadaan ataupun fakta ini oleh Pemohon pada saat
ub
m
ah
termasuk objektifitas HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb
persidangan, maka tentunya Pemohon akan mengajukan keberatan dan didengar keterangannya.
ep
ka
menolak Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H. untuk diperiksa dan
ah
7. Bahwa adanya konspirasi ini semakin ditunjukkan dalam pertimbangan
ng
M
“Menimbang bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Majelis menganggap
7 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
bahwa pendapat Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S. H yang tepat, karena
es
R
hukum Putusan BANI No. 513, halaman 55, paragraf 1 menyebutkan:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sebagaimana peraturan-peraturan dan doktrin-doktrin yang telah kita pertimbangkan di atas, perjanjian BOT hanya dapat dilangsungkan selama
ng
maksimal 30 tahun. Di samping itu, karena tidak tercapai kesepakatan sebagai syarat adanya perjanjian baru sebagaimana ketentuan Pasal 1320 maka
gu
KUHPerdata,
perjanjian
tersebut
serta
merta
diperpanjang.”
A
Pertimbangan
hukum
dimaksud
benar-benar
otomatis
bisa
mengesampingkan
keterangan Prof. NINDYO PRAMONO, S.H., M.H. sebagai Ahli Hukum
Perjanjian dan Hukum Bisnis yang diajukan Pemohon dan justru langsung
ub lik
ah
menyatakan bahwa keterangan Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H. adalah benar.
am
Patut Diduga Putusan Bani No. 513 Diambil dari Hasil Tipu Muslihat dari Pihak Pemohon Arbitrase Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf
ep
c Arbitrase
ah k
8. Bahwa dengan fakta adanya hubungan antara Majelis Arbiter Termohon
R
II (HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb) dengan Ahli M. E.
In do ne si
ELIJANA TANSAH, S.H, yang diajukan oleh Termohon I sebagai salah
A gu ng
satu pihak dalam Perkara Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013, patut
diduga telah terjadi konspirasi sejak awal didaftarkannya Permohonan Arbitrase yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon.
9. Bahwa dalam hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa: a. PT.
PEMBANGUNAN
(Persero),
Tbk.
i.c
JAYA
Termohon
ANCOL
I/dahulu
lik
ah
Pemohon Arbitrase menunjuk Termohon II sebagai arbiter dari PT. PEMBANGUNAN b. PT.
ub
m
JAYA ANCOL (Persero), Tbk. PEMBANGUNAN Tbk.
i.c
Termohon
ANCOL I/dahulu
ep
ka
(Persero),
JAYA
Pemohon Arbitrase mengajukan Ahli M. E.
ah
ELIJANA TANSAH, S.H. untuk diperiksa dan
A
on
gu
Halaman
diajukan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA 8 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
c. Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H. yang
es
R
didengar keterangannya dalam persidangan.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
R
ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu
Pemohon Arbitrase memiliki hubungan/afiliasi dengan Termohon II.
d. Dalam persidanagn, baik Ahli M. E. ELIJANA
gu
TANSAH,
S.
H
maupun
Termohon
II
menyembunyikan fakta adanya afiliasi di antara keduanya dan dalam Putusan Bani No.
A
513,
keterangan
Ahli
M.
E.
ELIJANA
TANSAH, S.H. dijadikan pedoman dalam
ub lik
ah
mempertimbangkan putusan dimaksud. 10. Bahwa dengan demikian, adalah sangat jelas itikad tidak baik dan
am
konspirasi dari awal untuk mempecundangi Pemohon dalam perkara arbitrase ini.
ep
11. Bahwa hal ini jelas memenuhi persyaratan untuk pembatalan suatu
ah k
putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase.
sangat beralasan untuk dibatalkan.
In do ne si
R
Oleh karena itu, Putusan BANI No. 513 adalah berdasar hukum dan
A gu ng
Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Memutus Perkara Terkait Penggunaan Dasar Hukum Pengambilan Keputusan
12. Bahwa untuk memenangkan dan/atau mengakomodir kepentingan salah satu pihak, yakni Termohon I, Majelis Arbiter telah dengan sengaja
melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya yang
mengakibatkan Putusan BANI No. 513 tidak sesuai dengan perundang-
mempertimbangkan
ketentuan
hukum
lik
13. Bahwa Majelis Arbiter pada Termohon II telah menggunakan dan/atau yang
tidak
tepat,
yaitu
penggunaan PP No. 38/2008 sebagaimana pertimbangan hukum
ub
m
ah
undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Termohon II dalam Putusan BANI No. 513 halaman 50 paragraf 4 dan 5
ep
ka
yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa objek Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan
ah
Pengalihan No. 81 berupa bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA
ng
M
di atas tanah yang merupakan bagian Sertifikat Hak Pengelolaan
9 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. I/1987 tanggal
es
R
dan peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya yang didirikan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
23 Februari 1987 yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol, Kelurahan
Ancol, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Kota Jakarta Utara, Daerah
ng
Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-14). - Menimbang,
bahwa
dikarenakan
proyek
UNDERSEA
WORLD
gu
INDONESIA tersebut didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk Hak Pengelolaan, maka
A
terhadapnya berlaku dan diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/
ub lik
ah
Daerah.”
14. Bahwa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak
am
Atas Tanah No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kerja Sama”) yang
ep
menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dibuat pada tahun 1992.
ah k
Sedangkan Termohon II menggunakan alas dasar hukum yang baru jauh
sesudah
Perjanjian
Kerja
Sama
R
ditetapkan
dan
In do ne si
ditandatangani oleh para pihak.
dibuat
A gu ng
15. Bahwa Termohon II dengan sengaja mengakomodir ketentuan-ketentuan
dalam PP No. 38/2008 untuk menguatkan dan/atau menguntungkan
dalil-dalil salah satu pihak, yakni PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase, padahal hal ini adalah tidak tepat.
16. Bahwa dalam PP No. 38/2008, ditujukan khusus kepada hak-hak
lik
terkait dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 adalah bukan barang milik negara/daerah maupun dalam penguasaan i.c Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, melainkan sudah di-
ub
m
ah
kepemilikan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Sedangkan faktanya,
inbreng-kan kepada PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.
ep
ka
17. Bahwa berdasarkan Bukti P-14 dijelaskan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 telah di-inbreng-kan oleh Pemerintah
R
ah
Propinsi DKI Jakarta sebagai model ke dalam PT. PEMBANGUNAN
ng
M
melekat kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987
10 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
tanggal 23 Februari 1987 adalah milik PT. PEMBANGUNAN JAYA
es
JAYA ANCOL (Persero), Tbk. Dengan demikian maka sudah tidak
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase dan bukan lagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Karenanya tidak tepat jika
ng
menjustifikasi bahwa tanah yang digunakan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase
gu
untuk bekerja sama dengan Pemohon adalah milik negara i.c Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sehingga dapat dikaitkan dengan PP
A
No. 38/2008 beserta ketentuan teknis lainnya.
18. Bahwa dengan demikian adalah tidak tepat seluruh pertimbangan hukum
Termohon II yang menggunakan dasar-dasar maupun ketentuan hukum
ub lik
ah
terkait adanya kepemilikan pemerintah dalam kerja sama antara Pemohon dan Termohon I sesuai Perjanjian Kerja Sama. Oleh
am
karenanya terbukti Termohon II telah melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum Putusan BANI No. 513.
ep
Putusan BANI No. 513 Telah Melanggar Azas Kebebasan Berkontrak dan
ah k
Hukum Perjanian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata
R
19. Bahwa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak
In do ne si
Atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No.
A gu ng
81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kerja Sama”) antara Pemohon dan
Termohon I adalah sah dan mengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya.
20. Bahwa Perjanjian Kerja Sama telah dibuat dan disepakati serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat Pasal
lik
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. c. Suatu hal tertentu. d. Suatu sebab yang halal.
ub
m
ah
1320 KUHPerdata, yaitu:
ep
ka
21. Bahwa seluruh isi Perjanjian Kerja Sama telah dimengerti oleh para pihak yang membuatnya termasuk tujuan dan maksud-maksud yang
R
ah
tertuang dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Tidak ada lagi
ng
M
kedua belah pihak secara sadar dan itikad baik membuat dan
11 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
menandatangani Perjanjian Kerja Sama dimaksud.
es
penafsiran-penafsiran yang berbeda antara kedua belah pihak sehingga
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
22. Bahwa permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I adalah
terkait penafsiran ketentuan yang telah diatur sejak 20 (dua puluh) tahun
ng
lalu di mana pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja
Sama tidak ada pihak yang berkeberatan maupun meminta adanya
gu
perubahan isi perjanjian dalam hal ini terkait hak opsi yang mutlak dimiliki oleh Pemohon termasuk tata cara penggunaan hak opsi dimaksud. Hal
A
ini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Termohon II yang
memberikan pendapat berbeda (disenting opinion) dalam Putusan BANI No. 513 bagian perbedaan pendapat halaman 5 paragraf 1 s/d 5 yang
ub lik
ah
menyatakan:
“Menimbang tentang tahapan kedua Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H.
am
berpendapat bahwa setelah Termohon memberitahukan kepada Pemohon, bahwa akan melaksanakan hak opsinya Pemohon dan Termohon subject to
ep
membuat perjanjian yang baru. Demikian juga Ahli Prof. Dr. NINDYO
ah k
PRAMONO, S. H., M. S berpendapat setelah Termohon melaksanakan hak
R
opsinya, tahapan selanjutnya Pemohon dan Termohon membuat perjanjian
In do ne si
yang baru yang didasarkan pada Perjanjian Akta 81 kecuali tentang hasil
A gu ng
penjualan tiket masih harus dirundingkan untuk disepakati.
Menimbang bahwa oleh karenanya yang diperlukan kata sepakat/
persetujuan Pemohon dan Termohon adalah tentang pembuatan perjanjian yang baru bukan tentang pelaksanaan hak dan opsi Termohon.
Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dalam Akta Notaris No. 81
termaksud telah bersepakat tentang berakhirnya Perjanjian Akta Nomor 81
lik
Akta Nomor 81.
Menimbang dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Akta Nomor 81 disebutkan bahwa perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya setelah lewatnya jangka waktu berlakunya perjanjian.
ub
m
ah
sebagaimana dicantumkan secara limitatif dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian
ep
ka
Menimbang bahwa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Akta Nomor 81, Pemohon dan Termohon bersepakat
ah
untuk memberikan hak opsi kepada Termohon untuk memperpanjang masa
ng
M
23. Bahwa dengan mengakomodir kepentingan hukum Pemohon untuk
12 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
melakukan penafsiran bukti dan/atau isi Perjanjian Kerja Sama yang sah
es
R
pengelolaan selama maksimal 20 (dua puluh) tahun lagi.”
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Termohon
I
R
dan mengikat antara Pemohon dan Termohon I, maka sesungguhnya telah
melanggar
azas
kebebasan
berkontrak
dan
ng
mengesampingkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.
24. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Kerja
gu
Sama mengenai hak opsi yang dimiliki Pemohon adalah tidak dapat ditafsirkan lain karena sudah jelas maksud dan tujuannya di mana
A
Pemohon memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa pengelolaan
selama maksimal 20 (dua puluh) tahun dan untuk menggunakan hal opsi
tersebut Pemohon cukup memberitahukan secara tertulis kepada
ub lik
ah
Termohon.
25. Bahwa ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata yang menyatakan kalau kata-
am
kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.
ep
26. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon II yang mengakomodir
ah k
penafsiran Termohon I terhadap suatu undang-undang i.c isi Perjanjian
R
Kerja Sama yang dimohonkan oleh Termohon I adalah tindakan
In do ne si
pelanggaran undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh
A gu ng
karenannya segala pertimbangan hukum dan amar Putusan BANI No. 513 adalah patut dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan yakni pertimbangan hukum halaman 60 paragraf 1 dan 2 yang berbunyi:
“- Menimbang, oleh karena perpanjangan masa pengelolaan UNDERSEA WORLD INDONESIA sebagaimana dalam Perjanjian Pembangunan,
Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 dengan alasan sebagaimana
lik
hukum maupun azas keadilan dan kepatutan harus dibuat dalam perjanjian yang baru di mana menurut hukum layaknya sebuah perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak yang membuatnya (Pemohon
ub
m
ah
diuraikan melalui pertimbangan-pertimbangan di atas baik menurut
dan Termohon), maka Majelis berpendapat opsi perpanjangan masa UNDERSEA
WORLD
INDONESIA
dalam
Perjanjian
ep
ka
pengelolaan
Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tidak berlaku
ah
secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dengan adanya
es
R
kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan cara menuangkan
A
on
gu
Halaman
13 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
dalam perjanjian baru.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak
R
•
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
maka apabila tidak tercapai kesepakatan baru dalam perjanjian
ng
tersebut, maka perjanjian berakhir pada tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Pemohon
gu
halaman 6 butir 4d yang menyatakan “masa pengelolaan berakhir:
sesuai perjanjian akan berakhir pada tanggal 06 Juni 2014”. Hal
tersebut telah dibenarkan dalam Jawaban Termohon halaman 3
A
butir 6 yang menyatakan “jangka waktu atau masa pengelolaan untuk pertama kalinya berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun
ub lik
ah
terhitung sejak dimulai operasi komersil tetapi tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan setelah pembangunan seselai. Sesuai dengan
am
fakta, jangka waktu pengelolaan SEA WORLD dimulai sejak tanggal 06 Juni 1994 dan karenanya akan berakhir nanti pada
ep
tanggal 06 Juni 2014.”
ah k
Termohon II Selaku Majelis Pemutus Telah Memberikan Putusan yang Melebihi
R
Tuntutan dalam Permohonan Arbitrase
In do ne si
27. Bahwa Amar Putusan BANI NO. 513 adalah melebihi dari apa yang
A gu ng
dimohonkan oleh Pemohon Arbitrase (ultra vires/ultra petita) sehingga
adalah demi hukum jika suatu putusan yang melanggar azas ultra petita harus dibatalkan. Hal mana sejalan dengan Ketentuan Pasal 643 RV angka 4 yang menyatakan:
“4. Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut.”
lik
tertanggal 19 September 1973 yang menyatakan:
“Putusan hakim yang melanggar ultra petita harus dibatalkan.” 28. Bahwa dalam Petitum Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT.
ub
m
ah
Dan Yurisprudensi Putusan Mahkaah Agung RI No. 77K/SIP/1973
PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu putusan sebagai berikut:
ep
ka
Pemohon Arbitrase, memohon agar Majelis Arbitrase memutus dengan
dan
Pengalihan
Hak
atas
UNDERSEA
WORLD
A
on
gu
Halaman
14 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September
es
Pengelolaan,
R
ah
1. Menyatakan jangka waktu berakhirnya Akta Perjanjian Pembangunan,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta yakni pada tanggal 6 Juni 2014.
ng
2. Menyatakan hak opsi perpanjangan dan perubahan Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA
gu
WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di
A
Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) perjanjian tersebut
diartikan bahwa dapat berlaku setelah para pihak sepakat untuk memperpanjang dan/atau merubah perjanjian.
ub lik
ah
3. Menyatakan apabila Pemohon tidak sepakat untuk memperpanjang dan/ atau mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon,
am
maka perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian, yakni pada tanggal 06 Juni 2014.
ep
4. Menyatakan apabila Pemohon tidak sepakat untuk memperpanjang dan/
ah k
atau mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon,
R
Termohon tunduk dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur
In do ne si
dalam Pasal 8 ayat (4) Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan
A gu ng
Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta.
5. Menyatakan
apabila
Pemohon
tidak
memperpanjang
dan/atau
mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon,
Termohon tunduk dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur
lik
Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta.
ub
m
ah
dalam Pasal 8 ayat (5) Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan
Seluruh petitum dalam Permohonan Arbitrase Pemohon adalah petitum
ep
ka
yang sifatnya declatoir yang artinya amar putusan declatoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum.
ah
29. Bahwa ternyata dalam Putusan BANI No. 513 telah melebihi dari amar
ng
M
mengabulkan Permohonan Arbitrase Termohon I menyebutkan dalam
15 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
amar putusannya sebagai berikut:
es
R
putusan yang dimohonkan oleh Termohon I di mana Termohon II dalam
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
“Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian.
ng
2. Menyatakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan
Hak Atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya
gu
Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tanggal 21 September 1992
A
yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 06 Juni 2014.
3. Menyatakan opsi perpanjangan masa Perjanjian Pembangunan,
ub lik
ah
Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang
am
dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tanggal 21 September 1993 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO,
ep
S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta merta atau
ah k
otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan perjanjian
R
baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
In do ne si
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan
A gu ng
UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas dan
barang
inventaris
lainnya
sesuai
dengan
Berita
Acara
Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Pihak kepada Pemohon Konvensi dalam
keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat pengelolaan berakhir, yaitu tanggal 06 Juni 2014.
lik
Hal ini jelas-jelas berbeda dengan yang dimohonkan, bahkan melebihi dari apa yang dimohonkan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase dalam Petitumnya di mana
ub
m
ah
5. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya.”
amat Putusan BANI No. 513 adalah bersifat condemnatoir atau putusan
ep
ka
yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. 30. Bahwa petitum permohonan yang dimohonkan oleh Termohon I
ah
merupakan petitum amar yang sifatnya declatoir. Namun Termohon II
A
on
gu
Halaman
16 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
amar putusan yang sifatnya menghukum (condemnatoir), maka jelas
es
R
telah bertindak melebihi apa yang dimintakan dengan memutus dengan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
amar Putusan BANI No. 513 adalah melebihi dari apa yang dimintakan oleh Pemohon Arbitrase.
ng
31. Bahwa hal ini jelas melanggar keadilan dan kepatutan dalam memutus Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013 sebagaimana disyaratkan dalam
gu
Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:
ketentuan hukum atau berdaarkan keadilan dan kepatutan.”
32. Bahwa dengan Termohon II memutuskan melebihi dari apa yang
ah
dimohonkan
(ultra
petita),
hal
ini
jelas
menguntungkan
ub lik
A
“(1) Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan
PT.
PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu
am
Pemohon Arbitrase.
Bahwa dengan demikian besar indikasi pemeriksaan Perkara No. 513/IV/ARB-
ep
BANI/2013 ini sejak awal telah berlangsung secara tidak independen, memihak,
ah k
dan penuh tipu muslihat yang bertujuan untuk merugikan kepentingan hukum
R
dan hak-hak Pemohon.
In do ne si
Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka kami
A gu ng
mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 dan kiranya memberikan putusan pembatalan dengan amar sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 tidak mencerminkan rasa keadilan dan
3. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013
ub
m
tanggal 5 Juni 2014 adalah batal demi hukum.
4. Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini
ep
ka
sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para
on
ng A
gu
Halaman
17 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
di atas;
es
R
pihak berperkara datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya tersebut
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
ah
kepatutan
Halaman 17
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut,
Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya
ng
sebagai berikut: I.
JAWABAN TERMOHON I
gu
DALAM EKSEPSI
PEMOHON TIDAK LAGI MEMILIKI KAPASITAS HUKUM ATAU KEDUDUKAN HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DALAM
PENGAJUAN
PERMOHONAN
A
PEMBATALAN PUTUSAN BANI DIKARENAKAN AKTA NO. 81 TERTANGGAL
21 SEPTEMBER 1992 TELAH BERAKHIR DEMI HUKUM PADA TANGGAL 16 1.
ub lik
ah
JUNI 2014
Bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah ditandatangani
am
kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Nomor 81 tertanggal 21 September 1992 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan
ep
Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya
ah k
Ancol yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., notaris yang Kesepakatan
mana
pada
intinya
berisi
mengenai
In do ne si
81/1992”).
R
berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya disebut dengan “Akta No.
A gu ng
pembangunan sarana rekreasi yang diberi nama UNDERSEA WORLD yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Akta No. 81/1992 yang berbunyi:
“Objek perjanjian ini ialah Pembangunan Sarana Hiburan/Rekreasi yang diberi
nama
penunjangnya,
“Undersea
World”,
Pengelolaan
lengkap
setelah
dengan
selesainya
fasilitas-fasilitas
Pembangunan,
dan
lik
Perjanjian ini cukup disebut Proyek yang akan dibangun di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.” 2.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Akta No. 81/1992 termaksud, jelas sudah
kiranya
mengenai
ub
m
ah
Pengalihan Hak setelah selesainya Pengelolaan selanjutnya dalam
unsur-unsur
yang
termuat
di
dalam
ep
ka
kesepakatan para pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon I, yaitu terkait objek perjanjian para pihak adalah: Sarana
Hiburan/Rekreasi
yang
diberi
nama
R
ah
a. Pembangunan
es
“Undersea World”, lengkap dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya,
ng
M
b. Pengelolaan setelah selesainya Pembangunan, dan
18 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
c. Pengalihan Hak setelah selesainya Pengelolaan.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa mengenai masa pengelolaan UNDERSEA WORLD menurut
R
3.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Akta No. 81/1992 adalah tidak berlangsung secara terus menerus atau
ng
selamanya, melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Akta No. 81/1992.
gu
Pasal 8 ayat (2) Akta No. 81/1992 secara tegas menyatakan:
“Jaya Ancol dan LTN sepakat serta setuju bahwa masa pengelolaan ini
operasi komersial tetapi tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan setelah pembangunan selesai seperti diuraikan pada Pasal 4 ayat (3).”
ah
4.
Bahwa ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana tersebut dalam
ub lik
A
berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak dimulai
angka 4 (enpat) kembali ditegaskan pada Pasal 8 ayat (3) Akta No.
am
81/1992. Pasal 8 ayat (3) Akta No. 81/1992 termaksud menegaskan tentang masa pengelolaan oleh PT. SEA WORLD INDONESIA berakhir
ep
dalam hal atau apabila terjadi peristiwa-peristiwa hukum sebagai
ah k
berikut:
dengan
sendirinya
setelah
lewatnya
R
a. Berakhir
waktu
In do ne si
berlakunya Perjanjian,
jangka
A gu ng
b. Jaya Ancol dan LTN telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian, atau
c. Salah satu pihak mengakhirinya sebagai akibat pihak yang lalai tidak memperbaiki kelalaiannya.
5.
Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a Akta No. 81/1992
termaksud di atas, semakin tegas kiranya, yaitu adanya pembatasan masa
pengelolaan
UNDERSEA
WORLD.
Masa
pengelolaan
lik
ah
UNDERSEA WORLD oleh PT. SEA WORLD INDONESIA (d/h PT. LARAS TROPIKA NUSANTARA – LTN) tidaklah berlangsung terus-
ub
m
menerus, apalagi selamanya, melainkan dibatasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal masa 20 (dua puluh) tahun telah
ep
ka
terpenuhi, maka dengan sendirinya pengelolaan UNDERSEA WORLD oleh Pemohon telah pula secara otomatis berakhir.
ah
6.
Bahwa tanggal berakhirnya jangka waktu atau masa pengelolaan
ng
M
berdasarkan Akta No. 81/1992, adalah berakhir terhitung sejak tanggal
19 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
6 Juni 2014. Oleh karena itu, kembali berdasarkan ketentuan Pasal 8
es
R
UNDERSEA WORLD selama 20 (dua puluh) tahun oleh Pemohon
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ayat (2) Akta No. 81/1992 jo. Pasal 8 ayat (2) Akta No. 81/1992, masa
pengelolaan UNDERSEA WORLD oleh Pemohon telah berakhir secara
ng
otomatis atau telah berakhir dengan sendirinya dikarenakan telah lewatnya
jangka
waktunya
perjanjian
antara
gu
Termohon I. 7.
Pemohon
dengan
Bahwa dikarenakan telah berakhirnya masa pengelolaan UNDERSEA WORLD oleh Pemohon, maka berlakulah ketentuan pada Pasal 13 ayat
A
(14) Akta No. 81/1992, yaitu mengenai kewajiban dari Pemohon untuk
menyerahkan kembali tanah beserta proyek dan fasilitas-fasilitas yang
baik kepada Termohon I.
am
8.
ub lik
ah
ada pada UNDERSEA WORLD dalam keadaan lengkap dan berfungsi
Bahwa adanya peristiwa hukum telah berakhir demi hukum perjanjian Akta No. 81/1992 antara Pemohon dan Termohon I pada tanggal 6 Juni
ep
2014, jelas kiranya Pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum
ah k
(legal standing) untuk mengajukan pembatalan Putusan BANI pada
R
persidangan permohonan perkara perdata ini. pemohon terhitung sejak
In do ne si
tanggal 6 Juni 2014 berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah
A gu ng
beserta proyek dan fasilitas-fasilitas yang ada pada UNDERSEA WORLD dalam keadaan lengkap dan berfungsi baik kepada Termohon
I sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (14) Akta No. 81/1992, dan bukan lagi mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
9.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas dalam
bagian eksepsi ini, kiranya benar dan nyata Pemohon tidak lagi memiliki
lik
ah
kedudukan hukum atau alas hak yang sah untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta
ub
meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara guna menyatakan
R
DALAM POKOK PERKARA
10. Bahwa Termohon I menolak, membantah, dan menyangkal seluruh dalil
20 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
A
gu
Halaman
on
yang dikemukakan oleh Pemohon dan Surat Permohonan Pembatalan
es
dapat diterima.
ep
permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
Utara ini dan tentunya memberikan alasan kepada Termohon I untuk
Halaman 20
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana yang
ng
diajukan oleh Pemohon dalam suratnya tertanggal 23 Juli 2014 dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Neger Jakarta Utara pada
gu
tanggal 24 Juli 2014 dalam register No. 305/PDT-G/BANI/2014, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Termohon
A
I. hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
ub lik
ah
11. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon I pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah
am
mengenai penafsiran perpanjangan masa pengelolaan UNDERSEA WORLD INDONESIA sebagamana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Akta
ep
No. 81/1992, yang berbunyi:
ah k
“LTN mempunyai opsi untuk memperpanjang masa pengelolaan selama
R
maksimal 20 (dua puluh) tahun lagi dan untuk keperluan itu LTN harus
In do ne si
memberitahukan secara tertulis kepada Jaya Ancol dalam waktu sekurang-
A gu ng
kurangnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa perjanjian ini dan untuk perpanjangan pengelolaan tersebut, akan dibuatkan perjanjian yang
baru dengan ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas perjanjian ini, kecuali mengenai hasil penjualan karcis/tanda masuk proyek akan berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perjanjian ini.”
12. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Termohon I telah menerima surat
lik
Permohonan Perpanjangan BOT No. 81 tanggal 21 September 1992 (“BOT”). Surat mana pada intinya berisi permintaan perpanjangan jangka waktu pengelolaan dengan disertai usulan Pemohon untuk:
ub
m
ah
dari Pemohon. Surat mana diberi Nomor: 14/SWI-YES/III/2011 perihal
a. Perpanjangan masa pengelolaan, dari semula 20 (dua puluh) tahun
ep
ka
menjadi 30 (tiga puluh) tahun.
b. Penurunan pembayaran imbalan atas hasil pengelolaan, dari semula
ah
5% (lima persen) menjadi 3% (tiga persen).
es
R
c. Penurunan seluruh pendapatan penjualan, dari semula 6% (enam
A
on
gu
Halaman
21 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
persen) menjadi 5% (lima persen).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
d. Penyesuaian pemberian bank garansi, dari semula sebesar imbalan
selama 12 (dua belas) bulan berakhir, menjadi 6 (enam) bulan
ng
berakhir.
e. Penggantian lembaga penyelesaian perselisihan, dari semula badan
gu
arbitrase menjadi Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
13. Bahwa kembali diterima oleh Termohon I surat No. 11/SWI-YES/
A
III/2012
perihal
Permohonan
Perpanjangan
Pembangunan,
Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di
Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tertanggal 21 September 1992
ub lik
ah
(“perjanjian kerja sama”). Surat mana pada intinya berupa penegasan mengenai keinginan dari Pemohon untuk meminta:
am
a. Perpanjangan masa pengelolaan, dari semula 20 (dua puluh) tahun menjadi 30 (tiga puluh) tahun.
ep
b. Penurunan pembayaran imbalan atas hasil pengelolaan, dari semula
ah k
5% (lima persen) menjadi 3% (tiga persen).
R
c. Penurunan seluruh pendapatan penjualan, dari semula 6% (enam
In do ne si
persen) menjadi 5% (lima persen).
A gu ng
d. Penyesuaian pemberian bank garansi, dari semula sebesar imbalan
selama 12 (dua belas) bulan berakhir, menjadi 6 (enam) bulan berakhir.
e. Penggantian lembaga penyelesaian perselisihan, dari semula badan arbitrase menjadi Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
14. Bahwa jelas kiranya, Pemohon telah tidak memahami keseluruhan isi
lik
yang berbunyi:
“Objek perjanjian ini ialah Pembangunan Sarana Hiburan/Rekreasi yang diberi
nama
penunjangnya,
“Undersea
World”,
Pengelolaan
lengkap
dengan
ub
m
ah
dari Akta No. 81/1992, terutama Pasal 1 ayat (1) Akta No. 81/1992,
setelah
selesainya
fasilitas-fasilitas
Pembangunan,
dan
ep
ka
Pengalihan Hak setelah selesainya Pengelolaan selanjutnya dalam Perjanjian ini cukup disebut Proyek yang akan dibangun di dalam kawasan
ah
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.”
A
gu
Halaman
yang
termuat
di
dalam
es
unsur-unsur
on
mengenai
22 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
kiranya
ng
M
sudah
R
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Akta No. 81/1992 termaksud, jelas
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kesepakatan para pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon I, yaitu terkait objek perjanjian para pihak adalah: Sarana
ng
a. Pembangunan
Hiburan/Rekreasi
yang
diberi
nama
“Undersea World”, lengkap dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya,
gu
b. Pengelolaan setelah selesainya Pembangunan, dan c. Pengalihan Hak setelah selesainya Pengelolaan.
A
16. Bahwa semakin terlihat jelas adanya ketidakpahaman dari Pemohon atas Akta No. 81/1992. Akta No. 81/1992 tegas berjudul Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World
ub lik
ah
Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol. Perjanjian jenis ini adalah perjanjian yang biasa dikenal dengan istilah built, operate, and transfer
am
atau biasa disingkat BOT yang dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan istilah Bangun Guna Serah.
ep
17. Bahwa keinginan dari Pemohon yang ingin secara terus menerus
ah k
bahkan meminta jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun untuk tetap
R
mengelola dengan dasar melanjutkan Akta No. 81/1992 jelas telah
In do ne si
bertentangan dengan maksud dari judul itu sendiri, yaitu Perjanjian
A gu ng
Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia
di
berdasarkan
Taman
Impian
perjanjian
Jaya
membangun,
Ancol.
Pemohon
kemudian
haruslah
mengelola,
lalu
menyerahkan kepada Tremohon I dan apabila hendak memperpanjang,
maka dibuatlah perjanjian baru yang biasa dikenal dengan nama perjanjian pengelolaan.
lik
mengenai pembatalan permohonan Putusan BANI, maka tentu tidak pada tempatnya Termohon I kemblai mengulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh BANI sebagaimana dinyatakan dalam
ub
m
ah
18. Bahwa namun demikian, dikarenakan persidangan ini hanyalah
Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/
ep
ka
ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2013.
19. Bahwa mengenai pembatalan putusan arbitrase telah diatur dalam
ah
Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
es
R
Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut “UU No. 30/1999”)
A
on
gu
Halaman
BAB VIII 23 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
pada Bab VII Pasal 70 yang menyatakan:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE Pasal 70
ng
Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
gu
senagai berikut:
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam peemriksaan, setelah
A
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Setelah
putusan
diambil
ditemukan
dokumen
yang
bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
ub lik
ah
c. Putusan diambil dari hasil tipu musihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
am
20. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pada Paal 70 UU No. 30/1999 termaksud, yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta
ep
pembatalan Putusan BANI adalah terkait Pasal 70 huruf b dan c, yaitu
ah k
Pemohon menganggap telah menemukan dokumen yang bersifat
R
menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon I dan
In do ne si
selanjutnya Pemohn menganggap telah terjadi tipu muslihat yang
A gu ng
dilakukan oleh Termohon I dalam proses pengambilan keputusan di BANI.
21. Bahwa kemudian setelah memperhatikan positium dalam surat
permohonan Pemohon, ternyata yang dianggap “dokumen yang bersifat
menentukan yang disembunyikan Termohon I” dan “tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I” adalah didasarkan adanya hal-hal sebagai
lik
a. Adanya bukti berita dari situs hukumonline.com tertanggal 6 Maret 2009 yang menyebutkan Saksi Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H. dari kantor Advokat Gani Djemat & Partners (vide surat permohonan Pemohon halaman 7).
ub
m
ah
berikut:
ep
ka
b. Adanya tipu muslihat Termohon I (dahulu Pemohon Arbitrase) menunjuk Termohon II sebagai arbiter Termohon I sedangkan Saksi
R
ah
Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H. memiliki hubungan/afiliasi
ng
M
22. Bahwa berdasarkan 2 (dua) dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam
24 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
permohonannya untuk membatalkan Putusan BANI termaksud, jelas-
es
dengan Termohon II (vide surat permohonan Pemohon halaman 9).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
jelas sangat mengada-ada dan terkesan dibuat-buat hanya untuk
memperlambat proses pengalihan hak UNDERSEA WORLD sesuai
ng
dengan kesepakatan dalam Akta No. 81/1992. Tidaklah mungkin
Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan
gu
sedangkan dokumen tersebut adalah berita dari situs hukumonline.com tertanggal 6 Maret 2009 yang menyebutkan Saksi Ahli M. E. ELIJANA
A
TANSAH, S.H. dari kantor Advokat Gani Djemat & Partners (vide surat permohonan Pemohon halaman 7).
23. Bahwa cukup dengan melihat unsur Pasal 70 huruf b UU No. 30/1999,
sudah
tidak
terbukti
ub lik
ah
yaitu unsur “yang disembunyikan oleh pihak lawan” dalil dari Pemohon secara
sah
dan
meyakinkan.
Situs
am
hukumonline.com adalah situs yang terbuka untuk umum dan sangat tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Termohon II bahkan dalam ini
jelas-jelas
Termohon
I
dapat
dengan
mudah
ep
persidangan
ah k
menemukan informasi tersebut melalui internet.
R
24. Bahwa kemudian pun mengenai dalil kedua dari Pemohon yang
In do ne si
menyatakan adanya tipu muslihat di mana Termohon I menunjuk
A gu ng
Termohon II untuk menyelesaikan pokok sengketa/permasalahan
adalah memang sudah sesuai dengan amanat pada Akta No. 81/1992, yaitu Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan: Pasal 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(2) Apabila sengketa, perselisihan, atau perbedaan tidak dapat diselesaikan
lik
satu pihak berhak memberitahukan pada pihak lainnya bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase.
Pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis tersebut
ub
m
ah
dengan musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka salah
disebut pemberitahuan arbitrase, maka hal tersebut akan diselesaikan
ep
ka
melalui arbitrase dalam Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta, Indonesia berdasarkan ketentuan BANI.
ah
Dalam
jangka
waktu
45
(empat
puluh
lima)
hari
sejak
tanggal
ng
M
arbiter. Kedua arbiter yang diangkat secara demikian akan mengangkat
25 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
arbiter ketiga dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
es
R
pemberitahuan arbitrase, masing-masing pihak akan mengangkat 1 (satu)
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pemberitahuan arbitrase. Dan jika kedua arbiter yang diangkat tidak dapat
mencapai persetujuan mengenai pengangkatan arbiter ketiga, maka arbiter
ng
ketiga tersebut akan diangkat oleh Ketua BANI, dan selanjutnya ketiga arbiter tersebut akan merupakan dewan arbitrase.
gu
25. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Akta No. 81/1992 dalam hal adanya perselisihan memang harus diselesaikan melalui Termohon II
A
dan bukan melalui instansi atau lembaga peradilan yang lain. Hal ini adalah kesepakatan Pemohon dan Termohon I dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
ub lik
ah
26. Bahwa mengenai dalil-dalil lain yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan pembatalan Putusan BANI a quo, tidaklah perlu untuk
am
dibahas oleh Termohon I dalam persidangan ini. dikarenakan seluruh hal
terkait
pemeriksaan
pokok
perkara
sengketa/permasalahan
ep
mengenai hak opsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (6)
ah k
Akta No. 81/1992, telah dibahas secara mendalam dalam suatu
R
persidangan arbitrase yang telah dilangsungkan dan telah pula
In do ne si
diberikan putusan. Pun terkait dalil-dalil dari Pemohon yang lain,
A gu ng
bukanlah dalil yang dapat dibenarkan oleh Pasal 70 UU No. 30/1999.
27. Bahwa dengan kerendahan hati, izinkanlah Termohon I menyampaikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 92) UU No. 30/1999 yang menyatakan
Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam pembahasan mengenai pokok permasalahan atau sengketa
Pasal 11
lik
(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
ub
m
ah
yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Pasal mana berbunyi:
28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas sudah kiranya
ep
ka
dalil-dalil dari Pemohon yang dengan segala upaya berusaha mengarahkan pemeriksaan kembali atas pokok perkara sengketa atau
ah
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon I, tidaklah dapat
ng
M
Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor
26 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014.
es
R
dijadikan dasar untuk pembatalan suatu putusan BANI, dalam hal ini
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hal-hal
yang
telah
diuraikan
R
Berdasarkan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh
Termohon
I
sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Jawaban ini, baik pada bagian
ng
Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Termohon I mohon kiranya
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan
gu
putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI
1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon I untuk seluruhnya.
A
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
ub lik
ah
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
am
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
ep
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
ah k
perkara ini.
R
ATAU
In do ne si
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Termohon I mohon
A gu ng
putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) II.
JAWABAN TERMOHON II
DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di
dalam Permohonannya kecuali mengenai dalil-dalil Pemohon yang oleh
2.
Bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah mengadakan perjanjian sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembnagunan, Pengelolaan, dan
ub
ka
Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya
ep
Ancol. Termuat dalam Akta Nomor 81 tanggal 21 September 1992 dibuat dibuat di hadapan SUTJIPTO, S. H., notaris di Jakarta (“Perjanjian”).
mengenai pelaksanaan Perjanjian, di mana Pemohon (dahulu Termohon
27 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
A
gu
Halaman
on
Arbitrase) berpendapat memiliki hak opsi untuk memperpanjang Perjanjian
es
Selanjutnya terjadi perselisihan di antara Pemohon dan Termohon I
R
3.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
m
ah
Termohon II akui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.
Halaman 27
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dengan melakukan perubahan Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo. Ayat (6) Perjanjian. Terkait hal tersebut, Termohon I (dahulu
ng
Pemohon Arbitrase) kemudian menempuh upaya hukum mengajukan permohonan arbitrase kepada Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase)
gu
melalui BANI dan terdaftar dalam register perkara No: 513/IV/ARBBANI/2013.
A
4.
Atas permohonan arbitrase yang diajukan Termohon I (dahulu Pemohon Arbitrase) tersebut, Majelis Arbitrase perkara No: 5/IV/ARB-BANI/2013 telah memberikan amar putusan sebagai berikut:
ub lik
ah
MEMUTUSKAN: DALAM KONVENSI
am
Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
ep
Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian. Menyatakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S. H., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 06 Juni 2014. Menyatakan opsi perpanjangan masa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tanggal 21 September 1993 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S. H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan perjanjian baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Phak kepada Pemohon Konvensi dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat pengelolaan berakhir, yaitu tanggal 06 Juni 2014. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya. DALAM REKONVENSI Menolak Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon
lik
es
M
Konvensi seluruhnya.
R
ah
ep
ka
ub
m
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
Dalam Pokok Perkara
A
on
gu
Halaman
28 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi masing-masing seperdua bagian. Memerintahkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengembalikan ½ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi, yaitu sebesar Rp 261.900.000,(dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Rekonvensi sebesar Rp 523.800.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Menyatakan putusan ini putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undangundang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
In do ne si
Namun demikian, Pemohon ternyata tidak puas dengan putusan Majelis
A gu ng
Arbitrase No: 513/IV/ARB-BANI/2013 di atas dan kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dalam perkara a quo.
ALASAN YANG DIPAKAI PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE
TIDAK
SESUAI
DENGAN
KETENTUAN
ARBITRASE 5.
PASAL
70
UU
Setelah memeriksa dan meneliti dalil-dalil yang digunakan Pemohon pada
lik
Permohonan Pemohon karena alasan-alasan yang dipakai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No: 513/IV/ARBBANI/2013 dengan mendasarkannya kepada alasan-alasan sebagai
ub
m
ah
perkara a quo, terus terang Termohon II sedikit bingung dengan substansi
berikut:
ep
ka
a. Pemohon menemukan dokumen yang sifatnya menentukan di mana dokumen ini menunjukan adanya afiliasi antara saksi ahli yang diajukan
ah
Termohon I (dahulu Pemohon Arbitrase) dengan slaah satu arbiter yang
ng
M
dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS (vide halaman 6 sampai
29 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
8 Permohonan).
es
R
mempengaruhi Putusan BANI No: 513/IV/ARB-BANI/2013 sebagaimana
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
b. Putusan Arbitrase No: 513/IV/ARB-BANI/2013 patut diduga diambil dari
tipu muslihat dari pihak Termohon I (dahulu Pemohon Arbitrase)
ng
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf c UUAAPS (vide halaman 9 sampai 10 Permohonan).
gu
c. Majelis Termohon II telah melakukan kekeliruan nyata dalam memutus
perkara terkait penggunaan dasar hukum pengambilan keputusan (vide
A
halaman 10 sampai 12 Permohonan).
d. Putusan Arbitrase No: 513/IV/ARB-BANI/2013 telah melanggar azas kebebasan berkontrak dan hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal
ub lik
ah
1320 KUHPerdata (vide halaman 25 sampai 26 Permohonan). e. Termohon II selaku Majelis Pemutus telah memberikan putusan yang
am
melebihi tuntutan dalam permohonan arbitrase (vide halaman 16 sampai 20 Permohonan).
Terkait alasan-alasan yang dipakai Pemohon untuk membatalkan Putusan
ep
6.
ah k
Arbitrase No: 513/IV/ARB-BANI/2013 di atas, tampak jelas bahwa
R
Pemohon memang benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak
In do ne si
mengerti mengenai persyaratan pembatalan suatu putusan arbitrase
A gu ng
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 70 UUAAPS. Berikut Termohon II kutip ketentuan tersebut: Pasal 70 UUAAPS
Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
b. Setelah
putusan
diambil
lik
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; ditemukan
dokumen
yang
bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
ub
m
ah
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam peemriksaan, setelah
c. Putusan diambil dari hasil tipu musihat yang dilakukan oleh salah
ep
ka
satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS di atas, dapat ditarik kesimpulan
ah
bahwasanya alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang
ng
M
hukum telah dibatasai secara limitatif. Dengan kata lain, pemohon
30 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai
es
R
bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase demi
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. Namun alasan-alasan
tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa
7.
ng
digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b, dan c) UUAAPS.
Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwasanya di samping
gu
menggunakan alasan “dokumen yang disembunyikan” dan “tipu muslihat
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan perkara
A
No: 513/IV/ARB-BANI/2013 di dalam Permohonannya”, Pemohon dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai
dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan
ub lik
ah
arbitrase dapat dilakukan di luat alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS yang mana seluruh alasan tersebut di atas tidak
am
satupun merupakan alasan yang sah untuk membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS sehingga
ep
Permohonan dalam perkara a quo nyata-nyata adalah tidak berdasarkan
ah k
hukum dan tentu saja mengada-ada.
R
Alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan Termohon II di atas diperkuat
In do ne si
oleh putusan-putsan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
A gu ng
1). Putusan Mahkamah Agung RI No. 729K/PDT.SUS/2008 tanggal 30
Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S. H.; Dirwoto, H., S. H.; Mieke Komar, Prof., Dr., S. H., M. CL yang menyatakan sebagai berikut:
Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa
memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang
lik
pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah rinci secara limitatif sebagai
ub
m
ah
No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan
berikut:
ep
ka
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam peemriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
ah
b. Setelah
putusan
diambil
ditemukan
dokumen
yang
bersifat
ng
M
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah
31 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
es
R
menentukan, yang sengaja disembunyikan oleh pihak lawan; atau
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
1). Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 729K/PDT.SUS/2008 di atas kemudian sejalan dengan Putusan
ng
Mahkamah Agung No. 268K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:
gu
“Bahwa telah benar bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat
dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam
A
ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase”.
2). Putusan Mahkamah Agung No. 146K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34
ub lik
ah
yang menyatakan:
“Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan oleh karena
am
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
ep
1. Bahwa untuk membatalkan putusan arbitrase (Undang-undang No.
ah k
30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukan secara limitatif sedangkan
R
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase BANI
In do ne si
berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ....
A gu ng
Hal ini juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No.
10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tertanggal 12 September 2012 yang merupakan hasil rapat kamar perdata hakim-hakim agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang di mana
pada halaman 81 angka 2 telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70
(dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase
lik
harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta Penjelasannya. Selain dan selebihnya, quodnon apabila dalil Pemohon yang menyatakan bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh dengan
ub
m
ah
domestik yang bersifat limitatif tidak bisa disimpangi dan tidak bisa tidak,
menggunakan alasan di luat ketentuan Pasal 70 UUAAPS, maka hal
ep
ka
tersebut justru tidak selaras dengan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS yang mensyaratkan bahwa alasan yang dipakai untuk membatalkan suatu
ah
putusan arbitrase harus (tidak bisa tidak) didasarkan pada suatu putusan
es
ng
M
UUAAPS tersebut:
R
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berikut isi Penjelasan Pasal 70
32 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
Penjelasan Pasal 70 UUAAPS
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
arbitrase
pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan
R
Permohonan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
yang
sudah
didaftarkan
di
pengadilan.
Alasan-alasan
ng
permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa
gu
alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan
pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim
Yang mana hal ini telah didukung dengan beberapa ptusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
ah
•
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008 No. 855K/
ub lik
A
untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
PDT.SUS/2008 yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, S.
am
H., M. H., sebagai Ketua Majelis; Prof. Rehngena Purba, S. H., M. S.; dan DR. H. Muchsin, S. H., masing-masing sebagai anggota Majelis.
ep
Kaidah hukumnya menyatakan:
ah k
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
R
pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar;
In do ne si
Bahwa permohonan ini prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan
A gu ng
pengadilan terlebih dahulu adanya tipu muslihat/kebohongan (bukan
hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.
•
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009 No. 729K/
PDT.SUS/2008 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.
H., sebagai Ketua Majelis; Dirwoto, H., S. H. dan Mieke Komar, Prof., Dr., S. H.; M. CL masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah
lik
ah
hukumnya menyatakan:
Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam
ub
m
Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana) dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan •
ep
ka
harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2010 No. 16K/
H., M. H., sebagai Ketua Majelis; H. Mahdi Soroinda Nasution, S. H., M.
ng
M
Hum. dan Djafni Djamal, S. H., masing-masing sebagai anggota
33 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
es
R
ah
PDT.SUS/2010, dengan susunan Majelis Dr. H. Mohammad Saleh, S.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris yang mneguatkan Judex Facti sudah tepat
ng
dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:
Pembatalan putusan arbitrase adalah berdasarkan ketentuan Pasal
gu
70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yaitu antara lain: dokumen
yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan
dinyatkan palsu atau ditemukan dokumen yang bersifat menentukan
A
atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat.
Untuk membuktikan hal-hal tersebut tentunya pihak lawan yang
ub lik
ah
bersengketa/pihak lain yang berhubungan dengan surat yang dianggap palsu tersebut harus diikutkan dengan perkara tersebut.
am
•
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010 No. 109K/ PDT.SUS/2010, dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, S. H.,
ep
M. H., sebagai Ketua Majelis; Prof. Rehngena Purba, S. H., M. S.; dan
ah k
DR. H. Muchsin, S. H., masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah
R
hukumnya menyatakan:
In do ne si
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena
A gu ng
Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon banding.
Akan
tetapi
ternyata
pemohon
banding
tiak
dapat
membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai
yang
dilakukan
oleh
termohon
banding
lik
muslihat
sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. •
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2010 No. 126K/
ub
m
ah
dengan bukti berupa putusan pidana yang mneyatakan telah terjadi tipu
PDT.SUS/2010 dengan susunan Majelis Prof. DR. H. Muchsin, S. H.,
ep
ka
sebagai Ketua Majelis; Prof. Rehngena Purba, S. H., M. S.; dan H. Muhammad Taufik, S. H., M. H., masing-masing sebagai anggota
R
ah
Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
ng
M
putusan judex facti dengan dasar tidak terpenuhinya ketentuan Pasal
34 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
70 Undang-undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatif
es
Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum di mana permohonan
peninjauan
kembali
sebagai
pemohon
pengajuan
ng
permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan
BANI telah melangar salah satu ketentuan Pasal 70 Undang-undang
gu
tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan. •
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011 No. 641K/ PDT.SUS/2011 dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S. H.,
A
M. CL sebagai Ketua Majelis; Prof. Rehngena Purba, S. H., M. S.; dan
H. Syamsul Ma’arif, S. H., LL. M., Ph. D., masing-masing sebagai
ub lik
ah
anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
am
(BANI) No. 345/IV/ARB-BANI/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan trebanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-
ep
undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di
ah k
mana di dalam Penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012, No. 231K/
In do ne si
•
R
harus dikuatkan dengan adanya putusan pengadilan.
A gu ng
PDT.SUS/2012 dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S. H., M. CL sebagai Ketua Majelis; Prof. Rehngena Purba, S. H., M. S.; dan
Dr. H. Abdurrahman, S. H., M. H., masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Undang-undang No. 30
Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan
lik
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti. •
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2012 No. 39K/
ub
m
ah
dengan putusan pengadilan. Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70
PDT.SUS/2012 dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S. H.,
ep
ka
M. CL sebagai Ketua Majelis; H. Mahdi Soroinda Nasution, S. H., M. Hum. dan H. Syamsul Ma’arif, S. H., LL. M., Ph. D., masing-masing
Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena judex facti/pengadilan
ng
M
negeri yang mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan
35 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
putusan BANI telah sah dalam menerapkan hukum karena telah
es
R
ah
sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
memeriksa alasan atau pertimbangan BANI sedangkan hal tersebut
bukanlah kewenangan judex facti/pengadilan negeri sebagaimana
ng
dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-undang tentang Arbitrase.
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2013 No. 307K/
gu
•
PDT.SUS/2013 dengan susunan Majelis Prof. Dr. Valerine J. L.
Kriefkhoff, S. H., M. A. sebagai Ketua Majelis; H. Mahdi Soroinda
A
Nasution, S. H., M. Hum. dan Djafni Djamal, S. H., masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
ub lik
ah
Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, maka putusan BANI bersifat final dan untuk
am
membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan pengadilan. Lagi pula, alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian
ep
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak
ah k
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena
R
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya
In do ne si
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang
A gu ng
berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila
pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
•
lik
Nomor 3 Tahun 2009.
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2013 No. 307K/ PDT.SUS/2013 dengan susunan Majelis Dr. H. Mohammad Saleh, S.
ub
m
ah
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
H., M. H., sebagai Ketua Majelis; H. Mahdi Soroinda Nasution, S. H., M.
ep
ka
Hum. dan Dr. Nurul Elmiyah, S. H., M. H., masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
R
ah
Bahwa alasan tersebut (pemohon banding) tidak dapat dibenarkan oleh
ng
M
menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi bukan
36 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf a, b, dan c
es
karena judex facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan (Lembaga Arbitrase/BANI)
ng
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri
gu
Jakarta Selatan Nomor 424/PDT.G/2012/PN.JAK.SEL tanggal 04 Oktober 2012 telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk
A
dikuatkan.
•
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Mei 2013 No. 159 K/ Pdt.Sus.Arbitrase/2013
yang
dengan
susunan
Majelis
Dr.
H.
ub lik
ah
Muhammad Saleh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, S.H., M.A., masing-masing
am
sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan: Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
ep
Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pembatalan putusan arbitrase
ah k
apabila mengandung unsur-unsur sebgaimana disebut dalam Pasal 70
R
dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut, alasan pembatalan tidak
dapat
membuktikan
adanya
putusan
A gu ng
kasasi
In do ne si
harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Ternyata pemohon pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tersebut bahkan termohon
kasasi dapat membuktikan bahwa pemohon kasasi telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan isi Perjanjian No. 34. lagi pula
alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat
kelalaian
dalam
memenuhi
lik
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya syarat-syarat
yang
diwajibkan
oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
ub
m
ah
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak
ep
ka
berwenang atau melampai batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
R
ah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
A
on
gu
Halaman
37 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
2009.
es
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah
Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya
ng
Nomor 659/Pdt.G/2012/PN.SBY tanggal 17 Oktober 2012 telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan.
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2013 No. 182 K/
gu
•
Pdt.Sus.Arbt/2013 yang dengan susunan Majelis H. Djafni Djamal, S.H.,
A
M.H., sebagai Ketua Majelis; H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. Nurul Elmiyah, S. H., M. H., masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
ub lik
ah
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa alasan-alasan pembatalan
am
putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Dalil Termohon II di atas sekaligus membantah alasan “dokumen yang
ah k
dalam
proses
ep
disembunyikan” dan “tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak pemeriksaan
perkara
513/IV/ARB-BANI/2013”
yang
R
digunakan Pemohon dalam Permohonannya karena pasa faktanya tidak
In do ne si
ada satupun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang
A gu ng
membukikan adanya dokumen yang disembunyikan pihak lawan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan
perkara 513/IV/ARB-BANI/2013. Padahal yang demikian itu sudah jelas
diamanatkan oleh Penjelasan Pasal 70 UUAAPS dan pertimbanganpertimbangan hakim agung MA RI dalam beberapa putusannya.
Dengan demikian, mengingat Permohonan yang diajukan Pemohon
menggunakan alasan-alasan di luar alasan yang dipersyaratkan dalam
lik
Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo untuk
PENGADILAN
NEGERI
TIDAK
ub
menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya. BERWENANG
MEMERIKSA
POKOK
ep
PERKARA YANG TELAH DIBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA OLEH MAJELIS ARBITRASE
Dengan memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 70 UUAAPS
R
8.
negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan oputusan
ng
38 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur
es
tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan pengadilan
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Pasal 70 UUAAPS, maka sudah layak dan sepatutnya Majelis Hakim
Halaman 38
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa hal-hal yang sebenarnya sudah
ng
diperiksa dan diadili oleh majelis arbitrase dalam pertimbangan hukumnya
pada Putusan Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013. Hal ini sesuai dengan
gu
ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS berikut ini: Pasal 11 ayat (2) UUAAPS
A
Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam
suatu penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.
ub lik
ah
Pasal 62 ayat (4) UUAAPS
Ketua pengadilan negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari
am
putusan arbitrase 9.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS di
ep
atas serta dikaitkan dengan posita dari permohonan Pemohon dalam
ah k
perkara a quo, tampak jelas bahwa Pemohon berupaya untuk menguji
R
kembali apa-apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam
In do ne si
Putusan Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013, yaitu pada pernyataan
A gu ng
Pemohon yang menyatakan: •
Majelis Arbiter telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memutus
perkara terkait penggunaan dasar hukum pengambilan keputusan (vide halaman 10 sampai 12 Permohonan).
•
Putusan Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013 telah melanggar azas kebebasan berkontrak dan hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (vide halaman 13 sampai 16 Permohonan).
Padahal yang demikian itu telah jelas bahwa UUAAPS secara limitatif telah
lik
ah
melarang pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili kembali
ub
apoap-apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase.
DALIL PEMOHON MENGENAI ADANYA DOKUMEN YANG SIFATNYA MENENTUKAN DI MANA DOKUMEN INI MENUNJUKAN ADANYA AFILIASI
ep
m
ANTARA SAKSI AHLI YANG DIAJUKAN TERMOHON (DAHULU PEMOHON ARBITRASE) DENGAN SALAH SATU ARBITER YANG MEMPENGARUHI
R
ka
ng
KETENTUAN PASAL 70 HURUF B UUAAPS ADALAH MENGADA-ADA DAN
39 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
TIDAK BERDASARKAN HUKUM
es
PUTUSAN BANI NO. 513/IV/ARB-BANI/2013 SEBAGAIMANA DIMAKSUD
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 39
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
10. Pokok keberatan pertama Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam halaman 6 sampai 8 Permohonan pada intinya adalah Pemohon
ng
menganggap bahwa di dalam proses pemeriksaan Perkara Arbitrase No.
513/IV/ARB-BANI/2013, terdapat doumen yang sifatnya menentukan yang benturan
kepentingan
sehingga
dapat
gu
mengandung
mempengaruhi
independensi keterangan-keterangan Saksi Ahli M. E. ELIJANA TANSAH,
A
S. H, termasuk objektifitas dari Bpk. HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M.,
FCBArb sebagai slaah satu anggota Majelis Arbitrase perkara No. 513/IV/ ARB-BANI/2013 yang ditetapkan Termohon II.
ub lik
ah
11. Terkait hal tersebut di atas, Termohon II menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut dengan alasan:
am
•
Ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS menyatakan bahwasanya salah satu alasan pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh dengan
ah k
Setelah
putusan
ep
menggunakan alasan:
diambil
ditemukan
dokumen
yang
bersifat
R
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
A gu ng
kiranya dapat disimpulkan 2 (dua) hal, bahwa:
In do ne si
Dengan menafsirkan ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS di atas,
1). Dokumen sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS haruslah bersifat menentukan yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Arbitrase perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013.
Pertanyaan terkait yang Termohon II dapat ajukan adalah, apakah
keternagan yang diberikan saksi ahli yang dihadirkan oleh Termohon
I
dapat
dikualifikasikan
sebagai
“dokumen
yang
perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013.
lik
ah
menentukan” yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Arbitrase
ub
m
Perlu Termohon II ingatkan, berbeda dengan perkara pidana, di dlaam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata jo. 164 HIR tidak satupun
ep
ka
dicantumkan bahwasanya keterangan yang diberikan saksi ahli dikualifikasikan sebagai alat bukti. Secara formil, keterangan yang
R
ah
diberikan saksi ahli sejatinya berada di luar alat bukti sehingga
es
menurut hukum pembuktian perdata, keterangan tersebut sejatinya
A
on
gu
Halaman
40 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 40
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Dalam hal ini, perlu dicermati ketentuan 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv yang menyatakan bahwa:
ng
• Hakim atau pengadilan negeri tidak wajib mengikuti pendpaat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya.
gu
• Kalau begitu sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendpaat ahli, apabila
pendapat
ahli
tersebut
berlawanan
keyakinannya.
dengan
A
Dari acuan di atas, kiranya undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, di
ub lik
ah
mana:
• Kalau hakim mengikuti, dia mengambil alih pendapat tersebut
am
menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam putusan.
ah k
ep
• Sebaliknya, apabila tidak mengikuti, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada.
In do ne si
R
Dalil Termohon II tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 213.K/SIP/1995 tanggal 10 April 1957 yang menyatakan:
A gu ng
“bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tidak ada
keharusan untuk mendengar seoranmg saksi ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR.”
“penglihatan hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara
dua buah tangan-tangan dapat dipakai oleh hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian.”
Serta pendapat YAHYA HARAHAP, S. H dalam bukunya “Hukum Perdata:
tentang
Gugatan,
Persidangan,
lik
ah
Acara
Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika
ub
m
halaman 795 yang menyatakan sebagai berikut:
ka
Meskipun undang-undang memberi kebebasan kepada hakim
Tidak dapat berdiri sendiri.
•
Tempat dan kedudukannya hanya berfungsi menambah atau
A
on
gu
Halaman
41 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara.
es
•
R
ah
pendapat ahli:
ep
untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 41
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Itulah fungsi pendapat ahli, bukan alat bukti. Oleh karena itu,
pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian.
ng
Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi
syarat formil dan materiil, dan yang ada hanya pendapat ahli,
gu
tidak dapat dibenarkan mempergunakannya sebagai alat bukti tunggal meskipun hakim meyakini kebenaran itu.
Berdasarkan penjelasan di atas di mana keterangan yang diberikan
A
oleh saksi secara formil bukanlah merupakan alat bukti, maka apabila dikaitkan dengan perkara a quo, secara jelas dan nyata
ub lik
ah
dapat disimpulkan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan Saksi Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S. H jelas bukan merupakan
am
alat bukti, melainkan hanya semata-mata untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada sehingga tidak bisa menentukan
ep
putusan perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013. Karena tanpa adanya perkara
No.
R
Arbitrase
memberikan
513/IV/ARB-BANI/2013
pertimbangan
dan
mengambil
A gu ng
permaslaahan yang ada.
tetap
dapat
keputusan
atas
In do ne si
ah k
pendapat Saksi Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S. H pun, Majelis
Adapun apabila Majelis Arbitrase mengikuti pendapat saksi ahli tersebut, tidak lain dan tidak bukan karena Majelis Arbitrase menganggap pendapat tersebut sejalan dengan keyakinannya.
Dalam hal ini Termohon II meminta Pemohon untuk bersikap objektif serta berpikir logis dalam melihat permaslaahan yang ada
karena pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase perkara
lik
ah
No. 513/IV/ARB-BANI/2013 tidak semata-mata hanya bersumber dari keterangan Saksi Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S. H saja,
ub
m
melainkan pula dari bukti-bukti lainnya yang disampaikan baik oleh Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) serta Termohon I (dahulu
ep
ka
Pemohon Arbitrase), bahkan keterangan saksi ahli lainnya, yaitu Prof. NINDYO PRAMONO, S. H., M. H (vide halaman 54 Putusan
ah
Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013) dan keterangan Saksi Putusan
Arbitrase
No.
513/IV/ARB-BANI/2013).
42 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
Dengan kata lain, keterangan Saksi Ahli M. E. ELIJANA TANSAH,
es
55
ng
M
halaman
R
Akuntan Publik, Ibu MAURICE GANDA NAINGGOLAN (vide
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 42
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
S. H bukan merupakan sesuatu yang dapat menentukan hasil Putusan Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013.
ng
2). Dokumen menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70
huruf b UUAAPS haruslah disembunyikan oleh pihak lawan (in casu
gu
Termohon II) secara sengaja.
Pertanyaan terkait yang Termohon II berikutnya ajukan adalah, apakah
terdapat
dokumen
yang
membuktikan
bahwasanya
A
ketidaknetralan keterangan Saksi Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.
H merupakan hal yang secara sengaja disembunyikan oleh
ub lik
ah
Termohon I.
Termohon II berpendapat bahwasanya apa yang dituduhkan oleh
am
Pemohon atas adanya dokmen yang secara sengaja disembunyikan pihak lawan dala perkara a quo jelas merupakan hal yang
ep
mengada-ada karenma tidak ada satupun bukti bahwa Termohon I
ah k
telah secara sengaja menyembunyikan dokumen tersebut. Apalagi,
R
dokumen yang katanya disembunyikan oleh Termohon I tersebut
In do ne si
adalah berikta dari situs hukumonline.com tertanggal 6 Maret 2009.
A gu ng
Pertanyaannya lagi, bagaimana cara Termohon I menyembunyikan berita yang notabene setiap orang dapat mengakses halaman/ website tersebut. Apakah Termohon I menyembunyikan berita tersebut
dengan
cara
melakukan
blocking
pada
website
hukumonline.com sampai dengan putusan Putusan Arbitrase No.
513/IV/ARB-BANI/2013 diterbitkan. Hal ini jelas-jelas mengada-ada
menyembunyikan dokumen tersebut. •
lik
untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan Termohon I dalam
Sebagaimana yang telah Termohon II uraikan sebelumnya, adalah
ub
m
ah
dan ngawur sekali. Untuk itu, Termohon II mensomir PEMohon
fakta bahwa tidak ada satpun putusan pengadilan berkekuatan hukum
ep
ka
tetap yang membuktikan adanya dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan (in cassu Termohon I) di dalam proses pemeriksaan
R
ah
Perkara Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013. Padahal yang demikian
ng
M
pertimbangan-pertimbangan hakim agung MA-RI dalam beberapa
43 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
putusannya (hal ini tidak perlu Termohon II uraikan lagi).
es
itu sudah jelas diamanatkan oleh Penjelasan Pasal 70 UUAAPS dan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 43
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Di dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013
R
•
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tentunya dapat diketahui bahwa Majelis Arbitrase terdiri dari 3 (tiga)
ng
orang arbiter yang telah mempunyai pengalaman dan kecakapan yang
mumpuni untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase No. 513/IV/
gu
ARB-BANI/2013, yaitu:
1). Ibu FATIMAH ACHYAR, S. H., FCBArb selaku Ketua Majelis.
2). Bpk. HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb selaku Anggota
A
Majelis.
3). Bpk. H. BASOEKI, S. H selaku Anggota Majelis.
ub lik
ah
Terkait hal tersebut, mengingat terdapat 3 (tiga) orang arbiter yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase No. 513/IV/
am
ARB-BANI/2013, maka tentunya pendapat seorang arbiter tidak dapat menentukan isi putusan kecuali pendapat tersebut disetujui arbiter
ep
lainnya. Hal ini dapat dilihat dari lampiran putusan perkara arbitrase No.
ah k
513/IV/ARB-BANI/2013 mengenai Dissenting Opinion dari Arbiter Bpk.
R
H. BASOEKI, S. H. Dengan kata lain, pendapat Bpk. HUMPREY R.
In do ne si
DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb seorang, yang (apabila) tidak disetujui
A gu ng
arbiter lainnya, jelas tidak mempengaruhi isi putusan arbitrase No. 513/ IV/ARB-BANI/2013.
•
Pemeriksaan perkara arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013 di BANI dahulu yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase telah berjalan sesuai
dengan ketentuan yang ada dan mempertimbangkan seluruh dalil,
bukti-bukti, dan fakta-fakta yang disampaikan kedua belah pihak secara
Perlu Termohon II tegaskan bahwa tidak benar Ibu M. E. ELIJANA
lik
•
TANSAH, S. H bekerja atau pernah bekerja di kantor GANI DJEMAT & PARTNERS, tempat di mana Bpk. HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL.
ub
m
ah
berimbang sesuai dengan azas audi alteram partem.
M., FCBArb tergabung sehingga Ibu M. E. ELIJANA TANSAH, S. H
ep
ka
tidak mempunyai hubungan afiliasi atau conflict of interest atau apapun namanya dengan Bpk. HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb.
yang menyatakan Ibu M. E. ELIJANA TANSAH, S. H memiliki afiliasi
ng
M
dengan GANI DJEMAT & PARTNERS yang diambil dari website
44 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
hukumonline.com adalah berasal dari pihak ketiga yang tidak diketahui
es
R
ah
Terkait hal tersebut, maka perlu diperhatikan bahwa informasi Pemohon
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 44
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sumbernya pada tahun 2009 sehingga jelas hal tersebut tidak dapat dijadikan suatu pijakan fakta pembuktian dalam perkara a quo.
Pemohon telah melakukan tuduhan tanpa dasar bahwa telah terjadi
ng
•
konspirasi yang dilakukan oleh Bpk. HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL.
gu
M., FCBArb dan Saksi Ahli Ibu M. E. ELIJANA TANSAH, S. H (vide poin 7 halaman 8 Permohonan). Hal ini jelas merupakan tuduhan yang serius, sangat tendensius, dan mengada-ada karena di samping
A
menandakan rasa tidak percaya kepada lembaga arbitrase yang justru disepakati sendiri oleh para pihak, pernyataan tersebut jelas-jelas telah
ub lik
ah
menyerang nama baik dan reputasi Bpk. HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb karena pernyataan “konspirasi” tersebut dpat diartikan
am
bahwa Bpk. HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb tidak bertindak netral dan memihak slah satu pihak. Untuk itu, Termohon II
ep
mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri
ah k
Jakarta Utara untuk mencatat “tuduhan” tanpa dasar dari Pemohon
R
tersebut.
In do ne si
DALIL PEMOHON MENGADA-ADA KARENA UNSUR TIPU MUSLIHAT
A gu ng
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE NO. 513/IV/ARBBANI/2013 TIDAK TERPENUHI DAN MENGADA-ADA
12. Pokok keberatan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam halaman 8
sampai 9 Permohonan pada intinya adalah Pemohon menganggap bahwa putusan arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013 telah diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan pembatalan
putusan
aribtrase
lik
Pemohon kembali mempermasalahkan penunjukkan Ibu M. E. ELIJANA
ub
TANSAH, S. H selaku saksi ahli yang diajukan Termohon I, maka
ep
Termohon II berkesimpulan penunjukkan tersebutlah yang dimaksud dengan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 UUAAPS.
Pemohon karena: •
ng
Pemohon tidak menguaikan secara rinci bentuk tipu muslihat apa yang
45 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
dilakukan Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan mengadili perkara
es
14. Terkait hal tersebut di atas, Termohon II menolak dengan tegas dalil
R
ka
persyaratan
13. Adapun setelah menemiti dalil serta argumentasi Pemohon di mana
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
sehingga
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS terpenuhi.
m
ah
snegketa
Halaman 45
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
No. 513/IV/ARB-BANI/2013 sehingga jelas merupakan tuduhan yang tendensius dan mengada-ada. dan sehubungan hal tersebut, Termohon
ng
II kembali menyatakan bahwa pemeriksaan perkara No. 513/IV/ARBBANI/2013 di BANI dahulu yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase telah
gu
berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan mempertimbangkan
seluruh dalil, bukti-bukti, dan fakta-fakta yang disampaikan kedua belah pihak secara berimbang sesuai dengan azas audi alteram partem dan
A
tidak ada satupun tipu muslihat dilakukan kepada para pihak yang berperkara.
Quodnon apabila memang terdapat tipu muslihat yang didalilkan
ub lik
ah
•
Pemohon, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS dan
am
pertimbangan-pertimbangan
dari
pasar
hakim
agung
MA-RI
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, haruslah didasarkan pada
ep
suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (yang mana
ah k
telah Termohon II uraikan sebelumnya, tidak ada satupun putusan
R
pengadilan dimaksud yang menunjukan adanya tipu muslihat di dalam
In do ne si
proses pemeriksaan perkara arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013).
A gu ng
Sehingga jelaslah bahwa dalil tipu muslihat yang digunakan Pemohon dalam usahanya membatalkan putusan arbitrase No. 513/IV/ARBBANI/2013 adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak.
•
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS berikut Penjelasannya, sangat terang dan jelas bahwa pengertian tipu muslihat sebagaimana
dimaksud adalah berkenaan dengan sutau delik pidana. Artinya, sutau arbitrase
dapat
dibatalkan
apabila
di
dalam
proses
lik
pemeriksaannua ternyata salah satu pihak terbukti melakukan tindak pidana yang dapat mempengaruhi hasil putusan arbitrase yang diambil oleh Majelis Arbitrase sehingga unsur tpu muslihat tersebut haruslah
ub
m
ah
putusan
dibuktikan dengan putusan pengadilan dan tidak boleh hanya
ep
ka
berdasarkan tafsir salah satu pihak.
Hal ini sesuai dengan pertimbangan beberapa putusan MA RI berikut
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008 No. 855K/
ng
M
PDT.SUS/2008, dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, S.
46 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
H., M. H., sebagai Ketua Majelis; Prof. Rehngena Purba, S. H., M.
es
•
R
ah
ini:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 46
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
S.; dan DR. H. Muchsin, S. H., masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
ng
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan pengadilan negeri telah tepat dan benar.
gu
Bahwa permohonan ini prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu adanya tipu muslihat/kebohingan
A
(bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999.
•
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009 No. 729K/
ub lik
ah
PDT.SUS/2009, dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S. H., sebagai Ketua Majelis; Dirwoto, H., S. H. dan Mieke Komar,
am
Prof., Dr., S. H.; M. CL masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
ep
Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam
ah k
Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan
R
(dalam perkara pidana) dan di luar alasan tersebut, permohonan
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010 No. 109K/
A gu ng
•
In do ne si
pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
PDT.SUS/2010, dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, S.
H., M. H., sebagai Ketua Majelis; Prof. Rehngena Purba, S. H., M. S.; dan DR. H. Muchsin, S. H., masing-masing sebagai anggota Majelis. Kaidah hukumnya menyatakan:
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena
Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
lik
ah
sebagai berikut:
Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon
ub
m
banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon banding. Akan tetapi ternyata pemohon banding tiak
ep
ka
dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang mneyatakan
R
ah
telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon banding
A
on
gu
Halaman
47 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
Tahun 1999.
es
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 47
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Adanya persyaratan putusan pidana untuk dijadikan dasar dalam perkara pembatalan putusan arbitrase tidak lain dan tidak bukan demi
ng
memberikan kekuatan bukti yang sempurna bagi Pemohon mengingat dalam perkara a quo hakim pengadilan negeri tidak memeriksa ulang
gu
pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase (vede Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS). Hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Putusan MA RI No. 199K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember
A
1975 yang menyatakan:
Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang
ub lik
ah
sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan
am
membolehkan adanya pembuktian perlawanan (bukti balasan). •
Adapun, apabila tipu muslihat yang didalilkan oleh Pemohon adalah
ep
berkenaan dengan tuduhan tanpa dasar Pemohon di mana Ibu M. E.
ah k
ELIJANA TANSAH, S. H memiliki afiliasi dengan Bpk. HUMPREY R.
R
DJEMAT, S. H., LL. M., maka sebagaimana yang telah Termohon II
In do ne si
sampaikan sebelumnya dalam Jawaban ini bahwa Termohon II
A gu ng
menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena pada faktanya
Ibu M. E. ELIJANA TANSAH, S. H tidak bekerja dan tidak pernah
bekerja di kantor hukum GANI DJEMAT & PARTNERS, tempat di mana Bpk. HUMPREY R. DJEMAT, S. H., LL. M., FCBArb tergabung.
Terkait hal tersebut, Termohon II tidak habis pikir dengan tindakan Pemohon yang mendasarkan dalilnya pada berita yang berasal dari pihak ketiga yang tidak diketahui sumbernya pada tahun 2009 karena
lik
dalam perkara a quo. Untuk itu Termohon II mensomir Pemohon untuk
ub
melampirkan dokumen otentik yang membuktikan tuduhannya tersebut. MENGENAI TUDUHAN PEMOHON DI MANA MAJELIS ARBITRASE TELAH
ep
MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMUTUS PERKARA TERKAIT DASAR HUKUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
R
15. Pokok perkara Pemohon berikutnya sebagaimana yang tertuang dalam menganggap bahwa Majelis Arbitrase telah keliru dalam memberikan dasar
ng
48 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
hukum karena menggunakan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008
es
halaman 10 sampai dengan 12 Permohonan pada intnya adalah Pemohon
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
jelas hal tersebut tidak dapat dijadikan suatu pijakan fakta pembuktian
Halaman 48
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“PP 38/2008”) atas Pelaksanaan
ng
Perjanjian sehingga putusan arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013 dapat dibatalkan para perkara a quo.
gu
16. Terkait hal tersebut di atas, Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan: •
Pasal 70 UUAAPS jo. No. 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tertanggal 12
A
September 2012 serta beberapa putusan MA RI, yakni Putusan MA RI 729K/PDT.SUS/2009 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 268K/
ub lik
ah
Pdt.Sus/2012 ytelah menetapkan bahwasanya alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan
am
permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum telah dibatasi secara limitatif. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/
ep
memutuskan alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng
ah k
daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b,
R
dan c) UUAAPS.
In do ne si
Terkait hal tersebut, maka jelas alasan yang digunakan oleh Pemohon
A gu ng
untuk membatalkan putusan arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013 pada poin ini, yakni “Majelis Arbitrase telah keliru dalam memberikan dasar
hukum” merupakan alasan diluar ketentuan Pasal 70 UUAAPS sehingga hal tersebut keliru dan tidak mempunyai dasar hukum.
•
Termohon II berpendapat bahwa Majelis Arbitrase perkara No. 513/IV/ ARB-BANI/2013
telah
bertindak
benar
dalam
mendasarkan
lik
bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA dan perlatan serta fasilitas lainnya didirikan di atas tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta No.
ub
m
ah
pertimbangannya kepad PP 38/2008 mengingat objek perjanjian berupa
1/1987 tertanggal 23 Februari 1987 yang terletak di Taman Impian Jaya
ep
ka
Ancol, Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Wilayah Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Objek Tanah”). Quodnon, pun
Objek
Tanah
tersebut
dialihkan
kepada
PT.
R
ah
apabila
ng
M
kepada bentuk badan hukum PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL
49 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
(Persero), Tbk, yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara
es
PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk, maka dengan merujuk
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 49
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(Persero), maka ketentuan PP 38/2008 yang mengatur tentang Pengelolaan Banarng Milik Negara/Daerah tetap berlaku pada Objek
ng
Tanah. Dengan demikian, pernyataan Pemohon pada halaman 12 Permohonannya yang menyatakan “berdasarkan Bukti P-14 dijelaskan
gu
Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 telah di-inbreng-kan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai model ke
dalam PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. dan bukan
A
lagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Karenanya tidak tepat jika menjustifikasi bahwa tanah yang digunakan oleh PT. PEMBANGUNAN adalah milik negara sehingga dapat
ub lik
ah
JAYA ANCOL (Persero), Tbk.
dikaitkan dengan PP No. 38/2008” justru keliru dan tidak mempunyai
am
dasar hukum. •
Memang benar Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan
ep
Termohon II pada tanggal 21 September 1992 yang notabene telah ada
ah k
sebelum berlakunya PP 38/2008. namun demikian, apabila mencermati
R
jangka waktu masa pengelolaan berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun
In do ne si
terhitung sejak beroperasi komersial dengan syarat seperti diuraikan
A gu ng
dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian yang notabene pula berakhir pada
masa berlakunya PP 38/2008, maka jelas ketentuan dalam PP 38/2008 tersebut wajib diberlakukan pada Perjanjian.
•
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis
Arbitrase yang memriksa dan mengadili perkara No. 513/IV/ARBBANI/2013 telah bertindak tepat dalam memberikan pertimbangan
Pengalihan
No.
81
berupa
lik
Menimbang, bahwa objek Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan bangunan
UNDERSEA
WORLD
INDONESIA dan peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya
ub
m
ah
sebagaimana tertuang dalam halaman 50 sampai 51 yang menyatakan:
yang didirikan di atas tanah yang merupakan bagian Sertifikat Hak
ep
ka
Pengelolaan Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. I/1987 tanggal 23 Februari 1987 yang terletak di Taman Impian Jaya
R
ah
Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Kota Jakarta
bahwa
ng
M
Menimbang,
dikarenakan
proyek
UNDERSEA
WORLD
50 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
INDONESIA tersebut didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah,
es
Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-14).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 50
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk Hak Pengelolaan, maka
terhadapnya berlaku dan diterapkan ketentuan dalam Peraturan
ng
Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/
gu
Daerah.
MENGENAI TUDUHAN PEMOHON DI MANA PUTUSAN BANI NO. 513
TELAH MELANGGAR AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN HUKUM
A
PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 1338 KUHPERDATA
17. Pokok keberatan Pemohon berikutnya sebagaimana yang tertuang dalam
menganggap
putusan
ub lik
ah
halaman 13 sampai dengan 16 Permohonan pada intinya adalah Pemohon arbitrase
No:
513/IV/ARB-BANI/2013
telah
am
melanggar azas kebebasan berkontrak dan mengesampingkan ketentuan Pasal
1320
KUHPerdata
terhadap
hak
opsi
Pemohon
untuk
ep
memperpanjang masa pengelolaan atas Objek Perjanjian selama maksimal
ah k
20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian
R
sehingga putusan arbitrase BANI No: 513/IV/ARB-BANI/2013 dapat
In do ne si
dibatalkan pada perkara a quo.
A gu ng
18. Terkait hal tersebut di atas, Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan: •
Atas alasan yang sama sebagai mana Termohon uraikan pada poin 17 (16) di atas di mana pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan
alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase
tersebut. Namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal
lik
ah
70 (poin a, b, dan c) UUAAPS. Maka jelas alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase BANI No: 513/IV/ARB-
kebebasan
berkontrak
ub
m
BANI/2013 pada poin ini yakni “adanya dugaan pelanggaran azas terhadap
hak
opsi
Pemohon
untuk
ep
ka
memperpanjang masa pengelolaan atas Objek Perjanjian” merupakan alasan diluar ketentuan Pasal 70 UUAAPS sehingga hal tersebut keliru
Pertimbangan mengenai hak opsi bagi Pemohon sebagaimana tertuang
ng
M
dalam Perjanjian telah diberikan pertimbangan yang benar dan cukup
51 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
oleh Majelis Arbitrase perkara No: 513/IV/ARB-BANI/2013 sehingga
es
•
R
ah
dan tidak mempunyai dasar hukum.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 51
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
berdasarklan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4)
UUAAPS, maka hakim pengadilan negeri tidak memeriksa ulang apa-
•
ng
apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase tersebut.
Perlu Termohon II ingatkan bahwasanya apabila meneliti judul maupun
gu
substansi Perjanjian yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon I
serta pengakuan Pemohon dahulu pada pemeriksaan perkara No: 513/
A
IV/ARB-BANI/2013 dahulu (vide bukti T-2a), Perjanjian merupakan jenis perjanjian yang dikenal dengan istilah Built, Operate, and Transfer (BOT) atau dalam PP 38/2008 disebut dengan Bangun Guna Serah.
ub lik
ah
Pasal 1 butir 12 PP 38/2008 menyebutkan bahwa pengertian dari Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah
am
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak
ep
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
ah k
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
R
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
In do ne si
Selanjutnya, ketentuan Pasal 29 ayat (1) 12 PP 38/2008 menyebutkan
A gu ng
bahwa jangka waktu Bangun Guna Serah ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
Terkait hal tersebut di atas, dengan mencermati bahwa:
1). Jangka waktu masa pengelolaan Perjanjian yang berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak beroperasi komersial dengan syarat seperti diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian.
lik
Pemerintah/BUMN (persero) sehingga terhadapnya berlaku PP 38/2008.
3). Pemohon yang mempunyai hak opsi untuk memperpanjang
ub
m
ah
2). Objek Perjanjian yang berdiri di atas sebagian tanah milik
pengelolaan selama maksimal 20 (dua puluh) tahun lagi di aman
ep
ka
apabila dijumlahkan jangka waktu tersebut nyata-nyata telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang merupakan batas
R
ah
jangka waktu suatu perjanjian BOT sebagaimana ditentukan dalam
ng
M
4). Setelah masa 20 (dua puluh) tahun sejak berlakunya Perjanjian
52 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
terdapat kenaikan nilai objek tanah serta penyusutan nilai bangunan
es
Pasal 29 ayat (1) 12 PP 38/2008.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 52
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sehingga menjadi tidka adil apabila tetap menggunakan ketentuan Perjanjian yang lama.
ng
5). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 676K/Pdt/2010 tanggal 18
Juli 2011 yang pada pokok kaidah hukumnya menyatakan bahwa
gu
kelanjutan dalam kerja sama perjanjian BOT hanya dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak sepakat.
6). Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatur bahwa tiada
A
sepakat yang sah apabila sepakat itu diperoleh dengan paksaan, yang apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka apabila opsi
ub lik
ah
perpanjangan masa pengelolaan diberlakukan tanpa adanya kesepakatan maka merupakan suatu paksaan.
am
Maka menurut hemat Termohon II, Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara No: 513/IV/ARB-BANI/2013 telah bertindak
ep
benar dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam
ah k
halaman 60 putusan arbitrase BANI No: 513/IV/ARB-BANI/2013, yang
R
menyatakan:
In do ne si
Menimbang, oleh karena perpanjangan masa pengelolaan UNDERSEA
A gu ng
WORLD INDONESIA sebagaimana dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 dengan alasan sebagaimana
diuraikan melalui pertimbangan-pertimbangan di atas baik menurut
hukum maupun azas keadilan dan kepatutan harus dibuat dalam perjanjian yang baru di mana menurut hukum layaknya sebuah
perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak yang membuatnya dan
Termohon),
maka
Majelis
berpendapat
opsi
lik
perpanjangan masa pengelolaan UNDERSEA WORLD INDONESIA dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat
ub
m
ah
(Pemohon
dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan
ep
ka
cara menuangkan dalam perjanjian baru.
Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak
ah
maka apabila tidak tercapai kesepakatan baru dalam perjanjian
ng
M
sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Pemohon halaman
53 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
6 butir 4d yang menyatakan “masa pengelolaan berakhir: sesuai
es
R
tersebut, maka perjanjian berakhir pada tanggal 6 Juni 2014
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 53
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
perjanjian akan berakhir pada tanggal 06 Juni 2014”. Hal tersebut telah
dibenarkan dalam Jawaban Termohon halaman 3 butir 6 yang
ng
menyatakan “jangka waktu atau masa pengelolaan untuk pertama
kalinya berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
gu
dimulai operasi komersil tetapi tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan
setelah pembangunan seselai. Sesuai dengan fakta, jangka waktu
A
pengelolaan SEA WORLD dimulai sejak tanggal 06 Juni 1994 dan karenanya akan berakhir nanti pada tanggal 06 Juni 2014.
•
Tidak benar bahwa Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili
ub lik
ah
perkara No: 513/IV/ARB-BANI/2013 telah melanggar azas kebebasan berkontrak dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.
am
Sebaliknya, justru dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai syarat kesepakatan di mana
ep
berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan
ah k
“tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diperoleh dengan paksaan”,
masa
pengelolaan
diberlakukan
A gu ng
kesepakatan maka merupakan suatu paksaan.
tanpa
adanya
In do ne si
perpanjangan
R
yang apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka apabila opsi
MENGENAI TUDUHAN PEMOHON DI MANA TERMOHON II SELAKU MAJELIS PEMUTUS TELAH MEMBERIKAN PUTUSAN YANG MELEBIHI TUNTUTAN DALAM PERMOHONAN ARBITRASE
19. Pokok keberatan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam halaman 8
sampai 9 Permohonan pada intinya adalah Pemohon menganggap bahwa
lik
melebihi tuntutan dalam permohonan arbitrase. Pemohon tersebut dengan alasan: •
ub
20. Terkait hal tersebut di atas, Termohon II menolak dengan tegas tuduhan
m
ah
Termohon II selaku majelis pemutus telah memberikan putusan yang
Pemohon jelas ngawur dengan menyatakan bahwa Termohon II
ep
ka
merupakan majelis pemutus. Karena faktanya, Termohon II adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang notabene merupakan penyelenggara
arbitrase
di
Indonesia
sebagaimana
R
ah
lembaga
es
diamanatkan UUAAPS dan tidak pernah sekalipun menjadi majelis
A
on
gu
Halaman
54 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
pemutus yang memeriksa perkara arbitrase.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 54
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Atas alasan yang sama sebagaimana Termohon uraikan pada poin 17
R
•
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
(16) di atas di mana pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan
ng
alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase
tersebut. Namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh
gu
melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b, dan c) UUAAPS. Maka jelas alasan yang digunakan oleh
Pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase BANI No: 513/IV/ARB-
A
BANI/2013 pada poin ini yakni adanya “ultra petita” metupakan alasan
di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS sehingga hal tersebut keliu dan •
ub lik
ah
tidak mempunyai dasar hukum.
Pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa hakekat dari Perjanjian
am
merupakan jenis perjanjian yang dikenal dengan istilah Built, Operate, and Transfer (BOT) terhadapnya berlaku ketentuan PP 38/2008.
ep
Terkait hal tersebut, dengan mengingat:
ah k
1). Ketentuan Pasal 29 ayat (1) 12 PP 38/2008 yang menyebutkan
(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
In do ne si
R
bahwa jangka waktu Bangun Guna Serah ditetapkan paling lama 30
A gu ng
2). Keharusan dilakukan pembaharuan atas perizinan dengan alasanalasan sebagaimana Termohon uraikan pada poin 19 (18) angka (1) sampai (6) di atas; serta
3). Tidak tercapainya kesepakatan baru Perjanjian tersebut sehingga perjanjian berakhir pada tanggal 6 Juni 2014 (hal mana telah
dibenarkan oleh Pemohon pada halaman 3 butir 6 Jawaban
lik
Permohonan Arbitrasenya terdahulu).
Selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perjanjian mengenai akibat berakhirnya Perjanjian yang menyatakan:
ub
m
ah
Arbitrasenya terdahulu serta Termohon I pada halaman 6 butir 4d
Pada saat Perjanian ini berakhir, maka LTN (in cassu Pemohon)
ep
ka
menjamin untuk menyerahkan kembali tanah tanah beserta bangunan proyek kepada JAYA ANCOL (in cassu Termohon I) berikut sarana-
R
ah
sarana penunjang serta hak pengelolaannya termasuk karyawan dalam
ng
M
menuntut imbalan pembayaran dalam bentuk apapun dari JAYA
55 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
ANCOL dan LTN menjamin dan membebaskan JAYA ANCOL dari
es
keadaan baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya tanpa
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 55
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
segala tuntutan dan/atau keberatan dari pihak manapun terhadap JAYA NACOL atas proyek tertentu.
ng
Maka menurut hemat Termohon II, , Majelis Arbitrase yang memeriksa
dan mengadili perkara No: 513/IV/ARB-BANI/2013 telah bertindak
gu
benar dalam memberikan amar putusan sebagaimana tertuang dalam poin 4 halaman 64 putusan arbitrase BANI No: 513/IV/ARB-BANI/2013,
A
sebagai berikut:
Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan
UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas
ub lik
ah
dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan
am
Para Phak kepada Pemohon Konvensi dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat pengelolaan berakhir, yaitu
ep
tanggal 06 Juni 2014.
ah k
Selain hal-hal yang telah Termohon II sampaikan di atas, perlu Termohon II
R
sampaikan bahwa baik Termohon I sebelumnya Pemohon Konvensi/
In do ne si
Termohon Arbitrase dalam perkara arbitrase, pada bagian akhir petitumnya
A gu ng
secara kelas dan tegas menyebutkan “... apabila Majelis Arbiter berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)”
bahkan Pemohon sebelumnya Termohon Konvensi/Pemohon Arbitrase dalam perkara arbitrase pada bagian akhir petitumnya juga menyampaikan
hal yang intinya sama, yaitu “apabila Majelis Arbiter berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya” sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon II selaku Majelis Pemutus telah memberikan
lik
ah
putusan yang melebihi tuntutan dalam permohonan arbitrase adalah dalil yang dibuat-buat dan sangat mengada-ada atau memang Pemohon tidak
ub
m
memahami makna dari kalimat “mohon putusan yang seadil-adilnya” tersebut tetapi sekedar ikut-ikutan menempatkan kalimat tersebut pada bagian akhir petitumnya.
ep
ka
PETITUM
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon II dan
es
R
Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa
ng
perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:
56 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
Dalam Pokok Perkara:
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 56
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
• Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:
: Fotokopi Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, S.H.
Nomor 35 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT. SEA WORLD INDONESIA;
: Fotokopi Akta Notaris Dr. MISAHARDI WILAMARTA, S.H.,
ub lik
P-1b
ah
A
gu
P-1a
M.H., M.Kn., LL.M. Nomor 38 tanggal 14 April 2010 tentang
am
Pernyataan
Keputusan
INDONESIA; P-2
PT.
SEA
WORLD
: Fotokopi Akta Notaris SUJTIPTO, S.H., M.Kn. Nomor 81 21
September
ep
tanggal
ah k
Rapat
1992
tentang
Perjanjian
Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas
In do ne si
P-3a
R
Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol;
: Fotokopi surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 14/SWI-
A gu ng
YES/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Permohonan Perpanjangan BOT No. 81 Tanggal 21 September 1992
(“BOT”) yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol;
P-3b
: Fotokopi tanda terima No. 084737 tanggal 15 Maret 2011 atas pengiriman surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 11
Maret
2011
perihal
lik
tanggal
Permohonan Perpanjangan BOT No. 81 Tanggal 21 September 1992 (“BOT”) yang ditujukan kepada PT.
ub
m
ah
14/SWI-YES/III/2011
Pembangunan Jaya Ancol;
ka
P-4a
: Fotokopi surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 11/SWI-
ep
YES/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan
ah
Perpanjangan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan
A
on
gu
Halaman
57 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
Impian Jaya Ancol No. 81 tertanggal 21 September 1992
es
R
Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 57
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kerjasama”)
yang
ditujukan
R
(“Perjanjian
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada
PT.
Pembangunan Jaya Ancol Tbk (“Jaya Ancol”);
: Fotokopi tanda terima No. 091712 tanggal 6 Maret 2012 atas
ng
P-4b
pengiriman surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 11/
A
gu
SWI-YES/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan
Perpanjangan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan
Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tertanggal 21 September 1992 (“Perjanjian
Kerjasama”)
yang
ditujukan
kepada
PT.
P-5
ub lik
ah
Pembangunan Jaya Ancol Tbk (“Jaya Ancol”); : Fotokopi surat dari PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
am
Nomor 778/DIR-PJA/Ext/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal pendapat Ancol tentang Perjanjian Kerjasama No. 81
ep
tertanggal 21 September 1992 antara PT. Pembangunan
ah k
Jaya Ancol dengan PT. Sea World Indonesia yang ditujukan
: Fotokopi surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 30/SWI-
In do ne si
P-6a
R
kepada PT. Sea World Indonesia;
A gu ng
YES/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pelaksanaan Opsi Perpanjangan Masa Waktu Pengelolaan Akta No. 81 tanggal 21
September
1992
yang
ditujukan
Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
P-6b
kepada
PT.
: Fotokopi tanda terima No. 100175 tanggal 14 Mei 2013 atas
pengiriman surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 30/
SWI-YES/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pelaksanaan
lik
tanggal 21 September 1992 yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
ka
P-7a
ub
m
ah
Opsi Perpanjangan Masa Waktu Pengelolaan Akta No. 81
: Fotokopi surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 31/SWI-
ep
YES/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Pelaksanaan Opsi Perpanjangan Masa Waktu Pengelolaan Akta No. 81 tanggal 1992
yang
ditujukan
kepada
PT.
Pembangunan Jaya Ancol, Tbk; : Fotokopi tanda terima No. 100177 tanggal 16 Mei 2013 atas
ng
M
P-7b
58 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
pengiriman surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 31/
es
September
R
ah
21
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 58
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SWI-YES/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Pelaksanaan Opsi Perpanjangan Masa Waktu Pengelolaan Akta No. 81
ng
tanggal 21 September 1992 yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
A
gu
P-8
P-9
: Fotokopi surat dari PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
Nomor 1016/DIR-PJA/Ext/V/2013 tanggal 20 Mei 2012 perihal Tanggapan yang ditujukan kepada PT. Sea World Indonesia;
: Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
P-10
ub lik
ah
(BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014; : Fotokopi berita yang diambil dari situs hukumonline (
am
www.hukumonline.com) tanggal 6 Maret 2009; P-11
: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
ep
ah k
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
R
Daerah;
In do ne si
Bukti surat P-1a, P-1b, P-2, P-3b, P-4b, P-5, P-6b, P-7b dan P-8,
A gu ng
tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti surat P-3a, P-4a, P-6a, P-7a dan P-10, tidak dapat ditunjukkan aslinya
di persidangan dan hanya merupakan fotokopi, adapun bukti P-9 sesuai dengan salinan resminya dan bukti P-10 sesuai print out;
lik
Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. RIDWAN
ub
KHAIRANDY, S.H., M.H. yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan
Bahwa ahli di depan persidangan akan menjelaskan masalah
A
gu
Halaman
es on
ng
M
kontrak;
R
ah
•
ep
keluarga dengan Pemohon;
59 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
•
ka
m
ah
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 59
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah kesepakatan yang
R
•
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dibuat oleh kedua belah pihak dan isi perjanjian tersebut harus
ng
ditaati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu sendiri;
•
Bahwa setiap klausul dalam perjanjian yang dibuat harus dimengerti
gu
oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian;
•
Bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian
ah
A
yang diperjanjikan, maka tindakan tersebut dikatakan wanprestasi;
•
Bahwa dalam perjanjian kerjasama telah disepakati tentang adanya hak opsi, apabila dalam perjanjian hak opsi dipergunakan, berarti
•
ub lik
perjanjian memanjang atau berlanjut;
Bahwa pengertian hak opsi adalah memilih / melanjutkan berjalan
perjanjian;
Bahwa hak opsi itu dilakukan sebelum masa berlakunya perjanjian
ep
ah k
•
berakhir;
Bahwa jika hak opsi tidak diambil, maka perjanjian yang disepakati
R
•
In do ne si
am
suatu perjanjian sesuai dengan opsi-opsi yang disepakati dalam
berakhir demi hukum;
Bahwa bilamana pihak tidak mau melakukan opsi yang disepakati
A gu ng
•
dalam perjanjian, maka perjanjian dimaksud berakhir dan akan membuat perjanjian baru;
•
Bahwa perjanjian adalah proses kesungguhan dari kedua belah pihak, ada yang mengatur jangka waktunya 20 tahun;
•
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdata,
lik
satu pihak tergiring untuk sepakat adanya penandatanganan kesepakatan;
ub
ka
m
ah
penipuan yang dibuat sebelum dibuatnya perjanjian, sehingga salah
•
Bahwa pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh hakim;
•
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1342 KUHPerdata, jika
ep
kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang
ah
daripadanya dengan jalan penafsiran, maka yang dimaksud di sini
R
harus ada kata yang tegas tidak boleh menyimpang daripadanya
A
es on
gu
Halaman
60 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
dengan adanya penafsiran;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 60
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1343 KUHPerdata, jika
R
•
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
kata-kata suatu perjanjian dapat ditafsirkan, maka lebih baik
ng
diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu,
daripada dipegang teguh arti kata-kata menurut huruf, dengan
gu
demikian di sini hakim wajib menelusuri maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut;
•
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1344 KUHPerdata, jika
A
suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan
hakim
dapat
meneliti
am
dilaksanakan; •
ub lik
ah
menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan, di sini tafsiran
mana
perjanjian
yang
akan
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1345 KUHPerdata, jika
ah k
ep
suatu perkataan dapat diberi dua macam pengertian, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat perjanjian, maka hakim
In do ne si
•
R
dapat melihat keseluruhan kontrak atau substansinya; Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1346 KUHPerdata,
A gu ng
perikatan yang mempunyai arti yang meragu-ragukan, harus ditafsirkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat perjanjian dibuat, dengan maksud bahwa perjanjian yang tidak jelas dalam hal ini hakim dapat melakukan penafsiran melalui kebiasaan;
•
Bahwa ada perjanjian berakhir dalam waktu 20 tahun, tetapi dalam
perjanjian dimaksud diatur adanya hak opsi harus mengikuti sampai
akan menanggapinya di dalam kesimpulan;
lik
Bahwa atas keterangan ahli tersebut, para pihak masing-masing menyatakan
ub
Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda
ep
sebagai berikut: BUKTI TERMOHON I:
: Fotokopi Akta Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
A
on
gu
Halaman
61 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
Nomor 112 tanggal 30 Mei 2013 tentang Berita Acara Rapat
es
T.I-1
R
ah
ka
m
ah
selesai, tetapi kalau tidak selesai diserahkan pada hakim;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 61
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
: Fotokopi Akta Notaris SUJTIPTO, S.H., M.Kn. Nomor 81
ng
T.I-2
tanggal
21
September
1992
tentang
Perjanjian
gu
Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas
A
T.I-3
Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol;
: Fotokopi halaman 31 sampai dengan halaman 33 Akta
Notaris SUJTIPTO, S.H., M.Kn. Nomor 81 tanggal 21 September
1992
tentang
Perjanjian
Pembangunan,
ub lik
ah
Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol;
am
T.I-4
: Fotokopi surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 14/SWIYES/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Permohonan
ep
ah k
Perpanjangan BOT No. 81 Tanggal 21 September 1992
T.I-5
R
Ancol;
In do ne si
(“BOT”) yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Jaya
: Fotokopi surat dari PT. Sea World Indonesia Nomor: 11/SWI-
A gu ng
YES/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan
Perpanjangan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan
Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tertanggal 21 September 1992 (“Perjanjian
Kerjasama”)
yang
ditujukan
kepada
PT.
Pembangunan Jaya Ancol Tbk (“Jaya Ancol”);
: Fotokopi
Salinan
Putusan
Badan
Arbitrase
Nasional
lik
Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014; T.I-7
: Fotokopi halaman 1 dan 2 Putusan Badan Arbitrase Nasional
ub
m
ah
T.I-6
Juni 2014;
ep
ka
Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5
ah
Bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-7 tersebut di atas setelah cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang
A
on
gu
Halaman
62 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
sah untuk dipertimbangkan;
es
R
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 62
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
T.II-1
R
BUKTI TERMOHON II:
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
: Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
ng
(BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014;
T.II-2
: Fotokopi Akta Notaris SUJTIPTO, S.H., M.Kn. Nomor 81
ah
A
gu
tanggal
T.II-3
21
September
1992
tentang
Perjanjian
Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol;
: Fotokopi halaman 61 sampai dengan halaman 69 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan T.II-4
ub lik
Alternatif Penyelesaian Sengketa;
: Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun
am
2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
ah k
ep
Bagi Pengadilan;
T.II-5a : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.729 K/Pdt.Sus/2008 Mahkamah
Agung
In do ne si
R
tanggal 30 Maret 2009 yang diunduh dari Direktori Putusan RI
dengan
A gu ng
putusan.mahkamahagung.go.id;
alamat
T.II-5b : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.268 K/Pdt.Sus/2012
tanggal 25 Mei 2012 yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah
Agung
RI
dengan
putusan.mahkamahagung.go.id;
alamat
T.II-5c : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.146 K/Pdt.Sus/2012 Agung
RI
putusan.mahkamahagung.go.id;
dengan
lik
Mahkamah
alamat
T.II-6a : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.855 K/Pdt.Sus/2008
ub
m
ah
tanggal 23 Mei 2012 yang diunduh dari Direktori Putusan
Mahkamah
Agung
ep
ka
tanggal 21 Januari 2008 yang diunduh dari Direktori Putusan RI
dengan
alamat
ah
putusan.mahkamahagung.go.id;
A
on
gu
Halaman
63 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
tanggal 24 Februari 2010 yang diunduh dari Direktori
es
R
T.II-6b : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.109 K/Pdt.Sus/2010
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 63
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah
Agung
RI
R
Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id;
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan
alamat
ng
T.II-6c : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.126 K/Pdt.Sus/2010
tanggal 29 November 2010 yang diunduh dari Direktori
gu
Putusan
Mahkamah
Agung
RI
putusan.mahkamahagung.go.id;
dengan
alamat
A
T.II-6d : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.641 K/Pdt.Sus/2011
tanggal 21 Desember 2011 yang diunduh dari Direktori Putusan
Mahkamah
Agung
RI
dengan
alamat
ub lik
ah
putusan.mahkamahagung.go.id;
T.II-6e : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 231 K/Pdt.Sus/2011
am
tanggal 12 Januari 2012 yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah
Agung
RI
dengan
alamat
ah k
ep
putusan.mahkamahagung.go.id;
T.II-7a : Fotokopi halaman 475 Pasal 1866 Kitab Undang-Undang
R
Hukum Perdata;
: Fotokopi email korespondensi dari Sekretariat BANI (diwakili
A gu ng
T.II-8
In do ne si
T.II-7b : Fotokopi HIR Pasal 164 jo Pasal 154 ayat (2) HIR;
oleh Bapak Ismu) dengan Bapak Humprey R. Djemat;
T.II-9
: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
lik
Ancol seluas 4.779.120 m2 atas nama pemegang hak Pemda DKI Jakarta tanggal 23 Februari 1987;
Bukti surat T.II-1, T.II-2 dan T.II-3 tersebut di atas setelah dicocokkan
ub
m
ah
T.II-10 : Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Pengelolaan Nomor 1 /
ka
ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka
ep
bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk
ah
dipertimbangkan, sedangkan bukti surat T.II-4, T.II-6a sampai dengan
persidangan dan hanya merupakan fotokopi, adapun bukti surat T.II-5a
A
on
gu
Halaman
64 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
sampai dengan T.II-5c dan T.II-8 adalah sesuai print out, ;
es
R
T.II-6e, T.II-7a, T.II-7b, T.II-9, T.II-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya di
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 64
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa kemudian para pihak mengajukan kesimpulan tanggal 25 September 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang,
ng
selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;
gu
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara
A
sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak
TENTANG HUKUMNYA
ub lik
ah
terpisahkan dari putusan ini ;
I. DALAM EKSEPSI:
am
Menimbang, bahwa Termohon I mengajukan eksepsi yaitu Pemohon tidak lagi memiliki kapasitas hukum atau kedudukan hukum (legal standing)
ep
dalam pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI dikarenakan Akta
ah k
Nomor 81 tertanggal 21 September 1992 telah berakhir demi hukum pada
R
tanggal 16 Juni 2014;
In do ne si
Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan
A gu ng
pertimbangan sebagai berikut: bahwa Pemohon di dalam perkara a quo adalah berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembatalan
Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-
BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014, sehingga terhadapnya berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian
Sengketa
menyatakan
permohonan
pembatalan
lik
putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan
ub
arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Para Termohon, Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
ep
ka
m
ah
Alternatif
Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2014 di bawah
ng
Permohonan Pembatalan pada tanggal 24 Juli 2014, sehingga dengan
65 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan yang
es
R
register No. 02/WASIT/2014/PN.JKT.UT, selanjutnya Pemohon mengajukan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 65
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
undang-undang;
R
diajukan oleh Pemohon adalah masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh
ng
Menimbang, bahwa benar adanya jika perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September
1992
tentang
Perjanjian
Pembangunan,
Pengelolaan
dan
gu
Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol
adalah berakhir pada tanggal 16 Juni 2014 (vide bukti P-2 yang sama dengan
bukti T.I-2 dan bukti T.II-2), namun demikian oleh karena terjadi sengketa
A
antara Pemohon dengan Termohon I perihal isi perjanjian dimaksud, yaitu
adanya perbedaan pandangan antara Pemohon dengan Termohon I dalam
ub lik
ah
menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September 1992, maka sudah selayaknya jika sengketa antara Pemohon
am
dengan Termohon I diselesaikan terlebih dahulu sebelum perjanjian dimaksud dinyatakan telah berakhir, in casu adanya putusan yang berkekuatan hukum
ep
tetap terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/
ah k
IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim
R
berpendapat perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September 1992 tentang
In do ne si
Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea
A gu ng
World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol menjadi status quo;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat klausul berakhirnya
perjanjian dimaksud hanya dapat diterapkan dalam keadaan normal tanpa
adanya suatu permasalahan diantara para pihak. Untuk itu walaupun perjanjian Nomor 81 tertanggal 21 September 1992 telah berakhir pada tanggal 16 Juni
2014, namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah menjadikan
lik
standing), sebab yang utama di dalam perkara a quo adalah legal standing Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang mengajukan pembatalan
ub
putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
ep
Majelis Hakim berpendapat, eksepsi dari Termohon I menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah
A
on
gu
Halaman
66 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
sebagaimana diuraikan di atas;
es
II.
R
ka
m
ah
Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum atau kedudukan hukum (legal
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 66
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-
ng
BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI
gu
Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
A
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian. 2. Menyatakan
Perjanjian
Pembangunan,
Pengelolaan,
dan
Impian
Jaya
Ancol
ub lik
ah
Pengalihan Hak Atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman sebagaimana
tertuang
dalam
Perjanjian
am
Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S. H., Notaris
ep
di Jakarta, berakhir pada tanggal 06 Juni 2014.
ah k
3. Menyatakan opsi perpanjangan masa Perjanjian Pembangunan,
R
Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas UNDERSEA WORLD
In do ne si
INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang
A gu ng
dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tanggal 21 September 1993 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO,
S. H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta merta
atau otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan
perjanjian baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan
lik
ah
UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara
ub
m
Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Phak kepada Pemohon Konvensi dalam
ep
keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat
ka
pengelolaan berakhir, yaitu tanggal 06 Juni 2014.
ng
Menolak Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon
67 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
Konvensi seluruhnya.
es
DALAM REKONVENSI
R
5. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 67
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 1. Menghukum
ng
Termohon
Konvensi/Termohon
Konvensi/Pemohon
Rekonvensi
Rekonvensi
membayar
dan
biaya
administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi
gu
masing-masing seperdua bagian.
2. Memerintahkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengembalikan
½
(seperdua)
biaya
administrasi,
biaya
A
pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi, yaitu sebesar Rp 261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu
3. Menghukum
Termohon
ub lik
ah
rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. Konvensi/Pemohon
Rekonvensi
untuk
am
membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Rekonvensi sebesar Rp 523.800.000,- (lima ratus dua puluh
ep
tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya.
ah k
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan
R
ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.
In do ne si
5. Menyatakan putusan ini putusan dalam tingkat pertama dan terakhir
A gu ng
serta mengikat kedua belah pihak.
6. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan
Putusan Arbitrase tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undangundang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. adalah
diajukan
dalam
tenggang
waktu
dan
dengan
lik
Pemohon
cara
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30
ub
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena itu permohonan dari Pemohon tersebut secara formil dapatlah untuk
ep
diterima;
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013
R
ka
m
ah
Menimbang, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase dari
ng
IV/ARB-BANI/2013 sejak awal telah berlangsung secara tidak independen,
68 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
memihak, dan penuh tipu muslihat yang bertujuan untuk merugikan kepentingan
es
tanggal 5 Juni 2014 oleh karena besar indikasi pemeriksaan Perkara No. 513/
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Pemohon
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 68
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
1. Pemohon Menemukan Dokumen yang Sifatnya Menentukan di mana Dokumen Ini Menunjukkan
Adanya Afiliasi antara Saksi Ahli yang Diajukan
gu
ng
sebagai berikut:
R
hukum dan hak-hak Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya
Pemohon Arbitrase dengan Salah Satu Arbiter yang
Mempengaruhi Putusan BANI No. 513 Sebagaimana
A
dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf b UU Arbitrase;
ub lik
ah
2. Patut Diduga Putusan Bani No. 513 Diambil dari Hasil Tipu Muslihat dari Pihak Pemohon Arbitrase
am
Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf c Arbitrase;
Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Memutus
ep
3.
ah k
Perkara Terkait Penggunaan Dasar Hukum Pengambilan Keputusan;
R
4. Putusan BANI No. 513 Telah Melanggar Azas Kebebasan Berkontrak dan
In do ne si
Hukum Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;
A gu ng
5. Termohon II Selaku Majelis Pemutus Telah Memberikan Putusan yang Melebihi Tuntutan dalam Permohonan Arbitrase;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan
pertimbangan sebagai berikut: bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999
tentang
Arbitrase
dan
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa
menyatakan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan
lik
unsur sebagai berikut :
a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
ub
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang
ep
disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
R
ka
m
ah
permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-
ng
alasan permohonan pembatalan putusan BANI yang diajukan oleh Pemohon
69 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
tersebut di muka, dihubungkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30
es
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama 5 (lima) poin
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 69
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa hanya ada 2 (dua) permasalahan hukum pokok
ng
yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehubungan dengan permohonan perkara a quo yaitu:
gu
1. Apakah ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya Putusan Badan
A
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014?;
2. Apakah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor
ub lik
ah
513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan
am
sengketa?;
Menimbang, bahwa adapun alasan selebihnya yang diajukan oleh
ep
Pemohon yaitu:
ah k
1. Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata
Hukum Pengambilan Keputusan;
In do ne si
R
dalam Memutus Perkara Terkait Penggunaan Dasar
A gu ng
2. Putusan BANI No. 513 Telah Melanggar Azas
Kebebasan Berkontrak dan Hukum Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;
3. Termohon
II
Selaku
Majelis
Pemutus
Telah
Memberikan Putusan yang Melebihi Tuntutan dalam Permohonan Arbitrase;
lik
diatur di dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahkan lebih jauh
ub
sudah masuk ke dalam pokok perkara yang bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilainya, untuk itu terhadap ketiga alasan Pemohon
ep
sebagaimana di muka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan patutlah untuk dikesampingkan; Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1
A
on
gu
Halaman
70 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
sampai dengan P-11 dan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. RIDWAN
es
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
R
ka
m
ah
menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 70
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
KHAIRANDY, S.H., M.H., sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Termohon I mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.I-1 sampai
ng
dengan T.I-7, adapun Termohon II mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-10;
gu
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan
oleh Para Pihak. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama
A
bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sebagian adalah tidak ada aslinya
ah
dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun demikian Majelis Hakim
ub lik
berpendapat bukti tersebut sangat relevan dengan perkara a quo, di samping itu bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Para Pihak, maka bukti surat
am
tersebut patut untuk dipertimbangkan; Menimbang,
bahwa
disamping
itu
untuk
lebih
efektif
dalam
ah k
ep
pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-
selanjutnya
Majelis
Hakim
permasalahan hukum pertama yaitu
A gu ng
mempertimbangkan
bahwa
In do ne si
Menimbang,
R
bukti surat yang relevan dengan pokok perkara permohonan a quo; akan
apakah ada
ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh
Termohon I setelah adanya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014?;
Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil pokok persoalan pertama
dimaksud menyatakan terdapat berita dalam situs hukumonline.com yang
lik
Majelis Arbiter, yaitu HUMPREY R. DJEMAT yang notabene adalah arbiter yang ditunjuk oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. /
ub
Termohon I, sehingga dengan demikian maka seharusnya Ahli ELIJANA TANSAH pada saat dimintai keterangannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014 wajib menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan
ep
ka
m
ah
menunjukkan bahwa Ahli ELIJANA TANSAH terafiliasi dengan salah satu
terdapat benturan kepentingan dengan HUMPREY R. DJEMAT, demikian juga meminta keterangan dari Ahli ELIJANA TANSAH dengan alasan terdapat
A
on
gu
Halaman
71 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi keterangan-
es
R
HUMPREY R. DJEMAT seharusnya wajib menolak untuk memeriksa dan/atau
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 71
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
keterangan Ahli ELIJANA TANSAH dalam pemeriksaan, termasuk objektifitas HUMPREY R. DJEMAT sebagai salah satu anggota Majelis Arbiter yang
ng
ditetapkan oleh Termohon I;
Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon I di dalil
jawabannya
menyatakan
tidak
mungkin
gu
dalam
Termohon
I
menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan sedangkan dokumen
tersebut adalah berita dari situs hukumonline.com tertanggal 6 Maret 2009
A
dimana situs hukumonline.com adalah situs yang terbuka untuk umum dan
sangat tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Termohon II, bahkan dalam
informasi tersebut melalui internet.
ub lik
ah
persidangan ini jelas-jelas Termohon I dapat dengan mudah menemukan
am
Menimbang, bahwa adapun Termohon II di dalam dalil jawabannya menyatakan jika dalil Pemohon tersebut merupakan hal yang mengada-ada
ep
karena tidak ada satupun bukti bahwa Termohon I telah secara sengaja
ah k
menyembunyikan dokumen, apalagi dokumen berupa berita dari situs
R
hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009, oleh karena situs hukumonline.com
In do ne si
dapat diakses oleh setiap orang, selanjutnya Termohon II menyatakan tidak ada
A gu ng
satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang
membuktikan adanya dokumen yang disembunyikan pihak lawan, in casu Termohon I di dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARBBANI/2013;
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum
pertama di muka, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
lik
para pihak, sehubungan dengan dalil Pemohon perihal dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I adalah mengacu kepada
ub
bukti P-10 berupa fotokopi berita yang diambil dari situs hukumonline ( www.hukumonline.com) tanggal 6 Maret 2009, yang di dalamnya terdapat berita
ep
dengan kalimat “Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain”;
apakah bukti P-10 dimaksud termasuk dalam kategori dokumen yang bersifat
A
on
gu
Halaman
72 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
menentukan yang disembunyikan oleh Termohon I. Bahwa bukti P-10 adalah
es
Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
R
ka
m
ah
bahwa setelah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 72
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
diambil dari situs dengan alamat www.hukumonline.com yang merupakan situs umum, dimana setiap orang dapat dengan mudah untuk mengaksesnya,
ng
utamanya di dalam melihat berita tanggal 6 Maret 2009 yang terdapat kalimat “Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners
gu
berpendapat lain”, dimana pembaca dapat langsung mengaksesnya tanpa terlebih dahulu harus mendaftar menjadi anggota situs hukumonline;
Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan dalil
A
Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya menyatakan situs hukumonline.com adalah situs yang terbuka untuk umum yang dapat diakses
ub lik
ah
oleh setiap orang sehingga tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Termohon I, sehingga terhadap bukti P-10 berupa fotokopi berita yang diambil dari situs
am
hukumonline (www.hukumonline.com) tanggal 6 Maret 2009, yang di dalamnya terdapat berita dengan kalimat “Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor
ah k
ep
Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain”, Majelis Hakim berpendapat bukanlah termasuk sebagai dokumen yang disembunyikan
In do ne si
R
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
A gu ng
pun Majelis Hakim berpendapat bukti P-10 dimaksud sifatnya tidaklah
menentukan, oleh karena hanya merupakan sebuah berita seperti pada umumnya;
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013
setelah adanya putusan haruslah untuk ditolak; bahwa
selanjutnya
Majelis
ub
Menimbang,
lik
dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I
Hakim
akan
mempertimbangkan permasalahan hukum kedua yaitu apakah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013
ep
ka
m
ah
tanggal 5 Juni 2014 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan ada ditemukan
tanggal 5 Juni 2014 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh
Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil pokok persoalan kedua
A
on
gu
Halaman
73 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
dimaksud menyatakan ada itikad tidak baik dan konspirasi dari awal untuk
es
R
Termohon I dalam pemeriksaan sengketa?;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 73
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
mempecundangi Pemohon dalam perkara arbitrase, oleh karena adanya fakta
hukum hubungan antara Majelis Arbiter Termohon II (HUMPREY R. DJEMAT)
ng
dengan Ahli ELIJANA TANSAH yang diajukan oleh Termohon I sebagai salah
satu pihak dalam Perkara Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013, sehingga patut
gu
diduga telah terjadi konspirasi sejak awal didaftarkannya Permohonan Arbitrase yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum
A
Pemohon;
Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon I di
dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa mengenai dalil adanya tipu muslihat
ub lik
ah
di mana Termohon I menunjuk Termohon II untuk menyelesaikan pokok sengketa/permasalahan adalah memang sudah sesuai dengan amanat pada
am
Akta No. 81/1992, yaitu Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan dalam hal adanya perselisihan memang harus diselesaikan melalui Termohon II dan bukan melalui
ep
instansi atau lembaga peradilan yang lain. Hal ini adalah kesepakatan Pemohon
ah k
dan Termohon I dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi
R
mereka yang membuatnya;
In do ne si
Menimbang, bahwa adapun Termohon II di dalam dalil jawabannya
A gu ng
menyatakan jika dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tendensius dan mengada-ada karena pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 telah berjalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan seluruh dalil, bukti-
bukti serta fakta-fakta yang disampaikan oleh kedua belah secara seimbang
sesuai asas audi alteram partem dan tidak ada satupun tipu muslihat yang
dilakukan. Adapun, apabila tipu muslihat yang didalilkan oleh Pemohon adalah
lik
HUMPREY R. DJEMAT, maka Termohon II menolaknya dengan tegas karena pada faktanya ELIJANA TANSAH tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di
ub
kantor hukum GANI DJEMAT & PARTNERS, tempat di mana HUMPREY R. DJEMAT tergabung. Selanjutnya jika memang terdapat tipu muslihat, maka haruslah didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
ep
ka
m
ah
berkenaan dengan tuduhan di mana ELIJANA TANSAH memiliki afiliasi dengan
tetap, sementara di dalam perkara ini tidak ada satupun putusan pengadilan dimaksud
yang
menunjukkan
adanya
tipu
muslihat
di
dalam
proses
ng
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum kedua
74 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
di muka, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa
es
R
pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 74
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Majelis Hakim sependapat dengan dalil Termohon II yang pada pokoknya
menyatakan dalam hal terdapat tipu muslihat, maka harus didasarkan pada
ng
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sejalan dengan
isi penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
gu
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan permohonan
pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah
didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang
A
disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau
ub lik
ah
tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;
am
Menimbang, bahwa namun demikian di dalam perkembangan keilmuan dan pemeriksaan perkara di persidangan, pembatalan putusan arbitrase
ep
berdasarkan alasan tipu muslihat dapat diajukan tanpa disertai dengan putusan
ah k
pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut, dimana Majelis
R
Hakim yang bersangkutan cukup menilai dari bukti-bukti yang diajukan oleh
In do ne si
Pemohon bahwa terdapat perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak
A gu ng
lawan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal mana sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/
Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby, dimana Majelis Hakim PK Mahkamah Agung berpendapat Pemohon telah sengaja
lik
sah, sehingga sedemikian rupa mengakibatkan Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada bukti tersebut. Tindakan Pemohon dalam
ub
proses persidangan arbitrase tersebut yang sifatnya “mengelabuhi”, sehingga arbiter tidak dapat mendudukkan fakta-fakta hukum pada keadaan yang
ep
sebenarnya, sehingga tindakan Pemohon dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat yang membatalkan putusan arbitrase;
Menimbang, bahwa di dalam pokok perkara a quo, Pemohon
R
ka
m
ah
mengajukan bukti yang diketahuinya sudah tidak berlaku serta bukti yang tidak
ng
II (HUMPREY R. DJEMAT) dengan Ahli ELIJANA TANSAH, sehingga patut
75 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
diduga telah terjadi konspirasi sejak awal didaftarkannya Permohonan Arbitrase
es
mempermasalahkan adanya hubungan hukum antara Majelis Arbiter Termohon
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 75
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum
Pemohon, yang apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh
ng
para pihak, maka bukti yang relevan untuk dipertimbangkan sehubungan
dengan pokok permasalah kedua ini adalah bukti P-10 berupa Fotokopi berita
gu
yang diambil dari situs hukumonline (www.hukumonline.com) tanggal 6 Maret
2009 dan bukti T.II-8 berupa Fotokopi email korespondensi dari Sekretariat
A
BANI (diwakili oleh Bapak Ismu) dengan Bapak Humprey R. Djemat;
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-10 pada intinya
ingin menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Majelis Arbiter Termohon
ub lik
ah
II (HUMPREY R. DJEMAT) dengan Ahli ELIJANA TANSAH, sebagaimana isi berita yang menyatakan jika ELIJANA TANSAH adalah berasal dari Kantor
am
Advokat Gani Djemat, sebaliknya Termohon II berdasarkan bukti T.II-8 ingin menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Arbiter HUMPREY R. DJEMAT
ep
ah k
dengan Ahli ELIJANA TANSAH, oleh karena Ahli ELIJANA TANSAH tidak pernah bekerja di Kantor GANI DJEMAT & Partners; bahwa
atas
perbedaan
dimaksud,
R
Menimbang,
Majelis
Hakim
In do ne si
memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan bukti T.II-8,
A gu ng
menunjukkan bahwa korespondensi antara ISMUDAKIR dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan HUMPHREY R. DJEMAT terjadi pada tanggal 1 dan tanggal 2 September 2014, dimana pada tanggal 1 September
2014, ISMUDAKIR mengirimkan imel kepada HUMPHREY R. DJEMAT yang pada pokoknya mengajukan pertanyaan tentang saksi ahli, selanjutnya pada tanggal 2 September 2014, HUMPHREY R. DJEMAT membalas imel ISMUDAKIR yang pada pokoknya sebagai berikut:
lik
ah
1. Bahwa tidak benar Ibu ELIJANA TANSAH bekerja, atau pernah
ub
m
bekerja di GANI DJEMAT &
A
pernah
hubungan
kerja
antara
ELIJANA
TANSAH
ada Ibu
dengan
GANI DJEMAT & PARTNERS, kecuali
sebatas
mengundang
beliau untuk konsultasi, menjadi
on
gu
Halaman
tidak
76 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
R
ah
ep
2. Bahwa
es
ka
PARTNERS;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 76
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pembicara dalam seminar atau menjadi
saksi
ng
persidangan,
ahli
dalam
seperti
halnya
dilakukan oleh banyak firma
gu
hukum lainnya;
3. Oleh karena tidak ada hubungan kerja
apapun
A
ELIJANA
antara
TANSAH
Ibu
dengan
GANI DJEMAT & PARTNERS, kami
ub lik
ah
maka
tidak
memiliki
dokumen apapun terkait dengan
am
hal tersebut;
Menimbang, bahwa dari bukti imel korespondensi tersebut di atas,
ep
Majelis Hakim berkesimpulan antara HUMPHREY R. DJEMAT dengan
ah k
ELIJANA TANSAH walaupun tidak terdapat hubungan kerja, -dalam pengertian
R
ELIJANA TANSAH bekerja kepada HUMPHREY R. DJEMAT dan mendapat
erat
dan
berkesinambungan
yang
ditunjukkan
A gu ng
cukup
In do ne si
gaji daripadanya-, namun terjalin hubungan komunikasi dan kerjasama yang pada
kalimat
“...mengundang beliau untuk konsultasi, menjadi pembicara dalam seminar atau menjadi saksi ahli dalam persidangan..”.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penanganan perkara
arbitrase merupakan hal yang sangat sensitif oleh karena terdapat dua
kepentingan yang saling bertolak belakang, sehingga diharapkan arbiter diisi
lik
berperkara, kepercayaan tersebut salah satunya adalah arbiter akan bersikap netral dan tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak, pun di dalam
ub
memeriksa saksi maupun ahli yang diajukan oleh para pihak, sudah menjadi kewajiban bagi arbiter untuk bisa memilah-milah saksi dan atau ahli yang akan
ep
diperiksa;
Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara tegas mengatur
R
ka
m
ah
oleh orang-orang yang mumpuni dan dapat dipercaya oleh kedua belah pihak
ng
bahwa antara saksi atau ahli yang diperiksa dengan arbiter tidak terdapat
77 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
A
gu
Halaman
on
hubungan apapun, baik hubungan kerja ataupun sebatas komunikasi dan
es
mengenai afiliasi, namun demikian menjadi suatu kepatutan dan etika arbiter
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
R
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 77
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
kerjasama, karena hal tersebut akan menimbulkan rasa tidak percaya dan kecurigaan dari salah satu pihak seperti halnya perkara a quo;
ng
Menimbang, bahwa HUMPHREY R. DJEMAT sebagai Arbiter dalam menangani perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 sudah selesai tugasnya
gu
sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Juni 2014, sehingga menjadi
hal yang tidak etis apabila HUMPHREY R. DJEMAT mengomentari perkara
yang pernah ditanganinya sebagaimana tertuang di dalam bukti T.II-8, yang
A
menurut Majelis Hakim dari bukti T.II-8 tersebut semakin mempertegas bahwa antara HUMPHREY R. DJEMAT dengan ELIJANA TANSAH sebelum
ub lik
ah
pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah sudah saling mengenal dan memiliki hubungan komunikasi yang erat;
am
Menimbang, bahwa Termohon I dalam pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 telah menunjuk HUMPHREY R. DJEMAT sebagai
ah k
keterangannya.
ep
arbiter dan mengajukan ELIJANA TANSAH sebagai ahli untuk didengar Bahwa
Termohon
I
di
dalam
dalil
jawabannya
tidak
R
menyampaikan bantahan perihal hubungan antara HUMPHREY R. DJEMAT
In do ne si
dengan ELIJANA TANSAH sebelum pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-
A gu ng
BANI/2013, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Termohon I telah sengaja
mengajukan ahli ELIJANA TANSAH yang diketahuinya mempunyai hubungan kerja dan komunikasi yang erat dengan HUMPHREY R. DJEMAT, sehingga sedemikian rupa mengakibatkan 2 (dua) Anggota Majelis Arbritase menjatuhkan
putusan yang mendasarkan kepada keterangan ahli ELIJANA TANSAH perihal
perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September 1992 tentang Perjanjian
lik
Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol, utamanya di dalam menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) tentang hak opsi, sehingga dengan demikian
sifatnya
ub
tindakan Termohon I dalam proses persidangan Arbritrase tersebut yang “mengelabuhi” atau “mengecoh” Pemohon, sehingga Arbiter tidak
ep
dapat mendudukkan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya, sehingga tindakan Termohon I dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat yang apabila hal tersebut diketahui oleh Pemohon pada saat berjalannya
R
ka
m
ah
Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea World
es
pemeriksaan perkara Nomor. 513/IV/ARB-BANI/2013 sudah dapat dipastikan
A
on
gu
Halaman
78 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
Pemohon akan menolak pengajuan ELIJANA TANSAH sebagai Ahli ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 78
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat alasan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional
ng
Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang
diajukan oleh Pemohon dengan alasan putusan arbitrase diambil dari hasil tipu
gu
muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan sengketa patutlah untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa dengan demikian dari segala apa yang telah Majelis
A
Hakim uraikan dan pertimbangkan di muka, maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014
ub lik
ah
tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh
am
Para Pihak, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok
ep
ah k
perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih
In do ne si
R
lanjut oleh Majelis Hakim;
Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka
A gu ng
biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon;
Mengingat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang
ub
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
lik
MENGADILI
2. Membatalkan Putusan Termohon II / Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014;
ep
ka
m
ah
berkaitan dengan perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 531.000,00
ah
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
A
on
gu
Halaman
79 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 29 September 2014 dengan
es
R
( Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 79
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
susunan Dasma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I.B.N. Oka Diputra, S.H., M.H. dan Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
ng
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-
gu
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Eko Suharjono, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa
A
Hukum Termohon I dan Kuasa Hukum Termohon II;
ub lik
am
ah
Hakim Ketua Majelis,
Dasma, S.H., M.H.
A gu ng
Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
lik
ah
Eko Suharjono, S.H., M.H.
Perincian biaya perkara :
ep
ub
m ka
In do ne si
ep
Hakim Anggota II,
R
ah k
Hakim Anggota I,
I.B.N. Oka Diputra, S.H., M.H.
R
1. PNBP ................................................Rp 30.000,00
es
2. ATK …………………......................... Rp 75.000,00
A
on
gu
Halaman
80 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
3. Panggilan …...…………………......... Rp400.000,00
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 80
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
4. PNBP Panggilan … ……………...... Rp 15.000,00 5. Redaksi ........................................... Rp 5.000,00
ng
6 . Meterai ............................................. Rp 6.000,00 Jumlah :
+
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp531.000,00 ( lima ratus tiga puluh
A
es on
gu
Halaman
81 dari 81 Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
In d
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
satu ribu rupiah )
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 81
