PN.Jkt.Ut)

SKRIPSI

PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG KESEHATAN (Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut)

An Acquittal In Medical Crime (Verdict number: 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut)

Oleh: NIKEN LEE PUTRI NIM. 110710101019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2016

SKRIPSI



Oleh: NIKEN LEE PUTRI NIM. 110710101019


MOTO :

“BILA ADA CAHAYA DALAM JIWA, AKAN HADIR KECANTIKAN DALM DIRI SESEORANG. BILA ADA KECANTIKAN DALAM DIRI SESEORANG AKAN HADIR KEHARMONISAN DALAM KELUARGA. JIKA ADA KEHARMONISAN DALAM KELUARGA, AKAN HADIR KETERTIBAN DALAM NEGARA. BILA ADA KETERTIBAN DALAM NEGARA, AKAN HADIR KEDAMAIAN DI DUNIA”1

1

Effendy dan Hermawati Kusumawardana, Ungkapan Kata-kata Motivasi, Sidas Media, Cilacap, 2012, hlm. 187

iii

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada : 1. Ayahhanda Hari Hermanto dan Ibunda Windartik, dan seluruh Keluargaku yang tersinta, terimakasih atas didikan, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini. 2. Guru-guru TKJ, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran. 3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

iv



SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

NIKEN LEE PUTRI NIM. 110710101019


v

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 5 JANUARI 2016

Oleh:

Pembimbing Utama

Echwan Iriyanto, S.H., M.H. NIP. 196204111989021001

Pembimbing Anggota

Sapti Prihatmini S.H., M.H. NIP: 197004281998022001

vi

PENGESAHAN SEKRIPSI DENGAN JUDUL :


An Acquittal In Medical Crime (Verdict number: 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut) Oleh :

Niken Lee Putri NIM. 110710101019

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota


Sapti Prihatmini S.H., M.H. NIP: 197004281998022001

Mengesahkan : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum Penjabat Dekan.

Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. NIP. 197409221999031003

vii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SEKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada : Hari

: Senin

Tanggal

: 14

Bulan

: Desember

Tahun

: 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember Panitia Penguji : Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H. NIP. 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :


: .............................................

Sapti Prihatmini, S.H., M.H. NIP. 197004281998022001

: .............................................

viii

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Niken Lee Putri

NIM

:110710101019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG KESEHATAN (Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Januari 2016 Yang Menyatakan,

Niken Lee Putri NIM. 110710101019

ix

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, penulis panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini yang yang berjudul: “ PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA

DIBIDANG

KESEHATAN

(Putusan

Nomor

:

1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.UT) ” dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada: 1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember. 2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bersedia meluangkan banyak tenaga dan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmunya pada penulis dalam penyusunan skripsi ini 3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran; 4. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Ketua Penguji Skripsi dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang banyak membantu penulis selama pengajuan skripsi ini dan memberikan pengarahan dalam skripsi ini; 5. Bapak Dodik Prihatin A.N. ., S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada skripsi ini; 6. Prof. Dr. H. M. Khoidin S.H.,M. Hum.,CN selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

x

7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. 8. Ibunda tercinta Ibu Windartik yang selalu mencurahkan doa dan kasihsayang tidak terhingga bagi penulis dan telah menjadi malaikat di dunia yang sempurna bagi penulis dan ayahanda Hari Hermanto yang senantiasa mencurahkan doa dan dukungannya di saat penulis merasa rapuh dan selalu memberikan contoh yang baik bagi penulis. 9. Adik tercinta Villa Wayne Efelyn yang telah banyak memberikan keceriaan serta dukungan dan doa kepada penulis; 10. Kekasihku Ahmad Nurul Hidayat yang selalu menjadi penyemangat dan tidak pernah merasa lelah mendampingi penulis dalam suka dan duka. 11. Semua teman dan sahabat penulis khususnya angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember terutama untuk Azizi, Devi, Riska, Robby, Irma, Raga, Maysaroh, Restu, Dinu, Eko H yang telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan selama duduk di bangku kuliah. 12. Kakak-kakak angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember terutama mas Khumaini, mas Bayu, mas Alvain, mas Dita, mas Brista, mas Hendri, mas Alvian, mas Hasbi, mas Isfin, mas Yoga, mas Vembri yang juga telah banyak membantu. 13. Kakak dan adik kos Jalan Jawa 4b No. 12b terutama mbak Wida, Shelvi, Meilinda, Ratna, Umi, Mita, Lila yang setiap hari selalu memberi semangat kepada penulis. 14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga doa, bimbingan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Amin.

Jember, 05 Januari 2016

Penulis.

xi

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, tidak terlepas dari berbagai permasalahan pelanggaran dan berbagai macam kejahatan yang dapat mengancam kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Salah satu contoh kejahatan yang penulis angkat dalam penelitian sekripsi ini adalah kasus yang penulis kutip dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. Pada putusan tersebut, hakim menyatakan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum pada dakwaan berbentuk tunggal. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Winaldi Chandra Als Awi adalah seorang wirausaha selaku pemilik PD.Citra Sindo Karya Mandiri yang berlokasi di Komplek Duta Harapan Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/Rw 002. Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dalam kategori kosmetik tanpa memiliki keahlian dibidang memproduksi kosmetik dan tidak adanya ijin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia. Saat diadakan penggeledahan di ruko milik Awi pada hari jum’at tanggal 26 Maret 2010 oleh petugas dari Direktorat narkoba Metro Jaya menumukan hasil produksi berupa kosmetika dengan merek Yoshihiro Body White sebanyak 50 ( lima puluh ) tube dan kosmetika merek Kenzo Hand & Body Whitening sebanyak 30 ( tiga puluh ) botol serta bahan-bahan dan alat-alat untuk memproduksi kosmetik tersebut. Kemudian ia didakwa Pasal 197 UndangUndang Kesehatan, tetapi dalam putusan hakim ia diputus bebas. Karena pertimbangan hakim dalam putusannya terdakwa Awi tidak memenuhi unsur kedua dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, yaitu unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, karena dalam pertimbangan hakim terdakwa Awi belum dapat dikatakan memproduksi karena tujuan terdakwa membuat kedua kosmetik tersebut adalah akan digunakan sebagai contoh pada waktu terdakwa mengajukan izin edar kedua produksi tersebut. Dari uraian tersebut, permaslahan yang diangkat yang pertama ialah berkaitan dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan unsur memproduksi tidak terbukti dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Permasalah kedua pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan unsur mengedarkan tidak terbukti dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu yang pertama untuk menganilisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan unsur memproduksi tidak terbukti dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang kedua, untuk menganilisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan unsur mengedarkan tidak terbukti dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dalam penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan xii

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan analisa bahan hukum yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevasi juga bahan-bahan non hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Kemuduian menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah ditetapkan, yakni : Pertama, Pertimbangan hakim yang menyatakan unsur memproduksi dalam dakwaan tidak terbukti tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan karena karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan ketentuan umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan yang ada dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik. Kedua, Pertimbangan hakim yang menyatakan unsur mengedarkan dalam dakwaan tidak terbukti tersebut sudah sesuai dengan fakta di persidangan karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada yang mengetahui apakah produk milik terdakwa tersebut sudah beredar, namun putusan bebas yang dijatuhakan kepada terdakwa tidak tepat, karena unsur memproduksi dan unsur mengedarkan yang terdapat dalam Pasal 197 tersebut bersifat alternatif yang dipenuhi salah satunya saja sudah dapat dikatakan terbukti. Sedangkan saran dari penulis, yakni: pertama, Hakim seharusnya sangat jeli dan berhati-hati menyesuaikan antara pngertian memproduksi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti saat memeriksa dan memutuskan putusannya agar tidak ada kesalahan sehingga dapat memberi efek jera pada terdakwa.

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ................................................................... i HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................. ii HALAMAN MOTO ...................................................................................... iii HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... iv HALAMAN PERSYARATAN GELAR ..................................................... v HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... vi HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... vii HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ....................................... viii HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ ix HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH ................................................... x HALAMAN RINGKASAN .......................................................................... xiii HALAMAN DAFTAR ISI............................................................................. xiv HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ xvi BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 6 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 6 1.4 Metode Penelitian ............................................................................ 7 1.4.1 Tipe Penelitian ........................................................................ 7 1.4.2 Pendekatan Masalah ............................................................... 7 1.4.3 Bahan Hukum ......................................................................... 8 1.4.4 Analisis Bahan Hukum ........................................................... 10 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 11 2.1 Tindak Pidana Dibidang Kesehatan ................................................. 11 2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Dibidang Kesehatan .............................................................................. 11 2.1.2 Unsur-unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ....................................................... 13 2.2 Sediaan Farmasi ............................................................................... 15

xiv

2.2.1 Sediaan Farmasi dan Peredaran Sediaan Farmasi .................. 15 2.2.2 Proses Memproduksi Sediaan Farmasi ................................... 16 2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana ................................................. 18 2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti......... 18 2.3.2 Sistem Pembuktian ................................................................. 26 2.3.3 Proses Pembuktian.................................................................. 29 2.4 Fakta Persidangan dan Ruang Lingkupnya ...................................... 30 2.5 Pertimbangan Hakim ....................................................................... 31 2.4.1 Pertimbangan Hakim Yuridis ................................................. 31 2.4.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis ......................................... 32 2.6 Putusan Pengadilan .......................................................................... 34 2.5.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Pengadilan ...................... 34 2.5.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan ......................................... 37 BAB 3. PEMBAHASAN ................................................................................ 39 3.1 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dengan Menyatakan Unsur Memproduksi Tidak Terbukti Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan ....................... 39 3.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dengan Menyatakan Unsur Mengedarkan Tidak Terbukti Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan ..................... 51 BAB 4. PENUTUP ......................................................................................... 63 4.1 Kesimpulan ...................................................................................... 63 4.2 Saran ................................................................................................. 64 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

xv

Lampiran : 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.UT

xvi

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Arus globalisasi teknologi dan informasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebutuhan tersedianya berbagai jenis pelayanan pada masyarakat secara bermutu, termasuk pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Begitu juga tanpa ekonomi yang baik, manusia tidak akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta pendidikan yang baik. Tanpa pendidikan yang baik manusia tidak bisa mengerti kesehatan serta mendapat ekonomi yang baik.1 Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hak-hak dasar dibidang kesehatan, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan (the right to healthcare) dan hak untuk menentukan diri sendiri (the right on selfdetermination atau desebut TROS).

Di

Indonesia hak-hak dasar tersebut diadopsi dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, tidak terlepas dari berbagai permasalahan pelanggaran dan berbagai macam kejahatan yang dapat mengancam kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah kejahatan dibidang kesehatan. Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. 1

Sri Siswati, ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 2.

1

2

Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang kesehatan. Pelayanan kesehatan sangat spesifik, hubungan yang terjadi antara pasien dengan tenaga kesehatan disamping hubungan yang bersifat partnership adalah hubungan kepercayaan dan tindakan yang dilakukan menyangkut nyawa manusia. Secara yuridis tindak pidana dibidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undangundang tersebut telah dijelaskan macam-macam tindak pidana dibidang kesehatan antara lain tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien, tanpa izin mendirikan praktik pelayanan kesehatan tradisional, menjual belikan organ/jaringan tubuh, bedah plastik/rekontruksi untuk mengubah bentuk seseorang, aborsi, jual beli darah, tindak pidana kefarmasian dan/atau alat kesehatan, dan lain sebagainya. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan yang sangat serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang. Karena kesehatan adalah salah satu faktor terpenting dalam kemajuan suatu negara. Setiap negara mempunyai kewajiban memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan beserta aturan-aturan hukum yang menjamin perlinduangan bagi warga negaranya terkait dengan kesehatan. Secara empiris saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana dibidang kesehatan, salah satunya yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi, karena hal itulah peningkatan mutu pelayanan kesehatan, tidak terlepas dari pemahaman atas hak-hak dan kewajiban, yaitu pemahaman atas aspek-aspek hukum kesehatan secara khusus, agar terhindar dari jerat hukum dalam melaksanakan tugas-tugas kesehatan. Kebutuhan masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, karena langsung menyerang kebutuhan masyarakat yang primer. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang semakin komplek di bidang kesehatan.

3

Kasus yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini berkaitan dengan farmasi sangat beragam, seperti kasus yang terjadi di Medan, sebuah apotek menjual 62 jenis obat-obatan tanpa memiliki izin edar, selain itu ada juga

kasus

pemalsuan

mendistribusikan

obat-obatan

obat-obatan

palsu,

dengan pemalsuan

mengganti kosmetika

lebel, dengan

mencampurkan bahan-bahan berbahaya dan memberi merek terkenal, semua itu dilakukan dengan memproduksi sediaan farmasi tersebut tanpa memiliki izin, hal-hal tersebut sering sekali terjadi sehingga sangat merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen. Dari kasus-kasus tersebut pemidanaan terhadap pelakunya terkadang masih ada yang dirasa kurang tepat jika melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelakunya. Seringkali tidak terbuktinya pelaku dalam persidangan karena kurang tepatnya pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, ataupun kurangnya alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, sehingga dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana dibawah tuntutan penuntut umum ataupun diputus bebas. Berdasarkan uraian tersebut, salah satu kasus yang akan dikaji oleh penulis yaitu tentang tindak pidana dibidang kesehatan dalam bentuk kejahatan farmasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Winaldi Chandra Als Awi. Kasus ini dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. Awi adalah seorang wirausaha selaku pemilik PD.Citra Sindo Karya Mandiri yang berlokasi di Komplek Duta Harapan Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/Rw 002. Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dalam kategori kosmetik tanpa memiliki keahlian dibidang memproduksi kosmetik dan tidak adanya ijin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia. Saat diadakan penggeledahan di ruko milik Awi pada hari jum’at tanggal 26 Maret 2010 oleh petugas dari Direktorat narkoba Metro Jaya menumukan hasil produksi berupa kosmetika dengan merek Yoshihiro Body White sebanyak 50 ( lima puluh ) tube dan kosmetika

4

merek Kenzo Hand & Body Whitening sebanyak 30 ( tiga puluh ) botol serta bahan-bahan dan alat-alat untuk memproduksi kosmetika tersebut. Kemudian ia didakwa Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, tetapi dalam putusan hakim ia diputus bebas. Karena pertimbangan hakim dalam putusannya terdakwa Awi tidak memenuhi unsur kedua dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, yaitu unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, karena dalam pertimbangan hakim terdakwa Awi belum dapat dikatakan memproduksi karena tujuan terdakwa membuat kedua kosmetik tersebut adalah akan digunakan sebagai contoh pada waktu terdakwa mengajukan izin edar kedua produksi tersebut. Padahal sudah jelas bahwa terdakwa Awi memproduksi sediaan farmasi dalam kategori kosmetika, dengan melihat alat bukti yang ditemukan di ruko milik terdakwa saat diadakan penggeledahan. Jika mencermati unsurunsur Pasal 197 yang menyatakan : “setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”2 Unsur-unsur pasal tersebut terdiri dari setiap orang, dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan, tidak memiliki izin. Dalam pasal di atas dapat diketahui bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif. Artinya unsur-unsur tersebut tidak harus dipenuhi keduanya, sehingga ketika unsur memproduksinya saja atau mengedarkannya saja sudah terpenuhi maka seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan.

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 197.

5

Mengenai memproduksi dan mengadarkan yang disebut di Pasal 197 tersebut, dalam Undang-Undang Kesehatan tidak dijelaskan seberapa banyak sediaan farmasi yang harus di produksi oleh seseorang sehingga seseorang tersebut apabila tidak mempunyai izin produksi dapat dikenakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain jika seseorang tidak memiliki izin produksi dan didapati sedang memproduksi sediaan farmasi atau sedang mengolah bahan-bahan menjadi produk baru dalam kategori sediaan farmasi maka seseorang tersebut dapat dikatakan memproduksi seperti yang disebut dalam Undang-Undang Kesehatan dan dapat dikenakan sanksi hukum dari ketentuan undangundang tersebut. Sedangkan dalam kasus diatas, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut, karena dalam pertimbangan hakim produk yang dibuat oleh pelaku tersebut dibuat dengan tujuan bukan untuk diedarkan melainkan sebagai contoh ke Badan POM untuk meminta izin apakah produk tersebut bisa atau tidak diproduksi, sehingga dengan alasan tersebut menurut hakim pelaku tidak memenuhi unsur memproduksi yang terdapat dalam pasal yang didakwakan. Begitu pula dengan unsur mengedarkannya, menurut hakim terdakwa tidak terbukti mengedarkan produk tersebut karena memang masih belum mendapat izin dari Badan POM dan yang diproduksi pelaku tersebut hanya bertujuan sebagai contoh, sedangkan produk yang beredar dipasar dengan merek yang sama tidak ada yang tahu apakah produk tersebut adalah produk yang dibuat oleh terdakwa atau bukan. Sehingga hakim membebaskan pelaku dari segala tuntutan karena tidak terbukti memenuhi unsur kedua dari pasal yang didakwakan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa amar putusan bebas yang diberikan terhadap terdakwa Awi adalah tidak tepat. Sebab menurut hakim unsur kedua dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

6

Maka dari itu untuk menganalisis putusan terhadap terdakwa Winaldi Chandra Als Awi dalam tindak pidana dibidang kesehatan, untuk diangkat menjadi Karya Ilmiyah yang berbentuk Sekripsi dengan judul “PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG KESEHATAN (Putusan Nomor : 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut)”.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut: 1. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan unsur memproduksi dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak terbukti sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ? 2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan unsur mengedarkan dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak terbukti sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ?

1.3 Tujuan Penulisan Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menganilisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dengan Menyatakan Unsur Memproduksi Tidak Terbukti Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan. 2. Untuk menganilisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dengan Menyatakan Unsur Mengedarkan Tidak Terbukti Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.

7

1.4 Metode Penelitian Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari

merumuskan

pendekatan

yang

digunakan

hingga

bagaimana

menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Agar analisis terhadap objek penelitian dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir

yang

diperoleh

mendekati

kebenaran

objektif

dan

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan arahan dalam mempelajari dan memahami obyek yang diteliti. Sehingga dapat mempermudah penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitia Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan sekripsi ini adalah yuridis normatif (legal research), tipe penelitian ini dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep-konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam sekripsi ini.3

1.4.2 Pendekatan Masalah Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditemukan sehingga mencapai tujuan penulisan. Dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek 3

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 35.

8

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatanpendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan

historis

(comparative

(historical

approach),

dan

approach),

pendekatan

komparatif

pendekatan

konseptual

(conceptual

approach).4 Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. 1. Pendekatan Perundang-undangan (statute aprroach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.5 2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan ini beranjak dari

pendekatan

perundang-undangan

dan

doktrin-doktrin

yang

berkembang di dalam ilmu hukum.6 Peneliti perlu merujuk prinsipprinsip hukum. Dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.

1.4.3 Bahan Hukum Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.7 Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi dua sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 4

Ibid., hlm. 134. Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit. 6 Ibid., hlm. 135. 7 Ibid., hlm. 182. 5

9

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.8 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124) 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 Tentang Bahan,

Zat Warna, Substratum, Zat

Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika. 6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.9 Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini 8 9

Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit. Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit.

10

adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permaslahan yang dibahas.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum Proses ini adalah proses yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis yang digunakan oleh peneliti dengan cara: 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevasi juga bahan-bahan non hukum; 3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; 5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.10 Sesuai langkah-langkah tersebut penulis telah mengidentifikasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan yaitu berupa putusan nomor : 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut dan peraturan-peraturan terkait seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudiaan disusun secara sistematis menggunakan metode preskripsi, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi dari yang umum menuju yang kusus. Kemudian memetakan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan. Bahanbahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisa isu hukum yang dibahas. Setelah melakukan telaah dan analisa penulis akan menyimpulkan hasilnya. Menggunakan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan dalam penulisan sekripsi ini menemukan jawaban

atas

masalah

sehingga

memperoleh

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 10

Ibid., hlm. 114.

hasil

yang

dapat

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Dibidang Kesehatan 2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Dibidang Kesehatan Hukum pidana tidak terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana meliputi masalah tindak pidana, kesalahan dan pidana serta korban. Tindak pidana terjemahan dari “strafbaar feit” , di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan dengan strafbaar feit itu sendiri.11 Tindak pidana merupakan suatu peristiwa dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).12 Perbuatan pidana atau tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.13 Ada dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan, salah satu unsur saja tidak terpenuhi bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Pada kasus ini menurut penulis terdakwa sudah memenuhi atau tidak semua unsur-unsur tersebut, apabila memenuhi semua unsur yang sudah ada yaitu unsur subjektif adanya kesengajaan dan unsur objektif pelaku sengaja memproduksi sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan

11

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 47. Ibid., hlm. 50. 13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54. 12

11

12

kegiatan tersebut merupakan perbuatan manusia yang aktif. Maka perbuatan maupun pelakunya dapat dilakukan tindak pidana dengan saksi pidana. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, Mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.14 Kesehatan juga harus mendapat landasan dengan ketentuan-ketentuan seperti hukum kesehatan. Untuk melindungi hak-hak masyarakat penerima pelayanan kesehatan maupun penyelenggara upaya kesehatan. Hukum memegang peranan penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan dibidang kesehatan.15 Adapun pengertian tentang hukum kesehatan menurut Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), sebagai berikut : Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.16 Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang saat ini perkembangannya sangat pesat. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang kesehatan. Tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan hukum yang berkaiatan dengan kesehatan, sehingga menimbulkan ancaman bagi kesehatan maupun nyawa masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan dalam undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini. 14

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1. Sri Siswati. Op. Cit, hlm. 7. 16 Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm. 10. 15

13

Kegiatan upaya kesehatan sangat memerlukan perangkat hukum yang memadai agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan maupun penyelenggara upaya kesehatan. Berkembangnya ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan, diiringi juga dengan berkembangnya kesadaran masyarakan akan hak dan kewajibannya. Maka mau tidak mau menuntut tenaga kesehatan untuk memahami apa itu hukum kesehatan dan ketentuan apa saja yang diatur dalam undang-undang kesehatan maupun peraturan yang berkaitan dengan kesehatan. Apabila ada pihak-pihak yang melakukan praktik kesehatan ataupun tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan melakukan pelayanan kesehatan maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang kesehatan dan dapat dikenai sanksi pidana, karena telah melanggar peraturan yang berlaku berkaitan dengan kesehatan.

2.1.2 Unsur-unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).17 Unsur-unsur dari Pasal tersebut diaatas, adalah sebagai berikut : a) Unsur setiap orang, Adalah orang perorangan sebagai subjek hukum, unsur ini langsung menunjuk kepada perseorangan, seorang dalam konotasi biologis. Atau

17


14

dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon). Unsur setiap orang tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena memenuhi unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau sebagai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. b) Unsur dengan sengaja, Dengan sengaja merupakan suatu kesalahan yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran. Unsur ini dikategorikan sebagai unsur yang ditunjukan pada suatu perbuatan, hal mana pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari bahwa pengucapan kata-kata atau perbuatan terdakwa itu mengandung pelanggaran terhadap orang lain, atau dapat merugikan orang lain. “sengaja” (opzet) berarti ‘de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf,” (kehendank yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu).18 c) Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar Unsur ini bersifat alternatif. Artinya, unsur tersebut tidak harus dipenuhi keduanya. Apabila unsur memproduksi atau mengedarkannya saja yang terbukti dalam persidangan maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini. Apabila perbuatan memproduksinya sesuai pengertian produksi dalam undang-undang tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa maka dapat dikatakan perbuatan terdakwa tersebut adalah memproduksi, begitupun dengan unsur mengedarkanya. Izin edar adalah dokumen yang disahkan hukum negara yang diterbitkan oleh otorita pengawasan obat. Jadi unsur ini adalah unsur yang apabila pelakunya tidak memiliki dokumen tersebut sebagai bukti izin edar 18

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 106.

15

dari badan yang terkait namun telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan maka pelaku telah memenuhi unsur ini. d) Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 Pasal 106 ayat 1 menjelaskan bahwa “sedian farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Yang dimaksud dengan izin edar tersebut diatur dalam peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Pasal 1 angka 1 “izin edar adalah bentuk persetujuan regristasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia”. Salah satu syarat obat dikatakan memiliki izin edar adalah adanya penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Pada kasus yang penulis bahas barang yang diproduksi oleh terdakwa belum mendapat izin produksi dari Badan POM sehingga tidak dapat dibuat atau diedarkan, Badan POM juga belum pernah melakukan uji penelitian mutu, keamanan dan kemanfaatan pada produk yang diproduksi oleh terdakwa tersebut.

2.2 Sediaan Farmasi 2.2.1 Sediaan Farmasi dan Peredaran Sediaan Farmasi Pihak penyelenggara upaya kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, tidak bisa lepas dari pemberian sediaan farmasi maupun penggunanaan alat kesehatan. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dijelaskan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.19 Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 19


16

kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sedangkan obat tradisional adalah bahan atau rumusan bahan yang berupa bahan tambahan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah di gunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.20 Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.21 Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.22 Dalam peredarannya sediaan farmasi harus memenuhi ketentuan dalam undangundang maupun peraturan yang berkaitan dengan pendistribusian sedian farmasi dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar yang berlaku dalam pelayanan kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan.

2.2.2 Proses Memproduksi Sediaan Farmasi Produksi menurut Pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.23 Tidak ada penjelasan resmi tentang jumlah minimal sediaan farmasi yang harus diproduksi untuk dapat dikategorikan memproduksi seperti yang dijelaskan dalam undang-undang untuk seseorang dapat dikenakan ketentuan pidana dalam undang-undang kesehatan. 20

Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 51. 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika, Pasal 1. 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 1. 23 Ibid.

17

Setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.24 Ketentuan tersebut untuk memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Praktik kefarmasian yang meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.25 Setiap fasilitas produksi sediaan farmasi harus memiliki sekurangkurangnya satu apoteker penanggung jawab dalam bidang pemastian mutu, apa bila suatu fasilitas produksi sediaan farmasi tidak memiliki satupun apoteker penanggung jawab maka hal tersebut melanggar peraturan dan ketentuan yang sudah ada. Pasal (7) 1) Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki Apoteker penanggung Jawab 2) Apoteker penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Tektis Kefarmasian. Pasal (9) ayat (1) dan (2) 1) Industri harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. 2) Industri obat tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab.26 Dari ketentuan tersebut maka industri yang memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab dalam pemastian 24

Sri Siswati, Op. Cit. hlm. 77. Soekidjo Notoatmodjo, Op. Cit. hlm. 74. 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 7 dan Pasal 9. 25

18

mutu, maka pihak yang berwenang berhak menutup industri tersebut dan menarik sediaan farmasi apabila hasil produksi sudah beredar di masyarakat. Dan apabila terbukti sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana 2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Macam-macam Pembuktian Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang proses peradilan perkara pidana. Diantara ketentuan-ketentuan itu terdapat ketentuan esensial yang paling mendasar yaitu, ketentuan yang mengatur tentang pembuktian. Dikatakan mendasar karena berkaitan dengan upaya pembuktian pengadilan guna menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum. Menurut beberapa ahli tentang pengertian pembuktian, sebagai berikut : 1. Sudikno Mertokusumo, pembuktian mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Memberikan kepastian yang bersifat nisbi ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang yang bersifat intuitif yang biasanya disebut conviction intime dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut conviction rasionance. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. 2. Subekti, berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.27 27

Eddy O.S. Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 6.

19

3. Bambang Poernomo bahwa, suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.28 Pembuktian dalam konteks hukum pidana merupakan inti dari suatu persidangan perkara pidana karena dalam persidangan yang dicari adalah kebenaran materiil. Berkaitan dengan upaya pembuktian tersebut para pejabat penegak hukum terutama penyidik dan penuntut umum harus bertindak cermat dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Barang bukti adalah sebagaimana yang telah dimaklumi dikalangan aparat penegak hukum maupun dikalangan masyarakat

umum tentang

istilah bukti dan barang bukti pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, dalam pembicaraan sehari-hari istilah bukti dan barang bukti lebih populer dibandingkan istilah alat bukti yang sah. Untuk lebih memahami pengertian dan fungsi alat bukti yang sah, maka perlu mencermati Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” (Terjemahan R. Soesilo).

28

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185.

20

Dapat dipahami bahwa hakim baru dapat memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang diduga bersalah berdasarkan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sudah jelas mempunyai status dan fungsi yang penting dalam upaya pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan agar dapat dijatuhi pidana. Penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5. Melainkan menggunakan huruf a sampai dengan e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti, karena dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Macam-macam alat bukti yang sah bisa dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut: a. Keterangan saksi Definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP sebagai berikut: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” (Terjemahan R. Soesilo). Selain itu pasal lain yang menjelaskan tentang saksi yaitu Pasal 1 angka 27 KUHAP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ialah mengenai segala apa (hal) yang oleh saksi nyatakan (ungkapkan) dimuka sidang pengadilan.29 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.30 Hanya keterangan saksi yang disampaikan dihadapan majelis hakim dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah. Sebelum memberikan 29

HMA. Kuffal, BARANG BUKTI Bukan Alat Bukti Yang Sah, UMM Press, Malang, 2013, hlm. 28. 30 Eddy O.S.Hieariej, Op. Cit. hlm. 103.

21

keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara sesuai agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang lain. Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain berdasarkan fakta yang terjadi bukan merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik yang dituangkan dalam BAP berlaku sebagai alat bukti yang sah berupa surat. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (unus testis nullus testis = satu saksi bukan sakSi).31 Namun apabila keterangan seorang saksi disertai sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah maka keterangan tersebut dinilai cukup untuk mebuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Tidak berlaku sebagai keterangan saksi apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu).32 Saksi yang melihat secara langsung terjadinya suatu tindak pidana sering disebut dengan istilah saksi mata atau eyewitnes33. Dalam perkara pidana saksi mata adalah alat bukti yang sangat penting untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Saksi yang dipanggil oleh penyidik atau penuntut umum atau pengadilan wajib memenuhi panggilan itu. Jika ia menolak untuk memenuhi panggilan atau memberikan keterangan ia dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan. b. Keterangan ahli Keterangan ahli dijelaskan dalam Pasal 186 KUHAP dan Pasal 1 butir 28 KUHAP, Menurut Pasal 186 KUHAP, sebagai berikut:

31

HMA. Kuffal, Op. Cit. hlm. 29. HMA.Kuffal, Loc. Cit. 33 Eddy O.S. Hiariej, Loc. Cit. 32

22

“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” (Terjemahan R. Soesilo). Dan menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, sebagai berikut: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” (Terjemahan R. Sosilo). Dalam KUHAP

membedakan keterangan seorang ahli dan

keterangan ahli yang tertulis yang disampaikan dalam sidang pengadilan. Apabila seoarang ahli meberikan keterangan langsung dalam persidangan dibawah sumpah maka itu disebut alat bukti keterangan ahli, namun jika seorang ahli dibawah sumpah memberirakan keterangannya diluar persidangan secara tertulis dan dibacakan di depan sidang maka keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. c. Surat Surat yang diterima sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat tersebut dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Jenis surat yang dimaksud adalah : Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan kejadian dan keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua, surat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan. Contohnya saja, untuk membuktikan ada perkawanin. Ketiga, surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Contohnya, Visum Et Repertum. Keempat, surat lain yang hanya bisa berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

23

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya alat bukti hukum yang sah.34 Bentuk tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Dalam hal surat-surat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah, maka dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakianan (sejati) atas keyakinan ataupun dari sudut minimum pembuktian.35 d. Petunjuk Pengertian Petunjuk dijelaskan dalam Pasal 188 KUHAP. Menurut Pasal 188 KUHAP, sebagai berikut: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” (Terjemahan R. Soesilo). Bukti petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Perumusan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk itu berbentuk perbuatan atau kejadian atau keadaan yang dapat diperoleh dari keterangan saksi. Alat bukti petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktiaan yang bebas, alat bukti ini baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

34 35

Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit. hlm. 109. Rusli Muhammad, Cp. Cit. hlm. 186.

24

e. Keterangan terdakwa. Penjelasan tentang keterangan terdakwa Menurut Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut: “(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alamai sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keteranga terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah

melakukan

perbuatan

yang

didakwakan

kepadanya,

melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” (Terjemahan R. Soesilo). Keterangan terdakwa dalam pembuktian secara umum dapat disamakan dengan pengakuan (confession evidence). Namun secara terminologi ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan. Pengakuan mengucapkan makna suatu pernyataan yang berisi pembenaran atas sangkaan dakwaan terhadap diri yang memberikan pengakuan sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengakuan. Karena keteranga terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan atau dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran atau pemungkiran sangkaan atau dakwaan terhadap diri tersangka atau terdakwa disertai penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut.36 keterangan terdakwa yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja (P.A.F Lamintang 1984: 443).37 36 37

HMA. Kuffal, Op. Cit. hlm. 39. Rusli Muhammad, Op. Cit. hlm. 198.

25

f. Keterangan terdakwa. Penjelasan tentang keterangan terdakwa Menurut Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut: “(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alamai sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keteranga terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah

melakukan

perbuatan

yang

didakwakan

kepadanya,

melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” (Terjemahan R. Soesilo). Keterangan terdakwa dalam pembuktian secara umum dapat disamakan dengan pengakuan (confession evidence). Namun secara terminologi ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan. Pengakuan mengucapkan makna suatu pernyataan yang berisi pembenaran atas sangkaan dakwaan terhadap diri yang memberikan pengakuan sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengakuan. Karena keteranga terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan atau dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran atau pemungkiran sangkaan atau dakwaan terhadap diri tersangka atau terdakwa disertai penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut.38 keterangan terdakwa yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja (P.A.F Lamintang 1984: 443).39 38 39

HMA. Kuffal, Op. Cit. hlm. 39. Rusli Muhammad, Op. Cit. hlm. 198.

26

Pemaparan dari istilah keterangan terdakwa tersebut maka hakim tidak perlu mendasarkan pada pengakuan terdakwa saja namun juga dari penyangkalan terdakwa yang disampaikan saat pemeriksaan di persidangan terhadap dakwaan yang di dakwakan padanya dengan mempertimbangkan juga alat bukti lainnya. Sedangkan

keterangan

terdakwa

yang

disampikan

di

luar

persidangan dapat digunakan untuk menemukan fakta atau bukti di persidangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh penyidik dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang berlaku juga sebagai alat bukti yang sah.

2.3.2 Sistem Pembuktian Sistem pembuktian berdasarkan praktik peradilan pidana ada teori pembuktian

yang dipakai

sebagai

dasar

pembuktian

oleh

hakim

“Bewijstheorie”. Dalam hukum acara pidana mengenal empat macam teori. Teori-teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 1) Conviction intime (berdasarkan keyakinan hakim) Teori ini dapat diartikan sebagai keyakinan semata. Artinya, conviction intime dapat diartikan sebagai pembuktian yang menitik beratkan pada keyakinan hakim tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang.40 Teori ini memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, karena tidak terikat pada alat bukti atau hal-hal lain yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim, hanya berdasarkan keyakinan dan hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim. Dengan mendasarkan pada keyakinan hakim belaka, maka sekiranya adanya pengakuan terdakwa dan keterangan saksi belum dapat menjamin akan jatuhnya putusan kepada terdakwa. Putusan hanya dapat diberikan oleh hakim apabila ia sungguh-

40

Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 27.

27

sungguh meyakini berdasarkan hati nuraninya bahwa terdakwa adalah pelaku kejahatan yang didakwakan.41 Keyakinan hakimlah yang dominan untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, seoalah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakim menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. 2) Conviction rasionnee ( berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis) Sistem pumbuktian conviction rasionnee adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (raisoning) yang rasional.42 Hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai alasan yang logis. Pada dasarnya sistem ini sama dengan sitem pembuktian convection intime, bedanya sistem ini dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dapat dikatakan bahwa sistem ini hampir sama dengan sistem pembuktian conviction intime, yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, bedanya adalah terletah pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim.43 Dalam konteks hukum acara pidana, sistem ini digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak memerlukan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tapi polisi lah yang mendapat kewenangan dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan. 3) Positief wettelijk bewijstheorie (berdasarkan Undang-Undang secara positif) Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Teori ini menitikberatkan alat-alat bukti 41

Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 187. Rusli Muhammad, Loc. Cit. 43 Ibid., hlm. 188. 42

28

tersebut dalam undang-undang.44 Jika alat bukti sudah terpenuhi maka hakim sudah cukup beralasan untuk dapat menjatuhkan putusannya tanpa adanya keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat bukti yang ada. Teori ini juga bertolak belakang dengan teori conviction intime. Keyakinan hakim dalam teori ini harus dihindari dan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. Untuk menentukan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan alat bukti yang sah, dengan terpenuhi syaratsyarat pembuktian menurut undahng-undang. Ajaran pembuktian yang didasarkan pada undang-undang berusaha menghindarkan diri dari segala pertimbangan hakim yang bersifat subjektif. Dalam hal ini hakim sebagai corong undang-undang dan robot pelaksana undang-undang yang dianggap tidak memiliki hati nurani. Jika hati nurani itu ada, harus disingkirkan karenna tidak berhak untuk hadir dan dilibatkan dalm pengambilan putusan.45 4) Negatief wettelijk bewisjtheorie (berdasarkan Undang-Undang secara negatif) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.46 namun sekalipun teori pembuktian ini menggunakan keyakinan hakim, keyakinan hakim tersebut terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (doubelen grondslag). Dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim didalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang44

Bambang Waluyo¸ Loc. Cit. Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 189. 46 Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm. 28. 45

29

undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.47 Sistem pembuktian ini ada persamaan dengan sitem pembuktian conviction rasionnee sekalipun sebenarnya sangat berbeda. Persamaan antara keduanya yaitu keduanya sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan sama-sama membatasi keyakinan hakim tersebut. 2.3.4 Proses Pembuktian Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Dimulai dari saksi korban; Dilanjutkan dengan saksi lainnya; Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula; Saksi ahli/ witness expert. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.48

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, sebagai berikut: “ Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” (Terjemahan R.Soesilo). Untuk menguatkan alasan mendahulukan pemeriksaan pendengaran keterangan saksi dari terdakwa, Pasal 160 ayat (1) huruf b tersebut dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) yang menempatkan urutan alat bukti

47

Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 190. Ibrahim Makmur, “Urutan Proses Persidangan Perkara Pidana”, Pengadilan Negeri Dumai, diakses dari http://www.pn-dumai.go.id/index.php/kepaniteraan/pidana/pidanaproses-persidangan.html, pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 10.05 48

30

saksi pada urutan poertama. Sedangkan urutan keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terahir.49 Dengan didahulikan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan padanya. Akan tetapi, prinsip ini tidak bersifat mutlak. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan ketua sidang, secara kesuistis. Namun sedapat mungkin prinsip mendahulukan pemeriksaan saksi diperpegangi sebagai landasan.50 Menurut Yahya Harahab : Mendahulukan pemeriksaan saksi tidak mutlak! tidak ada larangan yang tegas untuk mendahulukan keterangan terdakwa. Akan tetapi, kebolehan mendahulukan pemeriksaan keterangan terdakwa diartikan “bersifat pengecualian” dalam hal-hal tertentu dan secara kasus per kasus.51 Hal itu bisa terjadi karena undang-undang sendiri tidak mengatur masalah ini secara tegas yang dapat mengundang tafsiran dan penerapan yang berbeda.52 2.4 Fakta Persidangan dan Ruang Lingkupnya Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut pengertian dari Pasal 197 huruf d KUHAP, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.” (Terjemahan R. Soesilo). Fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, ataukah

49

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 116. 50 Ibid., hlm. 169. 51 Ibid., hlm. 213. 52 Ibid., hlm. 214.

31

sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”.53 Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti harus terungkap dalam uraian pertimbangan putusan karena menjadi tolak ukur hakim untuk menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2.5 Pertimbangan Hakim 2.5.1 Pertimbangan Hakim Yuridis Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.54 Maksudnya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, beserta barang-barang bukti, maupun pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam undang-undang dan terungkap sebagai fakta yang bersiat yuridis dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yuridis, akan dijelaskan sebagai berikut: 1) Dakwaan jaksa penuntut umum Dakwaan merupakan dasar dalam hukum pidana, karena adanya dakwaan inilah maka dilakukan pemeriksaan di persidangan. Dakwaan ini berisi identitas terdakwa dan uraian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 2) Keterangan terdakwa Kerterangan terdakwa ini dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan keseluruhan maupun sebagian terhadap dakwaan penuntut umum ataupun keterangan saksi. Keterangan terdakwa menjadi bahan 53 54

Rusli Muhammad, Op., Cit. hlm. 208. Ibid., hlm. 213.

32

pertimbangan hakim dan dimasukan kedalam pertimbangan karena demikian kehendak dari undang-undang. 3) Keterangan saksi Keterangan saksi merupakan komponen yang harus diperhatikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang utama dan yang selalu dipertimbangakan oleh hakim dalam putusannya. Karena dari keterangan saksi inilah yang akan memperjelas tindakan terdakwa, apakah terbukti atau tidak dakwaan dari penuntut umum. 4) Barang-barang bukti Benda yang menjadi pertimbangan hakim, yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum didepan sidang pengadilan. 5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana Pasal-pasal ini terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Sehingga penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan melalui pemeriksaan terdakwa dan alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, apakah terdakwa memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan.

2.5.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis Pertimbangan hakim non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkingan keluarga terdakwa, serta faktor agama.55 Akan dijelaskan sebagai berikut: 1) Latar belakang perbuatan terdakwa

55

Ibid., hlm. 216.

33

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.56 Sebagai contohnya untuk hal ini keadaan ekonomi seseorang

yang

sangat mendorong keras terdakwa untuk melakukan kejahatan, karena adanya tekanan ekonomi. Disharmonis hubungan sosial terdakwa dengan lingkungan maupun dengan keluarga, juga merupakan suatu keadaan yang dapat mendorong terdakwa melakukan kejahatan. 2) Akibat perbuatan terdakwa Dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti mebawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dan dilihat. Namun akibat yang demikian tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, yang seharusnya perlu mendapatkan perhatian. 3) Kondisi diri terdakwa Keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.57 Keadaan fisik yang di maksud adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa sementara psikis adalah berkaitan dengan perasaan, sedangkan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat. 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa Tidak ada peraturan yang mengharuskan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun dalam konsep KUHP baru terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. dan salah satunya adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa. Tetapi ketentuan ini masih belum mengikat karena masih bersifat konsep. Meskipun begitu hal

56 57

Rusli Muhammad, Loc. Cit. Ibid., hlm. 218.

ini dapat dijadikan pertimbangan dalam

34

menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan. 5) Faktor agama terdakwa Putusan

pengadilan

senantiasa

diawali

dengan

kalimat

“DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan ikrar hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata ketuhanan menunjuk suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.kata tersebut harus menjadi penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim maupun terutama tindakan para pelaku tindak pidana. Maka dari itu wajar apabila hal ini menjadi pertimbangan hakim non yuridis.

2.6 Putusan Pengadilan 2.6.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Pengadilan Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.58 Setelah proses tersebut selesai, saatnya hakim mengambil keputusan. Dalam sitem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, sebagi berikut: 1) Jenis putusan yang bersifat formil Maksudnya adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir atau sering disebut juga dengan putusan sela, seperti berikut ini: a. putusan yang bersifat pertanyaan tidak berkewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (onbevoegde verklaring), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain. b. putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring de acte van verwijzing), Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat 58

Ibid., hlm. 199.

35

(3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaan. c. putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan penuntut umum sudah daluarsa, nebis in idem, perkara yang memerlukan syarat aduan (klacht delict), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat 61 dan 62 KUHAP. d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).59 Kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa maupun penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.60 Sekalipun putusan ini bukan putusan ahir, ada yang dapat mengakhiri perkara, apabila keberatan terdakwa dinyatakan diterima. 2) Jenis putusan yang bersifat materiil Maksudnya adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (eind vonnis). Yaitu: a. Putusan Bebas (vrijspraak) yang dimaksud putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.61 Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undangundang yang tidak terpenuhi. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” (Terjemahan R.Soesilo). Sistem pembuktian ini disebut sistem 59

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197. 60 Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 86. 61 Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 201.

36

pembuktian menurut undang-undang yang negatif (negatief-wettelijk). Disebut wettelijk, oleh karena untuk membuktikan diharuskan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.62 b. Putusan lepas dari segala tuntutan Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.63 Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.” (Terjemahan R. Soesilo). Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwanya tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab.64 c. Putusan yang mengandung pemidanaan Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan

yang

didakwakan.65

Namun

apabila

terdakwanya

melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih ketentuan yang disebut dalam Pasal 46 KUHP. Dalam hal ini hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang masih belum berumur 16 tahun, maka maksimum pidana pokoknya harus dikurangi sepertiganya, ketentuan tersebut ada dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP. Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (2) KUHP, apabila dalam hal kejahatan yang diancam pidana mati atau 62

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, Op. Cit, hlm. 198. Ibid., hlm. 199. 64 Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, Loc. Cit. 65 Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 204. 63

37

pidana seumur hidup maka maksimum pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Setelah mengetahui bentuk-bentuk putusan diatas, dalam kasus yang sedang dianalisa ini putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah putusan bebas. Maka dengan putusan tersebut terdakwa terbebas dari tuntutan penuntut umum sebagaimana yang sudah dituangkan dalam surat dakwaan.

2.6.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan Syarat sahnya putusan pengadilan dijelaskan dalam Pasal 195 KUHAP, Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk menjaga agar supaya masyarakat umum tidak curiga dan merasa ragu-ragu dan menduga yang bukan-bukan terhadap tindakan pengadilan, oleh karena demikian masyarakat umum senantiasa dapat menjalankan pengawasan. Selain pasal tersebut, dalam Pasal 197 KUHAP juga dijelaskan syarat sahnya suatu putusan, pasal ini menerangkan apa yang harus dimuat atau yang terdapat di dalam suatu putusan pengadilan. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 197, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.66 Menurut Pasal 197 KUHAP, sebagai berikut: “(1) Surat pemutusan pemidanaan memuat: a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. Pertimbangan yang disusun secara ringakas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 66

Ibid., hlm. 207.

38

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f.

Pasal

peraturan

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i.

Ketentuan

kepada

siapa

biaya

perkara

dibebankan

dengan

menyebutkan jumlahnya yang pasti dengan ketentuan mengenai barang bukti; j.

Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap ada dalam tahanan atau dibebaskan; l.

Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k

dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undangundang ini.” (Terjemahan R. Soesilo).

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dengan Menyatakan Unsur Memproduksi Tidak Terbukti Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 KUHAP angka 11 adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Terjemahan R. Soesilo). Dalam putusan tersebut dikatakan sah apabila memuat ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 197 KUHAP, yaitu : “(1) Surat pemutusan pemidanaan memuat: a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. Pertimbangan yang disusun secara ringakas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. Pasal

peraturan

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

39

40

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. Ketentuan

kepada

siapa

biaya

perkara

dibebankan

dengan

menyebutkan jumlahnya yang pasti dengan ketentuan mengenai barang bukti; j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap ada dalam tahanan atau dibebaskan; l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;” (Terjemahan R. Soesilo). Pertimbangan hakim sebagaimana yang disebutkan dalam huruf d tersebut “Pertimbangan yang disusun secara ringakas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;” (Terjemahan R. Soesilo). Berdasarkan keterangan diatas maka terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan hakim mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti Pasal 184 KUHAP, yaitu : Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli;

41

c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa. (Terjemahan R. Soesilo). Terhadap kasus yang dikaji, fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu : Menimbang, terdakwa

serta

bahwa

barangbukti

dari

keterangan

yang

saksi-saksi,

diajukan

keterangan

dipersidangan,

Majelis

memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut ; 1. Bahwa terdakwa adalah pemilik usaha dagang PD.Citrasindo Karya mandiri yang terletak di Komplek Duta Harapan Indah , Blok.JJ No.42 Rt 008/02, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dibidang perdagangan eceran khusu kosmetik; 2. Bahwa terdakwa telah memiliki surat-surat perijinan yang berupa ;  Tanda daftar perusahaan, Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Jkaarta Utara, Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan No.Top.09-01.5.52.1462, tanggal 08 Maret 2001, (bukti.T.3 )  Akta Notaris Chandra Lim,SH,LL.M, No.16 tanggal 24 Mei 2007 tentang Pendirian Perusahaan Dagang ( bukti.T.4 ) ;  Surat keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarat No.124,SK/UG/VII/2009 tanggal 15 Juli 209 ( bukti T.7 );  Tanda

daftar

Idustri

No.15/1.824.18

,

tanggal

13

Agustus

2009(bukti.T.9 ) 3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 tempat usaha terdakwa PD.Citra Sindo Karya Mandiri di Komplek Duta Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/02 Kel. Kapuk Muara , Kec. Penjaringan Jakarta Utara, didatangi petugas dari Direktorat Polda Metro Jaya melakukan Penggeledahan ditempat usaha terdakwa ; 4. Bahwa sewaktu diadakan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa;

42

 Botol kosong ukuran 200 gr sebanyak 300 botol , tube kosong ukuran 200 ml sebanyak 300 botol , 1 (satu) parfum botol ukuran 1 kg, scrop sebanyak 1 kg , Lannete sebanyak 1 kg, tea sebanyak 1 liter, sial oil sebanyak 1 liter, sterid Acid sebanyak 1 kg, Methyl Paraben/Nipagin sebanyak 0,5 kg, Barcode jumlah 30 lembar , Panci pemasak , Mixer , Pengisian cream , timbangan , kompor , Gelas ukuran , Hair drayer, Lem Fox, Plastik rool, Kosmetik Yoshihiro hand Body Whaitening sebanyak 50 tube, Kenzo hand Body Whaitening sebanyak 30 botol ; 5. Bahwa yoshihiro Body White sebanyak 50 tube dan kenzo hand Body whitening sebanyak 30 botol itu dibuat oleh terdakwa pada bulan Pebruari 2010 untuk sample sebagai sarat mengajukan ijin edar ke BP Pom, beberapa hari sebelum penggeledahan ; 6. Bahwa maksud pengajuan ijin edar tersebut karena terdakwa akan memproduksi dan mengedarkan kedua jenis kosmetik terebut ; 7. Bahwa kedua kosmetik yang berupa 50 tube merk Yoshihiro Body white dan 30; botol merk kenzo Body whitening tersebut tidak/belum terdakwa edarkan kepasaran ; 8. Bahwa kedua jenis kosmetik tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dibantu oleh saksi Marwiana yang memasukan kedalam botol ; 9. Bahwa barang yang diambil petugas dari Direktorat Poda Metro Jaya tersebut sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan ; Pertimbangan hakim sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas merupakan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang ada untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim ini salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim ini sebaiknya harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat sehingga memiliki pengaruh terhadap putusan hakim dalam suatu perkara pidana maka pelaku tidak akan mendapat efek jera dan

43

bahkan

melakukan

pengulangan

tindak

pidananya

di

lingkungan

masyarakat. Untuk membuktikan terdakwa bersalah maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan, yang berbunyi sebagai berikut : “setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”67 Pasal tersebut ada empat unsur, yaitu unsur-unsurnya : 1. Setiap Orang Pertimbangan hakim mengenai unsur ini terlebih dahulu dijelaskan pengertian tentang unsur setiap orang adalah orang perorangan atau seseorangan sebagai subyek hukum (termasuk) terdakwa yang diajukan kedepan persidangan perkara pidana , karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut hakim dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan mengenai jati diri terdakwa dipersidangan ternyata sesuai dengan jati diri terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi Sebelum

membahas

unsur

ini

terlebih

dahulu

Majelis

menguraikan dahulu pengertian mengenai memproduksi , mengedarkan, dan sediaan farmasi. Yang dimaksud memproduksi adalah membuat suatu barang dari bahan mentah (bahan baku) menjadi barang siap dipakai atau siap dikomsumsi.

67


44

Sedangkan yang dimaksud mengedarkan adalah mendistribusikan suatu barang hasil produksi dengan maksud untuk dijual kepada umum. Lalu yang dimaksud sediaan farmasi menurut Pasal 1 huruf 4 dari UU No.36 Tahun 2006 adalah obat, bahan obat, obat tradisionil dan kosmetik. Hakim juga mengatakan bahwa dari fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata benar terdakwa pada bulan Februari 2010 telah meracik kosmetik yang diberi nama Yoshihiro Body White dan kenzo Hand Body Whitening sebanyak 50 botol (tube) dan sebanyak 30 botol (tube). Kedua jenis alat kosmetik yang dibuat /diracik oleh terdakwa tersebut tidak/belum diedarkan dipasaran karena terdakwa membuat/meracik kedua jenis alat kosmetik tersebut adalah akan digunakan sebagai sample (cotoh) ke BP Pom saat terdakwa mengajukan ijin edar bagi kedua jenis alat kosmetik. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim bahwa terdakwa dalam membuat 50 tube botol Hand Body merk Yoshihiro Body White dan 30 tube Keizo Hand Body Whitening belum bisa dikatakan sebagai perbuatan memproduksi karena tujuan terdakwa membuat kedua kosmetik tersebut adalah akan digunakan sebagai contoh pada waktu terdakwa mengajukan surat ijin edar bagi kedua produksi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan ahli Dra.Kristina bangun, Apt, saksi ahli dari BP POM yang mengatakan bahwa sewaktu mengajukan ijin edar kosmetik harus ada contoh nya yang akan diuji dilaboratorium apakah produk tersebut berbahaya atau tidak bagi konsumen. Sedangkan mengenai mengedarkan menurut hakim dalam pertimbanganya

mendasarkan

dari

keterangan

saksi-saksi

yaitu

marwianan, Aris Setiawan, Rum Wiratno petugas dari Sat Narkoba Polda Metro Jaya dan Keterangan terdakwa bahwa 2 (dua) jenis kosmetik yang dibuat oleh terdakwa tesebut tidak ada /belum beredar dipasaran.

45

3. Tanpa izin edar Dalam pertimbangan hakim, hakim tidak membuktikan unsur tanpa izin edar karena dalam unsur kedua diatas menurut hakim tidak terbukti jadi unsur ini tidak perlu dibuktikan. Namun jika dilihat dari buti surat yang diajukan sebagai barang b8ukti dalam persidangan antara lain No.T.7 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta No.124 / SK/UG/VII/JU/2009 tanggal 15 juli 2009 dalam diktum Pertama mengenai jenis usaha adalah meracik dan pengemasan kosmetik dihubungkan pula dengan bukti T.9 tanda daftar Industri No.15/1.824.18 tanggal 18 Agustus 2009 dalam huruf A No.5 disebutkan jenis Industri : bahan kosmetik dan kosmetika, perawatan badan, sediaan mandi. Pengertian Izin edar adalah dokumen yang disahkan hukum negara yang diterbitkan oleh otorita pengawasan obat. Jadi unsur ini adalah unsur yang apabila pelakunya tidak memiliki dokumen tersebut sebagai bukti izin edar dari badan yang terkait namun telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan maka pelaku telah memenuhi unsur ini. Dari uraian unsur Pasal 197 diatas yang pertama unsur setiap orang. Sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hakim jika dikaitkan dengan fakta persidangan maka mengenai unsur setiap orang ini benar telah dipenuhi oleh terdakwa dengan terbuktinya jatidiri terdakwa dipersidangan sesuai dengan jati diri terdakwa yang diajukan dalam surat dakwaan. Yaitu pada fakta persidangan poin pertama “Bahwa terdakwa adalah pemilik usaha dagang PD.Citrasindo Karya mandiri yang terletak di Komplek Duta Harapan Indah , Blok.JJ No.42 Rt 008/02, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dibidang perdagangan eceran khusu kosmetik;” Kedua yaitu unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

alat

kesehatan.

Mengenai

unsur

menmproduksi,

hakim

46

sebenarnya

sudah

menjelaskan

pengertian

memproduksi

dalam

pertimbangannya, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sebenarnya sudah sesuai dengan pengertian memproduksi namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti memproduksi, dengan alasan bahwa produk tersebut hanya sebagai contoh untuk ke Badan POM. Tetapi dalam pengertian memproduksi tidak dijelaskan apabila membuat suatu produk dengan tujuan untuk contoh ke Badan POM maka tidak dapat dikatakan memproduksi. Sedangkan yang dilakukan terdakwa sama seperti pengertian memproduksi yaitu membuat barang dengan mengolah bahan mentah menjadi siap pakai. Apabila kita merujuk kedalam pengertian memproduksi yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka pengertiannya : “kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.”68 Dan penjelasan produksi dari Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2003 yaitu “semua kegiatan dimulai dari pengolahan sampai dengan pengemasan untuk menjadi produk jadi”, dari penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan memproduksi attau dengan kata lain perbuatan

terdakwa

sudah

dapat

dikategorikan

sebagai

perbuatan

memproduksi. Dengan bukti hasil produksi kosmetik terdakwa yang disita dengan jumlah banyak dan sudah dalam kondisi kemasan yang siap untuk diedarkan. Seharusnya hakim mempertimbangkan juga bahwa terdakwa saat membuat produk tersebut tidak didampingi oleh sekurang-kurangnya satu apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang bunyinya : “Industri obat tradisional dan kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu)

68

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 1 angka (3).

47

orang apoteker sebagai penanggung jawab.”69 Sedangkan terdakwa memroduksi sendiri kosmetik tersebut dan hanya dibantu oleh saksi 1 Marwianah untuk menempelkan merk ke botol dan tub kemasan kedua kosmetik yang disita tanpa ada satu apoteker sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) tersebut, terlebih lagi terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang memproduksi sediaan farmasi dalam kategori kosmetik karena terdakwa sebelumnya hanya sebagai sales kosmetik dan pemiliki toko yang menjual kosmetik. Jika dikaitkan dengan fakta persidangan poin kedelapan, yaitu “Bahwa kedua jenis kosmetik tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dibantu oleh saksi Marwiana yang memasukan kedalam botol” maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur memproduksi

karena

terdakwa

sudah

menghasilkan,

menyiapkan,

mengolah, membentuk, mengemas kosmetik dengan memasukkan kedalam botol, dan terdakwa juga salah karena tidak mempunyai pendamping apoteker sebagai penanggungjawab hasil produksinya. Karena dalam undang-undang, diperaturan menteri, dan peraturan Badan POM tidak dijelaskan secara khusus bagaimana seseorang itu bisa dikatakan memproduksi maka kita dapat mengacu pada Peraturan pemerintah dan peraturan Badan POM tentang pengertian memproduksi. Maka unsur ini telah dipenuhi oleh terdakwa. Unsur ketiga yaitu tanpa izin edar. Pengertian Izin edar adalah dokumen yang disahkan hukum negara yang diterbitkan oleh otorita pengawasan obat. Jadi unsur ini adalah unsur yang apabila pelakunya tidak memiliki dokumen tersebut sebagai bukti izin edar dari badan yang terkait namun telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan maka pelaku telah memenuhi unsur ini. Pemohon izin produksi industri kosmetika harus mengajukan kelengkapan sebagai berikut: 69

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 9 ayat (2).

48

a. Surat pemohonan; b. Fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri yang telah dilegalisir c. Nama direktur/pengurus d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi perusahaan/pengurus e. Susunan direksi/pengurus f. Surat pernyataan direksi/pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturaan perundang-undang dibidang farmasi g. Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang pemohon berbentuk badan usaha h. Fotokopi Nomer Pokok Wajib pajak (NPWP) i. Denah bangunan yang disahkan oleh kepala badan j. Bentuk dan jenis sediaan kosmetikan yang dibuat k. Daftar peralatan yang tersedia l. Surat pernyataan kesediaan bekerja penanggung jawab m. Fotokopi ijasah dan surat tanda registrasi penanggung jawab yang telah dilegalisir.70 Sedangkan dalam perkara ini terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen yang di terbitkan oleh otorita pengawasan obat. Terdakwa juga merupakan perorangan yang memproduksi sendiri kosmetika tidak ada jajaran direksi sebagaimana yang terdapat dalam peraturan diatas. Dan bukti surat yang ditunjukan oleh terdakwa hanyalah surat dari Pemerintah Kota bukan dari Badan POM. Surat-surat yang dimiliki oleh terdakwa hakim tidak bisa menyatakan bahwa surat-surat tersebut adalah sebagai izin yang dimiliki terdakwa karena dalam fakta persidangan surat yang ditunjukan yaitu pada poin dua : Bahwa terdakwa telah memiliki surat-surat perijinan yang berupa ;  Tanda daftar perusahaan, Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Jkaarta Utara, Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.Top.09-01.5.52.1462,

tanggal

08

Maret

2001,

(bukti.T.3)

70

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Pasal 9 ayat (2).

49

 Akta Notaris Chandra Lim,SH,LL.M, No.16 tanggal 24 Mei 2007 tentang Pendirian Perusahaan Dagang ( bukti.T.4) ;  Surat keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarat No.124,SK/UG/VII/2009 tanggal 15 Juli 209 ( bukti T.7);  Tanda daftar Idustri No.15/1.824.18 , tanggal 13 Agustus 2009(bukti.T.9) Surat-surat tersebut bukanlah surat izin yang dikeluarkan oleh otorita pengawasan obat atau Badan POM, jadi dalam kasus terdakwa ini terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, karena saat terdakwa mendapatkan izin memproduksi dari Badan POM maka dengan sendirinya juga mendapatkan izin mengedarkan. Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi oleh terdakwa. Hakim dalam amar putusannya yang menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, hakim kurang cermat dalam pertimbangannya. Jika memperhatikan lebih cermat lagi pengertian memproduksi yang dijelaskan diatas maka kegiatan yang dilakukan terdakwa untuk menghasilkan kedua produk kosmetik Yoshihiro Body White sebanyak 50 tube dan kosmetik merek Kenzo Hand Body Whitening sebanyak 30 botol tersebut sama dengan cara seperti yang dijelaskan dalam pengertian memproduksi. Apabila hasil produksi terdakwa tersebut dibuat hanya dengan tujuan sebagai sempel ke Badan POM maka tidak perlu dibuat dengan jumlah banyak dan dikemas sempurna karena masih belum tentu Badan POM memberikan izin atas produk yang diajukan tersebut, karena masih akan diuji terlebih dahulu di laboratorium apakah produk tersebut layak digunakan oleh konsumen. Dalam pengertian memproduksi juga tidak disebutkan jumlah maksimal barang yang dibuat baru bisa dikatakan memproduksi,

artinya

perbuatan

yang

sesuai

dengan

pengertian

memproduksi tersebut berarti sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memproduksi. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam memproduksi sediaan farmasi, dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa hanya pernah bekerja sebagai sales kosmetik yang kemudian pada tahun 2008 terdakwa

50

mumulai kegiatan memproduksi kosmetik, dan seharusnya sejak tahun 2008 ia sudah mengurus perizinan kedua produk tersebut tapi kenapa baru pada tahun 2010 akan mengajukan contoh ke Badan POM, maka dari itu perbuatan terdakwa tersebut sengaja dilakukan tanpa memiliki izin produksi dari Badan POM bukan dengan tujuan untuk semple ke Badan POM. Sekalipun terdakwa mengatakan pernah memakai hasil produksinya tersebut dan tidak ada efek apa-apa, hal tersebut tidak bisa menjamin mutu apakah kedua produk tersebut aman digunakan. Apalagi perbuatan terdakwa menyangkut kesehatan orang lain yang menjadi konsumennya, jadi seharusnya hal tersebut juga dipertimbangan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim non yuridis. Terdakwa saat memproduksi juga tidak mempunyai sekurang-kurangnya satu orang apoteker sebagai penanggung jawab seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahu 2009 tentang Pekerjaan Kefarmsaian. Tindak pidana terdakwa pada unsur memproduksi ini seharusnya terbukti apabila hakim memperhatikan hal tersebut, namum hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut belum bisa dikatakan memproduksi karena hanya sebagai contoh ke Badan POM sehingga terdakwa dinyatakan tidak memenuhi unsur kedua oleh hakim dan dibebaskan serta barang bukti dikembalikan. Jadi, unsur memproduksi dari Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini seharusnya terbukti di persidangan dengan berbagai pertimbangan yang sudah dijelaskan diatas. Maka putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai mengingat perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memproduksi sediaan farmasi dalam kategori kosmetik

tanpa

memiliki

izin

dan

tanpa

keahlian.

membahayakan kesehatan orang lain atau konsumen.

Yang

dapat

51

3.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dengan Menyatakan Unsur Mengedarkan Tidak Terbukti Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 KUHAP angka 11 adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Terjemahan R. Soesilo). Dalam putusan tersebut dikatakan sah apabila memuat ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 197 KUHAP, yaitu : “(1) Surat pemutusan pemidanaan memuat: a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. Pertimbangan yang disusun secara ringakas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. Pasal

peraturan

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

52

i. Ketentuan

kepada

siapa

biaya

perkara

dibebankan

dengan

menyebutkan jumlahnya yang pasti dengan ketentuan mengenai barang bukti; j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap ada dalam tahanan atau dibebaskan; l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;” (Terjemahan R. Soesilo). Pertimbangan hakim sebagaimana yang disebutkan dalam huruf d tersebut “Pertimbangan yang disusun secara ringakas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;” (Terjemahan R. Soesilo). Berdasarkan keterangan diatas maka terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan hakim mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti Pasal 184 KUHAP, yaitu : Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa. (Terjemahan R. Soesilo).

53

Terhadap kasus yang dikaji, fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu : Menimbang,

bahwa

berdasarkan

keterangan

saksi-saksi

dan

keterangan terdakwa tersebut diatas, satu sama lain dan sesuai daftar barang bukti, maka telah terbukti faktafakta sebagai berikut ; Menimbang, terdakwa

serta

bahwa

barangbukti

dari

keterangan

yang

saksi-saksi,

diajukan

keterangan

dipersidangan,

Majelis

memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut ; 1. Bahwa terdakwa adalah pemilik usaha dagang PD.Citrasindo Karya mandiri yang terletak di Komplek Duta Harapan Indah , Blok.JJ No.42 Rt 008/02, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dibidang perdagangan eceran khusu kosmetik; 2. Bahwa terdakwa telah memiliki surat-surat perijinan yang berupa ;  Tanda daftar perusahaan, Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Jkaarta Utara, Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan No.Top.09-01.5.52.1462, tanggal 08 Maret 2001, (bukti.T.3 )  Akta Notaris Chandra Lim,SH,LL.M, No.16 tanggal 24 Mei 2007 tentang Pendirian Perusahaan Dagang ( bukti.T.4 ) ;  Surat keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarat No.124,SK/UG/VII/2009 tanggal 15 Juli 209 ( bukti T.7 );  Tanda

daftar

Idustri

No.15/1.824.18

,

tanggal

13

Agustus

2009(bukti.T.9 ) 3. Bahwa pada hari JUmat tanggal 26 Maret 2010 tempat usaha terdakwa PD.Citra Sindo Karya Mandiri di Komplek Duta Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/02 Kel. Kapuk Muara , Kec. Penjaringan Jakarta Utara, didatangi petugas dari Direktorat Polda Metro Jaya melakukan Penggeledahan ditempat usaha terdakwa ; 4. Bahwa sewaktu diadakan penggeledahan ditemkan barang-barang berupa;

54

 Botol kosong ukuran 200 gr sebanyak 300 botol , tube kosong ukuran 200 ml sebanyak 300 botol , 1 (satu) parfum botol ukuran 1 kg, scrop sebanyak 1 kg , Lannete sebanyak 1 kg, tea sebanyak 1 liter, sial oil sebanyak 1 liter, sterid Acid sebanyak 1 kg, Methyl Paraben/Nipagin sebanyak 0,5 kg, Barcode jumlah 30 lembar , Panci pemasak , Mixer , Pengisian cream , timbangan , kompor , Gelas ukuran , Hair drayer, Lem Fox, Plastik rool, Kosmetik Yoshihiro hand Body Whaitening sebanyak 50 tube, Kenzo hand Body Whaitening sebanyak 30 botol ; 5. Bahwa yoshihiro Body White sebanyak 50 tube dan kenzo hand Body whitening sebanyak 30 botol itu dibuat oleh terdakwa pada bulan Pebruari 2010 untuk sample sebagai sarat mengajukan ijin edar ke BP Pom, beberapa hari sebelum penggeledahan ; 6. Bahwa maksud pengajuan ijin edar tersebut karena terdakwa akan memproduksi dan mengedarkan kedua jenis kosmetik terebut ; 7. Bahwa kedua kosmetik yang berupa 50 tube merk Yoshihiro Body white dan 30; botol merk kenzo Body whitening tersebut tidak/belum terdakwa edarkan kepasaran ; 8. Bahwa kedua jenis kosmetik tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dibantu oleh saksi Marwiana yang memasukan kedalam botol ; 9. Bahwa barang yang diambil petugas dari Direktorat Poda Metro Jaya tersebut sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan ; Pertimbangan hakim sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas merupakan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang ada untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim ini sebaiknya harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat sehingga memiliki pengaruh terhadap putusan hakim dalam suatu perkara pidana maka pelaku

55

tidak akan mendapat efek jera dan bahkan melakukan pengulangan tindak pidananya di lingkungan masyarakat. Untuk membuktikan terdakwa bersalah maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan, yang berbunyi sebagai berikut : “setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”71 Pasal tersebut ada empat unsur, yaitu unsur-unsurnya : 1. Setiap Orang Pertimbangan hakim mengenai unsur ini terlebih dahulu dijelaskan pengertian tentang unsur setiap orang adalah orang perorangan atau seseorangan sebagai subyek hukum (termasuk) terdakwa yang diajukan kedepan persidangan perkara pidana , karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut hakim dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan mengenai jati diri terdakwa dipersidangan ternyata sesuai dengan jati diri terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi Sebelum membahas unsur ini terlebih dahulu Majelis menguraikan dahulu pengertian mengenai memproduksi , mengedarkan, dan sediaan farmasi. Yang dimaksud memproduksi adalah membuat suatu barang dari bahan mentah (bahan baku) menjadi barang siap dipakai atau siap dikomsumsi.

71


56

Sedangkan yang dimaksud mengedarkan adalah mendistribusikan suatu barang hasil produksi dengan maksud untuk dijual kepada umum. Lalu yang dimaksud sediaan farmasi menurut Pasal 1 huruf 4 dari UU No.36 Tahun 2006 adalah obat, bahan obat, obat tradisionil dan kosmetik. Hakim juga mengatakan bahwa dari fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata benar terdakwa pada bulan Februari 2010 telah meracik kosmetik yang diberi nama Yoshihiro Body White dan kenzo Hand Body Whitening sebanyak 50 botol (tube) dan sebanyak 30 botol (tube). Kedua jenis alat kosmetik yang dibuat /diracik oleh terdakwa tersebut tidak/belum diedarkan dipasaran karena terdakwa membuat/meracik kedua jenis alat kosmetik tersebut adalah akan digunakan sebagai sample (cotoh) ke BP Pom saat terdakwa mengajukan ijin edar bagi kedua jenis alat kosmetik. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim bahwa terdakwa dalam membuat 50 tube botol Hand Body merk Yoshihiro Body White dan 30 tube Keizo Hand Body Whitening belum bisa dikatakan sebagai perbuatan memproduksi karena tujuan terdakwa membuat kedua kosmetik tersebut adalah akan digunakan sebagai contoh pada waktu terdakwa mengajukan surat ijin edar bagi kedua produksi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan ahli Dra.Kristina bangun, Apt, saksi ahli dari BP POM yang mengatakan bahwa sewaktu mengajukan ijin edar kosmetik harus ada contoh nya yang akan diuji dilaboratorium apakah produk tersebut berbahaya atau tidak bagi konsumen. Sedangkan pertimbanganya

mengenai

mengedarkan

mendasarkan

dari

menurut

keterangan

hakim

saksi-saksi

dalam yaitu

marwianan, Aris Setiawan, Rum Wiratno petugas dari Sat Narkoba Polda Metro Jaya dan Keterangan terdakwa bahwa 2 (dua) jenis kosmetik yang dibuat oleh terdakwa tesebut tidak ada /belum beredar dipasaran. 3. Tanpa izin edar

57

Dalam pertimbangan hakim, hakim tidak membuktikan unsur tanpa izin edar karena dalam unsur kedua diatas menurut hakim tidak terbukti jadi unsur ini tidak perlu dibuktikan. Namun jika dilihat dari buti surat yang diajukan sebagai barang b8ukti dalam persidangan antara lain No.T.7 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta No.124 / SK/UG/VII/JU/2009 tanggal 15 juli 2009 dalam diktum Pertama mengenai jenis usaha adalah meracik dan pengemasan kosmetik dihubungkan pula dengan bukti T.9 tanda daftar Industri No.15/1.824.18 tanggal 18 Agustus 2009 dalam huruf A No.5 disebutkan jenis Industri : bahan kosmetik dan kosmetika, perawatan badan, sediaan mandi. Pengertian Izin edar adalah dokumen yang disahkan hukum negara yang diterbitkan oleh otorita pengawasan obat. Jadi unsur ini adalah unsur yang apabila pelakunya tidak memiliki dokumen tersebut sebagai bukti izin edar dari badan yang terkait namun telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan maka pelaku telah memenuhi unsur ini. Dari uraian unsur Pasal 197 diatas yang pertama unsur setiap orang. Sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hakim jika dikaitkan dengan fakta persidangan maka mengenai unsur setiap orang ini benar telah dipenuhi oleh terdakwa dengan terbuktinya jatidiri terdakwa dipersidangan sesuai dengan jati diri terdakwa yang diajukan dalam surat dakwaan. Yaitu pada fakta persidangan poin pertama “Bahwa terdakwa adalah pemilik usaha dagang PD.Citrasindo Karya mandiri yang terletak di Komplek Duta Harapan Indah , Blok.JJ No.42 Rt 008/02, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dibidang perdagangan eceran khusu kosmetik;” Kedua yaitu unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Mengenai unsur mengedarkan hakim juga sudah menjelaskan pengertian mengedarkan dalam pertimbangannya, yaitu yang

58

dimaksud mengedarkan adalah mendistribusikan suatu barang hasil produksi dengan maksud untuk dijual kepada umum. Jika dikaitkan dengan fakta persidanagn dilihat pada poin ke tujuh, yaitu “Bahwa kedua kosmetik yang berupa 50 tube merk Yoshihiro Body white dan 30; botol merk kenzo Body whitening tersebut tidak/belum terdakwa edarkan kepasaran”, berdasarkan fakta tersebut benar unsur mengedarkan memang tidak terbukti, dalam pertimbangan hakim mengatakan unsur mengedarkan tersebut tidak terbukti karena terdakwa membuat kosmetik hanya untuk contoh ke Badan POM. Namun menurut analisa saya unsur mengedarkan ini benar tidak terbukti karena dalam persidangan saksi tidak ada yang pernah melihat hasil produksi terdakwa tersebut ada dipasaran, hanya saja salah satu keterangan saksi ahli yang mengatakan bahwa produk tersebut sudah ada dipasaran namun saksi ahli sendiri juga belum tahu dan tidak dapat membuktikan apakah produk yang ada dipasaran tersebut merupakan hasil produksi dari terdakwa karena menurutnya kedua produk milik terdakwa tersebut sama dengan kosmetik produksi dari Jepang. Selain hal itu dalam persidangan juga tidak ada bukti bahwa terdakwa telah mengedarkan barang hasil produksinya sehingga fakta tersebut yang terungkap dalam persidangan semakin memperkuat keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa belum pernah mengedarkan kedua produk kosmetik tersebut karena belum mempunyai izin meskipun kedua produk tersebut sudah diproduksi oleh terdakwa, Sehingga tidak ada hal yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah mengedarkan kosmetik hasil produksinya. Jadi dalam kasus ini unsur mengedarkan tidak dipenuhi oleh terdakwa. Unsur ketiga yaitu tanpa izin edar. Pengertian Izin edar adalah dokumen yang disahkan hukum negara yang diterbitkan oleh otorita pengawasan obat. Jadi unsur ini adalah unsur yang apabila pelakunya tidak memiliki dokumen tersebut sebagai bukti izin edar dari badan yang terkait namun telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan maka pelaku

59

telah memenuhi unsur ini. Pemohon izin produksi industri kosmetika harus mengajukan kelengkapan sebagai berikut: a. Surat pemohonan; b. Fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri yang telah dilegalisir c. Nama direktur/pengurus d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi perusahaan/pengurus e. Susunan direksi/pengurus f. Surat pernyataan direksi/pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturaan perundang-undang dibidang farmasi g. Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang pemohon berbentuk badan usaha h. Fotokopi Nomer Pokok Wajib pajak (NPWP) i. Denah bangunan yang disahkan oleh kepala badan j. Bentuk dan jenis sediaan kosmetikan yang dibuat k. Daftar peralatan yang tersedia l. Surat pernyataan kesediaan bekerja penanggung jawab m. Fotokopi ijasah dan surat tanda registrasi penanggung jawab yang telah dilegalisir.72 Sedangkan dalam perkara ini terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen yang di terbitkan oleh otorita pengawasan obat. Terdakwa juga merupakan perorangan yang memproduksi sendiri kosmetika tidak ada jajaran direksi sebagaimana yang terdapat dalam peraturan diatas. Dan bukti surat yang ditunjukan oleh terdakwa hanyalah surat dari Pemerintah Kota bukan dari Badan POM. Surat-surat yang dimiliki oleh terdakwa hakim tidak bisa menyatakan bahwa surat-surat tersebut adalah sebagai izin yang dimiliki terdakwa karena dalam fakta persidangan surat yang ditunjukan yaitu pada poin dua : Bahwa terdakwa telah memiliki surat-surat perijinan yang berupa ;  Tanda daftar perusahaan, Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Jkaarta Utara, Suku Dinas Perindustrian dan

72

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Pasal 9 ayat (2).

60

Perdagangan

No.Top.09-01.5.52.1462,

tanggal

08

Maret

2001,

(bukti.T.3)  Akta Notaris Chandra Lim,SH,LL.M, No.16 tanggal 24 Mei 2007 tentang Pendirian Perusahaan Dagang ( bukti.T.4) ;  Surat keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarat No.124,SK/UG/VII/2009 tanggal 15 Juli 209 ( bukti T.7);  Tanda daftar Idustri No.15/1.824.18 , tanggal 13 Agustus 2009(bukti.T.9) Surat-surat tersebut bukanlah surat izin yang dikeluarkan oleh otorita pengawasan obat atau Badan POM, jadi dalam kasus terdakwa ini terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, karena saat terdakwa mendapatkan izin memproduksi dari Badan POM maka dengan sendirinya juga mendapatkan izin mengedarkan. Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi oleh terdakwa. Namun saya tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur kedua dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti dalam persidangan, dengan mengatankan dalam pertimbangannya : “bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum kepadanya dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwakan tersebut.”

Dari

pertimbangan

hakim

tersebut

seharusnya

hakim

memperhatikan lebih cermat lagi bunyi Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Yang mana bunyi pasal tersebut yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar limaratus juta rupiah)”.73

73

Ibid.

61

Jika memperhatikan bunyi pasal diatas, pada unsur kedua yaitu “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”, yang unsur perbuatannya memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif maksudnya adalah unsur-unsur tersebut tidak harus dipenuhi keduanya, sehingga ketika unsur memproduksinya saja sudah dapat dibuktikan dan dipenuhi oleh terdakwa maka ketentuan hukum dari pasal tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan pada subbab pertama bahwa unsur memproduksi sebenarnya terbukti pada kasus ini maka unsur kedua dari Pasal 197 yaitu “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan meskipun pada unsur mengedarkan tidak terbukti dalam persidangan. Salah satu dari unsur memproduksi atau unsur mengedarkan sudah dipenuhi oleh terdakwa maka Pasal 197 yang didakwakan dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dari penuntut umum dapat dikenakan ketentuan hukumnya kepada terdakwa dengan kata lain terdakwa dapat dijerat ketentuan pasal tersebut dengan ancaman pidana yang sudah disebutkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Karena perbuatan terdakwa tersebut sangat berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat atau konsumen apabila terdakwa terus melakukan kegiatan memproduksi kosmetik tersebut dengan tanpa memiliki izin dari pihakpihak yang berkaitan dengan industri sediaan farmasi sehingga mutu dari kedua produk kosmetik tersebut belum dapat terjamin apakah aman atau tidak apabila sampai beredar dipasaran dan digunakan oleh konsumennya. Karena meskipun dalam kasus ini unsur mengadarkannya tidak terbukti dalam persidangan tidak menuntut kemungkinan apabila terdakwa dibebaskan dengan mengembalikan semua barang bukti yang disita oleh petugas maka terdakwa akan melakukan kegiatan memproduksi kosmetik lagi dan mengedarkannya dipasaran dengan tanpa memiliki izin seperti yang dilakukan sebelumnya, karena terdakwa tidak merasa adanya efek jera yang

62

diperoleh dari perbuatannya tersebut karena hakim memutus bebas terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan hal tersebut, agar memperkecil kemungkinan hal serupa terjadi lagi dan dilakukan oleh pelaku yang sama, dapat juga memberi pelajaran bagi orang yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Jadi, putusan bebas yang dijatuhakan kepada terdakwa tidak tepat, sekalipun dalam persidangan unsur mengedarkan benar tidak terbukti namun

unsur memproduksinya terbukti maka pasal yang didakwakan

penuntut umum dapat dikenakan ketentuan hukumnya kepada terdakwa atas perbuatannya yang sudah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 197 tersebut, karena unsur memproduksi atau unsur mengedarkan yang terdapat dalam Pasal 197 bersifat alternatif yang dipenuhi salah satunya saja sudah dapat dikatakan terbukti memenuhi unsur kedua dalam Pasal 197 UndangUndang Kesehatan tersebut. Sehingga pada kasus ini sesuai dengan tuntutan penuntut umum terdakwa bisa mendapatkan hukuman penjara dan dengan memusnahkan semua barang bukti yang disita oleh petugas dari Polda Metro Jaya agar terdakwa merasa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan lebih berhati-hati lagi apabila terdakwa memang ingin membuka industri kosmetik dengan bersungguh-sungguh maka ia harus mengurus perizinan agar industri kosmetiknya yang baru memiliki perizinan yang lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kasus serupa tidak terulang lagi dan keamanan konsumennya juga bisa terjaga karena produk-produk sediaan farmasi yang diproduksi sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB 4. PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan Secara keseluruhan analisis penulis terhadap kasus putusan bebas dalam

tindak

pidana

dibidang

kesehatan

(putusan

nomor

:

1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut) dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pertimbangan hakim yang menyatakan unsur memproduksi dalam dakwaan tidak terbukti tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan ketentuan umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan yang ada dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik. Mengenai pengertian memproduksi yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dengan bukti hasil produksi sebanyak 50 tube kosmetik merek Yodhihiro Body White dan 30 botol kosmetik merek Kenzo Hand Body Whitening. 2. Pertimbangan hakim yang menyatakan unsur mengedarkan dalam dakwaan tidak terbukti tersebut sudah sesuai dengan fakta di persidangan. Tetapi bukan karena terdakwa memproduksi kosmetik tersebut hanya untuk contoh ke Badan POM sehingga tidak dipasarkan, tetapi karena dalam pemeriksaan di persidangan memang tidak ada bukti dan tidak ada yang mengetahui apakah produk milik terdakwa tersebut sudah beredar dipasaran. Sehingga putusan bebas yang dijatuhakan kepada terdakwa tidak tepat, karena unsur memproduksi dan unsur mengedarkan yang terdapat dalam Pasal 197 tersebut bersifat alternatif yang dipenuhi salah satunya saja sudah dapat dikatakan terbukti

63

64

memenuhi unsur kedua dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

4.2 Saran 1. Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti saat memeriksa dan memutuskan putusannya agar tidak ada kesalahan, hakim juga harus cermat pula dalam hal memberikan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang terdapat dalam fakta persidangan dan memperhatikan dari segi putusan agar dalam menjatuhkan putusan tidak merugikan korban atau pelaku serta memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat agar masyarakat tertib hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku: Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta, 1997. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990. Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012 Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Djambatan, Jakarta, 1998 HKM Kuffal, BARANG BUKTI Bukan Alat Bukti Yang Sah, UMM Press, Malang, 2013. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana

Kontemporer, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2007 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Groub, Jakarta, 2006 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan Dlam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Raja Grafindo Persada, Depok:, 2013 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014

Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika.

Internet: Ibrahim Makmur, 2013, “Urutan Proses Persidangan Perkara Pidana”, Pengadilan

Negeri

Dumai,

diakses

dari

http://www.pn-

dumai.go.id/index.php/kepaniteraan/pidana/pidana-proses-persidangan.html, pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 10.05

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

P U TU SAN

ng

Nomor : 1774 / Pid.B / 2010/ PN. Jkt.Ut.

gu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa , telah menjatuhkan Putusan

: WINALDI CHANDRA ALS AWI

Tempat lahir

: Tebing Tinggi

ub lik

Nama lengkap

Umur / Tgl.lahir : 43 Tahun/ 06 Agustus 1967 Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal :

ep

ah k

am

ah

A

dalam perkara terdakwa sebagai berikut ; ------------------

Jl.Teluk Gong No.74 Rt 003/Rw 008 Kel. Pejagalan : Budha

Pekerjaan

: Karyawan

A gu ng

Agama

In do ne si

R

Kec. Penjaringan Jakarta Utara.-

Terdakwa Tidak Dilakukan Penahanan ;

Terdakwa awalnya didampingi oleh Penasehat Hukum OLOAN MARPAUNG,SH,

Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum OLOAN MARPAUNG,SH& Partners yang beralamat Jl. Margonda raya No.30.B, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 11 Januari 2011 namun sejak persidangan tanggal 24 Januari 2011, Penasehat

lik

ah

Hukumnya diganti menjadi AMALIHA LASE, SH, BINSAR.H. NABABAN, SH. RESY

ub

LASE & PARTNERS Advocates dan Legal Consultants, beralamat di Jalan Paseban No.47 D Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa -------------------------------------

tertanggal 24 januari 2011 ;

ep

ka

m

NOVELIA SIRAIT, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lexfortis AMALIHA

Pengadilan Negeri tersebut ; -----------------------------------------------------------

R

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara

es

ini ; ------------------------------------------------------------------------------------

on

Hal 1 Putusan No.1774/PID/B/2010/PN.Jkt.Ut.

In d

A

gu

ng

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1

ep u

b

hk am

2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada

R

pokoknya menuntut agar supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

ng

memutuskan : -----------------------------------------------------------MENUNTUT

gu

1. Menyatakan bahwa terdakwa WINALDI CHANDRA ALIAS AWI, tebukti bersalah

melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Farmasi

A

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam

pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan

ub lik

diatur dan diancam pidana dalam

pasal197UU RI No.36 tahun 2009 tentang -------------------------------------

Kesehatan dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Winaldi Chandra alias Awi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan

ep

ah k

am

ah

setelah mendapat izin edar “, sebagaimana

kurungan ; ---------------------------------------------------------Menyatakan barang bukti berupa ;

In do ne si

R

3

⇒ Botol kosong ukuran 200 gr jumlah 300 botol ;

A gu ng

⇒ Tube kosong ukuran 200 ml jumlah 300 botol ; ⇒ Parfum botol ukuran 1 kg jumlah 1 botol ; ⇒ Scrap jumlah 1 kg ;

⇒ Lanette jumlah 1 kg ; ⇒ Tea jumlah 1 liter ;

⇒ Sial oil jumlah 1 liter ;

⇒ Barcode jumlah 30 lembar ; ⇒ Panci pemasak jmlah 1 buah ;

ka

⇒ Mixer jmlah 1 buah ;

ah

⇒ Timbangan jumlah 1 buah ;

es

R

⇒ Kompor gas jumlah 1 buah ;

ep

⇒ Pengisi cream jumlah 1 buah ;

lik

⇒ Methyl Paraben/Nipagin jumlah 0,5 kg ;

ub

m

ah

⇒ Sterid acid jumlah 1 kg ;

ng

M

⇒ Gelas ukur jumlah 1 buah ;

In d

A

gu

2

on

⇒ Hair drayer jumlah 1 buah ;

ik

h


Halaman 2

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

R

In do ne si a

⇒ Lem Fox jumlah 1 buah ;

⇒ Plastik Roll jumlah 1 rol ;

ng

⇒ Yoshihiro Body White jumlah 50 tube ; ⇒ Kenzo hand & body whaitening jumlah 30 botol ; Dirampas untuk dimusnakan ;

gu

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.( dua ribu rupiah ) ; -------------------------------------------------------------

A

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan

Menyatakan terdakwa WINALDI CHANDRA ALIAS AWI dibebaskan dari segala

ub lik

1

Dakwaan ( Vrijspraak ) atau setidak-tidaknya

dilepaskan dari segala tuntutan

(Onslag Van Recht Vervolging ) ; -------------------------------------------2

Mengembalikan barang –barang milik terdakwa WINALDI CHANDRA ALS AWI yang telah disita ; ----------------------------------------------------------------------

ep

ah k

am

ah

pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya , sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penuntut Umum terdakwa tersebut,

In do ne si

R

Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak pembelaan

yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutannya ;

A gu ng

-----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa.N0.1680/JKTUT/12/2010, tertanggal

01 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : --------DAKWAAN :

> Bahwa ia terdakwa WINALDI CHANDRA ALS AWI, pada hari Jum’at tanggal

lik

ah

26 Maret 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010, atau

sekitar waktu tersebut, bertempat di PD.CITRA SINDO KARYA MANDIRI komplek

Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja

ub

Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya ditempat –tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan memproduksi atau mengedarkan sediaan

ep

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

R

diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara


In d

A

gu

Karya Mandiri yang berlokasi di Komplek Duta harapan Indah Blok.JJ

on

Bahwa terdakwa Winaldi Chandra als Awi selaku pemilik PD.Citra Sindo

ng

>

es

sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------

M

h


ik

ah

ka

m

Duta Harapan Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/Rw 002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,

Halaman 3

ep u

b

hk am


In do ne si a

No.42 Rt 008/Rw 002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

R

disamping melakukan kegiatan dibidang perdagangan alat-alat kosmetik,

ng

terdakwa yang tanpa memiliki keahlian dibidang produksi kosmetik melakukan kegiatan memproduksi sediaan farmasi - farmasi jenis kosmetik dengan hasil produksi berupa Body White yang dilabel dengan merek

gu

Yoshihiro Body White dan Hand Body yang diberi label dengan merek Kenzo hand Body Whitening ; ---------------------------------------Bahwa selama membuat atau

memproduksi kosmetik tersebut diatas,

terdakwa mempergunakan bahan-bahan yang dibeli dari toko yang menjual bahan

Kimia

didaerah

Mangga

Besar

Jakarta

Barat

;

ub lik

ah

A

>

-------------------------------------------------------------------------------

am

>

Lanette,

> Tea, > Sil Oil,

ep

ah k

> Sterid Acid,

In do ne si

> Barcode ;

R

> Methyl Paraben/Nitagen,

Dan peralatan kerja untuk memproduksi terdiri dari ;

A gu ng

⇒ Panci Pemasak, untuk memasak cream ;

⇒ Mixer, digunakan untuk memproduksi bahan kosmetik ;

⇒ Pengisi cream, untuk memasukkan cream kedalam botol atau tube ; ⇒ Timbangan, digunakan untuk menimbang bahan baku kosmetik ; ⇒ Kompor Gas, digunakan untuk memasak ;

lik

⇒ Hair driyer, untuk memanasi plastic kemasan kosmetik ; > Lem Fox , untuk menempelkan tablet kemasan ;

> Plastik Rol, digunakan untuk membungkus kemasan kosmetik;

ub

m

ah

⇒ Gelas ukur, digunakan untuk mengukur bahan buku kosmetik ;

> Bahwa untuk memproduksi kosmetik terdakwa melakukan dengan cara bahan(lima belas ) menit dan tidak menggunakan Mixer,

ep

ka

bahani selama 15

kemudian ditambahkan sil oil, Methyl Paraben/Nitagen dan scub terus

ah

diaduk lagi dan untuk mengentalkan diberi bahan bersama tea, selanjutnya

es

R

adonan tersebut dimasukan kedalam botol atau tube lalu diberi label merek

M

dan dibungkus menggunakan Mixer , kemudian ditambah kan sil oil, methyl

In d

A

gu

4

on

ng

paraben/Nitagen dan scrub terus diaduk lagi untuk mengentalkan diberi

ik

h


Halaman 4

ep u

b

hk am


In do ne si a

bahan bernama Tea, selanjuntnya adonan tersebut dimasukan kedalam botol

R

atau tube lalu diberi table merek dan dibungkus menggunakan plastic rol ;

ng

----------------------------------

> Bahwa hasil pruduksi kosmetik tersebut diatas setelah diberi label dengan merek Yoshihiro Body dan kenzo hand & Body Whitening , oleh terdakwa

gu

walaupun belum memiliki ijin edar dari Badan Pengawasan dan Makanan (POM) Republik Indonesia,

telah

diedarkan untuk diperjual belikan

Barat dan dari Usaha

memproduksi dan mengedarkan kosmetik hasil produksi terdakwa yaitu merek Yoshihiro Body White dan merek kenzo Hand & Body whitening,

ub lik

ah

A

melalui toko-toko di daerah glodok Jakarta

terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000.- ( sepuluh juta

am

rupiah ) per bulan ; --------------------------------------------------------------> Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat usaha terdakwa tersebut diatas, oleh saksi ARIS SETIAWAAN dan saksi

ah k

ep

RUMWIRATNO masing-masing selaku petugas dari Direktorat narkoba Polda Metro jaya ditemukan hasil produksi terdakwa berupa kosmetik

In do ne si

R

dengan merek Yoshihiro Body white sebanayak 50 ( lima puluh ) tube dan kosmetik merek kenzo Hand & Body whitening sebanyak 30 ( tiga puluh )

A gu ng

botol serta bahan-bahan dan alat-alat untuk memproduksi kosmetik tersebut diatas yang terdiri dari ; ---------------------------------------------------------

1. Lanette, sebanyak 1 (satu) kg ; 2. Tea, sebanyak 1 (satu) liter ; 3. Sil Oil, sebanyak 1 (satu) liter ; 4. Sterid Acid, sebanyak 1 (satu ) kg ;

lik

6. Barcode , sebanyak 30 ( tiga puluh ) lembar ;

Dan peralatan kerja untuk memproduksi terdiri dari ; ⇒ Panci Pemasak, untuk memasak cream ;

ub

m

ah

5. Methyl Paraben/Nitagen, 0,5 (nol koma lima ) kg ;

ka

⇒ Mixer, digunakan untuk memproduksi bahan kosmetik ;

ep

⇒ Pengisi cream, untuk memasukkan cream kedalam botol atau tube ;

ah

⇒ Timbangan, digunakan untuk menimbang bahan baku kosmetik ;

R

⇒ Kompor Gas, digunakan untuk memasak ;

es

M

⇒ Gelas ukur, digunakan untuk mengukur bahan baku kosmetik ;

on


In d

A

gu

ng

⇒ Hair driyer, untuk memanasi plastic kemasan kosmetik ;

ik

h


Halaman 5

ep u

b

hk am

6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

> Lem Fox , untuk menempelkan tablet kemasan ;

> Plastik Rol, digunakan untuk membungkus kemasan kosmetik;

ng

--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan ; ----------

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pensehat

gu

Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Januari

2011

yang

pada

pokoknya

sebagai

A

------------------------------------------------------1

;

dalam

kitab

Undang-Undang

ub lik

penyitaan dan penggeledahan atas perkara ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan

ah am

berikut

Bahwa proses di tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berikut tindakan Hukum

Acara

Pidana

;

-----------------------------------------------------2

Bahwa surat Dakwaan ini tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup kuat tentang adanya dugaan tindak pidana untuk dimajukan ke persidangan ini , juga perkara

ini

bukanlah

sebenarnya

delik

ep

ah k

bahwa

pidana

;

--------------------------------------------------

Bahwa uraian tempat dan waktu kejadian dalam surat dakwaan tidaklah akurat,

In do ne si

R

3

kabur , membingungkan sekaligus menyesatkan sehingga tidak memenuhi syaratdakwaan

dalam

A gu ng

syarat

pasal

143

ayat

(2)

hurup

b

--------------------------------------------------

4

KUHAP

;

Bahwa surat dakwaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak disusun secara cermat , jelas dan lengkap

dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan karena rumusannya yang tidak akurat, kabur, meragukan, menyesatkan dan kontradiktif ; ---

>

permohonan

Eksepsi

beserta

lik

Mengabulkan

alasan

dan

dasar-dasarnya

;

-----------------------------------------------------------------------

Menyatakan bahwa surat dakwaan ini adalah batal demi hukum beserta akibatakibatnya

atau

setidak-tidaknya

dinyatakan

tidak

diterima

ep

ka

m

>

ub

ah

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk :

;

-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi ;

es

R

Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya sebagai berkut

In d

A

gu

6

on

ng

--------------------------------------------------

ik


h

ah

M

In do ne si a


Halaman 6


Menyatakan bahwa Eksepsi (keberatan)

dari Sdra. Penasehat Hukum Terdakwa

In do ne si a

1

17

Januari

2011,

tidak

dapat

ng

tanggal

R

Winaldi Chandra als Awi yang dibacakan dan diajukan dalam persidangan pada hari Senin

--------------------------------------------------2

diterima

;

Menyatakan bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan

gu

Pasal 143 ayat (2) butir a dan b KUHAP ; ------

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan

A

Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim

telah

ub lik

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ditolak seluruhnya ;

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana

ep

ah k

am

ah

menjatuhkan Putusan Sela , yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --------

ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memberikan keterangan yang pada

A gu ng

pokoknya sebagai berikut ; ----------------------------------------

>

In do ne si

R

saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah

1. Saksi : MARWIANAH ;

Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan akan

memberi keterangan yang sebenarnya ; -------------------------------------------

> Bahwa saksi diperiksa untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terdakwa Winaldi Chandra yang dituduh memproduksi atau mengedarkan farmasi /atau kesehatan yang

lik

ah

tidak memiliki ijin edar ; ------------------------------------------------

> Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah bekerja di rumah terdakwa

ub

terakhir

saksi bekerja pada tanggal 27 Maret

2010

(sudah berhenti ) ;

--------------------------------------------------------------------------------

ep

ka

m

sebagai Pembantu Rumah Tangga sejak satu tahun yang lalu (selama 1 Tahun) dan

> Bahwa benar pada saat polisi datang ke rumah terdakwa sebanyak 5 (lima ) orang berpakaian preman, dan saksi tidak tahu polisi datang membawa surat tugas atau

ng

> Bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 Wib saksi sedang

on


In d

A

gu

berada di PD.Citrasindo karya mandiri Komplek Duta harapan Indah Blok.JJ No.42

es

R

tidak dan polisi datang Jam.10.00. Wib ; -----------------------------------

ik


h

ah

M

ep u

b

hk am


Halaman 7

ep u

b

hk am


In do ne si a

Rt008/02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan , tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa

R

orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Dit.Narkoba Metro jaya , sambil yang akan menggeledah adalah polisi

ng

menunjukan surat perintah penggeledahan

karena diduga kosmetik yang diproduksi tempat saksi bekerja belum mempunyai ijin dari Badan Pom.RI ;------------------

gu

> Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 26 Maret 2011 , karena terdakwa dituduh memalsukan kosmetik, tapi terdakwa (Winaldi Chandra ) tidak menjual hanya

A

membuat contoh kosmetik, tapi saksi tidak tahu persis hanya diberitahu oleh terdakwa terdakwa

hanya

membuat

contoh

kosmetik

;

------------------------------------------------------------------------------------------

ub lik

ah

bahwa

am

> Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan saksi pernah melihat barang bukti berupa : ---------------------------------------------------------------------------

- Botol kosong ukuran 200 gr sebanyak 300 botol , Tube kosong ukuran 200 ml

ah k

ep

sebanyak 300 botol , Farfum botol ukuran 1kg sebanyak 1 botol - ,Scrap sebanyak 1 kg, Lanette sebanyak 1 kg, Tea sebanyak 1 liter, Sil Oil sebanyak 1 liter, Sterid

R

Acid sebanyak 1kg, Methyl Paraben/Nipagin sebanyak 0,5 Kg , Barcode sebanyak

In do ne si

30 lembar ; ----------------------------------

A gu ng

- Dan peralatan yaitu : Panci pemasak, Mixer, Pengisin Cream, timbangan, kompor gas, gelas ukur, hair drayer, lem Fox , plastic rol ; -----------------------

-

Yang sudah diproduksi yaitu : ------------------------------------------------------------

Yoshihiro Body White sebanyak 50 tube dan Kenzo Hand & Body Whitening

sebanyak 30 botol ; ------------------------------------------------------------------------

> Bahwa saksi tidak hapal betul nama-nama barang bukti tersebut, tapi kalau diperlihatkan

lik

ah

barang-barangnya baru saksi tahu namanya tapi kalau menyebutkan satu persatu saksi

digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi kosmetik, karena saksi selalu bekerja dilantai 2 (dua) dibagian pengemasan dan menempelkan merk pada label kemasan,

ep

sedangkan bahan dan alat untuk memproduksi kosmetik dilantai 3 (tiga) ;

R

----------------------------------------------------------------------------------

terdakwa digeledah oleh petugas polisi ;

ng

bukti tersebut memang ada pada saat

es

> Bahwa barang bukti tersebut saksi tidak tahu kegunaanya , saksi hanya melihat barang

M

A

In d

8

on

------------------------------------------------------------------------------------

gu

h


ik

ah

peralatan dan bahan-bahan apa saja yang

ub

> Bahwa saksi tidak mengetahui semua

ka

m

tidak tahu persis nama-namanya ; ---------------

Halaman 8

ep u

b

hk am


R

tidak ada karyawannya semua pekerjaan yang mengerjakan terdakwa sendiri dan

ng

dikerjakan oleh terdakwa di Toko Duta harapan Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/02 Kel. Kapuk Muara Kec.Penjaringan ; ---------------------------------

> Bahwa saksi tidak pernah melihat cara membuatnya , saksi hanya melihat barang-barang

gu

tersebut dari terdakwa ; ----------------------------------------------------

> Bahwa PD.Citrasindo karya mandiri milik siapa saksi tidak tahu, karena saksi bekerja

A

sebagai Pembantu Rumah tangga dirumah terdakwa ; ----------------------

ub lik

ah

> Bahwa barang bukti berupa kosmetik berbagai jenis adalah milik bos saksi (terdakwa yang bernama Winaldi Chandra ) ; ---------------------------------------------

sample merek Yoshinhiro Body white dan kenzo hand & body whitening kekardus yang sudah disiapkan oleh terdawa ; ---------------------------

ep

ah k

am

> Bahwa pada saat terdakwa mempruduksi kosmetik saksi hanya membantu mengelem

> Bahwa pada saat saksi bekerja dirumah terdakwa, terdakwa belum memproduksi kosmetik tersebut, tapi setelah satu bulan terdakwa memproduksi kosmetik tersebut

In do ne si

R

kemudian terdakwa ditangkap polisi ; ------------

A gu ng

> Bahwa saksi tidak tahu persis , kenapa terdakwa memproduksi kosmetik tersebut, terdakwa hanya bilang bahwa kosmetik tersebut diproduksi hanya untuk contoh ke Pom , karena kalau minta ijin ke BadanPom katanya harus ada contohnya terlebih dahulu , tapi kegunaan barang tersebut saksi tidak tahu;

>

Bahwa yang saksi tahu

kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa tidak diperjual

belikan, kosmetik tersebut hanya untuk contoh saja di Badan Pom ; --------------

> Bahwa saksi tidak tahu kosmetik tersebut sudah dijual atau belum, yang saksi tahu

lik

ah

terdakwa memproduksi Yoshiro Body White sebanyak 50 (lima puluh ) tube dan

ub

contoh saja ; ----------------------------------------------------------

> Bahwa pada saat terdakwa membuat hand body tersebut saksi tidak tahu bagaimana cara membuatnya, karena saksi hanya membersihkan lantai dan ruangan dilantai 3

ep

ka

m

Kenzo Hand & Body Whitening sebanyak 30 botol yang katanya barang tersebut untuk

(tiga) ; -----------------------------------------------------------------------

tidak mempunyai karyawan lain dan terdakwa datang hanya 1 (satu) bulan sekali ;

on


In d

A

gu

ng

---------------------------------------------------------------------------------------

es

R

> Bahwa bila terdakwa datang tidak tentu dan terdakwa datang sendiri , karena terdakwa

ik


h

ah

M

In do ne si a

> Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut ditoko dan ditoko tersebut

Halaman 9

ep u

b

hk am


R

In do ne si a

2. Saksi : ARIS SETIYAWAN ;

> Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini sebagai saksi dan akan memberi

ng

keterangan yang sebenarnya ; ----------------------------------------------------

> Bahwa pada saat saksi menggeledah rumah terdakwa bersama satu team sebanyak 5

untuk penggeledahan rumah

gu

(lima) orang, dan saksi membawa surat perintah

terdakwa ; ------------------------------------------------------------

A

> Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa memproduksi obat di PD Citrasindo Karya Mandiri di komplek Duta harapan Indah Blok.JJ No.42 Rt

ub lik

ah

08/02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan ; --------------

>

terdakwa ; ------------------------------------------------------------------------------Bahwa kosmetik yang sudah diproduksi oleh terdakwa yaitu Yoshihiro body white

ep

sebanyak 50 (lima puuh) tube & dan Kenzo Hand & body Whitening sebanyak 30

R

In do ne si

( tiga puluh) botol ; -------------------------------------------------------------

ah k

am

> Bahwa informasi pembuatan kosmetik tersebut diproduksi oleh terdakwa di rukonya

A gu ng

> Bahwa pada saat saksi menggeledah rumah terdakwa, saksi tidak menanyakan ada ijin atau tidak tapi saksi hanya menggeledah dan ditemukan barang bukti yang sudah

dipakai untuk memproduksi kosmetik , maka dugaan saksi orang memproduksi pasti mengedarkannya ; -------------------------------------

>

Bahwa saksi tidak tahu barang yang diproduksi oleh terdakwa sudah ada di pasaran

atau tidak , tapi saksi hanya melihat barang tersebut ditemukan di ruko terdakwa ;

lik

ah

-----------------------------------------------------------------------------------

> Bahwa ruko tersebut tidak tahu milik siapa, tapi pada saat digeledah barang tersebut ada

ub

> Bahwa pada saat digeledah ditoko terdakwa barang tersebut ada didalam kardus dan

ep

kardus tersebut dalam keadaan terbuka atau tertutup saksi lupa tapi barang tersebut berada dalam plasti dalam kardus ; -----------------------------

R

> Bahwa pada saat kosmetik merek Yoshihiro Body White dan Kenzo Hand & Body

es

Whitening pada saat digledah barang tersebut diproduksi lebih dari satu kurang lebih

ng

Yoshihiro Body White sebanyak 50 (lima puluh) tube dan Kenzo Hand & Body

M

A

In d

10

on

Whitening sebanyak 30 ( tiga puluh ) botol ; ---------------------------

gu

h


ik

ah

ka

m

diruko terdakwa ; ----------------------------------------------------------------

Halaman 10


terdakwa

bersama

R

didalam ada

In do ne si a

> Bahwa pada saat digeledah terdakwa sedang membuka ruko dan langsung masuk dan

Marwianah seorang pembantu terdakwa ;

ng

------------------------------------------------------------------------------------------>

Bahwa pada saat digeledah barang-barang ada dilantai 2 ( dua) dan pada saat saksi

keruko terdakwa, saksi Marwianah sedang mengerjakan atau menempel –menempel

gu

ke kardus Yoshihiro Body White ; --------------------------->

Bahwa saat ke toko terdakwa pintu terkunci dan terdakwa belum ada , saksi

A

menunggu terdakwa

setelah terdakwa masuk

saksi langsung menunjukan surat

ub lik

ah

perintah penggeledahan rumah terdakwa ; ----------------------------------------

terdakwa , tapi semua itu perintah atasan ; ---------------------------------------

> Bahwa kalau ada barang bukti disitu pasti diketahui barang tersebut milik terdakwa ; ----------------------------------------------------------------------------------------->

ep

ah k

am

> Bahwa pada saat ke ruko terdakwa , saksi tidak ada ijin untuk menggeledah ruko

Bahwa pada saat saksi menggeledah ruko terdakwa, terdakwa mengeluarkan suratsurat tapi saksi tidak tahu apa isinya dan surat

tersebut dikembalikan kepada

In do ne si

A gu ng

R

terdakwa ; -------------------------------------------------------------------------------

3. Saksi : RUMWIRATNO ;

> Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya ; --------------------------------------------

> Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 sekitar pukul 10.00. Wib saksi ikut satu team penangkapan terdakwa bersama Aris Setiyawan diruko terdakwa yang

lik

ah

terletak di PD Citrasindo Karya Mandiri Komplek Duta Harapan Indah Blok.JJ No.42 Rt 08/02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan , yang digunakan oleh terdakwa untuk

ub

> Bahwa terdakwa ditangkap dituduga memproduksi kosmetik, dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memproduksi kosmetik, setelah digeledah

ep

diruko terdakwa ada alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat kosmetik

> Bahwa alat tersebut berupa :

ng


on


In d

A

gu

sebanyak 300 botol , Farfum botol ukuran 1kg sebanyak 1 botol - ,Scrap sebanyak

es

tersebut ; ---------------------------------------------------------

R

ka

m

memproduksi kosmetika ; --------------------

ik


h

ah

M

ep u

b

hk am


Halaman 11

ep u

b

hk am


In do ne si a

1 kg, Lanette sebanyak 1 kg, Tea sebanyak 1 liter, Sil Oil sebanyak 1 liter, Sterid

R

Acid sebanyak 1kg, Methyl Paraben/Nipagin sebanyak 0,5 Kg , Barcode sebanyak

ng

30 lembar ; ----------------------------------

- Dan peralatan yaitu : Panci pemasak, Mixer, Pengisin Cream, timbangan, kompor

-

gu

gas, gelas ukur, hair drayer, lem Fox , plastic rol ; -----------------------


A


sebanyak 30 botol ; ------------------------------------------------------------------------

ub lik

adalah barang yang disita oleh Bripka Aris Setiyawan dan saksi menyaksikan sendiri pada saat penggeledahan diruko terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 ; -------------------------------------------------------------

>

Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memproduksi kosmetik tersebut ada ijin/tidak dari

ep

ah k

am

ah

> Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut

Badan Pom , karena terdakwa tidak menunjukan legalitas kosmetik/ijin resmi yang dikeluarkan dari dari Badan POM RI ; ---------------------------------------

In do ne si

Bahwa barang yang diproduksi oleh terdakwa sudah dipasarkan ( dijual ) atau belum

R

>

A gu ng

saksi tidak tahu ; -----------------------------------------------------------------------> Bahwa semua

barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi

kosmetik adalah benar ; -----------------------------------------------------------------------

> Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk , dan saksI menangkap terdakwa ada surat perintah penangkapan ; ----------------------------------------------

> Bahwa saksi datang bersama Aris Setiyawan dan pada saat saksi datang satu team

ub

> Bahwa saksi pernah memeriksa saksi Marwianah dan pada saat saksi bertanya pada saksi Marwianah dijawabnya oleh saksi Marwianah ; ------------Bahwa setelah saksi selesai buat berita acara terhadap saksi Marwianah dan dia

ep

>

menanda tangani semua yang ditanya oleh saksi , dan sebelum ditanda tangani oleh

Bahwa diberita acara pada poin 8 sebelumnya saksi membacakan dulu dan saksi

ng

Marwianah menanda tangani dan tidak mungkin saksi menulis

saksi Marwianah

In d

A

gu

12

on

menanda tangani ; ----------------------------------------------------------------

es

>

R

saksi Marwianah disuruh menbaca terlebih dahulu ; -----------------

M

h


ik

ah

ka

m

4. Saksi : DIDIK PRAMONO ( saksi Purbalisan ) ;

lik

ah

semua barang bukti tersebut ada di Ruko terdakwa ; --------------------

Halaman 12


Bahwa di berita acara Poin No.10 pada saat di Ruko terdakwa digeledah saksi

In do ne si a

>

R

Marwianah melihat semua barang bukti tersebut , karena saksi ada diruko tersebut dan

ng

melihat sendiri barang bukti tersebut ; ----------------------------

> Bahwa semua berita acara yang dibuat oleh saksi , saksi Marwianah menjawabnya dengan benar, karena pada saat saksi ditanya tidak ada pemaksaan terhadap saksi

gu

Marwianah ; --------------------------------------------------

A

5. Saksi : Dra. KRISTINA BANGUN. APT ; ( saksi ahli ) ; >

Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan akan

Bahwa saksi bekerja di Badan POM RI sudah 17 (tujuh belas ) Tahun dengan Jabatan sebagai Fungsional Pengawas Sediaan Farmasi dan Makanan , tugas dan Tanggung Jawab saksi adalah

melakukan Pengawasan terhadap sarana Produksi,

Distribusi dan Komoditi sediaan Farmasi dan Makanan dalam Catchment Area DKI Jakarta dan Propinsi banten ; ------------------------------------

ep

ah k

am

>

ub lik

ah

memberikan keterangan yang sebenarnya ; ---------------------------------------

R

tentang Kesehatan ; ------------------------------------------------------------

Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat , bahan obat, obat

A gu ng

>

In do ne si

> Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009

tradisional dan kosmetik , berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 455/MENKES/PER/V/1988, tentang Bahan, Zat warna, subtrantum dan tabir Surya pada kosmetik ; -----------------------------------------

>

Bahwa yang dimaksud

kosmetik adalah bahan atau sediaan yang yang

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ( Epidemis, rambut,

lik

untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, hal ini sesuai

ub

dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman tata cara Pendaftaran Penilaian kosmetik ( Keputusan Kepala Badan POM No.PO.01.04.42.4082 Tahun 2003 ) ;

ep

--------------------------------

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 1998 bahwa yang dimaksud dengan ; -----------------------------------------------------------------Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan, penyaluran atau

es

>

R

ka

m

ah

kuku, bibir dan organ genital bagian luar ) atau gigi dan mukosa mulut terutama

ng

penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan ,

on


In d

A

gu

bukan perdangan atau pemindah tanganan ; ---------------------

ik


h

ah

M

ep u

b

hk am


Halaman 13

ep u

b

hk am


R

------------------------------------------------------------------------------------

ng

> Bahwa sejak berdirinya badan Pom Ri sebagai Institusi yang terpisah dari Departemen Kesehatan RI pada tanggal 01 Oktober 2001, maka berdasarkan keputusan Presiden RI

No.103 Tahun 2001 dan No.110 Tahun 2001 bahwa pemberian izin edar sediaan adalah

gu

farmasi

merupakan

kewenangan

Badan

Pom

;

------------------------------------------------------------------------------------------------

A

> Bahwa bila terdakwa akan memproduksi kosmetik harus ada surat ijin dari Pom dahulu

Bahwa bila minta ijin dari untuk memproduksi kosmetik harus ada hurup merk kosmetik yang baik nanti Pom yang akan meninjau merk tersebut sudah dipergunakan / belum ; ---------------------------------------------------------------------------

>

Bahwa Pom mengeluarkan ijin

untuk meproduksinya , tapi kalau Pemda ijin

ep

ah k

am

>

adalah Wali Kota ; ------------------------------------------------------------

ub lik

ah

baru kemudian ada surat ijin industri , dan surat ijin industri yang mengeluarkan

Industrinya ; ---------------------------------------------------------------------------------------Bahwa bila ijin industri untuk daerah yang mengeluarkan Pemda , tapi bila Industri

In do ne si

R

>

A gu ng

besar yang mengeluarkan ijin Industri adalah Badan Pom ; -------------->

Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sudah mendapatkan surat ijin apa belum, karena

kalau

melihat merk

tersebut

yang memproduksi

adalah

prusahaan Jepang ,

sedangkan yang dibuat oleh terdakwa belum ada ijin dan tidak ada ijin edar dari Badan Pom ; ---------------------------------------------------------------------

> Bahwa bila terdakwa memproduksi buatan sendiri tidak menjadi masalah (tidak apa-

apa ) , tapi terdakwa memproduksi barang Import berarti terdakwa tidak mempunyai

Bahwa merk Yoshihiro Body white dan Kenzo Hand & Body Whitening

diproduksi oleh terdakwa adalah

Produksi

ub

>

yang

dari Jepang , sedangkan terdakwa

>

ep

memproduksi merek tersebut harus ada ijinnya dari Badan Pom ; ----------------Bahwa merek tersebut sudah banyak dijual diluar, sedangkan bila ada ijin luar dari Import kode ijinnya adalah CL dan bila dari dalam barang Export codenya adalah ID ;

R

ka

m

surat ijin dari Badan Pom ; ------------------------------------

lik

ah

ijin edar dari Badan Pom , karena semua Industri bila ingin memproduksi harus ada

A

gu

14

In d

White dan Kanzo Hand & Body whitening sudah ada dipasaran, tapi kalau merek

on

Bahwa Badan Pom sudah pernah meninjau lokasi pasar dan merek Yoshihiro Body

ng

>

es

------------------------------------------------------------------------------------------

ik


h

ah

M

In do ne si a

> Menteri Kesehatan adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ;

Halaman 14

ep u

b

hk am


R

tahu ; ------------------------------------------------------------------

ng

> Bahwa yang saksi ragukan barang tersebut adalah palsu, karena barang tersebut adalah

buatan Jepang , dan merek tersebut diproduksi di Indonesia dan yang memproduksi

gu

adalah terdakwa ; ---------------------------------------------->

Bahwa setelah diteliti barang bukti yang disita dari terdakwa , maka dapat saksi

A

jelaskan sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------>

Apabila dilihat dari isi, kemasan dan penandaan atau pelabelannya adalah sediaan

ub lik

>

Berdasarkan data dari Badan Pom RI tidak pernah didaftarkan pada Departemen Kesehatan/Badan Pom, sehingga pihak Badan Pom tidak pernah melakukan uji penelitian mutu, keamanan dan kemanfaatanya, maka dengan sendirinya Badan Pom juga tidak menerbitkan izin edarnya ;-

> Bahwa barang bukti yang

ep

ah k

digolongkan sebagai

farmasi ; ----------------------------------------------------------------------------

am

ah

merupakan kosmetik yang termasuk dan dapat

disita dari terdakwa

belum didaftarkan atau belum

In do ne si

R

mempunyai ijin edar sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan kepada konsumen ;

A gu ng

----------------------------------------------------------------------------------------

> Bahwa surat ijin Industri untuk memproduksi kosmetik sangat diperlukan, karena kalau tidak ada

surat ijin Industri terdakwa

tidak boleh memproduksi

kosmetik

;

------------------------------------------------------------------------------------------

>

Bahwa setahu saksi , terdakwa belum ada surat ijin dari Badan Pom, terdakwa hanya

mempunyai surat ijin Produksi yang dikeluarkan oleh Pemda DKI ; -----

> Bahwa PD.Citrasindo Karya Mandiri, apakah sudah mempunyai ijinnya apa belum

lik

ah

saksi tidak tahu ; ------------------------------------------------------------------------

apakah barang tersebut

bisa atau tidaknya untuk diproduksi

ub

sebagai contoh,

;

------------------------------------------------------------------------------> Bahwa surat-surat yang dimilik oleh terdakwa sekarang adalah surat ijin Industri yang

ep

ka

m

> Bahwa pada saat ingin meminta ijin dari Badan Pom harus ada barangnya untuk dilihat

mengeluarkan bukan Badan Pom , tapi Pmda DKI ; ---------------------------

es

R

> Bahwa kalau belum ada ijin Produksi tidak boleh dibuat atau diedarkan ; --------

ng

> Bahwa kalau Kenzo Hand & Body Whitening sudah ada yang menjual, tapi saksi tidak

on


In d

A

gu

tahu siapa yangmemproduksi ; -------------------------------------------------

ik


h

ah

M

In do ne si a

tersebut yang diproduksi oleh terdakwa sudah beredar dipasaran atau belum saksi tidak

Halaman 15

ep u

b

hk am


In do ne si a

> Bahwa terdakwa salah belum mendapat surat ijin dari Badan Pom untuk memproduksi,

R

tapi terdakwa sudah memproduksi barang tersebu, dan barang tersebut sudah dijual

ng

atau belum saksi tidak tahu ; --------------------------------------

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didengar keterangan

nya yang menerangkan pada pokoknya sebagi berikut ; --------------------------------

gu

> Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai sales Kosmetik didaerah Hayam Wuruk Jakarta

Pusat, kemudian sekitar bulaan Oktober 2008 terdakwa memulai usaha meproduksi

A

kosmetik Di PD. Citrasindo Karya Mandiri Komplek Duta Harapan Indah Blok.JJ ------------------------------------------------------------------

;

ub lik

ah

No.42 Rt 008/02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara

am

> Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 sekitar pukul 10.00.Wib sewaktu terdakwa berada di PD.Citrasindo Karya mandiri Komplek Duta Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara , tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang

ah k

ep

berpakain preman yang mengaku petugas dari Direktorat Polda Metro Jaya sambil menunjukan surat Perintah penggeledahan

dan mengatkan akan melakukan

In do ne si

R

penggeledahan, karena diduga kosmetik yang terdakwa produksibelum mempunyai surat izin edar dari Badan Pom RI ; -------

pada saat melakukan penggeledahan di PD.Citrasindo Karya Mandiri

A gu ng

> Bahwa

ditemukan barang bukti berupa ; -------------------------------------------------------------


sebanyak 300 botol , Farfum botol ukuran 1kg sebanyak 1 botol - ,Scrap sebanyak 1 kg, Lanette sebanyak 1 kg, Tea sebanyak 1 liter, Sil Oil sebanyak 1 liter, Sterid Acid sebanyak 1kg, Methyl Paraben/Nipagin sebanyak 0,5 Kg , Barcode sebanyak

lik

gas, gelas ukur, hair drayer, lem Fox , plastic rol ; -----------------------

ub

-

- Dan peralatan yaitu : Panci pemasak, Mixer, Pengisin Cream, timbangan, kompor


ep

Yoshihiro Body White sebanyak 50 tube dan Kenzo Hand & Body Whitening sebanyak 30 botol ; -----------------------------------------------------------------------> Bahwa

BAP yang dibuat penyidik ada yang

salah yaitu

terdakwa dituduh

es

R

mengedarkan. Tapi terdakwa belum pernah mengedarkan barang yang diproduksi oleh terdakwa ; --------------------------------------------------------------------

In d

A

gu

16

on

ng

M

h


ik

ah

ka

m

ah

30 lembar ; ----------------------------------

Halaman 16


Bahwa BAP pada poin 13 yang mengatakan terdakwa dituduh memproduksi

In do ne si a

>

R

kosmetik sejak tahun 2008 dan sudah diedarkan, sebenarnya terdakwa belum pernah

ng

mengedarkan barang tersebut walaupun barang tersebut sudah diproduksi oleh terdakwa ; --------------------------------------------------------------------->

Bahwa barang-barang yang diproduksi oleh terdakwa hanya untuk contoh ke Badan

gu

Pom, karena bila mengajukan ijin ke Badan Pom harus ada contoh produksi tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------

A

> Bahwa semua BAP yang dibut oleh penyidik tidak benar, karena terdakwa tahu barang yang diproduksi oleh terdakwa

tidak boleh

diedarkan

bila tidak ada ijin maka

Bahwa

terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2010 didepan Ruko dan ruko

tersebut bukan milik terdakwa , terdakwa hanya mengontrak ; ---------------

> Bahwa terdakwa menyewa Ruko tersebut untuk Home Industri , tapi Industri tersebut belum dimulai ; -----------------------------------------------------------------------> Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang buktinya berupa :

ep

ah k

am

>

ub lik

ah

terdakwa memproduksi barang tersebut untuk contoh di Badan Pom ; ---

-

Botol kosong ukuran 200 gr sebanyak 300 botol , Tube kosong ukuran 200 ml

In do ne si

R

sebanyak 300 botol , Farfum botol ukuran 1kg sebanyak 1 botol - ,Scrap sebanyak 1 kg, Lanette sebanyak 1 kg, Tea sebanyak 1 liter, Sil Oil sebanyak 1 liter, Sterid

A gu ng

Acid sebanyak 1kg, Methyl Paraben/Nipagin sebanyak 0,5 Kg , Barcode sebanyak 30 lembar ; ----------------------------------

- Dan peralatan yaitu : Panci pemasak, Mixer, Pengisin Cream, timbangan, kompor gas, gelas ukur, hair drayer, lem Fox , plastic rol ; -----------------------

-


sebanyak 30 botol ; ------------------------------------------------------------------------

lik

ah


ub

sebanyak 50 ( lima puluh) tube dan Kenzo Hand & body Whitening sebanya 30 ( tiga puluh) botol ; -------------------------------------------------------------

> Bahwa sample untuk produksi barang tersebut, terdakwa membuat sendiri dan merek

ep

ka

m

> Bahwa semua alat bukti tersebut adalah untuk memproduksi Yoshihiro Body White

tersebut terdapat dari hak Cipta Dep.Hukum dan Ham ; --------------

& Body whitening ( botol putih ) belum ada ijin dari Haki , baru ada permohonan ;

on


In d

A

gu

ng

-------------------------------------------------------------------------------------

es

R

> Bahwa Yoshihiro Body White ( botol hijau ) ada ijinnya dari Haki dan Kenzo Hand

ik


h

ah

M

ep u

b

hk am


Halaman 17

ep u

b

hk am


R

botol putih ) yang membuat dan mengisi adalah terdakwa sendiri dan dibantu oleh

ng

saksi Marwianah sebagai karyawan dan digaji oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000.-

(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya , terdakwa memproduksi barang tersebut untuk sample (contoh) ke Badan Pom , karena Badam Pom meminta sample (contoh)

gu

bila mengajukan ijin Produksi ; ----------->

Bahwa terdakwa belum mempunyai ijin untuk meproduksi barang tersebut, tapi

A

terdakwa pernah mengajukan ke Badan Pom

untuk meproduksi

dan terdakwa

ub lik

tapi terbatas namun tidak boleh diedarkan, lalu terdakwa memproduksi taapi tidak untuk diedarkan/dijual ; ---------------------------------------

> Bahwa terdakwa tahu barang tersebut tidak boleh diedarkan sebelum surat ijinnya keluar dari Badan Pom ; ------------------------------------------------------------->

Bahwa terdakwa belum pernah mengedarkan barang tersebut, walaupun

ep

ah k

am

ah

memproduksi untuk sample (contoh), tapi badan Pom mengatakan boleh memproduksi

barang

tersebut sudah diproduksi oleh terdakwa ; --------------------------------------

sempat diperlihatkan kepada penyidi, karena pada saat

A gu ng

diperlihatkan akte ijin tersebut

In do ne si

Bahwa terdakwa sudah mempunyai Akte dari Hak Cipta , tapi akte tersebut belum

R

>

penggeledahan penyidik

penyidik tidak mau lihat , hanya saja penyidik

mengatakan nanti saja diselesaikan ; -----------------------------------------

> Bahwa semua surat ijin/Akte pendirian yang dibuat dari Hak Cipta Dari Dep.Hukum dan Ham ditunjukan kepada polisi tidak mau tahu ; -------------------

>

Bahwa terdakwa tahu untuk memproduksi barang tersebut harus ada ijin dari Badan

Pom ; ---------------------------------------------------------------------------------------

ah

> Bahwa terdakwa tahu semuanya itu berbahaya , makanya terdakwa berhati-hati untuk

ub

> Bahwa terdakwa sudah pernah memakai barang yang diproduksi oleh terdakwa, tapi tidak ada apa-apa ( tidak ada efeknya setelah memakai Produksi terdakwa )

ka

;

ep

----------------------------------------------------------------------------------------

1 (satu) orang saksi ade charge bernama A.HENG HENRY SUSANTO yang dibawah memberikan

keterangan

pada

pokoknya

sebagai

berikut

ng

sumpah

;

In d

A

gu

18

on

--------------------------------------------------------------------------------------

es

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan

R

m

ijin dari Badan Pom ; -------------------------------------------

lik

memproduksi barang tersebut dan terdakwa juga tidak mau memproduksi tanpa ada

ik


h

ah

M

In do ne si a

> Bahwa isi Yoshihiro Body White ( botol hijau ) dan Kenzo Hand & Body whitening (

Halaman 18

ep u

b

hk am


Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sebelum terdakwa bekerja sebagai

In do ne si a

>

R

sales kosmetik di daerah Hayam Wuruk Jakarta Pusat ; -------------------Bahwa terdakwa ditangkap karena dituduh memproduksi

kosmetik palsu yang

ng

>

diproduksi oleh terdakwa, karena terdakwa memproduksi sebelum ada surat ijin dari Badan Pom, tapi yang saksi tahu terdakwa sudah mempunyai surat ijin Industri,

gu

sedangkan kalau mau memproduksi harus ada surat iin Industri , tapi terdakwa sedang mengurus surat ijin Dari Badan Pom namun

belum turun dari Badan Pom ;

A

---------------------------------------------------------------------------------

> Bahwa terdakwa merasa dijolimi dari waktu terdakwa ditangkap , saksi di telepon dan

ub lik

pada saat ditunjukan surat-surat ijin yang dipegang oleh terdakwa , penyidik tidak mau tahu

malah

penyidik

bilang

nanti

diurus

disana

;

--------------------------------------------------------------------------------------------> Bahwa saksi tidak pernah melihat barang-barang yang diproduksi terdakwa diedarkan dipasaran atau ditoko – toko ; --------------------------------------------------

ep

ah k

am

ah

saksi datang tapi pada saat terdakwa ditangkap tidak ada surat tugas penangkapan , dan

> Bahwa saksi tahu, terdakwa memproduksi barang tersebut hanya untuk sample ke

In do ne si

R

Badan Pom, karena bila mau mengajukan Ijin ke Badan Pom harus ada barang sample (contoh), jaditidak mungkin terdakwa memproduksi untk dijual atau diedarkan

A gu ng

---------------------------------------------------------------------------

;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

barang bukti sesuai daftar barang bukti dalam berkas perkara ; --------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

tersebut diatas, satu sama lain dan sesuai daftar barang bukti, maka telah terbukti faktafakta sebagai berikut ; -----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta yang diajukan dipersidangan, Majelis memperoleh adanya fakta hukum

lik

ah

barangbukti

Bahwa terdakwa adalah pemilik usaha dagang PD.Citrasindo Karya mandiri yang

ub

1

terletak di Komplek Duta Harapan Indah , Blok.JJ No.42 Rt 008/02, Kel. Kapuk eceran khusu kosmetik ; 2

perdagangan

ep

Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dibidang Bahwa terdakwa telah memiliki surat-surat perijinan yang berupa ;

In d

ng gu A


on

Pemerintah Kota Madya Jkaarta Utara, Suku Dinas Perindustrian dan

es

R

⇒ Tanda daftar perusahaan, Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh

M

h


ik

ah

ka

m

sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------------------

Halaman 19

ep u

b

hk am


No.Top.09-01.5.52.1462, tanggal 08 Maret 2001, (

R

bukti.T.3 )

In do ne si a

Perdagangan

ng

⇒ Akta Notaris Chandra Lim,SH,LL.M, No.16 tanggal

24 Mei 2007

tentang Pendirian Perusahaan Dagang ( bukti.T.4 ) ; -----------------

⇒ Surat keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarat

gu

No.124,SK/UG/VII/2009 tanggal 15 Juli 209 ( bukti T.7 );

⇒ Tanda daftar Idustri No.15/1.824.18 , tanggal 13 Agustus

(bukti.T.9 ) ; ---------------------------------------------------------------------

A 3

Bahwa pada hari JUmat tanggal 26 Maret 2010 tempat usaha terdakwa PD.Citra

ub lik

Sindo Karya Mandiri di Komplek Duta Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/02 Kel. Kapuk

ah am

2009

Muara , Kec. Penjaringan Jakarta Utara, didatangi petugas dari Direktorat Polda Metro Jaya

melakukan Penggeledahan

ditempat usaha terdakwa

;

----------------------------------------------------------------

Bahwa sewaktu diadakan penggeledahan ditemkan barang-barang berupa;

ah k

•

Botol kosong ukuran 200 gr sebanyak 300 botol , tube kosong ukuran 200

ep

4

ml sebanyak 300 botol , 1 (satu) parfum botol ukuran 1 kg, scrop sebanyak

In do ne si

R

1 kg , Lannete sebanyak 1 kg, tea sebanyak 1 liter, sial oil sebanyak 1 liter, sterid Acid sebanyak 1 kg, Methyl Paraben/Nipagin sebanyak 0,5 kg,

A gu ng

Barcode jumlah 30 lembar , Panci pemasak , Mixer , Pengisian cream , timbangan , kompor , Gelas ukuran , Hair drayer, Lem Fox, Plastik rool, Kosmetik Yoshihiro hand Body Whaitening sebanyak 50 tube, Kenzo hand Body Whaitening sebanyak 30 botol ; ---------------------------------------

5

Bahwa yoshihiro Body White sebanyak 50 tube dan kenzo hand Body whitening

sebanyak 30 botol itu dibuat oleh terdakwa pada bulan Pebruari 2010 untuk

7

Bahwa maksud pengajuan ijin edar tersebut karena terdakwa akan memproduksi dan mengedarkan kedua jenis kosmetik terebut ; ---------------

Bahwa kedua kosmetik yang berupa 50 tube merk Yoshihiro Body white dan 30 merk kenzo Body whitening

tersebut tidak/belum terdakwa edarkan

ep

botol

ka

lik

m

6

penggeledahan ; --------------------------------------------

ub

ah

sample sebagai sarat mengajukan ijin edar ke BP Pom, beberapa hari sebelum

kepasaran ; ---------------------------------------------------------------------Bahwa kedua jenis kosmetik tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dibantu oleh

R

ah

8

Bahwa barang yangdiambil petugas dari Direktorat Poda Metro Jaya tersebut

ng

M

9

In d

A

gu

20

on

sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan ; -----------------------

es

saksi Marwiana yang memasukan kedalam botol ; -------------------------

ik

h


Halaman 20

ep u

b

hk am


R

Menimbanga, bahwa kami Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa

ng

terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya ; ----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah , maka perbuatan

haruslah memenuhi semua unsur dari pada pasal yang didakwakan ;

gu

terdakwa

A

-------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 197 UURI No.36 Tahun

ub lik

ah

2009, yang unsure-unsurnya ; 1. Setiap orang ; 3. Tanpa Ijin Edar ; Ad. 1. Setiap orang ;

ep

ah k

am

2. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau

In do ne si

R

seseorangan sebagai subyek hukum (termasuk) terdakwa yang diajukan kedepan persidangan perkara pidana , karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

A gu ng

---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah orang yang diajukan

sebagai terdakwa dan berdasarkan penelitian mengenai jati diri terdakwa dipersidangan ternyata

sesuai dengan jati diri terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

No.PDM-1680/JKTUT/12/2020 tertanggal 01 Desember 2010 ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri

lik

ah

terdakwa ; ----------------------------------------------------------------------------------------------

ub

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsure ini terlebih dahulu Majelis

menguraikan dahulu pengertian mengenai memproduksi , mengedarkan, dan sediaan farmasi ; ---------------------------------------------------------------------------------

ep

ka

m

Ad.2. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi adalah membuat suatu barang dari bahan mentah (bahan baku) menjadi barang siap dipakai atau siap dikomsumsi ; Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah mendistribusikan suatu produksi

dengan

maksud

untuk

dijual

kepada

umum


In d

A

gu

----------------------------------------------------------------------------------------

;

on

hasil

ng

barang

es

R

-------------------------------------------------------------------------------------

ik


h

ah

M

In do ne si a


Halaman 21

ep u

b

hk am


R

UU No.36 Tahun 2006 adalah obat, bahan obat, obat tradisionil dan kosmetik ;

ng

------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum yang diperoleh dipersidangan

ternyata benar terdakwa pada bulan Februari 2010 telah meracik kosmetik yang diberi

gu

nama Yoshihiro Body White dan kenzo Hand Body Whitening sebanyak 50 botol (tube) dan sebanyak 30 botol (tube) ; ----------------------------------------------------

A

Menimbang, bahwa kedua jenis alat kosmetik yang dibuat /diracik oleh terdakwa

tersebut tidak/belum diedarkan dipasaran karena terdakwa membuat/meracik kedua jenis terdakwa

mengajukan

ijin

edar

bagi

ub lik

ah

alat kosmetik tersebut adalah akan digunakan sebagai sample (cotoh) ke BP Pom saat kedua

jenis

alat

kosmetik

;

Menimbang, bahwa antara memproduksi atau mengedarkan suatu produk adalah dua perbuatan berbeda yang harus memilik iijin tersendiri ; --------------------Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah ;

ep

ah k

am

-------------------------------------------------------------------------

1. Apakah Terdakwa tidak memiliki ijin memproduksi ;

In do ne si

R

2. Apakah Terdakwa sudah mengedarkan hasil produksinya ; Menimbang, bahwa dari bukti surat perijinan yang dimiliki terdakwa terutama

A gu ng

bukti No.T.7 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta No.124 / SK/UG/VII/JU/2009 tanggal 15 juli 2009 dalam diktum Pertama mengenai jenis usaha adalah meracik dan pengemasan kosmetik dihubungkan pula dengan bukti T.9 tanda

daftar Industri No.15/1.824.18 tanggal 18 Agustus 2009 dalam huruf A No.5 disebutkan jenis Industri : bahan kosmetik

dan kosmetika, perawatan badan, sediaan mandi

-----------------------------------------------

;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka menurut hemat Majelis bahwa

lik

ah

terdakwa dalam membuat 50 tube botol Hand Body merk Yoshihiro Body White dan 30

ub

karena tujuan terdakwa membuat kedua kosmetik tersebut adalah akan digunakan sebagai contoh pada waktu terdakwa mengajukan surat ijin edar bagi kedua produksi tersebut, hal inisesuai dengan keterangan ahli Dra.Kristina bangun, Apt, saksi ahli dari BP POM

ep

ka

m

tube Keizo Hand Body Whitening belum bisa dikatakan sebagai perbuatan memproduksi

yang mengatakan bahwa sewaktu mengajukan ijin edar kosmetik harus ada contoh nya yang akan diuji dilaboratorium apakah

produk tersebut

berbahaya atau tidak bagi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi yaitu marwianan, Aris Setiawan,

In d

A

gu

22

on

ng

Rum Wiratno petugas dari Sat Narkoba Polda Metro Jaya dan Keterangan terdakwa

es

R

konsumen ; --------------------------------------------------------------------------------------

ik


h

ah

M

In do ne si a

Menimbang, bahwa yangdimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 huruf 4 dari

Halaman 22

ep u

b

hk am


R

dipasaran ; -----------------------------------------------

ng

Menimbang, bahwa dari uraian seperti tersebut diatas majelis menyimpulkan bahwa unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ; ---------------------------

gu

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan

kepada terdakwa tidak

terpenuhi , maka terdakwa harus

dinyatakan tidak terbukti

A

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----------------

ub lik

ah

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan

pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka kepadanya haruslah dipulihkan hak-hak, serta harkaat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dai dakwaan Penuntut

ep

ah k

am

tertanggal 28 April 2011 ; ------------------------------------------------------

Umum maka biaya perkara ini dibebaskan kepada Negara ; ----------------

In do ne si

R

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dikembalikan

A gu ng

kepada terdakwa ; ----------------------------------------------------------------

Mengingat akan ketentuan dari pada Peraturan-Perundang-undang yang berkaitan

dengan perkara ini ; -------------------------------------------------------------------MENGADILI

lik

ah

1. Menyatakan terdakwa WINALDI CHANDRA ALS AWI , sepeti tersebut diatas tidak

ub

didakwakan Penuntut Umum kepadanya ; ----------------------------

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; ----------------3. Memulihkan Hak –hak terdakwa dalam kedudukan , kemampuan serta harkat

dan

ep

ka

m

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

martabatnya ; ------------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan barang bukti berupa ;

es

R

⇒ Botol kosong ukuran 200 gr jumlah 300 botol ;

ng

⇒ Tube kosongukuran 200 ml jumlah 300 botol ;

on


In d

A

gu

⇒ Parfum botol ukuran 1 kg jumlah 1 botol ;

ik


h

ah

M

In do ne si a

bahwa 2 (dua) jenis kosmetik yangdibuat pleh terdakwa tesebut tidak ada /belum beredar

Halaman 23

ep u

b

hk am


R

⇒ Scrap jumlah 1 kg ;

In do ne si a


⇒ Lanette jumlah 1 kg ;

ng

⇒ Tea jumlah 1 liter ;

⇒ Sial oil jumlah 1 liter ;

gu

⇒ Sterid acid jumlah 1 kg ; ⇒ Methyl Paraben/Nipagin jumlah 0,5 kg ; ⇒ Barcode jumlah 30 lembar ;

A

⇒ Panci pemasak jmlah 1 buah ;

⇒ Pengisi cream jumlah 1 buah ; ⇒ Timbangan jumlah 1 buah ;

am

⇒ Kompor gas jumlah 1 buah ; ⇒ Gelas ukur jumlah 1 buah ;

⇒ Lem Fox jumlah 1 buah ;

In do ne si

R

⇒ Plastik Roll jumlah 1 rol ;

ep

ah k

⇒ Hair drayer jumlah 1 buah ;

ub lik

ah

⇒ Mixer jmlah 1 buah ;

⇒ Yoshihiro Body White jumlah 50 tube ;

A gu ng

⇒ Kenzo hand & body whaitening jumlah 30 botol ; Dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Utara pada hari : SENIN, tanggal : 30 MEI 2011, oleh kami : OSMAR sebagai Hakim Ketua Majelis SUPOMO, SH.MH.

dan

lik

ah

SIMANJUNTAK.SH.-

SARTONO, SH.MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari

ub

umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SURYATI BUDIMAN.SH, Panitera Pengganti dihadiri oleh MANTO.SH. Penuntut Penasehat Hukumnya

HAKIM KETUA :

In d

on

ng A

gu

24

;

es

HAKIM ANGGOTA :

R

-----------------------------------------------

terdakwa beserta

ep

Umum , dengan dihadiri pula oleh

M

h


ik

ah

ka

m

ini SENIN , tanggal : 13 JUNI 2011 , diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk

Halaman 24

ep u

b

hk am


In do ne si a

OSMAR SIMANJUNTAK.SH.-

ng

R

SUPOMO.SH.MH.-

SARTONO.SH.MH.-

A

gu

PANITERA PENGGANTI

ub lik

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan perkara No. 1774/PID/B/2010/PN.JKT.UT.-

ep

ah k

am

ah

SURYATI BUDIMAN. SH.-

Tanggal 13 Juni 2011 setelah diteliti dalam buku register pada hari : Selasa, tanggal 26

A gu ng

2011.-

In do ne si

R

Juli 2011 , Penuntut Umum telah mengajukan upaya Hukum Kasasi pada tanggal 23 Juni

Jakarta , 26 Juli 2011

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara.-

H. TEUKU ILZANOR.SH.MH.-

lik

ah

NIP. 195708301979031003.-

ub

13 Juni 2011,

dikeluarkan untuk dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa .-

ka

m

Turunan Putusan Perkara No.1774/PID/B/2010/PN.JKT.UT, tanggal

ep

Jakarta , 26 Juli 2011

es


In d

A

gu

H. TEUKU ILZANOR.SH.MH.-

on

ng

M

R

ah

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara.-

ik

h


Halaman 25

ep u

b

hk am


es In d

A

gu

26

on

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a


ik

h


Halaman 26

PN.Jkt.Ut)

Recommend Documents