KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 1129/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)
SKRIPSI Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH : IKHSAN MAULANA B. 100200059 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
i Universitas Sumatera Utara
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 1129/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat Untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH IKHSAN MAULANA B. NIM : 100200059 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Disetujui oleh : Ketua Departemen Hukum Pidana
Muhammad Hamdan, S.H., M.Hum NIP. 195703261986011001 Disetujui oleh : Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S
Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M
NIP: 196104081986011002
NIP: 196305111989031001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
ii Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia (Studi Putusan No. 1129/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Tim) ini dapat terselesaikan. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tak ada pengetahuan penulis yang dapat diandalkan kecuali ketekunan dan kesungguhan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada pembaca agar kiranya sudi memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada : 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bapak Dr. OK Saidin, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. i Universitas Sumatera Utara
3. Bapak Muhammad Hamdan, SH, M.Hum, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. Madiasa Ablisar SH, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 5. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 6. Seluruh Dosen / Staff Pengajar dan Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan. 7. Kedua orangtua, Imran Butar-Butar dan Khairannur Lubis yang selalu memberikan dukungan dan nasihat selama proses penyusunan skripsi ini. 8. Teman-teman seperjuangan di Group A Angkatan 2010, Don Kengon, Don Okto, Bobby Keyser Soze, Ammar Rasyad, Idin Manahan, Along Prayudha, Daniel Cobra, serta teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu. Akhir kata penulis memohon maaf apabila ada kesalahan, baik berupa kata maupun perbuatan. Semoga kiranya apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
ii Universitas Sumatera Utara
Medan,
Februari 2015
Ikhsan Maulana B.
iii Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................
i
DAFTAR ISI ..................................................................................................
iv
ABSTRAK
..................................................................................................
vii
BAB I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang............................................................
1
B. Perumusan Masalah....................................................
6
C. Tujuan Penulisan........................................................
6
D. Manfaat Penulisan......................................................
6
E. Keaslian Penulisan….................................................
7
F. Tinjauan Kepustakaan................................................
7
1. Pengertian Tindak Pidana………………………… 7
BAB II
2. Pengertian Uang, Jenis Uang dan Fungsi Uang…..
8
3. Pengertian Pemalsuan Uang………………………
14
G. Metode Penelitian…..................................................
14
H. Sistematika Penulisan................................................
16
: PERATURAN-PERATURAN BERKAITAN
HUKUM
DENGAN
TINDAK
YANG PIDANA
PEMALSUAN UANG A. Aturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam
Kitab
Undang
-
Undang
Hukum
Pidana........................................................................
19
1. Meniru atau Memalsu Uang (Pasal 244 KUHP)....
20
2. Mengedarkan Uang Palsu (Pasal 245 KUHP)…...
24
3. Merusak Uang (Pasal 246 KUHP)……………….
32
4. Mengedarkan Uang Rusak (Pasal 247 KUHP)…..
33
iv Universitas Sumatera Utara
5. Mengedarkan Uang Palsu yang Lain dari Pasal 245, 247 (Pasal 249 KUHP)……………………...
34
6. Membuat atau Mempunyai Persediaan Benda atau Bahan Untuk Memalsu Uang (Pasal 250 KUHP)……………………………………………
35
7. Menyimpan Kepingan Perak yang Dianggap Mata Uang (Pasal 251 KUHP)…………………
37
B. Aturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ...........................
38
1. Larangan………………………………………….
39
2. Ketentuan Pidana………………………………...
42
C. Perbedaan Antara Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam KUHP dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ............... ..................................
BAB III
:
46
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PADA
TINDAK
PIDANA
PEMALSUAN
UANG (STUDI PUTUSAN NO. 1129/PID.SUS/PN.JKT. TIM) A. Posisi Kasus..............................................................
50
1. Kronologi Kasus………………………………….
50
2. Dakwaan………………………………………….
53
3. Tuntutan Pidana…………………………………..
60
4. Pertimbangan Hakim……………………………..
61
5. Amar Putusan……………………………………..
69
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi pada Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan No. 1129/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim).............................
69
v Universitas Sumatera Utara
BAB V
: PENUTUP A. Kesimpulan..................................................................
74
B. Saran ...........................................................................
75
DAFTAR PUSTAKA
vi Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S.1 Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M Ikhsan Maulana B. Uang memiliki peranan yang sangat besar pada masa sekarang ini. Uang kini sudah merupakan kebutuhan, bahkan saat ini uang sudah menjadi penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara. Tingginya kebutuhan akan uang mendorong masyarakat melakukan tindakan guna memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Tindakan tersebut seringkali justru bertentangan atau melawan hukum, contohnya adalah dengan melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama, Apakah perbedaan antara pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang? Kedua, Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana pemalsuan uang (Studi Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim)? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-perundangan, dan data-data lain yang diperoleh dari situs-situs internet. Hasil pembahasan dalam skripsi ini, bahwa yang menjadi pembeda utama antara aturan hukum pemalsuan uang di KUHP dan UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dapat dilihat dari segi objek mata uang yang dilindungi dari perbuatan pemalsuan. Objek mata uang yang dilindungi dari perbuatan pemalsuan dalam KUHP adalah uang kertas dan uang logam dari seluruh negara, baik itu mata uang lokal (Rupiah) maupun mata uang asing. Sedangkan UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengkhususkan perlindungan dari perbuatan pemalsuan hanya bagi mata uang Rupiah saja. Larangan dan ketentuan pidana dalam UU Mata Uang sebenarnya hampir sama dengan yang berada di KUHP, hanya saja beberapa pasal di UU Mata Uang menerapkan hukuman penjara seumur hidup sebagai ancaman maksimalnya, berbeda dengan aturan KUHP tentang pemalsuan uang yang ancaman maksimal pidananya adalah 15 (lima belas) tahun penjara (Pasal 244 dan 245). Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap satu putusan atas tindak pidana pemalsuan uang (Studi Putusan No. 1129/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim), untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim telah memiliki berbagai pertimbangan, dan atas suatu keyakinan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI * Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Mahasiswa, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU
vii Universitas Sumatera Utara
No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Atas pertimbangan-pertimbangan itu, Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- oleh Majelis Hakim. Kata Kunci : Pemalsuan Uang, Pemalsuan Rupiah, Uang Palsu.
viii Universitas Sumatera Utara
