RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Perkara Nomor : 123/PID. SUS/2014/PN.JKT.TIM) 1
Randi Amsirman, 1Yetisma Saini, 1Deaf Wahyuni Ramadhani 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] Abstract
Son is a mandate from God Almighty that in her inherent dignity and worth as human beings. Every child has the dignity that should be respected and every child born should get the rights of the child rights without asking. This is in accordance with the provisions of the Convention on the Rights of the Child ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990, then also set forth in the Child Welfare Act and the Child Protection Act. Looking at the principles on the protection of children, especially a principle that the best interests of the child then the child process is required for settling disputes outside of the criminal mechanism. Formulation of the problem. 1). Is Judge consideration in providing Restorative Justice as the disposal of a child who committed the crime. 2). Application of Restorative justice as a criminal with a criminal case settlement on the child committing a crime in a court of East Jakarta Negri. The research method used is the method of normative research, with qualitative data analysis, sources of primary legal materials, secondary, tertiary, document study data collection techniques, qualitative data analysis techniques, the conclusion of the research, 1). Judge consideration in deciding cases is due to the presence of peace between the defendant with the victim's family, is considered responsible for the defendant's family cover medical expenses and funeral of the victims were injured or dead. 2). Application of criminal applied by the judges in the case that I researched was to be returned to the parents, with such things as children's rights such as the right to education, the right to a decent environment, and the right to play will be performed again Keywords: Restorative, justice, kid, not criminal
penjatuhan
Pendahuluan Pada Undang-undang No.
23
manusiawi”.
hukuman Dalam
yang
tidak
penjelasannya
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
membina dan melindungi anak adalah
(selanjutnya disebut UU Perlindungan
bagian dari upaya untuk membangun
Anak) Pasal 16 ayat (3) dinyatakan
peradaban suatu bangsa, sebab anak
bahwa,“Setiap
berhak
merupakan generasi penerus cita-cita
memperoleh perlindungan dari sasaran
perjuangan bangsa dan sumber daya
penganiayaan,
Anak
penyiksaan
atau 1
manusia seutuhnya bagi pembangunan nasional.
Dalam
menangani
anak
yang
melakukan tindak pidana dapat diketahui
Anak dikelompokkan sebagai orang
melalui sistem peradilan pidana, yaitu
yang lemah dan rentan karena sifatnya yang
pemenjaraan dimana pemenjaraan tidak
masih bergantung pada orang dewasa,
hanya menghilangkan kemerdekaan anak
karena tingkat usia, perkembangan fisik,
tetapi juga menghilangkan hak-hak yang
mental, moral, spiritual belum matang. Anak
melekat
dapat dan kurang baik. Anak yang kurang 1 atau tidak mendapat perhatian secara fisik,
menempatkan anak pada dua keadaan
mental maupun sosial sering berperilaku dan
anak
yang
ditahan
bertindak antisosial yang merugikan dirinya,
menghadapi
resiko
keluarga dan masyarakat, sehingga tidak
pelecehan dan kekerasan.
pada anak tersebut. Penjara
yaitu menjadi korban kekerasan. Anaksangat
rentan
mendapatkan
sedikit anak-anak yang menjadi pelaku
Sistem peradilan pidana khusus bagi
tindak pidana, Anak-anak yang melanggar
anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi
norma yang hidup dalam masyarakat dan
kepentingan
melakukan tindak pidana
masyarakat yang di dalamnya terkandung
Perilaku kenakalan anak selain itu
masa
depan
anak
dan
prinsip-prinsip Restorative Justice, definisi
disebabkan oleh berbagai faktor eksternal,
Restorative
yang antara lain adanya dampak negatif dari
seragam, sebab banyak variasi model dan
perkembangan pembangunan yang cepat,
bentuk
arus globalisasi di bidang komunikasi dan
penerapannya. Oleh karena itu, banyak
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
terminologi
tekhnologi serta perubahan gaya dan cara
menggambarkan
hidup sebagian orang tua, telah membawa
Justice, seperti communitarian justice
perubahan
sosial,
dalam
(keadilan komunitarian), Positive Justice
kehidupan
masyarakat
sangat
(keadilan
mendasar yang
Justice
yang
itu
sendiri
berkembang
yang
dalam
digunakan konsep
positif),
tidak
untuk
Restorative
Relational
Justice
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku
(keadilan relasional), Reparative Justice
anak.
(keadilan Sesuai Undang- undang Perlindungan
Anak menyatakan bahwa penangkapan dan
reparatif),
dan
Community
Justice (keadilan masyarakat). Bagir
Manan,
dalam
penahanan terhdap anak harus dilakukan
menguraikan
sesuai hukum,dan akan diterapkan sebagai
”Restorative Justice” yang berisi prinsip-
upaya terakhir (The Last Resort).
prinsip,
antara
tentang
tulisannya
lain
:
substansi ”Membangun
partisipasi bersama antara pelaku, korban, 2
dan kelompok masyarakat menyelesaikan
tindakan dan setelah menjalani pidana atau
suatu
tindakan.
peristiwa
Menempatkan fundamental
atau
tindak
pelaku, yang
pidana.
Perubahan
ada
antara
lain
digunakannya pendekatan
Dalam
peraturan
ini
diatur
mengenai kewajiban para penegak hukum dalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Restorative Justice melalui sistem diversi.
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
mengupayakan
diversi
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara prinsipiil melalui UU Sistem
(penyelesaian melalui jalur non formal)
Peradilan
pada seluruh tahapan proses hukum.
pendekatan Restorative Justice dan proses
Dalam
diversi sebagai upaya penyelesaian tindak
Pasal
butir
(6)
UU
Sistem
Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan
restoratif
Anak
telah
mengedepankan
pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga adalah
penerapan
Restorative
Justice
akan
penyelesaian perkara tindak pidana dengan
menawarkan jawaban atas isu-isu penting
melibatkan
keluarga
dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait
pertama, kritik terhadap sistem peradilan
untuk bersama-sama mencari penyelesaian
pidana yang tidak memberikan kesempatan
yang adil dengan menekankan pemulihan
khususnya bagi korban kedua,
pelaku,
korban,
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Sistem Peradilan Pidana
Menghilangkan antara
pelaku
konflik dengan
khususnya korban
dan
Anak wajib mengutamakan pendekatan
masyarakat ketiga, fakta bahwa perasaan
Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan
ketidakberdayaan yang dialami sebagai
Pidana Anak meliputi:
akibat dari tindak pidana harus di atasi
Penyidikan dan penuntutan pidana
untuk mencapai perbaikan
Penerapan
Anak yang dilaksanakan sesuai dengan
prinsip Restorative Justice dan proses
ketentuan peraturan perundang-undangan,
diversi sebagai upaya penyelesaian tindak
kecuali ditentukan lain dalam Undang-
pidana yang dilakukan oleh anak walaupun
Undang ini
secara yuridis formil telah diatur secara
Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
danPembinaan,
pengawasan,
dan/atau
pembimbingan,
jelas dan tegas di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan-tindakan
yang
dapat
pendampingan
diterapkan pada anak yang telah divonis
selama proses pelaksanaan pidana atau
bersalah ini misalnya, pemberian hukuman 3
bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan
Justice melalui sistem diversi. Dalam
sosial,
serta
peraturan ini diatur mengenai kewajiban
hukuman. Dengan demikian dengan model
para penegak hukum dalam mengupayakan
Restorative
diversi (penyelesaian melalui jalur non
pembebasan
bersyarat
Justice,
penghukuman
proposionalitas
terhadap
anak
sangat
diutamakan.
pada
seluruh
tahapan
proses
hukum. Dalam Pasal 1 butir (6) UU Sistem
Apabila ditahan.
formal)
anak
terpaksa
Penahanan tersebut
harus
Peradilan
Pidana
Anak
menyatakan,
harus di
Keadilan restoratif adalah penyelesaian
Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, dan
perkara tindak pidana dengan melibatkan
apabila terpaksa harus dipenjara maka
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,
harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap
sama mencari penyelesaian yang adil
bersekolah dan mendapatkan hak hak
dengan menekankan pemulihan kembali
asasinya sesuai dengan The Beijing Rules
pada
agar mereka dapat menyongsong masa
pembalasan.
keadaan
semula,
dan
bukan
depan yang cerah karena pengabaian terhadap
hak-hak
anak
adalah
juga
pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara. Dalam
Dari uraian di atas maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah
anak
pelaku
mereka
berhak
pendampingan
dari
1. Apakah pertimbangan Hakim dalam
pengacaranya selama menjalani proses
memberikan Restorative Justice sebagai
peradilan.
penyelesaian perkara pidana pada anak
pelanggaran
kasus
Rumusan Masalah
hukum,
mendapatkan
Disamping
itu
adanya
sebagai berikut :
kepentingan korban yang juga tidak boleh
yang
diaabaikan, namun demikian tetap harus
Penggadilan Negri Jakarta Timur.
memperhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak anak ini sebisa
mungkin harus dijauhkan dari
tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada
penjahat
fundamental digunakannya
yang
dewasa. ada
pendekatan
Perubahan antara
lain
melakukan
tindak
pidana
di
2. Bagaimanakah penerapan pidana dengan Restorative Justice sebagai Penyelesaian Perkara
Pidana
Pada
Melakukan
Tindak
Penggadilan
Negri
Anak Pidana
Jakarta
Yang di Timur
Nomor: 123/PID. SUS/2014 /PN.JKT. TIM
Restorative 4
Tujuan Penelitian
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan Restorative Justice sebagai penyelesaian perkara pidana pada anak yang melakukan tindak pidana di
Nomor : 123/ Pid.SUS/2014/ PN.JKT.TIM Bahan Hukun Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi
penggadilan Negri Jakarta Timur
dengan
mempelajari
kamus
hukum dan majalah hukum yang ada 2. Untuk
mengetahui
bagaimanakah
hubungannya
dengan
skripsi
seperti
penerapan pidana dengan Restorative
Ensklopedia hukum, dan kamus Bahasa
Justice sebagai Penyelesaian Perkara
Inggris
Pidana Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Penggadilan Negri Jakarta Timur Nomor : 123/PID.SUS /2014 /PN.JKT.TIM
Teknik
dalam
pengumpulan
data,
penulis menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
Metodologi Penelitian
bahan
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif (penelitian hukum droktiner). Penelitian hukum yurdis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian
hukum
primer.
Dengan
cara
mempelajari peraturan perundang-undangan, literature dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung objek penelitian dan penelusuran bahan hokum Analisis Data yang diperoleh dari
pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian
penelusuran bahan hukum anak dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang berpedoman
kepustakaan atau studi dokumen
pidana Adapun sumber data yang digunakan dalam
kepada
khususnya
teori-teori tentang
hukum
penerapan
restorative justice di Indonesia.
penelitian ini adalah : Hasil Penelitian dan Pembahasan Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum
yang
peraturan berhubungan
mengikat
Tindak pidana, khususnya tindak pidana
yang
berupa
perundang-undangan
yang
yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu
Undang-Undang
pelanggaran terhadap manusia dan hubungan
dengan
Sistem Peradilan Anak diantaranya Perkara 5
antara
manusia,
yang
menciptakan
suatu
dunia
kewajiban untuk membuat segala sesuatunya
Penerapan pidana yang diterapkan oleh
menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,
majelis hakim dalam perkara yang penulis teliti
pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi
adalah dengan dikembalikan kepada orang tua,
perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan
selain
hati.
mempunyai
itu
keluarga
korban
kewajiban
juga moral
merasa untuk
Restorative Justice dapat dijadikan sebagai
menanggung segala biaya pengobatan korban
upaya alternatif dalam menangani persoalan-
luka dan pemakaman bagi korban yang
persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana
meninggal dunia, bahkan keluarga abdul Qadir
yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak
Jaelani memberikan santunan, ganti rugi,
pidana.
membiayai kehidupan keluarga korban dan
1. Adapun
pertimbangan
hakim
dalam
menanggung
biaya
pendidikan
hingga
perkara Nomor : 123/PID.SUS/ 20014/PN
perguruan tinggi bagi anak korban yang
JKT. TIM adalah :
meninggal dunia
a. Pertimbangan yang memberatkan : Perbuatan
terdakwa
mengganggu
ketertiban umum
Menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan Restorative justice adalah untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang
b. Pertimbangan yang meringankan : Terdakwa berterus terang, terdakwa
diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU Perlindungan Anak, yaitu bahwa "penangkapan, penahanan
masih berusia muda, terdakwa menyesali
atau
perbuatannya dan berjanji Tidak akan
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang
mengulanginya,
berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
dianggap
keluarga
bertanggung
jawab
terdakwa dengan
tindak
pidana
penjara
anak
hanya
upaya terakhir.
segala biaya pengobatan, korban yang
Proses peradilan pidana yang bersifat
luka dan pemakaman yang meninggal
Restoratif berpandangan bahwa mewujudkan
6
keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses
peradilan
pidana
konfensional
kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh Negara Pemerintah
ke dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini (MUTATIS MUTANDIS ) . Para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif satu yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (1), (3) dan (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu
Kejaksaan
dan
Kepolisian
lan
pidana
lintas dan Angkutan Jalan, dan alternatif dua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22
konvensional Dalam perkara yang sedang penulis teliti
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi Sesuai dengan bentuk surat dakwaan yang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Perbutan memenuhi
memiliki kebebasan untuk memilih salah satu telah
dakwaan mana yang paling tepat diterapkan
pidana
terhadap perbuatan terdakwa dan sesuai dengan
dan diancam pidana
fakta- fakta di persidangan maka Hakim
Terdakwa unsur-unsur
sebagaimana diatur
diajukan oleh Penuntut umum, maka Hakim
tersebut tindak
berdasarkan dakwaan :
menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan terhadap dakwaan Kesatu
Alternatif Pertama dengan Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan
melanggar Pasal 310 Ayat (1), (3) dan (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Jalan, Alternatif Kedua Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Berkaitan
mempertimbangkan apakah fakta- fakta hukum yang diperoleh di persidangan dapat diterapkan
hak
Negara
untuk
menghukum, pada bagian ini penulis akan memaparkan
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
dengan
unsur-unsur
bagaimana
pertimbangan hakim dari setiap dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa pada kasus diatas, yang mana menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Terdakwa 7
Abdul Qodir Jaelani telah terbukti secara sah dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
Pelanggaran Lalu lintas.
Bersalah lantaran melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Abdul
begitu,
menjatuhkan
majelis
hukuman
hakim pidana
tidak dan
mengembalikan terdakwa pada orang tuanya.
Menyatakan bahwa Abdul Qodir Jaelani
Menetapkan
Dengan
Qodir
jaelani
dibebaskan dari hukuman dan dikembalikan kembali kepada kedua orang tuanya
Majelis
hakim
juga
beralasan,
keputusan
tersebut supaya anak tumbuh dan berkembang secara optimal “Menimbang putusan tersebut orangtua
yang
masih
sanggup
sangat
mengharapkan terdakwa kearah yang lebih baik” Artinya Terdakwa sebagai anak yang berkonflik
dengan
hukum
tidak
akan
Menetapkan agar barang bukti mobil
bersentuhan dengan peradilan pidana yang
Lancer berikut STNK dikembalikan kepada
artinya upaya perubahan paradigma yang
orang
menjadikan hukuman terhadap anak yang
tua
Abdul
Qadir
Jaelani
serta
mengembalikan mobil Gran Max dan Toyota
berkonflik
Avanza kepada dua korban.
mendidik dan menyentuh hati nurani sang anak
Majelis hakim menganggap Abdul Qadir Jaelani kurang perhatian orang tua sehingga masih
bisa
diberikan
pembinaan,
dan
mempertimbangkan hal lain yang meringankan hukuman Abdul Qadir Jaelani karena adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan para korban. Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun meninggal dunia. Bahkan keluarga Abdul Qadir Jaelani bersedia memberikan santunan, ganti rugi, membiayai kehidupan keluarga korban
dengan
hukum,
telah
bersifat
karena seperti yang kita ketahui jika anak dimasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan maka tidak jarang anak mendapat perlakuan yang buruk bahkan lebih buruk dari orang dewasa, hak untuk mendapatkan pedidikan terabaikan, Dengan Putusan Hakim pada Terdakwa, dimana dalam kasus ini telah diterapkan metode Restorative Justice dengan penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut
dan menanggung biaya pendidikan hingga
Mengingat bahwa anak adalah generasi
perguruan tinggi bagi anak korban yang
muda yang perjalanan menggapai cita-cita
meninggal dunia.
masih panajang dan menjadi ujung tombak dari 8
bangsa ini dimasa yang akan datang, maka Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman,
bimbingan
dan
2. Penerapan pidana yang diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara yang penulis
pendidikan teliti adalah dengan dikembalikan kepada
melalui putusan yang diberikan
orang tua, selain itu keluarga korban juga
Simpulan Restorative
Justice
dapat
merasa
mempunyai
untuk
menanggung
kewajiban
moral
dijadikan segala
biaya
sebagai upaya alternatif dalam menangani pengobatan korban luka dan pemakaman persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagi korban yang
meninggal dunia,
tindak pidana yang dilakukan oleh anak bahkan keluarga abdul Qadir Jaelani sebagai pelaku tindak pidana. memberikan 1. Adapun
pertimbangan
hakim
santunan,
ganti
rugi,
dalam membiayai kehidupan keluarga korban
perkara Nomor : 123/PID.SUS/ 20014/ dan menanggung biaya pendidikan hingga PN. JKT.TIM adalah : perguruan tinggi bagi anak korban yang a. Pertimbangan yang memberatkan : meninggal dunia Perbuatan
terdakwa
mengganggu Daftar pustaka
ketertiban umum a. Buku
b. Pertimbangan yang meringankan : Terdakwa berterus terang, terdakwa masih
berusia
muda,
terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab dengan segala biaya pengobatan, korban yang
luka
dan
meninggal dunia.
pemakaman
yang
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Medan, USU-Press, M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk DiHukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013 Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1991, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti
9
4 9
Sulaiman Z. Manik (ed), 2003, Kalingga: Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan, November-Desember,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI PRESS.
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Soerjono hkan keluarga Abdul Qadir Jaelani bersedia menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia.
Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan C. Sumber Lain
Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, 2003 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing. Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. . Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana¸ Bandung: Alumni. Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
Andi Akbar (ed),2006, Restorasi: Merangkai Fakta, Edisi VI / Volume II, LAHA, Bandung, Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hlm 7. Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia IKAHI)ke-59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 10
Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006 http:/edukasi.kompas.com diakses pada tanggal 25 Maret 2014 hhtp:/damanng.web.id page.htm l Restorative Justice (akses 26 April 2014)
11
