PN.BKN

putusan hukum

PUTUSAN Nomor : 296/Pid.B/2008/PN.BKN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela atas keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, dalam perkara Para Terdakwa : 1. Nama : H. Moh.Khaidir Nasution Bin Marahula Tempat Lahir : Tapanuli Selatan (Sumut) Umur/Tanggal Lahir : 73 Tahun/Tahun 1935 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Krung Raya Blok B 22 No. 02 Perumahan Pandau Permai, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar Agama : Islam Pekerjaan : Swasta 2. Nama Tempat Lahir Umur/Tanggal Lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan

: H. Kamaruddin, ST : Kampar : 48 Tahun/13 Agustus 1964 : Laki-laki : Indonesia : Jl. Pembangunan Komplek Dika Permai Blok C No. 34 Rt.04/Rw.08, Kel. Rumbai, Kec. Rumbai, Kodya Pekanbaru : Islam : Swasta

Para Terdakawa tidak ditahan : Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ropaun Rambe, Ivan Andri, SH, Halim Y Rambe,SH, Bahder Johan,SH. MH, Gito I Rambe, SH, dan Satria Pramuditha, SH Advokat dan Kandidat Advokat berkantor di Law Firm RAMBE & PARTNER’S beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19 C Grogol Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register Nomor : 91/SK/2008/PN.BKN tertanggal 20 Agustus 2008. PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Setelah Membaca ; o Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor : 297/Pen.Pid/2008/PN.BKN, tertanggal 31 Juli 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; o Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 296/Pen.Pid/2008/PN.BKN, tertanggal 31 Juli 2008 tentang Penetapan Hari Sidang ; o Semua surat-surat yang ada dalam berkas perkara ini ; o Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-296/BNANG/08/2008 tertanggal 28 Juli 2008 yang dibacakan dimuka persidangan ; o Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal Agustus 2008 ; o Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang diajukan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2008 ; Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-296/BNANG/08/2008 tertanggal 28 Juli 2008 sebagi berikut : Kesatu : Bahwa mereka Terdakwa 1. H. Moh.Khaidir Nasution Bin Marahula, 2. H. Kamaruddin, ST pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 bertempat di JL. Samping Elpiji Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab.Kampar atau pada tempat lain dalam Derah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “sebagai VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008

37

putusan hukum orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadi tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah praktikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahui orang lain yang berhak tau turut berhak atas barang itu” perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada tahun 1992 Sdr. Drs. H.M Ali Noer dan kawan-kawan membeli sebidang tanah dengan luas 35.000 M2 atau 35 Ha Kepada Sdr. Ali Sila dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alas hak berupa SKGR No. 238/SH/1980, tanggal 02 September 1980 atas nama Ali Sila yang ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Sdr. Drs. Marzuki Darwis, yang terletak di Jalan Samping Elpiji Dusun IV Rt.01/Rw.01 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu dengan sepadan sebagai berikut : - Sebelah Barat berbatasan dengan Amaluddin ------------------------------------- 200 meter - Sebelah Timur berbatasan dengan Jinih -------------------------------------------- 150 meter - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan -------------------------------------------- 200 meter - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jinih ----------------------------------------- 200 meter Selanjutnya oleh Sdr. H.M Ali Noer dan kawan-kawan membagi tanah tersebut menjadi 45 Kapling dengan 25 peserta dengan alas hak ada berupa SKGR dan Surat Hak Milik/Sertifikat atas nama masing-masing peserta tersebut, kemudian Sdr. Drs.H.M Ali Noer dan kawan-kawan mengelola tanah tersebut dengan menanam berbagai macam jenis tanaman diantaranya kelapa, kelapa sawit, mangga, jeruk, semangka, jagung, dll bahkan pada tahun 1993 dua orang dari peserta yakni Sdr. Yenny dan Sdr. Rahman F yang mempunyai kapling tanah kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer tersebut ada yang telah mendirikan bangunan diatas tanah miliknya namun belum siap dan belum ditempati ; Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa H. MOHD. KAIDIR NASUTION Bin MARAHULA mengelola tanah milik kelompok Sdr. Drs.H.M Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah tersebut dengan alat berupa Buldozer sehingga bangunan rumah yang telah didirikan oleh Sdr. Yenny dan Sdr. Rahman F telah rata dengan tanah lalu ditinggalkan begitu saja kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa I H. MOHD. KAIDIR NASUTION Bin MARAHULA kepada Terdakwa II H. KAMARUDDIN, ST dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I H. MOHD. KAIDIR NASUTION Bin MARAHULA dan II H. KAMARUDDIN, ST mengolah tanah milik kelompok Sdr. Drs.H.M Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah dengan alat berat berupa Buldozer sehingga tanah tersebut turun dari permukaan tanah semula lalu mereka Terdakwa mendirikan bangunan rumah sebanyak 3 Unit dan 1 Unit kerangka pondasi ; Selanjutnya karena merasa dirugikan atas perbuatan mereka Terdakwa, pihak kelompok Sdr. Drs.H.M Ali Noer melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau : Kedua : Bahwa mereka Terdakwa I H. MOHD. KAIDIR NASUTION Bin MARAHULA dan Terdakwa II H. KAMARUDDIN, ST pada hari Rabu 23 Januari 2008 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2008 bertempat di Jl. Samping Elpiji Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain” perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada tahun 1992 Sdr. Drs. H.M Ali Noer dan kawan-kawannya membeli sebidang tanah dengan luas 35.000 M2 atau 35 Ha Kepada Sdr. Ali Sila dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alas hak berupa SKGR No. 238/SH/1980, tanggal 02 September 1980 atas nama Ali Sila yang ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Sdr. Drs. Marzuki Darwis, yang terletak di Jalan Samping Elpiji Dusun IV Rt.01/Rw.01 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu dengan sepadan sebagai berikut : - Sebelah Barat berbatasan dengan Amaluddin ------------------------------------- 200 meter - Sebelah Timur berbatasan dengan Jinih -------------------------------------------- 150 meter - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan -------------------------------------------- 200 meter - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jinih ----------------------------------------- 200 meter Selanjutnya oleh Sdr. H.M Ali Noer dan kawan-kawan membagi tanah tersebut menjadi 45 Kapling dengan 25 peserta dengan alas hak ada berupa SKGR dan Surat Hak Milik/Sertifikat atas nama masing-masing peserta tersebut, kemudian Sdr. Drs.H.M Ali Noer dan kawan-kawan mengelola tanah tersebut dengan menanam berbagai macam jenis tanaman diantaranya kelapa, kelapa sawit, mangga, jeruk, semangka, jagung, dll bahkan pada tahun 1993 dua orang dari peserta yakni Sdr. Yenny dan Sdr. Rahman F yang mempunyai kapling tanah kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer tersebut ada yang telah mendirikan bangunan diatas tanah miliknya namun belum siap dan belum ditempati ; Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa H. MOHD. KAIDIR NASUTION Bin MARAHULA mengelola tanah milik kelompok Sdr. Drs.H.M Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah tersebut dengan alat berupa Buldozer sehingga bangunan rumah yang telah didirikan oleh Sdr. Yenny dan Sdr. Rahman F telah rata dengan tanah lalu ditinggalkan begitu saja kemudian tanah 38

VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008

putusan hukum tersebut dijual oleh Terdakwa I H. MOHD. KAIDIR NASUTION Bin MARAHULA kepada Terdakwa II H. KAMARUDDIN, ST dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa I H. MOHD. KAIDIR NASUTION Bin MARAHULA dan Terdakwa II H. KAMARUDDIN, ST mengolah tanah milik Kelompok Sdr.H.M Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah dengan alat berat berupa Buldozer sehingga tanah tersebut turun dari permukaan tanah semula lalu mereka Terdakwa mendirikan bangunan rumah sebanyak 3 Unit dan 1 Unit kerangka pondasi ; Selanjutnya karena merasa dirugikan atas perbuatan mereka Terdakwa, pihak kelompok Sdr. Drs.H.M Ali Noer melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan tertanggal 20 Agustus 2008 sebagai berikut : I. PENDAHULUAN - Majelis Hakim Yang Terhormat - Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati - Sidang Yang Kami Muliakan Dengan tanpa bermaksud mengurangi Independensi Badan Peradilan sebagai Lembaga Yudikatif di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (rechtstaat) Terdakwa I H.Mohd.Khaidir Nasution dan Terdakwa II H.Kamaruddin, S.T, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hati nurani yang bersih, dengan mengabaikan unsur subyektifitas, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran materil dengan menganut Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent) dengan mengutamakan obyektifitas Majelis Hakim yang independen tanpa dicampuri dan dipengaruhi serta intervensi dari pihak tertentu. Majelis Hakim yang terhormat, Perkenankan dalam hal ini Penasihat Hukum untuk melakukan bantahan (eksepsi) terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan ini. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, undangundang memberi hak kepada Terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi) berikut tenggang waktu yang diberikan undang-undang untuk mengajukannya. Mengenai memenuhi syarat atau tidaknya suatu Surat Dakwaan adalah menyangkut kepentingan kita semua, karena hal itu merupakan hakekat dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diatur sedemikian rupa didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut : Pasal 143 ayat (2) b: Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pasal 143 ayat (3): bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) b, batal demi hukum. Eksepsi ini diajukan, karena menemukan hal-hal yang prinsip dalam surat Dakwaan dimaksud yang dapat di identifikasikan sebagai melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan dimaksud menjadi kabur (Obscuur libel) dan perbuatan yang di dakwakan bukanlah merupakan Perbuatan Pidana melainkan perbuatan Perdata. Dengan didasari pemikiran dan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas, dan setelah mempelajari dengan seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan ini, dengan tidak mengurangi penghargaan atas segala usaha dan jerih payah Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dimaksud, maka eksepsi ini diajukan karena menemukan adanya hal-hal yang Prinsipil dalam Dakwaan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. II . TENTANG KEBERATAN (EKSEPSI) DAN SURAT DAKWAAN : Bahwa keberatan (eksepsi) terhadap suatu Surat Dakwaan pada hakekatnya bukanlah merupakan suatu perlawanan terhadap Jaksa Penuntut Umum, atau perlawanan terhadap Dakwaan Negara, akan tetapi tiada lain bahwa eksepsi adalah merupakan instrumen yuridis untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan yaitu agar dalam surat dakwaan tidak terdapat suatu masalah yang dapat menghambat proses dalam mempertahankan harkat manusia dan kemanusiaan itu. Bahwa kewajiban bagi aparat penegak hukum, untuk menjunjung tinggi dan memberikan penghargaan terhadap harkat manusia dan kemanusiaan, karena hal itu adalah merupakan salah satu perwujudan dari iman dan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga eksepsi ini diajukan. - Majelis Hakim Yang Terhormat - Saudara Penuntut Umum Yang kami Hormati - Sidang Yang kami Muliakan Bahwa sebelum Penasehat Hukum menyampaikan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan “Opening Statement” tentang dasar kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Terdakwa I dan Terdakwa VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008

39

putusan hukum II semoga memperoleh gambaran yang lengkap, jelas serta untuk memudahkan Majelis Hakim menberikan putusan dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu : DASAR HUKUM KEPEMILIKAN TANAH Kronologis tanah milik H.Khaidir Nasution berdasarkan : 1. Surat Hak Milik diatas kertas segel yang dikeluarkan Wali Negeri Buluh Tjina Siak Hulu pada tanggal 30 Mei 1960 yang diketahui oleh Asisten Wedana Siak Hulu dan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kampar yang menerangkan Abd.Rachman K sebagai pemilik atas sebidang tanah kosong seluas 14 Ha yang terletak di Pasir Putih KM. 4, Jalan Kepangkalan Baru Kenegerian Buluh Tjina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. 2. Surat Kuasa No: G.K/65, Pekan Baru, tanggal 23 Februari 1965 antara Kasim Siak sebagai Pemberi Kuasa dan Muhamad Nasution (Terdakwa I) sebagai Penerima Kuasa, dalam hal ini untuk mengurus tanah milik Firma GELIGA Pekan Baru ; 3. Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 1977 yang dibuat oleh Kasim Siak sebagai Pihak kesatu dan Muhamad Nasution (Terdakwa I) menerangkan bahwa tanah seluas 14 Ha adalah milik pihak Pertama berdasarkan Surat Hak milik tanggal 30 Mei 1960 atas nama Abd.Rachman K dibagi dua oleh Para Pihak (Kasim Siak dan Terdakwa I) ; 4. Surat Perjanjian, Pekan Baru tanggal 12 Juni 1979 antara M.Ichsan Lubis, SH sebagai Pihak Pertama dan M.Khaidir Nasution (Terdakwa I) sebagai Pihak Kedua, dimana Pihak Kedua setuju memakai nama Pihak Pertama untuk mengurus tanah 14 Ha berdasarkan Surat Hak Milik tanggal 30 Mei 1960 ; 5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Camat Siak Hulu No : 695/SH/94, tanggal 26 Maret 1994, antara M.Ichsan Lubis, S.H sebagai Pihak Pertama dan Syamsudin Nasution sebagai Pihak Kedua, menerangkan Pihak Pertama menyerahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua seluas 20000 terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; 6. Surat Keterangan No.: 590/SK/TM/295/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan Kepala Desa tanah merah dan diketahui Camat Kec. Siak Hulu; 7. Telah dibayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun terakhir 2008; 8. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Camat Siak Hulu No : 696/SH/94 tanggal 26 Maret 1994, antara M.Ichsan Lubis, SH sebagai pihak pertama dan Moh. Din Lubis sebagai Pihak Kedua, menerangkan Pihak Pertama menyerahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua seluas 20.000 terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau; 9. Surat Keterangan No : 590/SK/TM/296/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanah Merah dan diketahui Camat Kec. Siak Hulu; 10. Telah dibayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun terakhir 2008 ; 11. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Camat Siak Hulu No : 698/SH/94, tanggal 26 Maret 1994; antara M.Ichsan Lubis, SH sebagai pihak pertama dan Farida Hanum Lubis sebagai Pihak Kedua, menerangkan Pihak Pertama menyerahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua seluas 20000 terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau; 12. Surat Keterangan Tanah No : 590/SK/TM/294/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah dan diketahui camat Kec. Siak Hulu; 13. Telah dibayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun terakhir 2008; 14. Surat Pernyataan SIWIN tanggal 25 Oktober 1994, menerangkan bahwa M.Khaidir Nasution adalah sebagai Pemilik sebidang tanah yang dibeli dari Kasim Siak seluas 10 Hektar dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Re.No.: 151/WDB/X/1980, tanggal 9 Oktober 1980 dan Siwin juga merupakan Pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik M.Khaidir Nasution sebelah Selatan; 15. Surat Pernyataan SARWOHADI selaku mantan Kepala Desa Baru, tanggal 25 Oktober 1994, menerangkan bahwasanya M.Haidir Nasution adalah sebagai Pemilik sebidang tanah yang dibeli dari Kasim Siak seluas 10 Hektar dan Suratnya dibuat atas nama famili/keluarganya yang bernama M.Ichsan Lubis dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Re.No.:151/WDB/ X/1980 tanggal 9 Oktober 1980. Sarwohadi pada waktu itu menjabat Kepala Desa Baru turut menandatangani Surat tersebut dengan kepastiannya sebagai salah satu saksi; 16. Surat Peryataan H.Abd.Rachman K sebagai anak dari Kasim Siak, tanggal 14 Juli 2000, menerangkan tanah seluas 10 Hektar telah dialihkan/diserahkan (Jual-beli) Kasim Siak Kepada M.Khaidir Nasution dan Surat tanah tersebut atas nama H.Abd. Rachman K sendiri, dimana H.Abd Rachman K tidak merasa keberatan atas Jual Beli tersebut; 40


putusan hukum 17. Surat Pernyataan H.SUARDI alias SUAR tanggal 9 Januari 2008, menerangkan bahwasanya M.Khaidir Nasution adalah sebagai Pemilik sebidang tanah yang dibeli dari Kasim Siak (Abd.Rachman.K) dan H.Suardi juga merupakan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik H.Khaidir Nasution sebelah Barat; 18. Surat Pernyataan H. ST. KALIDAN tanggal 19 Januari 2008, menerangkan bahwasanya M. Khaidir Nasution adalah sebagai Pemilik sebidang tanah yang dibeli dari Kasim Siak (Abd. Rachman. K) dan H. ST KALIDAN juga merupakan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik M.Khaidir Nasution sebelah Utara/Parit. 19. Surat Pernyataan Azwir Yamin Alias SIWIN, tanggal 24 Januari 2008, menerangkan bahwasanya M.Khaidir Nasution adalah sebagai pemilik sebidang tanah yang dibeli dari Kasim dan Siwin juga merupakan pemilik tanah yangberbatasan dengan tanah milik M.Khaidir Nasution sebelah Selatan dan Siwin juga pada tahun 1979 turut serta melakukan pengukuran secara bersamasama dengan Kasim Siak terhadap tanah tersebut; 20. Sebagian tanah seluas 10 Ha tersebut, telah ditingkatkan atas hak pemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik No.1172/Desa Baru/1999, seluas 14.514 M2 terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Terdakwa I (M.Khaidir Nasution) dengan batasnya: (Sebelah Utara berbatasan dengan Parit). (Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahlan), (Sebelah Barat berbatasan dengan Parit), (Sebelah Selatan berbatasan dengan Syamsuddin Nst), kemudian dimutasi kepada Terdakwa II H. Kamaruddin, ST berdasarkan Akta Jual beli Akta No.01/2008 tanggal 3 Januari 2008; 21. telah dibayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun terakhir tahun 2008; Berdasarkan Opening Statement yang diuraikan Penasihat Hukum diatas mengenai dasar penguasaan/kepemilikan tanah oleh Terdakwa I yang sekarang ini menjadi sumber permasalahan antara Terdakwa I dengan Kelompok Sdr.Drs.H.M.Ali Noer dan kawan-kawan adalah merupakan “sengketa tanah/kepemilikan tanah” siapa yang berhak atas tanah tersebut; Sehingga perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak termasuk ruang lingkup Hukum Pidana akan tetapi merupakan Hukum Keperdataan, dan upaya hukum yang harus ditempuh kelompok Sdr.Drs.M.Ali Noer dan kawan-kawan adalah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Bangkinang. −

Majelis Hakim Yang Terhormat

−

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati

−

Sidang Yang Kami Muliakan Dengan ini tibalah saatnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan eksepsi yaitu: Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

-Yang dimaksud dengan uraian atau rumusan Surat Dakwaan yang Cermat, Jelas dan Lengkap merupakan persyaratan Materiil suatu Surat Dakwaan. Memang tidak kita temukan dalam penjelasan umum dari Pasal 143 KUHAP, akan tetapi dari beberapa literature “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Yahya Harahap” Sinar Grafika 2001 Edisi kedua, halaman 374, atau dari beberapa ahli yang telah diakui dan diikuti dalam praktek peradilan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, di peroleh pengertian sebagai berikut: 1. Dakwaan Tidak Cermat: Yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan dan merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan dakwaan itu sendiri. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDM-296/BNANG/08/2008 pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan tanggal 28 Juli 2008 Ketidak cermatan saudara Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat dari: a. Tidak cermat dalam mendakwakan Pasal terhadap Terdakwa; Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan pasal terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dakwaan yaitu: − Kesatu: Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; − Kedua: Pasal 385 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; In casu seharusnya: − Kesatu: Psal 385 ke-1e Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP − Kedua: Pasal 385 ke-2e Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP; Pasal 385: Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum : 1e. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008

41

putusan hukum menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu ; 2e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak lain ; Pasal 55 Ayat (1): Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; Dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum diatas dapat dilihat ketidakcermatannya dalam menerapkan Pasal 385 ke-1e Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan Pasal 385 ke-2e Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karenanya Surat Dakwaan No. Reg Perkara: PDM-296/BNANG/08/2008 tanggal 28 Juli 2008 a quo Obscuur Libelium (kabur) dan berakibat Batal Demi Hukum; a. Tidak cermat dalam menguraikan unsur delik perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan terdakwa II dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua adalah sama dan tidak memiliki perbedaan alias copy paste; Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Uraian perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu (hal.2 alinea pertama) dan uraian perbuatan dalam Dakwaan Kedua (hal. 3 alinea kedua sampai dengan hal. 4) dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-296/BNANG/08/2008 tanggal 28 Juli 2008 adalah Tidak Memiliki Perbedaan alias Copy Paste, sifatnya hanya mengulang dan mengenai hal yang sama, serta pada waktu dan tempat yang sama. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1052 K/Pid/1991 tgl 25 Oktober 1993 : “Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yand disusun sebagaimana dalam kasus ini, adalah merupakan Surat Dakwaan yang BENAR sebagaiman yang diatur dan dimaksudkan ex Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Karena itu, Dakwaan Kedua oleh Majelis Hakim Agung dinyatakan Batal Demi Hukum” (Varia Peradilan Tahun X No 112, Januari 1995, hal. 33) Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 162 K/Pid/1986 tgl 26 September 1987 : “Bahwa karena itu, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ini adalah Obscuur Libelium yaitu Jaksa dalam surat dakwannya tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delict yang didakwakan terhadap Terdakwa itu, khususnya mengenai uraian yang cermat tentang unsur delict….dst, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 143 (3) Jo Pasal 143 (2) sub b KUHAP maka surat dakwaan jaksa tersebut adalah Batal Demi Hukum (Varia Peradilan Majalah Hukum tahun III No.31 April 1988, hal 86); 2. Dakwaan Tidak Jelas: Yang dimaksud dengan “jelas” adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsurunsur delict yang didakwakan dan dipadukan dengan uraian perbuatan materil yang dilakukan Terdakwa dalam Surat Dakwaan; Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-296/BNANG/08/2008 tanggal 28 Juli 2008 pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua adalah merupakan “Dakwaan tidak jelas” a. Dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan perbuatan Materiil Terdakwa I dan Terdakwa II adalah lebih menonjolkan uraian perbuatan Materiil atas tindak pidana perusakan (pasal 412 KUH Pidana) dari pada uraian perbuatan materil tindak pidana penyerobotan tanah (Pasal 385 KUH Pidana) yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan terkesan ragu-ragu. Uraian perbuatan materil Terdakwa yang disusun Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya adalah sebagai berikut: “Selanjutnya pada tahun 1994, Terdakwa I H.Mohd.Khaidir Nasution Bin Marahula, mengolah tanah milik kelompok Sdr.Drs.H.Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah tersebut dengan alat berat berupa Buldozer sehingga bangunan rumah yang telah didirikan oleh sdr.Yenny dan sdr.Rahman F telah rata dengan tanah lalu ditinggalkan begitu saja kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa I H.Moch Khaidir Nasution Bin Marahula kepada Terdakwa II H.Kamarudin ST dan pada hari rabu tanggal 23 januari 2008 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa I H.Moch Khaidir Nasution Bin Marahula dan Terdakwa II H.Kamarudin, ST mengolah tanah milik kelompok Sdr. Drs.H.M.Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah dengan alat berat berupa Buldozer sehingga tanah tersebut turun dari permukaan tanah semula lalu mereka Terdakwa mendirikan bangunan rumah sebanyak 3 unit dan 1 unit kerangka pondasi” Dengan adanya ketidakjelasan atau keragu-raguan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan perbuatan materiil Terdakwa I dan Terdakwa II pada satu sisi Jaksa Penuntut Umum lebih menonjolkan uraian-uraian perbuatan Pidana Pengerusakan (Pasal 412 KUHPidana) apabila dibandingkan uraian perbuatan Materiil Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHPidana) Uraian Perbuatan Materiil dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-296/BNANG/08/2008 tanggal 28 Juli 2008 adalah tidak memenuhi unsur Pasal 385 ke-1e KUHPidana dan 42


putusan hukum Pasal 385 ke-2e KUHPidana sehingga Surat Dakwaan Kabur (Obscuur Libelium) yang akibat hukumnya Dakwaan batal demi hukum, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1478 K/Pid/1988 tanggal 28 Maret 1991 : “Surat Dakwaan Jaksa Penuntut yang hanya mengutip rumusan Delik tanpa menguraikan perbuatan Materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi dengan jelas dan terang maka Surat Dakwaan Jaksa yang demikian itu melanggar ketentuan ex Pasal 143 (2) huruf b Undang-Undang No.8 /1981 (KUHAP). Akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan Jaksa batal Demi Hukum (Varia Peradilan Majalah Hukum tahun VII No. 73, Oktober 1991, hal 86); b. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan secara jelas dan tegas siapa yang dimaksud dengan saksi pelapor/korban; Dalam Surat Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, Saudara Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan Pihak Kelompok Sdr.Drs.H.M.Ali Noer sebagai Pelapor, in casu Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dan tidak jelas menguraikan tanah-tanah siapa saja yang telah dikelola, diserobot atau dijual Terdakwa I kepada Terdakwa II dan apa dasar kepemilikan atau Alas Hak Pihak kelompok Sdr.Drs.H.M.Ali Noer sebagai Pelapor secara satu persatu sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscuur libelium) dan konsekwensinya Surat Dakwaan Batal demi hukum ; a. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan berapa besarnya kerugian yang diderita Pihak kelompok Sdr.Drs. H.M.Ali Noer Sebagai Pelapor dalam Surat Dakwaan. Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara: PDM-296/ BNANG/ 08/2008 tanggal 28 Juli 2008 dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 385 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 385 ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah merupakan Tindak Pidana Formil, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara jelas besarnya kerugian yang diderita Saksi Pelapor akibat Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan tidak dirincinya atau tidak jelasnya kerugian Saksi Pelapor menyebabkan Dakwaan kabur dan Surat Dakwaan harus Batal Demi Hukum ; Berdasarkan uraian diatas, kiranya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Seluruh uraian Eksepsi diatas semata-mata mengenai Syarat formal Surat Dakwaan sesuai Pasal 143 ayat(2) b KUHAP, sama sekali tidak menyebut-nyebut dan menyinggung, membahas mengenai materi pokok perkara, dengan demikian mohon kiranya agar keberatan (Eksepsi) ini mendapatkan perhatian Majelis Hakim. 2. Bahwa seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-296/BNANG/08/2008 tanggal 28 Juli 2008 tidak memenuhi syarat-syarat materil suatu Surat Dakwaan karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan Pasal 143 ayat (2) b KUHAP; 3. Bahwa Surat Dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas tersebut kabur (Obscuur Libel) menyulitkan Terdakwa memahami Surat Dakwaan untuk membela diri serta Surat Dakwaan untuk membela diri serta Surat Dakwaan demikian akan sulit dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, jika Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, maka dakwaan tersebut adalah Batal Demi Hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.808 K/Pid?1984 tgl 29 Juni 1985: “Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.33 K/Mil/1985 tgl.15 Februari 1986: “Karena Surat Dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum” III. PENUTUP − Majelis Hakim Yang Terhormat − Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati − Sidang Yang kami Muliakan Dengan menjunjung tinggi keadilan dan menegakkan Hak Asasi Manusia serta dengan tidak mengurangi penghargaan atas segala usaha jerih payah Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan; Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan di atas, kiranya demi hukum dapat dibenarkan dan beralasan serta memohon keapda Majelis Hakim Yang Terhormat, agar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-296/BNANG/08/2008 tanggal 28 Juli 2008 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM. Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, dengan ini Penasihat Hukum memohon agar Opening Statement yang disampaikan di atas dan merupakan bagian dari eksepsi ini kiranya akan mendapatkan perhatian sepenuhnya dari Majelis Hakim Yang Terhormat ketika memasuki Pemeriksaan Pokok Perkara ini adalah merupakan Ruang Lingkup Hukum Keperdataan; Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah


43

putusan hukum mengemukakan tanggapannya tertanggal 27 Agustus 2008 sebagaimana terlampir dalam berita acara siding yang kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut: 1. Setelah kami menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum banyak yang tidak terdapat dalam Surat Dakwaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam eksepsinya sehingga materi eksepsi baik syarat formil maupun syarat materil banyak melenceng dari Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. 2. Dari kesimpulan kami di atas banyak kerancuan pengertian Penasehat Hukum menyangkut Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, dan dalam pengajuan eksepsi Penasehat Hukum juga mengajukan wacana atau pendapat yang tidak ada di dalam surat dakwaan, sehingga eksepsi tersebut menjadi suatu orasi bagi Penasehat Hukum yang mana pendapat hanya mengemukakan emosi yang tidak rasional dan hanya mencari popularitas sesaat; 3. Dari keberatan yang kami kemukakan terhadap eksepsi Penasehat Hukum, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk menolak eksepsi Penasehat Hukum dalam putusan selanya dan melanjutkan pemeriksaan perkara pokok terhadap Terdakwa H.Mohd.KHAIDIR NASUTION Bin MARAHULA,CS. Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan eksepsi/keberatan semula dan menyampaikan sanggahan terhadap Tanggapan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2008 agar dimasukkan dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa. Menimbang, bahwa untuk mendukung opening statement Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan dalam eksepsi, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan alat bukti berupa surat-surat diberi Tanda T-1 s/d T-22 yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selengkapnya eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum serta tanggapan/Pendapat Penuntut Umum atas eksepsi dari Penasehat hukum Para Terdakwa tersebut ditunjuk sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum para Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa eksepsinya dilandasi oleh karena menemukan hal-hal yang prinsip yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam Surat Dakwaan yang dimaksud yang dapat di identifikasikan sebagai ketentuan melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu Dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sehingga dakwaan dimaksud menjadi kabur (Obscuur Libel) dan perbuatan yang didakwakan bukanlah merupakan Perbuatan Pidana Melainkan Perdata ; Menimbang, bahwa dalam eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa, telah menyampaikan “Opening Statement” tentang dasar kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II; Menimbang, bahwa eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya adalah mengenai dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sebagaimana didalilkan dalam eksepsi diatas ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai dasar-dasar hukum yang merupakan persyaratan dan ruang lingkup eksepsi. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) hanya ada 3 (tiga) yang dapat diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa yaitu : 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (eksepsi Onbevoeg heid); 2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau ; 3. Surat Dakwaan harus dibatalkan; Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 143 ayat (2) KUHAP, menentukan bahwa Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat Materiel; a. Syarat Formil (pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHAP ; - Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Jaksa/Penuntut Umum. - Surat Dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa ; b. Syarat Materil (Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP ; - Surat dakwaan yang dirumuskan dan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 1. Uraian secara cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan yakni teliti dan seksama. Ketelitian dan keseksamaan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang didakwakan meliputi antara lain : • Syarat formil dari Tindak Pidana yang didakwakan misalnya terhadap Delik aduan maka Jaksa Penuntut Umum harus meneliti apakah telah ada pengaduan dan telah diadukan oleh orang yang ditentukan Undang-undang. • Penelitian tentang Tindak Pidana yang didakwakan, sudah atau belum pernah diadili. • Jaksa Penuntut Umum meneliti mengenai tindak Pidana yang didakwakan sudah atau belum daluarsa, dan 44


putusan hukum • Strafuits Luitings Grounde yakni tentang si Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan; 2. Uraian secara jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan, yakni nyata, gamblang, Jaksa Penuntut Umum harus merumuskan dalam dakaan semua unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan Perbuatan Materil yang telah dilakukan Terdakwa sehingga secara nyata/ngamblang tampak rumusan unsur-unsur dengan Perbuatan Materil yang dilakukan Terdakwa, agar tidak terjadi kekaburan maka harus dicegah adanya pencampur adukan antara 2 (dua) Feiten, setiap Feit didakwakan sendiri-sendiri; 3. Uraian secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, artinya Komplet genap tak ada yang kurang. Jadi dakwaan dibuat dengan komplet baik mengenai unsure tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai perbuatan Materil yang telah dilakukan Terdakwa. 4. Uraian Waktu dan Tempat tindak pidana yang didakwakna, artinya tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat dakwaan diancam akan batalnya surat dakwaan, karena hal tersebut merupakan syarat Materiil; Menimbang, bahwa jenis keberatan dalam eksepsi yang dapat diajukan Terdakwa atau Penasehat hukum Terdakwa yaitu Terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa, karena perbuatan yang didakwakan adalah: 1. Bukan merupakan tindak Pidana kejahatan ataupun pelanggaran. 2. Telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Nebis in idem). 3. Telah lewat waktu atau Kadaluwarsa; 4. Tidak sesuai dengan tindak Pidana yang dilakukan; 5. Bukan merupakan tindak Pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara Perdata; 6. Merupakan tindak Pidana aduan atau Klacht delict, sementara tindak Pengaduan dalam perkara tersebut atau Pelapor adalah orang yang tidak berhak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati keberatan-keberatan dalam eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2008 serta Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2008 sebagaimana secara garis besar telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, telah ternyata bahwa eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagian keberatannya adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP khususnya mengenai eksepsi terhadap Dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka Majeli Hakim berpendapat bahwa eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa dapat dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa oleh karena secara garis besar eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa mendalilkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-296/BNANG/08/2008 tanggal 28 Juli 2008 adalah tidak cermat, dengan alas an sebagaimana terurai dalam eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut : Kesatu: (melanggar Pasal 385 ke -1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP) yang bunyinya “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan hak tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakau tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya orang lain yang berhak tau turut berhak atas barang itu”. Atau Kedua: (melanggar Pasal 385 ke -2 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP) yang bunyinya “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan hak tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pihak yang lain”. Bahwa baik Dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah merupakan tindak pidana “Stellionat” yang artinya penggelapan atas barang tidak bergerak milik orang lain, yang dalam hal ini pada pokoknya penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa telah menguasai secara melawan hukum tanah milik Drs.H.M.Ali Noer dan kawan-kawannya; Menimbang, bahwa pengertian cermat dalam menyusun surat dakwaan menurut hukum adalah uraian secara cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan yakni teliti dan seksama yang ketelitian dan keseksamaan Jaksa Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang didakwakan diantaranya meliputi tentang “Strafuits luitings grounde” yakni tentang si Terdakwa dapat atau tidak dapat di pertanggung-jawabkan ; Menimbang, bahwa dalam opening statement eksepsi Para Terdakwa menyangkal telah menguasai dan mengolah tanah milik Drs.H.M.Ali Noer karena dengan kronologis kepemilikan tanah yang diuraikan dalam eksepsi, Para Terdakwa merasa mempunyai Hak atas tanah tersebut. Sehingga menurut Para Terdakwa apabila ada persengketaan dengan Drs.H.M.Ali Noer hal tersebut adalah dalam ruang lingkup kePerdataan ; Menimbang, bahwa dihubungkan antara kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dengan opening statement Penasehat Hukum Para Terdakwa serta membaca dan meneliti berkas perkara a quo, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang nota bene adalah sebagai dasar penuntut umum nantinya untuk VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008

45

putusan hukum mengajukan penuntutan terhadap Terdakwa, telah bertindak terburu-buru dan tidak dilakukan secara teliti dan seksama. Jaksa penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Bangkinang seharusnya meneliti secara seksama mengenai strafuits luitings grounde yakni tentang si terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, karena hal ini menurut hemat Majelis Hakim sangatlah penting untuk digunakan sebagai dasar Jaksa Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa-terdakwa yang dalam perkara ini didakwa melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melanggar Pasal 385 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah benar-benar tanpa berdasar menurut hukum; Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dan bukti-bukti surat T-1 s/d T-22 yang digunakan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagai dasar hukum dalam menyampaikan opening statement, telah ternyata bahwa para terdakwa khususnya Terdakwa I, dalam melakukan perbuatan dilandasi pula dengan adanya surat yang menyatakan tentang kepemilikan tanah ; Menimbang, bahwa ketidak cermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara a quo telah ternyata pula dalam keterangan saksi-saksi dan tersangka dalam berkas perkara serta bukti surat T-22 yaitu berupa Surat Kapolres Kampar No.Pol : B/552/VIII/2008, Perihal Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan yang didalamnya surat tersebut telah ternyata bahwa pada dasarnya antara Terdakawa II Sdr. H. Kamaruddin, ST dengan Drs. H.M Ali Noer dkk yang dalam perkara a quo selaku pelapor, telah terjadi saling melaporkan kepada Kepolisian tentang adanya penyerobotan tanah dengan obyek permasalahan yang sama, dan dari bukti T-22 tersebut telah ternyata bahwa Kejaksaan Negeri Bangkinang melalui surat nomor : B-97/N.4.16/Epp.1/08/2008 tanpa tanggal pada bulan Agustus tahun 2008 perihal pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka Drs. H.M Ali Noer dkk yang dalam perkara a quo selaku pelapor sebagaimana ternyata dalam laporan polisi No.Pol : LP/89/III/K/2008/SPK yang ada dalam berkas perkara, untuk dilengkapi (P-19) dengan petunjuk yaitu : - Agar Penyidik melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat para pihak tersebut didampingi petugas BPN Kab. Kampar serta pihak-pihak terkait lainya dan dibuat berita acaranya ; - Bahwa masing-masing pihak mempunyai bukti sertifikat, seyogyanya terhadap bukti kepemilikan berupa sertifikat tersebut dilakukan pengujian sehingga dapat diketahui bukti yang mana yang sah sesuai dengan hasil pengujian tersebut dan sekaligus bisa ditemukan perbutan melawan hukum ; Menimbang, bahwa dari bukti T-22 dapat disimpulkan Kejaksaan Negeri Bangkinang selaku Penuntut Umum dalam Perkara Drs. H.M Ali Noer sebagai Terdakwa dan H. Mohd. Kahidir Nasution sebagi Pelapor (korban) berpandangan ada suatu perselisihan perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar perkara tersebut dapat dilanjutkan ketingkat penuntutan ; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat ada suatu prejudicial gesschill (persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu) karena dalam hal ini baik terdakwa maupun korban sama-sama mempunyai alas hak (rechstitle) atas tanah yang dimaksud penuntut umum dalam dakawaannya. Sehingga untuk menentukan siapakah dari terdakawa dan korban yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diputuskan terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut dalam persidangan perkara perdata. Bahwa hal ini seharusnya menjadi perhatian penuntut umum dalam menentukan dapat tidaknya perkara a quo diteruskan ke proses penuntutan ; Meninbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara a quo dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memperoleh keterangan terdakwa maupun saksi dan alat bukti untuk membuat suatu arah pasti menuju perbuatan yang diuraikan dalam dakwaannya tidak dilakukan secara cermat yakni tidak dilakukan dengan teliti dan seksama, dan hal ini jelas sangat merugikan Terdakwa dalam membela diri maupun memberikan alasan tentang perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ; Menimbang, bahwa dalam sanggahan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menguraikan tentang teori-teori dan dasar hukum penyusunan Surat Dakwaan dan teori-teori Eksepsi serta pembahasan tentang bentuk putusan terhadap adanya Eksepsi, sedangkan terhadap pokok permasalahan untuk membantah Eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa justru secara tegas tidak jelas ataupun disangka, hanya didalam kesimpulan ditegaskan untuk menolak Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan bahwa Eksepsi penasihat hukum Para terdakwa telah melenceng dari Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan Kerancuan atas pengertian Pasal 143 ayat (3) KUHAP; Menimbang, bahwa dalam tanggapan Jaksa Penuntut umum Atas Eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa juga harus ditegaskan bahwa alasan jaksa penuntut umum tidak menanggapi oleh karena sebagian keberatan yang diajukan tersebut diluar ruang lingkup materi Eksepsi, dan sudah masuk dalam Materi Perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan; Menimbang, bahwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum tersebut diatas Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Jaksa Penuntut umum dalam Surat Dakwaannya secara Fundamental telah merefer pasal 385 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan ke-1 atau melanggar pasal 385 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan ke-2. Menimbang, bahwa uraian kronologis perbuatan para terdakwa dalam dakwaan tersebut antara dakwaan ke-1 dengan ke2 diuraikan sama oleh jaksa penuntut umum, namun demikian majelis hakim masih dapat menerima dan memahami karena pada prinsipnya susunan dakwaan masih dalam formulasi secara Alternative, namun demikian dakwaan jaksa penuntut umum tersebut baik itu dakwaan ke-1 maupun ke-2 Penuntut Umum Adalah merupakan tindak pidana stellionat yaitu sebagaimana telah diuraikan diatas; 46


putusan hukum Menimbang, terhadap sanggahan Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa telah memasuki materi pokok perkara, majelis Hakim tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa pasal-pasal yang dijadikan landasan fundamental jaksa penuntut umum untuk mendakwa para terdakwa sebagaimana tersebut diatas apabila dihubungkan dengan berkas perkara dari penyidik, baik itu yang membuat berita acara pemeriksaan saksisaksi, surat laporan polisi dan berita acara pemeriksaan tersangka serta surat-surat bukti, majelis hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut masihb dalam ruang lingkup pemenuhan formalitas dalam melengkapi suatu perkara agar lebih sempurna untuk dapat dilimpahkan kepengadilan; Menimbang bahwa dalam perkara a quo jaksa penuntut umum terkesan terburu-buru untuk segera melimpahkan perkara serta menyusun surat dakwaan dan mengajukan para terdakwa untuk segera disidangkan, hal ini dapat berakibat memunculkan adanya anggapan bahwa terhadap perkara a quo biarlah pengadilan memutuskan; Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai diatas, terlihat surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah prematur dan mengandung cacat hukum karena disusun atau diuraikan dengan tidak secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diwajibkan dalam pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP; Menimbang,bahwa surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan perkara dipersidangan dan sebagai dasar penuntut umum dalam membuat surat tuntutan pidana, maka dari itu oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa mengandung cacat hukum, maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP, Majelis Hakim harus menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum in casu Surat Dakwaan No.Reg perkara: PDM-296/BNANG/08/2008 tanggal 28 juli 2008, adalah batal demi hukum; ini;

Mengingat, Pasal 143 ayat(3) KUHAP jo pasal 156 KUHAP serta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara MENGADILI

1. Menyatakan menerima Eksepsi/ keberatan penasihat hukum para terdakwa ; 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum No.Reg. Perkara: PDM296/BNANG/08/ 2008 tanggal 28 juli 2008, adalah batal demi hukum ; 3. Memerintahkan sidang yang pemeriksaan perkara pidana No.296/Pid.B/2008/PN.BKN atas nama Terdakwa I HMOHD. KHAIDIR NASUTION Bin MARAHULA dan Terdak-wa II H.KAMARUDDIN,ST. Tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut ; 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari senin tanggal 1 september 2008 oleh kami BAMBANG ARIYANTO, SH.MH sebagai Ketua Majelis PUTU AGUS WIRANATA, SH dan EDWIN ADRIAN, SH Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan Mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. ALI MARDI Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri oleh Tatang Darmi, S.H, M.Hum selaku Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd PUTU AGUS WIRANATA, S.H

ttd BAMBANG ARIYANTO,S.H.MH

ttd EDWIN ADRIAN, S.H PANITERA PENGGANTI, ttd H.ALI MARDI Salinan/foto copy ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANGKINANG ttd N.SAGALA,SH Nip.: 040043160 VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008

47

PN.BKN

Recommend Documents