PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGGELAPAN PREMI ASURANSI (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn)
JURNAL
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
CHRISMANTO H.S 080200388 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGGELAPAN PREMI ASURANSI (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn)
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh CHRISMANTO H.S 080200388 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Disetujui Oleh: Penanggungjawab
Dr. M. Hamdan, S.H,, M.H NIP. 195703261986011001
Editor
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS NIP. 196303311987031001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
ABSTRAK Chrismanto H.S* Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., M.S** Nurmalawaty, SH., M.Hum *** Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat banyak dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyidikan asuransi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP yang dinyatakan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada adalah kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dan Pasal 374 KUHP Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. Tindak pidana premi asuransi sebagaiman dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP. Kata Kunci: Penggelapan Premi Asuransi, Penegakan Hukum
*
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II **
ABSTRACT Chrismanto H.S* Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., M.S** Nurmalawaty, SH., M.Hum *** Need towards insurence very tall in society many met skulduggery (opposes law) in insurence agreement. Deeds fulfil to glare at crime. As to that be troubleshoot in this watchfulness insurence investigation execution. Law enforcement towards insurance premium fraud doing an injustice and decision case analysis No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. The kind of research that used in this watchfulness juridical normatif. Juridical watchfulness normatif watchfulness method that threatens in law norms found in law and regulation. Investigation execution towards insurence claim submission related to related insurence claim insurence fraud doing an injustice fraud doing an injustice at insurence area in paragraph 372 KUHP that is declared whoever designedly and oppose has something that goods entire or a part belong to another person, but existing the power bot because of crime is threatened because fraud, with prison criminal at longest four year or fine criminal at most nine hundred rupiah. And paragraph 374 KUHP fraud that done by one who the mastery towards goods is caused caused by work connection connection or because livelihood or because get wage for that, threatened with prison criminal at longest five year. Law enforcement towards insurance premium fraud doing an injustice and decision case analysis No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. Insurance premium doing an injustice in the same manner as be formulated in section 21 verse (2) insurence law can not be released from fraud doing an injustice formulation in general be regulated in paragraph 372 KUHP or in a few case can also be regulated in paragraph 378 KUHP. This matter is caused by in insurence law doesn't determine farther what meant with kernel part “obscure”. Thereby, kernel part meaning or element “obscure” in insurence law, must be interpretted as “obscure” in KUHP. Keyword: Insurance Premium Fraud, Law enforcement
*
The Student Advisor I *** Advisor II **
A. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan membuat banyaknya usaha asuransi akhir-akhir semakin berkembang. Hal ini dapat dipahami mengingat meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan dan dapat mengakibatkan peningkatan risiko yang dihadapi. Lembaga asuransi atau pertanggungan dalam kondisi tersebut mempunyai fungsi sebagai lembaga yang akan mengalihkan risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung).1 Perspektif hukum Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.2 Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini juga dapat diatasi melalui lembaga asuransi, sehingga orang atau keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhannya seperti sedia kala. Dalam asuransi jiwa selain bersifat pengalihan risiko juga bersifat menabung. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap asuransi pada saat ini sangat tinggi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak terjadi perkembangan di berbagai aspek kehidupan, yaitu dari segala segi; ekonomi, teknologi, komunikasi, pendidikan, politik, sosial dan budaya. Peristiwa hukum yang dimaksud dapat diartikan sebagai suatu perjanjian. Setiap perjanjian harus mempunyai jaminan dalam perwujudan hak dan kewajiban para pihaknya. Oleh karena itu asuransi berperan sebagai bentuk penjaminan atau pertanggungan terhadap ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. 1
Rizqia Gita Astiriani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengajuan Klaim Suransi Terkait Dengan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi (Studi di Polrestabes Surabaya), Jurnal Ilmiah Subyek Hukum Ekonomi , 2013.hal 1 2 Khotibul Umam, Memahami & Memilih Produk Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal 5.
Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat banyak dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana. Adapun yang menjadi cakupan tindak pidana di bidang asuransi yaitu meliputi tindak pidana asuransi gelap, tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi, tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi, tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi. Tindak-tindak pidana tersebut merupakan beberapa tindak tertentu yang terdapat dalam KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana), hanya saja objeknyabersifat khusus, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan usaha perasuransian, karena itu lahirlah suatu Undangundang No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Hal-hal terkait dengan usaha perasuransian seperti premi asuransi, kekayaan perusahaan asuransi dan dokumen perusahaan asuransi merupakan hal-hal khusus yang ditambahkan pada tindak pidana umum seperti penggelapan, penipuan, ataupun pemalsuan yang terdapat dalam KUHP. Hal ini berarti undang-undang asuransi selain memuat Hukum Pidana Administratif juga merupakan sebagai Hukum Pidana Khusus. Alasan memilih judul tersebut dikarenakan kurangnya peraturan perundangundangan yang menyangkut penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan asuransi yang dilakukan. Seperti pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa, Maria Rina Chrissanty Sinaga, Tempat Lahir, Medan Umur/Tgl. Lahir 29 Tahun/15 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Kiwi XVI No. 410 Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang/Jl. Kiwi Raya No. 183 Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan, Eks Pegawai BAS BNI Life Medan, Pendidikan SMU. Berdasarkan latar belakang di atas maka, tertarik memilih judul Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn).
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana penggelapan asuransi 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.
Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana pengelapan asuransi b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn
2.
Manfaat Penulisan a. Manfaat teoritis Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut : 1) Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenaipenerapan hukum materiil dalam tindak pidana penggelapan uang khususnya pada nasabah bank. 2) Menambah bahan referensi bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. b. Manfaat praktis 1) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan penggelapan uang di Indonesia khususnya di Medan. 2) Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.
D. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang penegakan hukum terhadap kasus penggelapan premi asuransi. Skripsi ini asli ditulis dan diproses melalui pemikiran, referensi dari peraturan-peraturan, buku-buku, kamus hukum, internet, bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Tindak Pidana Pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang Sebenarnya dimaksud dengan perkataan “straafbaar feit” tersebut. Perkataan “feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “perbuatan” sedangkan “strafbaar” berarti "dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum”.3 Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan
pembuat
undang-undang
merumuskan
suatu
undang-undang
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.4 3
Lamintang P.A.F, Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CitraAditya, 1997,
hal 181 4
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hal 20
Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.5 2. Tindak Pidana Penggelapan Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."6 Jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPidana, antara lain: a. Tindak pidana verduistering yang diatur dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrecht yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”. 5
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
hal. 59. 6
Aprian,Dony.2013.(http://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857185/redirect). (diakses tanggal 21 April 2015).
Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan (verduistering) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Unsur subjektif : dengan sengaja b. Unsur objektif : 1) Barangsiapa 2) Menguasai secara melawan hukum 3) Suatu benda 4) Sebagian atau seluruh 5) Berada padanya bukan karena kejahatan. Unsur opzettelijke atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur opzettelijke atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya. b. Tindak Pidana “Penggelapan Berat” Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu gequlificeerde verduistering atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Dari rumusan penggelapan tesebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederechtelijk).7 7
Dadangsumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html (diakses tanggal 1 Juli 2015)
a. Unsur Objektif 1. Perbuatan memiliki (Zicht toe igenen) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. 2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. 3. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Ada dua unsur yakni berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaaanya seperti yang telah disinggung diatas, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. b. Unsur Subjektif 1) Unsur kesengajaan Dalam Crimineel Wetboek (KUHPidana) dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.8 Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. 2) Unsur Kealpaan, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 359 KUHP Simons menerangkan “kealpaan” bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. 8
hal.156
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994,
3) Unsur Melawan Hukum Dalam bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk berasal dari kata weder = bertentangan dengan atau melawan; recht = hukum jadi wederrechtelijk adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.9 4. Pengertian Asuransi Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut ”Verzekering” atau juga berarti pertanggungan. Secara yuridis, pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHDagang)
adalah: ”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian
dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan
penggantian kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.
F. Metode Penelitian Untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisa setiap data maupun informasi yang sifatnya ilmiah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.10 2. Pendekatan penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian.
9
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.65 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 1. 10
3. Sifat penelitian Sifat penelitian dari skripsi ini lebih mengarah kepada sifat penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan
antara
suatu
gejala
dengan
gejala
lain
dalam
masyarakat.
Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran secara tepat mengenai penegakan hukum terhadap kasus pengelapan premi asuransi (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn). 4. Data dan sumber data Data maupun sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut: a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. 5. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan . Studi Dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum. 6. Analisis data Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal dua model analisis yakni, analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.
G. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan pengantar. Didalamnya termuat mengenai gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN ASURANSI Bab ini berisikan tentang Syarat-syarat Pengajuan Klaim Asuransi, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengelapan Asuransi dan Tindak Pidana Penggelapan Asuransi BAB III PENEGAKAN
HUKUM
TERHADAP
TINDAK
PIDANA
PENGGELAPAN PREMI ASURANSI Bab ini berisikan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Asuransi, Penegakan Hukum terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi yang terdiri dari Kasus Posisi, Fakta, Dakwaan, Tuntuntan, Putusan Hakim dan Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna berdaya guna.
PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ASURANSI A. Syarat-syarat Pengajuan Klaim Asuransi Dalam dunia perasuransian, penyebutan kata „klaim‟ menjadi sesuatu yang sensitif. Sering didengar istilah „klaim‟ yang dapat berarti „pergantian risiko‟. Dalam asuransi jiwa, klaim mencakup beberapa hal. Dapat mengajukan klaim ketika Anda rawat inap di Rumah Sakit, mengalami cacat tetap total (yang disebabkan oleh sakit kritis terlebih dahulu, kecelakaan, maupun tidak), penyakit kritis, kecelakaan yang disertai meninggal, dan meninggal dunia.11 B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Asuransi Langkah-langkah yang diambil Penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan di bidang asuransi yang terjadi, adalah sebagai berikut: 1. Adanya laporan dari masyarakat 2. Identifikasi perkara dari penyidik 3. Menindaklanjuti laporan, apabila: a. Kasus Pidana b. Adanya alat bukti yang cukup 4. Membuat pemberkasan tahap penyidikan Apabila kelengkapan administrasi sudah dipenuhi, maka penyidik dapat langsung melakukan proses penyidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui telah terjadi tindak pidana penipuan di bidang asuransi, maka penyidik segera melakukan proses penyidikan selanjutnya, yaitu penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti. C. Tindak Pidana Penggelapan Asuransi Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya. 12 11
https://kenapaasuransi.wordpress.com/prosedur-pengajuan-klaim/ (diakses tanggal 11 April 2015) Asas-Keadilan.Blogspot.Com/2014/12/Tindak-Pidana-Bidang-Perasuransian_29.Html (diakses tanggal 1 Mei 2015) 12
Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.”13 Tindak pidana bidang perasuransian, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dalam kaitan dengan kegiatan perasuransian, yang karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa penjara maupun denda bahkan perampasan kekayaan, Sedangkan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak (perusahaan asuransi dan pemegang polis). Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Asuransi terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 82, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Rumusan kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. perbuatan menyesatkan, adalah perbuatan yang ditujukan pada orang, dalam hal ini penanggung dari perbuatan mana menimbulkan pesan atau gambaran yang lain dari keadaan yang sebenaranya. b. caranya dengan tipu muslihat, c. pada penanggung asuransi, d. mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu, e. sehingga menyetujui perjanjian, f. perjanjian mana: (a) tidak akan dibuat, dan atau (b) setidak-tidaknya tidak dengan syarat yang demikian, apabila keadaan yang sebenarnya diketahui. Pasal 382 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian menanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan 13
Aprian,Dony.2013.(http://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857185/redirect). (28 Juni 2015)
kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan, atau yang muatannya, maupun upah yang diterima unsur pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, atau yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur-unsur dari Pasal 382 adalah sebagai berikut: a. Unsur obyektif: 1. Perbuatan: (a) menimbulkan kebakaran, (b) ledakan, (c) mengaramkan, (d) mendamparkan, (e) menghancurkan, (f) merusakkan (membikin tidak dapat dipakai) 2. Menimbulkan kerugian pagi penanggung atau pemegang surat bodemerij 3. Obyeknya: (a) benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, (b)
kapal
yang
dipertanggungkan,
kapal
yang
muatannya
dipertanggungkan, kapal yang upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan 4. Kapal-kapal tersebut yang atasnya telah diterima uang bodemerij b. Unsur subyektif: 1. maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 2. dengan melawan hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PREMI ASURANSI A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Asuransi Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian14 tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam UndangUndang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (bestanddeel) “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan: “Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)”. Address at tindak pidana penggelapan premi asuransi sementara itu mengenai idiom “barang siapa” bukanlah bagian inti atau unsur suatu tindak pidana, sekalipun praktek hukum kerap kali memasukkannya sebagai unsur suatu tindak pidana. Undang-Undang Asuransi adalah Undang-Undang Administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian. B. Penegakan Hukum terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi yang terdiri dari Kasus Posisi, Fakta, Dakwaan, Tuntuntan, Putusan Hakim dan Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn Undang-Undang asuransi adalah undang-undang
administratif, yang
didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian. Undang-Undang Asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak di bidang perasuransian untuk menaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 14
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
C. Kasus Posisi Terdakwa Maria Rina Chirssanty Sinaga, pada suatu hari dan waktu diantara bulan sejak 27 November 2008 sampai dengan 19 Juli 2010 atau setidak-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di PT. Bank BNI KLN Sisingamangaraja Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menggelapkan premi asuransi PT. BNI Life Insurance. Terdakwa bekerja sebagai tenaga pemasar (Bancasurance Specialist/BAS) asuransi PT. BNI Life Insurance yang ditempatkan di KLN SM Raja Medan dalam kurun waktu sejak November 2007 sampai dengan bulan Desember 2010 berdasarkan kontrak kerja keagenan Bancassurance Speclialist Nomor 241 KT.BAS.1107.
D. Dakwaan -
Pertama Primair
: Melanggar Pasal 21 angka 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Subsidair : Melanggar Pasal 21 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. -
Kedua Melanggar Pasal 3 jo ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
E. Tuntutan Menyatakan terdakwa MARIA RINA CHRIYSSANTY SINAGA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Menggelapkan Premi Asuransi dan Tindak Pidana Pencucian Uang” melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.
F. Putusan Hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.
B. Saran 1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana pengelapan di bidang asuransi, khususnya tindak pidana penipuan di bidang asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung terhadap pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. 2. Bagi masyarakat, dapat secara cermat mengetahui sanksi yang akan diterima apabila terbukti melakukan kejahatan pengajuan klaim asuransi dengan cara tipu muslihat, agar tidak terjadi pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Fletcher, George P., Rethinking Criminal Law Oxford: Oxford University Press, 2000. H. van Barneveld, Pengetahuan Umum Asuransi, terjemahan Noehar Moerasad, Jakarta: Bharata, 1980 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995 Ilyas, Amir Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012. Lamintang P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 1997 Komariah E. Sapardjaja Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 2002. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994. Runtukahu, Ernest, Tindak pidana penggelapan premi Asuransi serta penegakan hukumnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, 2013, Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012. Suharto, Hukum Pidana Materiil, Jakarta:Sinar Grafika, 1991 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 1. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999. Umam, Khotibul, Memahami & Memilih Produk Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
C. Jurnal Rizqia Gita Astiriani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Terkait dengan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Asuransi (Studi di Polrestabes Surabaya), Jurnal Ilmiah Subyek Hukum Ekonomi, 2013
D. Website Saleh, Roeslan Masih Saja Tentang Kesalahan Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994 Dadangsumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan372.html (diakses tanggal 1 Juli 2015) https://kenapaasuransi.wordpress.com/prosedur-pengajuan-klaim/ (diakses tanggal 11 April 2015) Auliaarahmi.Blogspot.Com/2014_05_01_Archive.Html (diakses tanggal 21 April 2015) Asa-Keadilan.Blogspot.Com/2014/12/Tindak-Pidana-BidangPerasuransian_29.Html (diakses tanggal 1 Mei 2015) Aprian, Dony.2013.(http://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857185/redirect). (28 Juni 2015)
