KONTRA MEMORI KASASI TERMOHON KASASI-I Dalam Perkara Perdata No. 57/Pdt.G/2011/PN-Blg Antara MIDIAN MANURUNG.------------------------------------------ TERMOHON KASASI-I Dahulu TERBANDING-I; TERGUGAT Konvensi; PENGGUGAT dalam REKONVENSI Melawan ANGELO P.K.PURBA ------------------------------------------- PEMOHON KASASI Dahulu PEMBANDING; PENGGUGAT Konvensi ;TERGUGAT dalam REKONVENSI
Kepada Yth Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di JAKARTA Melalui : Pengadilan Negeri Balige Di Balige. Dengan Hormat Perkenankanlah saya MIDIAN MANURUNG sebagai Termohon Kasasi I (dahulu TerbandingI; Tergugat Konvensi; Penggugat Rekonvensi) dalam Perkara Perdata NO:57/Pdt.G/2011/PN.Blg), secara langsung dan tidak lagi diwakili kuasa hukum terdahulu yaitu saudara Alofsen Marbun,SH dan Sarmanto Tambunan,SH dan untuk selanjutnya saya secara langsung untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi yang diajukan oleh ANGELO P.K.PURBA melalui kuasa hukumnya A.D.HANDOKO,SH, GANDA MARUHUM,SH dan SUPRALIKA KEMIT, SH dari Kantor Handoko Timur & Partners semula Penggugat d.K/Tergugat d.R Dalam Memori Kasasinya, Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 24/PDT/2013/PT-MDN tanggal 19 April 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige No : 57/Pdt.G/2011/PN-Blg tanggal 26 Juni 2012 Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Balige No : 57/Pdt.G/2011/PN-Blg tanggal 26 Juni 2012 Berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : DALAM KONVENSI : Dalam Eksepsi : -
Menolak Eksepsi dari Tergugat I,II,III untuk seluruhnya
Dalam pokok perkara : -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Dalam Rekonvensi : -
Menolak Gugatan Penggugat DR/ tergugat DK untuk seluruhnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi : - Menghukum Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000,- ( Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
1
Bahwa selanjutnya Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 24/PDT/2013/PT-MDN tanggal 19 April 2013 yang berbunyi sebagai berikut: MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Juni 2012 No.57/Pdt.G/2011/PN-Blg, yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi/ Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Sebelumnya Termohon KASASI-1 menyampaikan bahwa secara umum Termohon KASASI1 menerima “Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi” dan “Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi” pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013. Selanjutnya adapun isi dari Kontra Memori KASASI dari Termohon Kasasi-1 ini adalah : 1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Kasasi Pemohon Kasasi. 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pemohon Kasasi. 3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Ad. 1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi Majelis Hakim yang terhormat, Sebelum menanggapi Memori Kasasi kami akan menegaskan kembali hal sebagai berikut : - Bahwa gugatan Dalam Konvensi Pemohon Kasasi tidak beralasan secara hukum - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah benar dan sesuai hukum . Dalam memori Kasasinya, Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 24/PDT/2013/PT-MDN tanggal 19 April 2013 jo. Putusan pengadilan Negeri Balige No 57/Pdt.G/2011/PN-Blg tanggal 26 Juni 2012 terkait gugatan Konvensi yang tidak beralasan secara hukum. Bahwa dengan demikian ijinkan saya untuk secara langsung menyampaikan KONTRA MEMORI KASASI atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 24/PDT/2013/PT-MDN tanggal 19 April 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige no 57/Pdt.G/2011/PN-Blg tanggal 26 Juni 2012 sebagai berikut : a) Pada halaman 3 bagian angka 3 huruf Penggugat dK/Tergugat dR. menyatakan Negeri Balige memberikan Pertimbangan penelitian secara cermat dan konprehensif Pemohon Kasasi;
a Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/ Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Hukum yang keliru dan tidak melakukan atas keseluruhan surat bukti yang diajukan
Bahwa judex factie telah tepat dan tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan Bukti surat Pemohon Kasasi yaitu P-10 (Fotocopy dari fotocopy Surat penanggalan Hak) dan P-11 (Fotocopy dari fotocopy surat lelang register van Debiteuren) atau (penggugat asal tidak dapat memperlihatkan aslinya di muka persidangan). 2
Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata dikenal adanya salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan pada agenda pembuktian, yaitu berupa surat atau bukti tertulis. Menurut ketentuan yang berlaku yang dapat ditemukan di dalam KUHPerdata maupun Yurispudensi Mahkamah Agung RI yang intinya menyebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah ASLINYA; Hal ini dapat ditemukan di dalam ketentuan- ketentuan sebagai berikut : 1. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). “Kekuatan pembuktian dengan suatu Tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. 2. Yurispudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985. “Surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”. 3. Yurispudensi Mahkamah Agung RI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1974. “Karena Judex Factie mendasarkan putusan melulu atas surat-surat yang terdiri fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak. Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buki-bukti yang tidak sah”. Kemudian Majelis Hakim juga telah tepat dan tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan bukti surat pemohon kasasi/ pembanding/ penggugat yaitu P-12 (Schets Techening dari situatie pekarangan BIDOK JOSEF NAPITUPULU). Juga berupa fotocopy dari fotocopy (Penggugat asal tidak dapat memperlihatkan aslinya dimuka persidangan). Untuk perhatian bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentang Schets Techening atau sketsa yang menurut pemohon kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai lampiran dari surat lelang Register Van Debiteuren nomor 4066 adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sebab secara logika hukum, surat lelang Register Van Debiteuren jika memang ada mestinya lampirannya bukan skets melainkan peta . Termohon Kasasi I Terbanding I/Tergugat I dapat menggambarkan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding /Penggugat bahwa dahulu pada tahun 1928 di Keresidenan Tapanuli ( sudah termasuk Kabupaten Toba Samosir Sekarang ini ) bahwa ada daftar kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada saat itu namanya LIGGER BLAAD, maka sebagai lampirannya adalah peta bukan Schets
Maka berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disampaikan bahwa Schets Techening ( Sketsa) tersebut sengaja diadakan supaya seolah-olah surat lelang Register Van Debiteuren Nomor 4066 tersebut jelas letaknya. Schets Techening bukanlah bukti hak atas tanah dan Schets Techening bukanlah lampiran dari surat lelang Register Van Debituren. Bahwa dengan demikian sudah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan fotokopy dari 3
fotokopy bukti P-12 ( Schets Techening Situatie Tanah dari BIDOK JOSEF NAPITUPULU ). Karena bukti kepemilikan adalah surat bukan skets atau peta . Sebab peta adalah petunjuk akan letak atas bidang tanah Dan bahkan Pemohon Kasasi/ Pembanding /Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dari Schets Techening tersebut diatas dimuka persidangan Dalam persidangan terbukti Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa letak bidang tanah dapat dilihat dari surat Schets Techening dari situatie pekarangan BIDOK JOSEF NAPITUPULU di Sopo Surung Balige yang menjadi lampiran dalam surat penanggalan hak dari BIDOK JOSEF NAPITUPULU kepada Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Khatolik di Balige untuk dipakai perluasan pembangunan Pendidikan Roma Khatolik Balige pada tanggal 29 Juli 1965 diketahui oleh O.R. Suhu Pardede Pemangku Kepala Negeri Sonak Malela. Menurut saksi Pemohon Kasasi Hasudungan Napitupulu (Mantan Kepala Kampung Sangkar Nihuta Tahun 1970-1975) bahwa Pemangku Kepala Negeri Sonak Malela yang sesungguhnya adalah KONRAD NAPITUPULU (Hal ini juga benar diakui Penatua Sonak Malela Balige). Dan yang paling ironis Surat Schets Techening tersebut diketahui dan ditandatangani oleh yang bukan Pemangku Kepala Negeri Sonak Malela sesungguhnya. Jadi jelas bahwa surat Schets Techening dari situatie pekarangan BIDOK JOSEF NAPITUPULU di Sopo Surung Balige DIREKAYASA dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada saat persidangan, Pemohon Kasasi tidak dapat memperlihatkan bukti surat asli dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy surat Schets Techening tersebut diatas dan bukan dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan dan Perudang-undangan yang berlaku untuk mengukur dan membuat Skets/ gambar situasi tanah dan juga bukan merupakan tanda bukti hak sebagimana ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yo Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 yis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional no 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 .
Bahwa dengan demikian semestinya kalau pemohon kasasi/pembanding semula penggugat dK/tergugat dK mempunyai/memiliki tanah tersebut berdasarkan surat lelang Register Van Debiteuren No. 4066 tanggal 18 Agustus 1924 (P-11) dan surat Schets Techening dari Situatie pekarangan BIDOK JOSEF NAPITUPULU di Sopo Surung Balige (P-12). Pertanyaan : Dimana aslinya??????”……..atau kenapa pada saat persidangan tidak dapat memperlihatkan aslinya??????”……. atau maksud Pemohon Kasasi, termohon kasasi kah atau Majelis Hakim kah yang mencari aslinya untuk pemohon kasasi?????? Sekedar menjelaskan kepada Pemohon Kasasi bahwa bukti P-11 dan bukti P-12 itu semestinya difotocopy dari ASLInya dan dibubuhi materai dan di-nazegelen dan didaftarkan di Kepaniteraan PN Balige untuk dilegalisir dan untuk selanjutnya diajukan dimuka Persidangan dimana fotocopy tersebut akan dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan Aslinya.
Untuk menjadi perhatian bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada prinsipnya yang diakui sebagai alat bukti surat/tertulis yang sah adalah yang Asli. 4
Dengan demikian dalil Pemohon Kasasi adalah sangat keliru dan tidak tepat karena pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat sebab fotocopy dari fotocopy , bukti P-11 dan bukti P-12 bukan sebagai alas hak sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria yo Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 yis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Bahwa terbukti dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keliru dan dangkal yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mau melakukan penelitian atas Perkara ini. Sebab seolah-olah pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengharapkan Majelis Hakim pada tingkat Pertama dan Tingkat Banding akan meneliti fotocopy dari fotocopy dari bukti P-11 dan bukti P-12. Sebab jika Pemohon Kasasi jujur, semestinya harus dapat menjelaskan dimana letak pasti secara kadasteral surat lelang Register Van Debiteuren No. 4066 tanggal 18 agustus 1924 (P-11) dan Schets Techening dari situatie pekarangan BIDOK JOSEF NAPITUPULU di SopoSurung Balige (P-12) dan dimana letak pasti perkara antara Mutiara Tobing dengan Bidok Josef Napitupulu dan Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Khatolik di Balige serta dimana letak obyek perkara???... Dalam Persidangan terbukti bahwa letak tanah yang digugat( Objek perkara ) dengan alas Hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah keliru, sebagaimana berita acara persidangan tanah,batas seluruhnya berbeda Dapat kita lihat sebagai berikut : 1. Surat Lelang REGISTER VAN DEBITEUREN atas nama RAJA DAUD NAPITUPULU di Sosor Bakkudu. 2. Kemudian RAJA DAUD NAPITUPULU memberikan sebidang tanah kepada anaknya BIDOK JOSEF NAPITUPULU di Desa Sangkar Nihuta Lumban Tongatonga (jaraknya 1 Km dari Sosor Bakkudu mengarah ke kota Balige dan dapat dilihat di balik Surat Lelang REGISTER VAN DEBITUREN). 3. Lalu BIDOK JOSEF NAPITUPULU menjual tanah ke Badan Gereja Amal Roma Katolik dengan Surat Penanggalan Hak letaknya di Sopo Surung, Negeri Sonak Malela, Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara dan di dalam Surat Penanggalan Hak tersebut, dimana tertulis Gambar terlampir dari surat asli Surat Lelang REGISTER VAN DEBITUREN No. 4066 tanggal 18 Agustus 1924 dengan batas tanah sebagai berikut : - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik St. Kaliper Napitupulu dan O.R. Napitupulu - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pemerintah dan Ompu Bidok Napitupulu - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum Balige - Siborong-borong. - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik SGARK dan tanah O. Siambasang Napitupulu 4. Setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mempunyai Penanggalan hak tersebut diatas lalu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat mendalilkan bahwa berita acara eksekusi nomor 193/ Pdt.G/1980/PN Balige tanggal 26 Juli 1997 yang didalilkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik nomor 62/Kelurahansangkarnihuta yang diterbitkan tahun 1998 dengan batasbatas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan tanah Hasudungan Napitupulu dan tanah Kongsi Napitupulu - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum Tarutung-Balige 5
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mangihut Napitupulu - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan SMA Katolik Balige Dari ke 4 (empat) point diatas dapat kita simpulkan bahwa sertifikat hak milik nomor 62 terbit dengan dasar surat berupa fotokopy dari fotokopy surat. Dan dapatkita amati bahwa seluruh keterangan diatas berbelit-belit dan letaknya berbeda-beda satu sama lain namun tetap di Kelurahan Sangkarnihuta Jadi sesuai dengan hasil dari fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dapat dilihat pada dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa letak tanah milik Pemohon kasasi/pembanding/penggugat terletak di Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana keterangan HASUDUNGAN NAPITUPULU (Saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) dimana terbukti bahwa surat alas hak tanah milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat berupa fotocopy dari fotocopy surat yang digunakan sebagai bukti surat alas hak tanah yang seharusnya ditolak. Untuk menjadi perhatian bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Balige No.57/Pdt.G/2011/PN-Blg tgl 26 Juni 2012,dimana tertera bahwa untuk memperjelas luas,batas dan keadaan tanah objek perkara,Majelis Hakim juga telah melakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT terhadap objek tanah perkara pada hari Senin,tanggal 23 April 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan telah pula dipertimbangkan pada pokoknya, bahwa tanah perkara terletak di Desa Hinalang Bagasan. Dan dari keseluruhan keterangan yang tersebut diatas tidak ada hubungannya dengan Sertifikat Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan atas nama LESTARI SIAHAAN dan Sertifikat Hak Milik No.409/Hinalang Bagasan juga atas nama LESTARI SIAHAAN. Yang letaknya di desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige. Kabupaten Toba Samosir ( Dahulu adalah KENEGERIAN HINALANG ). Dengan demikian haruslah diterima bahwa letak bidang tanah tersebut terletak di Desa Hinalang Bagasan bukan Kelurahan Sangkar Nihuta dan Pemohon Kasasi didalam persidangan menjanjikan Lurah Sangkar Nihuta akan dihadirkan untuk menguatkan dalil gugatannya. Terbukti pemohon kasasi/ pembanding/ penggugat tidak dapat menghadirkannya. Sebab adalah tidak mungkin Lurah Kelurahan Sangkarnihuta menjelaskan atau membuat surat keterangan yang bukan terletak di wilayah hukumnya. Dan memang dapat dipahami dengan adanya surat keterangan No. 12/01/2005/SK/XII/12/ tanggal 11 Desember 2012 yang diperbuat Hotma Siahaan Kepala Desa Hinalang Bagasan dan diketahui Camat Balige Drs Sahala Siahaan yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 221/Hinalang Bagasan atas nama LESTARI SIAHAAN seluas 1.557 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 409/Hinalang Bagasan atas nama LESTARI SIAHAAN seluas 184 m2 adalah bukti yang sah terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Dengan Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Hinalang Bagasan dan dikuatkan dengan diketahui Camat Balige adalah bukti/ fakta hukum bahwa letak tanah obyek sengketa terletak di Desa Hinalang Bagasan. 6
Menjadi fakta hukum yang sempurna bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebab perbedaan letak tanah sudah terbukti pada persidangan ini sebagaimana keterangan saksi pengggugat Hasudungan Napitupulu (Mantan Kepala Kampung Sangkarnihuta tahun 1970-1975). Dapat dilihat secara keseluruhan sekalipun bukti-bukti itu semua fotocopy dari fotocopy, dimana letak tanah, batas dan ukuran selurunya berbeda-beda. b)Walaupun Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menjelaskan luas tanah yang dimiliki , namun Majelis HakimTingkat Pertama dan Tingkat Banding telah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar dasar Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mempunyai hak atas tanah terperkara
Dan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sudah tepat mempertimbangkan bahwa bukti hak atas tanah penggugat sesuai hasil Berita Acara ekeskusi nomor 193/Pdt.G/1980 /PN Balige tanggal 26 Juli 1997 yang di Dalilkan penggugat sebagai dasar penerbitan setifikat hak milik no 62/ Kelurahan Sangkarnihuta yang diterbitkan tahun 1998 sesuai dengan hasil berita acara eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Tarutung yang diserahkan hak atas tanah kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah seluas 8964 meter 2 dan apabila dijumlahkan dengan luas tanah penggugat yang berasal dari P.SIAHAAN seluas 945 meter 2 maka 8964 meter 2 + 945 meter 2 = 9909 meter 2 Akan tetapi setelah pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 62/ Kelurahansangkarnihuta dari hasil berita acara eksekusi tersebut diatas Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mendapatkan hak atas tanahnya menjadi 10.607 meter 2 bahkan melebihi jumlah luas tanah yang berasal dari objek sita eksekusi seluas 698 meter 2 ( Apabila dihitung dari jumlah 10.607 meter 2 dikurangi 9909 meter 2 = 698 meter 2.
C) Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Pembanding dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama (dalam hal jual beli ), maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah : - Apakah saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ini di depan persidangan di tingkat pertama adalah saksi-saksi yang pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung perbuatan hukum yang terjadi antara Pemmohon kasasi/pembanding/penggugat dengan Bidok Josef Napitupulu..? Apakah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohonkasasi/Pembanding/Penggugat bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa Testimony de Auditu atau rekaan/ pendapat pribadinya…???? Bahwa saksi-saksi ( HASUDUNGAN NAPITUPULU DAN TIAMAR NAPITUPULU, HABINSARAN SIPAHUTAR ) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, semula Penggugat DK/ Tergugat DR,adalah saksi-saksi yang keteranganya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang melihat ataupun mendengar secara langsung bahwa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Bidok Josef Napitupulu bahwa telah pernah melakukan hubungan hukum jual beli,yakni ketika terjadi perbuatan hukum antara Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik di Balige dengan Bidok Josef Napitupulu dan atau ketika terjadi Gugatan Perkara Antara Bidok Josef Napitupulu dengan Mutiara Tobing bahwa saksi-saksi ini bukanlah pihak yang melihat atau mengetahui secara langsung. Bahkan saksi-saksi Pembanding yaitu TIAMAR NAPITUPULU adalah saksi-saksi yang menikmati keuntungan dari tanah Istri termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I, dahulu Tergugat dK/Penggugat dR, yang dipergunakan saksi Pemohon 7
Kasasi/Pembanding/Penggugat (Tiamar Napitupulu) sebagaimana keterangannya di muka persidangan.
untuk
tempat
berjualan
1)Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I, dahulu Tergugat dK/ Penggugat dR yakni MANUARANG SIMANJUNTAK adalah Penulis Libe Pate yang merupakan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 13/Hinalang Bagasan atas nama OSCAR MULIA SIMANJUNTAK dimana merupakan Dasar Sertifikat Hak Milik No. 221/Hinalang Bagasan atas nama LESTARI SIAHAAN (Isteri Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I) sebagaimana dijelaskan dibawah sumpah di muka pengadilan bahwa tanah tersebut semula tanah Marga Siahaan yang ditukarguling (Libe Pate) sebagaimana Bukti T-1-09 kepada Iskandar Simanjuntak ayah kandung OSCAR MULIA SIMANJUNTAK pada tanggal 3 April 1964), lalu selanjutnya OSCAR MULIA SIMANJUNTAK memohonkan dan terbit Sertifikat Hak Milik No.13/Hinalang Bagasan pada tahun 1995; 2 ) Bahwa selanjutnya para ahli waris Oscar Mulia Simanjuntak yakni Kersina Nasution, Bhatin Magdalena Simanjuntak, dan Flora Hasian Simanjuntak mencatatkan peralihannya kepada Ahli Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,berdasarkan Pasal 832 KUH PERDATA. 3) Bahwa selanjutnya para ahli waris melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.13/Hinalang Bagasan tahun 1995 di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menjadi 3 sertipikat yakni : - Sertifikat Hak Milik No. 219/Hinalang Bagasan; - Sertifikat Hak Milik No. 220/Hinalang Bagasan; - Sertifikat Hak Milik No. 221/Hinalang Bagasan; 4) Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik No.219/Hinalang Bagasan dipecah menjadi dua bagian sertifikat,yakni: - Sertifikat Hak Milik No.408/Hinalang Bagasan. - Sertifikat Hak Milik No.409/Hinalang Bagasan; 5) Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik No.408/Hinalang Bagasan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Julitri Roriana Panggabean,SH dialihkan dan dibalik nama kepada DRS MAKMUR SIAHAAN; 6) Bahwa selanjunya Sertifikat Hak Milik No.409/Hinalang Bagasan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Julitri Roriana Panggabean,SH dialihkan dan di balik nama kepada LESTARI SIAHAAN; 7) Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik No.220/Hinalang Bagasan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hermin Sianipar,SH, dibalik nama kepada BINSAR PASARIBU; 8) Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Julitri Roriana Panggabean,SH, dibalik nama kepada LESTARI SIAHAAN; Jadi jelas JUAL-BELI yang dilakukan LESTARI SIAHAAN ( Istri Termohon Kasasi1) dkk telah didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional,maka sesuai dengan pasal 23 UUPA dihubungkan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyatakan “bahwa pendaftaran itu meliputi pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” Bahwa sebenarnya perlu Termohon Kasasi-1 sampaikan bahwa dimana perbuatan melawan hukum yang saya lakukan?????.........,toch secara hukum tidak satu meter pun tanah tersebut terdaftar atas nama MIDIAN MANURUNG,kalau terdaftar atas nama LESTARI SIAHAAN ( Istri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I),benar adanya yakni Sertifikat Hak Milik No.409/Hinalang Bagasan dan Sertifikat Hak Milik No221/Hinalang Bagasan; Lalu Bukankah Hak Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh Undangundang??????? Bahwa Lestari Siahaan adalah menguasai dan memiliki tanah tersebut secara legal dan benar, sebab jual belinya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 8
selanjutnya peralihannya telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir; 9) Bahwa MANGASI SIAHAAN (Mantan Kepala Desa Hinalang Bagasan tahun 19892001) adalah tokoh masyarakat yang setiap harinya hidup dan besar di Desa Hinalang Bagasan yang mengerti dimana Batas-batas Desa Hinalang Bagasan dan dimana Batas Kelurahan Sangkar nihuta, dan bahkan sangat memahami bahwa batas dan wilayah sebuah Desa (Huta) di daerah Tapanuli Utara atau sekarang dikenal Kabupaten Toba Samosir 10) Kepala Desa Hinalang Bagasan menyatakan dengan: Surat Keterangan No 12/01/2005/SK/XII/12/tanggal 11 Desember 2012 yang diperbuat Hotma Siahaan Kepala Desa Hinalang Bagasan dan diketahui Camat Balige Drs Sahala Siahaan yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 221/Hinalang Bagasan atas nama LESTARI SIAHAAN seluas 1.557 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 409/Hinalang Bagasan seluas 184 m2 adalah bukti yang sah terletak di Desa Hinalang Bagasan atas nama LESTARI SIAHAAN Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. 11) Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yakni Fotocopy dari fotocopy Surat Lelang Register van Debituren No.4066 (bukti P.11), Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I telah menyatakan bahwa Fotocopy dari Fotocopy surat tanpa dapat dibuktikan ada aslinya dihadapan persidangan bukanlah alat bukti surat sebagai ketentuan hukum dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mampu membuktikan keaslian surat maupun tanda tangan yang ada pada surat tersebut. D. Terkait dengan bukti Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat P-14 yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2259K/Pdt/1986 tanggal 31 Oktober 1987. Terkait dengan bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat P-14 yaitu Putusan Mahkamah Agung No.2259 K/Pdt/1986 tanggal 31 Oktober 1987 perkara antara Bidok Josef dengan Mutiara Tobing yang menurut Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah salah satu dasar kepemilikannya adalah patut dan wajar tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding karena letaknya bukan di tanah Obyek perkara. E. Bahwa terkait dengan uraian diatas Judex Factie telah tepat memberikan pertimbangan hukum bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan tanda bukti hak atas tanah terperkara menurut Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Yo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Yis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah terperkara. F. Untuk membuktikan kebenaran formil dan materil tentang letak tanah terperkara seharusnya hal ini dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana maksud Pasal 1865 KUHPerdata Jo Pasal 163 HIR/283 RBg oleh karena gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dibantah oleh Termohon Kasasi 1/Terbanding 1/Tergugat 1, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya. Menurut keterangan Saksi Pemohon Kasasi/Pembanding / Penggugat HASUDUNGAN NAPITUPULU bahwa berita acara eksekusi Nomor 193/ Pdt.G/1980/ PN Balige tanggal 26 Juli 1997 yang didalilkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik No 62/ Kelurahan sangkarnihuta yang diterbitkan tahun 1998, seluruh tanah tersebut berada dikelurahan Sangkarnihuta dan seluruh letaknya berbeda-beda dapat dilihat batas-batas tanah yang dimaksud sebagai berikut: 9
Sebelah utara berbatasan tanah HASUDUNGAN NAPITUPULU dan tanah KONGSI NAPITUPULU Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum Tarutung Balige Sebelah Timur berbatas dengan tanah MANGIHUT NAPITUPULU Sebelah barat berbatas dengan Jalan SMA KATOLIK BALIGE Untuk menjadi perhatian bagi pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Balige No.57/Pdt.G/2011/PN-Blg tgl 26 Juni 2012,dimana tertera bahwa untuk memperjelas luas,batas dan keadaan tanah objek perkara,Majelis Hakim juga telah melakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT terhadap objek tanah perkara pada hari Senin,tanggal 23 April 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan telah pula dipertimbangkan pada pokoknya . Untuk Perhatian sekali lagi bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. 1).Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi /Pembanding /Penggugat tidak dapat membuktikan Tanda Bukti Hak atas Tanah Terperkara menurut Undang – Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yo Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 yis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 maka Pemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat tidak mempunyai Hak atas Tanah Terperkara. 2).Sesungguhnya pada kenyataannya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sama sekali tidak mampu memperlihatkan Asli Surat Lelang Register van Debituren No. 4066 di Muka Persidangan. Tentang Sckets Techening ( Sketsa) yang menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai lampiran dari Surat Lelang Register Van Debituren No. 4066 adalah tidak berdasar dan mengada-ada sebab secara Logika Hukum Surat Lelang Register Van Debituren jika memang ada mestinya lampirannya bukan Sckets melainkan Peta. Termohon Kasasi I /Terbanding-I/Tergugat I, dapat menggambarkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bahwa dahulu pada tahun 1928 di Keresidenan Tapanuli (sudah termasuk Kabupaten Toba Samosir sekarang ini), bahwa ada Daftar Kepemilikan yang di keluarkan pada saat itu namanya LIGGERBLAAD, maka sebagai lampirannya adalah Peta bukan Skets, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disampaikan bahwa Schkets Techening (Sketsa) tersebut sengaja diadakan supaya seolah-olah Surat Lelang Register van Debituren No. 4066 tersebut jelas letaknya, Skets Techening bukanlah bukti hak atas tanah dan Skets Teckening bukanlah lampiran dari Surat Lelang Register van Debituren. Bahwa dengan demikian sudah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak mempertimbangkan fotocopy dari fotocopy bukti P-12 (skets Techening), karena bukti kepemilikan adalah surat bukan skets atau peta, sebab peta adalah petunjuk akan letak atas bidang tanah dan bahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah dapat memperlihatkan asli dari Sckets Techening tersebut dimuka persidangan Ad. 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-dalil Pemohon Kasasi. Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang Dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dalam Gugagatannya Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan..?
10
a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Termohon kasasi-I/ Terbanding I/ Tergugat I. b) Pemohon Kasasi mendalilkan memperoleh hak atas tanah dengan dasar 1. Surat Lelang REGISTER VAN DEBITEUREN atas nama RAJA DAUD NAPITUPULU di Sosor Bakkudu.(fotokopy dari fotokopy surat ) 2. Kemudian RAJA DAUD NAPITUPULU memberikan sebidang tanah kepada anaknya BIDOK JOSEF NAPITUPULU di Desa Sangkar Nihuta Lumban Tongatonga (jaraknya 1 Km dari Sosor Bakkudu mengarah ke kota Balige dan dapat dilihat di balik Surat Lelang REGISTER VAN DEBITUREN).(Fotokopy dari fotokopy surat ) 3. Lalu BIDOK JOSEF NAPITUPULU menjual tanah ke Badan Gereja Amal Roma Katolik dengan Surat Penanggalan Hak ( Fotokopy dari fotokopy surat ) letaknya di Sopo Surung, Negeri Sonak Malela, Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara dan di dalam Surat Penanggalan Hak tersebut, dimana tertulis Gambar terlampir dari surat asli Surat Lelang REGISTER VAN DEBITUREN No. 4066 tanggal 18 Agustus 1924 dengan batas tanah sebagai berikut : - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik St. Kaliper Napitupulu dan O.R. Napitupulu - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pemerintah dan Ompu Bidok Napitupulu - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum Balige - Siborong-borong. - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik SGARK dan tanah O. Siambasang Napitupulu. 4. Fotokopy surat Schets Techening dari Situatie Tanah pekarangan Tuan BJ.NAPITUPULU di SOPOSURUNG ( bukti surat P-12) tersebut hanya berupa fotokopy yang difotokopy dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengukur dan membuat Schets situasi tanah menurut ketentuan Undang-Undang no 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Yo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Yis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 1997 5. Fotokopy Berita Acara Eksekusi No. 193/Pdt.G/1980/PN.Blg. Dari keterangan diatas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sudah tepat mempertimbangkan secara Hukum bahwa oleh karena keberadaan letak tanah perkara berbeda kelurahan dan desa dan seluruh suratsurat tersebut diatas hanya berupa fotokopy yang difotokopy maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan haruslah keseluruhan hal tersebut diatas ditolak dan dikesampingkan. 6. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir; Bahwa selanjutnya bidang tanah tersebut menurut Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah dilekati sertipikat Surat Hak Milik No. 62/Kelurahan Sangkar Nihuta atas nama Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige, Bukti P-13; Bahwa selanjutnya menurut Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, luas tanah yang dilekati Sertifikat Hak Milik No.62/Kelurahan Sangkar Nihuta tahun 11
1998 (bukti P-13), adalah seluas 10.607 M2 (sepuluh ribu enam ratus tujuh meter persegi); Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Pembanding P-15 yakni Berita Acara Eksekusi No. 193./Pdt.G/1980/PN Blg luas tanah 8964 M2 dan tanah yang dibeli dari P. Siahaan ( bukti P-16 ) seluas 945 M2 jadi luas tanah seluruhnya adalah 9.909 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan meter persegi); Dengan demikian sudah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa fotocopy dari fotocopy yakni bukti P-15 dan Bukti P-16,sebab Badan Pegurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige sudah menguasai atau mendapatkan hak atas tanahnya bahkan melebihi jumlah luas tanah yang berasal objek sita eksekusi seluas 698 M2 ( Apabila dihitung dari jumlah 10.607 Meter2 di kurangi 9909 Meter2 = 698 meter2); Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Sangkarnihuta yang diterbitkan pada tahun 1998 sebagai bukti kepemilikan, dimana bukti ini tidak ada relevansinya terhadap obyek sengketa aquo, sebab bukti surat inipun seharusnya diuji kebenarannya karena bukti Sertifikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Sangkarnihuta yang diterbitkan kepada Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige adalah suatu proses yang salah dalam penerbitannya dimana sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang Badan-badan Hukum yang dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik disebutkan pada Pasal 6 bahwa yang dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik adalah Badan Keagamaan dan Badan Sosial tertentu. Dan kemudian dari hasil keterangan saksi penggugat (Hasudungan Napitupulu) di hadapan Majelis Hakim yang menerangkan di persidangan bahwa seluruh suratsurat sebagai dasar penerbitan sertipikat Sertifikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Sangkarnihuta adalah berbeda letak tanah, ukuran dan batas-batasnya. Dan keseluruhannya terletak di Kelurahan Sangkarnihuta. Dapat dilihat P-10,P-11, P-12,P-15 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopy dari fotokopy surat . Yang menjadi pertanyaan apakah didalam penerbitan Sertifikat Hak Milik dapat dilakukan tanpa dasar surat yang jelas (terbukti didalam persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mampu menghadirkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir untuk membawa buku warkah dan buku tanah). Inilah fakta hukum yang disajikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat kenapa pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir tidak dilibatkan sebagai tergugat ….. ada apa ?????????? Inil jugalah fakta hukum yang disajikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat berupa Alas Hak dan bukti Surat fotocopy dari fotocopy dan mohon Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi ini tetap untuk tidak mempertimbangkannya serta membatalkan Sertifikat Hak Milik No.62/ Kelurahan Sangkarnihuta yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Kemudian untuk fakta hukumnya yakni Badan Pengurus Gereja dan Amal Gereja Roma Katolik Balige telah menguasai tanahnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.62/Kelurahan Sangkar Nihuta seluas 10.607 M2 (Bukti P-13); Kemudian fakta hukumnya lagi, sekalipun berdasarkan Berita Acara Eksekusi bahwa luas tanah Badan Pengurus Gereja dan Amal Gereja Katolik Balige itu adalah seluas 9.909 M2 (bukti P-15 dan Bukti P-16). Bahwa Pengurus Gereja dan Amal Roma 12
Katolik Balige tetap menguasai tanah yang seharusnya bukan haknya yakni seluas 698 M2 yang menurut Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dirampas dan dikuasai tanpa hak sebab patut dan pantas diduga kalau bukan dirampas lalu darimana datangnya tanah tersebut ?????????? Mampukah Angelo P.K Purba mengembalikan tanah seluas 698 M2 kepada pemiliknya????????????? Bahwa selanjutnya letak tanah terperkara yang didalilkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berdasarkan hak atas tanahnya sesuai dengan Berita acara eksekusi ( P-15) Pada tanggal 26 Juli 1997 dan sertifikat Hak milik no 62 Tanggal 9 Oktober 1998 adalah terletak di Kelurahan Sangkarnihuta sedangkan Sertifikat Hak Milik no 220, Sertifikat Hak Milik no 221 dan Sertifikat Hak Milik no 408 dan Sertifikat Hak Milik no 409 berada dalam Lingkungan desa Hinalang Bagasan. Oleh karena keberadaan letak tanah perkara berbeda kelurahan dan desa maka Pemohon Kasasi/ Pembanding / Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan haruslah dinyatakan DITOLAK. Dan karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi sudah tepat dan dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. c)
Tentang alat bukti surat Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat secara keseluruhan adalah sebaga berikut : 1. Bukti P-1 ( Surat Keputusan Uskup Agung Medan/Wali Gereja Sumatera Utara dan Provinsi dan Propinsi Nangroeh Aceh Darussalam nomor 390/PAR/BAL/KA/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 ) adalah sekedar membuktikan Bahwa ada Surat Keputusan Keuskupan Agung Medan/Wali Gereja Sumatera Utara dan Propinsi Aceh Darus Salam. Bahwa Bukti P-1 ini tidak bernilai Pembuktian karena tidak ada kaitannya dengan obyek perkara; 2. Bukti P-2 adalah Anggaran Dasar Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Keuskupan Agung Medan; Bukti P-2 Tidak bernilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan Tanah Obyek Perkara; 3. Bukti P-3 adalah Fotocopy dari Fotocopy surat kantor agraria daerah kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung 257/Agr tertanggal djuni 1968 (tidak ada Aslinya diperlihatkan di Muka Persidangan),bukti ini tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 4. Bukti P4 adalah Fotocopy dari Fotocopy surat permohonan untuk tidak megeluarkan ijin bangunan dari Binaris Situmorang selaku Kuasa Badan pengurus Gereja Dan Amal Roma Khatolik Balige (Aslinya tidak dapat diperlihatkan di Muka Persidangan).Bukti ini Tidak bernilai Pembuktian sebagaimana Yurispudensi Mahkamah Agung RI. 5. Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 adalah bukti yang tidak ada Relevansinya dengan perkara ini karena hanya Surat Internal keuskupan Agung. Bukti ini juga hanya berlaku untuk Umat Gereja Katolik sebab Pengurus Gereja Katolik Balige tidak sama dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir; 6. Bukti P-8 sampai dengan bukti P-9,adalah berupa teguran hukum (somasi) kepadaTermohon Kasasi-1/Terbanding-1/Tergugat-1,bukti ini ada aslinya,bahwa bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini,sebab pemilik tanah pada saat somasi ini dilayangkan masih Ahli Waris Oscar Mulia Simanjuntak,terbukti yang memohon penerbitan IMB adalah 13
KERSINA NASUTION dan ketika Kersina Nasution memohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas tanah Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan.Bahwa selanjutnya Pemda Kabupaten Toba Samosir mengabulkan Permohonan penerbitan IMB tersebut,hal ini membuktikan bahwa Pemda Kabupaten Toba Samosir mengakui bahwa tanah obyek perkara terletak di Desa Hinalang Bagasan,bukan di Kelurahan Sangkarnihuta; 7. Bukti P-10 sampai dengan bukti P-12,adalah fotocopy dari fotcopy , (Aslinya tidak dapat diperlihatkan di Muka Persidangan), bukti ini tidak bernilai pembuktian sebagaimana ketentuan Yurispudensi tetap Mahkamah Agung RI; 8. Bukti P-13 Sertifikat Hak Milik No.62/Kelurahan SangkarNihuta. Bukti ini menunjukkan bahwa Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik memiliki tanah di Kelurahan Sangkar Nihuta seluas 10.607 M 2, bahwa dasar penerbitannya menurut pengakuan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat adalah surat bukti hak atas tanah penggugat sesuai dengan hasil berita acara eksekusi seluas 8964 Meter2 dan luas tanah yg berasal dari P. siahaan luasnya 945 meter2 sehingga luas keseluruhannya 9909 meter 2,sehingga bukti ini juga menunjukkan bahwa Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige menguasai lebih luas dari yang seharusnya yakni selisih 698 M2; 9. Bukti P-14 sampai dengan P-15 adalah Perkara BJ Napitupulu dengan Mutiara Tobing, bahwa bukti ini letaknya bukan di Desa Hinalang Bagasan, tetapi terletak di Kelurahan Sangkarnihuta, Bukti ini tidak ada kaitannya dengan Obyek Perkara; 10. Bukti P-16 adalah bukti surat perjanjian jual beli tanah antara pihak Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige dengan P.Siahaan tertanggal 16 maret 1981,dan merupakan salah satu bukti atas tanah Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sesuai hasil acara berita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung bahwa luasnya 9909 M2, bukti ini adalah obyek perkara antara Mutiara Tobing dengan BJ.Napitupulu,bahwa lokasinya adalah di Kelurahan Sangkar Nihuta; d) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kesimpulan Termohon Kasasi 1/ Terbanding 1/ Tergugat 1 adalah sebagai berikut : 1. Gugatan Penggugat Konvensi dan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang; 2. Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam permohonan Kasasinya; 3. Tergugat konvensi ( Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I) dan juga telah menyatakan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tinggi Medan oleh karena dalam pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercamtum pula dalam Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sudah tepat dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan sehingga seluruh Gugatan Pemohon Kasasi /Pembanding /Penggugat Konvensi DITOLAK ; 4. Gugatan Pemohon Kasasi /Pembanding/ Penggugat dan Permohonon Kasasi harus ditolak seluruhnya. Ad.3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat. 14
b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni : 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yaitu adanya dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon kasasi I/Terbanding I/Tergugat I; 2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah mempertimbangkan dengan tepat secara hukum. Bukti P-10 (Penanggalan Hak) Bukti P-11 (Surat Lelang Register Van Debiteuren) Bukti P-12 (Schets Techening dari Situatie Tanah Pekarangan Tuan B.J Napitupulu) Bukti P-15 (Berita Acara Eksekusi No.193/Pdt.G/1980/PN-Balige) Bahwa terbukti dipersidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menghidangkan seluruhnya yang tersebut diatas berupa fotocopy dari fotocopy surat dimuka persidangan tidak dapat diperlihatkan ASLINYA. Seluruh tanah tersebut diatas didalilkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terletak di Kelurahan Sangkarnihuta. 3. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige telah mendapatkan Haknya seluas 10.607 M2, sebagaimana bukti P-13 (Sertifikat Hak Milik No.62/Sangkar Nihuta) 4. Bahwa Letak Obyek Perkara bukan di Kelurahan Sangkar Nihuta,melainkan di Desa Hinalang Bagasan terbukti berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No.648/33/IMB/TR/2009 tanggal 30 September 2009 , tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana Bukti Termohon Kasasi1/ Terbanding-1/Tergugat-1; Bukti surat T-1-05; 5. Surat Keterangan No 12/01/2005/SK/XII/12/tanggal 11 Desember 2012 yang diperbuat Hotma Siahaan Kepala Desa Hinalang Bagasan dan diketahui Camat Balige Drs Sahala Siahaan yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 221/Hinalang Bagasan seluas 1.557 m2 dan Sertipikat Hak Milik No. 409/Hinalang Bagasan seluas 184 m2 adalah bukti yang sah terletak di Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. 6. Bahwa dengan terbitnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), nyatalah bahwa Pembangunan yang dilakukan untuk mendirikan Tembok di atas Sertifikat Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan,oleh ahli waris Oscar Mulia Simanjuntak yakni Kersina Nasution, bahwa pendirian dan pembangunan tersebut tidak liar,sehingga tidak tampak adanya perbuatan melawan hukum didalamnya, karena membangun diatas tanah hak miliknya sendiri; 7. Sangat Tepat Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada halaman 53 alinea ke-5 dan halaman 54 alinea ke-4, sebab secara Yuridis, Obyek Perkara terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir sebagaimana Bukti Surat T-1-05; 8. Bahwa Majelis Hakim sudah tepat pertimbangannya,yang telah mempertimbangkan BAHWA BADAN PENGURUS GEREJA DAN AMAL ROMA KATOLIK BALIGE MENGUASAI LEBIH LUAS DARI YANG BUKAN HAKNYA seluas 698 M2 dan sunguh arif dan bijaksana apabila sebagai rohaniawan Angelo P.K.Purba mengembalikan tanah yang bukan haknya tersebut; 9. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat keliru menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang tidak mengabulkan permintaan untuk menghadirkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dalam perkara ini; 10. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebagai turut tergugat dalam perkara ini menunjukkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat seolah-olah tidak mengetahui bahwa atas obyek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan; 11. Sertifikat Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan terdaftar atas nama LESTARI SIAHAAN (istri Termohon KASASI-1/Terbanding-1/Tergugat-1), bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut dan obyek perkara tidak terdaftar atas nama Termohon 15
KASASI-1/ Terbanding-1/Tergugat-1, sehingga salah alamat dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat menggugat Termohon KASASI-I/Terbanding-I/ Tergugat-I atas obyek perkara ini; 12. Oleh karena Termohon KASASI-I/Terbanding-I/ Tergugat-I telah membantah seluruh dalil Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat 13. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat harus lah ditolak dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah benar dan tepat sebab telah mempertimbangkan perkara ini dengan mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis serta telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak Fakta-fakta/ Dalildalil Hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat. c) Bahwa metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundangperundangan dan doktrin-doktrin para pakar vide Rechtsvinding karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Bahwa sesungguhnya Termohon KASASI-I/Terbanding-I/Tergugat-I, bukanlah pemilik Tanah sebagaimana didalilkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dalam gugatan asal, melainkan bahwa atas obyek perkara yakni Tanah yang diatasnya telah dilekati Sertifikat Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan terdaftar atas nama Lestari Siahaan; Bahwa benar LESTARI SIAHAAN adalah istri sah dari MIDIAN MANURUNG (Termohon KASASI-I/Terbanding-I/ Tergugat-I); Bahwa LESTARI SIAHAAN (istri dari Termohon KASASI-I/Terbanding-I/ Tergugat-I); memperoleh tanah tersebut berdasarkan peralihan hak sebagaimana Bukti T-1-08; Bahwa Jual beli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Julitri Roriana Panggabean,SH sehingga kalau Gugatan ini di-kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai tanah orang lain tanpa hak, maka LESTARI SIAHAAN tidak termasuk didalamnya sebab LESTARI SIAHAAN Pembeli dengan itikad baik dan Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum; Kalau Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat mendalilkan Termohon KASASI1/Terbanding-1/ Tergugat-1 melakukan “memagar tanah yang bukan haknya sehingga dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum”),maka Termohon KASASI1/Terbanding-1/ Tergugat-1,tidak habis pikir sebab secara hukum yang melakukan Pemagaran bukan termohon KASASI-1/Terbanding-1/ Tergugat-1, akan tetapi KERSINA NASUTION,sebagaimana bukti T-1-01,T-1-02,T-1-03,T-1-04,T-1-05,T-1-06; Bahwa selain itu kalau Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat mencermati bukti T-107,bahwa Sertifikat Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan itu adalah pemecahan Sertifikat Hak Milik No.13/Hinalang Bagasan yang sebelumnya terdaftar atas nama OSCAR MULIA SIMANJUNTAK (alm); Dan ini dibuktikan: Bahwa saat ini Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir di PTUN Medan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.221/Hinalang Bagasan, terdaftar dalam register perkara No.55/G/2012/PTUN-MDN, dan LESTARI SIAHAAN telah masuk sebagai Tergugat II Intervensi-1 sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas penerbitannya; Sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 55/G.2012/PTUNMdn tanggal 28 Januari 2013 yang Amar Putusannya adalah : 16
MENGADILI : DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3 tentang Kewenangan Absolut;-------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----------------------------------------
-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.832.000.( delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) ;---------------------------------------------------------
Kemudian dikuatkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 57/B/2013/PT TUN MDN tanggal 28 Mei 2013 yang Amar Putusannya adalah: Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan…………………………………………………………………………………………… … MENGADILI :
1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding; ------------------------------2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 55/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 28 januari 2013 yang dimohonkan banding;----------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat/ Pembanding membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----------PETITUM Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Termohon KASASI-1 bermohon kepada Majelis Hakim Kasasi agar berkenan menjatuhkan Putusan : 1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2013 No : 24/Pdt/2013/PT MDN 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kasasi.
Atau apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo at Bono). Balige, 02 Agustus 2013 Termohon Kasasi I 17
MIDIAN MANURUNG
18
