PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BERDASARKAN RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Theodora Sekar Andhika NIM: 092114107

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi


PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

i


Skripsi



Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si,.Akt., QIA

ii

Tanggal: 5 Juli 2013


Skripsi


Dipersiapkandanditulisoleh: Theodora Sekar Andhika NIM: 092114107

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Pada Tanggal 29 Juli 2013 Dan dinyatakan memenuhi syarat Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.,Akt., QIA

.………………

Sekretaris

Lisia Apriani, S.E., Ak.,M.Si., QIA

……………….

Anggota

Ir. Drs. Hansiadi Yuli H, M.Si,.Akt., QIA

……………….

Anggota

Drs. YP.Supardiyono, M.Si.,Akt., QIA

……………….

Anggota

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.,Akt., QIA

……………….

Yogyakarta, 31 Juli 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Dekan

Dr. H. Herry Maridjo, M.Si

iii


Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. (Albert Schweitzer )

Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, Selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya (Alexander Pope)

Skripsi ini kupersembahkan untuk: Tuhan Yesus Sang penolongku Ibuku Maria Swamin T, Mas Pandhu dan Adikku Galih Sayangku Yossafat Reinas dan keluarga Serta teman-temanku semua

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BERDASARKAN RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 29 Juli 2013 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 31 Juli 2013 Yang membuat pernyataan,

(Theodora Sekar Andhika)

v


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Berdasarkan Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis. 2. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 3. Segenap dosen Program Studi Akuntansi yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani kuliah di Universitas Sanata Dharma.

vi


4. Drs. Kadri Renggono, M.Si. selaku Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. 5. Dra. Sukamiasih selaku sekretaris Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. 6. Sulistyawati, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. 7. Eko Suryanto, BA. selaku Staf Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. 8. Sri Sulawesti Kombar, B.Sc. selaku Kepala Seksi Pembiayaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. 9. Devi Rahmawati, S.E. selaku Kepala Seksi Akuntansi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. 10. Ibuku Maria Swamin T, Kakakku Mas Pandhu, dan Adekku Galeh yang selalu memberikan doa, perhatian dan kasih sayang serta semangat untukku. 11. Sayangku Yossafat Reinas yang selalu mendampingi, menemani dan memberikan motivasi untukku, serta cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan untukku. 12. Teman-teman MPTku: tika, aster, tota, chika, mbok sum, vani, ayu bola, siska, dea yang selalu memberi semangat untukku dan telah menjadi bagian dalam kebersamaan kita. 13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

vii


Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.Oleh sebab itu, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca yang berguna sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.Penuis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 5 Juli 2013

Penulis

viii


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA KARYA TULIS ............ v HALAMAN KATA PENGANTAR ................................................................... vi HALAMAN DAFTAR ISI ................................................................................. ix HALAMAN DAFTAR TABEL ......................................................................... xii HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..................................................................... xiv ABSTRAK .......................................................................................................... xvi ABSTRACT ........................................................................................................ xvii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Rumusan Masalah......................................................................... 4 C. Batasan Masalah ........................................................................... 4 D. Tujuan Penelitian .......................................................................... 4 E. Manfaat Penelitian ........................................................................ 5 F. Sistematika Penulisan ................................................................... 5 BAB II LANDASAN TEORI ......................................................................... 7 A. Kinerja .......................................................................................... 7 1. Pengertian Kinerja .................................................................. 7 2. Tujuan Pengukuran Kinerja .................................................... 7 3. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah ................................ 8 B. Laporan Keuangan Daerah ........................................................... 9 1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah ................................... 9 2. Tujuan Laporan Keuangan Daerah ........................................ 11 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ............................ 12 4. Laporan Realisasi Anggaran ................................................... 15 C. Analisis Rasio Keuangan APBD .................................................. 16 D. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 25 BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 27 A. Jenis Penelitian ............................................................................. 27 B. Subjek dan Objek Penelitian……………………………………. 27 C. Tempat dan Waktu Penelitian....................................................... 27 D. Data yang Diperlukan ................................................................... 28

ix


E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 28 F. Teknik Analisis Data .................................................................... 28 BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PROFIL KEUANGAN DAERAH ..... 36 A. Sejarah Kota Yogyakarta .............................................................. 36 B. Kondisi Geografis ......................................................................... 41 C. Penduduk dan Tenaga Kerja ......................................................... 43 D. Organisasi Pemerintah Daerah ..................................................... 45 E. Sosial ............................................................................................ 48 F. Pertanian ....................................................................................... 50 G. Perekonomian ............................................................................... 53 H. Keuangan dan Harga-harga .......................................................... 55 I. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .................................. 57 J. Pendapatan Daerah ....................................................................... 57 K. Belanja Daerah ............................................................................. 66 L. Pembiayaan Daerah ...................................................................... 67 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................... 68 A. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Kemandirian ................................................................................. 68 B. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ............................................. 76 C. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Aktivitas dengan Menggunakan Rasio Keserasian…………… .. 83 D. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dariDebt Service C overage Ratio……………………………………………… 95 E. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Pertumbuhan ................................................................................. 100 F. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Derajat Desentralisasi ................................................................................ 106 G. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ............................................... 112 H. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Efektivitas Pajak Daerah .............................................................. 118 I. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Derajat Kontribusi BUMD ........................................................................ 123 J. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah .............................................................. 128 K. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB ................................................... 134 BAB VI PENUTUP .......................................................................................... 138 A. Kesimpulan ................................................................................... 138 B. Keterbatasan Penelitian ................................................................ 141 x


C. Saran ............................................................................................. 142 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 144 LAMPIRAN ........................................................................................................ 146

xi


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 5.7 Tabel 5.8 Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 5.11 Tabel 5.12 Tabel 5.13 Tabel 5.14 Tabel 5.15 Tabel 5.16 Tabel 5.17 Tabel 5.18 Tabel 5.19 Tabel 5.20 Tabel 5.21 Tabel 5.22 Tabel 5.23

Realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 ................... 70 Realisasi Total Penjumlahan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................. 71 Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011........... 72 Trend Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 74 Target PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007- 2011 ........................ 78 Rasio Efektivitas Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............. 78 Trend Rasio Efektivitas PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 80 Total Belanja Rutin/Operasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 85 Rasio Belanja Rutin/Operasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 85 Rasio Belanja Modal /Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 87 Total Belanja Modal/Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 89 Trend Rasio Belanja Rutin/Operasi terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 90 Trend Rasio Belanja Modal/Pembangunan terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 91 Total Penjumlahan PAD Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................. 95 Total (PAD + DBH + DAU) – Belanja Wajib Kota Yogyakarta Tahun 2007 -2011 ......................................................................... 96 Total Penjumlahan Angsuran Pokok Pinjaman, Bunga, dan Biaya Lain-lain Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 ........... 96 Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 97 Trend Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 98 Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2007 -2011 ............ 103 Derajat Desentralisasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ...... 107 Trend Derajat Desentralisasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 109 Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 110 Trend Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 -2011 ..................................................... 114

xii


Tabel 5.24 Tabel 5.25 Tabel 5.26 Tabel 5.27 Tabel 5.28 Tabel 5.29 Tabel 5.30 Tabel 5.31 Tabel 5.32 Tabel 5.33 Tabel 5.34 Tabel 5.35 Tabel 5.36

Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 116 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 116 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 118 Trend Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 121 Trend Derajat Kontribusi BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 125 Realisasi Penerimaan Bagian Laba BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 126 Derajat Kontribusi BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 126 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 129 Trend Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 130 Total Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 132 Total Anggaran Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 132 Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 134 Trend Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 135

xiii


DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 5.1 Diagram Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 72 Gambar 5.2 Grafik Trend Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 ................................................................................... 75 Gambar 5.3 Diagram Rasio Efektivitas Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 77 Gambar 5.4 Grafik Trend Rasio Efektivitas PAD Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2011 .................................................................................. 81 Gambar 5.5 Diagram Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 86 Gambar 5.6 Diagram Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 88 Gambar 5.7 Grafik Trend Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 91 Gambar 5.8 Grafik Trend Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 92 Gambar 5.9 Diagram Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 98 Gambar 5.10 Grafik Trend Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 99 Gambar 5.11 Diagram Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .............................................................................................. 102 Gambar 5.12 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 104 Gambar 5.13 Diagram Derajat Desentralisasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 108 Gambar 5.14 Grafik Trend Derajat Desentralisasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 109 Gambar 5.15 Diagram Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 113 Gambar 5.16 Grafik Trend Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 115 Gambar 5.17 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 120 Gambar 5.18 Grafik Trend Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 121 Gambar 5.19 Grafik Trend Derajat Kontribusi BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 –2011 ........................................................................ 125

xiv


Gambar 5.20 Diagram Derajat Kontribusi BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 .................................................................................. 128 Gambar 5.21 Diagram Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 -2011 ......................................................................... 131 Gambar 5.22 Grafik Trend Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 131 Gambar 5.23 Diagram Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ....................................................................... 135 Gambar 5.24 Grafik Trend Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 ................................................... 136

xv


ABSTRAK


Theodora Sekar Andhika NIM: 092114107 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2007 – 2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio aktivitas, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), rasio pertumbuhan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio efisiensi belanja daerah, dan rasio belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian, rasio belanja operasi terhadap APBD, DSCR, rasio pertumbuhan PAD dan pertumbuhan penerimaan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi belanja daerah dan rasio belanja daerah terhadap PDRB memiliki kecenderungan meningkat. Sementara itu rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal terhadap APBD, rasio pertumbuhan belanja operasi dan pertumbuhan belanja modal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan derajat kontribusi BUMD menunjukkan kecenderungan menurun.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, analisis rasio keuangan, APBD.

xvi


ABSTRACT

ANALYSIS OF MUNICIPAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE BASED ON THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FINANCIAL RATIO A Case Study at Municipality Government of Yogyakarta

Theodora Sekar Andhika NIM: 092114107 Sanata Dharma University Yogyakarta 2013

This research aims to determine the financial performance trend of Yogyakarta Municipality Government for the years 2007 – 2011. The type of this research is a case study. The data collecting techniques used in this research are documention and interview. Financial statement analysis was used to calculate the autonomy ratio, PAD effectiveness ratio, activity ratio, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), growth ratio, decentralization degree, dependency of regional financial ratio, effectiveness of regional tax ratio, BUMD contribution degree, efficiency of regional expenditure ratio, and regional expenditure to PDRB ratio. The result shaowed that autonomy ratio, operation expenditure to APBD ratio, DSCR, PAD growth ratio and growth of regional income ratio, decentralization degree, effectiveness of regional tax ratio, efficiency of regional expenditure ratio and regional expenditure to PDRB ratio have a tendency to increase. On the other hand PAD effectiveness ratio, capital expenditure to APBD ratio, growth of operation expenditure ratio and growth of capital expenditure, dependency of regional financial ratio, and BUMD contribution degree have a tendency to decline.

Keywords: regional financial performance, financial ratio analysis, APBD.

xvii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Meningkatnya administrasi

publik

kesadaran memicu

ketidakpuasan.Tuntutan

yang

masyarakat

terhadap

timbulnya

gejolak

semakin

tinggi

penyelenggaraan

yang berakar diajukan

pada

terhadap

pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instnsi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun, 2006: 26). Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan (Mahsun,2006: 26). Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efesien dan efektif (Mardiasmo, 2002:121).

1


2

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004, kedua UU ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menetapkan

bahwa

pemerintah

dilaksanakan

berdasarkan

atas

asas

desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah propinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, UU Nomor 33 Tahun 2004, sebagai revisi UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional (Diani, 2010: 1-2). Hal tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada daerah maupun kota untuk mengatur dan mengelola pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan


3

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Diani, 2010: 2). Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002). Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi 2007: 9). Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan dan salah satunya adalah analisis rasio keuangan.Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis laporan keuangan yang banyak digunakan karena dapat menyingkap hubungan dan sekaligus menjadi dasar pembanding yang menunjukkan kondisi atau kecenderunagn yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen rasio itu sendiri (Mahsun, 2006: 140).Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk

menilai

kemandirian

keuangan

daerah

dalam

menghargai

penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan


4

perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Diani, 2010: 3). B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan rasio keuangan APBD tahun 2007 – 2011? C. Batasan Masalah Penilaian kinerja suatu pemerintah daerah/kota meliputi banyak aspek, di antaranya aspek finansial, aspek kepuasan pelanggan, operasi dan bisnis internal,

kepuasan

pegawai,

kepuasan

komunitas

dan

shareholders/stakeholders, dan waktu (Bastian, 2006: 276).Aspek finansial

diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja untuk mengetahui selisih antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.Dalam hal ini penulis ingin lebih fokus pada bidang yang ditekuni penulis yaitu keuangan.Oleh sebab itu, penulis membatasi pada aspek finansial saja dalam mengukur kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan rasio keuangan APBD tahun 2007 2011.


5

E. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1.

Bagi Pemerintah Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun berikutnya.

2.

Bagi Universitas Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.

3.

Bagi Peneliti Selanjutnya Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti pada bidang yang sama, yaitu bidang pemerintahan.

F. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan Pada babini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab II

Landasan Teori Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian untuk dijdikan dasar dalam menganalisis data yang diperoleh.

Bab III

Metode Penelitian Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data


6

yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada. Bab IV

Gambaran Umum Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejarah Kota Yogyakarta, kondisi geografis, penduduk dan tenaga kerja, organisasi pemerintah daerah, sosial, pertanian, perekonomian, keuangan dan harga-harga, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta.

Bab V

Analisis Dan Pembahasan Bab ini berisi analisis data dan pembahasan dengan menggunakan metode dan teknik sesuai dengan metode penelitian

Bab VI

Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian ini dan peneliti selanjutnya.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Kinerja 1. Pengertian Kinerja Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Halim, 2007: D-8). Kinerja

adalah

gambaran

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi (Bastian, 2006: 274). Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau targettarget tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mahsun,2006: 25). 2. Tujuan Pengukuran Kinerja Menurut Mahmudi (2010:14), pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi

7


8

sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah: a)

Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

b)

Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

c)

Memperbaiki kinerja periode berikutnya

d)

Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment

e)

Memotivasi pegawai

f)

Menciptakan akuntabilitas publik

3. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Menurut Whittaker (1993), dalam Government performance and Results Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement dalam Bastian (2006: 275), pengukuran/penilaian kinerja

adalah

suatu

alat

manajemen

untuk

meningkatkan

kualitas

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2006: 25).


Pengukuran

kinerja

Pemerintah

Daerah

(Pemda)

9

harus

mencakup pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi. Pemda yaitu memberikan pelayanan kepada

masyarakat,

mengumpulkan

dan

mengalokasikan

atau

mendistribusikan sumber daya (Mahsun, 2006: 196). Indikator kinerja Pemda meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit, dan indikator impact(Mahsun, 2006: 196). Indikator kinerja pemerintah daerah meliputi perbandingan antara anggaran dan realisasinya, perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya dan target serta prosentase fisik proyek (Halim, 2007: 3). B. Laporan Keuangan Daerah 1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah Menurut Halim (2007: D-8), laporan keuangan daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama ditujukan bagi kepentingan luar pihak pemerintah daerah tersebut. Menurut pasal 169 ayat 2g Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Laporan Keuangan Daerah terdiri atas: a) Laporan Realisasi Anggaran b) Neraca c) Laporan Arus Kas d) Catatan atas Laporan Keuangan


10

Laporan keuangan tersebut juga sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, setelah adanya perubahan atas Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Laporan Keuangannya terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006: 30). Pada tahun 2005 dan 2006 bentuk APBD menganut pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan mulai tahun 2007 mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP. Disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006: 29) bahwa Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 lebih banyak mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2005 mengatur standar akuntansi yaitu SAP. Perbedaan mendasar yang pertama adalah pada pengelompokan belanja. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu: a)

Masyarakat

b)

Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman d)

Pemerintah.


11

2. Tujuan Laporan Keuangan Daerah Dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP, laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan,

namun

tidak

untuk

memenuhi

kebutuhan

khusus

pemakainya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.Laporan membandingkan

keuangan realisasi

terutama

pendapatan,

digunakan

belanja,

untuk

transfer,

dan

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Mardismo

(2002)

dalam

Nordiawan

(2006:

131-132)

menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memberikan dasar perencanaan dan kebijakan serta aktivitas di masa yang akan datang, serta membantu dalam menentukan apakah suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya di masa yang akan datang. Dalam SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) No.4: Objective of Financial Reporting by Nonbussines Organization


12

dalam Nordiawan (2006: 132-133) menjelaskan tujuan laporan keuangan sektor publik adalah laporan keuangan organisasi nonbisnis yang hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan pengguna dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya ekonomi, dalam menilai pelayanan, dalam menilai kinerja manajer organisasi atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan yang lainnya. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan organisasi, kinerja organisasi, pelaksanaan pembelanjaan kas, dan untuk membantu dalam memahami informasi keuangan. 3. Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar

yang

memuat

rincian

penerimaan

daerah

dan

pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Mahsun, et.all, 2011: 81). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.Dalam menyusun APBD, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah


13

Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumbersumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial (Mahsun, et.all, 2011: 82). Menurut Basuki (2007: 47-48), dalam struktur APBD terdapat beberapa pengertian sebagai berikut: a) Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. b) Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. c) Pendapatan yang tercantum dalam APBD adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. d) Belanja daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.


14

e) Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: a)

Pendapatan Daerah

b) Belanja Daerah c)

Pembiayaan Daerah Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah

daerah.

Anggaran

menentukan

besar

pendapatan

digunakan dan

sebagai

pengeluaran,

alat

untuk

membantu

pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002: 9). Fungsi APBD menurut Memesah (1995: 18) adalah sebagai berikut: a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.


15

b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. c) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah. d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu. 4. Laporan Realisasi Anggaran Laporan

Realisasi

Anggaran

adalah

laporan

yang

menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah terealisasi dalam APBD di akhir periode (Bastian, 2003: 181). Dalam Lampiran II PP RI Nomor 24 Tahun 2005 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemrintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi

yang

dikelola

oleh

pemerintah

pusat/daerah,

yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.


16

Menurut Mahsun (2011: 83) elemen atau komponen Laporan Realisasi Anggaran yaitu: a) Pendapatan Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. b) Belanja Belanja terdiri dari Belanja Aparatur daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. c) Pembiayaan Pembiayaan meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. C. Analisis Rasio Keuangan APBD Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim adalah sebagai berikut: 1.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah menunujukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus:


17

Pendapatan Asli Daerah (PAD) X 100% Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman

Rasio ini menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pendanaan eksternal.Semakin tinggi angka rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya (Halim, 2007: 232). 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dirumuskan: Realisasi Penerimaan PAD X 100% Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%.Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2007: 234). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini dirumuskan: Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD X 100% Realisasi Penerimaan PAD


18

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja semakin baik.Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak (Halim, 2007: 234). 3. Rasio Aktivitas dengan menggunakan Rasio Keserasian Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio ini dihitung dengan rumus: a)

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Total Belanja Rutin X 100% Total APBD

b) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Total Belanja Pembangunan X 100% Total APBD Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase untuk belanja pembangunan yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007: 236) 4. Penyerapan Dana per Triwulan Penyerapan pemerintah

dana

per

daerah

triwulan dalam

menggambarkan

kemampuan

melaksanakan

dan


mempertanggungjawabkan

secara

periodik

kegiatan

19

yang

direncanakan pada masing-masing triwulan. Apabila realisasi penerimaan pendapatan per triwulan dikurangi realisasi pengeluaran per triwulan terjadi surplus dan sementara penyerapan dana untuk pengeluaran terbesar tejadi pada periode triwulan terakhir, berarti beban kerja pelaksanaan pembangunan terpusat pada triwulan terakhir (Halim, 2007: 236). 5. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD), Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dirumuskan sebagai berikut: (PAD + BD + DAU) – BW Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman) BD dalam APBD dan laporan realisasinya adalah bagi hasil pajak maupun non pajak.Sedangkan Belanja Wajib merupakan Dana Alokasi Khusus ditambah dengan Belanja Rutin (DAK + belanja rutin) (Halim, 2007: 238). 6. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.Rasio ini dihitung


20

dengan membandingkan angka-angka APBD dari tahun ke tahun, sehingga

nampak

perbedaan

kenaikan

atau

penurunan

dari

perbandingan tersebut. Sedangkan macam-macam analisis rasio keuangan menurut Mahmudi adalah: 1.

Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin

tinggi

kemampuan

pemerintah

daerah

dalam

penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010: 142). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X 100% Total Pendapatan Daerah 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi (Mahmudi, 2010: 142). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan X100% Total Pendapatan Daerah


21

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2010: 142). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: PAD X 100% Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman 4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memobilisasi

penerimaan

PAD

sesuai

dengan

yang

ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikatakan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2010: 143). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Realisasi Penerimaan PAD X 100% Target Penerimaan PAD Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut: Biaya Pemerolehan PAD X 100% Realisasi Penerimaan PAD


22

5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio ini dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2010: 144) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah X 100% Target Penerimaan Pajak Daerah Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%.Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik. Rasio efisiensi pajak daerah dirumuskan sebagai berikut: Biaya Pemungutan Pajak Daerah X 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 6. Derajat Kontribusi BUMD Derajat kontribusi BUMD bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah (Mahmudi, 2010: 145). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Penerimaan Bagian Laba BUMD X 100% Penerimaan PAD


23

7. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Rasio DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang.Rasio ini untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Mahmudi, 2010: 145). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: {PAD + (DBH – DBHDR) + DAU} – belanja wajib Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain-lain Ket : DBH

: Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian dari PBB, BPHTB, dan Bagi Hasil SDA DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Belanja Wajib : belanja pegawai dan belanja anggota DPRD Belanja Lain : biaya terkait pengadan pinjaman antara lain Biaya Administrasi, Biaya Provisi, Biaya Komitmen, Asuransi dan Denda.

Berdasarkan rasio ini, pemerintah daerah layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR nya minimal 2,5 dan jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal itu mengindikasikan terjadinya arus kas negative yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutup seluruh beban utang (Mahmudi, 2010: 146). 8. Debt Service Ratio (DSR) Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah meliputi pokok dan bunganya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya.Rasio ini dapat digunakan untuk mendukung analisis DSCR (Mahmudi, 2010: 148).


24

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Total Pendapatan Daerah X100% Pokok Pinjaman + Bunga 9. Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah Rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman (Mahmudi, 2010: 149). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Total Utang Pemerintah Daerah X 100% Total Pendapatan Daerah

10. Rasio Efisiensi Belanja Rasio

efisiensi

belanja

digunakan

untuk

mengukur

tingkat

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.Angka yang dihasilkan dari perhitungan rasio ini tidak bersifat absolute, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi. 2010; 166). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Realisasi Belanja X 100% Anggaran Belanja


25

11. Rasio Belanja terhadap PDRB Rasio belanja terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah (Mahmudi, 2010: 166).Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Total Realisasi Belanja Daerah X 100% Total PDRB D. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis rasio keuangan APBD antara lain dilakukan oleh Valentina (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta yang diukur melalui PAD hanya mencapai rata-rata sebesar 17,37% untuk setiap tahun dan mengalami penurunan tiap tahun sebesar 1,5%. Kondisi ini menunjukkan kemandirian Kota Yogyakarta masih jauh dari yang diharapkan (2) Rasio efektivitas pemungutan PAD Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 105,51% dengan peningkatan sebesar 1,89% tiap tahun. Kondisi ini menunjukkan pemungutan PAD sudah efektif. Sedangkan rasio efisiensi pemungutan PAD mencapai rata-rata sebesar 1,57% tiap tahun. Penurunan rasio efisiensi sebesar 0,08% menunjukkan pemungutan PAD semakin efisien tiap tahunnya (3) Rasio pertumbuhan APBD pada tahun 2005 – 2007 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada komponen total pendapatan mengalami penurunan sebesar 13,82% dan komponen belanja tidak tersangka yang mengalami penurunan


26

sebesar 501,8% (4) DSCR pada tahun 2005 – 2007 menunjukkan Pemerintah daerah dilihat dari kemampuan keungannya layak untuk melakukan pinjaman, yaitu pada tahun 2005 sebesar 23,69, tahun 2006 sebesar 145,27, dan tahun 2007 sebesar 22,83%. Penelitian lain dilakukan oleh Khoirul Furqon (2008) dengan judul “Analisis Rasio sebagai Salah Satu Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Jombang”.

Penelitian

tersebut

menunjukkan rasio kemandirian tahun 2001 – 2005 cenderung tinggi atau baik.Dari perhitungan rasio efisiensi, rasionya cenderung naik, jadi kinerja pemerintah dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh PAD kurang efisien karena terjadi kenaikan. Ditinjau dari rasio aktivitas/keserasian pemda masih memprioritaskan anggaran dana belanja untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan, tetapi pemda sudah memperhatikan sektor pembangunan yang mempunyai multiple effect dan pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dan dilihat dari rasio pertumbuhan, untuk mendapatkan PAD belum maksimal karena terjadi penurunan pada dua tahun terakhir.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan pemerintah dan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.Pemilihan pendekatan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini tidak dapat digunakan bagi pemerintah kota/kabupaten lain. B. Subyek dan Obyek Penelitian 1.

Subyek penelitian ini adalah Dinas Peajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.

Obyek penelitian ini adalah rasio keuangan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2007-2011.

C. Tempat dan Waktu Penelitian 1.

Tempat penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta

2.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2013 sampai bulan Maret tahun 2013.

27


28

D. Data yang Diperlukan a.

Gambaran umum Kota Yogyakarta

b.

Laporan Realisasi APBD Tahun 2007 - 2011

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1.

Dokumentasi Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan mempelajari tentang data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain: gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta, target APBD, realisasi APBD, dan Laporan Realisasi Anggaran.

2. Wawancara Wawancara digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan mengenai hal-hal yang tidak ditemui dalam metode pengumpulan data lain, misalnya kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. F. Teknik Analisis Data Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut: 1.

Menghitung seluruh rasio keuangan APBD. a) Rasio KemandirianKeuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) X 100% Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman


29

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat ditarik kesimpulan dengan parameter (Halim, 2004: 188-189): 1) Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% artinya kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali dan menunjukkan pola hubungan instruktif, yaitu daerah tersebut sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang tidak mampu melaksanakan otonomi. 2) Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% artinya kemampuan keuangan daerah rendah dan menunjukkan pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang,

dengan

demikian

dianggap

sedikit

mampu

melaksanakan otonomi daerah. 3) Apabila tingkat kemandirian 50% - 75%, artinya kemampuan keuangan daerah sedang dan menunjukkan pola hubungan partisipatif,

yaitu

berkurang.

Dengan

peranan

pemerintah

demikian

daerah

pusat

semakin

tersebut

tingkat

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 4) Apabila tingkat kemandirian 75% - 100%, artinya kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi dan menunjukkan pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.


30

b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas =

Realisasi Penerimaan PAD X100%

Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Untuk menentukan tingkat efektivitas tidaknya pungutan PAD digunakan asumsi (Halim, 2002: 129): 1) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran (target PAD) maka dapat dikatakan kinerja pemungutan PAD semakin efektif. 2) Apabila kontribusi yang dihasilkan semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran maka dapat dikatakan kinerja pemungutan PAD kurang efektif. Namun apabila rasio efektivitas mencapai 1 berarti daerah tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan efektif. Rasio = iyo iyoBiaya yg dikeluarkan untuk memungut PAD Efisiensi Realisasi Penerimaan PAD

X 100%

Untuk menentukan tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (100%) (Halim, 2002: 131).


31

c) Rasio Aktivitas dengan Menggunakan Rasio Keserasian Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Total Belanja Rutin X 100% Total APBD Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Total belanja Pembangunan X 100% Total APBD Untuk menarik kesimpulan dari hasil perbandingan, prioritas terbesar di antara rasio di atas menunjukkan dana lebih diprioritaskan ke salah satu atau keduanya dengan range antara 1% - 100%. Apabila prioritas tertinggi untuk belanja rutin, artinya kinerja

pemerintah

daerah

masih

kurang

mengutamakan

kepentingan pembangunan masyarakatnya. d) Debt Service Coverage Ratio (PAD + BD + DAU) – BW

DSCR =

Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman) Hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan rumus di atas merupakan angka maksimal apabila pemerintah daerah akan melakukan tambahan dana dari pinjaman pihak luar. e) Rasio Pertumbuhan Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan


32

yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2002: 135). Untuk penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat kenaikan

atau

penurunan

pada

masing-masing

komponen

pendapatan dan pengeluaran tiap tahunnya. Apabila ada kenaikan maka menunjukkan pertumbuhan positif dan kinerjanya baik, sebaliknya jika ada penurunan maka menunjukkan pertumbuhan negative atau kinerjanya tidak baik. f) Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi dihitung dengan menggunakan rumus: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X 100% Total Pendapatan Daerah Dari hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan apabila kontribusi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan persentase yang tinggi, berarti kemampuan pemertintah dalam menyelenggarakan desentralisasi adalah baik. g) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio

ketergantungan

keuangan

daerah

dihitung

dengan

menggunakan rumus: Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan X 100% Total Pendapatan Daerah


33

Dalam penarikan kesimpulan dapat dilihat dari hasil perhitungan. Apabila rasio ketergantungan menunjukkan prosentase yang tinggi maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun provinsi. h) Rasio Efektivitas Pajak Daerah Rasio efektivitas pajak daerah dihitung dengan menggunakan rumus: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah X 100% Target Penerimaan Pajak Daerah Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat disimpulkan dengan cara melihat hasil rasio tersebut. Rasio ini dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100%. i) Derajat Kontribusi BUMD Derajar kontribusi BUMD dihitung dengan menggunakan rumus: Penerimaan Bagian Laba BUMD X 100% Penerimaan PAD Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat disimpulkan dengan cara melihat hasil rasio tersebut. Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin baik pula tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam menambah Pendapatan Asli Daerah.


34

j) Rasio Efisiensi Belanja Daerah Rasio efisiensi belanja daerah dihitung dengan menggunakan rumus: Realisasi Belanja X 100% Anggaran Belanja Angka yang dihasilkan dari perhitungan rasio ini tidak bersifat absolute, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih dari 100% maka mengidikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. k) Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Rasio

belanja

daerah

terhadap

PDRB

dihitung

dengan

menggunakan rumus: Total Realisasi Belanja Daerah X 100% Total PDRB Dapat disimpulkan apabila hasil dari perhitungan menggunakan rumus di atas menunjukkan persentase yang kecil maka kesenjangan antara pengeluaran belanja dengan periode yang diperoleh juga kecil.


2.

35

Melakukan analisis trend untuk melihat kecenderungan masingmasing rasio keuangan dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX ∑ ∑ ∑

Keterangan: Y = Variabel rasio kemandirian Y’ = Trend a = Besarnya Y saat X = 0 b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan 1 satuan X = Waktu

3.

Memaparkan hasil analisis dan menyimpulkan hasil perhitungan yang tersedia.


BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PROFIL KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti: Negara Mataram dibagi dua: setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Adapun daerahdaerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkanbahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu

36


37

diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin. Di sana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan dan terdapat suatu pesanggrahan yang dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut di atas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga.Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755.Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah dan menetap di Kraton yang baru. Peresmian nama terjadi pada tanggal 7 Oktober 1756.


38

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan di antara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersamasama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Kota

Yogyakarta

yang

meliputi

daerah

Kasultanan

39

dan

Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.


40

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang

Nomor

18

Tahun

1965

tentang

pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan

Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang


Pemerintahan

Daerah

yang

mengatur

kewenangan

41

Daerah

menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

B. Kondisi Geografis

1.

Batas Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus kabupaten. Kota Yogyakarta merupakan ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Letaknya

yang

berada

di

tengah-tengah

provinsi

menyebabkan daerah ini merupakan daerah yang strategis untuk pemerintahan.Kota Yogyakarta dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang

mengelilinginya.

Kabupaten-kabupaten

tersebut

adalah

Kabupaten Kulon Progo yang terletak di sebelah barat kota, Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan dan barat daya dari kota, Kabupaten Sleman yang terletak di sebelah utara, barat, maupun timur, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul terletak di sebelah timur.


Wilayah

Kota

Yogyakarta

terbentang

42

antara

110o 24I 19II sampai 110o 28I 53II Bujur Timur dan 7o 15I 24II sampai 7o49I 26II Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

2.

Keadaan Alam

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa).Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa.Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Selama tahun 2011, penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.104,308 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 20,113 hektar.

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas di Kota Yogyakarta, yaitu: sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian tengah adalah Sungai Code, dan sebelah barat adalah Sungai Winongo.


3.

43

Luas Wilayah

Kota

Yogyakarta

memiliki

luas

wilayah

tersempit

dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² atau 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 614 RW, dan 2.524 RT.

4.

Iklim

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2011 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 351,3 mm dan terendah terjadi pada bulan Juni (1,5 mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 9,56 hari.

Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 85 persen dan terendah pada bulan Agustus sebesar 67,3 persen. Tekanan udara rata-rata 995,3 mb dan suhu udara rata-rata 26ᴼC C. Penduduk dan Tenaga Kerja

1.

Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat 388.627 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,67 persen laki-laki dan 51,33 persen


44

perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, yaitu sebesar 94,81 pada tahun 2010.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebanyak 390.554 orang dengan rincian sebanyak 190.075 orang penduduk laki-laki dan 200.479 orang penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km2, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 12.017 jiwa per km2.

2.

Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011 sebanyak 8.372 orang yang terdiri dari 3.216 laki-laki dan 5.156 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan Sarjana yaitu 73,8 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan Diploma (12,3 persen). SMU (10,2 persen) dan sisanya (3,77 persen) berpendidikan S2, SMP, dan SD.


3.

45

Transmigrasi

Jumlah transmigran dari Kota Yogyakarta pada tahun 2011 tercatat 25 kepala keluarga yang terdiri dari 88 jiwa. Para transmigran tersebut berasal dari hampir seluruh kecamatan kecuali kecamatan Pakualaman, Gondomanan dan Wirobrajan dan daerah penempatan terbanyak adalah Sumatra Utara.

D. Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif daerah.Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah.DPRD Kota Yogyakarta masa bakti 2009-2014 terdiri dari 40 orang anggota berasal dari 5 fraksi.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, kewenangan yang dimiliki dan kondisi serta potensi Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan penataan ulang organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai berikut:


1.

46

Sekretariat daerah, terdiri dari:

a.

Sekretaris Daerah

b.

Asisten Tata Praja, membidangi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi

c.

Asisten Pembangunan, membidangi Bagian Perekonomian dan Pendapatan Bagian

Daerah,

Bagian

Kesejahteraan

Pengendalian

Masyarakat

dan

Pembangunan,

Pengarusutamaan

Gender. d.

Asisten Administrasi, membidangi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Bagian Kerjasama.

2.

Sekretariat DPRD

3.

Dinas Daerah, terdiri dari:

a.

Dinas Kesehatan

b.

Dinas Pendidikan

c.

Dinas Lingkungan Hidup

d.

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

e.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

f.

Dinas Kesejahteraan Sosial

g.

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

h.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

i.

Dinas Pengelolaan Pasar

j.

Dinas Ketertiban


4.

5.

k.

Dinas Perhubungan

l.

Dinas Perizinan

47

Badan, terdiri dari:

a.

Badan Pengwasan Daerah

b.

Badan Kepegawaian Daerah

c.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

d.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

e.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil

f.

Badan Informasi Daerah

g.

Badan Pengelolaan Barang Daerah

Kantor, terdiri dari:

a.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah

b.

Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda, dan Olah Raga

c.

Kantor

Perlindungan

Masyarakat

Kebakaran d.

Kantor Pertanian dan Kehewanan

6.

Komisi Pemilihan Umum

7.

RSUD

8.

BUMD, terdiri dari:

dan

Penanggulangan


9.

a.

PDAM Tirtamarta

b.

PD BPR Bank Pasar

48

Kecamatan, terdiri dari 14 Kecamatan.

Kelurahan, terdiri dari 45 Kelurahan.

E. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai.

Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan sekolah menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta.Sedangkan untuk tingkat

pendidikan

dasar

lebih

banyak

diselenggarakan

oleh

pemerintah.

Pada tahun ajaran 2011/2012 di Kota Yogyakarta terdapat 66 perguruan tinggi swasta.Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas,

24

institut/sekolah

tinggi

dan

34

akademi/politeknik.Jumlah dosen sebanyak 2.700 orang yang terdiri dari 2.371 orang dosen yayasan dan 239 orang dosen DPK.Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 46.215 orang.


49

2. Kesehatan

Keterssediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2011 jumlah dokter praktek di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1.458 orang pada tahun 2010 menjadi 1.581 orang. Jumlah apotek adalah 125.

Untuk mencanangkan

menekan program

pertumbuhan Keluarga

penduduk,

Berencana

pemerintah

(KB).

Respon

masyarakat terhadap program tersebut cukup positif.Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang aktif menjadi akseptor. Pada tahun 2011 jumlah akseptor tercatat 33.697 orang atau 72,07 persen dari pasangan usia subur (PUS) yang terdapat di Kota Yogyakarta. Alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah STK (32,25 persen).

3. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2011 sebanyak 379.154 orang atau 81,22 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 11,51 persen Katolik, 6,66 persen Kristen, 0,17 persen Hindu, 0,42 persen Budha dan 0,01 lainnya.


50

4. Peradilan

Tindak kejahatan di Kota Yogyakarta menunjukkan gejala terjadinya peningkatan.Pada tahun 2011 perkara pelanggaran yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 26.267.

Jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta naik dari 425 pada tahun 2010.Penghuni Rumah Tahanan pada tahun 2011 sebanyak 192 orang.

F. Pertanian

1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitarnya, tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, tambak, kolam/tebat/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan perkebunan negara/swasta.

Pada tahun 2011 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 3.250 hektar, terdiri dari 83 hektar lahan sawah dan 3.167 hektar lahan bukan sawah.


51

2. Tanaman Pangan

Data tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-buahan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2011 mencapai 218 hektar dengan produksi 1.304 ton gabah kering giling. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi padi sawah mengalami penurunan sekitar 1,15 persen.

Produksi palawija pada tahun 2011 terdiri dari kacang tanah dan jagung adalah 1 ton dan 27 ton, dengan luas panen 1 hektar untuk tanaman kacang tanah dan 4 hektar juga untuk tanaman jagung.

Tanaman buah-buahan yang paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta adalah pisang. Pada tahun 2011 populasi pohon pisang sebanyak 7,59 ribu pohon dengan produksi 152 ton.

3. Tanaman Perkebunan

Komoditi perkebunan tidak cukup potensial untuk wilayah Kota Yogyakarta.Tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa. Pada tahun 2011 populasi tanaman kelapa sebanyak 2.500 pohon dan 1.950 pohon di antaranya sudah menghasilkan dengan total produksi 1,05 ton.


52

4. Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2011 tercatat 847,65 kuintal yang terdiri dari 18,56 kuintal hasil penangkapan di perairan umum, 671,66 kuintal perikanan kolam dan 157,43 kuintal produksi ikan dalam karamba. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan mangalami peningkatan.

Produksi benih ikan baik dari BBI Mendungan maupun dari Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produksi benih ikan tercatat 100,44 ribu ekor dan pada tahun 2011 menjadi 1.633,02 ribu ekor.

5. Peternakan

Populasi ternak besar yang terdiri dari kerbau, sapi potong, sapi perah dan kuda pada tahun 2011 secara berturut-turut adalah 9 ekor, 345 ekor, 26 ekor dan 27 ekor.

Sementara itu, populasi kambing, domba, babi dan kelinci yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 369 ekor, 545 ekor, 161 ekor, dan 52 ekor.

Populasi ternak kecil paling banyak terdapat di Kecamatan Kotagede. Populasi ungags yang terdiri dari burung puyuh, ayam


53

buras, dan itik pada tahun 2011 berturut-turut adalah 700 ekor, 64.281 ekor dan 999 ekor.

Jumlah pemotongan ternak pada tahun 2011 tercatat 9.953 ekor sapi, 3.009 ekor kambing, dan 5.695 ekor domba. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah ternak yang paling banyak dipotong adalah ternak sapi.

Produksi telur tercatat 821 ribu butir, atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 575 ribu dolar.

G. Perekonomian

1. Ekspor

Ekspor komoditas bukan migas Kota Yogyakarta pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan ekspor tahun sebelumnya, yaitu dari 21.060.982,16 US $ di tahun 2010 menjadi 117.685.291,26 US $ di tahun 2011. Sebagian besar ekspor Kota Yogyakarta berasal dari industri kerajinan tangan yang pada umumnya memiliki ciri khas dari suatu daerah sehingga sulit untuk untuk ditiru dan menjadikan komoditas tersebut dapat bersaing di pasar Amerika maupun Eropa. Komoditas mebel kayu memiliki kontribusi terbesar dengan nilai total ekspor mencapai 93.719.046,80 US $ atau 79,64 persen dari total ekspor Kota Yogyakarta. Kontribusi terbesar kedua dimiliki oleh


54

komoditas minyak atsiri dengan nilai 10.532.218,70 US $ atau mencapai 8,95 persen dan komoditas sarung tangan polyrutan menempati urutan ketiga dengan nilai ekspor mencapai 1.959.788,91 US $ atau 1,67 persen.

2. Pasar

Pasar merupakan salah satu tempat kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu wilayah/daerah. Jumlah pasar yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 mencapai 32 pasar yang menempati lahan seluas 151.719,77 m2 dengan 14.683 pedagang. Dari keseluruhan pasar yang ada, sekitar 82,47 persen pasar sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan 17,53 persennya merupakan pasar tradisional dengan sarana prasarana yang masih sangat terbatas.

3. Persediaan Pangan

Kebutuhan dasar manusia akan pangan, terutama pada makanan pokok yaitu beras menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah selalu menjaga ketersediaannya. Ketersediaan pangan yang diidentikkan dengan ketersediaan beras selama kurun waktu tahun 2011 dapat dikatakan cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta.


55

Persediaan beras pada gusdang dolog terutama ditujukan untuk menjaga tingkat harga konsumen maupun produsen. Total penyaluran beras pada tahun 2011 mencapai 39.986 ton dan total pengadaan mencapai 40.514 ton, sedangkan persediaaan beras pada akhir bulan Desember tahun 2011 mencapai 5.187 ton. Jumlah penyaluran beras terbesar yang dilakukan oleh Dolog yaitu terjadi pada bulan Maret yang mencapai 6.183 ton.

4. Koperasi

Koperasi yang merupakan soko guru dari perekonomian, menjadi tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah koperasi yang terdapat di Kota Yogyakartapada tahun 2011 sebanyak 550 koperasi dengan 50.280 anggota.

Pada tahun 2011 volume usaha koperasi mencapai 307.311 juta, naik 43,08 persen dari tahun sebelumnya dengan sisa hasil usaha mencapai 18.196,9 juta rupiah

H. Keuangan dan Harga-Harga

1. Keuangan Daerah

Dalam era otonomi daerah, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis.Berimbang berarti harus diusahakannya keseimbangan


antara

peneimaan

dan

pengeluaran.

Dinamis

berarti

56

makin

meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang.

Pada tahun anggaran 2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai 228.870,54 juta rupiah, meningkat 27,56 persen dari PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar 179.423,64 juta rupiah. Namun demikian, dibandingkan dengan total belanja daerah kontribusinya sebesar 21,86 persen.

2. Perbankan

Sampai dengan bulan Desember 2011 posisi kredit perbankan di Kota Yogyakarta mencapai 3.974.399 juta rupiah.

3. Harga-harga

Harga mempengaruhi

merupakan

salah

ketidakstabilan

satu

indikator

ekonomi

yang

regional

dapat maupun

nasional.Tingginya perubahan harga komoditas suatu daerah secara kontinyu

menunjukkan

ketidakstabilan

ekonomi

pada

daerah

tersebut.Perubahan harga juga berarti perubahan tingkat inflasi.

Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 mencapai 3,38 persen. Secara umum tingginya tingkat inflasi terutama disebabkan


57

oleh perubahan harga pada kelompok perumahan, kesehatan dan pendidikan.

I. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2011 mencapai 12.962 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 5.817 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2000. Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor terserier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Angkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Sektor Jasa-jasa. Sumbangan sektor tersier tersebut terhadap PDRB lebih dari 75 persen.

J. Pendapatan Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiscal adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masingmasing.Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat berupa pajak daerah dan retribusi daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2010 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000


58

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur antara lain: jenis, obyek, subyek, dasar pengenaaan dan tariff pajak daerah maupun retribusi daerah, serta ketentuan umum yang mengatur tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam UU dan PP tersebut, untuk daerah kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru sepanjanag memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UndangUndang dengan mekanisme penetapan lewat Peraturan Pemerintah, sedangkan untuk daerah propinsi hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah baru di luar yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak daerah dan 28 jenis retribusi daerah. Penetapan jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak daerah dan retribusi daerah secara umum dipungut hamper di semua daerah.


59

1. Pajak Daerah

Pajak daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB. Pengaturan jenis-jenis pajak ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Dari beberapa sumber pendapatn pajak daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan pajak daerah yang sangat dominan perolehannya.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. c) Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu. Dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan


60

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan

umum

dan

menjaga

kelestarian

lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki dua perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Marta dan Perusahaan Daerah

Bank

Perkreditan

Rakyat

Bank

Jogja

Kota

Yogyakarta.Berdasarkan peraturan perundangan kedua perusahaan tersebut dalam pengelolaannya merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain itu, pendirian perusahaan daerah tingkat Pemerintah Daerah Propinsi DIY dilakukan dengan sistem penyertaan modal oleh masing-masing Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi DIY. Perusahaan Daerah tersebut telah diatur melalui Peraturan daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY. Dari ketiga perusahaan daerah tersebut, laba perusahaan telah memberikan kontribusi tiap tahunnya ke dalam APBD Kota Yogyakarta.


61

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan pendapatan dari kelompok ini dalam peraturan perundangan tidak diatur secara mendalam, mengingat komponen pembentuknya tergantung pada kemampuan manajerial dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah serta penggalian potensi-potensi pendapatan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan perundangan.

Beberapa komponen dari penerimaan kelompok pendapatan ini mempunyai peran yang cukup besar dalam kontibusinya, antara lain pendapatan bunga deposito. Besarnya kontribusi komponen ini sangat dipengaruhi oleh penyerapan dana dalam rangka melaksanakan program-program Pemerintah Daerah.

5. Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Dengan demikian,


62

perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah daerah merupakan

suatu

system

yang

menyeluruh

dalam

rangka

penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, maupun Tugas Pembantuan.

Implementasi kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi anggaran belanja untuk daerah termasuk di dalamnya dana perimbangan. Sejalan dengan itu, selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah, pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah, berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen pendapatan dana perimbangan diuraikan secara berurutan sebagai berikut:


63

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah pembagian hasil penerimaan pajak berdaasarkan angka prosentase dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian bagi hasil pajak yang diterima oleh daerah ditentukan berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bagi hasil pajak bersumber dari:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang penggunaannya diserahkan secara penuh kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan


64

desentralisasi. Desentralisasi mengandung pengertian penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.Implikasinya, Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasaran pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah yang akan mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah daerah-daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah, serta karakteristik daerah yang meliputi antara lain daerah pesisir dan


65

kepulauan, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan. Selanjutnya,

kriteria

teknis

ditetapkan

oleh

kementerian

Negara/departemen teknis terkait, dengan menggunakan indikatorindikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Bidang-bidang yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur yang meliputi jalan, irigasi dan air bersih, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang prasarana pemerintah, dan bidang lingkungan hidup.

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

a) Hibah, berasal dari Pemerintah, pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi

swasta

dalam

negeri,

kelompok

masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam


66

c) Dan bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah e) Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

K. Belanja Daerah

Belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Yogyakarta tersiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

1. Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

2. Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi


67

L. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan

Daerah

terdiri

dari

Penerimaan

Pembiayaan,

Pengeluaran Pembiayaaan dan Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Kemandirian 1. Analisis Data Perkembangan keuangan Kota Yogyakarta dapat ditinjau dari rasio kemandirian. Rasio kemandirian dapat diketahui dari perbandingan

antara

realisasi

PAD

dengan

jumlah

dana

perimbangan dan pinjaman daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tabel 5.1 menunjukkan realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pajak daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak BPHTB. Selama kurun waktu tahun 2007 sampai

68


69

dengan 2011 realisasi pajak-pajak tersebut mengalami peningkatan, sehingga pajak daerah menjadi komponen terbesar dalam PAD. Komponen terbesar kedua setelah pajak daerah adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Beberapa komponen dari penerimaan kelompok pendapatan ini mempunyai peran yang cukup besar dalam kontribusinya, antara lain pendapatan bunga deposito. Besarnya kontribusi komponen ini sangat dipengaruhi oleh penyerapan dana dalam rangka melaksanakan programprogram Pemerintah Daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan, yaitu pendapatan transfer. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN daerah berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.


Tabel 5.1 Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 (dalam rupiah) Pendapatan 2007 2008 No Asli Daerah Pajak 1 54.783.202.892 62.452.770.490 Daerah Retribusi 2 29.197.466.013 34.940.602.210 Daerah Hasil Pengelolaan 3 Kekayaan 8.783.239.359 8.454.823.854 Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan 4 21.334.442.677 26.583.374.960 Asli Daerah yang Sah Total 114.098.350.942 132.431.571.514

2009

2010

2011

71.852.539.011

78.254.579.242

120.457.515.127

23.497.748.962

32.214.650.779

34.408.438.184

10.218.454.601

11.031.304.700

10.121.339.866

55.905.095.635

57.923.105.336

63.883.266.468

161.473.838.209

179.423.640.057

228.870.559.645

Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

70


71

Tabel 5.2 Realisasi Total Penjumlahan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 (dalam rupiah) Pinjaman Tahun Dana Perimbangan Total Daerah 2007 439.159.224.538 4.030.151.117 443.189.375.655 2008

504.741.154.863

3.169.912.929

507.911.067.792

2009

517.366.876.957

2.408.260.774

519.775.137.731

2010

484.628.282.720

1.646.608.619

486.274.891.339

2011

500.613.750.497

1.084.956.464

501.698.706.961


Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu melakukan pinjaman untuk pembangunan dan renovasi Pasar Beringharjo serta fasilitas kota lainnya. Pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Tabel 5.2 menunjukkan penerimaan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2008 dan yang terendah terjadi pada tahun 2007. Untuk pinjaman daerah Kota Yogyakarta selama lima tahun berturut-turut mengalami penurunan dari Rp4.030.151.117di tahun 2007, hingga mencapai angka Rp1.084.956.464pada tahun 2011.


72

Tabel 5.3 Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 Total Dana Perimbangan + Rasio Total PAD (Rp) Tahun Pinjaman Daerah Kemandirian (1) (Rp) (3) = (1) : (2) (2) 2007 114.098.350.942 443.189.375.655 25.74% 2008 132.431.571.514 507.911.067.792 26.07% 2009 161.473.838.209 519.775.137.731 31.07% 2010 179.423.640.057 486.274.891.339 36.90% 2011 228.870.559.645 501.698.706.961 45.62% Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

50.00%

45.62%

45.00% 36.90%

40.00% Rasio Kemandirian

35.00% 30.00%

31.07% 25.74%

26.07%

25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

2007 Rasio Kemadirian 25.74%

2008 26.07%

2009 31.07%

2010 36.90%

2011 45.62%

Gambar 5.1 Diagram Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

a) Pada tahun 2007 rasio kemandirian Kota Yogyakarta adalah sebesar 25,74%. Pendapatan asli daerah mampu memberi kontribusi

sebesar

25,74%

atau

sebesar

Rp114.098.350.942terhadap total dana perimbangan dan pinjaman daerah sebesar Rp443.189.375.655.


73

b) Pada tahun 2008 rasio kemandirian Kota Yogyakarta mengalami kenaikan, menjadi 26,07%. Pendapatan asli daerah mampu memberi kontribusi sebesar 26,07% atau sebesar Rp132.431.571.514terhadap total dana perimbangan dan pinjaman daerah sebesar Rp507.911.067.792. c) Pada tahun 2009 rasio kemandirian Kota Yogyakarta mengalami kenaikan lagi jika dibandingkan dua tahun sebelumnya menjadi 31,07%. Pendapatan asli daerah mampu memberi

kontribusi

sebesar

31,07%

atau

sebesar

Rp161.473.838.209 terhadap total dana perimbangan dan pinjaman daerah sebesar Rp519.775.137.731. d) Pada tahun 2010 rasio kemandirian Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya menjadi 36,90%. Pendapatan asli daerah mampu memberi kontribusi sebesar 36,90% atau sebesar Rp179.423.640.057 terhadap total dana perimbangan dan pinjaman daerah sebesar Rp486.274.891.339. e) Pada tahun 2011 rasio kemandirian Kota Yogyakarta semakin mengalami

kenaikan

jika

dibandingkan

empat

tahun

sebelumnya menjadi 45,62%. Pendapatan asli daerah mampu memberi

kontribusi

sebesar

45,62%

atau

sebesar

Rp228.870.559.645terhadap total dana perimbangan dan pinjaman daerah sebesar Rp501.698.706.961.


74

2. Analisis Trend Untuk melihat perkembangan rasio kemandirian Kota Yogyakarta selama tahun 2007 - 2011 dilakukan analisis trend dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Tabel 5.4 Trend Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 3. Rasio 4.Tahu X XY X2 Y' kemandirian n 5. (Y) 6. 2007 25.74% -2 -51.49% 4 22.07%

7. 2008 8. 2009 9. 2010 10.2011 11. Total 12.

26.07% 31.07% 36.90% 45.62% 165.40%

-1 0 1 2 0

-26.07% 0.00% 36.90% 91.24% 50.57%

1 0 1 4 10

27.57% 33.08% 38.59% 44.09% 165.40%

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus: ∑

∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 33,08 + 5,057 X Tabel 5.4 dan gambar 5.2 menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan meningkat.


75

50 45 40

44.09

35

38.59

Y' (Trend)

30

33.08

25

27.57

20 15

22.07

10 5 0 Trend Rasio Kemandirian

2007

2008

2009

2010

2011

22.07

27.57

33.08

38.59

44.09

Gambar 5.2 Grafik Trend Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007 2011

3. Pembahasan Tabel 5.3 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Yogyakarta pada tahun 2007 - 2011 berkisar antara 25,74% 45,62%. Ini berarti kemampuan keuangan daerah masih rendah dan menunjukkan

pola

hubungan

konsultatif.Namun

kemandirian Kota Yogyakarta menunjukkan

tingkat

kecenderungan

meningkat yang berarti campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang.Dengan demikian Kota Yogyakarta dianggap sedikit mampu

melaksanakan

otonomi

daerah.Meskipun

tingkat

kemandirian Kota Yogyakarta masih rendah tetapi besarnya PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat kemandirian Kota Yogyakarta pada tahun 2007 – 2011 terus mengalami kenaikan.Hal ini disebabkan pajak daerah yang merupakan kontribusi terbesar dari total PAD juga terus


76

meningkat.Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

telah

melakukan

sejumlah

langkah

untuk

memaksimalkan potensi pajak daerah yang dimiliki dengan melakukan

sosialisasi,

pemeriksaan

pajak

dan

pemberian

penghargaan untuk wajib pajak teladan sehingga partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah semakin tinggi. Selain itu, DPDPK telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk mengoptimalkan pungutan pajak hotel dan restoran yang dari tahun ke tahun potensi pajak tersebut semakin meningkat di Kota Yogyakarta ini.

B. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 1. Analisis Data Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah dapat ditentukan dari perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Perhitungan total realisasi penerimaan PAD telah tersaji dalam tabel 5.1. Perhitungan target penerimaan PAD dapat pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa target penerimaan PAD selama lima tahun berturut-turut mengalami kenaikan dengan Pajak daerah sebagai komponen terbesar dari total target PAD.


77

Rasio efektivitas Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2008 berada pada tingkat rasio tertinggi yaitu mencapai 113,29% seperti tampak pada tabel 5.6. Sedangkan tingkat rasio terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu berada pada angka 102,02%. Diagram perkembangan rasio efektivitas Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada gambar 5.3. 113.29%

114.00% 112.00%

112.28% 111.02%

109.54%

Rasio Efektivitas

110.00% 108.00% 106.00% 104.00%

102.02%

102.00% 100.00% 98.00% 96.00% 2007 2008 2009 2010 2011 R. Efektivitas 109.54% 113.29% 111.02% 102.02% 112.28%

Gambar 5.3 Diagram Rasio Efektivitas Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011


Tabel 5.5 Target PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 (dalam rupiah) Pendapatan Asli No 2007 Daerah 1 Pajak Daerah 2 Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan 3 Kekayaan Daerah yang Dipisahakan Lain-Lain Pendapatan 4 Asli Daerah yang Sah Total

2008

2009

2010

2011

49.274.000.000 29.092.692.000

59.343.591.000 32.885.227.754

66.969.000.000 22.158.537.725

75.200.000.000 29.492.761.000

101.349.000.000 31.725.760..317

8.799.505.000

8.454.823.854

10.159.369.381

11.031.304.700

10.121.339.863

16.996.685.000 104.162.882.000

16.211.593.443 116.895.236.051

46.159.491.000 145.446.398.106

60.147.942.593 175.872.008.293

60.642.117.706 203.838.217.886


Tabel 5.6 Rasio Efektivitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 (dalam rupiah) Tahun Realisasi PAD Target PAD 2007 114.098.350.942 104.162.882.000 2008 132.431.571.514 116.895.236.051 2009 161.473.838.209 145.446.398.106 2010 179.423.640.057 175.872.008.293 2011 228.870.559.645 203.838.217.886

Rasio Efektivitas 109,54% 113,29% 111,02% 102,02% 112,28%


78


79

a) Pada tahun anggaran 2007 rasio efektivitas pendapatan asli

daerah Kota Yogyakarta adalah sebesar 109,54%. Realisasi PAD mampu memberi kontribusi sebesar 109,54% atau sebesar Rp114.098.350.942terhadap nilai pencapaian sasaran (target PAD) sebesar Rp104.162.882.000. b) Pada tahun 2008 rasio efektivitas Kota Yogyakarta mengalami

kenaikan menjadi 113,29%. Realisasi PAD mampu memberi kontribusi

sebesar

113,29%

atau

sebesar

Rp132.431.571.514terhadap nilai pencapaian sasaran (target PAD) sebesar Rp116.895.236.051. c) Pada tahun 2009 rasio efektivitas Kota Yogyakarta mengalami

penurunan dibanding dua tahun sebelumnya menjadi 111,02%. Realisasi PAD mampu memberi kontribusi sebesar 111,02% atau sebesar Rp161.473.838.209 terhadap nilai pencapaian target PAD sebesar Rp145.446.398.106. d) Pada tahun 2010 rasio efektivitas Kota Yogyakarta kembali

mengalami

penurunan

menjadi

102,02%,

namun

rasio

efektivitas pada tahun ini masih dapat dikatakan efektif karena besarnya realisasi PAD sebesar Rp179.423.640.057sudah melebihi

target

yang

ditetapkan

yaitu

sebesar

Rp175.872.008.293dan kontribusi yang diberikan pada tahun ini lebih dari 100%.


80

e) Pada tahun 2011 rasio efektivitas Kota Yogyakarta kembali

mengalami kenaikan menjadi 112,28% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi PAD mampu memberi kontribusi sebesar 112,28% atau sebesar Rp228.870.559.645 terhadap nilai

pencapaian

sasaran

(target

PAD)

sebesar

Rp203.838.217.886. 2. Analisis Trend Untuk melihat perkembangan rasio efektivitas PAD Kota Yogyakarta selama tahun 2007-2011 dilakukan analisis trend dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Tabel 5.7 Trend Rasio Efektivitas PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 Tahun

Rasio efektivitas (Y)

X

XY

X2

Y'

2007 2008 2009 2010

109.54% 113.29% 111.02% 102.02%

-2 -1 0 1

-219.08% -113.29% 0.00% 102.02%

4 1 0 1

110.79% 110.21% 109.63% 109.05%

2011

112.28%

2

224.56%

4

108.47%

Total

548.15%

0

-5.79%

10

548.15%

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus: ∑ ∑


81

Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 109,63 - 0,58 X Tabel 5.7 dan gambar 5.4 menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun. 111.00

110.79 110.21

110.50

109.63

Y' (Trend)

110.00 109.50

109.05

109.00

108.47

108.50 108.00 107.50 107.00

Trend Rasio Efektivitas PAD

2007

2008

2009

2010

2011

110.79

110.21

109.63

109.05

108.47

Gambar 5.4 Grafik Trend Rasio Efektivitas PAD Kota Yogyakarta tahun 2007 2011

3. Pembahasan Selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2007 – 2011 rasio efektivitas PAD Kota Yogyakarta dapat dikatakan sangat efektif dalam memobilisasi penerimaan PAD karena kontribusi yang diberikan lebih dari 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan realisasi PAD

mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan anggarannya.Selain itu, dilihat dari komponen pajak daerah terus meningkat sebagai keberhasilan upaya pemerintah dalam menggiatkan pemungutan


82

pajak daerah, ini berarti Kota Yogyakarta mampu menjalankan tugasnya dengan efektif. Pada tahun 2009 tingkat efektivitas PAD Kota Yogyakarta mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi 111,02%. Hal ini disebabkan target dan realisasi retribusi daerah pada pos PAD pada tahun ini juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya perpindahan rekening retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD yang semula masuk kelompok retribusi daerah pindah ke kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada pos Penerimaan Daerah. Ini dikarenakan RSUD melakukan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). Pada tahun 2010 tingkat efektivitas PAD Kota Yogyakarta kembali mengalami penurunan dan merupakan tingkat rasio terkecil yaitu 102,02%. Sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivitas PAD Kota Yogyakarta lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya.Kenaikan paling tinggi berada pada perolehan pajak daerah seperti tampak pada tabel 5.5.Ini berarti kinerja Kota Yogyakarta dalam efektivitas PAD membaik. Trend rasio efektivitas PAD yang memiliki kecenderungan menurun seperti tampak pada gambar 5.4 menunjukkan bahwa Pendapatan

Asli

Daerah

masih

perlu

ditingkatkan

untuk

mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama sumber-sumber


83

potensial seperti pajak daerah sebagai komponen terbesar dalam PAD, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.

C. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Aktivitas dengan Menggunakan Rasio Keserasian 1. Analisis Data Prioritas alokasi dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan

Kota

Yogyakarta

dapat

diketahui

dengan

menggunakan rasio keserasian yaitu perbandingan total belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total APBD. Tabel 5.8 menunjukkan bahwa total belanja rutin/operasi Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ratarata kenaikan total belanja rutin/operasi Kota Yogyakarta adalah sebesar 16,39%. Belanja rutin Kota Yogyakarta pada tahun 20072011 didominasi oleh belanja pegawai yaitu rata-rata sebesar 69,90% dari total belanja rutin. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja Kota Yogyakarta mayoritas untuk pengeluaran belanja pegawai.Sedangkan untuk perhitungan rasio belanja rutin terhadap total APBD dapat dilihat pada tabel 5.9. Pada tahun anggaran 2010 belanja rutin terhadap APBD Kota Yogyakarta berada pada tingkat rasio tertinggi yaitu mencapai 96,20%. Sedangkan pada tahun 2007 belanja rutin


84

terhadap APBD berada pada tingkat terendah yaitu 77,41%. Tabel 5.9

juga menunjukkan bahwa kenaikan belanja rutin Kota

Yogyakarta diiringi dengan pertumbuhan pendapatan yang juga mengalami peningkatan selama lima tahun berturut-turut. Semakin tinggi

persentasedana

yang

dialokasikan

untuk

belanja

rutin/operasi berarti persentase untuk belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi

masyarakat

cenderung

semakin

kecil.Diagram

perkembangan rasio belanja rutin terhadap APBD Kota Yogyakarta tahun

2007

-

2011

dapat

dilihat

pada

gambar

5.5.


Tabel 5.8 Total Belanja Rutin/Operasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Belanja 2007 2008 2009 2010 Rutin/Operasi Bel. Pegawai 332.205.140.033 428.171.470.769 461.189.796.523 559.146.974.048 Bel. Barang 85.667.260.473 90.700.730.390 141.474.807.279 159.119.638.920 Bel. Bunga 707.120.553 579.027.616 459.221.794 379.637.470 Bel. Subsidi 306.876.000 0 0 0 Bel. Hibah 0 22.180.860.900 49.915.246.350 30.530.575.535 Bel. Bantuan Sos. 57.696.628.060 49.587.684.559 42.312.581.054 35.339.698.475 Bel. Bantuan Keu 0 0 0 0 Total 476.583.025.119 591.219.774.234 695.351.653.000 784.516.524.448

2011 608.147.454.347 172.004.549.017 235.378.946 0 59.495.647.781 31.531.674.575 0 871.414.704.666


Tabel 5.9 Rasio Belanja Rutin/Operasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Rasio Belanja Rutin Total Belanja Rutin Total APBD Tahun terhadap APBD (1) (2) (3) = (1) : (2) 2007 476.583.025.119 615.648.852.480 77,41% 2008 591.219.774.234 720.252.933.347 82,09% 2009 695.351.653.000 749.989.016.366 92,71% 2010 784.516.524.448 815.495.924.651 96,20% 2011 871.414.704.666 951.681.432.622 91,57% Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

85


92.71

100 R. Belanja Rutin terhdap Total APBD

77.41

96.2

86

91.57

82.09

80 60 40 20 0

R. Belanja Rutin Terhadap APBD

2007

2008

2009

2010

2011

77.41

82.09

92.71

96.2

91.57

Gambar 5.5 Diagram Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011

Sedangkan untuk rasio belanja modal/pembangunan dapat diketahui dengan perbandingan antara belanja modal/pembangunan dengan total APBD. Rasio belanja pembangunan digunakan untuk mengetahui alokasi belanja pembangunan Kota Yogyakarta yang digunakan untuk sarana dan prasarana masyarakat. Perhitungan total belanja modal/pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2007 2011 akan disajikan dalam tabel 5.11. Tabel 5.11 menunjukkan bahwa komponen belanja gedung dan bangunan merupakan komponen terbesar di antara komponen belanja pembangunan yang lain. Ini berarti pada tahun 2007 - 2010 Kota Yogyakarta lebih banyak mengalokasikan belanjanya untuk pembangunan gedung dan bangunan.Sedangkan pada tahun 2011 Kota Yogyakarta lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada belanja jalan dan irigasi. Hal ini sesuai dengan prioritas


87

pembangunan nasional Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2011 yang telah menetapkan sepuluh prioritas pembangunan di antaranya peningkatan kualitas lingkungan dan mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat. Dengan demikian, Kota Yogyakarta lebih mengutamakan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pekerjaan umum yaitu peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan, perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase. Pada tahun anggaran 2008 belanja pembangunan terhadap APBD Kota Yogyakarta berada pada tingkat rasio tertinggi yaitu mencapai 14,90% seperti tampak pada tabel 5.10. Sedangkan tingkat rasio terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 6,62%. Tabel 5.10 Rasio Belanja Modal/Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2007 2011(dalam rupiah) R. Belanja Total Belanja Total APBD Pemb thdp Tahun Pembangunan (2) APBD (1) (3) = (1) : (2) 2007 89.982.396.168 615.648.852.480 14,62% 2008 107.286.061.886 720.252.933.347 14,90% 2009 86.735.795.635 749.989.016.366 11,56% 2010 54.040.432.205 815.495.924.651 6,63% 2011 59.151.111.077 951.681.432.622 6,22% Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

Pada tahun 2008 rasio belanja pembangunan Kota Yogyakarta mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2007, namun mengalami penurunan sejak tahun 2009 sampai


88

dengan tahun 2011. Diagram perkembangan rasio belanja

R. Belanja Pembangunan terhadap APBD

pembangunan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 5.6 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

14.62

14.90 11.56

6.63

6.22

2007

2008

2009

2010

2011

R. Belanja Pembangunan 14.62 Terhadap APBD

14.90

11.56

6.63

6.22

Gambar 5.6 Diagram Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011


Tabel 5.11 Total Belanja Modal/Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Belanja Pembangunan/Modal Belanja Tanah

2007

2008

2009

2010

2011

4.092.326.400

6.208.586.469

2.466.745.100

4.287.291.550

740.936.000

Belanja Peralatan dan Mesin

11.067.578.735

17.216.376.442

16.396.567.920

14.321.567.817

15.697.340.372

Belanja Gedung dan Bangunan

50.951.282.032

54.477.308.400

40.267.206.365

22.849.064.073

13.385.579.965

Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan

22.307.082.701

28.135.315.700

24.566.388.000

11.046.126.965

26.198.900.740

1.252.832.300

998.186.175

1.972.323.000

1.296.757.800

2.968.496.900

311.294.000

250.288.700

1.066.565.250

239.624.000

159.857.100

89.982.396.168

107.286.061.886

86.735.795.635

54.040.432.205

59.151.111.077

Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Aset Lainnya Total


89


90

2. Analisis Trend Setelah mengetahui rasio belanja rutin terhadap APBD dilakukan analisis trend untuk melihat perkembangannya dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Tabel 5.12 Trend Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 Rasio Belanja Tahun Rutin terhadap X XY X2 Y' APBD (Y) 2007 2008 2009 2010 2011

77.41% 82.09% 92.71% 96.20% 91.57%

-2 -1 0 1 2

-154.82% -82.09% 0.00% 96.20% 183.13%

4 1 0 1 4

79.51% 83.75% 88.00% 92.24% 96.48%

Total

439.98%

0

42.42%

10

439.98%

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus: ∑ ∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 88 + 4,24 X Tabel 5.12 dan gambar 5.7 menunjukkan bahwa rasio belanja rutin

terhadap

kecenderungan meningkat.

APBD Kota Yogyakarta memiliki


91

120 100 92.24

79.51

88.00

96.48

83.75

2007

2008

2009

2010

2011

79.51

83.75

88.00

92.24

96.48

Y' (Trend)

80 60 40 20 0 Trend Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

Gambar 5.7 Grafik Trend Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

Untuk

mengetahui

perkembangan

rasio

belanja

pembangunan terhadap APBD dilakukan analisis trend rasio belanja pembangunan dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Tabel 5.13 Trend Rasio Belanja Pembangunan terhadap Yogyakarta tahun 2007-2011 Rasio Bel. Pembangunan Tahun X XY X2 terhadap APBD (Y) 2007 14.62% -2 -29.23% 4 2008 14.90% -1 -14.90% 1 2009 11.56% 0 0.00% 0 2010 6.63% 1 6.63% 1 2011 6.22% 2 12.43% 4 Total 53.92% 0 -25.07% 10

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus: ∑

APBD

Y' 15.80% 13.29% 10.78% 8.28% 5.77% 53.92%

Kota


92

∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 10,79 – 2,51 X Tabel 5.13 dan gambar 5.8 menunjukkan bahwa rasio belanja pembangunan Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan

Y' (Trend)

menurun. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Trend R. Belanja Pembangunan terhadap APBD

15.8 13.29 10.78 8.28 5.77 2007

2008

2009

2010

2011

15.8

13.29

10.78

8.28

5.77

Gambar 5.8 Grafik Trend Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

3. Pembahasan Menurut Mahmudi (2010: 164), pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 6090%. Gambar 5.5 menunjukkan bahwa rasio belanja rutin terhadap APBD Kota Yogyakarta pada tahun 2007 dan 2008 sudah memenuhi proporsi tersebut, namun pada tahun 2009 - 2011 rasio belanja rutin terhadap APBD melebihi angka 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keserasian antara belanja rutin dan


93

belanja modal terhadap total belanja daerah masih belum baik. Belanja rutin masih mendominasi dari total belanja daerah. Artinya proporsi belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana masyarakat masih kurang. Pada tahun 2009 - 2011 rasio belanja pembangunan cenderung

mengalami

penurunan.Ini

berarti

kinerja

Kota

Yogyakarta untuk mengalokasikan belanja pembangunan masih belum baik dan dapat dikatakan bahwa Pemkot Yogyakarta belum mampu untuk meningkatkan belanja sebagai alokasi pembangunan. Dilihat dari perhitungan rasio belanja rutin dan belanja pembangunan

diketahui

bahwa

Kota

Yogyakarta

lebih

memprioritaskan belanja rutin dibanding belanja pembangunan, karena belanja pegawai yang memberikan kontribusi terbesar dalam belanja rutin telah mencapai 50 persen lebih dari total anggaran sehingga lebih mendesak untuk segera dipenuhi daripada belanja pembangunan yang manfaatnya baru akan dirasakan pada jangka menengah maupun jangka panjang. Belanja pegawai juga menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2008 belanja pegawai naik sebesar Rp95.966.330.737 dari

tahun

2007.Kemudian

kembali

meningkat

sebesar

Rp33.018.325.753 pada tahun 2009. Pada tahun 2011 belanja pegawai masih mengalami kenaikan menjadi Rp608.147.454.347 dari Rp559.146.974.048 pada tahun 2010


94

Menurut Mahmudi (2010: 164), pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah pada umumnya justru memiliki proporsi belanja modal yang tinggi disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang dan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5% - 20% (Mahmudi, 2010: 165). Dilihat dari proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah, sebenarnya Kota Yogyakarta sudah memenuhi proporsi tersebut,

namun

belanja

pembangunan

ini

belum

dapat

mendominasi dari alokasi total belanja daerah. Pertumbuhan pendapatan yang meningkat pada tahun 2007 - 2011 justru berbanding terbalik dengan rasio belanja pembangunan.Semakin meningkatnya pendapatan, rasio belanja pembangunan justru mengalami penurunan.Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga cenderung memiliki porsi belanja rutin yang lebih tinggi (Mahmudi, 2010: 164).


95

D. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Debt Service Coverage Ratio

1. Analisis Data Debt service coverage ratio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan

pemerintah

daerah

dalam

membayar

kembali

pinjaman daerah.Rasio ini sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. DSCR ini merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib seperti ditampilkan dalam tabel 5.14 dengan penjumlahan angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain-lain yang ditampilkan pada tabel 5.15. Tabel 5.14 Total Penjumlahan PAD Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 (dalam rupiah) Tahun

Pendapatan Asli Daerah

2007

114.098.350.942

2008

Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Dana Alokasi Umum

Total

365.528.664.434

46.842.560.104

526.469.575.480

132.431.571.514

61.245.922.863

411.257.232.000

604.934.726.377

2009

161.473.838.209

66.530.546.957

414.345.330.000

642.349.715.166

2010

179.423.640.057

75.585.120.720

395.444.062.000

650.452.822.777

2011

228.870.559.645

438.612.575.849

60.239.274.648

727.722.410.142



96

Tabel 5.15 Total (PAD + DBH + DAU) – Belanja Wajib Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Total Total (PAD + DBH + Penjumlahan Belanja Wajib DAU) - Belanja Tahun PAD, DBH dan (2) Wajib DAU (3) = (1) – (2) (1) 2007 526.469.575.480 332.205.140.033 194.264.435.447 2008 604.934.726.377 428.171.470.769 176.763.255.608 2009 642.349.715.166 461.189.796.523 181.159.918.643 2010 650.452.822.777 559.146.974.048 91.305.848.729 2011 727.722.410.142 608.147.454.347 119.574.955.795 Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa total penjumlahan PAD, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Kota Yogyakarta mengalami kenaikan pada tahun 2007 - 2011.Hal ini juga diiringi dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang terus mengalami kenaikan.Selain itu belanja wajib Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Ini berarti alokasi belanja pegawai Kota Yogyakarta juga meningkat selama lima tahun berturut-turut.

Tabel 5.16 Total Penjumlahan Angsuran Pokok Pinjaman, Bunga, dan Biaya Lain-lain Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Angsuran Biaya lainTahun Pokok Bunga Total lain Pinjaman 2007 860.238.188 448.314.574 129.640.808 1.438.193.570 2008 761.652.154 371.898.956 87.322.838 1.220.873.949 2009 761.652.154 329.731.320 49.906.150 1.141.289.625 2010 561.652.154 222.889.483 12.489.462 797.031.100 2011 361.652.154 116.336.466 2.529.053 480.517.674 Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)


97

Perkembangan total pinjaman Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 cenderung menurun seperti terlihat pada tabel 5.16. Ini berarti selama lima tahun berturut-turut pinjaman daerah Kota Yogyakarta berkurang. Tabel 5.17 Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Total (PAD + DBH + DAU) - Belanja Total Pinjaman DSCR Tahun Wajib (2) (3) = (1) : (2) (1) 2007 194.264.435.447 1.438.193.570 135,08 2008 176.763.255.608 1.220.873.949 144,78 2009 181.159.918.643 1.141.289.625 158,73 2010 91.305.848.729 797.031.100 114,56 2011 119.574.955.795 480.517.674 248,85 Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

DSCR Kota Yogyakarta mencapai puncaknya pada tahun 2011 sebesar 248,85 seperti tampak pada tabel 5.17. Sedangkan pada tahun 2010 DSCR Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat rasio terkecil yaitu 114,56. Diagram perkembangan DSCR ini dapat dilihat pada gambar 5.9


98

248.85 250

DSCR

200 150

135.08

144.78

158.73 114.56

100 50 0 DSCR

2007 135.08

2008 144.78

2009 158.73

2010 114.56

2011 248.85

Gambar 5.9 Diagram Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2007 2011

2. Analisis Trend Untuk melihat perkembangan trend Debt Service Coverage Ratio dilakukan analisis trend dengan menggunakan formula

sebagai berikut: Y’ = a + bX Tabel 5.18 Trend Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta Tahun 20072011 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 Total

DSCR (Y) 135.08% 144.78% 158.73% 114.56% 248.85% 802.00%

X -2 -1 0 1 2 0

XY -270.15% -144.78% 0.00 114.56% 497.69% 197.31%

X2

Nilai a dapat dicari dengan menggunakan rumus: ∑

4 1 0 1 4 10

Y' 120.94% 140.67% 160.40% 180.13% 199.86% 802.00%


99

∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 160,4 + 19,73 X Tabel 5.18 dan gambar 5.10 menunjukkan bahwa Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta cenderung mengalami

peningkatan. 250

200 199.86 180.13

Y'(Trend)

150

160.40 140.67

100

120.94

50

0

2007

Trend Debt Service 120.94 Coverage Ratio

2008

2009

2010

2011

140.67

160.40

180.13

199.86

Gambar 5.10 Grafik Trend Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011

3. Pembahasan Melihat kecenderungan DSCR Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 yang semakin meningkat dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta layak untuk melakukan pinjaman daerah karena nilai DSCR selama lima tahun menunjukkan angka jauh di atas 2,5. Ini berarti Kota Yogyakarta sangat mampu untuk membayar kembali pinjaman daerah.Hal ini juga mengidentifikasikan terjadinya arus


100

kas positif yang berarti pendapatan Kota Yogyakarta cukup untuk menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga beserta biaya lainnya.

E. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Pertumbuhan 1. Analisis Data Rasio

pertumbuhan ini

digunakan untuk

mengukur

seberapa besar kemampuan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ini dapat dilihat dengan cara mengetahui kenaikan atau penurunan pada masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, khususnya Pendapatan Asli Daerah, Total Peneriman Daerah, Belanja Operasi, dan Belanja Modal setiap tahun anggaran. Pertumbuhan Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada tabel 5.19. Pada komponen PAD tahun 2007 - 2008 mengalami peningkatan sebesar 16,07%. Pada tahun 2008 - 2009 kembali meningkat menjadi 21,93%, namun di tahun 2009 - 2010 pertumbuhan

PAD

cenderung

menurun

menjadi

11,12%.

Sedangkan pada tahun 2010 - 2011 kembali mengalami kenaikan menjadi 27,56%.


101

Pertumbuhan total penerimaan daerah pada tahun 2007 2008 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 16,99%. Pada tahun 2008 - 2009 pertumbuhan total penerimaan daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 4,13%. Sedangkan pada tahun 2009 - 2010 menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2010

-

2011 kembali

mengalami kenaikan menjadi 16,70%. Komponen belanja operasi Kota Yogyakarta tahun 2007 2011 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung menurun. Pada tahun 2007 - 2008 pertumbuhan belanja operasi menunjukkan angka 24,05%. Pada tahun 2008 - 2009 mengalami penurunan menjadi 17,61% dan terus menurun hingga mencapai angka 11,08% pada tahun 2011. Pada tahun 2007 - 2008 komponen belanja modal mengalami peningkatan sebesar 19,23%, namun pada tahun 2008 2009 mengalami penurunan yang signifikan menjadi -19,15%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan negatif yang berarti kinerja Kota Yogyakarta dalam hal belanja modal tidak baik. Pertumbuhan negatif juga terjadi di tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2009 2010 yang mencapai angka -37,70%, namun pada tahun 2010 2011 mengalami peningkatan menjadi 9,46%. Rasio pertumbuhan Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 juga digambarkan dalam diagram batang yang dapat dilihat pada gambar 5.11.


30 20

21.93 24.05 19.23 17.61 16.99 16.07 4.13

10

102

27.56 11.12 8.7312.82

16.7 11.08

9.46

0 2008

-10 -20

2009

2010

2011

-19.15

-30 -40

-37.7 Pertumbuhan PAD Pertumbuhan Tot.Penerimaan Daerah Pertumbuhan Belanja Operasi Pertumbuhan Belanja Modal

Gambar 5.11 Diagram Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

2. Analisis Trend Trend rasio pertumbuhan Kota Yogyakarta tahun 2007 2011 dapat diketahui dengan menggunakan analisis trend.Gambar 5.12 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan meningkat. Demikian juga dengan komponen

total

penerimaan

daerah

cenderung

meningkat.

Sedangkan untuk pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun. Komponen belanja modal dikatakan memiliki rata-rata pertumbuhan negatif yaitu sebesar -7,04% dan mengalami penurunan sebesar 2,39% setiap tahun. Ini berarti kinerja Kota Yogyakarta dalam hal pembangunan sarana dan prasarana masyarakat masih sangat kurang.


Tabel 5.19 Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 No Penerimaan 2007 2008 Pendapatan Asli 1 Daerah (PAD) 114.098.350.942 132.431.571.514 Pertumbuhan 2 16.07% PAD Total 3 Penerimaan 615.648.852.480 720.252.933.347 Daerah Pertumbuhan Total 4 16.99% Penerimaan Daerah 5 Belanja Operasi 476.583.025.119 591.219.774.234 Pertumbuhan 6 24.05% Belanja Operasi 7 Belanja Modal 89.982.396.168 107.286.061.886 Pertumbuhan 8 19.23% Belanja Modal

2009

2010

2011

161.473.838.209

179.423.640.057

228.870.559.645

21.93%

11.12%

27.56%

749.989.016.366

815.495.924.651

951.681.432.622

4.13%

8.73%

16.70%

695.351.653.000

784.516.524.448

871.414.704.666

17.61%

12.82%

11.08%

86.735.795.635

54.040.432.205

59.151.111.077

-19.15%

-37.70%

9.46%


103


22.95%

25.00%

18.58%

20.00% 15.00% 15.62%

17.99%

20.35% 14.21%

11.08%

5.00% -5.00%

0.14% 2008

22.72% 9.83%

10.00% 0.00%

104

11.45%

11.83%

12.20%

2009

2010

2011

-4.65%

-10.00%

-9.43%

-15.00%

-14.22%

-20.00% Trend Pert. PAD Trend Pert. Tot Penerimaan Daerah Trend Pert. Belanja Operasi Trend Pert. Belanja Modal

Gambar 5.12 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2007 2011

3. Pembahasan Pertumbuhan PAD mencapai puncaknya pada tahun 2011 yaitu sebesar 27,56% yang didominasi dari sumber pajak daerah. Sedangkan tingkat rasio terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 11,12%. Pertumbuhan PAD memiliki kecenderungan meningkat seiring dengan besarnya PAD tahun 2007 – 2011 yang juga terus meningkat. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah

Kota

Yogyakarta

dalam

upaya

menggiatkan

pemungutan pajak daerah melalui sosialisasi dan pemerikasaan pajak. Pertumbuhan total penerimaan daerah mencapai puncaknya pada tahun 2008 yaitu sebesar 16,99% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 4,13%. Pertumbuhan total penerimaan daerah


105

memiliki kecenderungan meningkat yang diiringi dengan kenaikan pada pos pendapatan transfer yaitu dana perimbangan sebagai komponen terbesar. Peningkatan dana perimbangan merupakan konsekuensi atas kontribusi Pemkot Yogyakarta dalam pembagian tugas antara pemerintah pusat dan Pemkot Yogyakarta. Dana bagi hasil pajak dan non pajak yang merupakan salah satu sumber dana perimbangan menunjukkan kecenderungan meningkat sebagai keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pertumbuhan belanja operasi semakin menurun dari tahun 2007 yang semula berada pada angka 24,05% hingga mencapai angka 11,08% pada tahun 2011. Hal ini disebabkan tidak semua komponen pada pos belanja operasi mengalami kenaikan.Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial justru mengalami penurunan, bahkan belanja subsidi hanya ada pada tahun 2007. Belanja subsidi pada tahun 2007 hanya diberikan kepada PT. Radio Swara Adhiloka pada awal pendirian, namun PT. Radio Swara Adhiloka ini hanya berdiri selama satu tahun, sehingga pada tahun-tahun selanjutnya komponen belanja subsidi kosong. Pertumbuhan belanja pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2008 mecapai puncaknya yaitu sebesar 19,23% dan mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2010 hingga


106

mencapai -37,70%. Pertumbuhan belanja pembangunan pada tahun 2009 dan 2010 menunjukkan pertumbuhan negatif yang berarti kinerja Kota Yogyakarta dalam hal belanja modal tidak baik. Pertumbuhan belanja pembangunan yang memiliki kecenderungan menurun disebabkan tidak menentunya alokasi pembelanjaan pada satu jenis belanja saja untuk setiap tahunnya, tetapi melihat sarana dan prasarana apa yang pada saat itu perlu dibangun dan diperbaiki demi kepentingan masyarakat. Selain itu, menurunnya belanja modal disebabkan masih tingginya komponen belanja pegawai pada pos belanja operasi.

F. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Derajat Desentralisasi 1. Analisis Data Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio derajat desentralisasi ini dapat diketahui dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah.Perhitungan PAD telah disajikan dalam tabel 5.1, sedangkan untuk perhitungan Total Penerimaan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.22. Perkembangan total penerimaan daerah Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel 5.22. Pada tahun 2008 total penerimaan daerah mulai


107

mengalami kenaikan. Peningkatan ini terus terjadi sampai pada tahun 2011 hingga mencapai angka Rp951.681.432.622. Tabel 5.22 juga menunjukkan bahwa komponen terbesar dari total penerimaan daerah Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 adalah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang rata-rata mencapai 0,64% dari total penerimaan daerah. Tabel 5.20 Derajat Desentralisasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah)

Tahun

PAD (Rp) (1)

2007 2008 2009 2010 2011

114.098.350.942 132.431.571.514 161.473.838.209 179.423.640.057 228.870.559.645

Total Pendapatan Daerah (Rp) (2) 615.648.852.480 720.252.933.347 749.989.016.366 815.495.924.651 951.681.432.622

Derajat Desentralisasi (3) = (1) : (2) 18,53% 18,39% 21,53% 22,00% 24,05%

Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah

2. Analisis Trend Setelah selanjutnya

dilakukan

dilakukan

perhitungan analisis

derajat

trend

untuk

desentralisasi mengetahui

perkembangan trend derajat desentralisasi Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Nilai a dapat dicari dengan menggunakan rumus: ∑


108

∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 20,90 + 1,46 X

24.05

25

Derajat Desentralisasi

21.53 20

18.53

22.00

18.39

15

10

5

0 2007 Derajat Desentrlisasi 18.53

2008 18.39

2009 21.53

2010 22.00

2011 24.05

Gambar 5.13 Diagram Derajat Desentralisasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011


109

Tabel 5.21 Trend Derajat Desentralisasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 Derajat Tahun Desentralisasi X XY X2 Y' (Y) 2007 18.53% -2 -37.07% 4 17.97% 2009 21.53% 0 0.00% 0 20.90% 2010 22.00% 1 22.00% 1 22.37% 2011 24.05% 2 48.10% 4 23.83% Total 104.50% 0 14.65% 10 104.50% Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

Tabel 5.21 dan gambar 5.14 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi

Kota

Yogykarta

memiliki

kecenderungan

meningkat. 30 25

Y' (Trend)

20 15

17.97

19.44

20.9

22.37

23.83

10 5 0

Trend Derajat Desentralisasi

2007

2008

2009

2010

2011

17.97

19.44

20.9

22.37

23.83

Gambar 5.14 Grafik Trend Derajat Desentralisasi Kota Yogyakarta Tahun 2007 2011


Tabel 5.22 Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) No.

Pendapatan Daerah

1 Pendapatan Asli Daerah 2

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

3

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

4 5

2007

2008

2009

2010

2011

114.098.350.942 132.431.571.514

161.473.838.209

179.423.640.057

228.870.559.645

439.159.224.538 504.741.154.863

517.366.876.957

484.628.282.720

500.613.750.497

2.917.756.400

5.140.227.999

10.831.673.400

81.353.699.000

125.374.128.480

Transfer Pemerintah Provinsi

36.069.791.000

43.333.111.500

46.059.402.800

48.991.022.874

60.272.804.000

Lain-lain Pendapatan yang Sah

14.068.850.100

34.606.867.471

14.257.225.000

21.099.280.000

36.550.190.000

606.313.972.980 720.252.933.347

749.989.016.366

815.495.924.651

951.681.432.622

Total


110


111

3. Pembahasan Derajat desentralisasi Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada gambar 5.13. Pada tahun 2008 derajat desentralisaasi Kota Yogyakarta mengalami penurunan dibanding tahun 2007, dan merupakan tingkat derajat yang terendah.Ini berarti kemampuan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan desentralisasi juga menurun. Kontribusi PAD dalam menyumbang total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer sehingga sumber pendapatan yang berasal dari PAD masih perlu ditingkatkan melalui pajak daerah dan retribusi daerah namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Peningkatan pendapatan transfer ini menunjukkan bahwa pada tahun ini kemampuan Kota Yogyakarta dalam mengurus rumah tangganya kurang baik, karena semakin tinggi pendapatan transfer semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah

pusat.

Sedangkan

pada

tahun

2011

derajat

desentralisasi Kota Yogyakarta mencapai puncaknya yaitu berada pada

angka

24,05%.

Derajat

desentralisasi

menunjukkan

kecenderungan meningkat yang berarti bahwa kemampuan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan untuk mengurusi rumah tangganya terus meningkat dan dikatakan baik.Hal ini terlihat dari pertumbuhan PAD yang semakin meningkat lewat


112

usaha Pemkot Yogyakarta dalam meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan sosialisasi dan pemeriksaan pajak dalam kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

G. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 1. Analisis Data Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dapat diketahui dari perbandingan antara jumlah pendapatan transfer-dana perimbangan yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Untuk perhitungan total penerimaan daerah telah disajikan dalam tabel 5.20. Total dana perimbangan Kota Yogyakarta tahun 2007 2011 telah disajikan pada tabel 5.24. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dan komponen dana alokasi umum memberikan proporsi terbesar dari total pendapatan transferdana perimbangan. Berbeda dengan tahun 2007, komponen yang memberikan proporsi terbesar adalah dana bagi hasil SDA. Pada tahun 2009 dana perimbangan kembali mengalami kenaikan, namun

pada

tahun

2010

mengalami

penurunan

menjadi

Rp484.588.282.720. Selama dua tahun tersebut dana alokasi umum


113

memberikan proporsi terbesar terhadap total pendapatan transfer dan pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp500.613.750.497 dengan dana bagi hasil SDA sebagai komponen

terbesar

dari

total

pendapatan

transfer-dana

perimbangan. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 mengalami penurunan seperti tampak pada tabel 5.25. Pada tahun 2007 rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Yogyakarta berada pada angka 71,33%, kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan dibanding tahun 2007 menjadi 70.08%. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tingkat ketergantungan keuangan daerah terus mengalami penurunan seperti tampak pada

R. Ketergantungan Keu. daerah

gambar 5.15, yaitu dari angka 68,98% hingga mencapai 52,60%

80 70 60 50 40 30 20 10 0

71.33

2007 R. Ketergantungan 71.33 Keuangan Daerah

70.08

68.98 59.43 52.60

2008

2009

2010

2011

70.08

68.98

59.43

52.60

Gambar 5.15 Diagram Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011


114

2. Analisis Trend Setelah diketahui besarnya rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Yogyakarta, selanjutnya dilakukan analisis trend untuk mengetahui perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Nilai a dapat dihitung dengan menggunakan rumus: ∑ ∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 64,48 – 4,81X Tabel 5.23 Trend Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 Rasio Ketergantun gan Tahun X XY X2 Y' Keuangan Daerah (Y) 2007 71.33% -2 -142.66% 4 74.11% 2008 70.08% -1 -70.08% 1 69.30% 2009 68.98% 0 0.00% 0 64.48% 2010 59.43% 1 59.43% 1 59.67% 2011 52.60% 2 105.20% 4 54.86% Total 322.42% 0 -48.11% 10 322.42%


115

80 70 60

74.11

69.30

Y' (Trend)

50

64.48

59.67

40

54.86

30 20 10 0

Trend R. Ketergantungan Keuangan Daerah

2007

2008

2009

2010

2011

74.11

69.30

64.48

59.67

54.86

Gambar 5.16 Grafik Trend Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

Tabel 5.23 dan gambar 5.16 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun.


Tabel 5.24 Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 (dalam rupiah) Pendapatan Transfer-Dana 2007 2008 2009 2010 2011 Perimbangan Dana Alokasi 46.842.560.104 411.257.232.000 414.345.330.000 395.444.062.000 60.239.274.648 Umum Dana Bagi Hasil 486.664.434 61.081.198.662 66.433.124.320 73.460.190.158 2.482.754.849 Pajak Dana Bagi Hasil 365.042.000.000 164.724.201 97.422.637 2.124.930.562 436.129.821.000 SDA Dana Alokasi 26.788.000.000 32.238.000.000 36.491.000.000 13.559.100.000 1.761.900.000 Khusus Total 439.159.224.538 504.741.154.863 517.366.876.957 484.588.282.720 500.613.750.497 Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

Tabel 5.25 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 Rasio Pendapatan Transfer Total Pendapatan Ketergantungan Dana Perimbangan Daerah Tahun Keu. Daerah (1) (2) (3) = (1) : (2) 2007 439.159.224.538 71,33% 615.648.852.480 2008 504.741.154.863 70,08% 720.252.933.347 2009 517.366.876.957 68,98% 749.989.016.366 2010 484.628.282.720 59,43% 815.495.924.651 2011 500.613.750.497 52,60% 951.681.432.622 Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

116


117

3. Pembahasan Semakin tinggi rasio ketergantungan semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Dana dari pihak eksternal adalah dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi yang berupa, DAU, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil SDA, dan DAK. Rasio ketergantungan keuangan daerah yang cenderung menurun menunjukkan bahwa kemampuan Kota Yogyakarta

dalam

mengelola

pendapatan

transfer-dana

perimbangan dapat dikatakan semakin baik. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang telah diupayakan untuk meningkatkan dana bagi hasil pajak, penyusunan program-program unggulan yang diajukan untuk dapat dibiayai dengan DAK sebagai upaya meningkatkan sumber dana DAK merupakan usaha Pemkot Yogyakarta dalam meningkatkan dana perimbangan. Fenomena inilah yang menyebabkan tingkat ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap pemerintah pusat dari tahun 2007 - 2011 juga semakin berkurang, namun dilihat dari persentase rasio dapat dikatakan bahwa

Kota

Yogyakarta

masih

tergantung

dengan

pihak

eksternal.Hal ini dapat dilihat dari 50% pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer. Rasio tertinggi berada pada tahun 2007 yaitu mencapai 71,33% yang berarti tingkat ketergantungannya paling tinggi dibanding empat tahun sesudahnya. Sedangkan rasio


118

terendah berada pada tahun 2011 yang berarti ketergantungan pada tahun ini kecil.

H. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Efektivitas Pajak Daerah 1. Analisis Data Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio ini dapat diketahui dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Realisasi dan target penerimaan pajak daerah dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada komponen Pendapatan Asli Daerah. Tabel 5.26 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 Realisaasi Target Rasio Penerimaan Penerimaan Pajak Efektivitas Tahun Pajak Daerah Daerah Pajak Daerah (1) (2) (3) = (1) : (2) 54.783.202.892 49.274.000.000 2007 111,18% 62.452.770.490 59.343.591.000 2008 105,24% 71.852.539.011 66.969.000.000 2009 107,29% 78.254.579.242 75.200.000.000 2010 104,06% 120.457.515.127 101.349.000.000 2011 118,85% Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

a) Pada tahun 2007 rasio efektivitas pajak daerah Kota Yogykarta adalah sebesar 111,18%. Realisasi pajak daerah mampu memberi

kontribusi

sebesar

111,18%

atau

sebesar


119

Rp54.783.202.892 terhadap nilai pencapaian target sebesar Rp49.274.000.000. b) Pada tahun 2008 rasio efektivitas pajak daerah mengalami penurunan menjadi 105,24%. Realisasi pajak daerah memberi kontribusi sebesar 105,24% atau sebesar Rp62.452.770.490 terhadap nilai pencapaian target sebesar Rp59.343.591.000. c) Pada tahun 2009 rasio efektivitas pajak daerah kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 107,29%. Realisasi pajak daerah memberi kontribusi sebesar 107,29% atau sebesar Rp71.852.539.011 terhadap nilai pencapaian target sebesar Rp66.969.000.000. d) Pada tahun 2010 rasio efektivitas pajak daerah kembali mengalami penurunan menjadi 104,06%. Pada tahun ini pula rasio efektivitas pajak daerah merupakan tingkat terkecil dalam kurun waktu 2007 – 2011. Realisasi pajak daerah memberi kontribusi sebesar 104,06% atau sebesar Rp78.254.579.242 terhadap nilai pencapaian target sebesar Rp75.200.000.000. e) Pada tahun 2011 rasio efektivitas pajak daerah mencapai puncaknya yaitu sebesar 118,85%. Realisasi pajak daerah memberi

kontribusi

sebesar

118,85%

atau

sebesar

Rp120.457.515.127 terhadap nilai pencapaian target sebesar Rp101.349.000.000.


118.85

120

R. Efektivitas Pajak Daerah

120

115 111.18 110

107.29 105.24

104.06

105 100 95 2007

R. Efektivitas Pajak 111.18 daerah

2008

2009

2010

2011

105.24

107.29

104.06

118.85

Gambar 5.17 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

2. Analisis Trend Setelah dilakukan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah selanjutnya dilakukan analisis trend untuk melihat perkembangannya dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Nilai a dapat dihitung dengan menggunakan rumus: ∑ ∑


121

Tabel 5.27 Trend Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 Rasio Efektivitas Pajak Daerah (Y)

Tahun

X

X2

XY

Y'

2007

111.18%

-2

-222.36%

4

106.49%

2008

105.24%

-1

-105.24%

1

107.91%

2009 2010 2011 Total

107.29% 104.06% 118.85% 546.62%

0 1 2 0

0.00% 104.06% 237.70% 14.16%

0 1 4 10

109.32% 110.74% 112.16% 546.62%

Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 109,32 + 1,42X Tabel 5.27 dan gambar 5.18 menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan

y' (Trend)

menurun. 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103

112.16 110.74 109.32 107.91 106.49

2007

Trend R. Efektivitas 106.49 Pajak Daerah

2008

2009

2010

2011

107.91

109.32

110.74

112.16

Gambar 5.18 Grafik Trend Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011


122

3. Pembahasan Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100%.Pada tahun 2007 - 2011 rasio efektivitas pajak daerah Kota Yogyakarta dapat dikatakan sudah sangat efektif karena rasio menunjukkan angka lebih dari 100%.Kecenderungan

rasio

efektivitas

pajak

daerah

yang

meningkat menunjukkan bahwa kemampuan Kota Yogyakarta dalam merealisasikan pajak daerah sudah sangat efektif dan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan Pemkot Yogyakarta berjalan dengan baik yang terlihat pada komponen pajak daerah mengalami kenaikan.Pencapaian pajak daerah ini juga sebagai bentuk nyata dukungan masyarakat Kota Yogyakarta khususnya wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya

untuk

menyukseskan

program-program

pembangunan. Pada tahun 2010 rasio efektivitas pajak daerah Kota Yogyakarta berada pada tingkat rasio terendah yaitu 104,06%. Penurunan ini disebabkan ada pajak yang masih di bawah target yaitu pajak reklame karena jenis reklame insidental sebagai penyumbang terbesar pajak reklame pada tahun ini tidak terlalu banyak sehingga realisasi pajak reklame pun menurun. Pada

tahun

2011

rasio

efektivitas

pajak

daerah

menunjukkan angka tertinggi yaitu 118,85%. Pada tahun ini rasio


123

efektivitas pajak daerah mengalami kenaikan dibanding tahun 2010.Hal ini menunjukkan kemampuan dalam merealisasikan pajak daerah sudah membaik dan mencapai puncaknya dibanding tahun-tahun sebelumnya.Dilihat dari besarnya pajak daerah pada tahun ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena sejak tahun 2011 telah ditetapkan tiga macam pajak daerah baru yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak BPHTB yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

I. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Derajat Kontribusi BUMD 1. Analisis Data Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat

kontribusi

perusahaan

daerah

dalam

mendukung

pendapatan daerah.Rasio ini dapat dihitung dari perbandingan antara penerimaaan bagian laba BUMD dengan penerimaan PAD.Untuk perhitungan penerimaan PAD telah disajikan pada tabel 5.1. Perkembangan derajat kontribusi BUMD Kota Yogyakarta tahun

2007-2011

cenderung mengalami

penurunan

seperti

ditampilkan pada tabel 5.30. Pada tahun 2007 derajat kontribusi BUMD berada pada angka 7,70% kemudian mengalami penurunan menjadi 6,38% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 BUMD Kota


124

Yogyakarta dapat memberi kontribusi sebesar 6,33% dari total PAD, namun pada tahun ini derajat kontribusi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 derajat kontribusi BUMD kembali menurun dan hanya dapat memberi kontribusi sebesar 6,15% dari total PAD. Penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2011 hingga mencapai angka 4,42% atau mengalami penurunan dibanding tahun 2010. 2. Analisis Trend Setelah dilakukan perhitungan derajat kontribusi BUMD selanjutnya

dilakukan

analisis

trend

untuk

mengetahui

perkembangan trend derajat desentralisasi BUMD dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus: ∑ ∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 6,20 – 0,68X


125

Tabel 5.28 Trend Derajat Kontribusi BUMD Kota Yogyakarta Tahun 20072011 Derajat Kontribusi BUMD (Y)

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 Total

X

7.70% 6.38% 6.33% 6.15% 4.42% 30.98%

X2

XY -2 -1 0 1 2 0

-15.40% -6.38% 0.00% 6.15% 8.84% -6.79%

4 1 0 1 4 10

Y' 7.55% 6.87% 6.20% 5.52% 4.84% 30.98%

8.00 7.00

7.55 6.87

6.00 Y' (Trend)

6.20 5.00

5.52 4.84

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

Trend Derajat Kontribusi BUMD

2007

2008

2009

2010

2011

7.55

6.87

6.20

5.52

4.84

Gambar 5.19 Grafik Trend Derajat Kontribusi BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011

Tabel 5.28 dan gambar 5.19 menunjukkan bahwa derajat kontribusi BUMD Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun.


Tabel 5.29 Realisasi Penerimaan Bagian Laba BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Bagian Laba 2007 2008 2009 2010 BUMD PDAM 1.616.830.155 1.561.400.809 1.620.485.220 1.319.513.306 Tirtamarta PD BPR Bank 1.265.850.738 1.407.461.853 1.826.849.440 2.566.254.353 Jogja Bank Pembangunan 5.900.558.465 5.485.961.191 6.771.119.941 7.145.537.041 Daerah Total 8.783.239.359 8.454.823.854 10.218.454.601 11.031.304.700

2011 838.736.058 2.872.462.504 6.410.141.303 10.121.339.866


Tabel 5.30 Derajat Kontribusi BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 Penerimaan Derajat Bagian Laba Kontribusi Penerimaan PAD Tahun BUMD BUMD (2) (1) (3) = (1) : (2) 2007 8.783.239.359 114.098.350.942 7,70% 2008 8.454.823.854 132.431.571.514 6,38% 2009 10.218.454.601 161.473.838.209 6,33% 2010 11.031.304.700 179.423.640.057 6,15% 2011 10.121.339.866 228.870.559.645 4,42% Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

126


127

3. Pembahasan Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki dua perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Marta dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.Berdasarkan peraturan perundangan kedua perusahaan tersebut dalam pengelolaannya merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.Selain itu, pendirian perusahaan daerah tingkat Pemerintah Daerah Propinsi DIY dilakukan dengan sistem penyertaan modal oleh masing-masing Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi DIY. Perusahaan Daerah tersebut telah diatur melalui Peraturan daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY. Dari ketiga perusahaan daerah tersebut, laba perusahaan telah memberikan kontribusi tiap tahunnya ke dalam APBD Kota Yogyakarta yang disajikan dalam tabel 5.29.Semakin tinggi rasio derajat kontribusi BUMD semakin baik pula tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam menambah PAD. Kontribusi BUMD tertinggi berada pada tahun 2007 yaitu sebesar 7,70%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 perusahaan

daerah

memberikan

kontribusi

terbesar

dalam


128

menambah PAD seperti ditampilkan pada gambar 5.20, namun tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2008 – 2011 derajat kontribusi BUMD terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena dalam perkembangan perusahaan daerah atau BUMD yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan PAD justru sering mengalami rugi dan bahkan mempunyai hutang.

8.00

7.70 6.38

7.00

6.33

6.15

Derajat Kontribusi BUMD

6.00 4.42

5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

Derajat Kontribusi BUMD

2007

2008

2009

2010

2011

7.70

6.38

6.33

6.15

4.42

Gambar 5.20 Diagram Derajat Kontribusi BUMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 2011

J. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah 1. Analisis Data Rasio efisiensi belanja daerah digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.Rasio ini dapat dihitung dari perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.


129

Komponen belanja terbesar berada pada belanja operasi yang memberikan kontribusi sebesar 87,83% dari total realisasi belanja dan sebesar 89,42% dari total anggaran belanja seperti ditampilkan dalam tabel 5.32 dan 5.33. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta banyak mengalokasikan belanja pada belanja operasi. Perkembangan total realisasi dan total anggaran belanja daerah cenderung mengalami peningkatan seperti tampak pada tabel 5.32 dan 5.33. Pada tahun 2008 total realisasi belanja mengalami peningkatan menjadi Rp698.566.664.120 dan untuk total anggaran belanja naik menjadi Rp815.369.220.042. Pada tahun 2009 total realisasi dan total anggaran belanja daerah kembali mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini terus terjadi sampai dengan tahun 2011 yaitu mencapai Rp932.018.507.343 untuk total realisasi belanja dan Rp990.788.116.640 untuk total anggaran belanja daerah. Tabel 5.31 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 Realisasi Belanja Anggaran Belanja Rasio Efisiensi Tahun Daerah Daerah Belanja Daerah (1) (2) (3) = (1) : (2) 2007 569.120.372.561.96 683.281.388.075.00 83,29% 2008 698.566.664.120.78 815.369.220.042.00 85,67% 2009 783.851.692.759.66 860.974.765.851.00 91,04% 2010 839.866.480.661.43 917.054.170.180.00 91,58% 2011 932.018.507.343.03 990.788.116.640.00 94,07% Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)


130

2. Analisis Trend Setelah diketahui rasio efisiensi belanja daerah selanjutnya dilakukan analisis trend utnuk mengetahui perkembangan trend rasio efisiensi belanja daerah Kota Yogyakarta dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus: ∑ ∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 89,13 + 2,75X Tabel 5.32 Trend Rasio Efisiensi Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 Tahun

R. Efisiensi Belanja Daerah (Y)

X

XY

X2

Y'

2007

83.29%

-2

-166.58%

4

83.64%

2008 2009 2010 2011 Total

85.67% 91.04% 91.58% 94.07% 445.66%

-1 0 1 2 0

-85.67% 0.00% 91.58% 188.14% 27.46%

1 0 1 4 10

86.39% 89.13% 91.88% 94.62% 445.66%


94.07

96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76

R. Efisiensi Belanja Daerah

131

91.04

91.58

85.67 83.29

R. Efisiensi Belanja Daerah

2007

2008

2009

2010

2011

83.29

85.67

91.04

91.58

94.07

Gambar 5.21 Diagram Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

Tabel 5.32 dan gambar 5.22 menunjukkan bahwa rasio efisiensi

belanja

Kota

Yogyakarta

cenderung

mengalami

Y' (Trend)

peningkatan. 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78

Trend R. Efisiensi Belanja Daerah

94.62 91.88 89.13 86.39 83.64 2007

2008

2009

2010

2011

83.64

86.39

89.13

91.88

94.62

Gambar 5.22 Grafik Trend Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011


Tabel 5.33 Total Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Belanja No 2007 2008 2009 2010 2011 Daerah Belanja 1 476.583.025.119 591.219.774.234. 695.351.653.000 784.516.524.448 871.414.704.666 Operasi Belanja 2 89.982.396.168 107.286.061.886 86.735.745.635 54.040.432.205 59.151.111.077 Modal Belanja Tak 3 2.554.951.274 60.828.000 1.764.294.123 1.309.524.008 1.452.691.600 Terduga Total

569.120.372.561

698.566.664.120 783.851.692.759 839.866.480.661 932.018.507.343


Tabel 5.34 Total Anggaran Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah) Belanja No 2007 2008 2009 Daerah Belanja 1 559.068.622.838 678.223.028.699 753.429.913.544 Operasi Belanja 2 100.665.794.491 117.948.989.549 94.586.338.685 Modal Belanja Tak 3 23.546.970.746 19.197.201.794 12.958.513.622 Terduga Total 683.281.388.075 815.369.220.042 860.974.765.851

2010

2011

838.451.286.203

919.003.398.259

75.721.924.549

67.784.718.381

2.880.959.428

4.000.000.000

917.054.170.180

990.788.116.640


132


133

3. Pembahasan Angka yang dihasilkan dari perhitungan rasio efisiensi belanja daerah ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat menilai bahwa pada tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu.Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Selama lima tahun berturut-turut Kota Yogyakarta dinilai telah melakukan efisiensi anggaran, karena rasio efisiensinya kurang dari 100%. Dilihat dari hasil analisis trend rasio ini, rasio efisiensi belanja daerah Kota Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan seperti ditampilkan pada gambar 5.22.

Kenaikan ini

merupakan bukti bahwa Pemkot Yogyakarta telah memanfaatkan dana

yang

tersedia

untuk

meningkatkan

pelayanan

pada

masyarakat yang diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan jasa. Usaha-usaha inilah yang dilakukan

Pemkot

Yogyakarta

dalam

upaya

peningkatan

kesejahteraan masyarakat sebagai arah pengelolaan belanja daerah Kota Yogyakarta. Pada gambar 5.21 terlihat bahwa rasio efisiensi tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu mencapai angka 94,07%


134

dan rasio efisiensi terendah mencapai angka 83,29% yang berada pada tahun 2007.

K. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB 1. Analisis Data Rasio belanja daerah terhadap PDRB menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah.Selain itu rasio ini juga digunakan untuk mengetahui biaya yang dikelurkan untuk belanja daerah dibandingkan dengan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB ini dapat diketahui dari perbandingan antara total realisasi belanja daerah dengan total PDRB. Menurut Mahmudi (2007: 108), PDRB yang digunakan adalah PDRB ADHK atau PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Untuk perhitungan total realisasi belanja daerah telah disajikan dalam tabel 5.33. Tabel 5.35 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 R. Bel Daerah Realisasi Belanja Total PDRB terhadap Tahun Daerah (2) PDRB (1) (3) = (1) : (2) 2007 569.120.372.561 4.776.401.000.000 11,92% 2008 698.566.664.120 5.002.105.000.000 13,97% 2009 783.851.692.759 5.257.954.000.000 14,91% 2010 839.866.480.661 5.503.712.000.000 15,26% 2011 932.018.507.343 5.770.000.000.000 16,15% Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

R. Belanja Daerah terhadap PDRB


18 16 14 12 10 8 6 4 2 0


13.97

14.91

15.26

135

16.15

11.92

2007

2008

2009

2010

2011

11.92

13.97

14.91

15.26

16.15

Gambar 5.23 Diagram Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011

2. Analisis Trend Setelah diketahui perhitungan rasio belanja daerah terhadap PDRB selanjutnya dilakukan analisis trend untuk mengetahui perkembangan trend rasio belanja daerah terhadap PDRB dengan formula sebagai berikut: Y’ = a + bX Tabel 5.36 Trend Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 R. Belanja Daerah Tahun X XY X2 Y' terhadap PDRB (Y) 2007 11.92% -2 -23.83% 4 12.49% 2008 13.97% -1 -13.97% 1 13.46% 2009 14.91% 0 0.00% 0 14.44% 2010 15.26% 1 15.26% 1 15.42% 2011 16.15% 2 32.31% 4 16.39% Total 72.20% 0 9.77% 10 72.20%


136

Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus: ∑ ∑ Sehingga menghasilkan persamaan trend sebagai berikut: Y’ = 14,44 + 0,98X Tabel 5.36 dan gambar 5.24 menunjukkan bahwa rasio belanja daerah terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan. 18 16 16.39

14

15.42 14.44

Y' (Trend)

12 10

13.46 12.49

8 6 4 2 0


2007

2008

2009

2010

2011

12.49

13.46

14.44

15.42

16.39

Gambar 5.24 Grafik Trend Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011

3. Pembahasan Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011 mengalami kenaikan seperti tampak pada tabel 5.23.Ini berarti kinerja Kota Yogyakarta di bidang ini kurang baik, karena semakin kecil persentase rasio maka kesenjangan antara


137

pengeluaran belanja dengan PDRB yang diperoleh juga kecil.Jadi, semakin kecil persentasenya maka kinerjanya juga semakin baik. Pada tahun 2007 rasio belanja daerah terhadap PDRB berada pada angka 11,92% dan ini menunjukkan kinerja terbaik Kota Yogyakarta dibanding tahun-tahun berikutnya dalam produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 belanja daerah dan total perolehan PDRB sama-sama mengalami kenaikan, namun kenaikan belanja daerah lebih besar dibanding kenaikan perolehan PDRB yang artinya telah terjadi penurunan produktivitas dan efektivitas belanja daerah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan Pemkot Yogyakarta masih

mengutamakan

belanja

rutin

dibanding

belanja

pembangunan.Belanja pegawai yang termasuk belanja rutin dinilai kurang produktif dibanding belanja pembangunan.Sedangkan apabila lebih dialokasikan pada belanja pembangunan, Pemkot Yogyakarta dapat memperoleh timbal balik atau insentif dari hasil pembangunan sarana dan prasarana masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi yang nantinya dapat menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari lapangan usaha yang memberikan kontribusi atas PDRB ADHK penyumbang terbesar PDRB ADHK Kota Yogyakarta adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang diikuti dengan sektor jasa, pengangkutan dan komunikasi.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Rasio kemandirian Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat yang berarti campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang. 2. Rasio efektivitas PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2007 - 2011 menunjukkan kecenderungan menurun yang berarti PAD masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 3. Rasio belanja rutin Kota Yogyakarta terhadap APBD pada tahun 2007 – 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini disebabkan belanja pegawai sebagai komponen terbesar belanja rutin terus mengalami kenaikan. 4. Rasio belanja modal/pembangunan Kota Yogyakarta terhadap APBD pada tahun 2007 – 2011 menunjukkan kecenderungan menurun. Ini berarti kinerja Kota Yogyakarta untuk mengalokasikan belanja pembangunan masih belum baik dan dapat dikatakan belum mampu untuk meningkatkan belanja sebagai alokasi pembangunan. Kondisi ini

138


juga

menunjukkanbahwa

Kota

Yogyakarta

masih

139

kurang

mengutamakan kepentingan pembangunan masyarakatnya. 5. Debt Service Coverage Ratio Kota Yogyakarta pada tahun 2007 – 2011 yang menunjukkan kecenderungan meningkat yang berarti bahwa Kota Yogyakarta layak untuk melakukan pinjaman dan sangat mampu membayar

kembali

pinjaman

daerahnya.

Hal

ini

juga

mengidentifikasikan terjadinya arus kas positif yang berarti pendapatan Kota Yogyakarta cukup untuk menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga beserta biaya lainnya. 6. Rasio pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2007 – 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan total PAD selama lima tahun berturut-turut juga semakin meningkat. Pada komponen

total

penerimaan

daerah,

rasio

pertumbuhannya

menunjukkankecenderungan meningkat. Ini berarti bahwa besarnya total penerimaan daerah juga meningkat yang didominasi oleh pendapatan transfer-dana perimbangan. Rasio pertumbuhan belanja rutin

Kota

Yogyakarta

juga

menunjukkan

kecenderungan

menurun,karena tidak semua komponen pada pos belanja operasi mengalami kenaikan, hanya belanja pegawai dan belanja barang yang mengalami kenaikan.Pertumbuhan belanja modal yang memiliki kecenderungan menurun menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta belum mampu meningkatkan belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana masyarakat.


140

7. Derajat desentralisasi Kota Yogyakarta pada tahun 2007 – 2011 menunjukkan

kecenderungan

meningkat

yang

berarti

bahwa

kemampuan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan untuk mengurusi rumah tangganya terus meningkat dan dikatakan baik. 8. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 – 2011 menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap pemerintah pusat juga semakin berkurang, namun dilihat dari persentase rasio dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta masih tergantung dengan pihak eksternal. 9. Rasio efektivitas pajak daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 – 2011 menunjukkan kecenderungan menurun, namun kemampuan Kota Yogyakarta dalam merealisasikan pajak daerah sudah dapat dikatakan baik dan kinerja Kota Yogyakarta efektif dalam merealisasikan pajak daerah. 10. Derajat kontribusi BUMD Kota Yogyakarta pada tahun 2007- 2011 menunjukkan kecenderungan menurun. Ini berarti bahwa tingkat kontribusi yang diberikan oleh perusahaan daerah dalam menambah PAD Kota Yogyakarta menurun, karena dalam perkembangannya, BUMD justru sering mengalami kerugian dan bahkan mempunyai hutang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah masih kurang.


141

11. Rasio efisiensi belanja daerah yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta telah melakukan efisiensi anggaran dan telah memanfaatkan dana yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 12. Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 – 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara pengeluaran belanja dengan PDRB yang diperoleh juga semakin besar yang artinya telah terjadi penurunan produktivitas

dan efektivitas

belanja daerah Kota

Yogyakarta, karena masih didominasi oleh balanja pegawai yang termasuk dalam pos belanja rutin. B. Keterbatasan Penelitian 1. Data berupa biaya pemungutan PAD untuk menghitung rasio efisiensi PAD tidak tersedia sehingga rasio tersebut tidak dapat dihitung. Dengan keterbatasan ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan kriteria efisiensi PAD dengan ukuran yang pasti 2. Kriteria derajat desentralisasi untuk dapat dikatakan baik tidak ada ukuran yang pasti sehingga penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat ahli bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.


142

C. Saran 1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta perlu lebih meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah melalui upaya pemungutan retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.Kota Yogyakarta yang identik dengan kota wisata menjadikan kota ini sebagai kota berkembangnya tempat hiburan dan tempat wisata. Peluang ini dapat dimanfaatkan Pemkot Yogyakarta untuk mengembangkan pariwisatanya dengan pengelolaan yang lebih baik yang akan mengundang para wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. Sebagai imbalannya, pemerintah berhak memungut dana dalam bentuk retribusi sebagai salah satu sumber PAD. Penerimaan PAD juga dapat ditingkatkan melalui pendayahgunaan sumberdaya yang berpotensi sehingga jumlah objek dan subjek pajak dapat meningkat.Upaya meningkatkan subjek pajak dapat dilakukan dengan sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan pemberian penghargaan untuk wajib pajak teladan.Sedangkan peningkatan objek pajak dapat dilakukan dengan pengoptimalan pajak hotel dan restoran sebagai salah satu kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Potensi pajak hotel dan restoran ini akan semakin meningkat mengingat Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata. Selain itu, dana alokasi belanja untuk lebih dioptimalkan pada belanja pembangunan yang mempunyai sifat lebih produktif daripada belanja rutin dalam rangka pelayanan


143

penyediaan sarana dan prasarana masyarakat. Belanja pembangunan sepeti jalan dan gedung-gedung pelayanan umum merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan sarana pelayanan umum. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari dan menemukan besarnya biaya pemungutan PAD beserta rinciannya untuk menghitung besarnya rasio efisiensi PAD. Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan sumber

yang

akurat

dalam

menentukan

kriteria

derajat

desentralisasidan dapat menambah rasio yang diteliti diantaranya rasio DSR, penyerapan dana triwulan, dan rasio utang terhadap pendapatan daerah.


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2012. Kota Yogyakarta Dalam Angka . Yogyakarta: Haksoro. Bastian, I. 2006.Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Cetakan pertama. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Dephut. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. http://www.dephut.go.id/files/PENJELASAN%20UNDANGUNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2033%20TA HUN%202004.pdf. Diakses tanggal 16 Mei 2013. 12.50 Diani, D. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta.Skripsi.Surakarta: Universitas Muhammadiah Surakarta. Ekawarna, Shita Unjaswati., Iskandar Sam, dan Sri Rahayu. 2009. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntasni, Volume 1, Nomor 1, hal 49-66.Jambi: Universitas Jambi. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.2006. Standar Akuntansi Pemerintah Telaah Kritis PP No 24 Tahun 2005.Jakarta: BPFE. Halim, A. 2007.Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. IDTesis.2012. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003. http://idtesis.com/analisis-perimbangan-keuangan-pusat-daerah-danpinjaman-daerah-di-kabupaten-dan-kota-daerah-istimewa-yogyakartatahun-1994/1995-2003/. Diakses tanggal 16 Mei 2013. 12.55 Jogiyanto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalamanpengalaman. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Jogjakota.2011 .ILPPD Revisi Final.http://www.jogjakota.go.id/app/modules/upload/files/ILPPD2011rev isifinal.pdf. Diakses tanggal 16 Mei 2013. 20.29

144


145

Lusiana, V.Y. 2009. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Yogyakarta Tahun 20052007). Skripsi.Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakrta: UPP STIM YKPN. Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakrta: BPFE-UGM. --------------. 2011. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga . Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 1.Yogyakarta: Andi Offset. Memesah, D.J. 1995. System Administrasi Keuangan Daerah.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Nordiawan, D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Sohidin dan Ngadiman.2004. Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Evaluasi Atas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kab. Boyolali – Jawa Tengah). Jurnal Keuangan dan Bisnis.Vol. 2, No. 2, Oktober 2004, hal 126-146. Supardiyono, YP. YFM .Gien Agustinawansari. G. Anto Listianto. Edi Kustanto 2010. Panduan Penulisan Skripsi Prodi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Akuntansi. Yogyakarta. Wahyuni, N. 2007.Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolan Keuangan Daerah Kota Malang.Jurnal. Malang: UIN Maliki.


LAMPIRAN

146


Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

147


Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007

148


Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 (lanjutan)

149



150



151



152



153



154



155



156


Lampiran 11: Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2007

157



158



159



160



161


Lampiran 16: Hutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2007

162


Lampiran 17: Mutasi Hutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2008

163


Lampiran 18: Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2009

164



165



166

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents