PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., disingkat P.T. TELKOM Indonesia, Tbk, (selanjutnya disebut “Perseroan”), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2007 di Jakarta, telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : 1. A.
menyetujui Laporan Tahunan yang telah disampaikan oleh Direksi dan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2006 dengan catatan: 1) Melakukan koreksi atas pencatatan tantiem bagi anggota Direksi dan Komisaris serta dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang semula dicatat sebagai beban menjadi bagian dari laba bersih. 2) Direksi harus fokus pada pengurangan biaya karyawan dan pensiun dalam rangka efisiensi Perseroan. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan rasio biaya karyawan terhadap pendapatan rata-rata sebesar 16,8% yang pada tahun 2006 telah mencapai 17%. Secara nominal pada tahun 2006 biaya karyawan dan pensiunan mencapai Rp.8,5 triliun. 3) Direksi harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan inovasi produk baru yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai pertumbuhan pelanggan yang selalu mengacu pada added value services. 4) Direksi harus mengatasi modal kerja negatif yang terus meningkat selama 4 (empat) tahun terakhir karena pengelolaan pinjaman yang tidak efektif terutama pada penyelesaian hutang usaha. 5) Direksi harus melaksanakan etika bisnis global secara benar, konsekuen dan konsisten. Pelaksanaan kelima hal tersebut diatas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. B. menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2006, dengan catatan: 1) Direksi harus meningkatkan pengembalian dana Program Kemitraan dari 63% menjadi paling kecil 80%. 2) Direksi harus mengoptimalkan penyaluran dana Program Bina Lingkungan menjadi minimal sekitar Rp.30 miliar pada tahun 2007.
2. A. mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers sesuai dengan laporannya tanggal 24 Mei 2007 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris, termasuk anggota Direksi yang tidak lagi menjabat terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2007, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2006 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan catatan: Direksi harus melakukan koreksi atas pencatatan tantiem bagi Direksi dan Komisaris serta sumbangan sosial (PKBL) yang semula dicatat sebagai beban menjadi bagian dari laba bersih.
B. mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2006 yang masing-masing telah diaudit Kantor Akuntan Publik Zainal Ariffin sesuai laporannya No. 064/LAI/07 dengan penilaian kinerja efektifitas penyaluran dana 64% dan tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman 88%, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, termasuk anggota Direksi yang tidak lagi menjabat terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2007, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2006 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan & Bina Lingkungan - dengan catatan:butir 1 & 2 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan. 3. A. menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2006 yang seluruhnya berjumlah Rp 11.005.576.987.671 dengan pembagian sebagai berikut: 1) dividen tunai sebesar 55% dari laba bersih atau Rp.6.053.067.343.219 termasuk jumlah dividen sementara (dividen interim) berdasarkan keputusan Rapat Direksi tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp.971.016.623.691,-, atau sebesar Rp.48,45 per-saham, sehingga jumlah dividen tunai yang masih akan dibayarkan sebesar Rp.5.082.050.719.528,- atau minimal sebesar Rp.254,755 per-saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat sebesar 19.948.708.780 saham; 2) dana Program Bina Lingkungan tahun buku 2007 sebesar 0,5% dari laba bersih atau Rp.55.027.884.938,-. 3) Cadangan Tujuan sebesar 44,5% atau Rp.4.897.481.759.514,- yang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan termasuk untuk tantiem Direksi dan Komisaris. B. tidak menyetujui dana Program Kemitraan Tahun Buku 2007 sebesar 1% dari laba bersih atau Rp.110.055.769.877,- karena tingkat penyaluran relatif kecil sebesar Rp.97.322.000.000,- pengembalian hanya mencapai Rp.16.801.000.000,- serta saldo akhir tahun 2006 masih cukup besar yaitu sebesar Rp.169.783.000.000,-. C. menyetujui pembagian dividen Tahun Buku 2006 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) yang berhak menerima dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Juli 2007 sampai dengan pukul 16.00 WIB; 2) dividen akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal 8 Agustus 2007 dan diperhitungkan dengan dividen interim yang telah dibayarkan pada bulan Desember 2006 sebesar Rp. 971.016.623.691,3) kepada Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan. Catatan: - Dividen sebesar Rp. Rp.6.053.067.343.219,- dibagikan kepada pemerintah Republik Indonesia sebesar 51,19% atau Rp.3.098.565.172.994,- (dengan memperhitungkan dividen interim pada bulan Desember 2006 sebesar Rp.500.000.000.000,-) dan Publik sebesar 48,81% atau Rp.2.954.502.170.225 (dengan memperhitungkan dividen interim pada bulan Desember 2006 sebesar Rp.471.016.623.691,-) 4. Rapat menyetujui untuk: A. menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers) untuk melaksanakan Integrated Audit Tahun Buku 2007 yang mencakup audit perhitungan tahunan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan untuk tahun buku 2007. B. menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Zainal Ariffin untuk mengaudit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2007.
C. memberikan kewenangan kepada Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang sudah ditunjuk tersebut tidak dapat menyetujui persyaratan, atau tidak dapat melaksanakan/ melanjutkan tugasnya karena sebab apapun. D. memberikan kewenangan kepada Komisaris untuk menetapkan besarnya imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 5. Rapat menyetujui untuk: A. melimpahkan kewenangan kepada Komisaris untuk menetapkan santunan purna jabatan untuk Direksi berdasarkan hasil kajian dari konsultan independen yang mengacu pada besaran santunan purna jabatan industri telekomunikasi, kondisi keuangan Perusahaan, sesuai azas kepantasan dan kepatutan, serta ketentuan peraturan perundangan. B. Komisaris harus melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. C. bagi Komisaris, untuk penentuan santunan purna jabatan harus ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan konsultan Independen setelah berkonsultasi dengan pemegang saham dwiwarna. 6. Rapat menyetujui: A. Gaji Direksi dan Gaji/Honorarium Komisaris Perseroan yang telah dihitung oleh Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2006, berdasarkan formula yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2006 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan serta mempertimbangkan azas kepatutan/kepantasan, dengan hasil sebagai berikut: 1) Gaji Direktur Utama sebesar Rp.118.000.000,- per bulan (bersih); 2) Total tantiem bagi anggota Direksi dan Komisaris sebesar Rp.20,000.000.000,-; 3) Komposisi Gaji/Honorarium dan Tantiem Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris masing–masing adalah sebesar 90%, 50% dan 45% dari Gaji dan Tantiem Direktur Utama; 4) Kepada anggota Komisaris yang juga merangkap sebagai anggota Komite di lingkungan Perseroan, diberikan imbalan yang wajar yang besarnya ditetapkan oleh Komisaris berdasarkan kajian Konsultan Independen sesuai azas kepantasan dan kepatutan serta ketentuan peraturan perundangan. Komisaris melaporkannya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. B. Fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun buku 2007 adalah sama dengan yang diberikan pada tahun buku 2006, kecuali untuk santunan purna jabatan sebagaimana diputuskan dalam RUPS ini. Catatan: - Gaji Direksi dan Gaji/Honorarium Komisaris diatas berlaku sejak 1 Maret 2007; - Pajak atas pembagian tantiem ditanggung oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 7. memutuskan menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Komisaris sesuai pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, tentang menentukan kembali pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi berdasarkan usulan Direksi yang diputuskan dalam Rapat Direksi. 8. A. menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Gatot Trihargo sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang telah diberikan selama ini. B. menyetujui pengangkatan Bapak Mahmuddin Yasin sebagai Komisaris yang menggantikan Bapak Gatot Trihargo; - Sehingga susunan anggota Komisaris selengkapnya setelah ditutupnya RUPS adalah sebagai berikut: 1. Bapak. Tanri Abeng sebagai Komisaris Utama. 2. Bapak. Anggito Abimanyu sebagai Komisaris 3. Bapak. Mahmuddin Yasin sebagai Komisaris 4. Bapak. Arif Arryman sebagai Komisaris Independen 5. Bapak. P Sartono sebagai Komisaris independen
- Untuk anggota Komisaris yang baru diangkat, masa jabatan berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2012, sedangkan untuk anggota Komisaris yang tidak diganti, masa jabatannya berakhir pada tanggal 10 Maret 2009; dengan ketentuan Pasal Anggaran Dasar yang terkait dengan masa jabatan tersebut sebagaimana akan diputuskan dalam RUPS ini telah dilaporkan dan didaftarkan kepada Instansi yang berwenang. C. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Komisaris tersebut kepada Departemen Hukum & HAM R.I. dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 9. Rapat menyetujui: A. untuk melaksanakan Program Pembelian Kembali Saham Perseroan II (Share Buy Back II) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi mengenai program Pembelian Kembali Saham Perseroan II yang telah diumumkan dan disebarluaskan serta disampaikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2007, yang antara lain memuat: 1) Pembelian dilakukan di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange dengan mekanisme open market; 2) Jangka waktu pembelian kembali saham adalah maksimal 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan II; 3) Menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai treasury stock, dan Perseroan dapat menjual kembali treasury stock tersebut jika harga saham telah meningkat (tanpa diperlukan lagi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham) dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. B. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan Program Pembelian Kembali Saham Perseroan II. C. Program Pembelian Kembali Saham Perseroan II dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan azas good corporate governance dan azas manfaat. D. Sedangkan jumlah saham yang disetujui untuk dibeli kembali dalam Program Pembelian Kembali Saham Perseroan II (Share Buyback II) adalah maksimal 215.000.000 lembar saham seri B sedangkan dana yang dicadangkan adalah sebesar Rp.2.000.000.000.000,. dengan catatan: - Direksi harus membuat pernyataan berupa pakta integritas/letter of undertaking yang mneyatakan bahwa pelaksanaanya dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun. - Pelaksaannya harus dilakukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan: prinsip kehati-hatian dan prinsip Good Corporate Governance, azas kepantasan dan kepatutan, dan kondisi keuangan Perseroan 10. Rapat menyetujui: A. perubahan ketentuan terhadap 6 Pasal, yaitu: pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 16 dan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam “Matriks Perubahan Anggaran Dasar PT TELKOM” yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut: - Masa Jabatan Direksi dan Komisaris; - Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; - Penggunaan telepon konferensi dan video konferensi atau media lain yang memungkinkan untuk berkomunikasi dalam Rapat Direksi dan Rapat Komisaris; - Perubahan ketentuan batas waktu tanggal Panggilan RUPS; - Perubahan yang bersifat Redaksional.
B. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris, termasuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam satu Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan atau melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A.
JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN
1. Pembayaran Dividen tunai untuk tahun buku 2006 sebesar Rp.6.053.067.343.219,- termasuk jumlah dividen sementara (dividen interim) berdasarkan keputusan Rapat Direksi tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp.971.016.623.691,-, atau sebesar Rp.48,45 per-saham, sehingga jumlah dividen tunai yang masih akan dibayarkan sebesar Rp.5.082.050.719.528,atau minimal sebesar Rp.254,755 per-saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat sebesar 19.948.708.780 saham, akan dibayarkan sebagai berikut: DPS
= 25 Juli 2007;pk.16.00 WIB
Pasar Regular Regular dan Negosiasi Cum Dividen
= 20 Juli 2007
Ex. Dividen
= 23 Juli 2007
Pasar Tunai Cum Dividen
= 25 Juli 2007
Ex. Dividen
= 26 Juli 2007
Tgl Pembayaran
= 08 Agustus 2007
2. Untuk Pemegang Saham American Depository Share berlaku peraturan New York Stock Exchange dan dividen tunai akan dibayarkan melalui Bank Kustodian yang ditunjuk oleh The Bank of New York sesuai dengan jumlah yang tercatat pada record date di BAE dan KSEI tanggal 25 Juli 2007. 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI. 4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan mengirim Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) ke alamat para Pemegang Saham. a. Dividen tunai dapat dicairkan di cabang-cabang P.T. Bank Negara Indonesia (BNI) terdekat di seluruh Indonesia. Pemegang Saham wajib membawa asli bukti indentitas diri yang masih berlaku atau Surat Kuasa yang dilampiri asli bukti identitas diri dari “Pemberi Kuasa” dan “Penerima Kuasa”, bilamana pengambilan dividen tunai dikuasakan kepada pihak lain. b. Dividen tunai yang jumlahnya Rp.10.000.- atau lebih atas permintaan pemegang saham diharuskan untuk memberitahukan nomor rekeningnya dengan mengisi SPPD secara benar dan mengirimkannnya kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Wisma Diners Club Annex, Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35, Jakarta 10220. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Atas pembayaran Dividen, Perseroan akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku. 6. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.35/1993 jo. S101/PJ.34/1996, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) PPh.Pasal 26, pemegang saham tersebut harus mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, atau fotocopy Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian yang berwenang, bilamana Pemegang Saham tersebut menggunakan jasa bank Kustodian, selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2007. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh. Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM II Sehubungan dengan Persetujuan RUPST mengenai Program Pembelian Kembali Saham II maka Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2007 mengalami perubahan terutama hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut: 1.
2. 3. 4.
Pembelian Kembali Saham akan dilakukan maksimal sejumlah 1,07% dari seluruh jumlah Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau maksimal sejumlah 215.000.000 Saham Seri B; Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode maksimal delapan belas bulan adalah tidak lebih dari Rp2.000.000.000.000,-; Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham II akan berpotensi menurunkan aktiva dan ekuitas Perseroan masin-masing sebesar Rp,2.056.333.000.000,-; Analisa pro forma laba bersih, EPS dan EPADR yang dihitung menurut Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2006 yang berakhir pada 31 Desember 2006 (audited) dengan membuat penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian apabila Pembelian Kembali Saham II dilakukan pada tahun 2006 dengan menggunakan Saldo Laba Ditahan (unappropriated retained earnings) sebesar Rp.2.000.000.000.000,termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham II tersebut dan diasumsikan bahwa Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali dan membeli sejumlah sampai dengan 0,99% dari Saham Seri B yang telah diterbitkan. Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Tanpa Pembelian Kembali Dengan Pembelian Kembali Dampak Saham II Saham II Juta Rp Juta US$ Juta Rp Juta US$ Juta Rp. Juta US$ kecuali kecuali kecuali kecuali kecuali kecuali dinyatakan dinyatakan dinyatakan dinyatakan dinyatakan dinyatakan lainnya lainnya lainnya lainnya lainnya lainnya
Jumlah Saham yang Dikeluarkan (juta lembar) Total Aktiva Laba Bersih Ekuitas Pemegang Saham Rata-rata Nilai Saham EPS Dasar (Rp atau US$/Saham Biasa) EPADR Dasar (Rp atau US$ Saham Biasa) Return on Asset (%) Return on Equity (%)
20.041
20.041
19.841
19.841
(200)
(200)
75.135.745 11.005.577 28.068.689
8.348 1.223 3.119
73.079.412 10.949.244 26.012.356
8.120 1.217 2.890
(2.056.333) (56.333) (2.056.333)
(228) (6) (228)
20.115 547,15
20.115 0,06
20.010 547,18
20.010 0,06
(105) 0,03
(105) 0,00
21.886
2,43
21.887
2,43
1
0,00
14,65% 39,21%
14,65% 39,21%
14,98% 42,09%
14,98% 42,09%
0,34% 2,88%
0,34% 2,88%
1.
Dengan asumsi pembelian kembali dilakukan pada Tahun 2006 dan tingkat suku bunga sebesar 6,50% dan tax rate sebesar 20%.
2.
Kurs Rp 9.000/US$ sebagaimana digunakan dalam laporan keuangan audited 31 Desember 2006.
Analisa di atas menunjukan implikasi positif dari Pembelian Kembali Saham II terhadap EPS, EPADR dan ROE. Dengan asumsi Pemerintah Indonesia tidak berpartisipasi dalam program Pembelian Kembali Saham II sehingga kepemilikan saham Pemerintah Indonesia tidak berubah, maka pada saat selesainya Pembelian Kembali Saham II komposisi kepemilikan saham termasuk treasury stock Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
Analisa Kepemilikan Saham Pemegang Saham
Pemerintah Indonesia Masyarakat Perseroan (Treasury Stock) Jumlah
Jumlah Saham Semula (Juta Saham)
10.320 9.840 20.160
dalam %
51,19% 48,81% 100%
Proforma Jumlah Saham dengan Treasury Stock (Juta Saham)
Proforma % Kepemilikan dengan Treasury Stock
10.320 9.438 402 20.160
51,19 46,82 1,99 100,00
Komposisi Kepemilikan saham, tidak termasuk saham hasil pembelian kembali (treasury stock), adalah sebagai berikut:
Analisa Kepemilikan Saham tanpa memperhitungkan Treasury Stock Pemegang Saham
Pemerintah Indonesia Masyarakat Jumlah
Jumlah Saham Semula (Juta Saham) 10.320 9.840 20.160
dalam %
51,19% 48,81% 100%
Proforma Jumlah Saham tanpa Treasury Stock (Juta Saham)
Proforma % Kepemilikan tanpa Treasury Stock
10.320 9.438 19.758
Bandung, 3 Juli 2007 Direksi
52,23 47,77 100,00
