1
Perubahan Peradaban Dunia Cyber Space
Real Space Steam Telephone Engine (1814) (1873)
TV (1920)
Computer (1973)
Digital Revolution (2010 - ....
Zaman Batu Analog Electronics Industry Revolution
Agricultural Society
Industrial Society
Information Renovation
Digital Electronics
Information Society 2
Transformasi Sosial-Ekonomi-Budaya-Politik Transformasi
o Nilai-nilai (sosial, budaya, etika, pengetahuan, dll.). o Regulasi. o Model Pembangunan. o Aktivitas.
Commerce e-Commerce. Banking e-Banking. Paper e – Paper. Siaran e – Siaran. Social Media (berbagai bentuk). Dan sebagainya.
Perspektif Hari Ini Kita hidup di tengah masyarakat jaringan. Kata-kata, gambar, foto, bahkan video dipertukarkan tiap detik. Kekuatan kumunikasi makin besar.
Realitas Saat Ini (Data):
1 dari 3 anggota keluarga dan relasi kita adalah pengguna internet. 8 dari 10 orang menggunakan perangkat mobile/gadget untuk mencari informasi melalui internet. 9 dari 10 pengguna internet memilih mencari informasi melalui media sosial. Dalam seminggu rata-rata mereka menghabiskan 50-60 jam untuk mengakses internet. 4
Dengan Teknologi, Orang Ingin: Partisipasi. Keterbukaan. Dialog/conversation. Komunitas. Terhubung. Real Time.
5
Indikator Negara Modern Ada pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik. Ada sistem informasi yang memudahkan publik untuk mengakses. Penerapan TIK untuk sistem layanan informasi dan dokumentasi. Penghargaan terhadap profesionalisme petugas informasi dan dokumentasi. Penghargaan terhadap hak publik untuk tahu dan ikut mengawasi tata kelola pemerintahan.
6
Perubahan Paradigma Pemerintahan
.
7
Era Pemerintahan Terbuka Individu terbuka Masyarakat terbuka Pemerintahan/Institusi terbuka (Masyarakat Informasi)
. 8
Platform Era Pemerintahan Terbuka Sebelum Era 1990-an
Era 1990-an
Era 2000-an
o Pemerintahan yang kuat (Strong Government)
o Pemerintahan yang baik (Good Government)
Pemerintahan yang terbuka (Open Goverment) Good Government Plus
o Pemerintahan yang membangun (Government and Development)
o Pemerintahan yang bersih (Clean Government)
Ciri Pokok: 1. Transparansi dalam birokrasi. 2. Partisipasi masyarakat dalam bernegara. 3. Kolaborasi antar-komponen negara.
o Pemerintahan yang demokratis (Democratic Government)
o Tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 9
Sosio-Historis Pemerintahan Terbuka di Indonesia UU No 25/2009 Pelayanan Publik
Perkembangan Demokrasi
UU Pers
Perkembangan ICT
UU No 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik
UU Penyiaran
10
Perubahan Paradigma Pasca-terbitnya UU KIP
Kesesuaian Prinsip-prinsip UU KIP dengan Good Government
.
12
Prinsip-prinsip Good Government (Sejalan dengan Prinsip-prinsip KIP)
No
Prinsip
Pengertian
1
Partisipasi
Warga memiliki hak (dan lalu mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat dan bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2
Penegakan Hukum
Hukum diberlakukan bagi siapa pun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap dipertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3
Transparansi
Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar, akurat, dan memadai.
4
Kesetaraan
Adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas, berusaha, dan dalam pemerintahan.
5
Daya Tanggap
Kepekaan para pengelola Badan Publik terhadap aspirasi masyarakat (ada yang menyebutnya dengan istilah: Responsif). 13
Prinsip-prinsip Good Government (Sejalan dengan Prinsip-prinsip KIP)
No
Prinsip
Pengertian
6
Wawasan ke Depan Pengelolaan masyarakat dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas.
7
Akuntabilitas
8
Pengawasan Publik Terlibatnya publik dalam mengontrol kegiatatan Badan Publik (pemerintah, parlemen, dan aparat hukum)
9
Efektivitas dan Efisiensi
Terselenggaranya kegiatan Badan Publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
10
Profesionalisme
Kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan/Badan Publik untuk mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat kepada publik dengan biaya yang terjangkau.
Adanya laporan dari Badan Publik dan para penentu kebijakan kepada publik.
* Diolah dari berbagai literatur.
15
OGP dan OGI Deklarasi Sofia tahun 2002 sudah diadopsi di UUD ‘45 hasil amandemen 2002 dan UU KIP (UU Nomor 14/2008). Indonesia masuk 1 dari 8 negara pemrakarsa Open Government Partnership (OGP) dan sekarang masih masih menjadi SC bersama AS, UK, dan Meksiko. Tahun 2012 Indonesia menjadi chairman dari OGP. Indonesia memiliki OGI (Open Government Indonesia) dengan Tim Inti Nasional terdiri dari 7 K/L yaitu Bappenas, KSP, Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, PAN-RB, Kominfo, dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Tahun 2016 mulai diterapkan OGI Daerah dengan pilot project tiga provinsi (ketiga provinsi baru diusulkan hari Jumat, 23 Oktober lalu). Oleh karenanya Daerah harus semakin gencar mengimplementasikan UU KIP untuk menuju OGI.
15
Optimalisasi Peran PPID
.
16
Pasal 13 UU KIP (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. 17
Apa Itu PPID? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ialah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (BP).
18
Tugas PPID PPID bertugas melakukan: 1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; 1. Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana; 2. Penetapan prosedur operasional (SOP) penyebaran Informasi Publik; 3. Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya; 4. Penetapan informasi yang dikecualikan; 5. Pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan; 6. Penetapan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil.
19
Wewenang PPID a. Mengkoordinasikan setiap unit dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; b. Memutuskan Informasi Publik dapat diakses/tidak berdasarkan uji konsekuensi; c. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis jika informasi tersebut termasuk informasi yg dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentangg hak dan tata cara untuk mengajukan keberatan; d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. 20
Mengapa PPID Penting? 1. Memudahkan koordinasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi; 2. Memudahkan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar; 3. Menghindari pejabat Badan Publik yang tidak membidangi informasi dan komunikasi disibukkan oleh urusan pelayanan informasi; 4. Pelayanan Informasi Publik satu pintu. 5. Mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik; 6. Melindungi pimpinan Badan Publik. 7. Meminimalkan sengketa Informasi Publik. 21
Organisasi PPID (Generik) ATASAN PPID
.
TIM PERTIMBANGAN
PPID BIDANG PELAYANAN INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP
BIDANG PENGADUAN + PSI
PEJABAT FUNGSIONAL (ARSIPARIS, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER )
22
Transformasi dari Humas ke PPID
.
23
Hambatan Optimalisasi Peran PPID (1) 1. Terkait Tusi PPID: a. Badan Publik banyak yang belum menyadari pentingnya PPID; b. PPID belum menjalankan tusi dan wewenang sesuai standar; c. PPID belum memfungsikan meja layanan informasi secara optimal dan standar; d. Masih ada atasan PPID yang kurang berfungsi/difungsikan; e. Daftar Informasi Publik belum dibuat sesuai standar; f. Penetapan klasifikasi informasi belum banyak dilakukan; g. Uji konsekuensi belum dilakukan sungguh-sungguh;
24
Hambatan Optimalisasi Peran PPID (2) 2. Terkait Sumber Daya Mnusia (SDM): a. Kapasitas SDM PPID masih terbatas terkait dengan kualitas pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan sederhana; b. PPID yang ditetapkan secara ex officio mengakibatkan tidak fokusnya pelaksanaan tupoksi PPID; c. Dengan kerja tambahan PPID tidak mendapatkan imbalan memadai dari pekerjaannya, padahal mereka masih melakukan tugas rutin sesuai tusi awalnya. d. Staf pembantu PPID pada umumnya masih staf biasa, sehingga sulit diajak bekerja ekstra dan analitis.
25
Hambatan Optimalisasi Peran PPID (3) 3. Terkait dengan dukungan dana: a. Dukungan anggaran operasional bagi PPID belum memadai, bahkan ada Badan Publik yang belum memiliki dana yang dialokasikan secara khusus untuk PPID, baik yang diperlukan untuk pengadaan perangkat kerja, penyimpanan dokumen, uji konskuensi, dan lainnya. b. Belum ada alokasi dana untuk menambah penghasilan personel, sehingga mengakibatkan tugas sebagai PPID dianggap beban.
26
Hambatan Optimalisasi Peran PPID (4) 4. Terkait dengan tata kelola: a. Kelembagaan pengelolaan Informasi Publik masih confuse, dan belum dibentuk secara khusus. b. Dalam mengumpulkan/menghimpun data dan informasi dari unit lain, PPID mendapat kesulitan karena adanya perbedaan dalam eselonisasi jabatan; c. Pola koordinasi dan tata hubungan antara PPID dengan Komisi Informasi (KI) belum tersinkronisasi dan belum ada payung hukumnya. Juga kaitannya dengan upaya hukum pasca-putusan KI dan eksekusi.
27
Hambatan Optimalisasi Peran PPID (5) 5. Terkait dengan Informasi Publik: a. Banyak Pemohon yang minta informasi terkait keuangan, misalnya atau dokumen kerja sama dengan pihak ketiga, belum bisa memastikan tingkat kedalaman/kelengkapan dokumen; b. Badan Publik dan PPID belum memahami Informasi Publik mana yang boleh disalin atau di-copy, dilihat dan diketahui saja, dan atau yang harus dipublikasikan secara luas. c. Adanya Pemohon yang tidak jelas apakah akan memanfaatkan Informasi Publik yang dimohonnya secara baik dan benar sesuai UU, sehingga menimbulkan kekhawatiran.
28
Bagaimana Agar Peran PPID Optimal?
29
Sekilas Kondisi DIY Pemeringkatan tingkat nasional oleh KIP tahun 2014, Pemprov DIY masuk 10 besar dan sampai tahap divisitasi. Beberapa PPID kota dan Kabupaten (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo) mendapat penghargaan terbaik versi SPS tahun 2015. Komunikasi KI DIY dengan Pemprov dan CSO cukup dinamis terkendali. Anggaran KI DIY termasuk rendah jika dibandingkan Pemprov lain. Provinsi
Anggaran (2015)
Bali
+/-
500.000.000
DIY, Kalteng, Sulteng
+/-
800.000.000 – 850.000.000
Bengkulu, NTB *)
+/-
1.300.000.000
Jawa Tengah
+/-
1.700.000.000
Sulawesi Selatan
+/-
2.000.000.000
Sumatera Utara
+/-
4.200.000.000
DKI Jakarta
+/-
10.000.000.000 30
Sekian Terima Kasih…
31
