PERTEMUAN 17 ORGANISASI NIRLABA

Modul Akuntasi Keuangan Lanjutan 1

PERTEMUAN 17 ORGANISASI NIRLABA A. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian organisasi nirlaba 2. Mahasiswa dapat menjelaskan standar akuntansi nirlaba.

B. URAIAN MATERI Tujuan Pembelajaran : ORGANISASI NIRLABA

1.1 PENDAHULUAN Yang membedakan entitas nirlaba dengan perusahaan bisnis komersial adalah dengan memeriksa karakteristik yang mendasarinya. Suatu entitas nirlaba menerima kontribusi sumber daya dalam jumlah yang signifikan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan yang setimpal, dijalankan dengan tujuan selain untuk menyediakan barang dan jasa untuk memperoleh laba dan tidak memilki bagian kepemilikan seperti halnya dalam perusahaan bisnis biasa. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya.

Akuntansi S1 Universitas Pamulang


1.2 DEFINISI Menurut UU No. 16 Tahun 2001 yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota organisasi nirlaba Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1) Suatu organisasi yang mempunyai tujuan utama untuk mendukung beberapa isu publik atau kepedulian terhadap kepentingan umum yang tidak berkaitan dengan aspek komersial Menyangkut masalah bencana kemanusiaan maupun bencana alam, pendidikan, seni, politik, agama riset atau hal lain yang relevan agama. Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah. Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Bagi pemerintah, organisasi nirlaba nonpemerintah harus mematuhi ketentuan undang-undang, serta diharapkan memberi sumbangan positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya nasional serta memberi citra baik bagi bangsa. Di sini, laporan keuangan berfungsi sebagai umpan balik kepada pemerintah. Apabila ada berbagai harapan dan kepentingan yang berbenturan, maka laporan keuangan secara seimbang memberi informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan itu. Sebagai kesimpulan, sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyajikan informasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjalan dan pada saat yang akan datang dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba. Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena pembagiannya didasarkan atas jenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesungguhnya istilah nonkomersial

lebih

tepat

dari

istilah

nirlaba.

Istilah Not

For

Profit

Organization (NFPO) telah menggeser istilah nonprofit organization karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan pendirian organisasi bersangkutan Akuntansi S1 Universitas Pamulang


bukan untuk mencari laba. Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba ternyata secara legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Dengan demikian, walaupun sama-sama memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya. Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatan pengabdiannya dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak. Sebaliknya, apabila surplus tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk tantiern, gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri/ pengurus (setara dividen dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi berhakikat entitas komersial. Entitas

komersial

atau

nirlaba

sering

diidentifikasi

melalui bentuk

legal danbentuk kegiatan. Contoh entitas legal adalah: 1.

Entitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola pmerintah, seperti BUMN Persero; entitas komersial swasta, misalnya CV, NV, Firma, usaha perorangan, UD;

2.

Entitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas nirlaba swasta, misalnya yayasan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat Pembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang bentuk kegiatan/bidang usaha tidak disarankan. Rumah sakit dan museum pemerintah pada umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan museum swasta mungkin nirlaha atau komersial

1.2.1 Karakteristik Entitas Nirlaba Di dalam PSAK No. 45 (Revisi 2011) (IAI, 2011: 45.2-45.3) 1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.



3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

1.2.2 Organisasi nirlaba di beberapa negara 1. Indonesia Di Indonesia, organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain itu, dibidang pendidikan kini juga mulai berkembang, seperti yang dilakukan oleh Internews Indonesia, dimana mereka melakukan bimbingan bagi para jurnalis.

2. Amerika Serikat Perkembangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat telah sangat jauh lebih maju dibanding Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan. Amandemen Pertama Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Bagaimanapun, organisasi nirlaba relijius seperti gereja, tunduk kepada lebih sedikit sistem pelaporan pemerintah pusat dibanding dengan banyak organisasi lain. Dalam hal perpajakan, organisasi nirlaba relijius di Amerika Serikat juga dikecualikan dari beberapa pemeriksaan ataupun peraturan, yang membedakannya dengan organisasi non relijius. 3. Kanada Di Kanada, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus dicatatkan di dalam Agen Pendapatan Kanada (Canada Revenue Agency). 4. Kerajaan Inggris Di Inggris dan Wales, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus dicatatkan di dalam Komisi Pengawasan Derma. Di Skotlandia, Kantor Pengatur Derma Skotlandia juga melayani fungsi yang sama. Berbeda dengan organisasi nirlaba di Amerika Serikat, seperti serikat buruh, biasanya tunduk kepada peraturan yang terpisah, dan tidak begitu dihormati sebagaimana halnya derma dalam hal pengertian teknis.



Keadaan Organissai Nirlaba di Indonesia Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Dari onganisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir, memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan, serta sigap menghadapi perubahan. Hampir diseluruh dunia ini, organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Daya jelajah mereka menyentuh pelosok dunia yang bahkan tidak bisa terlayani oleh organisasi pemerintah. Kita telah saksikan sendiri, bagaimana efektifnya daya jelajah organisasi nirlaba ketika terjdi bencana tsunami di Aceh, ratusan organisasi nirlaba dari seluruh dunia seakan berlomba membuat prestasi tehadap proyek kemanusiaan bagi masyarakat Aceh. Organisasi profit juga mendapatkan keuntungan langsung dengan majunya komunitas,

mereka

mendapatkan market yang terus bertumbuh karena daya beli komunitas yang kian hari kian berkembang atas pembinaan organisasi nirlaba. Di Indonesia, sebagian besar organisasi non profit dalam keadaan lesu darah. Mereka sesuai dengan namanya kebanyakan miskin dana. Perbedaan mencolok terlihat dengan organisasi non profit yang memiliki induk di luar negeri. Kondisi ini sudah pasti memberi

pengaruh

terhadap

quantitas

dan

qualitas

dari

gerak

roda

organisasi. Seharusnya organisasi non profit tidak jauh beda dengan organisasi profit, harus memiliki mission statement yang jelas, fokus dan aplikatif. Pernyataan misi organisasi sebaiknya sederhana dan mudah dipahami oleh stake holder organisasi. Kelemahan dari organisasi nirlaba Indonesia adalah tidak fokusnya misi. Sering misi dibuat dengan pilihan kata yang mengambang dan dapat multitafsir. Kalau kita sortir berdasarkan kata, maka kata yang paling banyak muncul barangkali kata sejahtera, adil, merata, berkesinambungan. Misi ini selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang biasanya akan menjadi makin meluas dan tidak fokus. Kondisi ini juga berimbas pada rancangan struktur organisasi nirlaba Akuntansi S1 Universitas Pamulang

Indonesia.

Struktur organisasinya


memasukkan semua bidang, rata-rata memiliki lebih dari 20 bidang. Banyak yang masih mengadaptasi organisasi politik karena dijaman orde baru hampir semua organisasi nonprofit yang berdiri menjadi underbow partai Golkar. Masyarakat sekarang ini sudah dengan mudah mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia, mereka juga dengan mudah menjalin komunikasi serta menjadi anggota organisasi nirlaba asing. Disamping itu, komunitas yang tumbuh dan berkembang di dunia maya sendiri, telah menarik populasi yang sangat besar. Makin hari, organisasi konvensional makin ditinggalkan, yang dapat berkompetisi kedepan hanyalah organisasi yang

mampu

mengkombinasikan

aktivitasnya

dengan

teknologi

informasi. Kepemimpinan di seluruh organisasi memegang peranan yang vital, demikian pula dalam organisasi nirlaba. Kriteria pemimpin organisasi nirlaba yang paling utama adalah memiliki kemauan. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki niat dan bukan dipaksa oleh orang lain. Dengan memiliki kemauan, otomatis akan memiliki pandangan terhadap apa saja yang harus dikerjakan dikemudian hari, serta mengetahui konsekwensi atas pengorbanan yang harus dijalani sebagai pemimpin organisasi nirlaba. Kriteria kedua adalah memiliki kapasitas untuk mendengar dan menyelesaikan permasalahan. Mendengar merupakan kriteria yang penting bagi pemimpin dalam organisasi nirlaba karena pemimpin akan selalu berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari para relawan sampai dengan orang-orang yang menjadi objek dari organisasi. Kriteria ketiga adalah memiliki kemampuan mengkader. Dengan mengkader maka keberlangsungan organisasi akan dapat terjamin. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bukan menghambat kemunculan kader-kader yang lebih muda, tetapi justru memberi inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sesungguhnya pemimpin yang berhasil mengkader adalah pemimpin yang berhasil membesarkan namanya sendiri secara tidak langsung. Kriteria keempat adalah memiliki kemampuan dalam hal pengumpulan dana. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan determinasi serta kecerdasan pemimpin dalam merajut relasi antara donatur, volunteer dan masyarakat. Organisasi nirlaba telah banyak yang mengaplikasikan kriteria-kriteria tersebut untuk memilih pemimpinnya. Tapi sayang karena belum memiliki managemen pengumpulan dana yang baik, kriteria kemampuan finansial dari calon pemimpin sering dikedepankan. Hitler dalam perang dunia pertama menyatakan bahwa yang paling penting dalam perang adalah uang, yang kedua adalah uang dan yang ketiga adalah uang. Memang uang penting bagi organisasi non profit, tapi mengelola organisasi non profit tentunya berbeda dengan mengelola armada perang. Dalam organisasi non profit, dibutuhkan manajemen pengumpulan dana Akuntansi S1 Universitas Pamulang


yang bersifat jangka panjang. Istilah fund rising di organisasi nirlaba sebenarnya lebih tepat kalau disebut sebagai fund development. Istilah ini signifikan karena bukan hanya dana yang menjadi perhatian tetapi juga orang-orang yang terlibat sebagai donatur dan volunteer juga menjadi perhatian utama untuk membangun dukungan yang bersifat jangka panjang.

1.3 DEFINISI PEMBATASAN PERMANEN, TEMPORER, SUMBANGAN TERIKAT dan SUMBANGAN TIDAK TERIKAT Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

1.4

Standar akuntansi yang mengatur organisasi nirlaba adalah PSAK 45 

Mengatur pelaporan organisasi nir laba



Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. Tujuan dibuatnya PSAK No. 45 adalah untuk mengatur pelaporan keuangan

entitas nirlaba, sehingga dengan adanya pedoman pelaporan diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi (IAI, 2011: 45.2). Tujuan Laporan Keuangan





Tujuan utama  menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.



Tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: 

Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.



Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.



Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.



Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.



Usaha jasa suatu organisasi.

Unsur-unsur Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 45 (revisi 2011), laporan keuangan entitas nirlaba meliputi: 1) Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. 2) Laporan Aktivitas Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan. 3) Laporan Arus Kas Laporan arus kas bertujuan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. 4) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporanlaporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan.

1.5

ORGANISASI NIR LABA 1:



ORGANISASI ZAKAT Organisasi Zakat adalah salah satu jenis organisasi nirlaba. Cukup banyak organisasi zakat yang bermunculan di Indonesia. Persoalan yang cukup mendasar adalah bagaimana agar organisasi zakat dapat diaudit dengan benar, sehingga akuntabilitas dan transparansinya terjamin. Apalagi sampai saat ini belum ada standar akuntansi zakat yang sah dan diakui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai pihak yang mempunyai keabsahan untuk meng audit. Agar pencatatan dan pelaporan keuangan bisa dilakukan dengan baik dan memudahkan pengauditan, Forum Zakat (FOZ) merancang draf pedoman akuntansi bagi organisasi pengelola zakat. Penyusunan ini dilakukan karena semakin besamya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Namun banyak pemakai laporan keuangan dan auditor tidak mengetahui dasar acuan yang digunakan untuk membaca, menganalisis atau melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Pasalnya, setiap organisasi pengelola zakat memiliki acuan yang beragam dalam membuat laporan keuangannya. Adanya pedoman akuntansi diharapkan akan memudahkan para pengguna laporan keuangan bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Tak hanya itu, pedoman akuntansi yang sama akan melahirkan tingginya tingkat komparasi antarorganisasi pengelola zakat. Dengan demikian bisa dipastikan kinerja antara organisasi pengelola zakat yang satu dengan yang lainnya dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana. Draft pedoman akuntansi zakat masih dalam rangka sosialiasi untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Telah ada berbagai masukan seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), baik dari aspekaspek syariah maupun teknis akuntansi baik berupa nama-nama akun maupun format penyajiannya. Masukan tersebut akan diselaraskan dengan susunan draf yang telah ada. Selanjutnya, sebelum draf ini menjadi pedoman akuntasi zakat yang berlaku umum maka akan ada dua review yang ditempuh pihaknya, baik melalui DSN maupun IAI. Seyogianya pedoman akuntansi zakat mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IAI yang tertuang daiam Standar Akuntansi Keuangan. Untuk menyiasati



persoalan di atas, organisasi zakat dapat menggunakan standar akuntansi untuk nirlaba, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan organisasi Nirlaba. Berdasarkan PSAK 45 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2000, maka organisasi

zakat

harus

membuat Laporan

Posisi

Keuangan, Laporan

Aktivitas,Laporan Arus Kas, dan Pernyataan atas Laporan keuangan. Teten Kustiawan dari Institut Manajemen Zakat (IMZ) menambahkan satu laporan yaitu Laporan Dana Termanfaatkan. Tambahan ini diperlukan, karena dalam lampiran PSAK 45 disebutkan bahwa dana yang digunakan organisasi zakat untuk hal yang tidak habis, misalnya untuk komputer, maka tidak perlu dimasukkan sebagai pengeluaran. Ini sangat riskan untuk diterapkan organisasi zakat. ORGANISASI NIRLABA 2 UNIVERSITAS NIRLABA SWASTA Tujuan utama dari sebuah kampus atau universitas adalah menyediakan jasa pendidikan kepada para konstituennya. Seperti entitas pemerintah, kampus dan Universitas sering kali memberikan jasa atas dasar kemampuan sosial dan membiayainya, paling tidak sebagian, tanpa mengacu siapa yang menerima manfaat. Sebagai contoh, mahasiswa yang berprestasi tinggi dapat menerima beasiswa akademis penuh, atau mahasiswa yang kurang mampu dapat menerima subsidi pemerintah dan bantuan keuangan untuk menutupi biaya pendidikannya. Tujuan dari akuntansi kampus dan universitas adalah untuk menunjukkan asal sumber daya yang telah diterima dan menunjukkan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dalam memenuhi tujuan pendidikan. Otoritas utama terhadap prinsip- prinsip akuntansi untuk universitas swasta (nonpemerintah) adalah Financial Accounting Standards Board. Standar FASB telah dimasukkan dalam AICPA Audit and Accounting Guide : Not- for Profit Organizations, yang menyediakan akuntansi dan pedoman pelaporan bagi universitas swasta serta organisasi kesehatan dan kesejahteraan sosial dan organisasi nirlaba lainnya. Selain pedoman audit, banyak universitas juga mengimplementasikan pedoman yang berasal dari Financial Accounting and Reporting Manual, yaitu manual akuntansi yang disusun oleh National Association of College and University Business Officers (NACUBO). Laporan keuangan yang diwajibkan untuk universitas Akuntansi S1 Universitas Pamulang


swasta sama dengan untuk organisasi kesehatan dan kesejahteraan sosial, kecuali laporan beban fungsional. Perguruan tinggi dan universitas membuat akun dan laporan atas dasar akrual; jadi, pendapatan diakui ketika dihasilkan dan beban diakui ketika bahan baku atau jasa terkait diterima.

DAFTAR PUSTAKA Beams, Floyd A, dkk. 2006. Akuntansi Lanjutan (Advanced Accounting) jilid 2. Jakarta : Aerlangga.. Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, IAI http://mitoyono.blogspot.co.id/2011/01/akuntansi-organisasi-nirlaba.html


PERTEMUAN 17 ORGANISASI NIRLABA

Recommend Documents