PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN LAIN SEBAGAI PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM
Oleh : Ni Made Astika Yuni I Gede Pasek Eka Wisanjaya Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK : Paper ini berjudul pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain sebagai perbuatan yang melawan hukum. Paper ini adalah sebuah kajian normatif dengan menggunakan perundang-undangan. Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain sebagai mana yang diatur dalam pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa pertanggungjawabannya berupa ganti kerugian dapat dikenakan kepada pemilik hewan yang bersangkutan. Kata kunci : perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban, kerugian, hewan peliharaan. ABSTRACT : This paper shall be titled legal liability for pets that lead to loss of other pets as action against the law. This paper is a normative legal research that uses statutory approach. Liability laws to pets that cause harm to others as a pet which is governed by Article 1368 of the Civil Code that accountability can be imposed in the form of compensation to the owner of the animal in concerned. Keywords: torch, legal liability, harm, pet. I.
Pendahuluan
1.1
Latar Belakang Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata
onrechtmatige daad (bahasa Belanda) atau lazimnya mempunyai arti yang sempit yaitu yang dipakai dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah ‘melanggar’ ada juga yang menggunakan istilah ‘melawan’ dalam menerjemahkan onrechtmatige daad. R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata onrechtmatige daad sebagai perbuatan melanggar hukum,
karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat. 1 Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, dengan mengatakan : “Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut” Selanjutnya dikatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh UndangUndang. 2 Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yang pertama pertanggungjawaban kontraktual dan yang kedua merupakan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah adanya perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan bertanggungjawab dengan dasar perbuatan melawan hukum. Pasal 1368 KUHPerdata juga merupakan perbuatan yang melawan hukum namun tidak dilakukan oleh seseorang melainkan oleh binatang atau hewan peliharaan. Tanggung jawab yang terjadi disini adalah tanggung jawab perbuatan melawan hukum karena tidak adanya perjanjian namun satu pihak merugikan pihak lain. 1.2
Tujuan Adapun tujuan yang menjadi rumusan masalah dari tulisan ini adalah untuk
mengetahui pertanggungjawaban terhadap hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian terhadap peliharaan lain sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. II.
Isi Makalah
2.1
Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian
yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute 1 2
Wirjono Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1 Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarja FHUI, Jakarta, hlm. 7.
approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.
2.2
Hasil dan Pembahasan
2.2.1
Klasifikasi
unsur-unsur
perbuatan
melawan
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif), perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif); b. Perbuatan itu harus melawan hukum, yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (2) melanggar hak subjektif orang lain; (3) melanggar kaidah tata susila; (4) bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. c. Ada kerugian, kerugian merupakan syarat gugatan menurut pasal 1365 KUHPerdata; d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, hubungan sebab akibat sering disebut dengan sine qua non; e. Ada kesalahan, kesalahan tersebut harus mengandung unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. 3 Pasal 1368 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi Pasal 1368 KUHPerdata mengatur dalam hal perbuatan tersebut dilakukan bukan oleh orang itu sendiri, melainkan oleh binatang yang dimiliki atau dipakai oleh orang tersebut. Oleh karena itu unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1368 KUHPerdata pada prinsipnya sama, perbedaannya terletak pada yang melakukan perbuatan melawan hukum itu. 3 Ibid, hlm. 36
2.2.2
Hasil dan Pembahasan Dalam hal hewan peliharaan seseorang menyebabkan orang lain menderita
kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1368 KUHPerdata : ”Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya.” Dalam Pasal 1368 KUHPerdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggungjawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut baik binatang itu berada dibawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat/terlepas. Pasal 1368 KUHPerdata baru dapat diterapkan apabila kerugian tersebut ditimbulkan oleh gerakan sendiri dari binatang tersebut dan tidak mengikuti petunjuk atau kehendak tuannya. Tindakan
dan
perbuatan
hewan
peliharaan
baru
dapat
diminta
pertanggungjawaban dan pemiliknya apabila telah menimbulkan kerugian yang nyatanyata bagi pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu. Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata juga mengemukakan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga oleh kelalaiannya. 4 Tanggung jawab seseorang pemilik hewan peliharaan gugur apabila ia dapat membuktikan ia tidak lalai dalam pengawasannya. 5 Tanggung jawab pemilik hewan peliharaan ini menurut KUHPerdata adalah berlaku teori kesalahan yaitu dimana seseorang tidak dapat dihukum apabila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam melakukan pengawasan. Tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pihak lain dapat berupa; a. Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagai akibat yang ditimbulkan; 4
Mariam Darus Badrulzaman, 1983, KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung, hlm. 305. 5 Wirjono Prodjodikoro, 1987, Aspek-aspek Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, hlm. 65.
b. Dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural); c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum. 6
III.
Kesimpulan Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menimbulkan
kerugian terhadap hewan peliharaan lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana seperti yang tercantum dalam pasal 1368 KUHPerdata bahwa seorang pemilik binatang,
atau
siapa
yang
memakainya,
selama
binatang
itu
dipakainya
bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut. Tanggung jawab yang ditimbulkan dalam kasus disini bukan merupakan tanggung jawab kontraktual karena akibat hukumnya tidak lahir dari perjanjian, melainkan tanggung jawab perbuatan melawan hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Mariam Darus Badrulzaman, 1983, KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni). Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan HukumKUHPerdata Buku III Hukum, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 1987, Akibat Kesalahan Pembuat dan Ujud Penggantian Kerugian dalam Perbuatan Melanggar Hukum, Kursus Hukum Perikatan, Medan. ___________________, 1987, Aspek-aspek Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung. ___________________, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Mandar Maju). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23), Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.
6
Wirjono Prodjodikoro, 1987, Akibat Kesalahan Pembuat dan Ujud Penggantian Kerugian dalam Perbuatan Melanggar Hukum, Kursus Hukum Perikatan, Medan, hlm.176
