PERATURANDANTATATERTI

PERATURANDANTATATERTI B PT. BURSAKOMODI TIDANDERI VATI FI NDONESI A

300709

DAFTAR ISI PERATURAN DAN TATA TERTIB PT. BURSA KOMODITI & DERIVATIF INDONESIA INDONESIA COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE ( ICDX ) Hal DEFINISI

1

BAB 1 – KEANGGOTAAN 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.

112. 113. 114. 115. 116. 117.

Jenis Keanggotaan Bursa 5 Persyaratan Keanggotaan Bursa 5 Prosedur Permohonan Keanggotaan Bursa 6 Tata Cara Penerimaan Anggota Bursa 7 Hak Anggota Bursa 8 Kewajiban Keuangan 8 Komisi Pialang Berjangka 9 Market Maker 9 Pemenuhan Peraturan Perundangan 9 Peringatan 10 Penghentian Sementara 10 Pencabutan Keanggotaan Bursa 10 KEGAGALAN MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN DAN PEMBEKUAN KEGIATAN Kegagalan Memenuhi Kewajiban Keuangan 11 Posisi Terbuka Milik Anggota Bursa Yang Terkena Suspensi 11 Insolvensi 11 Pengaktifan Keanggotaan 11 Kewajiban Pemberitahuan Bagi Anggota Bursa 12 Pemberitahuan Perubahan Ketentuan Kepada Anggota Bursa 12

BAB 2 – KEPENGURUSAN

200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT ANGGOTA BURSA Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Anggota Bursa DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Pemilihan Dan Penunjukan Direksi Dan Dewan Komisaris Susunan, Tugas Dan Wewenang Direksi Tugas Dan Kewenangan Tambahan Direksi Susunan, Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris SATUAN PEMERIKSA Pembentukan Lingkup Tugas Pelaporan

13 13 13 13 14 14 14 14 15

i   

209. 210. 211.

LARANGAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB Larangan Bagi Pegawai Bursa Batasan Tanggung Jawab Pegawai Bursa Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Bagi Pihak Terafiliasi Dan Terasosiasi

15 15 15

BAB 3 – KOMITE DI BURSA 300. 301. 302. 303. 304.

Pembentukan Komite Komite Produk Komite Keanggotaan Komite Pelaksanaan Perdagangan Komite Penyelesaian Perselisihan

16 16 16 16 17

BAB 4 – DANA KOMPENSASI

400. 401. 402. 403. 404.

405. 406.

KETENTUAN UMUM Penetapan Dana Kompensasi 18 UNIT KHUSUS PENGELOLA DANA KOMPENSASI Pembentukan Unit Khusus 18 Lingkup Tugas 18 Jumlah Dan Penggunaan Dana Kompensasi 18 Pengelolaan, Pembukuan Dan Pelaporan Dana Kompensasi 19 TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DANA KOMPENSASI Upaya Nasabah Sebelum Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Dana Kompensasi 20 Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Dana Kompensasi 20

BAB 5 – PENEGAKAN PERATURAN

500. 501. 502. 503. 504. 505. 506.

507. 508. 509. 510. 511.

OTORITAS PENEGAK PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA Divisi Audit Dan Pengawasan Pasar Komite Pelaksanaan Perdagangan PELANGGARAN DAN SANKSI Jenis Jenis Pelanggaran Sanksi Terhadap Pelanggaran Penghentian Sementara Dan Pembekuan Pencabutan Keanggotaan Bursa Posisi Terbuka Yang Ada Pada Anggota Bursa Yang Dihentikan Sementara,Dibekukan Atau Dicabut Keanggotaannya PROSEDUR PENETAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN Dengar Pendapat Tindakan Terhadap Anggota Bursa TANGGUNG JAWAB Tanggung Jawab Anggota Bursa Atas Tindakan Wakilnya Pembebasan Tanggung Jawab Bagi Bursa Atas Perilaku Anggota Bursa Batas Tanggung Jawab Bursa

21 21 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 ii 

 

512. Likuidasi Dan Pembekuan Rekening Dalam Kondisi Khusus 26     BAB 6 – TATA CARA PERDAGANGAN ELEKTRONIS SERTA PERSYARATAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN

600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612.

TATA CARA PERDAGANGAN MELALUI ATP Jenis Pelaksanaan Amanat Prioritas Pelaksanaan Amanat Penyaluran Amanat Periode Pembukaan Perdagangan Periode Selama Sesi Perdagangan Periode Penutupan Perdagangan Pembatalan Transaksi Pada Periode Perdagangan Ketidak-Tersediaan Sementara System ATP (Temporary Unavailability) Dan Kegagalan Pelaksanaan Transaksi Pendaftaran Transaksi Kepada Lembaga Kliring Tambahan Prosedur Perdagangan Perdagangan Hanya Boleh Dilakukan Melalui Fasilitas Bursa Kesalahan Transaksi Yang Ditemukan Larangan Untuk Pialang Berjangka

27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31

BAB 7 – KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PEMELIHARAAN CATATAN BAGI PIALANG BERJANGKA

700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707.

LAPORAN KEUANGAN Kewajiban Pelaporan Keuangan Kegagalan Memenuhi Pelaporan Keuangan Sanksi Terhadap Pelanggaran MBD PENYIMPANAN DOKUMEN Dokumen, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Tindakan Terhadap Kelalaian Penyimpanan Dokumen Laporan Transaksi Lindung Nilai KETENTUAN BATAS POSISI TERBUKA Batas Posisi Terbuka Kewajiban Pelaporan Posisi Wajib Lapor

32 32 33 33 33 34 34 34

BAB 8 – KLIRING DAN PENJAMINAN 800. 801. 802. 803. 804. 805.

Lembaga Kliring Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Kontrak Berjangka Substitusi Posisi Terbuka Harga Penyelesaian Selisih Nilai Posisi Terbuka Dengan Harga Penyelesaian

35 35 35 35 36 36

iii   

BAB 9 – PENYELESAIAN PERSELISIHAN 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908.

Umum Tempat Penyerahan Terdaftar Kewajiban Tempat Penyerahan Terdaftar, Dan Lembaga Serupa Lainnya Pembebasan Tanggung Jawab Bagi Bursa Atas Kelalaian Pemeriksa Sertifikat Pemeriksaan Bersifat Final Penyerahan Lewat Lembaga Kliring Prosedur Penyerahan Gagal Serah Gagal Bayar

37 37 37 37 37 38 38 39 39

BAB 10 – TEMPAT PENYERAHAN TERDAFTAR DAN PROSEDUR PENYERAHAN 1000. 1001. 1002. 1003.

Umum Penyelesaian Perselisihan Antar Anggota Bursa Penyelesaian Perselisihan Antara Nasabah Dengan Anggota Bursa Biaya Penyelesaian Perselisihan

40 40 40 41 

iv   

PERATURAN DAN TATA TERTIB PT. BURSA KOMODITI & DERIVATIF INDONESIA INDONESIA COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE ( ICDX ) DEFINISI Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Peraturan ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Anggota Bursa

adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa, sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

Anggota Kliring

adalah Anggota Bursa yang mendapat hak dari Lembaga Kliring untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.

Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 32 Tahun 1997.

Bulan Berjalan

bulan kontrak pada suatu Kontrak Berjangka yang jatuh pada bulan kalender yang sedang berjalan.

Bulan Kontrak Bulan Penyerahan

bulan dalam tahun kalender yang ditetapkan oleh Bursa sebagai bulan penyerahan. bulan penyerahan yang ditetapkan dalam setiap Kontrak Berjangka.

Bulan Terdekat

bulan penyerahan yang paling dekat dimana penyerahan fisik mungkin terjadi.

Bursa

PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia, atau Indonesia Commodity & Derivatives Exhange (ICDX)

Dana Nasabah

semua uang, efek atau kekayaan lain yang diterima oleh Pialang Berjangka atau oleh Lembaga Kliring dari Nasabah atau yang mengatasnamakan Nasabah untuk tujuan pemenuhan ketentuan Margin, jaminan atau agunan Kontrak Berjangka, dan semua uang yang timbul dan menjadi hak Nasabah sebagai hasil dari transaksi Kontrak Berjangka tersebut.

Defisit Bersih

saldo debet yang diperoleh dengan menjumlahkan saldo Margin milik suatu pihak dengan keuntungan atau kerugian bersih yang diperolehnya, jika ada, yang timbul dari posisi kontrak terbuka milik pihak tersebut. 1

Automated Trading Platform (ATP)

adalah sistem perdagangan perangkat keras, perangkat disediakan oleh Bursa untuk amanat beli secara online transaksi Nasabah.

Direksi

direksi PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia

Direktur

anggota Direksi PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia

Direktur Utama

pejabat Eksekutif tertinggi PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia

Ekuitas Bersih

saldo kredit yang diperoleh dengan menjumlahkan saldo Margin milik suatu pihak dengan keuntungan atau kerugian bersih yang diperolehnya, jika ada, yang timbul dari posisi kontrak terbuka milik pihak tersebut.

Fasilitas Penyerahan Yang Disetujui

setiap bank, tempat penyimpanan, tempat penimbunan, tempat penggilingan, gudang, pabrik atau alat angkut yang disetujui oleh Bursa sebagai tempat penyerahan Kontrak Berjangka.

Harga Penyelesaian

harga penutupan resmi Kontrak Berjangka yang ditetapkan oleh Bursa bersama Lembaga Kliring atas dasar formula tertentu yang ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring.

Hari Perdagangan

hari yang ditentukan oleh Bursa sebagai hari untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.

Hari Libur

hari libur resmi dan hari libur lain yang ditetapkan oleh Bursa.

Insolvensi

adalah ketidakmampuan keuangan.

Komisi

Kontrak Berjangka

Lembaga Kliring Dan Penjaminan Transaksi Bursa

elektronik yang terdiri dari lunak serta aplikasi, yang menerima amanat jual dan dalam rangka pelaksanaan

untuk

memenuhi

kewajiban

biaya yang dipungut oleh Pialang Berjangka dari Nasabahnya sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan transaksi di Bursa. suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan oleh Bursa untuk diperdagangkan di Bursa, termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka. yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanakan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa.

2

Margin Awal

setoran minimum yang diwajibkan kepada Nasabah untuk setiap Kontrak Berjangka sesuai dengan aturan yang ditetapkan Bursa dan Lembaga Kliring.

Margin Minimum

jumlah Margin untuk setiap Kontrak Berjangka yang harus tersedia dalam rekening Nasabah.

Nasabah

pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui Pialang Berjangka.

Peraturan dan Tata Tertib Bursa Peraturan PerundangUndangan di bidang perdagangan berjangka Pihak

Pialang Berjangka

Peraturan dan Tata Tertib PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia yang telah disetujui oleh BAPPEBTI. Undang-undang perdagangan berjangka dan peraturanperaturan pelaksanaannya. orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi selanjutnya disebut Pialang/Broker adalah Anggota Bursa yang menyalurkan amanat Nasabahnya dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pedagang Berjangka

selanjutnya disebut Pedagang/Trader adalah Anggota Bursa yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa untuk diri sendiri dan/atau kelompok usahanya.

Posisi Terbuka

kontrak Berjangka yang belum ditutup dengan penyerahan atau dengan transaksi offset.

Rekening Omnibus

Rugi/Laba Penyelesaian

rekening yang dicatat atas nama badan hukum atau orang yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi dan kliring untuk kepentingan seorang Nasabah atau lebih yang identitasnya dirahasiakan. selisih nilai posisi kontrak terbuka hari ini dengan nilai hari sebelumnya milik Anggota Bursa yang dihitung oleh Lembaga Kliring berdasarkan Harga Penyelesaian harian untuk setiap Kontrak Berjangka.

Rekening Terpisah (Segregated Account)

adalah rekening Nasabah yang terpisah dari rekening operasional Pialang yang ada di Bank Penyimpan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Sesi Perdagangan

periode waktu yang ditetapkan Bursa untuk perdagangan regular. 3

Validasi Pra Transaksi

Wakil Pialang Berjangka

suatu proses verifikasi terhadap maksimum transaksi pada saat pesanan diterima oleh ATP. Verifikasi tersebut terkait dengan jumlah posisi terbuka dan batasan Margin (Margin limit) yang ditentukan oleh Lembaga Kliring. adalah orang perorangan yang ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan nasabah, dan telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

4

BAB 1 KEANGGOTAAN

100.

JENIS KEANGGOTAAN BURSA Anggota Bursa terdiri dari 4 (empat) kategori sebagai berikut : 1. Pendiri Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) UndangUndang No.32 Tahun 1997, yaitu Badan Usaha yang merupakan Anggota Pertama Bursa. 2. Pialang Berjangka, yaitu Anggota Bursa yang telah memiliki Izin Usaha Pialang dari Bappebti. Pialang Berjangka dapat dibedakan: a. Pialang Berjangka Anggota Kliring yaitu: Pialang Berjangka yang mendapat hak dari Lembaga Kliring untuk memperoleh fasilitas kliring dan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi kontrak berjangka. b. Pialang Berjangka Non Anggota Kliring yaitu: Pialang Berjangka yang mempunyai perjanjian dengan Pialang Anggota Kliring. 3. Pedagang Berjangka, yang terdiri dari: a. Pedagang Berjangka Perusahaan adalah badan hukum yang memiliki hak untuk melakukan transaksi untuk rekening perusahaannya sendiri dan/atau kelompok usahanya. b. Pedagang Berjangka Perorangan adalah orang perorangan yang memiliki hak untuk melakukan transaksi untuk dirinya sendiri. 4. Anggota Bursa yang masih dalam proses pengurusan Izin Usaha atau Sertifikat Pendaftaran dimaksud di Bappebti.

101.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN BURSA 1. Memiliki Integritas keuangan: a. Memenuhi persyaratan Modal Dasar dan Modal Yang Disetor yang telah ditetapkan oleh Bursa yang sesuai dengan ketentuan Bursa. b. Melunasi kewajiban keuangan: (i) Biaya Keanggotaan (Membership Fee); (ii) Dana Kompensasi (berlaku hanya untuk Pialang Berjangka); (iii) Iuran Bulanan. (iv) Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan Bursa. 2. Memiliki reputasi bisnis yang baik : a. tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan; b. tidak pernah masuk daftar hitam perbankan; c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir.

5

3. Melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi: a. Bagi Pialang : (i) Akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; (ii) Daftar nama Pemegang Saham; (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (iv) Rencana kegiatan usaha (Business Plan) (v) Neraca awal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; (vi) Daftar pengurus perusahaan yang terdiri dari minimal 2 (dua) Komisaris dan 2 (dua) Direksi (untuk Pialang); (vii) Copy identitas Dewan Komisaris dan Direksi (viii) Daftar nama pegawai setingkat di bawah Direksi; (ix) Nama salah satu Direktur yang telah lulus ujian profesi sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti; (x) Memiliki SOP Pelayanan Nasabah. b. Bagi Pedagang Perusahaan : (i) Akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Daftar nama Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi; (iii) Copy identitas Dewan Komisaris dan Direksi (iv) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (v) Rencana kegiatan usaha (Business Plan) (vi) Laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh Akuntan publik. c. Bagi Pedagang Perorangan (i) Copy identitas; (ii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

102.

PROSEDUR PERMOHONAN KEANGGOTAAN BURSA 1. Mengisi formulir permohonan keanggotaan yang bentuk dan isinya ditetapkan Bursa. 2. Menandatangani Surat Pernyataan/Commitment Letter yang berisikan kesanggupan calon Anggota Bursa untuk: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan Peraturan Bursa; b. Membuktikan kepemilikan atas Izin Usaha bagi Pialang Berjangka atau Sertifikat Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka yang dikeluarkan oleh Bappebti, atau yang bersangkutan sedang dalam proses pengurusan perolehan Izin Usaha atau Sertifikat Pendaftaran dimaksud di Bappebti; c. tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan; d. tidak pernah masuk daftar hitam perbankan; e. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir; f. kesanggupan untuk memenuhi Persyaratan Keuangan yang ditetapkan Bursa;

6

g. memberikan kewenangan kepada Bursa dan Komite yang ditunjuknya untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perselisihan, pemeriksaan/audit, teguran dan peringatan, pembebanan denda, penghentian sementara, pembekuan (suspend), pencabutan serta mengumumkan tindakan-tindakan dimaksud apabila dianggap perlu oleh Bursa; h. menyetujui untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dengan Nasabah atau Anggota Bursa yang lain secara musyawarah. Apabila kesepakatan tidak dapat diperoleh melalui musyawarah, Anggota Bursa menyetujui untuk menyelesaikan perselisihannya melalui Arbitrase atau pengadilan (untuk kasus pidana); i. menyetujui untuk melaksanakan transaksi kliring, penyelesaian (settlement) dan penjaminan melalui Lembaga Kliring yang ditunjuk oleh Bursa. 3. Membayar Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) belum termasuk PPn.

103.

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA BURSA 1. Pemohon mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bursa dan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan. 2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap, pegawai Bursa menyerahkan laporan kelengkapan persyaratan pemohon kepada Komite Keanggotaan. 3. Dalam hal persyaratan permohonan Keanggotaan Bursa belum terpenuhi, pegawai Bursa dapat meminta pemohon untuk melengkapinya dalam jangka waktu yang akan ditetapkan. 4. Setelah mendapat laporan dari pegawai Bursa, Komite Keanggotaan akan melakukan evaluasi dan uji kualifikasi terhadap calon Anggota Bursa untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan calon Anggota. 5. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Direksi persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.

untuk

diputuskan

6. Apabila permohonan ditolak, Bursa akan memberikan Surat Pemberitahuan Penolakan, dan biaya yang telah disetorkan pemohon tidak akan dikembalikan. 7. Apabila permohonan disetujui, maka Bursa akan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran untuk melunasi: a. Biaya Keanggotaan; b. Dana Kompensasi; dan c. Iuran Bulanan untuk bulan pertama.

7

8. Setelah Bursa menerima tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan yang dimaksud dalam angka (7) diatas, Bursa akan menyerahkan Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SPKB). 9. Dalam hal permohonan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) yang diajukan oleh calon Anggota Bursa kepada Bappebti ditolak, maka Biaya Keanggotaan dan Dana Kompensasi yang sudah disetor akan dikembalikan ke pemohon yang bersangkutan.

104.

HAK ANGGOTA BURSA Anggota Bursa berhak antara lain untuk : 1. mempergunakan sistem jaringan ATP dan/atau sarana yang disediakan oleh Bursa; 2. memanfaatkan Nama Bursa secara wajar dan benar dalam rangka menjalankan usahanya di lingkungan perdagangan berjangka; 3. mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan peraturan, produk dan sistem, sesuai dengan jadwal program yang ditetapkan oleh Bursa; 4. mendapatkan informasi berkaitan dengan : a. Perubahan dan penambahan (amandemen) Peraturan dan Tata Tertib Bursa; b. Spesifikasi Kontrak dan setiap perubahannya; c. Surat Edaran, Surat Edaran Bersama dan Pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan Bursa; 5. memperoleh bantuan penyelesaian perselisihan yang timbul dengan Nasabahnya atau dengan sesama Anggota Bursa melalui mekanisme musyawarah serta proses mediasi oleh Komite Penyelesaian Perselisihan; 6. menjadi Anggota Kliring apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

105.

KEWAJIBAN KEUANGAN 1. Semua kewajiban keuangan yang harus dibayarkan kepada Bursa harus dilunasi dengan ketetapan sebagai berikut : a. Biaya Keanggotaan (Membership Fee) : (i) Pialang Berjangka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); (ii) Pedagang Berjangka Perusahaan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); (iii) Pedagang Berjangka Perorangan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

8

yang harus dibayarkan setelah Bursa mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran dan harus dibayar dalam jangka waktu 3 (hari) kerja terhitung sejak tanggal surat. b. Iuran Bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh Bursa, dan dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan. c. Biaya transaksi ditetapkan Bursa dan Lembaga Kliring. d. Dana Kompensasi (bagi Anggota Bursa Pialang Berjangka) yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bursa. e. Denda yang ditetapkan bursa. 2. Anggota Bursa yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo, maka akses ke ATP akan dibekukan.

106.

KOMISI PIALANG BERJANGKA Pialang Berjangka wajib membebankan komisi atas transaksi perdagangan kontrak kepada Nasabah yang besarnya ditentukan oleh Bursa, dengan persetujuan Bappebti.

107.

MARKET MAKER 1. Market Maker adalah Pedagang Berjangka yang memiliki fungsi dan peran untuk setiap saat siap menyediakan harga jual dan harga beli, dengan perbedaan harga beli dan jual (Spread) yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bursa. Market Maker akan melakukan upaya-upaya menjaga liquiditas pasar, mempertahankan keseimbangan posisi beli dan jual untuk jangka pendek, serta berupaya untuk mencegah kelebihan volatilitas. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Market Maker mengambil resiko dengan imbalan mendapatkan keuntungan. 2. Kriteria Market Maker: a. Memiliki kecukupan Kewajiban Keuangan sesuai dengan yang ditetapkan Bursa berdasarkan volume perdagangan dan kondisi pasar; b. Harus disetujui oleh Bursa dan Lembaga Kliring. 3. Hak dan Kewajiban Market Maket ditetapkan oleh Bursa.

108.

PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN Setiap Anggota Bursa dan pemohon Kenggotaan Bursa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegagalan Anggota Bursa dalam memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut dapat diberikan sanksi 9

administratif oleh Bursa berupa peringatan, penghentian (pembekuan/suspend) dan pencabutan keanggotaan Bursa.

109.

sementara

PERINGATAN Bursa berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang dan Peraturan dan Tata Tertib Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa, berupa peringatan tertulis yang berisikan teguran dan disertai perintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan Anggota Bursa dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

110.

PENGHENTIAN SEMENTARA a. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan oleh Anggota Bursa dimaksud ketentuan 109 di atas, tidak ada upaya yang serius dari Anggota Bursa tersebut untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut, Bursa dengan kewenangannya berhak untuk menghentikan sementara atau membekukan (suspend) keanggotaan Bursa dari yang bersangkutan untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa. b. Terhadap Posisi Terbuka yang dikuasai oleh Anggota Bursa yang dikenakan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara atau Pembekuan (suspend), maka berlaku ketentuan 113.

111.

PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA a. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat Penghentian Sementara (suspend) Keanggotaan Bursa dari yang bersangkutan, dan tidak ada upaya yang serius dari Anggota Bursa tersebut untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut, Bursa dengan kewenangannya berhak untuk mencabut Keanggotaan Bursa dari yang bersangkutan. b. Tanpa didahului Surat Peringatan dan/atau penjatuhan sanksi administrasi berupa Penghentian Sementara (Suspend), Direksi Bursa setelah mendengar pendapat dari Komite Pelaksana Perdagangan (Business Conduct Committee) berwenang untuk mencabut keanggotaan secara paksa Anggota Bursa yang terbukti bersalah melakukan penipuan, manipulasi atau tindakan tidak jujur yang mengancam integritas penyelengggaraan bursa berjangka.

10

KEGAGALAN KEGIATAN 112.

MEMENUHI

KEWAJIBAN

KEUANGAN

DAN

PEMBEKUAN

KEGAGALAN MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN Anggota Bursa yang menerima tuntutan ganti rugi dari Nasabah atau Anggota Bursa lain, karena kegagalannya memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo yang berasal dari transaksi di Bursa, harus memberikan jawaban dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan, sejak diterimanya tuntutan ganti rugi tersebut. Apabila kewajiban keuangan tersebut diakui tapi tidak dipenuhi, atau diingkari atau hasil keputusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Bab 9, Peraturan ini tidak dilaksanakan, maka setelah jangka waktu 3 (tiga) hari perdagangan tersebut berlalu, Bursa akan membekukan keanggotaannya.

113.

POSISI TERBUKA MILIK ANGGOTA BURSA YANG TERKENA SUSPENSI 1. Apabila Pialang Berjangka dikenakan penghentian sementara (pembekuan) atau pencabutan keanggotaan Bursa, maka Pialang Berjangka tersebut dapat menunjuk Anggota Bursa lain untuk mengambil alih atas posisi terbuka. 2. Apabila Pedagang Berjangka dikenakan penghentian sementara (pembekuan) atau pencabutan keanggotaan, maka Pedagang Berjangka tersebut wajib menutup posisinya. 3. Apabila Anggota Bursa tersebut adalah Anggota Lembaga Kliring, maka proses pelaksanaannya tunduk pula pada ketentuan Lembaga Kliring.

114.

INSOLVENSI 1. Suatu Anggota Bursa dianggap mengalami insolvensi apabila : a. mengajukan petisi pailit secara sukarela atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. b. gagal menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dari kontrak di Bursa, atau c. terdapat bukti sah yang diajukan kepada Bursa atau Lembaga Kliring yang menunjukkan bahwa Anggota Bursa tersebut tidak mampu membayar hutang-hutang yang jatuh tempo yang berasal dari pengelolaan usahanya. 2. Sebagai akibat dari keadaan insolvensi tersebut kegiatan Anggota Bursa yang bersangkutan akan dibekukan, dan keadaan tersebut akan diumumkan oleh Bursa.

115.

PENGAKTIFAN KEANGGOTAAN 1. Pengaktifan status keanggotaan dari pembekuan dapat dilakukan apabila Anggota Bursa yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring. 11

2. Keanggotaan Bursa yang telah dicabut tidak dapat diaktifkan kembali.

116.

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN BAGI ANGGOTA BURSA Anggota Bursa Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bursa dalam hal terjadi: a. Perubahan struktur kepemilikan saham perseroan, baik karena penjualan saham, penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan perusahaan; b. Perubahan struktur Modal Dasar perseroan; c. Perubahan struktur organisasi perseroan; d. Penggantian anggota Dewan Direksi dan Komisaris perseroan; e. Perubahan alamat kantor dan/atau pembukaan kantor cabang baru; f. Penjualan asset perusahaan dalam jumlah dan nilai yang signifikan; dan g. Perubahan-perubahan lain yang penting untuk disampaikan kepada Bursa. dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif perubahan dimaksud terjadi.

117.

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN KETENTUAN KEPADA ANGGOTA BURSA Setiap usul perubahan Peraturan Bursa harus disampaikan secara tertulis kepada semua Anggota Bursa, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diajukan kepada Bappebti, kecuali hal-hal yang menyangkut keadaan darurat dan/atau perubahan persyaratan Margin.

12

BAB 2 KEPENGURUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT ANGGOTA BURSA 200.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Bursa yang memilki wewenang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. 2. RUPS terdiri dari : a. RUPS Tahunan, antara lain untuk membicarakan Laporan Tahunan/Keuangan perseroan; b. RUPS Luar Biasa, antara lain untuk membicarakan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa.

201.

RAPAT ANGGOTA BURSA 1. Apabila dipandang perlu, Rapat Anggota Bursa dapat diadakan oleh Direksi atau atas permohonan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Anggota Bursa. 2. Pemberitahuan tertulis mengenai Rapat Anggota Bursa yang memuat tempat, tanggal dan waktu serta alasan diadakan rapat disampaikan kepada setiap Anggota Bursa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan rapat, kecuali dalam keadaan mendesak.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 202.

PEMILIHAN DAN PENUNJUKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Pemilihan dan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

203.

SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 1. Susunan, tugas dan wewenang Direksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Direksi menjalankan pengurusan Bursa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Bursa, serta berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan penyelenggaraan Bursa dalam batas kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

13

204.

TUGAS DAN KEWENANGAN TAMBAHAN DIREKSI Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi juga memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

205.

Sebagai Lembaga Kepengurusan Bursa; Menetapkan dan mengenakan biaya keanggotaan Bursa,dan biaya-biaya lain; Mengeluarkan putusan administratif atas tindakan yang dilakukan Anggota Bursa; Menyusun dan mengubah Peraturan Bursa; Menetapkan spesifikasi Kontrak Berjangka; Mengambil tindakan darurat yang diperlukan untuk melindungi integritas Bursa dan Lembaga Kliring, serta memelihara likuiditas perdagangan Kontrak Berjangka, antara lain: a. Menghentikan perdagangan sebagian atau seluruhnya; b. Memerintahkan untuk melikuidasi sebagian atau seluruh posisi terbuka Anggota Bursa; c. Memerintahkan likuidasi posisi yang pemiliknya tidak mampu atau tidak bersedia menerima atau melakukan penyerahan; d. Menetapkan batas fluktuasi harga; e. Menetapkan hari dan jam perdagangan; f. Menetapkan persyaratan penyerahan; g. Bersama Lembaga Kliring menetapkan rumus Harga Penyelesaian, dan h. Bersama Lembaga Kliring menetapkan persyaratan Margin tambahan yang harus disetor ke Lembaga Kliring.

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 1. Susunan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Bursa yang diselenggarakan oleh Direksi, serta memberi nasehat kepada Direksi.

SATUAN PEMERIKSA 206.

PEMBENTUKKAN 1. Bursa membentuk Satuan Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator merangkap Anggota dan minimal 3 (tiga) orang Anggota. 2. Koordinator Satuan Pemeriksa adalah Kepala Divisi Audit dan Pengawasan Pasar, sedangkan Anggota Satuan Pemeriksa adalah dari Departemen Hukum, Departemen Keanggotaaan dan Departemen Kepatuhan atau Pejabat Bursa lain yang ditunjuk Direksi.

207.

LINGKUP TUGAS Satuan Pemeriksa bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Bursa dan Anggota Bursa untuk memastikan bahwa Bursa dan 14

Anggota Bursa melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

208.

PELAPORAN Satuan Pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris Bursa, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan.

LARANGAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB 209.

LARANGAN BAGI PEGAWAI BURSA Setiap pegawai Bursa dilarang untuk: 1. 2.

3.

210.

Melakukan transaksi Kontrak Berjangka, baik secara langsung maupun tidak langsung; Menerima pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada Anggota Bursa, orang atau perusahaan yang melakukan transaksi di Bursa, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan Menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia atau menggunakan informasi tersebut untuk keuntungannya sendiri.

BATASAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI BURSA 1. Bursa melepaskan Direksi dan pegawainya dari tanggung jawab keuangan, kerugian dan biaya-biaya yang timbul akibat tuntutan hukum sebagai konsekuensi jabatannya di Bursa, atau oleh karena tindakan yang diambil atau yang diperintahkan kepadanya dalam kapasitas jabatannya. 2. Pembebasan tanggung jawab tersebut diatas tidak berlaku dalam hal tuntutan itu telah diakui oleh Bursa sebagai kelalaian, penipuan atau tindakan tidak baik yang dilakukan secara sengaja atau yang bersangkutan akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan kelalaian, penipuan atau tindakan tidak baik yang dilakukan secara sengaja dalam pelaksanaan tugasnya.

211.

KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN BAGI PIHAK TERAFILIASI DAN TERASOSIASI Semua Pihak yang terafiliasi dan terasosiasi dengan Bursa wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perdagangan berjangka yang diketahuinya. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15

BAB 3 KOMITE DI BURSA

300.

PEMBENTUKAN KOMITE 1. Direksi menetapkan Komite-Komite yang akan membantu Direksi dalam memberikan pertimbangan dan/atau saran terhadap pelaksanaan dan pemberlakukan kebijakan Direksi, yaitu terdiri dari: a. Komite Produk; b. Komite Keanggotaan; c. Komite Pelaksana Perdagangan; dan d. Komite Penyelesaian Perselisihan. 2. Masing-masing Komite terdiri dari Anggota Bursa yang ditunjuk oleh Direksi dan/atau pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang yang terkait dengan tugas dan fungsi Komite. 3. Kepengurusan Komite terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite yang komposisi jumlah personalianya ditetapkan oleh Direksi. Rapat Komite diadakan atas permintaan Direksi, Ketua Komite atau mayoritas Anggota Komite. Setiap keputusan Komite diambil berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.

301.

KOMITE PRODUK Komite Produk mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan/atau saran terhadap pengembangan kontrak yang sudah diperdagangkan serta usulan rancangan kontrak baru.

302.

KOMITE KEANGGOTAAN Komite Keanggotaan antara lain mempunyai tugas : 1. Komite Keanggotaan memeriksa semua permohonan calon anggota, melakukan wawancara dengan calon Anggota, membuat rekomendasi kepada Direksi tentang permohonan keanggotaan Bursa tersebut. 2. Komite Keanggotaan dapat memberikan usulan kriteria atau persyaratan calon Anggota Bursa kepada Direksi.

303.

KOMITE PELAKSANAAN PERDAGANGAN Komite Pelaksanaan Perdagangan antara lain mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan/atau saran terhadap: 1. sistem pengawasan perilaku Anggota Bursa terhadap ketaatan pemenuhan peraturan yang antara lain berhubungan dengan perilaku Wakil Pialang dan Kuasa Transaksi; 2. sistem pemeriksaan atas pengaduan Nasabah terhadap perilaku Wakil Pialang atau Anggota Bursa; dan 3. sistem pedagangan elektronis dan penegakan kode etik perdagangan. 16

304.

KOMITE PENYELESAIAN PERSELISIHAN Komite Penyelesaian Perselisihan bertugas menyelesaikan perselisihan antar Anggota dan antara Anggota dengan Nasabahnya. Komite tersebut melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab 10 Peraturan dan Tata Tertib.

17

BAB 4 DANA KOMPENSASI

KETENTUAN UMUM 400.

PENETAPAN DANA KOMPENSASI 1. Dana Kompensasi adalah dana yang dihimpun oleh Bursa dan disimpan dalam suatu rekening terpisah, yang dimanfaatkan untuk membayar ganti rugi yang diajukan nasabah karena cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka yang membuat perjanjian dengan Nasabah yang bersangkutan. 2. Bursa akan membentuk Unit Khusus untuk mengelola Dana Kompensasi. 3. Besarnya Dana Kompensasi awal ditetapkan oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 403 Angka (1).

UNIT KHUSUS PENGELOLA DANA KOMPENSASI 401

PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS 1. Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang Anggota. 2. Ketua Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi adalah Direktur Bursa yang membidangi keuangan, sedangkan Sekretaris adalah pejabat Bursa yang ditugaskan oleh Direksi. Anggota Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi terdiri dari 2 (dua) Anggota Bursa yang berstatus sebagai Pialang Berjangka Anggota Kliring dan 1 (satu) Anggota Bursa yang berstatus sebagai Pialang Berjangka non Anggota Kliring.

402.

LINGKUP TUGAS Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi bertugas melakukan pembukuan, pengelolaan dan pelaporan posisi Dana Kompensasi kepada Bursa.

403.

JUMLAH DAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI 1. Besarnya setoran Dana Kompensasi : a. Setiap Anggota Bursa calon Pialang Berjangka, pada tahap awal sebelum Bursa beroperasi wajib menyetor Dana Kompensasi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

18

b. Anggota Bursa yang diterima setelah Bursa beroperasi, wajib menyetor Dana Kompensasi yang besarnya ditentukan dengan rumus: jumlah nilai bersih Dana Kompensasi dibagi dengan jumlah Pialang yang telah menyetor Dana Kompensasi, dengan ketentuan tidak boleh lebih kecil dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 2. Penggunaan Dana Kompensasi : a. Dengan itikad baik mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan, semua perselisihan atau beda pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan transaksi di Bursa, akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Bursa melalui Komite Penyelesaian Perselisihan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui BAKTI atau Lembaga Peradilan yang mana putusan dari kedua Lembaga tersebut bersifat final dan tetap; b. Dana Kompensasi digunakan untuk mengganti kerugian Nasabah yang ditimbulkan oleh cidera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka; c. Jumlah maksimal ganti rugi yang dibayarkan diatur lebih lanjut oleh Bursa dengan persetujuan Bappebti; d. Dalam hal Dana Kompensasi digunakan untuk membayar tuntutan ganti rugi terhadap Pialang Berjangka, maka Pialang Berjangka dimaksud wajib menyetor kembali Dana Kompensasi yang telah digunakan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Dana Kompensasi tersebut dibayarkan; e. Apabila dalam jangka waktu dalam huruf (d) tersebut dilampaui Pialang Berjangka belum dapat memenuhi kewajibannya, maka keanggotaannya akan dibekukan; f. Keanggotaan Pialang Berjangka akan dicabut apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pembekuan, Pialang Berjangka tersebut masih belum dapat memenuhi kewajibannya; g. Terhadap keterlambatan penyetoran kembali Dana Kompensasi oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, akan dikenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

404.

PENGELOLAAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KOMPENSASI 1. Dana Kompensasi disimpan di rekening terpisah dari rekening Bursa di Bank Penyimpanan yang disetujui oleh Bappebti. 2. Dana Kompensasi berasal dari : a. Kewajiban setor dari para Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam pasal 403; b. Hasil penyimpanan Dana Kompensasi tersebut di Bank; c. Sumber-sumber lain yang sah yang disetujui oleh Bappebti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

19

3. Dana Kompensasi wajib dibukukan secara terpisah dari pembukuan Bursa. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya memuat posisi Dana Kompensasi, semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kompensasi. Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi wajib melaporkan setiap bulan posisi Dana Kompensasi kepada Direksi. 4. Pembukuan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan Publik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku. 5. Semua pengeluaran untuk pengelolaan Dana Kompensasi dibebankan pada rekening Dana Kompensasi.

TATA CARA PENGAJUAN KOMPENSASI 405.

TUNTUTAN

GANTI

RUGI

TERHADAP

DANA

UPAYA NASABAH SEBELUM PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DANA KOMPENSASI 1. Pengajuan tuntutan ganti rugi terhadap Dana Kompensasi dapat mulai diproses oleh Bursa apabila: a. Nasabah yang bersangkutan telah berupaya secara maksimal melakukan penagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan; b. antara Nasabah dan Pialang Berjangka yang bersangkutan telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah; c. telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui Komite Penyelesaian Perselisihan. 2. Penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui Komite Penyelesaian Perselisihan diatur dalam Bab 10 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

406.

PEMBAYARAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DANA KOMPENSASI 1. Bursa akan segera mengeluarkan Dana Kompensasi, apabila: a. Antara Nasabah dan Pialang Berjangka yang berselisih telah menandatangani akta Kesepakatan Perdamaian sebagai hasil upaya mediasi yang dilakukan oleh Komite Penyelesaian Perselisihan; b. Adanya putusan final yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau c. Adanya putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. 2. Apabila putusan Komite Penyelesaian Perselisihan tersebut atas dua Nasabah atau lebih untuk Pialang Berjangka yang sama, maka pembayaran ganti rugi dari Dana Kompensasi diberikan secara proporsional berdasarkan maksimal jumlah Dana Kompensasi yang dapat dikeluarkan berdasarkan Keputusan Direksi Bursa.

20

BAB 5 PENEGAKAN PERATURAN

OTORITAS PENEGAK PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA 500.

DIVISI AUDIT DAN PENGAWASAN PASAR 1. Direksi menunjuk kepala Divisi Audit Dan Pengawasan Pasar untuk melaksanakan penegakan Peraturan dan Tata Tertib Bursa. Selain itu Direksi juga menugaskan kepada Komite Pelaksanaan Perdagangan untuk memberikan pertimbangan dan/atau saran dalam rangka penegakan peraturan. 2. Kepala Divisi Audit dan Pengawasan Pasar adalah pejabat Bursa yang bertanggung jawab kepada Direksi dengan tugas melakukan pengawasan dan penegakkan peraturan. Pejabat tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa, meminta Anggota Bursa untuk memperlihatkan laporan dan catatan kegiatan usahanya, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dalam rangka penegakan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan berjangka dan Peraturan Bursa.

501.

KOMITE PELAKSANAAN PERDAGANGAN Komite Pelaksanaan Perdagangan memberikan pertimbangan dan/atau saran kepada Direksi dalam penegakan peraturan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Setiap tindakan dan/atau usaha untuk memanipulasi harga, serta setiap tindakan dan/atau usaha untuk menyudutkan pasar (Market Cornering) dan menekan pasar (Market Squeezing); 2. Tindakan Anggota Bursa yang mencemarkan nama baik Bursa; 3. Perilaku dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan, termasuk perilaku yang berdampak negatif kepada masyarakat; 4. Pelanggaran terhadap tata cara perdagangan elektronis; 5. Kode etik perdagangan elektronis; 6. Penghentian sementara kegiatan perdagangan elektronis. 7. Merekomendasikan jenis sanksi administratif terhadap Anggota Bursa. 8. Membantu menyelesaikan perselisihan antar Anggota Bursa dan/atau antara Anggota Bursa dengan Nasabahnya.

21

PELANGGARAN DAN SANKSI 502.

JENIS-JENIS PELANGGARAN 1. Pelanggaran Berat adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada : a. Penipuan atau tindakan beritikad tidak baik; b. Perdagangan fiktif; c. Manipulasi atau usaha untuk memanipulasi harga; d. Membuat pernyataan dan/atau laporan yang menyesatkan kepada Direksi, Komite atau Pejabat Bursa; e. Menyebarkan data palsu, menyesatkan atau tidak memberikan data secara akurat mengenai komoditi dan informasi pasar yang berpengaruh atau cenderung berpengaruh pada harga Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa; f. Tidak hadir, bersaksi palsu, tidak menjawab sepenuhnya pertanyaan, atau tidak bekerja sama dalam dengar pendapat yang dilakukan oleh Komite atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Bursa; g. Tidak dapat memberikan buku dan catatan yang diminta oleh pegawai bursa yang berkaitan dengan pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada huruf (f) diatas, dalam masa waktu 3(tiga) hari setelah permintaan itu dibuat; atau gagal menghadap pegawai Bursa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tanpa alasan yang bisa diterima; h. Melakukan tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan kepentingan perdagangan berjangka; i. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran (high-pressure sales tactics); j. Melakukan transaksi Kontrak Berjangka yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar; k. Melakukan transaksi, mengoperasikan, mewakili dan/atau memiliki kepentingan dalam transaksi yang menyelesaikan dua atau lebih amanat yang berlawanan di luar Bursa (bucket shop); l. Melakukan perdagangan dengan cara mengatur lebih dahulu atau secara sistematis melakukan perdagangan melawan posisi Nasabah; m. Membeli dan menjual Kontrak Berjangka dengan niat untuk sengaja cidera janji; n. Dengan sengaja memasukkan data palsu ke dalam laporan posisi keuangan Nasabah; o. Melakukan transaksi tutup sendiri, dengan tidak terlebih dahulu mengajukan penawaran di pasar; p. Menolak untuk tunduk pada keputusan Arbitrase; q. Menyebarkan atau membantu menyebarkan rumor yang cenderung membahayakan integritas suatu kontrak berjangka atau bursa dengan cara apapun; r. Melanggar ketentuan pasal-pasal yang secara tegas dinyatakan sebagai pelanggaran berat. 2. Pelanggaran Ringan adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada : a. Perilaku tidak terhormat; b. Melanggar peraturan yang bukan termasuk Pelanggaran Berat. 22

503.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN Sanksi terhadap Peraturan dan Tata Tertib Bursa dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sesuai dengan jenis pelanggarannya, sebagai berikut : a. Pelanggaran Berat dapat dikenakan hukuman berupa penghentian sementara, pembekuan, pencabutan, dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah nilai dari manfaat yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap peraturan; b. Pelanggaran Ringan dapat dikenakan hukuman berupa penghentian sementara untuk masa yang tidak lebih dari 3 (tiga) hari perdagangan, dan/atau Denda tidak lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditambah nilai dari manfaat yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap peraturan.

504.

PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBEKUAN Anggota Bursa yang kegiatannya dihentikan sementara atau dibekukan tidak dapat menggunakan Keanggotaan Bursanya selama masa penghentian kegiatan tersebut. Keanggotaan Bursa tersebut dapat diaktifkan kembali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi.

505.

PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA Anggota Bursa yang dicabut Keanggotaan Bursanya akan kehilangan semua hak sebagai Anggota Bursa dan tidak diperkenankan mengakses ATP.

506.

POSISI TERBUKA YANG ADA PADA ANGGOTA BURSA YANG DIHENTIKAN SEMENTARA, DIBEKUKAN ATAU DICABUT KEANGGOTAANNYA 1. Apabila Pialang Berjangka dihentikan kegiatannya untuk sementara, dibekukan, atau dicabut keanggotaannya oleh karena suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta Peraturan Bursa, maka posisi terbuka Nasabahnya dapat dialihkan kepada Pialang Berjangka lainnya. 2. Dalam hal pengalihan posisi terbuka karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, maka Direksi dapat memerintahkan untuk melikuidasi semua posisi terbuka tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan likuidasi tersebut menjadi tanggungan Anggota Bursa yang melakukan pelanggaran.

23

PROSEDUR PENETAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN 507.

DENGAR PENDAPAT 1. Terhadap dugaan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa, Komite Pelaksanaan Perdagangan dapat menyelenggarakan rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komite. Setiap keputusan Komite diambil berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak. 2. Apabila dari hasil Dengar Pendapat tersebut Komite berpendapat bahwa Anggota Bursa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, Komite Pelaksanaan Perdagangan akan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Direksi mengenai jenis dan sifat pelanggaran serta saran sanksi yang akan dikenakan, yaitu antara lain: a. Memerintahkan Anggota Bursa tersebut untuk menghentikan kegiatan yang melanggar peraturan atau bertentangan dengan kepentingan Bursa; b. Memerintahkan Anggota Bursa yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang telah ditetapkan Bursa; c. Mengenakan denda terhadap Anggota Bursa tersebut yang besarnya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah nilai manfaat yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran tersebut; d. Membekukan keanggotaan Bursa yang bersangkutan; e. Melikuidasi posisi terbuka Anggota Bursa dimaksud dan/atau Nasabahnya; f. Menyarankan kepada Direksi untuk membatasi jumlah posisi terbuka Anggota Bursa yang bersangkutan; g. Menetapkan larangan beriklan yang menyesatkan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan; dan h. Memberikan saran-saran lain yang dipandang perlu.

508.

TINDAKAN TERHADAP ANGGOTA BURSA Dalam hal Komite Pelaksanaan Perdagangan berpendapat bahwa tindakan Anggota Bursa akan membahayakan integritas atau likuiditas Bursa, antara lain dapat menyebabkan penguasaan pasar untuk tujuan manipulasi harga yaitu menyudutkan/mengarahkan harga (price cornering) dan menekan harga (Price Squeezing), Direksi atas saran Komite dapat : 1. memerintahkan Anggota Bursa untuk melikuidasi semua posisi terbuka yang bermasalah tersebut; 2. memerintahkan agar tidak satupun Anggota Bursa menerima posisi Kontrak Berjangka yang diduga melakukan manipulasi tersebut ; dan 3. memerintahkan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu untuk melindungi integritas Bursa.

24

TANGGUNG JAWAB 509.

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA BURSA ATAS TINDAKAN WAKILNYA Segala tindakan yang mengabaikan kewajiban, ketidakpatuhan atau kegagalan yang dilakukan oleh pegawai, pejabat, wakil atau orang lain yang mengatasnamakan Anggota Bursa, yang dilakukan di dalam lingkup kerja atau jabatannya, merupakan tanggung jawab Anggota Bursa yang bersangkutan.

510.

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB BAGI BURSA ATAS PERILAKU ANGGOTA BURSA Setiap Anggota Bursa wajib membebaskan Bursa dari segala macam tanggung jawab dan kerugian yang timbul dari gugatan yang diajukan terhadap Anggota Bursa sebagai akibat pelanggaran Peraturan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan, atau sebagai akibat kegagalan Bursa menemukan, mencegah atau mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut.

511.

BATAS TANGGUNG JAWAB BURSA 1. Bursa, Anggota Bursa, pihak yang membuat ATP, agen atau pihak yang mendapat kuasa dari Bursa, tidak bertanggung jawab terhadap pihak manapun, termasuk Nasabah, terhadap kerugian, kerusakan, pengeluaran dan biaya (termasuk tetapi tidak terbatas pada potensi kehilangan laba, kehilangan kesempatan untuk menggunakan), sebagai akibat dari segala kegagalan pada ATP, pelayanan Bursa atau fasilitas pendukungnya yang dikarenakan oleh sebab apapun, kecuali tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja; 2. Bursa memberikan jaminan atas kinerja sistem ATP yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan atau fasilitas Bursa, kecuali dalam keadaan darurat (kahar). 3. Bursa bertanggung jawab jika pegawai Bursa yang ditunjuk secara sengaja : a. mematikan ATP diluar ketentuan Bursa; b. gagal untuk mematikan ATP sesuai dengan petunjuk manual yang berlaku. Apabila amanat yang telah dimasukkan atau telah sepadan dan diterima oleh bursa tidak dapat diproses oleh sistem ATP, maka amanat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi ; atau c. memberitahukan kode akses (user id & password) kepada pihak yang tidak berkepentingan. 4. Tanggung Jawab Bursa atas hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada angka (3) diatas hanya terbatas pada: a. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap tuntutan ganti rugi; atau b. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk semua tuntutan ganti rugi. Pengajuan tuntutan ganti rugi dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya pelanggaran. 25

512

LIKUIDASI DAN PEMBEKUAN REKENING DALAM KONDISI KHUSUS 1. Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bursa dan Lembaga Kliring secara tertulis dengan bukti pendukung, apabila Nasabah dalam kondisi: a. Bangkrut; b. Hilang ingatan (mentally unwell); c. Meninggal; dan d. Adanya perintah dari pihak yang berwenang untuk menutup rekening Nasabah. 2. Untuk melindungi kepentingan Nasabah, Pialang Berjangka dapat melikuidasi posisi Nasabah tersebut. Apabila Pialang Berjangka tidak dapat melikuidasi posisi Nasabah tersebut, Bursa dan Lembaga Kliring dapat melikuidasi posisi Nasabah tersebut berdasarkan permintaan tertulis Pialang Berjangka.

26

BAB 6 TATA CARA PEDAGANGAN ELEKTRONIS SERTA PERSYARATAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN

TATA CARA PERDAGANGAN MELALUI ATP 600.

JENIS PELAKSANAAN AMANAT Jenis pelaksanaan amanat yang dimasukkan ke dalam ATP, terdiri dari : 1. Market Order, yaitu amanat untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang dilaksanakan pada harga pasar. 2. Pending Order, yaitu amanat untuk membeli atau menjual Kontrak yang dilaksanakan jika harga pasar telah mencapai level amanat. Jenis Pending Order yang disediakan oleh ATP adalah: a. Limit Order (i) Limit Order Beli yaitu suatu amanat untuk membeli Kontrak Berjangka pada harga tertentu, yang akan menjadi Market Order jika harga pasar berada pada posisi yang sama atau lebih rendah dari harga tertentu dimaksud. (ii)

Limit Order Jual yaitu suatu amanat untuk menjual Kontrak Berjangka pada harga tertentu, yang akan menjadi Market Order jika harga pasar berada pada posisi yang sama atau lebih tinggi dari harga tertentu dimaksud.

b. Stop Order (i) Stop Order Beli yaitu suatu amanat untuk membeli Kontrak Berjangka pada harga tertentu, yang akan menjadi Market Order jika harga pasar berada pada posisi yang sama atau lebih tinggi dari harga tertentu dimaksud. (ii)

601.

Stop Order Jual yaitu suatu amanat untuk menjual Kontrak Berjangka pada harga tertentu. yang akan menjadi market order jika harga pasar berada pada posisi yang sama atau lebih rendah dari harga tertentu dimaksud.

PRIORITAS PELAKSANAAN AMANAT 1. Market Order diberikan prioritas lebih tinggi dari pada Pending Order. 2. Semua Market Order ditentukan berdasarkan urutan waktu masuknya amanat. 3. Semua Pending Order ditentukan berdasarkan persyaratan masing-masing amanat. 4. Proses mempertemukan antara amanat jual dan beli (matching) dalam ATP yang ditetapkan berdasarkan prioritas harga (price priority) dan prioritas 27

waktu (time priority). Prioritas harga (price priority) mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dari pada prioritas waktu (time priority).

602.

PENYALURAN AMANAT 1. Amanat hanya dapat dimasukan ke dalam Daftar Amanat Elektronis selama jam perdagangan. 2. Amanat yang telah masuk dalam Daftar Amanat Elektronis harus terekam di dalam ATP sesuai dengan prioritas harga dan waktu sampai saat terjadinya transaksi atau pembatalan, atau sesuai dengan Peraturan, sampai dengan waktu penutupan jam pedagangan Elektronis. 3. Di bawah ini adalah hal-hal yang wajib dicantumkan pada waktu melaksanakan amanat beli dan jual : a. jenis amanat; b. jenis kontrak dan bulan kontrak; c. harga; d. jumlah lot; e. informasi lainnya sesuai yang ditentukan oleh Buku Petunjuk (Manual) ATP.

603.

PERIODE PEMBUKAAN PERDAGANGAN 1. Periode pembukaan perdagangan dilaksanakan pada jam perdagangan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Kontrak Berjangka. Periode pembukaan perdagangan disediakan selama 5 menit atau selama periode waktu yang ditentukan oleh Direksi, sebelum periode perdagangan dibuka. 2. Selama periode pembukaan perdagangan, jenis amanat Pending Order dapat diteruskan ke dalam Daftar Amanat Elektronis, tetapi tidak dapat dilakukan penyepadanan (matching) sampai pada saat dibukanya Periode Perdagangan. 3. Amanat penawaran beli dan jual yang telah diteruskan ke ATP pada periode pembukaan perdagangan dapat diubah atau dibatalkan sebelum dilakukan proses penyepadanan (matching) 4. 5 (lima) detik sebelum dibukanya periode perdagangan, ATP akan melaksanakan proses penyepadanan (matching) terhadap amanat yang ada pada Daftar Amanat Elektronis dengan prosedur sebagai berikut: a. Current price dihitung berdasarkan ekuilibrium antara seluruh harga permintaan dan harga penawaran yang menghasilkan volume transaksi terbanyak, dan mengacu pada referensi harga pasar bursa dunia lainnya untuk produk-produk yang bersifat global. b. Semua penawaran beli lebih dari atau sama dengan current price, dan semua penawaran jual kurang dari atau sama dengan current price akan dialokasikan berdasarkan prioritas sesuai Pasal 601. 28

604.

PERIODE SELAMA SESI PERDAGANGAN 1. Selama periode perdagangan berlangsung, terhadap semua amanat beli dan jual akan terjadi: a. proses validasi yang meliputi penelitian terhadap kode akses (User ID & Password) Nasabah dan kecukupan Margin; b. penyepadanan semua amanat sesuai dengan aturan urutan prioritas harga dan waktu. c. Hasil penyepadanan tersebut ditampilkan dan dikonfirmasikan kepada nasabah 2. Pialang bertanggung jawab untuk meneliti uraian transaksi yang terjadi, dan wajib melaporkan ke petugas Bursa bilamana terjadi kesalahan selambatlambatnya sebelum sesi perdagangan pada hari berikutnya dibuka.

605.

PERIODE PENUTUPAN PERDAGANGAN 1. Semua amanat beli dan jual yang tidak sepadan (unmatched) pada akhir hari perdagangan diperlakukan sesuai dengan validitas amanat seperti yang dipilih pengguna. Validitas amanat dapat berlangsung satu hari perdagangan, atau sampai hari Jumat minggu berjalan, atau sampai amanat terpenuhi. 2. ATP akan mencetak daftar semua amanat yang dihapus tersebut. 3. Harga penutupan (Closing Price) akan ditetapkan berdasarkan harga transaksi terakhir (Last Done Price).

606.

PEMBATALAN TRANSAKSI PADA PERIODE PERDAGANGAN Setiap amanat beli dan jual dapat dibatalkan setiap saat sebelum terjadinya transaksi, namun harus disadari bahwa seluruh atau sebagian dari penawaran beli dan jual tersebut setiap saat dapat menjadi transaksi yang mengikat. Penawaran beli dan jual tidak boleh dikhususkan untuk pihak tertentu dan transaksi perdagangan yang telah terjadi bersifat mengikat.

607.

KETIDAKTERSEDIAAN SEMENTARA SISTEM ATP (TEMPORARY UNAVAILABILITY) DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN TRANSAKSI 1. Sistem ATP dianggap tidak tersedia apabila: a. unit prosesing sentral tidak berfungsi oleh karena kegagalan mesin dan/atau piranti lunak; b. tidak ada Anggota Bursa yang berhasil mengakses ke dalam ATP; atau c. diberhentikan sementara oleh pihak yang berwenang. 2. Sistem akan memberitahukan melalui layar monitor, apabila terdapat kegagalan sistem komunikasi.

29

3. Apabila ATP berhenti berfungsi seperti yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2, semua amanat yang masih berlaku akan terus dicantumkan di dalam Daftar Amanat Elektronis untuk dilanjutkan pelaksanaannya. 4. Apabila ATP berhenti berfungsi seperti yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2, maka sebelum perdagangan dibuka kembali akan disediakan periode pembukaan perdagangan selama sekurang-kurangnya 5 menit. Dalam periode pembukaan perdagangan tersebut amanat yang masih berlaku dan tercantum di dalam ATP dapat dibatalkan atau amanat baru dapat dimasukan (selain pada masa waktu 5 detik terakhir pada periode pembukaan perdagangan). Pelaksanaan periode pembukaan perdagangan akan dilaksanakan dengan cara yang sama sesuai dengan Pasal 606 diatas.

608.

PENDAFTARAN TRANSAKSI KEPADA LEMBAGA KLIRING Semua transaksi yang telah terjadi dan yang telah mendapatkan konfirmasi dari ATP akan diteruskan secara elektronis kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran.

609.

TAMBAHAN PROSEDUR PERDAGANGAN Direksi berwenang untuk membuat tambahan prosedur perdagangan selain dari yang tercantum dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan harus mendapat persetujuan Bappebti.

610.

PERDAGANGAN BURSA

HANYA

BOLEH

DILAKUKAN

MELALUI

FASILITAS

Semua transaksi perdagangan harus dilakukan secara benar melalui ATP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa.

611.

KESALAHAN TRANSAKSI YANG DITEMUKAN a. Semua kesalahan transaksi yang terjadi wajib dilaporkan Anggota Bursa kepada Bursa selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kesalahan. b. Bursa akan memasukkan transaksi ini sebagai transaksi bermasalah (transaction in dispute). c. Bursa akan berusaha untuk menyelesaikan transaksi bermasalah dengan prinsip musyawarah antara Anggota Bursa. Apabila musyawarah tidak tercapai, akan diselesaikan oleh Komite Pelaksanaan Perdagangan. d. Anggota Bursa wajib menyelesaikan kewajiban keuangan masing-masing sebagai akibat penyelesaian transaksi bermasalah.

30

612.

LARANGAN UNTUK PIALANG BERJANGKA Setiap Anggota Bursa yang bertindak sebagai Pialang Berjangka dilarang untuk: 1. Membeli atau menjual Kontrak Berjangka untuk diri sendiri atau untuk rekening pihak lain dimana Anggota Bursa tersebut mempunyai kepentingan. 2. Membocorkan informasi kepada Pihak lain mengenai amanat Nasabah yang sedang dipegangnya atau amanat-amanat yang berada di dalam Daftar Amanat Elektronis, atau membocorkan informasi yang diberitahukan kepadanya oleh Pihak lain, karena alasan kedekatan hubungannya dengan Pihak tersebut. 3. Mengambil posisi berlawanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penawaran suatu Pihak, yang diberitahukan kepadanya, karena alasan kedekatan dengan Pihak tersebut. 4. Melaksanakan pembelian atau penjualan Kontrak Berjangka yang telah diatur terlebih dahulu. 5. Melakukan penawaran di pasar atau melaksanakan penawaran partai besar (“all or none”) dimana Anggota Bursa tersebut telah memberikan jaminan atas kuantitas dan harga kepada Nasabah. 6. Mengalokasikan transaksi yang telah terjadi pada rekening-rekening secara tidak adil dan memihak. 7. Menahan atau mencabut amanat atau bagian dari amanat suatu Pihak dengan tujuan menguntungkan Anggota Bursa lain.

31

BAB 7 KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN BAGI PIALANG BERJANGKA

LAPORAN KEUANGAN 700.

KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN 1. Semua Anggota Bursa wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka serta Peraturan Bursa dan Lembaga Kliring mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan. Laporan tersebut harus tersedia dan setiap saat dapat dilihat oleh Bursa dan Lembaga Kliring atau pihak yang mewakilinya. 2. Pialang Berjangka wajib memberikan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bappebti. 3. Pialang Berjangka wajib memberikan laporan kepada Bursa apabila Modal Bersih Disesuaikan (MBD) mencapai: a. Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); atau b. 15% (lima belas persen) dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya. 4. Apabila dipandang perlu, Bursa dapat menetapkan jumlah MBD yang berbeda sebagaimana yang ditetapkan dalam Butir (3) di atas, tetapi tetap lebih besar dari yang ditetapkan Bappebti yang akan dituangkan dalam Surat Edaran Bursa. 5. Apabila Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sudah mencapai batas sebagaimana dimaksud pada angka 3, Anggota Bursa wajib meningkatkan kembali MBD diatas batas yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dan wajib menyampaikan laporan kepada Bursa dan Bappebti.

701.

KEGAGALAN MEMENUHI PELAPORAN KEUANGAN 1. Apabila Pialang Berjangka gagal atau lalai memenuhi kewajban Pelaporan Keuangan Minimum yang diwajibkan, maka Bursa dapat memanggil Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk memberikan keterangan dalam proses Dengar Pendapat. 2. Apabila menurut pertimbangan Bursa, ditemukan unsur kesengajaan melalaikan kewajiban pelaporan keuangan, maka Bursa dapat memberikan sanksi administratif kepada Pialang Berjangka tersebut.

32

702.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN MBD Apabila Pialang Berjangka tidak dapat mempertahankan MBD dalam batas minimum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 700 angka (3) serta tidak memberikan pelaporan, maka Bursa akan memberi sanksi sebagai berikut: a. peringatan tertulis kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan; b. apabila setelah peringatan tersebut di atas Pialang Berjangka tidak melakukan upaya-upaya memperbaiki pelanggaran tersebut, maka Bursa akan melakukan tindakan: (i) mengalihkan semua atau sebagian posisi terbuka dan margin atau rekening nasabah yang dikelolanya kepada Pialang Berjangka lain; (ii) Menghentikan kegiatan bisnis Pialang Berjangka, kecuali untuk melikuidasi posisi terbuka; (iii) Mengijinkan melaksanakan kegiatan bisnis berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan Bappebti.

PENYIMPANAN DOKUMEN 703.

DOKUMEN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 1. Semua buku dan catatan Anggota Bursa wajib disimpan untuk masa 5 (lima) tahun dimulai dari tanggal pelaporan. Semua buku dan catatan harus tersedia untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh Bappebti, Bursa, Lembaga Kliring atau yang mewakilinya. 2. Buku, catatan asli, dan informasi atau laporan yang benar dan lengkap harus disiapkan salinannya untuk diserahkan kepada Bursa atau yang mewakilinya setiap saat diminta, dan biaya penyiapan salinan tersebut ditanggung oleh Anggota Bursa tersebut.

704.

TINDAKAN TERHADAP KELALAIAN PENYIMPANAN DOKUMEN 1. Apabila Anggota Bursa lalai untuk membuat, memutahirkan (up-date) dan menyimpan buku dan catatan, Anggota Bursa dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bursa paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak terjadinya kegagalan tersebut. 2. Bursa akan mewajibkan Anggota Bursa untuk menyerahkan laporan tertulis yang menyatakan langkah-langkah yang telah dan sedang diambil untuk memperbaiki kesalahan itu dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. Selama masa perbaikan tersebut, Anggota Bursa dilarang untuk melakukan transaksi.

33

705.

LAPORAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI 1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan transaksi lindung nilai bonafide (transaksi yang melampaui batas maksimum posisi terbuka Kontrak Berjangka), pihak yang bermaksud melakukan transaksi tersebut wajib melaporkan kepada Bursa alasan dilakukannya transaksi lindung nilai bonafide. Bursa dapat melarang penambahan posisi tersebut atau dapat meminta informasi tambahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya laporan tersebut. 2. Pihak yang telah melakukan transaksi lindung nilai bonafide, wajib melaporkan dan memberitahukan tentang perkembangan transaksinya, dan harus diserahkan kepada Bursa setiap saat diminta.

KETENTUAN BATAS POSISI TERBUKA 706.

BATAS POSISI TERBUKA. 1. Besarnya batas posisi terbuka diatur pada masing-masing Kontrak Berjangka. 2. Posisi agregat / keseluruhan. Untuk menentukan apakah suatu pihak telah melampaui batas posisi sebagaimana yang ditentukan dalam angka (1) diatas, maka dilakukan perhitungan terhadap semua posisi terbuka pada rekening pihak tersebut dengan menjumlahkannya secara keseluruhan. Semua posisi yang dipegang melalui kuasa atau dikendalikan oleh pihak tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap posisi milik pihak tersebut.

707.

KEWAJIBAN PELAPORAN POSISI WAJIB LAPOR. 1. Laporan atas posisi Nasabah atau Pialang Berjangka. Pialang Berjangka wajib melaporkan posisi Nasabahnya atau posisi sendiri apabila telah mencapai Posisi Wajib Lapor. 2. Laporan atas posisi Pedagang. Pedagang Berjangka yang memiliki posisi terbuka sama dengan jumlah wajib lapor, harus menyampaikan laporan kepada Bursa. 3. Setiap pihak yang telah mencapai posisi wajib lapor, wajib menyerahkan kepada Bursa setiap saat apabila diminta : a. Pernyataan pelapor, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan dari Bursa; b. Laporan transaksi dan posisi terbuka kontrak berjangka, 1(satu) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan dari Bursa; c. Laporan mengenai jangka waktu memegang posisi tersebut, kecuali diminta lain.

34

BAB 8 KLIRING DAN PENJAMINAN

800.

LEMBAGA KLIRING (a) Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka mendukung proses pelaksanaan dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa Berjangka, maka penyelenggaraan Bursa Berjangka dimaksud akan dilengkapi dengan Lembaga Kliring. (b) Bursa menunjuk PT. Identrust Security International (PT. ISI) untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Kliring. (c) Sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kliring, Lembaga Kliring akan menyediakan fasilitas pelaksanaan jasa kliring dan menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.

801. JASA KLIRING BERJANGKA

DAN

PENJAMINAN

PENYELESAIAN

KONTRAK

(a) Dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring memberi layanan sebagai berikut : (i) Jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian atas transaksi Kontrak Berjangka; (ii) Jasa Penyelesaian Kontrak Berjangka yang jatuh tempo baik melalui penyerahan barang (Delivery) atau penyelesaian secara tunai (Cash Settlement); (iii) Jasa-jasa lain yang terkait, yang mendapat persetujuan dari Bappebti. (b) Jasa kliring dan penjaminan transaksi kontrak berjangka serta penyelesaian kontrak berjangka yang jatuh tempo hanya diberikan atas transaksi yang dilakukan antara Anggota Kliring. 802. SUBSTITUSI Pada saat Kontrak Berjangka diterima dan didaftar oleh Lembaga Kliring, Lembaga Kliring akan mengambil alih kedudukan pembeli bagi penjual serta kedudukan penjual bagi pembeli. Sejak saat itu, Lembaga Kliring memperoleh semua hak dan menanggung semua kewajiban yang berkaitan dengan transaksi Anggota Bursa yang merupakan pihak semula dari transaksi-transaksi tersebut. Substitusi ini berlaku secara hukum. 803.

POSISI TERBUKA Semua Kontrak Berjangka tetap berlaku dan terbuka, serta mengikat pihakpihak yang memilki posisi terbuka, sampai ditutup dengan: a. Likuidasi (Off-Set); b. Penyerahan Fisik (Physical Delivery); atau c. Penyelesaian Tunai (Cash Delivery). 35

804.

805.

HARGA PENYELESAIAN (a)

Harga Penyelesaian pada hari perdagangan ditetapkan oleh Bursa berdasarkan harga terakhir yang terjadi pada sesi penutupan (last done).

(b)

Bilamana pada hari perdagangan yang bersangkutan jumlah transaksi kurang dari 5 (lima) transaksi, maka Harga Penyelesaian ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang terjadi.

(c)

Dalam hal tidak terjadi transaksi dalam satu hari perdagangan, Harga Penyelesaian ditentukan berdasarkan Harga Penyelesaian hari sebelumnya, kecuali jika pada periode perdagangan tersebut terjadi suatu penawaran jual yang lebih rendah atau penawaran beli yang lebih tinggi. Dalam keadaan demikian, Harga Penyelesaian yang digunakan adalah harga penawaran jual yang lebih rendah atau harga penawaran beli yang lebih tinggi tersebut.

(d)

Apabila Harga Penyelesaian yang ditentukan dengan cara butir (a), (b) dan (c) dimaksud tidak konsisten dengan perkembangan harga dalam Bulan Penyerahan berjalan, dan/atau tidak sesuai dengan informasi di Pasar Fisik yang dihimpun oleh Pejabat Bursa Berjangka, dan/ atau ada indikasi manipulasi harga, maka Bursa Berjangka dapat menentukan Harga Penyelesaian setelah berkonsultasi dengan Komite Produk.

(e)

Perubahan terhadap formula penetapan Harga Penyelesaian Kontrak Berjangka dapat dirubah dari waktu ke waktu oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring sesuai dengan kebutuhan.

(f)

Lembaga Kliring akan menggunakan Harga Penyelesaian Harian yang ditetapkan oleh Bursa untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap Kontrak Terbuka yang dipegang oleh Anggota Kliring.

SELISIH NILAI POSISI TERBUKA DENGAN HARGA PENYELESAIAN Selisih antara Nilai Posisi Terbuka dengan Harga Penyelesaian yang ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring harus dilunasi dengan tunai.

36

BAB 9 TEMPAT PENYERAHAN TERDAFTAR DAN PROSEDUR PENYERAHAN

900.

UMUM Peraturan dalam bab ini berlaku untuk spesifikasi Kontrak Berjangka yang mengatur mengenai penyerahan fisik (physical delivery).

901.

TEMPAT PENYERAHAN TERDAFTAR 1. Tempat penyerahan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bursa dapat ditunjuk sebagai Tempat Penyerahan Terdaftar. 2. Surat Bukti Penyimpanan yang diterbitkan oleh Tempat Penyerahan Terdaftar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian Kontrak Berjangka dan dapat dipindah-tangankan.

902.

KEWAJIBAN TEMPAT PENYERAHAN TERDAFTAR, DAN LEMBAGA SERUPA LAINNYA Pengelola Tempat Penyerahan Terdaftar dan Lembaga serupa lainnya yang mengeluarkan Surat Bukti Penyimpanan untuk tujuan penyelesaian secara fisik atas suatu Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, wajib: a. menyimpan dokumen dan memperlihatkannya ketika diminta oleh Bursa; b. melaporkan dan memberikan izin untuk dilakukannya pemeriksaan atas ketersediaan stok setiap komoditi yang disimpan atau yang akan segera dialihkan dari Tempat Penyerahan Terdaftar ke tempat penyimpanan dan lembaga yang serupa lainnya, termasuk dokumen mengenai jenis, mutu dan volume komoditi dimaksud.

903.

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB BAGI BURSA ATAS KELALAIAN PEMERIKSA Bursa tidak bertanggung-jawab atas kesalahan atau kelalaian pemeriksa. Dengan mengajukan permintaan Sertifikat Mutu, atau sertifikat timbangan atau sertifikat uji kepada Bursa, pemohon membebaskan Bursa dari segala tanggung-jawab yang berhubungan dengan pemeriksaan tersebut.

904.

SERTIFIKAT PEMERIKSAAN BERSIFAT FINAL Bursa tidak bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang diajukan atas dasar mutu, kuantitas atau spesifikasi komoditi yang telah diserahkan atas dasar Sertifikat Mutu.

37

905.

PENYERAHAN LEWAT LEMBAGA KLIRING Semua penyerahan untuk memenuhi penyelesaian suatu Kontrak Berjangka harus dilakukan melalui Lembaga Kliring. Lembaga Kliring akan menentukan syarat-syarat dan formulir-formulir yang diperlukan untuk melakukan dan menyelesaikan penyerahan.

906.

PROSEDUR PENYERAHAN 1. Penyerahan Fisik Penjual dapat melakukan penyerahan fisik pada Tempat Penyerahan Terdaftar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi kontrak. 2. Pemberitahuan penyerahan Penjual harus, memasukkan kepada Lembaga Kliring mengenai Pemberitahuan Penyerahan sesuai dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dengan waktu yang telah ditentukan dalam spesifikasi kontrak. Pemberitahuan Penyerahan tersebut menyatakan jenis dokumen yang digunakan untuk mengalihkan hak milik atas komoditi yang diserahkan dan keterangan lain yang dibutuhkan oleh Lembaga Kliring. 3. Pemberitahuan kepada Pembeli a. Lembaga Kliring mengalokasikan Pemberitahuan Penyerahan kepada pembeli pada hari yang sama dengan hari penerimaan Pemberitahuan Penyerahan dari penjual. b. Pengalokasian kepada pembeli dilakukan secara acak. c. Lembaga Kliring akan memberitahukan alokasi tersebut pada Pembeli dan Bursa pada hari berikutnya. d. Pembeli yang diserahi Pemberitahuan Penyerahan tersebut wajib menerimanya. e. Perhitungan atas jumlah yang harus dibayar oleh pembeli maupun yang akan diterima oleh penjual dilakukan berdasarkan Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelum hari penerimaan Pemberitahuan Penyerahan. 4. Pembayaran Kecuali ditentukan lain secara khusus dalam spesifikasi kontrak yang bersangkutan, pembeli yang menerima alokasi Pemberitahuan Penyerahan harus melakukan pembayaran paling lambat pukul 12.00 WIB kepada Lembaga Kliring pada hari perdagangan berikutnya 5. Penyerahan Dokumen a. Penjual yang telah melakukan Pemberitahuan Penyerahan harus menyerahkan Dokumen Penyerahan seperti yang ditentukan oleh Lembaga Kliring paling lambat pukul 12.00 WIB hari perdagangan berikutnya kepada Lembaga Kliring. b. Pembeli berhak memperoleh semua dokumen penyerahan selambatlambatnya pukul 14.00 pada hari yang sama dengan hari dilakukan pembayaran dengan memperlihatkan bukti transfer atau pemindah bukuan. 38

c. Lembaga Kliring akan melakukan transfer atau pemindah bukuan ke rekening penjual selambat-lambatnya pukul 14.00 pada hari kerja yang sama.

907.

GAGAL SERAH 1. Anggota Bursa yang mempunyai posisi jual terbuka sampai akhir sesi pertama hari perdagangan terakhir dalam Bulan Penyerahan belum menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan atau belum menyerahkan dokumen sampai akhir sesi pertama hari perdagangan berikutnya setelah alokasi, akan dianggap Gagal Serah. 2. Bursa dan Lembaga Kliring akan memutuskan dan menentukan kerugian yang harus dibayarkan kepada pembeli.

908.

GAGAL BAYAR 1. Apabila Anggota Bursa yang mendapatkan alokasi, sampai akhir sesi pertama hari perdagangan berikutnya setelah alokasi belum melakukan pembayaran, komoditi yang diserahkan akan dijual untuk Pembeli oleh Lembaga Kliring. 2. Kalau hasil jual itu tidak cukup untuk membayar penuh harga netto faktur, Anggota Bursa yang gagal bayar akan menanggung kekurangan itu ditambah biaya yang dikeluarkan Lembaga Kliring dan denda yang ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring.

39

BAB 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1000. UMUM 1. Komite Penyelesaian Perselisihan adalah Komite yang terdapat dalam struktur organisasi Bursa, yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Nasabah dengan Pialang Berjangka, atau antara sesama Anggota Bursa, 2. Bursa menetapkan Komite Penyelesaian Perselisihan yang terdiri dari: a. 2 (dua) orang dari Pejabat Bursa; b. 1 (satu) orang dari Pejabat Lembaga Kliring; 3. Tata cara atau prosedur penyelesaian perselisihan melalui mediasi ditetapkan oleh Komite Penyelesaian Perselisihan.

1001. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR ANGGOTA BURSA 1. Apabila timbul perselisihan antar Anggota Bursa sehubungan dengan transaksi di Bursa, maka Anggota Bursa yang menuntut wajib terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. 2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas tidak tercapai, maka Nasabah wajib menyelesaikan perselihan secara mediasi melalui Komite Penyelesaian Perselisihan yang dibentuk oleh Bursa, yang akan bertindak sebagai mediator; 3. Tata cara penyelesaian perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Bursa melalui cara mediasi sebagai mana dimaksud pada angka 2 diatas, diatur lebih lanjut oleh Bursa; 4. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas tidak berhasil, maka Nasabah dapat mengajukan tuntutan terhadap Dana Kompensasi sebagaimana diatur dalam Bab 4, atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Lembaga Peradilan; 1002. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NASABAH DENGAN ANGGOTA BURSA 1. Apabila timbul suatu perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Bursa sehubungan dengan transaksi di Bursa, maka Nasabah yang menuntut wajib terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. 2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas tidak tercapai, maka Nasabah wajib menyelesaikan perselisihan secara mediasi melalui Komite Perselisihan yang dibentuk oleh Bursa, yang akan bertindak sebagai mediator; 40

3. Tata cara penyelesaian perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Bursa melalui cara mediasi sebagai mana dimaksud pada angka 2 diatas, diatur lebih lanjut oleh Bursa; 4. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas tidak berhasil, maka Nasabah dapat mengajukan tuntutan terhadap Dana Kompensasi sebagaimana diatur dalam Bab 4, atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), atau Lembaga Peradilan; 1003. BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Bilamana putusan dilaksanakan berdasarkan mediasi yang diselenggarakan oleh Komite Penyelesaian Perselisihan, maka biaya perselisihan akan ditetapkan oleh Komite Penyelesaian Perselisihan, dan akan dibebankan kepada para pihak yang bersengketa, kecuali Komite dimaksud menetapkan keputusan lain. 2. Bilamana putusan ditetapkan oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau lembaga peradilan, maka biaya penyelesaian perselisihan akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) bersifat final dan tetap sehingga tidak dapat diajukan banding/kasasi dan dapat langsung dilaksanakan.

41