BERPTA BAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2611 NOMOR
6
WALIKOTA SURAKARTA
PERATURAN WAUKOTA SURAKARTA NOMOR :
3 A TAHUN
aO\\
TENTANG PRUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TLIHAN YANG MAHA ESA
WAUKOTA SURAKARTA,
Menirr~ bang
: a. bahwa agar pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, sasaran, administrasi, manfaat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, maka dipandang perlu adanya petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2011;
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Perr~bentukaliDaerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahiln 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Repilblik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahiln 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep~~blikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
1O.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 IVomor 140, Tambahan Lerr~baran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1l.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 12. Peraturan Presiden Nomor 1Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan; 13.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangIJasa Penierintah; 14.Peratilran Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahiln 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 8); 15.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lernbaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8); 17.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5); 18.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 19.Peraturan Daerah Kota Surakarta IVomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Per1bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010 - 2015; 20.Peraturan Daerah Kota Si~rakarta IVomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 11); Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 - A tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Pembangunan Kota;
Tahun 2009 Musyawarah Musyawarah Satuan Kej a Perencanaan
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011; 4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2011;
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELLIRAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.
Walikota adalah Walikota S~lrakarta.
3.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
5.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
6.
Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
7.
Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
8.
Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
9.
Kecaniatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 11. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
12. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta. 13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada tiap-tiap kelurahan. 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjlrtnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara stakeholders untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
15. Dana Pembangunan Kelurahan selanjutnya disebut DPK adalah hibah dalam bentuk uang Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditujukan kepada masyarakat untuk digunakan membiayai kegiatan pembangl-man kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan. 16. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah DPK yang digunakan langsung untuk merr~biayaipelaksanaan kegiatan, dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Panitia Pembangunan Kelurahan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
Biaya Operasional Kegiatan adalah sebagian dari DPK yang digunakan oleh Panitia Pembangunan Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Satuan Kej a Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Surakatta selaku pengguna anggaranlpengguna barang. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Keja Pengelola Keuangan Daerah yang selalijutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bettindak sebagai bendahara umum daerah. Penerima hibah dan pengelola DPK adalah Panitia Pembangunan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lilrah bersama LPMK. Bendahara SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPKD. Tim Verifikasi Proposal DPK yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Bappeda, DPU, DPPKA, Bagian Pemerintahan Umum dan Camat. Tim Monitoring dan Evaluasi DPK Tingkat Kota selanjutnya disebut Tim Monev Kota adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Bappeda, DPU, DPPKA, Bagian Pemerintahan Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan. Tim Perencana Kegiatan Pembangunan yang selanjutnya disebut Tim Perencana Kegiatan adalah Tim Perencana Kegiatan Pembangunan yaqg dibentuk dalam Musrenbangkel Tahun 2010. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangi~nanyang selanjiltnya disebut Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan yang dibentuk dalam Musrenbangkel Tahun 2010. Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang selanjutnya disebut Tim Monev Kegiatan adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang dibentuk dalam Musrenbangkel Tahun 2010. Tim Kegiatan Pembangunan adalah tim yang terdiri dari Tim Perencana Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Monev Kegiatan. Panitia Perr~bangunanKelurahan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pengelola DPK di tingkat kelurahan yang terdil-i dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Tim Kegiatan Perr~bangunan Hasil Musrerlbangkel Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Antara Lurah dan Ketua LPMK. Pengelolaan DPK adalah keseluruhan kegiatan yang melipilti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan kegiatan DPK. Kegiatan DPK adalah kegiatan prioritas tingkat Kelurahan yang bersumber dari hasil sah Musrenbangkel termasuk di dalamnya kegiatan unggulan yang pelaksanaannya dibiayai dengan Biaya Pelaksanaan Kegiatan DPK dan atau swadaya masyarakat.
31. Kegiatan Unggulan adalah kegiatan berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan penguatan pada pencitraan kota, yang pelaksanaannya didukung dengan alokasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan DPK secara rasional dan proporsional.
32. Swadaya Masyarakat adalah dana dan atau material maupun tenaga yang bisa dinilai dengan uang yang bersumber dari masyarakat. yang 33. Proposal Kegiatan DPK yang selanjutnya disebut proposal adalah dok~~men berisi rencana Kegiatan DPK lengkap yang disusun Tim Perencana Kegiatan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana Kegiatan, Ketua PPK, diketahui LPMK, Lurah dan Camat sebagai acuan pencairan DPK oleh PPKD dan pedoman pelaksanaan Kegiatan DPK. BAB I1 TUJUAN DAN SASARAN DPK Pasal 2 Pengalokasian DPK bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan kelurahan; b. mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat kelurahan; dan c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
( 1 Sasaran kegiatan DPK adalah hasil Musrenbangkel Tahun 2010 berdasarkan tingkat prioritas termasuk di dalamnya adalah kegiatan unggulan dari masingmasing Kelurahan, kecuali yang bersifat darurat atau force majeur mengacu dari hasil Musrenbangkel Tahun 2011.
(2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menangani dan mengatasi permasalahan masyarakat di bidang Pemerintahan Umum, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Infrastruktur. (3) Penggunaan DPK diarahkan 40 % untuk kegiatan fisik dan 60 fisik.
OO /
kegiatan non
(4) DPK tidak diperbolehkan untuk merrlbiayai perrlbangunan Kantor Kelurahan, Rumah Dinas Lurah, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kelurahan, pelaksanaan Musrenbangkel, lingkungan pemerintah serta lingkungan perumahan yang masih menjadi tanggung jawab pengembang.
BAB I11 PENATALAKSANAAN Pasal 4 ( 1 Di tingkat Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) PPK.
(2) Lurah dan LPMK melengkapi susunan PPK dengan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara. (3) PPK dapat merr~bentukSub Pelaksana Kegiatan di tingkat masyarakat. (4) Pembentukan dan operasionalisasi Sub Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab PPK dengan memperhatikan azas manfaat dan kebutuhan.
(1) Secara fungsional Lurah melakukan pendampingan tahapan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan dan monitoring DPK di ting kat kelurahan. (2) Tim Perencana Kegiatan dalam menyusun Proposal melibatkan seluruh unsur PPK. (3) Tim Perencana Kegiatan mengkonsultasikan kegiatan yang akan diajukan dalam proposal kepada Bappeda. (4) Tim Perencana Kegiatan menyusun proposal berdasarkan hasil konsultasi dengan Bappeda. (5) Ketua PPK diketahui Lurah dan Ketua LPMK mengajukan proposal kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum guna diverifikasi oleh T m Verifikasi. (6) Kepala Bagian Pemerintahan Umum memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan kajian tentang kelayakan rencana kegiatan (proposal) dari sisi teknis dan keuangan. (7) Tim Verifikasi mengesahkan proposal yang memenuhi menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal.
kualifikasi dan
(8) Tim Verifikasi menyampaikan proposal yang telah disahkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal kepada Ketua PPK.
(9) Bagian Pemerintahan Umum mengembalikan proposal yang tidak memenuhi kualifikasi dengan disertai catatan koreksi dan rekomendasi kepada Ketua PPK untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan. (10) Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang telah disahkan oleh Tim Verifikasi. (11) Tim Monev Kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan saran,
masukan dan rekomendasi untuk perbaikan atas pelaksanaan Kegiatan DPK. (12) Secara kelembagaan LPMK melakukan pengawasan dan per1binaan atas pelaksanaan kegiatan DPK di tingkat kelurahan. (13) Kegiatan DPK dilaksanakan secara swakelola oleh PPK, sesuai keter~tuanyang berlaku. (14) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan DPK, T m Monev Kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekejaan dari kegiatan DPK dan memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada PPK melalui Lurah ilnti~k pemecahan atas masalah yang tejadi selama pelaksanaan kegiatan DPK.
Pasal 6 Di tingkat kota, tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan monitoring DPK dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum. Pada tahapan perencanaan dikonsultasikan kepada Bappeda. PPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab mulai dari proses administrasi pencairan sampai dengan penyerahan DPK kepada PPK. Di tingkat Kecamatan, Camat secara fungsional mengkoordinasikan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan DPK di wilayahnya.
dan
Di tingkat Kelurahan, Lurah selaku kepala wilayah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. bersama LPMK menetapkan PPK dar~mengkoordinasikan kegiatannya; b. memberi arahan atas penyusunan proposal; c.
melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) keuangan DPK oleh PPK; dan
d. mengawasi pelaksanaan kegiatan; PPK di tingkat kelurahan bertanggung jawab atas pengelolaan DPK. PPK wajib membuka rekening di Bank Jateng atas nama PPK. PPK wajib memiliki NPWP atas nama bendahara DPK. PPK di tingkat Kelurahan terdiri dari : a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggungjawab : 1. menerima pencairan DPK dari DPPKA serta melaporkan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DPK;
3. nielakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dan LPMK;
5. bertanggungjawab atas penggunaan dana DPK;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Tim Perencana Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Monev Kegiatan; dan 7. mengesahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui DPPKA;
b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas PPK; c. Bendahara, mempunyai tugas dan tangg~ingjawab: 1. membukukan penerimaan dan pengeluaran DPK dari DPPKA;
2. membayar dan atau memberikan uang panjar kepada masyarakat atas kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
3. menatausahakan pertanggurlgjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya; 4. bersama Ketua menandatangani buktiiukti perrlbayaran yang sah;
5. memungut/memotong dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan 6. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan DPK;
d. Tim Perencana Kegiatan, mempunyai tugas dan tanggungjawab : 1. mengkoordinasikan unsur masyarakat dalam rangka menyiapkan materi proposal; dan
2. menyiapkan dan menyusun materi proposal dengan mengacu hasil Musrenbangkel Ta hun 2010, kecuali yang bersifat dar1.1rat atau force majeurmengacu dari hasil Musrenbangkel Tahi~n2011;
e. Tim Pelaksana Kegiatan, mempunyai tugas dan tanggungjawab : 1. melaksanakan teknis operasional Kegiatan DPK;
2. mendokumentasikan dan menyusun laporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan DPK (kondisi O0/0, 50 OO/ dan 100 %); 3. mengumpulkan dokumentasi perkembangan maju pelaksanaan kegiatan
DPK dan bukti sah pengeluaran / penggunaan DPK sesuai jumlah uang panjar DPK yang diterima dan menyesuaikan jadwal waktu yang ditetapkan; 4. memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Tim Monev Kegiatan
untuk perbaikan pelaksanaan Kegiatan DPK; 5. bertanggungjawab atas penggunaan uang biaya pelaksanaan kegiatan DPK; dan
6. mengumpulkan, mengelola dan melaporkan swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan DPK; f. Tim Monev Kegiatan, mempilnyai tugas dan tanggungjawab: 1. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DPK;
2. memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Kegiatan DPK kepada Tim Pelaksana Kegiatan, berdasarkan analisis matang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPK; Pasal 7 1
Pelaksanaan Kegiatan DPK wajib didukung dengan swadaya masyarakat.
(2) Pengelolaan swadaya masyarakat oleh PPK.
BAB IV INDIKATOR BESARAN ALOKASI DPK
( 1 Total nilai DPK yang dianggarkan tahun 2011 sebesar Rp. 9.000.000.000,(sembilan milyar rupiah).
(2) Alokasi dasar DPK pada masing-masing kelurahan adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Dari alokasi dasar DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditambah alokasi DPK secara proporsional dari sisa total nilai DPK berdasarkan indikator. (4) Indikator dan proporsi pembobotan sisa total nilai DPK ditentukan sebagai berikut: a. Luas Wilayah dengan bobot 3O0/0 (tiga pul~.~h per seratus) ; b. Jumlah Penduduk dengan bobot 20% (dua puluh per seratus); c. Jumlah WP PBB yang membayar dengan bobot 5% (lima per seratus); d. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan bobot 20% (dua puluh per seratus); e. Swadaya Masyarakat 20% (dua pi~luhper seratus); dan f. realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota (RPP/K) dengan bobot 5% (lima per seratus); (5)
Besaran nominal alokasi DPK pada masing-masing Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. BAB V MEKANISME PENCAIRAN
DPK Tahun Anggaran 2011 dicairkan melalui mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta dan diatur dalam 2 (dua) tahap, yaitu : (lima puluh per seratus) dari DPK masing-masing
a.
tahap pertama sebesar 50 Kelurahan; dan
b.
tahap kedua sebesar 50 OO/ (lima puluh per seratus) dari DPK masing-masing Kelurahan setelah DPK Tahap pertama dapat dipertanggungjawabkan minimal sebesar 90 OO/ (sernbilan puluh per seratus).
OO /
Pasal 10 (1) Pencairan tahap kedua tidak boleh melebihi tanggal 10 Desember tahun anggaran yang bersangkutan. (2) Pencairan melebihi tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan dari Walikota.
Pasal 11 Mekanisme Permohonan Pencairan Dana adalah sebagai berikut : a.
Kepala Bagian Pemerintahan Umum membuat pengantar hasil verifikasi tentang permohonan pencairan DPK dan diajukan kepada Wallkota melalui Kepala DPPKA;
b.
SKPKD memproses pencairan DPK dan menyerahkannya kepada PPK sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
c.
Ketua PPK mengajukan Surat Permohonan Pencairan DPK kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum diketahui Lurah dan Ketua LPMK setelah proposal disahkan oleh Tim Verifikasi, sebagai berikut : 1. Pengajuan Tahap Kesatu dilampiri sebagai berikut :
a) proposal yang telah disahkan Tim Verifikasi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal rangkap 4 (empat); b) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris dan Bendahara PPK; c) copy Nomor rekening Bank Jateng atas nama PPK; d) copy NPWP atas nama Bendahara DPK; dan e) surat pernyataan akan menggunakan dana hibah sesuai proposal bermaterai Rp 6.000.00 (enam ribu rupiah); 2. Pengajuan Tahap Kedua dilampiri dengan Pengesahan SPJ Tahap Kesatu.
Pasal 12 (1) Isi proposal sekurang-kurangnya mencantumkan :
a. maksud, tujuan dan sasaran kegiatan; b. jenis kegiatan;
c. lokasi kegiatan (peta kelurahan); d. rincian anggaran untuk tiap-tiap kegiatan; e. komposisi atau perbandingan anggaran pada masing-masing kegiatan antara yang bersurr~berdari DPK dan swadaya masyarakat; f. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan garr~barteknis serta dokumentasi foto kondisi awal obyek sebelum pelaksanaan kegiatan 0% (no1 persen), untuk kegiatan pembangunan infrastruktur fisik; dan g. jadwal pelaksanaan kegiatan; (2) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hams mendapatkan pengesahan dari Kepala DPU.
(3) Proposal ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana Kegiatan, Ketua PPK, diketahui Ketua LPMK, Lurah dan Camat, dengan dilampiri : a. daftar usulan kegiatan pembangunan tingkat kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Musrenbangkel; b. salinan Surat Keputusan Bersama Lurah dan Ketua LPMK tentang Penetapan Panitia Pembangunan Kelurahan; dan
c. dokumen-dokumen pelengkap lainnya.
BAB VI BIAYA OPERASIONAL Pasal 13 ( 1 Besaran Biaya Operasional Kegiatan DPK, dengan memperhatikan asas efisiensi, manfaat dan kepatutan, ditenh~kansebagai berikut : a) Untuk alokasi lebih dari Rp. 700.000.000,-
= Rp. 10.500.000,-
b) Untuk alokasi Rp. 600.000.000,- - Rp. 700.000.000,- = Rp. 9.500.000,-
c) Untuk alokasi Rp. 500.000.000,- - Rp. 600.000.000,- = Rp. 8.500.000,d) Untuk alokasi Rp. 400.000.000,- - Rp. 500.000.000,- = Rp. 7.500.000,-
e) Untuk alokasi Rp. 300.000.000,- - Rp. 400.000.000,- = Rp. 6.500.000,f) Untuk alokasi Rp. 200.000.000,- - Rp. 300.000.000,- = Rp. 5.500.000,g) Untuk alokasi Rp.100.000.000,- - Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.500.000,h) Untuk alokasi kurang dari Rp.100.000.000,-
= Rp. 3.000.000,-
(2) Biaya Operasional Kegiatan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan RAE3 dan gambar teknis, rapat internal PPK, survey, dokumentasi dan pelaporan, ATK dan penggandaan serta honor PPK mengacu pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 060/69/1/2010 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium serta Harga Satuan Bangunan Tahun 2011. BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN Pasal 14 Agar pengelolaan kegiatan DPK dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DPK oleh Tim Monev Kota dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Surakarta. Pasal 15 Camat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan atas pelaksanaan kegiatan DPK dan melaporkan hasilnya setelah selesainya Tahap Kesatu dan Tahap Kedua kepada Tim Monev Kota. Pasal 16 Tim Monev Kegiatan melaporkan hasil kegiatannya setelah selesainya Tahap Kesatu dan Tahap Kedua kepada Lurah dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 17 (1) PPK wajib menyampaikan laporan pertanggl-~ngjawabanDPK kepada Walikota melalui Kepala DPPKA. (2)
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua PPK disampaikan melalui Bagian Pemerintahan Umum.
(3) Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban DPK adalah sebagai berikut : a. laporan keuangan; b. bukti-bukti pengeluaran; c. Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama bendahara DPK; dan d. lampiran-lampiran lainnya yang mendukung; (4)
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban DPK tidak boleh melarr~pauitahun anggaran yang bersangkutan. BAB IX PELAPORAN KEGIATAN Pasal 18
PPK diketahui L1.1rah dan LPMK membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Penyerahan Kegiatan DPK kepada Sekretaris Daerah atas nama Walikota melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan ternbusan Inspektorat, Bappeda, DPPKA dan Bagian Pemerintahan Umum. BAB X PENGELOWN ASET Pasal 19 Bangunan hasil pengadaan dari DPK yang berada di atas Tanah Pemerintah harus diserahkan kepada SKPD Kelurahan atas nama Pemerintah Kota Surakarta dengan Berita Acara Penyerahan Barang kemudian dimasukkan ke dalam neraca SKPD Kelurahan. Pasal 20 Barang selain bangunan hasil pengadaan dari DPK menjadi barang inventaris penerima bantuan.
BAB XI PA1AK Pasal 21 Pengelolaan DPK dikenakan pajak-pajak sesuai dengan ketentuanlperaturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI1 PENUTUP Pasal 22 Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengl~ndanganPeraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di Surakarta ~ v iWll l pada tanggal
4
WALIKOTA SURAKARTA, n \
Diundangan di Surakarta RAH KOTA SURAKARTA
BERITA D A ~ R A HKOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 6
BAB XI PAJAK Pasal 21 Pengelolaan DPK dikenakan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI1 PEIVUTUP Pasal 22 Dengan ditetapkannya Perat~~ran Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta IVomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 4 Apri 1 3011 +WALIKOTA
SLIRAKARTA,
Diundangan di Surakatta SEKRETARIS
RAH KOTA SURAKARTA
BUD1 SUMARTO RAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 14
6
-TI-
.r
LM
I
wr-nv
NOMOR TANGGAL
~1-nw
:
:
I
n wwr-\
I
n
3A T A H W a011 4 ApelL 3011
ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN 2011
6 Keprabon 7 Timuran 8 Ketelan 9 Punggawan 10 Mangkubumen 11 Manahan 12 Sumber 13 Banywnyar Jumhb
93.621.000 114.224.000 96.376.000 114.640.000 148.778.000 174.926.000 226.863.000 208.572.000 9.000.000.000
46.810.500 57.112.000 48.188.000 57.320.000 74.389.000 87.463.000 113.431.500 104.286.000 4.500.000.000
46.810.500 57.112.000 48.188.000 57.320.000 74.389.000 87.463.000 113.431.500 104.286.000 4.500.000.000
4WALIKOTA SLlRAKARTA - \
TTOZ N n H V l NVHVUfl13Y NVN(19NVaW3d VNVa ISWIOlV
