‐ 1 ‐
jtÄ|~Éàt gtá|~ÅtÄtçt
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR
: 85 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memberikan motivasi dan penghargaan atas prestasi kerja, kepercayaan dan pengabdian terhadap negara serta untuk tertib administrasi pemakaian gelar kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu disusun Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‐ 2 ‐
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat, Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazahdan Pemakaian Gelar Kesarjanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 149);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
‐ 3 ‐
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 7. Kepala Bagian Kepegawaian adalah Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. 8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 11. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. 12. Tugas Belajar adalah PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dengan dibebaskan dari tugas kedinasan, dimana biaya pendidikannya ditanggung sebagian atau sepenuhnya oleh APBD atau pihak lain. 13. Izin Belajar adalan Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan. 14. Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Persyaratan Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang telah memperoleh ijazah tertentu untuk penyesuaian kenaikan pangkat. 16. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. 17. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma atau Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga
‐ 4 ‐
pendidikan tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan.
dengan
ketentuan
18. Ijazah awal adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma atau Akta yang digunakan sebagai dasar penetapan pangkat dalam pengangkatan Calon PNS.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pejabat dalam pelaksanaan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS dan tertib administrasi kepegawaian. (2) Pembentukan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk : a. memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja PNS; b. memberikan penghargaan atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan; c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia PNS; dan d. tertib administrasi pemakaian gelar kesarjanaan dalam administrasi kepegawaian.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi: a. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; b. penyesuaian pendidikan dan pemakaian gelar kesarjanaan; c. ketentuan peralihan; dan d. ketentuan penutup.
BAB IV KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Setiap PNS yang memperoleh ijazah dan pangkatnya masih dibawah pangkat ijazah yang diperoleh, dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
‐ 5 ‐
(2) Perolehan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ijazah yang dimiliki PNS, sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila: a. diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh; b. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; c. setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
Pasal 5 (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh melalui pendidikan yang didasarkan pada: a. tugas belajar; atau b. izin belajar. (2) PNS yang memperoleh ijazah melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Kepegawaian. (3) Ijazah yang diperoleh melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. (4) Kenaikan pangkat bagi PNS yang telah melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan telah lulus serta memperoleh ijazah, tidak perlu mengikuti ujian penyesuaian ijazah. (5) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
Bagian Kedua Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pasal 6 (1) PNS yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki izin belajar dari pejabat yang berwenang; b. adanya formasi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
‐ 6 ‐
c. memiliki kesesuaian kompetensi antara pendidikan sebelumnya dengan pendidikan lanjutan yang diikuti; d. menyampaikan permohonan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; e. memperoleh/memiliki ijazah, dengan ketentuan pangkat/golongan ruang, dan masa kerja sebagai berikut: 1. ijazah Doktor (Strata 3/ S.3) atau ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan; 2. ijazah Dokter, ijazah Apoteker, ijazah Magister (Strata 2/ S.2), ijazah Spesialis I atau ijazah lain yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan; 3. ijazah Sarjana (Strata 1/ S.1) atau Diploma IV (D.IV), dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 06 Bulan; 4. ijazah Diploma III (D.III), dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan; 5. ijazah Diploma II (D.II), dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan; 6. ijazah SMA atau yang sederajat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan; 7. ijazah SMP atau yang sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan; (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Kepala OPD kepada Walikota melalui Kepala Bagian Kepegawaian dengan melampirkan: a. foto copy izin belajar, bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi PNS, sebanyak 2 (dua) rangkap; b. foto copy ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebanyak 2 (dua) rangkap; c. bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi belum memperoleh ijazah, dapat melampirkan foto copy surat keterangan telah lulus pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bagian Kepegawaian, sebanyak 2 (dua) rangkap;
‐ 7 ‐
d. foto copy keputusan pejabat berwenang mengenai pengangkatan sebagai PNS, sebanyak 2 (dua) rangkap; e. foto copy keputusan pejabat berwenang mengenai kenaikan pangkat terakhir, sebanyak 2 (dua) rangkap; f.
foto copy DP3, 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
g. pas foto ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 5 (lima) lembar.
Bagian Ketiga Peserta, Penyelenggara dan Periode Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pasal 7 (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diikuti oleh peserta PNS yang diusulkan oleh Kepala OPD kepada Walikota melalui Kepala Bagian Kepegawaian. (2) Walikota menyampaikan usul ujian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
Pasal 8 (1) Ujian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. (2) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Provinsi. (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.
Pasal 9 (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan setiap tahun dalam 2 (dua) periode, yaitu: a. periode April; dan b. periode Oktober. (2) Ujian kenaikan pangkat periode April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama. (3) Ujian kenaikan pangkat periode Oktober sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk
‐ 8 ‐
memenuhi persyaratan kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya.
Bagian Keempat Kelulusan Ujian Pasal 10 Kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota yang didasarkan atas penilaian secara obyektif, transparan dan akuntabel.
Pasal 11 (1) Peserta ujian yang telah dinyatakan lulus oleh Gubernur atau Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan Surat Tanda Lulus Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian dalam periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk periode Oktober tahun yang sama. (3) Peserta yang dinyatakan lulus ujian dalam periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk periode April tahun berikutnya.
Bagian Kelima Usul Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pasal 12 (1) Usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) disertai lampiran foto copy: a. Surat Tanda Lulus Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan b. ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e. (2) Ijazah pendidikan yang diperoleh untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. ijazah Doktor (Strata 3/ S.3) atau ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan; b. ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (Strata 2/ S.2), Ijazah Spesialis I atau Ijazah lain
‐ 9 ‐
yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan; c. ijazah Sarjana (Strata 1/ S.1) atau Diploma IV (D.IV), dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan masa kerja golongan paling singkat 02 Tahun 00 Bulan; d. ijazah Diploma III (D.III), dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan; e. ijazah Diploma II (D.II), dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan; f. ijazah SMA atau yang sederajat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan; g. ijazah SMP atau yang sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan.
Bagian Keenam Ketentuan Khusus Pasal 13 (1) Dalam hal PNS memiliki ijazah lebih dari 1 (satu) jenjang pendidikan tetapi pangkat/ golongan ruangnya belum sesuai dengan ijazah jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki, dapat diusulkan untuk diproses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. (2) Persyaratan untuk menempuh ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang memiliki ijazah lebih dari 1 (satu) jenjang pendidikan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
Pasal 14 (1) Dalam hal PNS memiliki atau memperoleh ijazah dengan kualifikasi pendidikan tertentu yang sangat dibutuhkan, tetapi masih memiliki pangkat dibawah jenjang ijazah yang dimiliki, dapat diusulkan untuk diproses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
‐ 10 ‐
(2) Kualifikasi pendidikan tertentu yang sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketujuh Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pasal 15 PNS yang telah diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, baik melalui tugas belajar maupun izin belajar, dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ijazah yang dimiliki/diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut: a. ijazah Doktor (Strata 3/ S.3) atau ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c; b. ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (Strata 2/ S.2), Ijazah Spesialis I atau Ijazah lain yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; c. ijazah Sarjana (Strata 1/ S.1) atau Diploma IV (D.IV), dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan masa kerja golongan paling singkat 02 Tahun 00 Bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; d. ijazah Diploma III (D.III), dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c; e. ijazah Diploma II (D.II), dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; f. ijazah SMA atau yang sederajat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a; g. ijazah SMP atau yang sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c.
‐ 11 ‐
BAB V PENYESUAIAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN Bagian Kesatu Penyesuaian Pendidikan Pasal 16 (1) PNS yang memperoleh ijazah dan pangkatnya setingkat dengan ijazah yang diperolehnya, dapat diberikan penyesuaian pendidikan. (2) Untuk mendapatkan penyesuaian pendidikan, PNS yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus menempuh dan dinyatakan lulus ujian kompetensi. (3) Jenis, syarat dan tata cara ujian kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Bagian Kedua Pemakaian Gelar Kesarjanaan Pasal 17 PNS yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (4); b. Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan c. Pasal 16 ayat (1), dan dinyatakan lulus ujian kompetensi penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), berhak mencantumkan gelar kesarjanaan menyertai namanya dalam setiap urusan kedinasan atau keputusan/ dokumen kepegawaian yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 PNS yang memiliki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dengan masa kerja golongan paling singkat 02 Tahun 00 Bulan yang telah memiliki ijazah Sarjana (Strata 1/ S.1) atau Diploma IV (D.IV) dan telah mengikuti serta dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, dapat diusulkan untuk diproses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pada periode kenaikan pangkat setelah berlakunya Peraturan Walikota ini.
‐ 12 ‐
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Walikota diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 22 November 2011 WALIKOTA TASIKMALAYA, Ttd. H. SYARIF HIDAYAT Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 22 November 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Ttd. H. TIO INDRA SETIADI BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 487A
