PERATURAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN ANGKA KREDITNYA

$

BUKU$Seri$A,$Edisi$Pertama$

PERATURAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN ANGKA KREDITNYA

BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL (BAKOSURTANAL)

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 134/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna survei dan pemetaan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas survei dan pemetaan secara profesional; b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme surveyor pemetaan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002; 9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemeritah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002; Memperhatikan

:

1. Usul Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dengan suratnya Nomor KP.02.05/457-KA/XII/01 tanggal 12 Desember 2001. 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.18-6/87 tanggal 8 Maret 2002.

2

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Surveyor Pemetaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan. 2. Survei adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi dari suatu titik atau lokasi yang ada di atas atau di bawah permukaan bumi, batas-batas wilayah, luas, kenampakan budidaya dan non budidaya, baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara pengukuran dan penentuan kedudukan relativitasnya dalam suatu ruang (secara geometris dan trigonometri). 3. Pemetaan adalah penyajian hasil survei pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan/jabatannya. 5. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Surveyor Pemetaan.

3

BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan termasuk dalam rumpun arsitek, insinyur dan yang berkaitan. Pasal 3 (1)

Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang survei dan pemetaan pada instansi pemerintah.

(2)

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4

Tugas pokok Surveyor Pemetaan adalah melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan. BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 5 Unsur dan sub unsur kegiatan Surveyor Pemetaan yang terdiri dari a. Pendidikan, meliputi: 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

4

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang survei dan pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). b. Kegiatan survei, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. c.

Melakukan persiapan survei; Melakukan survei lapangan; Melakukan pemrosesan data hasil survei; Melakukan supervisi survei; Memasyarakatkan hasil survei.

Kegiatan pemetaan, meliputi: 1. 2. 3. 4.

Melakukan persiapan pemetaan; Melakukan pemetaan; Melakukan supervisi pemetaan; Memasyarakatkan hasil pemetaan.

d. Pengembangan profesi, meliputi : 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang survei dan pemetaan; 2. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan. e. Penunjang tugas Surveyor Pemetaan, meliputi: 1. Mengajar atau melatih; 2. Mengikuti seminar atau lokakarya; 3. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan; 4. Menjadi anggota Tim penilai jabatan Surveyor Pemetaan; 5. Memperoleh penghargaan/tanda jasa; 6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 6 (1)

Jabatan Surveyor Pemetaan terdiri dari: a. Surveyor Pemetaan tingkat terampil; dan b. Surveyor Pemetaan tingkat ahli. 5

(2)

Jenjang Jabatan Surveyor Pemetaan tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari: a. b. c. d.

(3)

Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor

Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan

Pelaksana Pemula; Pelaksana; Pelaksana Lanjutan; Penyelia.

Jenjang Jabatan Surveyor Pemetaan tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari: a. Surveyor Pemetaan Pertama; b. Surveyor Pemetaan Muda; c. Surveyor Pemetaan Madya.

(4)

Jenjang pangkat dan golongan ruang Surveyor Pemetaan tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu: a. Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula yaitu Pengatur Muda golongan ruang II/a. b. Surveyor Pemetaan Pelaksana terdiri dari: 1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 2) Pengatur, golongan ruang II/c; 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. c.

Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

d. Surveyor Pemetaan Penyelia, terdiri dari: 1) Penata, golongan ruang III/c; 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 6

(5)

Jenjang pangkat dan golongan ruang Surveyor Pemetaan tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu: a. Surveyor Pemetaan Pertama terdiri dari : 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; 2) Penata muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Surveyor Pemetaan Muda terdiri dari : 1) Penata, golongan ruang III/c; 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c.

Surveyor Pemetaan Madya terdiri dari : 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 7 (1)

Rincian kegiatan Surveyor terampil, sebagai berikut:

Pemetaan

tingkat

a. Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula, yaitu: 1. Melakukan penyiapan fasilitas rencana operasional survei lapangan; 2. Mengecek peralatan mekanis; 3. Merawat peralatan mekanis; 4. Membuat sketsa/gambar hasil orientasi dan diskripsi sederhana; 5. Melakukan pengukuran sederhana; 6. Menggambar hasil pengamatan survey dan membuat deskripsi sederhana; 7. Menghitung data survei secara sederhana; 8. Menyiapkan bahan-bahan untuk pemetaan analog; 7

9. Menyiapkan perangkat pemetaan analog; 10. Merawat peralatan mekanis; 11. Melakukan penggambaran titik kontrol hasil ukuran sederhana; 12. Melakukan pengukuran detil/pemuatan lembar peta mekanis; 13. Melakukan penggambaran sederhana; 14. Membuat mosaik citra uncontrol. b. Surveyor Pemetaan Pelaksana, yaitu: 1. Melakukan penyiapan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data; 2. Melakukan penyiapan fasilitas desain kerangka kontrol survei; 3. Menyusun rencana operasional survei lapangan sederhana; 4. Mengecek peralatan optis; 5. Merawat peralatan optis; 6. Membuat sketsa/gambar hasil orientasi dan diskripsi semi detil; 7. Melakukan pengukuran semi detil; 8. Menggambar hasil pengamatan survei dan membuat deskripsi semi detail; 9. Menghitung data survei secara semi detil; 10. Melakukan penyiapan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data; 11. Menyusun rencana operasional pemetaan sederhana; 12. Menyiapkan bahan-bahan untuk pemetaan digital; 13. Menyiapkan perangkat pemetaan digital; 14. Merawat peralatan optis; 15. Melakukan pengumpulan data analog penunjang; 16. Melakukan penggambaran titik kontrol hasil ukuran semi detil; 17. Melakukan pengukuran detil/pembuatan lembar peta optis; 18. Melakukan penggambaran semi detil; 19. Melakukan plotting sederhana; 20. Membuat mosaik citra semi kontrol. 8

c.

Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan, yaitu: 1. Melakukan penyiapan fasilitas peralatan dan evaluasi data; 2. Menyusun petunjuk teknis survei; 3. Menyusun desain kerangka kontrol survei sederhana; 4. Menyusun rencana operasional survei lapangan semi detil; 5. Mengecek peralatan elektronik; 6. Merawat peralatan elektronik; 7. Membuat sketsa/gambar hasil orientasi dan diskripsi detil; 8. Melakukan pengukuran detil; 9. Menggambar hasil pengamatan survei dan membuat diskripsi detil; 10. Menghitung data survei detil; 11. Melakukan penyiapan fasilitas analisa dan evaluasi data; 12. Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan sederhana; 13. Menyusun rencana operasional pemetaan semi detil; 14. Merawat peralatan elektronik; 15. Melakukan pengumpulan data analog utama; 16. Melakukan penggambaran titik kontrol hasil ukuran detil; 17. Melakukan pengukuran detil/pembuatan lembar peta elektronis; 18. Melakukan penggambaran detil; 19. Melakukan plotting semi detil; 20. Membuat mosaik citra semi kontrol.

d. Surveyor Pemetaan Penyelia, yaitu: 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data; 2. Menyusun petunjuk pelaksanaan analisa dan evaluasi data; 3. Menyusun petunjuk evaluasi desain kerangka kontrol survei; 4. Menyusun desain kerangka kontrol survei semi detil; 9

5. Menyusun rencana operasional survei lapangan detil; 6. Menyusun pedoman pengecekan peralatan mekanis; 7. Melakukan orientasi/pendahuluan/rekonesen sederhana; 8. Melakukan pengamatan survei sederhana; 9. Melakukan perekaman sederhana; 10. Melakukan analisa dan evaluasi data survei sederhana; 11. Menyajikan data hasil survei secara manual sederhana; 12. Memberikan pelayanan informasi sederhana; 13. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data; 14. Menyusun petunjuk evaluasi kerangka kontrol pemetaan; 15. Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan semi detil; 16. Meyusun rencana operasional pemetaan detil; 17. Menguji bahan-bahan penunjang; 18. Membuat desain peta skala besar; 19. Melakukan pengumpulan data digital penunjang; 20. Melakukan pengolahan dan analisa data analog; 21. Menyajikan data hasil pemetaan sederhana; 22. Melakukan pengolahan data sederhana; 23. Melakukan pengecekan lapangan dan toponimi sederhana; 24. Melakukan proses kartografi sederhana; 25. Melakukan proses triangulasi udara sederhana; 26. Melakukan penafsiran, diliniasi, dan simbolisasi sederhana; 27. Melakukan plotting detil; 28. Memberikan pelayanan informasi pemetaan sederhana. 10

(2)

Rincian kegiatan Surveyor Pemetaan tingkat ahli, sebagai berikut: a. Surveyor Pemetaan Pertama, yaitu: 1. Menyusun desain analisa dan evaluasi data; 2. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain kerangka kontrol survei; 3. Menyusun desain kerangka kontrol survei detail; 4. Menyusun petunjuk evaluasi rencana operasional survei lapangan; 5. Menyusun pedoman pengecekan peralatan optis; 6. Menyusun rencana survei jangka pendek; 7. Melakukan orientasi/pendahuluan/rekonesen semi detil; 8. Melakukan pengamatan survei semi detil; 9. Melakukan perekaman semi detil; 10. Melakukan penafsiran data survei sederhana; 11. Melakukan pengujian hasil penafsiran data survei sederhana; 12. Melakukan penyempurnaan hasil penafsiran data survei sederhana; 13. Mengendalikan mutu data survei sederhana; 14. Melakukan analisa dan evaluasi data survei semi detil; 15. Menyajikan data hasil survei secara otomatis; 16. Mengendalikan mutu data survei sederhana; 17. Melakukan supervisi survei sederhana; 18. Menyebarluaskan hasil survei melalui mass media nasional; 19. Memberikan pelayanan informasi semi detil; 20. Memberikan jasa konsultasi sederhana; 11

21. Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan detil; 22. Menyusun desain rencana operasional pemetaan; 23. Menyusun petunjuk evaluasi desain rencana operasional pemetaan; 24. Menyusun rencana pemetaan jangka pendek; 25. Menyusun spek teknis pemetaan; 26. Menguji bahan-bahan dengan bahan utama; 27. Membuat desain peta skala menengah; 28. Melakukan pengumpulan data digital utama; 29. Memilih dan menentukan kriteria data analog penunjang; 30. Memilih dan menentukan kriteria data digital penunjang; 31. Melakukan pengolahan dan analisa data digital; 32. Menyajikan data hasil pemetaan semi detil; 33. Melakukan penyempurnaan peta sederhana; 34. Melakukan pengolahan data semi detil; 35. Melakukan koreksi hasil penggambaran sederhana; 36. Melakukan pengecekan lapangan dan toponimi semi detil; 37. Melakukan proses kartografi semi detil; 38. Melakukan proses triangulasi udara semi detail; 39. Melakukan penafsiran, deliniasi dan simbolisasi semi detil; 40. Menyebarluaskan hasil pemetaan internal; 41. Menyebarluaskan hasil pemetaan nasional; 42. Memberikan pelayanan informasi pemetaan semi detil; 12

43. Memberikan sederhana.

jasa

konsultasi

pemetaan

b. Surveyor Pemetaan Muda, yaitu: 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain pengumpulan dan pengolahan data; 2. Menyusun petunjuk pelaksanaan survei; 3. Menyusun petunjuk pelaksanaan rencana operasional survei lapangan; 4. Menyusun pedoman pengecekan peralatan elektronik; 5. Menyusun rencana survei jangka menengah; 6. Melakukan orientasi/pendahluluan/rekonesen detil; 7. Melakukan pengamatan survei detil; 8. Melakukan perekaman detil; 9. Melakukan penafsiran data survei semi detil; 10. Melakukan pengujian hasil penafsiran data survei semi detil; 11. Melakukan penyempurnaan hasil penafsiran data survei semi detil; 12. Mengendalikan mutu survei semi detil; 13. Melakukan analisa dan evaluasi data survei detil; 14. Menyajikan data hasil survei secara otomatis/komputer/digital; 15. Mengendalikan mutu data survei semi detil; 16. Melakukan supervisi survei semi detil; 17. Menyebarluaskan hasil survei melalui mass media regional; 18. Memberikan pelayanan informasi detil; 19. Memberikan jasa konsultasi semi detil; 20. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain pengumpulan dan pengolahan data; 21. Menyusun petunjuk pelaksanaan analisa dan evaluasi data; 13

22. Melakukan penyiapan fasilitas desain kerangka kontrol pemetaan; 23. Menyusun petunjuk pelaksanaan rencana operasional pemetaan; 24. Menyusun rencana pemetaan jangka menengah; 25. Menyusun juklak pemetaan; 26. Membuat desain peta skala kecil; 27. Memilih dan menentukan kriteria data analog utama; 28. Memilih dan menentukan kriteria data digital utama; 29. Menyajikan data hasil pemetaan semi detil; 30. Melakukan penyempurnaan peta semi detil; 31. Melakukan pengolahan data detil; 32. Melakukan koreksi hasil penggambaran semi detil; 33. Melakukan pengcekan lapangan dan toponimi detil; 34. Melakukan proses kartografi detil; 35. Melakukan kontrol mutu pemetaan sederhana; 36. Melakukan proses triangulasi udara detil; 37. Melakukan penafsiran, deliniasi dan simbolisasi detil; 38. Melakukan supervisi pemetaan analog; 39. Menyebarluaskan hasil pemetaan nasional; 40. Menyebarluaskan hasil pemetaan regional bulletin; 41. Memberikan pelayanan informasi detil; 42. Memberikan jasa konsultasi pemetaan semi detil. c.

Surveyor Pemetaan Madya, yaitu: 1. Menyusun desain pengumpulan pengolahan data;

dan 14

2. Menyusun desain pedoman dan metode survei; 3. Menyusun desain rencana operasional survei lapangan; 4. Menyusun rencana survei jangka panjang; 5. Melakukan penafsiran data survei detil; 6. Melakukan pengujian hasil penafsiran data survei detil; 7. Melakukan penyempurnaan hasil penafsiran data survei detil; 8. Mengendalikan mutu survei detil; 9. Mengendalikan mutu data survei detil; 10. Melakukan supervisi survei detil; 11. Menyebarluaskan hasil survei melalui mass media Internasional; 12. Memberikan jasa konsultasi detil; 13. Menyusun desain pengumpulan dan pengolahan data; 14. Menyusun desain analisa dan evaluasi data; 15. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain kerangka kontrol pemetaan; 16. Menyusun rencana pemetaan jangka panjang; 17. Menyusun desain pedoman dan metode pemetaan; 18. Melakukan penyempurnaan peta detil; 19. Melakukan koreksi hasil penggambaran detil; 20. Melakukan kontrol mutu pemetaan semi detil; 21. Melakukan kontrol mutu pemetaan detil; 22. Melakukan supervisi pemetaan digital; 23. Menyebarluaskan hasil pemetaan internasional; 24. Memberikan jasa konsultasi pemetaan detil. 15

(3)

Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Surveyor Pemetaan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

(4)

Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan surveyor Pemetaan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Surveyor Pemetaan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Surveyor Pemetaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), maka Surveyor Pemetaan lain yang berada satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasal 9 Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan sebagai berikut: a. Surveyor Pemetaan yang melaksanakan tugas Surveyor Pemetaan diatas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II. b. Surveyor Pemetaan yang melaksanakan tugas Surveyor Pemetaan dibawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II. 16

Pasal 10 (1)

Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari: a. Unsur utama; b. Unsur penunjang;

(2)

Unsur utama terdiri dari: a. Pendidikan; b. Kegiatan survei; c. Kegiatan pemetaan; d. Pengembangan profesi.

(3)

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5.

(4)

Rincian kegiatan Surveyor Pemetaan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Surveyor Pemetaan tingkat terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan untuk Surveyor Pemetaan tingkat ahli sebagaimana tercantum pada Lampiran II. Pasal 11

(1)

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Surveyor Pemetaan tingkat terampil, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan bagi Surveyor Pemetaan tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan ketentuan; a. sekurang-sekurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. 17

(2)

Surveyor Pemetaan Madya yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, atau Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(3)

Surveyor Pemetaan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(4)

Surveyor Pemetaan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan survei dan atau kegiatan pemetaan.

(5)

Surveyor Pemetaan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan survey, kegiatan pemetaan dan atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit;

(6)

Surveyor Pemetaan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan survei, kegiatan pemetaan dan atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit. 18

Pasal 12 (1)

Surveyor Pemetaan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kegiatan survei dan kegiatan pemetaan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

(2)

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 13

(1)

Surveyor Pemetaan yang menurut perhitungan sendiri telah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi dapat mengusulkan penilaian dan penetapan angka kredit kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(2)

Penilaian dan penetapan angka kredit Surveyor Pemetaan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pasal 14

(1)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah: a. Kepala BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Surveyor Pemetaan Madya yang bekerja di lingkungan BAKOSURTANAL dan Instansi lainnya. 19

b. Sekretaris Utama BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk serendahrendahnya eselon II, bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Suveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di lingkungan BAKOSURTANAL. c.

Kepala Dinas/Kantor/Badan di Propinsi yang membidangi survei dan pemetaan bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/ Kota yang membidangi survei dan pemetaan bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. e. Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk serendahrendahnya eselon II, bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di luar instansi tersebut huruf a sampai dengan huruf d. (2)

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh: a. Tim Penilai Jabatan Surveyor Pemetaan Pusat bagi Kepala BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. 20

b. Tim Penilai jabatan Surveyor Pemetaan BAKOSURTANAL bagi Sekretaris Utama BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II, yang selanjutnya disebut Tim Penilai BAKOSURTANAL. c.

Tim Penilai Jabatan Surveyor Pemetaan Propinsi bagi Kepala Dinas/Kantor/Badan di Propinsi yang membidangi survei dan pemetaan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

d. Tim penilai jabatan Surveyor Pemetaan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi survei dan pemetaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota. e. Tim penilai jabatan Surveyor Pemetaan Instansi bagi pimpinan instansi yang bersangkuatan atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi. Pasal 15 (1)

Susunan dan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut: a. b. c. d.

(2)

Seorang Ketua merangkap anggota; Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; Seorang Sekretaris merangkap Anggota; Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota;

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Kepala BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat. 21

b. Sekretaris Utama BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk serendahrendahnya eselon II untuk Tim Penilai BAKOSURTANAL c.

Kepala Dinas/Kantor/Badan di Propinsi yang membidangi survei dan pemetaan untuk Tim Penilai Propinsi.

d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi survei dan pemetaan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. e. Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk serendahrendahnya eselon II untuk Tim Penilai Instansi. (3)

Anggota Tim Penilai adalah Surveyor Pemetaan atau pejabat lainnya di lingkungan BAKOSURTANAL atau Instansi lainnya, dengan ketentuan: a. Jabatan/pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat dari Surveyor Pemetaan yang dinilai. b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Surveyor Pemetaan, dan c. Dapat aktif melakukan penilaian prestasi kerja Surveyor Pemetaan.

(4)

Masa Jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun. Pasal 16

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturutturut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2)

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagai tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti. 22

(3)

Dalam hal Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Penilaian angka kredit bagi surveyor pemetaan yang ada di lingkungan masing-masing dilaksanakan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain atau Tim Penilai Propinsi, atau Tim Penilai BAKOSURTANAL, atau Tim Penilai Pusat. Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala BAKOSURTANAL selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Surveyor Pemetaan. Pasal 18 Usul penetapan diajukan oleh:

angka

kredit

Surveyor

Pemetaan

a. Sekretaris Utama BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II, Kepala Dinas/Kantor/Badan di Propinsi yang membidangi survei dan pemetaan, Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi survei dan pemetaan, Pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II kepada Kepala BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk angka kredit Surveyor Pemetaan Madya yang bekerja di lingkungan BAKOSURTANAL dan instansi lainnya. b. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Utama BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II, untuk angka kredit Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di lingkungan BAKOSURTANAL. 23

c.

Pejabat serendah-rendahnya eselon III yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas/Kantor/Badan di Propinsi yang membidangi survei dan pemetaan, untuk angka kredit Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

d. Pejabat serendah-rendahnya eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi survei dan pemetaan, untuk angka kredit Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. e. Pejabat serendah-rendahnya eselon III yang membidangi urusan kepegawaian kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II, untuk angka kredit Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di lingkungan instansi masing-masing. Pasal 19 (1)

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Surveyor Pemetaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan. 24

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 20 Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Surveyor Pemetaan, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN SURVEYOR PEMETAAN Pasal 21 (1)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Surveyor Pemetaan tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Serendah-rendahnya Lanjutan Tingkat Atas;

berijasah

Sekolah

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ; c.

Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang survei dan pemetaan; dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertamakali dalam jabatan Surveyor Pemetaan tingkat ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

25

a. Serendah-rendahnya berijasah Sarjana (S1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Surveyor Pemetaan tingkat ahli; b. Serendah-rendahnya menduduki Penata Muda golongan ruang III/a; c.

pangkat

Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang survei dan pemetaan; dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3)

Penetapan jenjang jabatan Surveyor Pemetaan tingkat terampil dan Surveyor Pemetaan tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan penunjang.

(4)

Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BAKOSURTANAL. Pasal 22

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Surveyor Pemetaan harus : a. Sesuai dengan formasi jabatan Surveyor Pemetaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatannya.

26

Pasal 23 (1)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Surveyor Pemetaan tingkat terampil atau Surveyor Pemetaan tingkat ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 22; b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan survei dan kegiatan pemetaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya; dan d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3)

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2), diperoleh dari kegiatan unsur utama dan penunjang. Pasal 24

Surveyor Pemetaan tingkat terampil yang memiliki/ memperoleh ijazah Sarjana (S-1)/ Diploma IV dapat diangkat sebagai Surveyor Pemetaan tingkat ahli, sepanjang ijasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Surveyor Pemetaan dan memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan.

27

BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN SURVEYOR PEMETAAN Pasal 25 (1)

Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2)

Surveyor Pemetaan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Surveyor Pemetaan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(3)

Surveyor Pemetaan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan survei, kegiatan pemetaan dan atau pengembangan profesi.

(4)

Surveyor Pemetaan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan survei, kegiatan pemetaan, dan atau pengembangan profesi. 28

(5)

Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Surveyor Pemetaan juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Surveyor Pemetaan; d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Pasal 26

(1)

Surveyor Pemetaan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diangkat kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan.

(2)

Pengangkatan kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi dibidang survei dan pemetaan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Surveyor Pemetaan. Pasal 27

Surveyor apabila:

Pemetaan

diberhentikan

dari

jabatannya

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat 29

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau c.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Surveyor Pemetaan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan. BAB X PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT Pasal 29 (1)

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah bertugas sebagai Surveyor Pemetaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Surveyor Pemetaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Disesuaikan dalam jabatan Surveyor Pemetaan tingkat terampil, apabila memenuhi syarat: 1. serendah-rendahnya berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; 2. serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan 30

3. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. b. Disesuaikan dalam jabatan Surveyor Pemetaan ahli, apabila memenuhi syarat: 1. serendah-rendahnya berijasah Sarjana (S-1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Surveyor Pemetaan; 2. serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan Surveyor Pemetaan. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam: a. Lampiran V, untuk Surveyor Pemetaan tingkat terampil. b. Lampiran VI, untuk Surveyor Pemetaan tingkat ahli. BAB XI PENUTUP Pasal 30 Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Koordinator Survey dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

31

Pasal 31 Apabila ada perubahan mendasar sehingga Keputusan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali. Pasal 32 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2002 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA t.t.d. FEISAL TAMIN

32

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002

RINCIAN KEGIATAN SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA No. 1 I

Unsur 2 PENDIDIKAN

SUB UNSUR 3 A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar B.

II

KEGIATAN SURVEI

Pendidikan dan pelatihan Fungsional Surveyor Pemetaan Serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat.

A. Melakukan persiapan survei

BUTIR KEGIATAN 4 1. Sarjana Muda/Akademi/Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/Diploma I 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 – 960 jam 3. Lamanya antara 681 – 640 jam 4. Lamanya antara 161 – 480 jam 5. Lamanya antara 81 – 160 jam 6. Lamanya antara 30 – 80 jam

1.

2.

3. 4.

Melakukan persipan pengumpulan dan pengolahan data. a. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data b. Melakukan penyiapan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data Menyusun persipan analisa dan evaluasi data. a. Menyusun petunjuk pelaksanaan analisa dan evaluasi data b. Melakukan penyiapan fasilitas peralatan dan evaluasi data Menyusun pedoman dan metode survei : Menyusun petunjuk teknis survei Membuat desain kerangka kontrol survei a. menyusun petunjuk evaluasi desain kerangka kontrol survei.

SATUAN HASIL 5 Ijazah Ijazah Ijazah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

ANGKA KREDIT 6 60 40 25 15 9 6 3 2 1

Setiap Juklak

0.48

Setiap Dokumen

0.06

Setiap Juklak

0.56

Setiap Dokumen

0.16

Setiap Juklak

0.22

Setiap Juklak

0.53

PELAKSANA

Semua Semua Semua Semua Semua Semua Semua Semua Semua

7 jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang

Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia

33

1

2

3 b.

4 Menyusun desain kerangka kontrol survei 1) Sederhana 2) Semi Detil

c. 5.

Melakukan penyiapan fasilitas desain Kerangka kontrol survei Membuat rencana operasional survei lapangan : a. Menyusun rencana operasioan survei lapangan 1) Sederhana

7.

8.

6

7

Setiap Desain

0.14

Setiap Desain

0.27

Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyot Pemetaan Pelaksana

Setiap Dokumen

0.04

Setiap Dokumen

0.06

Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula

2)

Semi Detil

Setiap Dokumen

0.15

3)

Detil

Setiap Dokumen

0.31

Setiap Dokumen

0.04

Setiap Juklak

0.12

Surveyor Pemetaan Penyelia

Mengecek peralatan : a. Mekanis

Setiap Laporan

0.02

b.

Optis

Setiap Laporan

0.02

c.

Elektronik

Setiap Laporan

0.03

Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan

Merawat peralatan a. Mekanis

Setiap Laporan

0.01

b.

Optis

Setiap Laporan

0.02

c.

Elektronik

Setiap Laporan

0.07

b.

6.

5

Menyusun Penyiapan fasilitas rencana operasional survei lapangan Menyusun pedoman pengecekan peralatan mekanis


34

1

2

3 B. Melakukan survei lapangan

1. 2.

3.

4 Melakukan orientasi/pendahuluan/ rekonesen secara sederhana Membuat sketsa/gambar a. Sederhana

5 Setiap Laporan

6 0.10

7 Surveyor Pemetaan Penyelia

Setiap Sketsa Deskripsi

0.03

b.

Semi Detil


0.06

c.

Detil


0.25


Setiap Tbl/Bk.Ukr/Dgrm

0.04

Melakukan Pengukuran a. Sederhana b.

Semi Detil


0.08

c.

Detil


0.25

4. Melakukan Pengamatan Survei Sederhana 5. Melakukan Perekaman Sederhana 6.

C. Melakukan pemrosesan data hasil survei

Setiap Laporan

0.36

Setiap Laporan

0.22

Menggambar hasil pengamatan survei dan membuat deskripsi : a. Sederhana

Setiap Peta/Laporan

0.03

b.

Semi Detil

Setiap Peta/Laporan

0.06

c.

Detil

Setiap Peta/Laporan

0.25

Setiap Laporan

0.07

Setiap Laporan

0.08

1. Menghitung Data Survei a. Sederhana b. Semi Detil

Surveyor pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Pelakana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana

35

1

2

3

4

5 Setiap Laporan

6 0.35

Setiap Llaporan

0.48

Setiap Tbl/Gmbr/Dskrp Setiap Naskah

0.20

Setiap Laporan

0.16

Setiap Juklak

0.46

Setiap Dokumen

0.06

Setiap Juklak

0.12

Setiap Juklak

0.30

Setiap Desain

0.02

Setiap Desain

0.10

Menyusun rencana operasional pemetaan a. Sederhana

Setiap Laporan

0.03

b.

Setiap Laporan

0.12

c. Detil 2. 3. D. Memasyrakatkan hasil Survei

1. 2.

III.

KEGIATAN PEMETAAN

A.

Melakukan persiapan pemetaan

1.

2. 3.

Melakukan analisa dan evaluasi data survei secara sederhana. Menyajikan data hasil survey secara manual/sederhana Menyebarluaskan hasil survei melalui mass media internal. Memberikan Pelayanan Informasi secara sederhana. Melakukan persiapan pengumpulan dan pengolahan data : a. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data b. Melakukan penyiapan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data a. Menyusun persiapan analisa dan evaluasi data Membuat desain kerangka kontrol pemetaan a. Menyusun petunjuk evaluasi desain kerangka kontrol pemetaan b. Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan 1). Sederhana 2). Semi Detil

4.

Semi Detil

0.12

7 Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia. Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia

Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan

36

1

2

3

4

5 Setiap Laporan

6 0.38


Menyiapkan bahan-bahan untuk pemetaan a. Analog

Setiap Laporan

0.03

b. Digital

Setiap Laporan

0.07

Menguji bahan – bahan penunjang

Setiap Laporan

0.06

Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Penyelia

Menyiapkan perangkat pemetaan a. Analog

Setiap Laporan

0.06

b.

Setiap Laporan

0.06

Merawat peralatan : a. Mekanis b. Optis

Setiap Laporan

0.02

Setiap Laporan

0.12

c. Elektronik

Setiap Laporan

0.34

9.

Membuat Desain peta skala besar

Setiap Laporan

0.68

1.

Melakukan Pengumpulan data analog a. Utama

Setiap Laporan

0.25

b.

Setiap Laporan

0.07

Setiap Laporan

0.30

Setiap Laporan

0.30

c. a.

5. 7.

8.

B.

Melakukan Pemetaan

2. 3.

Detil

Digital

Penunjang

Melakukan pengumpulan data digital penunjang Melakukan pengolahan dan analisa data analog.

Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia

37

1

2

3 4. 5.

6.

4 Menyajikan data hasil pemetaan secara sederhana Melakukan penggambaran titik kontrol hasil ukuran a. Sederhana

5 Setiap Peta

6 0.14


Setiap Laporan

0.02

b.

Semi detil

Setiap Laporan

0.03

c.

Detil

Setiap Laporan

0.12


Melakukan pengukuran detil/pembuatan lembar peta a. Mekanis

Setiap Laporan

0.03

b.

Optis

Setiap Laporan

0.04

c.

Elektronik

Setiap Laporan

0.15

Setiap Tbl/Dgrm/lap

0.32

Setiap Peta/Skts/Gbr

0.04

6. Melakukan pengolahan data secara sederhana 8. Melakukan penggambaran : a. Sederhana

9.

b.

Semi detil


0.06

c.

Detil


0.20

Melakukan pengecekan lapangan dan toponomi secara sederhana 10. Melakukan proses kartografi secara sederhana 11. Melakukan proses triangulasi udara secara sederhana 12. Melakukan penafsiran, dilinasi dan simbolisasi secara sederhana

Setiap Laporan

0.20

Setiap Peta

0.12

Setiap Titik Kontrol

0.12

Setiap Laporan

0.12

Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Penyelia

38

1

2

3

4 13. Melakukan ploting : a. Sederhana

IV

PENGEMBAGAN PROFESI

Memasyarakatkan hasil pemetaan

A.

Melakukan kegiatan karya tulis ilmiah dibidang survei dan pemetaan

6

7

Setiap Peta

0.02

Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia

b.

Semi detil

Setiap Peta

0.08

c.

Detil

Setiap Peta

0.20

Setiap Mosaik Peta Foto Setiap Mosaik Peta Foto Setiap Mosaik Peta Foto Setiap Laporan

0.16

14. Membuat mosaik citra a. Kontrol

C.

5

b.

Semi kontrol

c.

Uncontrol

Memberikan Pelayanan Informasi secara sederhana 1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan; a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi bersangkutan dalam bentuk : a. Buku b. Makalah

Setiap Buku

0.05 0.02 0.16

Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pemula Surveyor Pemetaan Penyelia

12,5

Semua jenjang

Setiap Naskah

6

Semua jenjang

Setiap Buku Setiap Naskah

8 4

Semua jenjang Semua jenjang

39

1

2

3

4 Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gasasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan : a. Buku b. Makalah 4. Tulisan ilmiah popular di bidang survei dan pemetaan yang disebarluaskan melalui media masa 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan ilmiah 1. Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang. 2. Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai 1. Tingkat internasional/nasional a. Pemrasaran b. Moderator/pembahas/nara sumber c. Peserta Tingkat internasional/nasional Sebagai pengurus aktif Sebagai anggota

5

6

Setiap Buku Setiap Makalah Setiap Karya

7,5 3,5

7

3.

B.

V

PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN

Menerjemahkan/ menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetan

A. Mengajar atau melatih B. Mengikuti seminar atau lokakarya

C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan

Setiap Naskah

2 2,5

Semua jenjang Semua jemjang Semua jenjang Semua jenjang

Setiap Buku

7

Semua jenjang

Setiap Naskah

3

Semua jenjang

Setiap Buku Setiap Makalah Setiap 2 jam pelajaran

3 1,5 0,04

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan

3 2 1


Setiap tahun Setiap tahun

1 0,5


40

1

2 D.

E.

F.

3 Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Memperoleh Penghargaan kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

4 Menjadi anggota aktif tim penilai Surveyor Pemetaan Tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya : 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/DIV 2. Sarjana Muda/DIII 3. Diploma II

5 Tahun

6 0,5

7 Semua jenjang

Setiap piagam

3

Semua jenjang

Setiap piagam Setiap piagam

2 1


Ijazah Ijazah Ijasah

5 3 1


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ttd. FEISAL TAMIN

41

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002 RINCIAN KEGITAN SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO. 1 I

UNSUR 2 PENDIDIKAN

SUB UNSUR

A. B.

II

KEGIATAN SURVEI

3 Pendidikan sekolah dan Memperoleh ijazah/gelar

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Surveyor Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPP ) A. Melakukan persiapan survei

BUTIR KEGIATAN

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

2. 3.

4.

4 DOKTOR (S3) Pasca Sarjana / S2 Sarjana/Diploma IV Lamanya lebih 960 jam Lamanya antara 641 – 960 jam Lamanya antara 481 – 640 jam Lamanya antara 161 – 480 jam Lamanya antara 81 – 160 jam Lamanya anatara 30 – 80 jam Melakukan persiapan pengumpulan dan Pengolahan data : a. Menyusun desain pengumpulan dan pengolahan data b. Menyusun petunjuk pelaksana desain pengumpulan dan pengolahan data Menyusun desain analisa dan evaluasi data Menyusun pedoman dan metode survei a. Menyusun desai pedoman dan metode survei b. Menyusun petunjuk pelaksana survei Membuat desain kerangka kontrol survei a. Menyusun petunjuk pelaksana desain kerangka kontrol survei b. Menyusun desain kerangka kontrol survei detil

SATUAN HASIL 5 Ijazah Ijazah Ijazah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

ANGKA REDIT 6 150 100 75 15 9 6 3 2 1

PELAKSANA

Setiap Desain

0.63

Setiap Juklak

0.51

Setiap Desain

0.18

Setiap Desain

0.79

Setiap Juklak

0.49

Surveyor Pemetaan Muda

Setiap Juklak

0.26

Setiap Desain

0.19

Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Pertama

Semua Semua Semua Semua Semua Semua Semua Semua Semua

7 jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang

Surveyor Madya Surveyor Muda Surveyor Pertama Surveyor Madya


42

1

2

3

4 5. Membuat rencana operasional survei lapangan a. Menyusun desain rencana operasional survei lapangan b. Menyusun petunjuk pelaksanaan rencana operasional survei lapangan c. Menyusun petunjuk evaluasi rencana operasional survei lapangan 6. Menyusun pedoman pengecekan peralatan : a. Optis b. Elektronik 7. Menyusun rencana survei a. Jangka Pendek

B.

Melakukan survei lapangan

5

6

Setiap Desain

0.54

Setiap Juklak

0.38

Setiap Juklak

0.16

Setiap Juklak Setiap Juklak

0.08 0.20

Setiap Rencana

0.22

b.

Jangka Menengah

Setiap Rencana

0.40

c.

Jangka Panjang

Setiap Rencana

0.54

Setiap Laporan

0.10

Setiap Laporan

0.30

Setiap Laporan

0.36

Setiap Laporan

0.84

Setiap Laporan

0.20

Setiap Laporan

0.64

Setiap Llaporan

0.16

1. Melakukan orientasi/pendahuluan/ rekonesen b. Semi Detil c.

Detil

2. Melakukan pengamatan survei b. Semi Detil c.

Detil

3. Melakukan perekaman b. Semi Detil c.

Detil

4. Melakukan Penafsiran Data Survei a. Sederhana b.

Semil Detil

Setiap Llaporan

0.52

c.

Detil

Setiap Lapoaran

1.11

7 Surveyor Madya Surveyor Muda Surveyor Pertama Surveyor Pertama Surveyor Muda

Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan

Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya

43

1

2

3

4 5. Melakukan survei dan pengujian hasil penafsiran data survei a. Sederhana

7

Setiap Laporan

0.16

Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya

Semi Detil

Setiap Laporan

0.36

c.

Detil

Setiap Laporan

0.66

Setiap Peta/Laporan

0.06

b.

Semi detil

Setiap Peta/Laporan

0.20

c.

Detil

Setiap Peta/Laporan

0.45

Setiap Laporan

0.09

9. Mengendalikan mutu survei b. Sederhana

Melakukan pemrosesan data hasil survei

6

b.

6. Melakukan penyempurnaan hasil penafsiran data survei a. Sederhana

C.

5

c.

Semi Detil

Setiap Laporan

0.26

d.

Detil

Setiap Laporan

0.51

Setiap Laporan

0.24

Setiap Laporan

0.56

1. Melakukan analisa evaluasi data a. Semi Detil b. Detil 2. Menyajikan data hasil survei a. Secara otomatis b.

Secara otomatis/komputer/digital

3. Mengendalikan mutu data survei a. Sederhana b. Semi detil c.

Detil

Setiap/Tbl/Gmbr/ Deskrip Setiap/Tbl/Gmbr/ Deskrip

0.19 0.48

Setiap Laporan Setiap Laporan

0.14 0.38

Setiap Laporan

0.90

Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya Surveyor Pertama Surveyor Muda Surveyor Madya Surveyor Pertama Surveyor Muda Surveyor Pertama Surveyor Muda Surveyor Pertama Surveyor Muda Surveyor Madya

Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan

44

1

2

3 D. Melakukan supervisi survei

E.

Memasyarakatkan hasil survei

4 1. Melakukan supervisi survei a. Sederhana

Melakukan persiapan Pemetaan

Setiap Laporan

0.16


Setiap Laporan

0.40

c.

Detil

Setiap Laporan

0.66

Setiap Naskah

0.08

1. Menyebarluaskan hasil survei melalui mass media a. Nasional


b.

Regional

Setiap Naskah

0.24

c.

Internasional

Setiap Naskah

0.60

Setiap Laporan

0.15

Setiap Laporan

0.50

Setiap Laporan

0.10

b. Semi Detil

Setiap laporan

0.40

c. Detil

Setiap laporan

0.90

Setiap Desain

0.60

Surveyor Pemetaan Madya

Setiap Juklak

0.44


Setiap Desain

0.60

Setiap Juklak

0.48

Surveyor Pemetaan Madya Surveyor Pemetaan Muda

Detil

3. Memberikan jasa konsultasi a. Sederhana

A.

7

Semi Detil

b.

KEGIATAN PEMETAAN

6

b.

2. Memberikan pelayanan informasi a. Semi detil

III

5

1. Melakukan persiapan pengumpulan dan Pengolahan data a. Menyusun desain pengumpulanpengumpulan dan pengolahan data b.

Menyusun petunjuk pelaksanaan desain pengumpulan dan pengolahan data 2. Menyusun persiapan analisa dan evaluasi data a. Menyusun desain analisa dan evaluasi data b. Menyusun petunjuk pelaksanaan Analisa dan evaluasi data

Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya

45

1

2

3

4 3. Membuat desain kerangka kontrol pemetaan a. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain kerangka kontrol pemetaan b. Menyusun petunjuk evaluasi desain kontrol pemetaan c. Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan secara detil d. Melakukan penyiapan fasilitas desain kerangka kontrol pemetaan 4. Membuat rencana operasional pemetaan a. Menyusun desain rencana operasional pemetaan b. Menyusun petunjuk pelaksanaan rencana operasional pemetaan c. Menyusun petunjuk evaluasi desain rencana operasional pemetaan 5. Menyusun rencana pemetaan a. Jangka Pendek

5

6

Setiap Juklak

0.60

Setiap Juklak

0.30

Setiap Desain

0.09

Setiap Dokumen

0.08

Setiap Desain

0.43

Setiap Juklak

0.38

Setiap Juklak

0.15

Setiap Program

0.22

b.

Jangka Menengah

Setiap Program

0.40

c.

Jangka Panjang

Setiap Program

0.54

Setiap Desain

0.87

Setiap Spek Teknis

0.35

Setiap Juklak

0.64

Setiap Laporan

0.05

Setiap Desain Setiap Desain

0.48 0.31

6. Menyusun pedoman dan metode pemetaan a. Menyusun desain pedoman dan metoda pemetaan b. Menyusun spek teknis pemetaan c.

Menyusun juklak pemetaan

7. Menguji utama

bahan-bahan

8. Membuat desain peta a. Skala Kecil b. Skala Menengah

dengan

7 Surveyor Madya Surveyor Muda Surveyor Pertama Surveyor Muda


Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya Surveyor Pemetaan Madya Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda

bahan Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama

46

1

2

3 B. Melakukan pemetaan

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

4 Melakukan pengumpulan data digital utama Memilih dan menentukan kreteria data analog a. Utama b. Penunjang

5 Setiap Laporan

6 0.30

7 Surveyor Pemetaan Pertama

Setiap Laporan

0.20

Setiap Laporan

0.04

Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama

Setiap Laporan

0.20

Setiap Laporan

0.04

Setiap Laporan

0.43

Peta Setiap Peta

0.10 0.34

Melakukan penyempurnaan peta a. Sederhana

Setiap Peta

0.12

b.

Semi Detil

Setiap Peta

0.30

c.

Detil

Setiap Peta

0.51

Melakukan pengolahan data a. Semi detil

Setiap Tbl/Dgrm/lap

0.21

b.

Setiap Tbl/Dgrm/Lap

0.50

Memilih dan menentukan kreteria data digital a. Utama b. Penunjang Melakukan pengolahan dan analisa data digital Menyajikan data hasil pemetaan a. Semi detil b. Detil

Detil

Surveyor Muda Surveyor Pertama Surveyor Pertama Surveyor Pertama Surveyor Muda

Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan Pemetaan

Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda

47

1

2

3 8.

9.

10.

11.

12.

17.

4 Melakukan koreksi hasil penggambaran a. Sederhana

5

6


0.06

7 Surveyor Pertama Surveyor Muda Surveyor Madya Surveyor Pertama

Pemetaan

b.

Semi detil


0.18

c.

Detil


0.36

Setiap Laporan

0.20

Setiap Laporan

0.50


Melakukan proses kartografi a. Semi detil

Setiap Peta

0.12

b.

Setiap Peta

0.40

Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda

Melakukan kontrol mutu pemetaan a. Sederhana

Setiap Laporan

0.12

b.

Semi detil

Setiap Laporan

0.36

c.

Detil

Setiap Laporan

0.60

Melakukan proses triangulasi udara a. Sederhana

Setiap Titk Kontrol

0.10

b.

Setiap Titk Kontrol

0.30

Setiap Laporan

0.16

Setiap Laporan

0.48

Melakukan pengecekan lapangan dan toponimi a. Semi detil b. Detil

Detil

Detil

Melakukan penafsiran, simbolisasi a. Semi detil b.

Detil

diliniasi

Pemetaan Pemetaan Pemetaan

Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya Surveyor Pemetaan Madya Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda

dan Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda

48

1

2

3 C. Melakukan supervisi pemetaan

D. Memasyarakatkan hasil pemetaan

1.

1.

2.

3.

4 Melakukan Supervisi pemetaan a. Analog

5

6

7

Setiap Laporan

0.20

b.

Setiap Laporan

0.75

Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya

Setiap Naskah

0.09

Digital

Menyebarluaskan hasil melalui mass media a. Internal

pemetaan

b.

Nasional

Setiap Naskah

0.24

c.

Regional

Setiap Naskah

0.30

d.

Internasional

Setiap Naskah

0.60

Memberiikan Pelayanan Informasi a. Semi detil

Setiap Laporan

0.15

b.

Setiap Laporan

0.40

Memberikan Jasa Konsultasi Pemetaan a. Sederhana

Setiap Laporan

0.10

b.

Semi detil

Setiap Laporan

0.40

c.

Detil

Setiap Laporan

0.90

Detil

Surveyor Pertama Surveyor Muda Surveyor Muda Surveyor Madya


Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya

49

1 IV

2 PENGEMBANGAN PROFESI

3 A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang survei dan pemetaan

1.

2.

3.

4. 5. B. Menerjemahkan/ menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan

1.

2.

4 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan Ilmiah hasih gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan pada perpustakaan tetapi didokumentasi pada perpustakaan instansi bersangkutan dalam bentuk : a. Buku b. Makalah Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasih gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi bersangkutan : a. Buku b. Makalah Tulisan ilmiah popular di bidang survei dan pemetaan yang disebarluaskan melalui media masa. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan ilmiah Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

5

6

7


12,5 6


Setiap Buku Setiap Makalah

8 4


Setiap Buku Setiap Makalah Setiap Naskah

7,5 3,5 2


Setiap Naskah

2,5

Semua jenjang


7 3

Setiap Buku Setiap Makalah

3 1,5


Semua jenjang Semua Jenjang

50

1 V

2 PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN

3 A. Mengajar atau melatih B. Mengikuti seminar atau lakakarya

C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan D. Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan D. Memperoleh piagam kehormatan

F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

4 Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai 1. Tingkat internasional/nasional a. Pemrasaran b. Moderator/pembahas/nara sumber c. Peserta Tingkat internasional/nasional

5

6

Setiap 2 jam pelajaran

0.04

Setiap kegiatan Setiap kegiatan

3 2

Setiap kegiatan Setiap kegiatan

1 1

Semua Jenjang Semua Jenjang

Menjadi anggota aktif tim penilai Surveyor Pemetaan

Setiap Tahun

0.5

Semua Jenjang

1.

Setiap piagam

3

Semua Jenjang

Setiap piagam Setiap piagam Gelar

2 1 15

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

Ijazah/gelar Ijazah gelar Ijazah gelar

15 10 5

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Doktor 2. Pasca sarjana 3. Sarjana/DIV

7 Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang


51

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL

No.

I

II

UNSUR

UTAMA A. Pendidikan B. Kegiatan survei C. Kegiatan pemetaan D. Pengembangan profesi PENUNJANG Penunjang Tugas Surveyor Pemetaan JUMLAH

PERSENTASE

SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA PEMULA II/a

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT SURVEYOR SURVEYOR SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA PEMETAAN PEMETAAN PELAKSANA PENYELIA LANJUTAN II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d

>80%

20

32

48

64

80

120

160

240

<20%

5

8

12

16

20

30

40

60

100%

25

40

60

80

100

150

200

300


52

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI

No.

UNSUR

I

UTAMA A. Pendidikan B. Kegiatan survei C. Kegiatan pemetaan D. Peengembangan profesi PENUNJANG Penunjang Tugas Surveyor Pemetaan JUMLAH

II

PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN SURVEYOR PEMETAAN SURVEYOR PEMETAAN MADYA PERTAMA MUDA III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

>80%

80

120

160

240

320

440

560

<20%

20

30

40

60

80

110

140

100%

100

150

200

300

400

550

700


53

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL

NO 1 1

GOLONGAN/ RUANG 2 II/a

2

II/b

3

II/c

4

II/d

5

III/a

6

III/b

7

III/c

8

III/d

STTB/IJAZAH YANG SETINGKAT 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/D1 Sarjana Muda/ DII/DIII Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/DI Sarjana Muda/DII/DIII Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/DI Sarjana Muda/DII/DIII Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ DI Sarjana Muda/ DII/DIII Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/DI Sarjana Muda/ DII/ DIII Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ DI Sarjana Muda/DII/DIII Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/DI s/d Sarjana Muda DII/DIII

< 1 TAHUN

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN

4 25 40 40 60 60 80 80 100 100 150 150 200 200

5 28 45 46 65 66 83 85 110 111 160 161 222 223

6 31 50 52 70 72 87 90 120 222 170 172 244 247

7 35 55 58 75 78 91 95 130 133 180 183 267 271

4 TAHUN/ LEBIH 8 40 60 65 80 85 95 100 140 145 190 195 290 295

300

300

300

300

300


54

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI

NO 1 1

GOLONGAN/ RUANG 2 III/a

2

III/b

3

III/c

4

III/d

5

IV/a

6

IV/b

7

IV/c

STTB/IJAZAH YANG SETINGKAT 3 Sarjana/DIV Pasca Sarjana Sarjana/DIV Pasca Sarjana Doktor Sarjana/ DIV Pasca Sarjana Doktor Sarjana/ DIV Pasca sarjana Doktor Sarjana/ DIV Pasca sarjana Doktor Sarjana/ DIV Pasca sarjana Doktor Sarjana / DIV s/d Doktor

< 1 TAHUN 4 100 100 150 150 150 200 200 200 300 300 300 400 400 400 550 550 550 700

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 5 112 116 162 163 165 225 226 227 325 326 327 437 438 440 587 588 590 700

6 124 132 174 177 180 250 252 254 350 352 354 474 477 480 624 626 630 700

7 137 148 187 191 195 275 278 282 375 378 382 512 516 520 662 665 670 700

4 TAHUN/ LEBIH 8 150 155 200 205 210 300 305 310 400 405 410 550 555 560 700 700 700 700


55

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang

:

Mengingat

:

bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional jenjang ahli, dipandang perlu mengubah Lampiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; 1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17); 56

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

5.

Peraauran Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;

57

11.

Memperhatikan

:

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor WK26-30/V50-8/93 tanggal 29 April 2005.


:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal I Mengubah ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Angka Kreditnya khususnya sub unsur pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar, sehingga seluruhnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut : “Unsur pendidikan ijazah Doktor menjadi 200 angka kredit, ijazah Pasca Sarjana menjadi 150 angka kredit, dan ijazah Sarjana/D4 menjadi 100 angka kredit”.

58

Pasal 2 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 Juni 2005 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ttd. TAUFIQ EFFENDI

59

BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL (BAKOSURTANAL) Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46. Cibinong – Bogor Telpon : 021-8752062,8752063 Fax. 021-8752064 http://www.bakosurtanal.go.id

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 0T.02/60-KA/VII/2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang

:

a.

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya, perlu diatur petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya; Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 60

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003; 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya.

61


:

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan: 1. Surveyor Pemetaan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan. 2. Survei, adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi dari suatu titik atau lokasi yang ada di atas atau di bawah permukaan bumi, batas-batas wilayah, luas, kenampakan budidaya dan non budidaya, baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara pengukuran dan penentuan kedudukan relativitasnya dalam suatu ruang (secara geometris dan trigonometri). 3. Pemetaan, adalah penyajian hasil survei pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 4. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Surveyor Pemetaan. 5. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 6. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan Surveyor Pemetaan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

62

7. Instansi pembina jabatan fungsional Surveyor Pemetaan adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan survei dan pemetaan, dalam hal ini Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). BAB II USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 2 (1)

Usul penetapan angka kredit Surveyor Pemetaan disampaikan setelah menurut perhitungan Surveyor Pemetaan yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi, dan dibuat sesuai contoh formulir sebagai berikut: a. Lampiran I.a. sampai dengan I.d untuk Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil; b. Lampiran II.a sampai dengan II.c untuk Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli.

(2)

Setiap usul penetapan angka kredit Surveyor Pemetaan dilampiri dengan: a. Surat pernyataan melakukan kegiatan survei dan pemetaan dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III; b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV; c.

Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Surveyor Pemetaan dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;

d. Salinan atau fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima (apabila ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

63

(3)

Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut: a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. Pasal 3

(1)

Setiap usul penetapan angka kredit bagi Surveyor Pemetaan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002.

(2)

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI, dengan ketentuan: a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan b. Tembusan PAK disampaikan kepada: 1) Surveyor Pemetaan yang bersangkutan; 2) Pimpinan Unit Kerja Surveyor Pemetaan yang bersangkutan; 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5) Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.

(3)

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang 64

menetapkan angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah. (4)

Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(5)

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. BAB III TIM PENILAI Pasal 4

(1)

Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, yaitu: a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/ pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Surveyor Pemetaan yang dinilai; b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Surveyor Pemetaan; dan c.

Dapat aktif melakukan penilaian.

(2)

Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3)

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 65

(4)

Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Surveyor Pemetaan harus lebih banyak dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Surveyor Pemetaan.

(5)

Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang survei dan pemetaan. Pasal 5

(1)

Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah: a. Membantu Kepala BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Surveyor Pemetaan Madya yang berkerja di lingkungan BAKOSURTANAL dan Instansi lainnya; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2)

Tugas pokok Tim Penilai BAKOSURTANAL adalah: a. Membantu Sekretaris Utama BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II dalam menetapkan angka kredit bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda di lingkungan BAKOSURTANAL; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama BAKOSURTANAL atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3)

Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah: a. Membantu Kepala Dinas/Kantor/Badan di Propinsi yang membidangi survei dan pemetaan dalam menetapkan angka kredit bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor 66

Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Propinsi yang membidangi survei dan pemetaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. (4)

Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah: a. Membantu Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi survei dan pemetaan dalam menetapkan angka kredit bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi survei dan pemetaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5)

Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah: a. Membantu Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II dalam menetapkan angka kredit bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda yang bekerja di luar instansi BAKOSURTANAL, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(6)

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Surveyor Pemetaan dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota 67

lain terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai BAKOSURTANAL atau Tim Penilai Pusat. (7)

Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Surveyor Pemetaan dilakukan oleh Tim Penilai BAKOSURTANAL atau Tim Penilai Pusat.

(8)

Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Surveyor Pemetaan dilakukan oleh Tim Penilai BAKOSURTANAL atau Tim Penilai Pusat.

(9)

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti. (11) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Kepala BAKOSURTANAL selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Surveyor Pemetaan. Pasal 6 (1)

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

(2)

Sekretariat Tim Penilai ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002. Pasal 7

(1)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 68

Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2)

Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3)

Tim Penilai Teknis bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai. BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pasal 8

(1)

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Surveyor Pemetaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan c.

(3)

Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c.

Setiap

unsur

penilaian

prestasi

kerja

atau 69

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (4)

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Surveyor Pemetaan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(5)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN bagi: a. Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Surveyor Pemetaan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan b. Surveyor Pemetaan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Surveyor Pemetaan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

(6)

Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungannya.

(7)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi: a. Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Surveyor Pemetaan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan b. Surveyor Pemetaan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda 70

Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Surveyor Pemetaan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. (8)

Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungannya.

(9)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Surveyor Pemetaan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Surveyor Pemetaan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(10) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN bagi: a. Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Surveyor Pemetaan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan. b. Surveyor Pemetaan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Surveyor Pemetaan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d. (11) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain dilingkungannya. Pasal 9 Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah apabila memperoleh ijasah Strata 1 (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan 71

ruang III/a dan jabatan Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli, dengan ketentuan: 1. Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Surveyor Pemetaan yang ditetapkan oleh Kepala BAKOSURTANAL; 2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 4. Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Pasal 10 (1)

Surveyor Pemetaan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(2)

Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Surveyor Pemetaan yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan : a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3)

Surveyor Pemetaan yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di syaratkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat 72

lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan survei dan pemetaan dan/atau pengembangan profesi. (4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku juga bagi Surveyor Pemetaan yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama. BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 11

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Surveyor Pemetaan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII. 2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Surveyor Pemetaan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII. 3. Untuk pemberhentian dari jabatan Surveyor Pemetaan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX. Pasal 12 (1)

Untuk menjamin tingkat kinerja Surveyor Pemetaan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, dalam pengangkatan Surveyor Pemetaan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Surveyor Pemetaan sesuai jenjang jabatannya.

(2)

Pengangkatan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan pada formasi jabatan Surveyor Pemetaan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

73

Pasal 13 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Surveyor Pemetaan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural. Pasal 14 (1)

Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Surveyor Pemetaan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Surveyor Pemetaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Surveyor Pemetaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2)

Surveyor Pemetaan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan survei dan pemetaan dan/atau pengembangan profesi.

(3)

Surveyor Pemetaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan survei dan pemetaan dan/atau pengembangan profesi.

(4)

Selain dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Surveyor Pemetaan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

74

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau c.

Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Surveyor Pemetaan; atau

d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau e. Tugas belajar lebih dari 6 ( enam) bulan. (5)

Surveyor Pemetaan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.

(6)

Surveyor Pemetaan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 15

Surveyor Pemetaan diberhentikan dari jabatannya apabila: 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau 2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau 3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 75

Pasal 14 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN SURVEYOR PEMETAAN Pasal 16 (1)

Surveyor Pemetaan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diangkat kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

(2)

Surveyor Pemetaan yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(3)

Surveyor Pemetaan yang ditugaskan secara penuh di luar jabatannya, dapat diangkat kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Surveyor Pemetaan.

(4)

Surveyor Pemetaan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan.

(5)

Surveyor Pemetaan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan. Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

76

BAB VII PERPINDAHAN JABATAN Pasal 18 (1)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Surveyor Pemetaan atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002.

(2)

Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedang jenjang jabatan Surveyor Pemetaan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.

(3)

Bagi Surveyor Pemetaan yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Surveyor Pemetaan yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB VIII PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT Pasal 19 (1)

Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas/kegiatan survei dan pemetaan berdasarkan keputusan/surat pernyataan melakukan tugas dari pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 masih melaksanakan tugas/ kegiatan tersebut, dapat diangkat dalam jabatan Surveyor Pemetaan melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat: 77

1) Serendah-rendahnya berijasah SLTA; 2) Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a; dan 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. b. Untuk Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli memenuhi syarat: 1) Serendah-rendahnya (S1)/Diploma IV (D.IV);

berijasah

harus Strata

I

2) Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2)

Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V atau Lampiran VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002.

(3)

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V atau Lampiran VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu : a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c.

2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) 78

tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. (4)

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Surveyor Pemetaan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Surveyor Pemetaan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X.

(5)

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Surveyor Pemetaan. Pasal 20

(1)

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Surveyor Pemetaan, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, dan harus selesai ditetapkan selambatlambatnya pada tanggal 31 Maret 2004;

(2)

Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.

(3)

Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2004, kenaikan pangkat Surveyor Pemetaan, sudah ditetapkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat 79

terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, setelah penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Surveyor Pemetaan dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk pangkat yang ditetapkan. Pasal 22 Surveyor Pemetaan yang sedang dibebaskan sementara karena: 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau 2. Ditugaskan secara Pemetaan; atau

penuh

di

luar

jabatan

Surveyor

3. Cuti di luar tanggungan negara, apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1)

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Surveyor Pemetaan, BAKOSURTANAL selaku Instansi Pembina Jabatan Surveyor Pemetaan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Surveyor Pemetaan.

(2)

Untuk meningkatkan kemampuan Surveyor Pemetaan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, BAKOSURTANAL selaku Instansi Pembina, antara lain melaksanakan: a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional bagi Surveyor Pemetaan; b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional bagi Surveyor Pemetaan; c.

Penetapan standar kompetensi Surveyor Pemetaan;

d. Penyusunan formasi jabatan Surveyor Pemetaan; 80

e. Pengembangan sistem informasi jabatan Surveyor Pemetaan; dan f.

Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Surveyor Pemetaan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala BAKOSURTANAL dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masingmasing. Pasal 25 Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 sebagaimana tersebut pada Lampiran XI. Pasal 26 Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 14 Juli 2003 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

ttd.

ttd.

HARDIJANTO

RUDOLF W. MATINDAS

81

LAMPIRAN I.a : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : OT.02/60-KA/VIII2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TANGGAL : 14 Jull 2003

CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA PEMULA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA PEMULA NOMOR:

Masa penilaian tanggal I 1 2 3 4 5 6 7

............. s.d .............

Nama NIP Nomor Seri KARPEG Tempat dan tanggal lahir Jenis kelamin Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Surveyor Pemetaan Pelaksana 8 Pemula 9 Masa Kerja Golongan Lama Baru 10 Unit Kerja

KETERANGAN PERORANGAN : : : : : : : : : :

82

ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNSUR YANG DINILAI

INSTANSI PENGUSUL LAMA

1

2

3

TIM PENILAI

BARU JUMLAH LAMA 4

5

6

BARU JUMLAH 7

8

UNSUR UTAMA I

PENDIDlKAN A. Pendidlkan sekolah dengan mempero/eh ijazah/gelar 1. Diploma III 2. Diploma II 3. SlTA/Diploma I B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang survei dan pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanva leblh dari 960 jam 2. Lamanya 641 - 960 jam 3. Lamanya 481 - 640 jam 4. Lamanya 161 - 480 jam 5. Lamanya 81 - 160 jam 6. Lamanya 30 - 80 jam JUMLAH

II.

KEGIATAN SURVEI A. Melakukan persiapan survei 1. Melakukan penyiapan fasllitas rencana operasional survei lapangan. 2. Mengecek peralatan mekanis. 3. Merawat peralatan mekanis. B. Melakukan survei lapangan 1. Membuat sketsa/gambar hasiI orientasi dan deskripsi sederhana. 2. Melakukan pengukuran sederhana. 3. Menggambar hasiI pengamatan survey dan membuat diskripsi sederhana. C. Melakukan pemrosesan data hasil survei dengan menghitung data survei secara sederhana.

83

1 III.

2 KEGIATAN PEMETAAN A. Melakukan persiapan pemetaan 1. Menyiapkan bahan-bahan untuk pemetaan analog. 2. Menyiapkan perangkat pemetaan analog 3. Merawat peralatan pemetaan mekanis. B. Melakukan pemetaan 1. Melakukan penggambaran titik kontrol hasil ukuran sederhana. 2. Melakukan pengukuran detail/pemuatan lembar peta mekanis. 3. Melakukan penggambaran sederhana. 4. Membuat mosaik citra uncontrol.

3

4

5

6

7

8

JUMLAH IV. KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK JENJANG SATU TlNGKAT DI ATAS/SATU TlNGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Dst. JUMLAH

84

1 V.

2 PENGEMBANGAN PROFESI

3

4

5

6

7

8

A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang survei dan pemetaan 1. Karya tulis ilmiah penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara naslonal b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 3. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk a. Buku b. Makalah 4. Tulisan ilmiah populer di bidang survei dan pemetaan yang disebarluaskan melalui media massa 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan iImiah B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan 1. Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

85

1

2 2. Terjemahan/saduran dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

3

4

5

6

7

8

JUMLAH UNSUR UTAMA VI. PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN A. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Mengikuti seminar atau Iokakarya Tingkat nasional/lnternasional, sebagai: a. Pemrasaraan b. Moderator/pembahas/nara sumber c. Peserta C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan Tingkat nasional/lnternasional, sebagai: a. Pengurus Aktif b. Anggota D. Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya 1. Sarjana/ Diploma IV 2. Sarjana Muda/ Diploma III 3. Diploma II JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

86

LAMPlRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI 1 2 3

........... , Tanggal............... Pejabat Pengusul NIP.

Catatan Tim Penilai ..........., Tanggal ............... Ketua Tim Penilai NIP. Catatan Pejabat Penilai ............, Tanggal ............... Pejabat Penilai NIP.

87

LAMPIRAN I.b : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : OT.02/60-KA/VlI/2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TANGGAL : 14 Juli 2003

CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA NOMOR:

Masa penilaian tanggal I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

............. s.d .............

Nama NIP Nomor Seri KARPEG Tempat dan tanggal lahir Jenis kelamin Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Surveyor Pemetaan Pelaksana Masa Kerja Golongan Lama Baru

10 Unit Kerja


88

NO

UNSUR YANG DINlLAI

1

2

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUl TIM PENlLAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA I.

PENDIDlKAN A Pendidikan sekolah dengan Memperoleh ijazah/gelar 1. Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/ Diploma I

B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang survei dan pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidlkan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641- 960 jam 3. Lamanya 481 - 640 jam 4. Lamanya 161 - 480 jam 5. Lamanya 81 - 160 jam 6. Lamanya 30 - 80 jam JUMLAH II. KEGIATAN SURVEI A. Melakukan persiapan survei 1. Melakukan penyiapan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data. 2. Melakukan penyiapan fasilitas desain kerangka kontrol survei. 3. Menyusun rencana operasional survei lapangan sederhana. 4. Mengecek peralatan optis. 5. Merawat peralatan optis. B. Melakukan survei lapangan 1. Membuat sketsa/ gambar hasil orientasi dan deskripsi semi detail. 2. Melakukan pengukuran semi detail. 3. Menggambar hasil pengamatan survei dan membuat deskripsi semi detail. C. Melakukan pemrosesan data hasil survei dengan menghitung data survei secara semi detail.

89

1 2 III. KEGIATAN PEMETAAN A. Melakukan persiapan pemetaan 1. Melakukan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data. 2. Menyusun rencana operasional pemetaan sederhana. 3. Menyiapkan bahan-bahan untuk pemetaan digital. 4. Menyiapkan perangkat pemetaan digital. 5. Merawat peralatan optis. B. Melakukan pemetaan 1. Melakukan pengumpulan data analog penunjang. 2. Melakukan penggambaran titik kontrol hasil ukuran semi detail. 3. Melakukan pengukuran detail/ pembuatan lembar peta optis. 4. Melakukan penggambaran semi detail. 5. Melakukan plotting sederhana. 6. Membuat mosaik citra semi kontrol. JUMLAH

3

4

5

6

7

8

IV. KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK JENJANG SATU TlNGKAT DI ATAS/SATU TlNGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. dsl JUMLAH

90

1 V.

2 PENGEMBANGAN PROFESI A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang survei dan pemetaan 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

3

4

5

6

7

8

2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dafam bidang survei.dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 3. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 4. Tulisan ilmiah populer di bidang survei dan pemetaan yang disebarluaskan melalui media massa 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan ilmiah B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan 1. Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah IImiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

91

1


3

4

5

6

7

8

JUMLAH UNSUR UTAMA VI. PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN A. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Mengikuti seminar atau lokakarya Tingkat nasional/intemasional, sebagai: a. Pemrasaraan b. Moderator/ pembahas/ nara sumber c. Peserta C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan Tingkat nasional/internasional, sebagai: a. Pengurus Aktif b. Anggota D. Menjadl anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya 1. Sarjana/ Diploma IV 2. Sarjana Muda/ Diploma III 3. Diploma II JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

92




93

LAMPIRAN I.c : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : OT.02/60-KA/VlI/2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TANGGAL : 14 Juli 2003

CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA LANJUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN SURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA LANJUTAN NOMOR:


............. s.d .............


10 Unit Kerja


94

NO

UNSUR YANG DINlLAI

1

2

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUl TIM PENlLAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA I.

PENDIDlKAN A Pendidikan sekolah dengan Memperoleh ijazah/gelar 1. Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/ Diploma I

B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang survei dan pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidlkan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641- 960 jam 3. Lamanya 481 - 640 jam 4. Lamanya 161 - 480 jam 5. Lamanya 81 - 160 jam 6. Lamanya 30 - 80 jam JUMLAH II. KEGIATAN SURVEI A. Melakukan persiapan survei 1. Melakukan penyiapan fasilitas peralatan dan evaluasi data. 2. Menyusun pedoman dan metoda survei berupa petunjuk teknis survei. 3. Menvusun desain kerangka kontrol survei sederhana. 4. Menyusun rencana operasional survei lapangan semi detail. 5. Mengecek peralatan elektronik. 6. Merawat peralatan elektronik. B. Melakukan survei lapangan 1. Membuat sketsa/ gambar hasil orientasi dan deskripsi detail. 2. Melakukan pengukuran detail. 3. Menggambar hasil pengamatan survei dan membuat deskripsi detail. C. Melakukan pemrosesan data hasil survei dengan menghitung data survei detail.

95

1 2 III KEGIATAN PEMETAAN A. Melakukan persiapan pemetaan 1. Melakukan penyiapan fasilitas analisa dan evaluasl data. 2. Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan sederhana. 3. Menyusun rencana operasional pemetaan semi detail. 4. Merawat peralatan elektronik.

3

4

5

6

7

8

B. Melakukan pemetaan 1. Melakukan pengumpulan data analog utama. 2. Melakukan penggambaran titik kontrol hasil ukuran detail. 3. Melakukan pengukuran detail/ pembuatan lembar peta elektronis. 4. Melakukan penggambaran detail. 5. Melakukan plotting semi detail. 6. Membuat mosaik citra semi kontrol. JUMLAH IV KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS/SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. dst. JUMLAH

96

1 2 V PENGEMBANGAN PROFESI A. Melakukan kegiatan karya tulis/ karya ilmiah dibidang Survei dan pemetaan 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh Instansi yang berwenang

3

4

5

6

7

8

2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansl bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 3. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansl yang bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 4. Tulisan ilmiah populer di bidang survei dan pemetaan yang disebarluaskan melalui media massa 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan ilmiah B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan 1. Terjemahan/saduran buku dibidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara naslonal. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

97

1


3

4

5

6

7

8

JUMLAH UNSUR UTAMA VI. PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN A. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Mengikuti seminar atau lokakarya Tingkat nasional/intemasional, sebagai: a. Pemrasaraan b. Moderator/ pembahas/ nara sumber c. Peserta C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan Tingkat nasional/internasional, sebagai: a. Pengurus Aktif b. Anggota D. Menjadl anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya 1. Sarjana/ Diploma IV 2. Sarjana Muda/ Diploma III 3. Diploma II JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

98




99

LAMPIRAN I.d : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : OT.02/60-KA/VlI/2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TANGGAL : 14 Juli 2003

CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN PENYELIA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN SURVEYOR PEMETAAN PENYELIA NOMOR:


............. s.d .............


10 Unit Kerja


100

NO

UNSUR YANG DINILAI

1

2

ANGKA KREDlT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA I.

PENDIDIKAN A Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar 1. Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/ Diploma I

B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang survei dan pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641 - 960 jam 3. Lamanya 481 - 640 jam 4. Lamanya 161 - 480 jam 5. Lamanya 81 - 160 jam 6. Lamanya 30 - 80 jam JUMLAH II. KEGIATAN SURVEI A Melakukan persiapan survei 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data. 2. Menyusun petunjuk pelaksanaan analisa dan evaluasi data. 3. Menyusun petunjuk evaluasi desain kerangka kontrol survei. 4. Menyusun desain kerangka kontrol survei semi detail. 5. Menyusun rencana operasional survei lapangan detail. 6. Menyusun pedoman pengecekan peralatan mekanis. B. Melakukan survei lapangan 1. Melakukan orientasi/pendahuluan/rekonesen sederhana. 2. Melakukan pengamatan survei sederhana. 3. Melakukan perekaman sederhana. C. Melakukan pemrosesan data hasil survei 1. Melakukan analisa dan evaluasi data survei sederhana. 2. Menyajikan data hasil survei secara manual sederhana. D. Memasyarakatkan hasil survei 1. Memberikan pelayanan Informasi sederhana. 2. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data.

101

1 2 III. KEGIATAN PEMETAAN A. Melakukan persiapan pemetaan 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data. 2. Membuat desain kerangka kontrol pemetaan a. Menyusun petunjuk evaluasi desain kerangka kontrol pemetaan b. Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan semi detail. 3. Mevusun rencana operasional pemetaan detail. 4. Menguji bahan-bahan penunjang. 5. Membuat desain peta skala besar.

3

4

5

6

7

8

B. Melakukan pemetaan

C.

1. Melakukan pengumpulan data digital penunjang. 2. Melakukan pengolahan dan analisa data analog. 3. Menyajikan data hasil pemetaan sederhana. 4. Melakukan pengolahan data sederhana. 5. Melakukan pengecekan lapangan dan toponimi sederhana. 6. Melakukan proses kartografi sederhana. 7. Melakukan proses triangulasi udara sederhana. 8. Melakukan penafsiran, diliniasi, dan simbolisasi sederhana. 9. Melakukan plotting detail. Memasyarakatkan hasil pemetaan dengan memberikan pelayanan informasi pemetaan sederhana.

JUMLAH IV KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK JENJANG SATU TlNGKAT DI ATAS/SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst. JUMLAH

102

1 2 V PENGEMBANGAN PROFESI A. Melakukan kegiatan karya tulis/ karya ilmiah dibidang Survei dan pemetaan 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oteh Instansi yang berwenang

3

4

5

6

7

8

2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmlah hasll gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansl bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 3. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansl yang bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 4. Tulisan ilmiah populer di bidang survei dan pemetaan yang disebariuaskan melalui media massa 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan ilmiah B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan 1. Terjemahan/saduran buku dibidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara naslonal. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

103

1


3

4

5

6

7

8

JUMLAH UNSUR UTAMA VI. PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN A. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Mengikuti seminar atau lokakarya Tingkat nasional/intemasional, sebagai: a. Pemrasaraan b. Moderator/ pembahas/ nara sumber c. Peserta C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan Tingkat nasional/internasional, sebagai: a. Pengurus Aktif b. Anggota D. Menjadl anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya 1. Sarjana/ Diploma IV 2. Sariana Muda/ Diploma III 3. Diploma II JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

104




105

CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN PERTAMA

LAMPIRAN II.a: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : OT.02/60-KA/VIII2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TANGGAL : 14 Jull 2003 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN SURVEYOR PEMETAAN PERTAMA NOMOR:


............. s.d .............


10 Unit Kerja


106

NO

UNSUR YANG DINILAI

1 I.

2

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar 1. Doktor (S3) 2. Pasca Sariana (S2) 3. Sarjana (S1)/Diploma IV B. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang Survei dan Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641 - 960 jam 3. Lamanya 481 - 640 jam 4. Lamanya 161 - 480 jam 5. Lamanya 81 - 160 jam 6. Lamanya 30 - 80 jam JUMLAH

II. KEGIATAN SURVEI A. Melakukan persiapan survei 1. Menyusun desain analisa dan evaluasi data. 2. Membuat desain analisa dan evaluasi data a. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain kerangka kontrol survei. b. Menyusun desain kerangka kontrol survei detail. 3. Menyusun petunjuk evaluasi rencana operasional survei lapangan. 4. Menyusun pedoman pengecekan peralatan optis 5. Menyusun rencana survei jangka pendek. B. Melakukan survei lapangan 1. Melakukan orientasi/ pendahuluan/ rekonesen semi detail. 2. Melakukan pengamatan survei semi detail. 3. Melakukan perekaman semi detail. 4. Melakukan penafsiran data survei sederhana. 5. Melakukan pengujian hasil penafsiran data survei sederhana. 6. Melakukan penyempurnaan hasil penafsiran data survei sederhana. 7. Menngendalikan mutu data survei sederhana.

107

1

2 C. Melakukan pemrosesan data hasil survei 1. Melakukan analisa dan evaluasi data survei semi detail 2. Menyajikan data hasil survei secara otomatis. 3. Mengendalikan mutu data survei sederhana. D. Melakukan supervisi survei Melakukan supervisi survei sederhana. E. Memasyarakatkan hasil survei 1. Menyebarluaskan hasil survei melalui mass media nasional. 2. Memberikan pelayanan informasi semi detail. 3. Memberikan jasa konsultasi sederhana. III. KEGIATAN PEMETAAN A Melakukan persiapan pemetaan 1. Menyusun desain kerangka kontrol pemetaan detail. 2. a. Menyusun desain rencana operasional pemetaan. b. Menyusun petunjuk evaluasi desain rencana operasional pemetaan. 3. Menyusun rencana pemetaan jangka pendek. 4. Menyusun pedoman dan metoda pemetaan berupa spek teknis pemetaan. 5. Menguji bahan-bahan dengan bahan utama. 6. Membuat desain peta skala menengah. B. Melakukan pemetaan 1. Melakukan pengumpulan data digital utama. 2. Memilih dan menentukan kriteria data analog penunjang. 3. Memilih dan menentukan kriteria data dioital penunjang. 4. Melakukan pengolahan dan analisa data digital. 5. Menyajikan data hasil pemetaan semi detail. 6. Melakukan penyempurnaan peta sederhana. 7. Melakukan pengolahan data semi detail. 8. Melakukan koreksi hasil penggambaran sederhana. 9. Melakukan pengecekan lapangan dan toponimi semi detail. 10. Melakukan proses kartografi semi detail. 11. Melakukan proses triangulasi udam sederhana. 12. Melakukan penafsiran deliniasi dan simbolisasi semi detail. C. Memasyaratkan hasil pemetaan 1. Menyebarluaskan hasil pemetaan internal. 2. Memberikan pelayanan informasi pemetaan semi detail. 3. Memberikan jasa konsultasi pemetaan sederhana. JUMLAH

3

4

5

6

7

8

108

1

2

3

4

5

6

7

8

IV. KEGIATAN SURVEI DAN.PEMETAAN UNTUKJENJANG SATU TlNGKAT DI ATAS/SATU TlNGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Dst.

JUMLAH

109

1

2

3

4

5

6

7

8

V. PENGEMBANGAN PROFESI A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang survei dan pemetaan 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau Evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan iImiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentastkan pada perpustakaan instansi bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 3. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk a. Buku b. Makalah 4. Tulisan ilmiah populer di bidang survei dan pemetaan yang disebarluaskan melalui media massa 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan iImiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan ilmiah B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan 1. Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang.

110

1

2 2. Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

3

4

5

6

7

8

JUMLAH UNSUR UTAMA VI. PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN A. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Mengikuti seminar atau Iokakarya tingkat nasional/lntemasional, sebagai: a. Pemrasaran b. Moderator/pembahas/nara sumber c. Peserta C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan Tingkat nasional/lntemasional D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan E. Memperoleh piagam kehormatan 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun 2.

Gelar kehormatan akademis

F. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana/Diploma IV JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

111




112

CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN MUDA

LAMPIRAN II.b: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : OT.02/60-KA/VIII2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TANGGAL : 14 Jull 2003 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN SURVEYOR PEMETAAN MUDA NOMOR:


............. s.d .............


10 Unit Kerja


113

NO

UNSUR YANG DINILAI

1 l.

2

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA PENDlDlKAN A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar 1. Doktor (S3) 2. Pasca Sariana (S2) 3. Sarjana (S1)/Diploma IV B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Survei dan Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641- 960 jam 3. Lamanya 481 - 640 jam 4. Lamanya 161 - 480 jam 5. Lamanya 81 - 160 jam 6. Lamanya 30 - 80 jam JUMLAH

II.

KEGIATAN SURVEI A. Melakukan persiapan survei 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain pengumpulan dan pengolahan data. 2. Menyusun petunjuk pelaksanaan survei. 3. Menyusun petunjuk pelaksanaan rencana operasional survei lapangan. 4. Menyusun pedoman pengecekan peralatan elektronik. 5. Menyusun rencana survei jangka menengah. B. Melakukan survei lapangan 1. Melakukan orientasi/pendahuluan/rekonesen detail. 2. MeJakukan pengamatan survei detail. 3. Melakukan perekaman detail. 4. Melakukan penafsiran data survei semi detail. 5. Melakukan pengujian hasil penafsiran data survei semi detail. 6. Melakukan penyempurnaan hasil penafsiran data survei semi detail. 7. Mengendalikan mutu survei semi detail.

114

1

2 C. Melakukan pemrosesan data hasil survei 1. Melakukan analisa dan evaluasi data survei detail. 2. Menyajikan data hasil survei secara otomatis/komputer/detail. 3. Mengendalikan mutu data survei semi detail.

3

4

5

6

7

8

D. Melakukan supervisi survei semi detail. E. Memasyarakatkan hasil survei 1. Menyebarluaskan hasil survei melalui mass media regional. 2. Memberikan pelayanan informasi detail. 3. Memberikan jasa konsultasi semi detail. III. KEGIATAN PEMETAAN A. Melakukan persiapan pemetaan 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain pengumpulan dan pengolahan data. 2. Menyusun petunjuk pelaksanaan analisa dan evaluasi data. 3. Membuat desain kerangka kontrol pemetaan a. Menyusun petunjuk evaluasi desain kontrol pemetaan b. Melakukan penyiapan fasilitas desain kerangka kontrol pemetaan. 4. Menyusun petunjuk pelaksanaan rencana operasional pemetaan. 5. Menyusun rencana pemetaan jangka menengah. 6. Menyusun pedoman dan metoda pemetaan berupa juklak pemetaan. 7. Membuat desain peta skala kecil. B. Melakukan pemetaan 1. Memilih dan menentukan kriteria data analog utama. 2. Memilih dan menentukan kriteria data digital utama. 3. Menyajikan data hasil pemetaan semi detail. 4. Melakukan penyempurnaan peta semi detail. 5. Melakukan pengolahan data detail. 6. Melakukan koreksi hasil penggambaran semi detail. 7. Melakukan pengecekan lapangan dan toponimi detail. 8. Melakukan proses kartografi detail. 9. Melakukan kontrol mutu pemetaan sederhana. 10. Melakukan proses triangulasi udara detail. 11. Melakukan penafsiran deliniasi dan simbolisasi detail. C. Melakukan supervisi pemetaan analog.

115

1

2 D. Memasyarakatkan hasil pemetaan 1. Menyebarluaskan hasil pemetaan melalui mass media. a. Menyebarluaskan hasil pemetaan nasional. b. Menyebarluaskan hasil pemetaan regional. 2. Memberikan pelayanan informasi detail. 3. Memberikan jasa konsultasi pemetaan semi detail. JUMLAH

3

4

5

6

7

8

IV. KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS/SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. dst. JUMLAH

116

1

2

3

4

5

6

7

8

V. PENGEMBANGAN PROFESI A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang survei dan pemetaan 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan iImiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentastkan pada perpustakaan instansi bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 3. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 4. Tulisan ilmiah populer di bidang survei dan pemetaan yang disebarluaskan melalui media massa 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan iImiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan ilmiah B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan 1. Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

117

1


3

4

5

6

7

8

JUMLAH UNSUR UTAMA VI. PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN A. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Mengikuti seminar atau Iokakarya tingkat nasional/lnternasional, sebagai: a. Pemrasaran b. Moderator/pembahas/nara sumber c. Peserta C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan Tingkat nasional/lntemasional D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan E. Memperoleh piagam kehormatan 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis F. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana/Diploma IV JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

118




119

CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN MADYA

LAMPIRAN II.c: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : OT.02/60-KA/VIII2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TANGGAL : 14 Jull 2003 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN SURVEYOR PEMETAAN MADYA NOMOR:


............. s.d .............


10 Unit Kerja


120

NO

UNSUR YANG DINlLAI

1 I.

2

ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENlLAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar 1. Doktor (S3) 2. Pasca Sariana (S2) 3. Sarjana (S1)/Diploma IV B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Survei dan Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan latihan (STTPL) atau sertifikat 1. lamanya lebih dari 960 jam 2. lamanya 641- 960 jam 3. lamanya 481 - 640 jam 4. lamanya 161 - 480 jam 5. lamanya 81 - 160 jam 6. lamanya 30 - 80 jam JUMLAH

II

KEGIATAN SURVEI A. Melakukan persiapan survei 1. Menyusun desain pengumpulan dan pengolahan data. 2. Menyusun desain pedoman dan metode survei. 3. Menyusun desain rencana operasional survei lapangan 4. Menyusun rencana survei jangka panjang. B. Melakukan survei lapangan 1. Melakukan penafsiran data survei detail. 2. Melakukan pengujian hasil penafsiran data survei detail. 3. Melakukan penyempurnaan hasil penafsiran data survei detail. 4. Mengendalikan mutu survei detail. C. Melakukan pemrosesan data hasil survei dengan mengendalikan mutu data survei detail. D. Melakukan supervisi survei detail. E. Memasyarakatkan hasil survei 1. Menyebarluaskan hasil survei melalui mass media Internasional. 2. Memberikan jasa konsultasi detail.

121

1 III

2

3

4

5

6

7

8

KEGIATAN PEMETAAN A. Kegiatan persiapan pemetaan 1. Menyusun desain pengumpulan dan pengolahan data. 2. Menyusun desain analisa dan evaluasi data. 3. Menyusun petunjuk pelaksanaan desain kerangka kontrol pemetaan. 4. Menyusun rencana pemetaan jangka panjang. 5. Menyusun desain pedoman dan metode pemetaan. B. Melakukan pemetaan 1. Melakukan penyempurnaan peta detail. 2. Melakukan koreksi hasil penggambaran detail. 3. Melakukan kontrol mutu pemetaan semi detail. 4. Melakukan kontrol mutu pemetaan detail. C. Melakukan supervisi pemetaan digital. D. Memasyarakatkan hasil pemetaan 1. Menyebarluaskan hasil pemetaan Internasional. 2. Memberikan jasa konsultasi pemetaan detail. JUMLAH KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS/SATU TlNGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst. JUMLAH

122

1

2

3

4

5

6

7

8

V. PENGEMBANGAN PROFESI A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang survei dan pemetaan 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan iImiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentastkan pada perpustakaan instansi bersangkutan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah 3. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang survei dan pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk a. Buku b. Makalah 4. Tulisan ilmiah populer di bidang survei dan pemetaan yang disebarluaskan melalui media massa 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan iImiah di bidang survei dan pemetaan dalam pertemuan ilmiah B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang survei dan pemetaan 1. Terjemahan/saduran buku di bidang survei dan pemetaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakul oleh instansi yang berwenang

123

1


3

4

5

6

7

8

JUMLAH UNSUR UTAMA VI. PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN A. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai B. Mengikuti seminar atau Iokakarya tingkat nasional/lntemasional, sebagai: a. Pemrasaran b. Moderator/pembahas/nara sumber c. Peserta C. Menjadi anggota organisasi profesi survei dan pemetaan Tingkat nasional/lntemasional D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan E. Memperoleh piagam kehormatan 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis F. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana/Diploma IV JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

124




125

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASi SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

:........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :.........................................................................................

Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

:........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :.........................................................................................

Telah melakukan kegiatan survei dan pemetaan :

NO

URAIAN KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN

TANGGAL

SATUAN HASIL

JUMLAH VOLUME KEGIATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT

KETERANGAN/ BUKTI FISIK

1. 2. 3. 4. 5. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan langsung,

Nama Jelas NIP

126

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN IV

: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

:........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :.........................................................................................


:........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :.........................................................................................

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut : NO

URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

TANGGAL

SATUAN HASIL


JUMLAH ANGKA KREDIT


1. 2. 3. 4. 5.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan langsung,

Nama Jelas NIP

127

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN

LAMPIRAN V


SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

:........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :.........................................................................................


:........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :........................................................................................ :.........................................................................................

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Surveyor Pemetaan sebagai berikut :

NO

URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS SURVEYOR PEMETAAN

TANGGAL

SATUAN HASIL


JUMLAH ANGKA KREDIT


1. 2. 3. 4. 5.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan langsung,

Nama Jelas NIP

128

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL/AHLI

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL : PENETAPAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL/AHLI *)

INSTANSI :

MASA PENILAIAN TANGGAL : ..................... S.D TANGGAL ...................

A. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN PERORANGAN NAMA : NIP : NOMOR SERI KARPEG : JENIS KELAMIN : PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN : ANGKA KREDITNYA 6. PANGKAT/GOL. RUANG/TMT : 7. JABATAN SURVEYOR PEMETAAN : 8. MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU : 9. UNIT KERJA : B. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA 1. UNSUR UTAMA a. Pendidikan 1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar 2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang Surveyor Pemetaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat b. Kegiatan survei dan pemetaan c. Pengembangan profesi JUMLAH UNSUR UTAMA 2. UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Surveyor Pemetaan JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM jabatan................................................pangkat ....................... TMT..................................................

BARU

JUMLAH

Ditetapkan di : ......................... Pada tanggal :..........................

Asli disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di ..............

................................................... Nama Jelas NIP.

Tembusan disampaikan kepada : 1. Surveyor Pemetaan yang bersangkutan; 2. Pimpinan Unit Kerja Surveyor Pemetaan yang bersangkutan; 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit; 5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan. *) Coret yang tidak perlu

129

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN SURVEYOR PEMETAAN

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

KEPUTUSAN ........................................................................................................................ NOMOR : ......................................................... TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN SURVEYOR PEMETAAN Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 134/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara ............. dalam jabatan Surveyor Pemetaan.

b.

.................................................................................................................... .................................................................................................................... .....

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5.

Keputusan Menteri 134/KEP/M.PAN/12/2002

6.

Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi SURVEI dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ............................................ dan Nomor..............................;

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

MEMUTUSKAN : Menetapkan Pertama

:

Terhitung mulai tanggal : ................................................................. ...................... mengangkat/mengangkat kembali*) Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ...................................................….. b.

NIP

: ........................................................

c.

Pangkat/Golongan ruang/TMT : .........................................................

d.

Unit Kerja

: ...................................................…..

Dalam jabatan ............................... dengan angka kredit..... (...................)

130

Kedua

:

............................................................................................................................

Ketiga

:

............................................................................................................................

Keempat

:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ........................... Pada tanggal : ............................. .....................................................

Nama jelas NIP. Tembusan : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *). 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu.

131

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN SURVEYOR PEMETAAN

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEi DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

KEPUTUSAN ........................................................................................................................ NOMOR : ......................................................... TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN SURVEYOR PEMETAAN Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa Saudara: ............... NIP :............... Pangkat……........ golongan ruang : .........., berdasarkan Keputusan dari : ............... Nomor : ........., tanggal : ...... dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Surveyor Pemetaan;

b.

.................................................................................................................... .................................................................................................................... .....

1.


2.


3.


4.


5.

Keputusan Menteri Pendayagunaan 134/KEP/M.PAN/12/2002;

6.

Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi SURVEI dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ...................................... dan Nomor..............................;

Aparatur

Negara

Nomor


:

Terhitung mulai tanggal : ............................................... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ..................................................…… b.

NIP : ..................................................……

c.

Pangkat/Golongan ruang/TMT : ........................................................

d.

Unit Kerja : ...................................................….. dari jabatan .................. (........................)

Kedua

:

dengan

angka

kredit

sebesar

…….......

Saudara ................. dapat diangkat kembali dalam jabatan ........ apabila telah .............................................................

132

Ketiga

:

............................................................................................................................

Keempat

:


Ditetapkan di : ............................. Pada tanggal : ........................…. .....................................................


133

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN SURVEYOR PEMETAAN

LAMPIRAN IX


KEPUTUSAN ........................................................................................................................ NOMOR : ......................................................... TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN SURVEYOR PEMETAAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*) Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

bahwa Saudara : .................. NIP :............... jabatan ............... pangkat............golongan ruang ........... terhitung mulai tanggal .............. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ....................... tanggal ...................... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara*); bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Surveyor Pemetaan , dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Surveyor Pemetaan;

1.


2.


3.


4.


6.

Keputusan Menteri Pendayagunaan 134/KEP/M.PAN/12/2002;

7.

Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi SURVEI dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ............................................ dan Nomor..............................;

Aparatur

Negara

Nomor


Kedua

:

:

Terhitung mulai tanggal : ............................................ memberhentikan dengan hormat dari jabatan Surveyor Pemetaan: a.

Nama

: ..................................................……

b.

NIP : ................................................……..

c.

Pangkat/Golongan ruang/TMT : ..................................................……

d.

Unit Kerja : ...................................................…..

Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.

134

Ketiga

:

**).......................................................................................................................

Keempat

:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : ........................... Pada tanggal : ........................... .....................................................

Nama jelas NIP. Tembusan : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *). 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu. **) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

135

CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN

LAMPIRAN X


KEPUTUSAN ........................................................................................................................ NOMOR : ......................................................... TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN Menimbang

:

a. b.

Mengingat

:

bahwa Saudara : .................. NIP :............... dengan Keputusan .......Nomor: ........., tanggal : ..... terhitung mulai tanggal : ....... telah ditugaskan melakukan kegiatan Surveyor Pemetaan pada : .............................. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor …………………. tanggal ……………, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Surveyor Pemetaan.

1.


2.


3.


4.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5.


6.

Keputusan Menteri 134/KEP/M.PAN/12/2002

7.

Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinator SURVEI dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : .....................…………. dan Nomor..............................;

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor


:

Kedua

:

Ketiga

:

Terhitung mulai tanggal : ............................................ Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ..................................................…… b.

NIP

: ................................................……..

c.

Pangkat/Golongan ruang/TMT : ..................................................……

d.

Unit Kerja : ...................................................…..

disesuaikan dalam jabatan .................. dengan angka kredit sebesar ........ (................) sesuai dengan Lampiran V atau VI *) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 ............................................................................................................................ . ............................................................................................................................

136

Keempat

:


Ditetapkan di : ........................... Pada tanggal : ........................... .....................................................


137

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pengembangan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lemabran Negara Nomor 3041);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lemabran Negara Nomor 3058);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

138

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikandan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1.

Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

2.

Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

3.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

4.

Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

139

BAB II JENIS DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL Pasal 2 (1)

Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.

(2)

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a.

jabatan fungsional keahlian;

b.

jabatan fungsional ketrampilan. Pasal 3

Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : a. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi; b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; c.

Dapat disusun berdasarkan :

dalam

suatu

jenjang

jabatan

1) Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian; 2) Tingkat ketrampilan ketrampilan;

bagi jabatan fungsional

d. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri; e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN ANGKA KREDIT

140

Pasal 4 Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Pasal 5 Penetapan jabatan dan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 Jabatan fungsional dan angka kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan secara bertahap diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV PENGANGKATAN DANPEMBINAAN Pasal 7 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.

141

Pasal 8 (1)

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.

(2)

Tim Penilai sebagainana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional. Pasal 9

Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut. Pasal 11 (1)

Pembina jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.

(2)

Penetapan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

142

Pasal 12 Kebijaksanaan Pendidikan dan Pelatihan jabatan fungsional serta sertifikasi keahlian dan ketrampilan jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dengan pembina Lembaga Administrasi Negara. BAB V TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13 (1)

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan tunjangan jabatan fungsional.

(2)

Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dan pimpinan instansi terkait lainnya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing.

143

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 April1994 PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan diJakarta pada tanggal 18 April1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 22

144

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Salah satu muatan di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 menyatakan bahwa dalam rangka usaha pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional. Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang didalamnya memuat antara lain kriteria tentang jabatan fungsional dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan fungsional. Selain itu diatur pula ketentuan tentang jenjang jabatan serta tata cara penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional. Dengan demikian diharapkan bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini Pegawai Negeri Sipil dapat dipacu mutu profesionalisme melalui pembinaan karier yang berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara yang berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai.

145

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan tidak bersifat statis, akan tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga dapat terjadi pemerkayaan jabatan di dalam suatu rumpun jabatan. Sebagai contoh, pada awalnya rumpun jabatan pendidikan, hanya terdiri dari Dosen dan Guru. Namun karena tingkat kompleksitas kegiatan di bidang pendidikan dapat timbul kebutuhan akan jabatan fungsional baru misalnya antara lain, Ahli Kurikulum dan Ahli Pengujian. Dapat pula terjadi pengembangan jabatan dari spesialisasi kearah sub spesialisasi. Sebagai contoh : Dokter Spesialis Bedah dapat berkembang menjadi Dokter Spesialis Bedah Otak. Untuk pengembangan keahlian seperti tersebut diatas pada hakekatnya bertumpu pada jabatan yang sama. Pemerkayaan jabatan seperti tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perkembangan jabatan baru dalam satu rumpun jabatan. Ayat (2) lihat penjelasan Pasal 3 huruf a. Pasal 3 Huruf a Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan akreditas tertentu. Sedangkan jabatan fungsional ketrampilan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

146

Sebagai contoh : dalam rumpun jabatan pranata komputer dilihat dari tugas pokok yang meliputi perancangan sistem dan pengembangan sistem, seorang sistem Analis adalah termasuk pejabat fungsional keahlian. Sedangkan Programer Komputer yang mempunyai tugas menjabarkan perancangan sistem, menyusun program operasional dan perawatannya adalah termasuk pejabat fungsional ketrampilan. Legalisasi keahlian dan kewenangan penanganan dari kedua jabatan fungsional tersebut ditetapkan dalam bentuk sertifikat. Huruf b Yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi profesi dibentuk dan menjadi wadah bagi para pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional yang bersangkutan. Huruf c Untuk menetapkan jenjang jabatan pada setiap jabatan fungsional, baik jabatan keahlian maupun jabatan fungsional ketrampilan dilakukan melalui evaluasi jabatan sesuai dengan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik jabatan yang bersangkutan. Jenjang jabatan keahlian dan ketrampilan mempunyai jalur jenjang jabatan yang berbeda dan mempunyai jenjang pangkat yang berbeda pula satu sama lain. Huruf d Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri. Di dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional tidak mutlak harus bekerja sendiri. Dia dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, namun tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut. Contoh, seseorang Apoteker didalam meracik obat dapat dibantu oleh Asisten Apoteker. Namun hasil kerja Asisten Apoteker tetap menjadi tanggung jawab Apoteker. Dilain pihak tanggung jawab mandiri seorang Asisten Apoteker adalah dapat meracik obat sesuai dengan prosedur kerja yang dilakukan untuk keperluan tersebut.

147

Huruf e Penetapan jabatan fungsional dalam suatu unit organisasi dimungkinkan sepanjang jabatan fungsional tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi yang bersangkutan. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan fungsional disamping perlu mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas jabatan fungsional, harus pula mempertimbangkan beban kerja yang ada yang memberi kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan. Pasal 8

Ayat (1) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Tim Penilai terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai. Tim Penilai memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan kenaikan pangkat pejabat fungsional yang bersangkutan. Pembentukan Tim Penilai ditetapkan sebagai berikut : 1) Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini.

148

2) Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional. 3) Mekanisme pembina.

pendelegasian

wewenang

oleh

instansi

4) Tim Penilai Pusat mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan II dan golongan III. Pasal 9 Angka Kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi kerja merupakan salah satu unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya maka unsurunsur lain yang dipersyaratkan dalam DP3 bagi kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan perlu dipenuhi oleh setiap pejabat fungsional. Pasal 10 Perpindahan antar jabatan fungsional persyaratannya ditetapkan untuk jabatan yang besangkutan, sedangkan untuk jabatan struktural persyaratannya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya. Dalam pembinaan tersebut termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan. Ayat (2) Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional. Contoh, Departemen Kesehatan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Doketer, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Guru dan Biro Pusat Statistik sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

149

Pasal 12 Kebijaksanaan umum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pendidikan dan Pelatihan penjenjangan teknis fungsional dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan pendidikan dan latihan lainnya dapat dilaksanakan oleh masing-masing instansi dengan koordinasi instansi pembina jabatan fungsional. Sertifikat keahlian dan ketrampilan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Pasal 13 Ayat (1) Besarnya tunjangan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang telah ditetapkan. Ayat (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3547

150

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Presiden menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara; c.

Mengingat

: 1. 2.

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

151

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

6.


MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1.

Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang

152

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu, serta bersifat mandiri. 2.

Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pembangunan.

3.

Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

4.

Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

5.

Jabatan fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

6.

Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi redahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental

153

yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan. 7.

Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.

8.

Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang bersifat ketrampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika profesi.

BAB II TUJUAN PENETAPAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 2 Rumpun jabatan fungsional ditetapkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan. BAB III JENIS RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Bagian Pertama Jenis Rumpun Jabatan Fungsional

154

Pasal 3 (1)

Jenis rumpun jabatan fungsional disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

(2)

Jenis rumpun jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Bagian Kedua Jenjang Jabatan Fungsional Pasal 4 Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan. Pasal 5 (1)

Jabatan fungsional keahlian adalah fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

jabatan

a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijasah Sarjana (Strata-1); b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; c. Terikat pada etika profesi tertentu ditetapkan oleh ikatan profesinya.

yang

155

(2)

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu: a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Pasal 6

(1)

Jabatan fungsional ketrampilan adalah fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

jabatan

a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan

156

pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3); b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi; c. Terikat pada etika profesi tertentu ditetapkan oleh ikatan profesinya. (2)

yang

Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional ketrampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu: a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai

157

dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a. Pasal 7 Jenjang jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada penilaian bobot masingmasing jabatan fungsional dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 8 (1)

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional.

(2)

Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian adalah : a.

Jenjang Utama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Ia;

b.

Jenjang Madya, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIa

158

(3)

c.

Jenjang Muda, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa;

d.

Jenjang Pertama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa;

Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional ketrampilan adalah : a.

Jenjang Penyelia, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa;

b.

Jenjang Pelaksana Lanjutan, setinggitingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa;

c.

Jenjang Pelaksana, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Va;

d.

Jenjang Pelaksana Pemula, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Vb.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku dengan ketentuan harus sudah disesuaikan selambatlambatnya 3 (tiga) tahun terhitung setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan.

159

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 11 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.

tanggal

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

160

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TANGGAL 30 JULI 1999. DAFTAR RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENJELASANNYA 1.

Rumpun Fisika, Kimia dan yang berkaitan Rumpun Fisika, Kimia dan jabatan yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika, astronomi, meteorologi, kimia, geologi dan geofisika. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b. c.

Pranata Nuklir; Pengamat Meteorologi dan Geofisika; Pengawas Radiasi.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : a. b. c. 2.

Asisten Pranata Nuklir; Asisten Pengamat Meteorologi dan Geofisika; Asisten Pengawas Radiasi.

Rumpun Matematika, Statistika dan yang berkaitan Rumpun Matematika, Statistika dan yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori matematika aktuaria atau konsep statitiska dan mengaplikasikannya

161

pada bidang teknik, ilmu pengetahuan alam dan sosial serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional ilmu matematika, statistika dan aktuaria. Contoh jabatan fungsional keahlian : Statistisi. Contoh jabatan fungsional ketrampilan : Asisten Statistisi. 3.

Rumpun Kekomputeran Rumpun Kekomputeran adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metoda operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan pengembangan dan peningkatan sistem yang berbasis komputer, pengembangan perangkat lunak, prinsip dan metoda operasional, pemeliharaan kamus data dan sistem menajemen, database untuk menjamin integritas dan keamanan data, serta membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan mengoperasikan komputer dan peralatannya; melaksanakan tugastugas pemrograman yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh jabatan fungsional keahlian : Pranata Komputer. Contoh jabatan fungsional ketrampilan : Asisten Pranata Komputer.

162

4

Rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan Rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan penelitian, meningkatkan dan mengembangkan konsep, teori dan metode operasional, menerapkan pengetahuan dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional di bidang arsitektur, dan teknologi serta efisiensi dalam proses produksi. Contoh Jabatan fungsional keahlian : a. b. c. d. e. f.

Teknik Pengairan; Teknik Jalan dan Jembatan; Teknik Penyehatan dan Lingkungan; Teknik Bangunan dan Perumahan; Surveyor dan Pemeta; Penyelidik Bumi.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan a. b. c. d. e.

Asisten Asisten Asisten Asisten Asisten

Teknik Pengairan; Teknik Jalan dan Jembatan; Teknik Penyehatan dan Lingkungan; Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; Surveyor dan Pemeta.

5. Rumpun Penelitian dan Perekayasaan Rumpun Penelitian dan Perekayasaan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negei Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional yang berhubungan dengan bidang penelitian dan perekayasaan dan melakukan kegiatan teknis yang berhubungan penelitian dan perekayasaan. Contoh Jabatan Fungsional Keahlian : a. b.

Peneliti; Perekayasa.

163

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : Teknisi Penelitian dan Perekayasa (Litkayasa). 6.

Rumpun Ilmu Hayat Rumpun Ilmu Hayat adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteorologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi atau farmakologi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi dan kehutanan. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; Pengawas Benih Tanaman; Pengawas Benih Ikan; Pengawas Bibit Ternak; Medik Veteriner; Penyuluh Pertanian; Penyuluh Kehutanan.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : a. b. c. d. e. f. g. h.

Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; Asisten Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; Asisten Pengawas Benih Tanaman; Asisten Pengawas Benih Ikan; Asisten Pengawas Bibit Ternak; Para Medik Veteriner; Asisten Penyuluh Pertanian; Asisten Penyuluh Kehutanan.

164

7.

Rumpun Kesehatan Rumpun Kesehatan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitassi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b. c. d. e.

Dokter; Dokter Gigi; Apoteker; Perawat; Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : a. b. c. d. 8.

Asisten Apoteker; Asisten Penyuluh Kesehatan Masyarakat; Terapis Wicara; Asisten Perawat.

Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan dan pengembangan konsep, teori dan metoda operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi, melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi disamping penyiapan buku dan tulisan ilmiah. Contoh jabatan fungsional keahlian : Dosen.

165

9.

Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional di bidang pendidikan dan pengajaran pada Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus serta mengajar anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik dan cacat mental atau mempunyai kesuliitan belajar pada tingkat pendidikan tertentu. Contoh Jabatan fungsional keahlian : Guru Ahli. Contoh jabatan fungsional ketrampilan : Guru Terampil.

10. Rumpun Pendidikan Lainnya Rumpun Pendidikan Lainnya adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan, atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional di bidang pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan dan pengajaran yang tidak berhubungan dengan pengajaran sekolah formal, memberikan saran tentang metoda dan bantuan pengajaran, menelaah serta memeriksa hasil kerja yang telah dicapai oleh guru dalam penerapan kurikulum, memberikan pelatihan penggunaan teknologi tinggi. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b. c. d. e.

Pengawas Sekolah; Ahli Kurikulum; Ahli Pengujian; Pamong Belajar; Widyaiswara.

166

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : Asisten Pamong Belajar. 11. Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan pemotretan, mengontrol gambar yang bergerak dan video kamera dan peralatan lain untuk merekam dan menyempurnakan citra dan suara, mengontrol penyiapan dan sistem alat telekomunikasi, mengontrol penggunaan alat untuk keperluan diagnosa medis dan perawatan. Contoh jabatan fungsional ketrampilan: a. b. c.

Pemantau Frekuensi Radio; Pengatur Frekuensi Radio; Operator Transmisi Sandi.

12. Rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat Rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberi komando dan menavigasi kapal serta pesawat, melaksanakan fungsi teknis untuk menjamin efisiensi dan keselamatan pelayaran serta penerbangan. Contoh jabatan fungsional ketrampilan: a. b.

Teknisi Penerbangan; Teknisi Pelayaran.

167

13. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dangan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b. c. d.

Pengawas Ketenagakerjaan; Penguji Mutu Barang; Penera; Pengawas Farmasi dan Makanan.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : a. b. c. d.

Asisten Asisten Asisten Asisten

Pengawas Ketenagakerjaan; Penguji Mutu Barang; Penera; Pengawas Farmasi dan Makanan.

14. Rumpun Akuntan dan Anggaran Rumpun Akuntan dan Anggaran adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metoda operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran penyeliaan atau melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b.

Akuntan; Auditor.

168

Contoh jabatan fungsional ketrampilan: Asisten Auditor. 15. Rumpun Asisten Profesional Keuangan dan Penjualan

yang

berhubungan

dengan

Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar di bidang keuangan dan devisa, menaksir nilai komoditi, real estate atau properti lain atau menjual lewat lelang atas nama Pemerintah. Contoh jabatan fungsional keahlian : Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Contoh jabatan fungsional ketrampilan: Asisten Pajak Bumi dan Bangunan. 16. Rumpun Imigrasi, berkaitan

Pajak

dan

Asisten

Profesional

yang

Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberlakukan dan menerapkan peraturan perundangundangan pemerintah yang berhubungan dengan batas negara, pajakpajak, jaminan sosial, ekspor dan impor barang, pembentukan usaha, pendirian gedung, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b.

Pemeriksa Bea dan Cukai; Pemeriksa Pajak.

169

Contoh jabatan fungsional ketrampilan: Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai. 17. Rumpun Manajemen Rumpun Manajemen adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan, atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b.

Analis Manajemen; Analis Kepegawaian.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : Asisten Analis Kepegawaian. 18. Rumpun Hukum dan Peradilan Rumpun Hukum dan Peradilan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang aspek hukum, penyelidikan kasus, pelaksanaan peradilan. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b.

Perancang Peraturan Perundang-undangan; Jaksa.

170

19. Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metoda operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, pengadministrasian, penyeliaan serta pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengatalogan, registrasi dari hak cipta, penetapan hak paten, pendaftaran merek dagang sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh jabatan fungsional keahlian a. b.

Pemeriksa Paten; Pemeriksa Merek.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan: Asisten Pemeriksa Merek. 20. Rumpun Penyidik dan Detektif Rumpun Penyidik dan Detektif adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas menyelidiki fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang mencurigakan di perusahaan, toko ataupun di tempat umum. Contoh fungsional keahlian : Agen.

171

21. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b.

Arsiparis; Pustakawan.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : a. b.

Asisten Arsiparis; Asisten Pustakawan.

22. Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep, dan metoda operasional serta penerapan ilmu pengetahuan berhubungan dengan filosofi, sosiologi, psikologi dan ilmu sosial lainnya; memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan keluarga dalam masyarakat. Contoh jabatan fungsional keahlian : a. b.

Pekerja Sosial; Penyuluh KB.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan : a. b.

Asisten Pekerja Sosial; Asisten Penyuluh KB.

172

23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya Rumpun Penerangan dan Seni Budaya adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metoda operasional di bidang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi, dan arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda bersejarah (museum). Contoh jabatan fungsional keahlian : Pamong Budaya. Contoh jabatan fungsional ketrampilan: Asisten Pamong Budaya. 24. Rumpun Keagamaan Rumpun Keagamaan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional serta pelaksanaan kegitan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh jabatan fungsional keahlian : Penyuluh Agama. Contoh jabatan fungsional ketrampilan : Asisten Penyuluh Agama.

173

25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan pengevaluasian, penganalisisan serta penerapan kebijaksanaan di bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional. Contoh jabatan fungsional keahlian : Diplomat. Contoh jabatan fungsional ketrampilan : Asisten Analis Politik.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

174

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dengan Keputusan Presiden; Mengingat

: 1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

4.


175

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

6.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN. Pasal 1 Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Surveyor Pemetaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, diberikan Tunjangan Surveyor Pemetaan setiap bulan. Pasal 3 Besarnya Tunjangan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

176

Pasal 4 Pemberian Tunjangan Surveyor Pemetaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing. Pasal 6 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

177

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51 TAHUN 2003 TANGGAL : 8 JULI 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN NO. 1 1

2

JABATAN FUNGSIONAL 2 Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli

Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil

JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

3

4

Surveyor Pemetaan Madya

Rp. 700.000,00


Rp. 400.000,00

Surveyor Pemetaan Pertama

Rp. 200.000,00

Surveyor Pemetaan Penyelia

Rp. 240.000,00

Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan

Rp. 200.000,00

Surveyor Pemetaan Pelaksana

Rp. 130.000,00

Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula

Rp. 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

ttd. Edy Sudibyo

178

PERATURAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN ANGKA KREDITNYA

Recommend Documents