PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT POLITEKNIK NEGERI MADIUN
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Madiun tentang Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Madiun; b. bahwa masa jabatan Direktur Politeknik Negeri Madiun akan berakhir pada tanggal 08 Maret 2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu disusun Peraturan Senat tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Madiun;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Diektur pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi -1-
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun; 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 312/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Madiun MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI MADIUN TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: (1) Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2) PNM adalah Politeknik Negeri Madiun. (3) Senat adalah Senat Akademik PNM. (4) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Madiun. (5) Panitia adalah panitia Pemilihan Direktur yang ditunjuk oleh Senat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur untuk melaksanakan pemilihan Direktur. (6) Bakal Calon Direktur, yang selanjutnya disingkat Balon Direktur, adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pengalaman dosen yang mencalonkan diri atau dicalonkan dan memenuhi persyaratan Balon Direktur Politeknik Negeri Madiun (7) Calon Direktur adalah Balon Direktur yang tersaring melalui sidang senat. (8) Tahapan Pemilihan Direktur meliputi Penjaringan Balon Direktur, Penyaringan Calon Direktur, Pemilihan Direktur, dan Pengangkatan Direktur. (9) Sidang senat adalah sidang yang dilaksanakan oleh senat pada semua tahapan pemilihan direktur baik sidang terbuka maupun sidang tertutup yang bertujuan untuk menetapkan Peraturan Pemilihan Direktur, Panitia Pemilihan Direktur, Penjaringan Balon Direktur, Penyaringan Calon Direktur, dan Pemilihan Calon Direktur.
-2-
(10) Persyaratan adalah kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015. (11) Sosialisasi adalah kegiatan penyebaran informasi tentang keterselenggaraan, panduan dan pendaftaran Balon Direktur Politeknik Negeri Madiun (12) Penjaringan adalah kegiatan untuk menyeleksi secara administratif atas berkas seseorang yang mencalonkan diri menjadi bakal calon sesuai dengan persyaratan. (13) Penyaringan adalah kegiatan untuk menyeleksi para Balon Direktur untuk dipilih menjadi Calon Direktur. (14) Pemilihan adalah kegiatan untuk memilih Calon Direktur menjadi Direktur terpilih. (15) Pengangkatan adalah kegiatan untuk menetapkan Direktur terpilih menjadi Direktur. BAB II KEPANITIAAN Pasal 2 (1)
(2)
Persyaratan menjadi panitia : a. Dosen/Tenaga Kependidikan di lingkungan PNM. b. Tidak terdaftar sebagai anggota Senat. c. Tidak sedang mencalonkan diri sebagai Balon Direktur. d. Mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. e. Tidak memihak pada salah satu Balon/Calon Direktur. Panitia dipilih oleh Senat, bertanggungjawab pada senat dan bertugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Balon/Calon Direktur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Senat tentang Pemilihan Direktur dan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Direktur. BAB III SIDANG SENAT
Pasal 3 Anggota Senat yang berhak memilih, menilai, dan menetapkan Balon Direktur dan Calon Direktur adalah semua anggota senat yang hadir dalam sidang senat.
-3-
Pasal 4 Ketentuan Sidang Senat : (1) Undangan Sidang senat disampaikan paling lambat 1 ( satu ) hari sebelum pelaksanaan Sidang Senat. (2) Sidang Senat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) dari anggota senat. (3) Apabila Sidang Senat tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2), Ketua Senat akan mengundang kembali untuk Sidang Senat berikutnya paling lambat 3 (tiga) hari. (4) Apabila Sidang Senat tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) terjadi 2 (dua) kali berturut-turut, maka Sidang Senat berikutnya dapat dinyatakan sah dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh ½ (setengah) dari jumlah anggota senat. (5) Dalam setiap sidang, keputusan hasil sidang senat dituangkan dalam berita acara. (6) Apabila Ketua Senat adalah salah satu calon direktur, maka Sidang Senat dipimpin oleh salah satu anggota senat yang disepakati. (7) Anggota senat yang menjadi Balon Direktur tetap mempunyai hak suara. (8) Dalam hal pelaksanaan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, anggota senat yang menjadi Balon Direktur tidak diperkenankan hadir dalam ruang rapat. BAB IV SYARAT CALON DIREKTUR Pasal 5 Syarat Calon Direktur meliputi: 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor. 3. Bersedia bekerja penuh waktu menjadi Direktur apabila terpilih. 4. Bersedia melepaskan jabatan pada lembaga lain apabila terpilih. 5. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur yang dinyatakan secara tertulis. 6. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis. 7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 8. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 9. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat. 10. Berpendidikan paling rendah Magister (S2). -4-
11. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah yang berwenang. 12. Memiliki pengalaman manajerial: a. paling rendah sebagai ketua jurusan/ketua program studi/kepala pusat atau sebutan lainnya yang setara di lingkungan perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah. 13. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 14. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR Bagian Kesatu Tahapan dan Jadwal Pasal 6 (1)
(2)
(3)
Tahap Pelaksanaan meliputi: a. Penjaringan Bakal Calon. b. Penyaringan Calon. c. Pemilihan Calon. d. Pengangkatan. Jadwal Pelaksanaan: a. Penjaringan Bakal Calon dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat. b. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat. c. Pemilihan Direktur dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat. Apabila jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan direktur tidak memenuhi ketentuan sesuai pasal 6 ayat (2), senat dengan persetujuan menteri dapat menjadwalkan kembali tahapan pemilihan direktur. Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Direktur
(1)
Pasal 7 Penjaringan Administratif Balon Direktur dilakukan oleh Panitia.
-5-
(2) (3)
Panitia membuat rekapitulasi pemeriksaan berkas pendaftar balon direktur dan mengajukannya ke senat. Penetapan hasil Penjaringan Balon direktur dilaksanakan oleh Senat dalam sidang senat.
Pasal 8 Pemeriksaan berkas Balon Direktur dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pencalonan, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Panitia memeriksa kelengkapan berkas dan mengumumkan Balon Direktur yang lolos seleksi administrasi. (2) Pemeriksaan kelengkapan berkas yang dilakukan oleh Panitia dituangkan dalam Form Daftar Persyaratan Administratif. (3) Jika diperlukan maka dapat dilakukan pemeriksaan kebenaran berkas balon direktur. (4) Panitia membuat berita acara Hasil Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas Penerimaan Persyaratan dan Dokumen Administratif (5) Panitia melaporkan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran Penerimaan Persyaratan dan Dokumen Administratif pada sidang Senat. (6) Panitia mengumumkan hasil Penjaringan Balon direktur yang terseleksi.
(1)
(2)
Pasal 9 Balon Direktur yang tidak memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 5 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Berkas Balon Direktur yang dinyatakan gugur menjadi arsip Panitia Pemilihan Direktur. Bagian Ketiga Penyaringan Calon
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 10 Balon Direktur diwajibkan memaparkan program kerja dan visi-misi dalam Sidang Senat. Tahapan Penyaringan Calon Direktur dilakukan melalui musyawarah dan mufakat untuk memilih 3 (tiga) Calon Direktur. Apabila melalui musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara untuk memilih 3 (tiga) calon direktur dengan suara terbanyak. Hasil sidang senat tahap penyaringan calon direktur akan dituangkan dalam bentuk berita acara. Tahapan penyaringan lebih rinci akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Direktur.
-6-
Bagian Kelima Tahapan Pemilihan
(1) (2)
(3)
(4) (5)
(6)
Pasal 11 Tahapan Pemilihan direktur dilakukan dalam sidang senat bersama Menteri atau yang mewakili. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan program kerja dan visi-misi serta Daftar Riwayat Hidup Calon Direktur kepada Menteri. Pemilihan Direktur dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup bersama Menteri atau yang mewakili dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih. b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dari total pemilih. c. Total pemilih adalah jumlah anggota senat yang hadir ditambah hak suara Menteri. d. Jumlah hak suara menteri dihitung dengan cara pembulatan untuk menghasilkan bilangan bulat. Sebelum pelaksanaan Pemilihan Direktur, Pimpinan Sidang membacakan Tata Tertib Pemilihan Direktur. Pemilihan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pemungutan suara hanya dilakukan oleh anggota senat yang hadir dalam rapat senat dan menteri atau yang mewakili. b. Direktur terpilih adalah calon direktur yang memperoleh suara terbanyak. c. Apabila terdapat jumlah suara tertinggi yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memiliki suara tertinggi yang sama, pada hari yang sama. d. Apabila telah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana tersebut pada butir (c) sebanyak 3 (tiga) kali dan masih diperoleh hasil yang sama, maka menteri menetapkan salah satu calon direktur dengan suara terbanyak yang sama untuk menjadi direktur terpilih. Tahapan pemilihan akan diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Direktur. Bagian Keenam Pengusulan Direktur Terpilih
(1) (2)
Pasal 12 Senat mengeluarkan Keputusan Senat tentang Hasil Pemilihan Direktur. Senat melaporkan hasil pemilihan Direktur kepada Menteri.
-7-
(3)
Pengajuan Pengangkatan Direktur terpilih kepada Menteri selambatlambatnya satu minggu setelah pelaksanaan Sidang Senat. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
(1) (2)
Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diselesaikan melalui Sidang Senat. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 04 Januari 2017 KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI MADIUN ttd YULIUS HARRY WIDODO
-8-
