PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dipandang perlu mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN

PRESIDEN

TENTANG

TATA

CARA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

BAB I ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 2. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran. 3. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi adalah suatu lembaga yang dibentuk fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan

kedokteran

yang

diselenggarakan

oleh

fakultas

kedokteran gigi. 4. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan adalah himpunan rumah sakit pendidikan dokter atau dokter gigi (teaching hospital). 5. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 6. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. 7. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. Pasal 2 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2 Anggota Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 3 (1) Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang; b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang; c. asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang; d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang; e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang; f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang; g. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang; h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang; i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang. (2) Unsur dari asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional yang masingmasing 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf i, dan huruf j terdiri atas 1 (satu) orang berlatar belakang pendidikan profesi dokter dan 1 (satu) orang dokter gigi.

BAB II ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Bagian Kesatu Pengangkatan Paragraf 1 Persyaratan Pasal 4 (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. warga negara Republik Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia; f. pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali untuk wakil dari unsur masyarakat; g. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan h. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat

dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran

Indonesia. (2) Selain …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan pasien; b. berwawasan nasional; c. memahami masalah kesehatan; dan d. bukan dokter atau dokter gigi.

Paragraf 2 Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Pasal 5 (1) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri. (2) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan kepada Menteri.

Pasal 6 Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan keterangan mengenai : a.

data diri yang bersangkutan;

b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia; c. surat ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6 c.

surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

d.

keterangan lainnya yang berkenaan dengan persyaratan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 7 Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Paragraf 3 Pengangkatan Pasal 8 (1) Menteri mengusulkan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan berakhir. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan bahwa Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data diri Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang bersangkutan. Pasal 9 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 Pasal 9 Presiden memilih dan mengangkat Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji, menurut agamanya di hadapan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 (1) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. (2) Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 5 (lima) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 8 (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dinaikkan pangkatnya setiap kali secara reguler oleh instansi induknya setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13 (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh instansi induknya apabila telah mencapai

batas

usia

pensiun

dan

diberikan

hak-hak

kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan, pembinaan kepegawaiannya tetap dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 9 Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 15 (1) Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhenti atau diberhentikan karena : a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia; e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang mewakili Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun.

Pasal 16 (1) Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 17 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 Pasal 17 Pemberhentian dari

keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Pasal 18 (1) Untuk mengisi kekosongan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diberhentikan karena alasan selain berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Presiden dapat mengangkat Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Pengganti atas usul Menteri. (2) Masa jabatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Pengganti adalah sisa masa jabatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang digantikannya. (3) Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Pengganti tersebut

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. (4) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang digantikan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 Ketentuan mengenai batas waktu pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia oleh Menteri kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tidak berlaku untuk pengusulan calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan 2008-2013. Pasal 20 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20 (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, masa jabatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2005-2008 diperpanjang sampai dengan diangkatnya Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2008-2013 berdasarkan Peraturan Presiden ini. (2) Selama perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Konsil Kedokteran Indonesia sudah harus menetapkan dan mengusulkan kepada Menteri, calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2008-2013 yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan sejak masa perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21 (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, Menteri mengusulkan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden untuk periode 2008-2013. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 12 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso