PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
RINCIAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 ...
-2 -
Pasal 1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas: a. Anggaran Pendapatan Negara; b. Anggaran Belanja Negara; dan c. Pembiayaan Anggaran.
Pasal 2 Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas: a. Rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
I
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; b. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 3 Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas: a. Rincian Belanja Pemerintah Pusat; dan b. Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Pasal 4 (1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a. Rincian ...
-3 -
a. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan b. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, subfungsi, sumber Lampiran
program, dana, III
kegiatan,
sebagaimana yang
jenis
belanja,
tercantum
merupakan
bagian
dan
dalam tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; b. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, pusat, daerah, dan kewenangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan c. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi/bagian anggaran unit organisasi, program, kegiatan, dan prakiraan maju, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Rincian ...
-4 -
(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran
Bendahara
Umum
Negara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan
sumber
pengelolaan
dana, subsidi,
termasuk sebagaimana
anggaran
program
tercantum
dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 5 (1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas: a. Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut
jenis,
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; b. Rincian
Dana
Bagi
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Hasil
menurut
sebagaimana
tercantum
dalam: 1) Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; 2) Lampiran IX Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; 3) Lampiran X Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi;
4) Lampiran ...
-5 -
4) Lampiran XI Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; 5) Lampiran XII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam
Pertambangan
Umum
menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota; 6) Lampiran XIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam
Kehutanan
menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota; 7) Lampiran XIV Rincian Dana Bagi Hasil
Sumber
Daya Alam Perikanan menurut Kabupaten/Kota; 8) Lampiran XV Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Presiden ini. c. Rincian
Dana
Alokasi
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Umum
menurut
sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; d. Rincian
Dana
Alokasi
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Khusus
menurut
sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; e. Rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan menurut Kabupaten/Kota,
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; f. Rincian ...
-6 -
f.
Rincian Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Presiden ini; g. Rincian Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil
Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota,
menurut
sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; h. Rincian
Bantuan
Operasional
Sekolah
menurut
Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; i.
Rincian
Dana
Insentif
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Daerah
menurut
sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; j.
Rincian
Dana
Desa
menurut
Kabupaten/Kota,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Presiden ini. (2) Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. Rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Rincian ...
-7 -
b. Rincian
Dana
Proyek
Pemerintah
Daerah
dan
Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (3) Rincian
Dana
Alokasi
Provinsi/Kabupaten/Kota Tambahan
menurut
dan
Khusus Dana
menurut
Alokasi
Kabupaten/Kota,
Khusus
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e menjadi dasar bagi Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga terkait menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang atau subbidang paling lama 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. (4) Perubahan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai akibat dari: a. terdapat perubahan data; dan/atau b. terdapat kesalahan hitung; ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 6 Anggaran pendidikan dirinci dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 7 Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 8 ...
-8 -
Pasal 8 (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk Badan Layanan Umum; b. perubahan pinjaman dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri; c. pergeseran
Bagian
Anggaran
999.08
(Bendahara
Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar subbagian
anggaran
dalam
Bagian
Anggaran
Bendahara Umum Negara, termasuk yang terkait dengan penerapan reward and punishment; d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk; e. pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 (satu) program
sepanjang
mengurangi
volume
pergeseran keluaran
tersebut
(output)
yang
tidak telah
direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak,
kedaruratan
atau
yang
tidak
dapat
ditunda; f.
pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; g. pergeseran ...
-9 -
g. pergeseran anggaran antar jenis belanja dan/atau antar
jenis
kegiatan
dalam
1
(satu)
program
dan/atau antar program dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga
untuk
memenuhi
kewajiban
pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); h. pergeseran
anggaran
antarlokasi
dan/atau
antarkewenangan; ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Ketentuan
mengenai
tata
cara
perubahan
Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 9 (1) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri sebagai akibat dari: a. penambahan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri karena percepatan atau lanjutan penarikan; b. penambahan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri di tahun lalu yang tidak terserap; dan/atau c. pengurangan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri; ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Ketentuan ...
- 10 -
(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Penerusan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 10 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Anggaran Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015.
Pasal 11 Ketentuan
yang
diperlukan
dalam
rangka
pelaksanaan
Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 12 Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar ...
- 11 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 334
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, tdd. Ratih Nurdiati
LAMPIRAN I RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN (Dalam Ribuan Rupiah) NO
URAIAN
JUMLAH
1.
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
1.328.487.827.125
1.1
Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
644.396.122.950
1.1.1
Pendapatan PPh Migas
88.708.584.000
1.1.1.1
Pendapatan PPh Minyak Bumi
34.473.485.000
1.1.1.2
Pendapatan PPh Gas Bumi
54.235.099.000
1.1.2
Pendapatan PPh Nonmigas
555.687.538.950
1.1.2.1
Pendapatan PPh Pasal 21
110.334.939.517
1.1.2.2
Pendapatan PPh Pasal 22
7.699.377.920
1.1.2.3
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
46.412.737.485
1.1.2.4
Pendapatan PPh Pasal 23
29.505.783.549
1.1.2.5
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
1.1.2.6
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
1.1.2.7
Pendapatan PPh Pasal 26
41.176.346.760
1.1.2.8
Pendapatan PPh Final
86.232.360.038
1.1.2.9
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
1.2
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
524.972.170.000
1.2.1
Pendapatan PPN Dalam Negeri
298.667.827.842
1.2.2
Pendapatan PPN Impor
200.134.172.406
1.2.3
Pendapatan PPN Lainnya
1.2.4
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
15.366.107.311
1.2.5
Pendapatan PPnBM Impor
10.522.755.092
1.2.6
Pendapatan PPnBM Lainnya
1.3
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
1.3.1
Pendapatan PBB Perkebunan
1.288.162.297
1.3.2
Pendapatan PBB Perhutanan
338.643.710
1.3.3
Pendapatan PBB Pertambangan
1.3.4
Pendapatan PBB Migas
1.4
Pendapatan Cukai
126.746.318.000
1.4.1
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
120.557.190.000
1.4.2
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
1.4.3
Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
6.023.628.000
1.5
Pendapatan Pajak Lainnya
5.689.120.000
5.372.143.072 228.899.394.000
54.456.609
267.721.168
13.586.181 26.684.096.175
1.115.121.007 23.942.169.161
165.500.000
halaman : 1
NO
URAIAN
JUMLAH
2.
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
51.503.800.000
2.1
Pendapatan Bea Masuk
37.203.870.000
2.2
Pendapatan Bea Keluar
14.299.930.000
JUMLAH
1.379.991.627.125
Keterangan: Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas: 1. Pajak Penghasilan (PPh)
8.050.000.000
a.
PPh atas Komoditas Panas Bumi
1.750.000.000
b.
PPh atas Bunga, Imbal Hasil, dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran SBN di Pasar Internasional, namun tidak termasuk Jasa Konsultan Hukum Lokal
6.300.000.000
2. Bea Masuk
600.000.000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,
Ratih Nurdiati
halaman : 2
LAMPIRAN II RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Dalam Ribuan Rupiah) BAS 421
URAIAN
JUMLAH
PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM
254.270.471.590
PENERIMAAN SDA MIGAS
224.263.060.000
42111
Pendapatan Minyak Bumi
170.342.270.000
421111
Pendapatan Minyak Bumi
42121
Pendapatan Gas Alam
421211
Pendapatan Gas Alam
PENERIMAAN SDA NON MIGAS
170.342.270.000 53.920.790.000 53.920.790.000 30.007.411.590
42131
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
421311
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan dan Energi
421312
Pendapatan Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara
4214
Pendapatan Kehutanan
4.573.988.380
42141
Pendapatan Dana Reboisasi
421411
Pendapatan Dana Reboisasi
2.490.850.000 2.490.850.000 1.071.550.000 1.071.550.000 162.000.000 162.000.000
42142
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
24.599.745.000 2.071.826.000 22.527.919.000
42143
Pendapatan IIUPH (IHPH)
421431
Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri
421432
Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu
-
421433
Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan
-
421434
Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam
42144
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
421441
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
-
849.588.380 849.588.380
42151
Pendapatan Perikanan
250.000.001
421511
Pendapatan Perikanan
42161
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
421611
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
421612
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi
250.000.001 583.678.209 564.792.993 18.885.216
422
PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN
42211
Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111
Pendapatan Laba BUMN Perbankan
42212
Pendapatan Laba BUMN Non - Perbankan
422121
Pendapatan Laba BUMN Non - Perbankan
423
PENDAPATAN PNBP LAINNYA
89.823.662.775
4231
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
31.962.748.741 17.392.117.878 59.715.950 24.339.146 16.066.526.027
42311
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423111
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
423112
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
423113
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
423114
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
423115
Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
423116
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
423117
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
423118
Pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah
423119
Pendapatan Penjualan Lainnya
44.000.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000 35.200.000.000 35.200.000.000
-
15.679.539 66.577 1.200.000.000 25.790.639 107.553.710 112.525 2.209.223
42312
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
423121
Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
423122
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin
423123
Pendapatan Penjualan Sewa Beli
-
423124
Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina
-
423125
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung, dan Bangunan
-
423126
Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
-
423127
Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi, dan Jaringan
423129
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
-
105.231.962
halaman : 1
(Dalam Ribuan Rupiah) BAS
URAIAN
42313
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
423131
Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
423132
Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
423139
Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas
JUMLAH 14.162.760.000 -
13.993.200.000 169.560.000 300.317.153 102.830.290 14.072.461 12.500
42314
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
423142
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
423143
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
423144
Pendapatan dari KSP tanah, gedung, dan bangunan
-
423145
Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
-
423146
Pendapatan dari KSP jalan, irigasi, dan jaringan
-
423147
Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)
-
423148
Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna
423149
Pendapatan Sewa dari Pemanfaatan BMN Lainnya
-
183.401.902
4232
Pendapatan Jasa
31.212.132.267
42321
Pendapatan Jasa I
423211
Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
423212
Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
423213
Pendapatan Surat Keterangan, Visa dan Paspor
20.473.784.162 29.725.672 1.111.133 3.204.567.544
423214
Pendapatan Hak dan Perijinan
423215
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
423216
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Dan Pendapatan DJBC
423217
Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
423218
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian
423219
Pendapatan Pelayanan Pertanahan
42322
Pendapatan Jasa II
423221
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
423222
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
423223
Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin
423224
Pendapatan Jasa Catatan Sipil
423225
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
423226
Pendapatan Uang Pewarganegaraan
423227
Pendapatan Bea Lelang
423228
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
423229
Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
42323
Pendapatan Jasa Luar Negeri
423231
Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
423232
Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
423239
12.897.446.005 257.409.062 915.679.867 81.303.420 1.154.921.546 1.931.619.913 1.221.520.803 58.953.004 907.176.034 -
4.026.275 624.000
210.001.425 34.669.640 6.070.425 692.029.977
Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
488.971.770 154.907.360 48.150.847
42324
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
-
423241
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
42325
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account) dan/atau Jasa Penempatan Uang Negara
423251
Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
423252
Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
423253
Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling
423254
Pendapatan dari Penempatan Uang Negara di Bank Indonesia
42326
Pendapatan Jasa Kepolisian I
423261
Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
423262
Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
423263
Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
423264
Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
423265
Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
423266
Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi melalui Simulator
423267
Pendapatan Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak
-
2.735.781.500 -
10.000.000 118.860.000 2.606.921.500 4.167.928.480 1.090.648.040 1.074.179.750 67.531.825 1.219.769.720 681.598.770 31.473.250 2.727.125
halaman : 2
(Dalam Ribuan Rupiah) BAS
URAIAN
42327
Pendapatan Jasa Pelayanan TOL
423271
Pendapatan Jasa Pelayanan Jalan Tol Suramadu
42328
Pendapatan Jasa Kepolisian II
423281
Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke Luar Daerah
423282
Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
423283
Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri
423284
Pendapatan Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card)
423285
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
JUMLAH 213.000.000 213.000.000 128.159.017 61.415.025 65.223.740 -
1.520.252 1.579.928.328 1.579.928.328
42329
Pendapatan Jasa Lainnya
423291
Pendapatan Jasa Lainnya
423292
Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/ Pejabat Lelang Kelas II
423293
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
4233
Pendapatan Bunga
5.825.134.386 1.418.648.100
-
42331
Pendapatan Bunga
423311
Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
423312
Pendapatan PPA atas Bunga Obligasi
423313
Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
423314
Pendapatan bunga dari pemberian kredit Pemerintah
-
423315
Pendapatan bunga dari rekening pembangunan hutan
-
423319
Pendapatan Bunga Lainnya
42333
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423331
Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
423332
Pendapatan premium obligasi negara dalam valuta asing
423333
Pendapatan Premium atas SBSN Dalam Negeri/Rupiah
42336 423361
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
47.296.286 47.296.286
1.418.648.100
-
4.359.190.000 4.359.190.000 -
4234
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi
54.511.581
42341
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi
423411
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
423412
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
423413
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
423414
Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya
423415
Pendapatan Ongkos Perkara
423416
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
54.511.581 4.012.880 458.805 2.651.724 8.052.550 17.902.705 2.000.000
423417
Pendapatan Hasil Lelang gratifikasi
423419
Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya
-
19.432.917
4235
Pendapatan Pendidikan
3.217.347.414
42351
Pendapatan Pendidikan
423511
Pendapatan Uang Pendidikan
423512
Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
423513
Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
423519
Pendapatan Pendidikan lainnya
3.217.347.414 2.061.881.798 120.435.475 79.933.299 955.096.842
4236
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
59.567.850
42361
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423611
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan
423612
Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
59.567.850 24.157.650 3.200.000
423613
Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan
423614
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan
423615
Pendapatan hasil pengembalian uang negara
-
32.210.200 -
4237
Pendapatan Iuran dan Denda
675.227.065
42371
Pendapatan Iuran Badan Usaha
423711
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
423712
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
636.423.024 484.844.144 151.578.880
423713
Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
-
42372
Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
-
423721
Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
-
halaman : 3
(Dalam Ribuan Rupiah) BAS
URAIAN
JUMLAH 29.272.034
42373
Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konversi Alam
423731
Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup
423732
Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
423735
Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
423736
Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
423737
Iuran hasil usaha perburuan di taman buru (IHUPTB)
423738
Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan
42375
Pendapatan Denda I
423751
Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
423752
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
423753
Pendapatan atas denda administrasi BPHTB
423754
Pendapatan denda pelanggaran di bidang pasar modal
423755
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
423756
Pendapatan denda pelaksanaan rekening pengeluaran bersaldo nihil dalan rangka TSA
-
423757
Pendapatan denda atas pelaksanaan penempatan uang negara di bank umum dan BI
-
423758
Pendapatan denda atas Treasury Notional Pooling
-
423759
Pendapatan denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh bank/pos persepsi
-
6.833.785 173.109 21.893.602 371.538
9.532.007 -
9.427.007 -
105.000
42376
Pendapatan denda II
-
423761
Pendapatan denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan saldo BO II ke BO I
-
423762
Pendapatan denda atas Kekurangan/Keterlambatan pembagian PBB oleh BO III PBB
-
4239
Pendapatan Lain-Lain
16.816.993.471
42391
Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja TAYL
423911
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
423912
Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
423913
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
14.717.982.654 107.260.025 6.687 14.610.715.942
423914
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
-
423915
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
-
423917
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL
42392
Pendapatan Pelunasan Piutang
423921
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
423922 42393
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian yang di Derita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Pendapatan dari penutupan rekening
423931
Pendapatan dari penutupan rekening
42394
Pendapatan dari Selisih Kurs
423941
Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan rekening milik BUN
423942
Pendapatan dari untung Selisih Kurs uang persediaan satker perwakilan RI
42399
Pendapatan Lain-lain
423991
Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji
423992
Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
-
423993
Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
-
423994
Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah
-
423995
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia
-
423996
Pendapatan jasa perbendaharaan
-
423997
Pendapatan kelebihan pelimpahan pajak/PNBP dari bank/pos persepsi
423998
Pendapatan penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yan tidak diambil oleh yang berhak
423999
Pendapatan Anggaran Lain-lain
424
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
22.246.842.569
4241
Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat
424111
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424113
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
424114
Pendapatan Jasa Pencetakan
424115
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
424116
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
424117
Pendapatan Jasa Layanan Pemasaran
19.967.673.396 16.740.663.586 7.494.104.291 6.576.397.176 124.291.986 2.324.086 3.300.000 1.981.888.932 1.575.030
424118
Pendapatan Penyediaan Barang
424119
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
-
3.358.998 108.200 3.250.798 -
450.000.000 450.000.000 -
1.645.651.819 10.864.799
15.460 1.634.771.560
-
556.782.085
halaman : 4
(Dalam Ribuan Rupiah) BAS
URAIAN
JUMLAH
42412
Pendapatan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121
Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
424122
Pendapatan pengelolaan kawasan pengembangan ekonomi terpadu
424123
Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
424129
Pendapatan dan Pengelolaan Kawasan Lainnya
42413
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424133
Pendapatan Program Modal Ventura
424134
Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
424135
Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
424136
Pendapatan Investasi
424139
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus lainnya
4242
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
939.800.311 758.972.000 -
180.828.311 2.287.209.499 2.672.000 325.702.899 27.252.000 629.908.000 1.301.674.600 55.498.371 22.915.934
42421
Pendapatan Hibah Terikat
424211
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan
424212
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha
424213
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda
-
424214
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan
-
424215
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha
-
424216
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara
-
424219
Pendapatan Hibah Terikat Lainnya
42422
Pendapatan Hibah Tidak Terikat
424221
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan
424222
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha
424223
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda
-
424224
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan
-
424225
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha
-
424226
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara
-
424229
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya
4243
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
615.934 22.300.000
-
32.582.437 19.596.308 12.986.129
-
738.868.750 738.868.750
42431
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
424311
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
424312
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha
424313
Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah
4249
Pendapatan BLU Lainnya
15.740.127
42491
Pendapatan BLU Lainnya
424911
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Penggunaannya
658.359.023 64.769.600 1.484.802.052 1.484.802.052 1.484.588.270 213.782
JUMLAH
410.340.976.934
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,
Ratih Nurdiati halaman : 5