REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUSLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN,
BADAN LAYANAN UMUM
Sekretartat Tim Penyusunan RPP eLU
Jakarta, 13 Junl 2005
SISTEMATIKA
PERATURMI PEMERI"ITAH RI NOMOR 23 TAHtiN 2005
TENTANr,
PE ~'GELOu\AN KEUANGAIII BAOAN lAYANAN UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM .
BAB I!
TUJUAN DAN ASAS .... Bagian Pertama . TUiuan .. 8agian Kedua : A5a~ " ...
BAB'"
PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN. Bagian Pertama : Persyaratan .. 8agia n Ke('1.'ia Pene lapan dan Penca bulan ..
BAB IV
STANDAR DAN TARIF LAYANAN .. Bagian Pertama : Standar Layanan . Baglan Kedua : Taril Layanan .
BABV
PENGELOlAAN KEUANGAN BLU . 8egian Pertama : Pe rencanaan dar. Penganggaran " Bagian Kedua : Ookumen Pe'aksanaan Anggaran ... Bagian Ketiga : Pondapatan dan aelanl3 . Bagian K.empat : Pengelolaan Kas . Bagian Kelima : Pongelolaan Piutang dan Utang .. Bagian Keenam : tnves tasi . Bagian Ketujuh : Pengelotaan Barang .. Bagian Kedelapan : Peny.lesaian Kerugian , aagisn Kesembilan : Akunlansi , Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan . . Baglan Ke.epuluh : Akunlabilt t.. Klne'la 889130 Kesebe las : Surplu s dan Deflsi l
9 9
to
"n
12 14 14
15
16 18 18
TATA KEL OLA .. Bagian Pertama : Kelembagaan. Pelabal Pengelola, dan K.pegawaian . 8agian Kedua : Pembinaan dan Pengawasan .. ... .... ... . . ........ Bagian KetigB : Remunel8si ".
20 21
BAB VII
KETENTUAN LAIN ,
21
BAB VII!
KETENTUAN PERALIHAN .
22
BAB 1)(
KETENTUAN PENUTUP ...
22
aABVI
PENJELASAN ..
18 18
24
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA
NOMOR: 23TAHUN 2005
l'ENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BAI:AN LA'fANAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn:
Mengingat
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Oasar Negara Repliblik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 1'1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Nagara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4286): 3. Undang-Undang Nomar Tahun 2004 tentang PertJendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik h1donesia Nemer 4355):
MEMUTU$KAN Menetapkan
pp Nomot 23 Tehun
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEUANGAN BAOAN LAYANAN UMUM. 2005 IfKlI"nQ Peng.loIai(l KlCill'l9an B~dBIf Layansn Umum
PENGELOLAAN
-1
BABI
KeTENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam Peraturan Pemerintah Ini yang dimaksud dengan : 1. Badan yanan Umum, yang selanjutnya dlsebut BLU. adalah instansi di lingkungan Pemerirotah yang dlbentuk unluk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyed!aan barang danlatau jasa yang dljual tanpa mengutsmak n mentari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya dldasarllan pada prinsip efisiensi dan produkllvitas. 2
Pola Pengelolaan Keuangan Bada'n Layanan Umum. yang selanjulnya disebul PPK-BLU. adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan nek~ibilitas berupa keleluasaan unluk menerapkan praklek-praklek bisnis yang sehal unluk meningkat!
3.
Pemenntah adalah pemennlah pusal danlatau daerah.
4.
Instansl pemenntah adalah setiap Kantor alau saluan ke~a yang berkedudukan sebaQilI pengguna anggaranlbarang alau kuasa pengguna anggaranlbarang.
5.
Mmenlerian Negara/Lembaga adalah kemenlerian negarallembaga pemerinlah yang dipimpin oleh menterilpimpinan lembaga yang bertanggung jawab alas bU:idng lugas yang diemban oIeh sualu BLU. Menlerilpimp nan lembaga adalah pejabal yang bertanggung jawab atas bidang lugas BLU ya ng hersangkutan.
7.
Saluan K&rj8 Perangkal Oaerah, yang selanjutnya disebul SKPO. ada lah inslansi pttrnerintah daerah yang merupakan ba llian dari pemerintah daerah yang bertanggung jaw b alas bidang lugas yang olsmban oleh suatu BLU.
8. Pejabal Pengelola Keuangan Daerah . yang selanjutnya disebul PPKD. adalah kepala badan/dinas/biro keuanganlbagian keuangan yang memiliki · 2·
lugas melaksanokaJI pellgelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umurn Daerah. Rencana Ke~a dan Anggaran Kenlenterian Negara/Lembaga, yang selanjulnya disebut RKA-KL. adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimakS1Jd dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 10. Rencane Bisnis dan Anggaran BLU. yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan. target kine~a . dan anggaran sualu BLU.
9.
11. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis ten tang tolok ukur layanan minimom ,ang diberik"n oleh BLU kepada masyarakal.
12.
Praktek bisnis yang sehel adatah penyelenggaraan lungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan beri<esinambungan.
BAB 11 TUJUAN DAN AS AS
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal2
BLU bertujuan unlUk meningkatkan petayenan kepada masyarakat datam rangka memajukan kesejahteraan IJm.,m dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fteksibilitas datam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. dan penerapan praktekbisnis yang sehal. Bagian Kedua ",5as Pasal3 (1) BLU beroperasi sebagai unit ke~a kemenlerian negara/lembaga/pemerintah daerah unluk lujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya
pp Nome, 23 T.tlUn 1005 (Intang Pitlgelolean Keu/J"911'1 Sadlln L'r-n.n Umum
.J.
berdasarkan kewenangan yang dideiegasikan oIeh instansi induk yang bersangkutan. (2)
BLU merupakan bagian perangkatpencapalan tujuan kementenan negarailembagaJpemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dan kementerianJ1embaga/pernerintah daerah sebagai instansi induk.
(3)
Menteriipimpinan lembagalgubemurlbupatilwalikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pefayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dan segi manfaat layanan yang dihasilkan.
(4)
Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menterilpimpinan IembagaJ gubernurlbupatilwalikota.
(5)
BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencanan keuntungan
(6)
Rencana ke~a dan anggaran serta laporan keuangan dan kine~a BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan rencana kerja dan anggsran serta laporan keuangan dan kine~a kementerian negaraJlembagaJSKPD/pemenntah daerah
(7)
BLU mengelola penyelenggaraan layanan urnum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
BABItl
PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN
Bagian Pet1ama
Pers yaratan
Pasal4
(1) Suatu satuan ke~a instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK·BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan adminisl'atif.
pp NOmcJr 23 Tahun 2005Ientar:g Pel'lgtkl:/aan il(lIItIlingar: Badan l aYjloan Umum
· 4·
(2)
Persyaralan subslantif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terpenuhi apabila inslansi pemennlah yang bersangkulan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: a. Penyediaan barang dan/alau jasa layanan urnum; b. Pengelolaan wilayahl1
(3)
Persyaralan leknis sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terpenuhi jpabila: a. kine~a pelayanan di bidang lugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkalkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menleri/pimpinan lembagail<epala SKPO sesuai dengan kewenangannya; dan lb. kinerja keuangan satuan ke~a inslansi yang bersangkulan adalah sehat sebagaimana dilunjukkan dalam dokumen usulan penelapan BLU.
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terpenuhi apabila inslansi pemerintah yang bersangkulan dapal menyajikan selunuh dokumen berikut: a. pernyalaan kesanggupan unluk meningkalkan kine~a pelayanan, keuangan, dan manlaat bag i masyarakal; b. pola lala kelola ;
c rencana strategis bisnis;
d. laporan keuangan pokok; e. standar pelayanan minimum; dan f. laporan audil lerakhir atau pemyalaan bersedia untuk diaudit seeara independen. (5) Ookumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri/pimpinan tembagail<epala SKPD untuk mendapalkan persetujuan sebelum disampalkan kepada Menten Keuanganl gubernurlbupatilwalikota, sesuai dengan kewenangannya . (6) Ketenluan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayal (4) diatur dengan Peraturan Menten Keuangan/gubernurlhupati/walikota sesuai dengan kewenangannya .
PP Nomor 2J Tahun 1005 J.niang Pengelolaan Keuangan BsdlJll Lsyanen Umum
·5·
Bagian Kedua
Penetapan dan Pencabutan
Pasal5
MentenlpiTTIpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK·BLU kepada r~enleri Keuanganlgubernurl bupatilwalikota, sesuai dengan kewenanga nnya
(1 )
(2)
Menteri KeuanganigubernurlbupatilWalil(ota menetapkan instansi pemerintah yang lalah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) " . 'untuk mener.apkan PPK·BLU,
(3),Penelapan sebagaimapa dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembenan status BLU-secara penuh atau status BLU·Bertahap, (4)
,StatusBLU ~ecara penu~ dlberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan memuaskan.
(5)
Status BLU·Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) telah terpenuhl, namun persyaralan admlnistrallf sebag aimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) belum terpenuhi secara memua kan
(6)
Status BLU-Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (Uga) tahun ,
(7)
Menten KeuanganlgubemurlbupalllWalikota, seSlJal dengan kewenangannya,
memba" keputusan penetapen atau sural penolakan I&rhadap usulan ,penetapan BLU paling lambat 3 (tiga) bulan menlerilplmpiolln lembagaikepala SKPD ,
sejak
dilerima dan
Pasal 6 (1) Penerapan PPK-BLU berakhll pabila: a. alcabut olen Menten Keuanganlgubernurlbupati/walikola seSUdl dengan kewenangannya;
-6
b. dicabut olen Menten Keuanganlgubemur/bupatilwalikota berdasarl
Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUNf c dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan peNndang-undangan .
(4) Menten Keuanganlgubemur/bupatilwatikota, sesuai dengan kewenangannya , membual penetapan pencabulan penerap~n PPK·BLU atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) hUNf b diterima. (5) Oalam hal jangka wa,1u 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lenampaui, u,ul pencabulan dlanggap dilolak. (6) tnstansi pemerinl3h yang pemah dicabut dari stalus PPK·BLU dapat diusulkan kemb.1i untuk menerapkan PPK .sLU sesuai dengan kelentuan dalam Pasal 4. Pasal 7 Oalam rangka menilai usu!an penHapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dar. Pasal 6, Menteri Keuangan/gubemurl bupatilwalikota , sesuai dengan kewenangannya, menunjuk suatu tim penilai.
BABIV
STANDAR DAN TARIF LAYANAN
Bagian Pertama
Slandar Layanan
PP Homor 13 Tthoo 1005 f''''''''~ p,"'}.f040,n K~ Badon Layan." Umum
·7·
Pasal8 (1)
Instansi pemerintah yang menerapl-.an PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oIeh menlerilpimpinan lembagalgubernurlbupati/walikola sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Standar pelayanan minimum sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oIeh instansi pemerinlah yang menerapkan PPK-BLU.
(3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat P) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan keselaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapalkan layanan. Bagian Kedua
Tarit Layanan
Pasal9
(1)
8LU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barangfJasa tayanan yang diberikan.
(2)
Imbalan atas barangfJasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tant yang disusun atas dasar perhilungan blaya per unit layanan atau hasit per investasl dana.
(3) Tant layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diu5utkan oleh BLU kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesual dengan kew~nangan n ya .
(4)
Usul tarit layanan dan menteri/pimpin an lembagalkepala SKPD sebagaimana dimaksud pad. ayat (3) selanjutnya diletapkan oleh Menteri Keuangan/gubcrnur/bupatilWalikola. sesuai dengan kewenangannya
(5)
Tani layanan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan ayat (4) hanus mempertimbangkan: • . konbnuitas dan pengembangan layanan :
daya beli masyarakat;
c. asas keadil an dan kepatutan: dan d. kompetisi yang sehat.
PP Nofn()( 2J Tahun 7005r6maflg Pengelofaan I<&U8f'1gSIlBadan LaYiO'" Umum
- 8
BABV
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Bagian Pertama
Perencanaan dan Penganggaran
PasallO
(I) BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Stralegis Kementenan Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (2)
(3)
BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (I). RBA kine~a
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan dan perhitungan akuntansi biaya menlJrut jenis layanannya.
basis
(4) RBA BLU disusun berdasarkan kebuluhan dan kemampuan pendapatan yallg diperkirakan akan diterima dan masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD. Pasall I (I) BLU mengajukan RBA kepada menterilpimpinan lembagaikepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL . rencana ke~a dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD. (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar petayanan minimum dan biaya dari ke/uaran yang akan dihasi/kan. (3) RBA BLU yang te/ah disetu)ui oleh menterilpimpinan /embagalkepala SKPD diajukan kepada Menten Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, sebagal bagian RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD. atau Rancangan APBD. (4)
Menten KeuanganlPPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kemba/i slandar biaya dan anggaran BLU da/am rangka pemrosesan RKA-KL, rencana ke~a dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD sebagai bagian dan mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD .
pp Nomor 2J Ta/lim 2005
len'~
P'ngelolaan Keuangan a.dan uyen,n Umum
-9·
(5)
Bll! menggunaxan APBNIAPBO yang lelah diletapkan sebagai dasar penyesuaian temadap RBA menjadl RBA deftnillf. 8agian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggilran
Pasal12
(1) R8A 8lU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (5) digunakan sebagai acu&n dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLU untuk diajukan kepada 'Menten KeuanganJPPKD sesuai dengan kewenangannya. (2) Ookumen pelaksanaan anggaran BlU sebagaimana dimaksud pada ayal (1) paling sedikit menC2kl'p seluTUh pendapalan dan belanja , proyeksi aTUS kas . serta jumlah adn kualitas jasa danlalau barang yang akan dlhasilkan oleh BlU .
(3) Menteri KeuanganlPPKO, sesval dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling lambat langgal 31 Oesember menjelang awal tahun anggaran. (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh Menleri KeuanganlPPKD, sesuai dengan 'kewenangannya. BLU dapsl melakukan pengsluaran paling tinggi sebesar angka dokut:".an pelaksanaan snggaran tahun lalu. (5) Ookumen pelaksanaan anggaran yang lelah disahkan oleh Menteri KeuanganJPPKD sebagaimana dimaksud pada ayal (3) menjadi lamplran dari perjanjian kinerja yang dilandalangani oleh menleri/pimplnan lembagalgubemurl bupalUwalikola, sesuai dengan kewenangannya, dengan plmpinan BLU yang bersangkulan. (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang lelah disahkan oleh Menleri KeuanganlPPKD, sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayal (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dan APBNIAPBD oIeh BLU.
PP Nomor 2J
TWtu"" lOO~
tenlln9 Pengs.loJl,n KeUMgan Bad.n Layanan Umum
- 10·
Pasal 13 KelenllJan lebih lanJul mangenai ~nyusun8n, pengejuan, penellipan , perubaha:n RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran SLU dialur oleh Peraturan Menleri Keuangan/gubemurl bupalilwalikota sesua; d~n~an kewenangannya . Bagian Kebga
Pendapatan dan Belan)a
Pasal 14
(1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBNiAPBD diberlakukan sebagai pendapaldn BLU. (2) Pendapatan yang diperoleh dan jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dan masyarakat alau beden lain merupakan pendapatan operasional BLU. (3) Hibah lerikal yang diperoleh dan masyarakal atau badan lain metupakan pendapalan yang harus diper1akukan sesuai dengan peruntukan . (4) Hasil ke~asama BLU dengan pihak lain dan/alau hasil usaha lainnya merupakan pendapalan bagi E.LU. (5) Pendapalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1l. ayal (2). dan ayal (4) dapal dikelola langsung unluk membiayai belanla BLU sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal t 1. (6) Pendapalan sabagaimana dima~sud pada ayal (2). ayal (3), dan ayal (4) dilapor\(an sebagai pendapalan negara bukan pajak kemenlerian/lembaga alau pendapatan bukan pajak pemerinlah daerah Pasal1.5 (1)
Belanja B~U lardiri dan unsur biaya yang sesuai dengan struklur biaya yang dituangkan delam RBA definitif.
(2)
Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara Oeksibel berdasarkan keselaraan anlara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehal. .\\.
(3)
Fleksibililas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA .
(4)
Belanja BLU yang melampaui ambang batas neksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat perserujuan Menten Keuanganl gubemur/bupatilwalikota atas usulan menteri/pimpinan lembagalkepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya.
(5)
Dalam hal te~adi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada Menteri KeuanganlPPKD melalui menterilpimpinan lembagalkepala SKPD sesuai dengan kewenangannya .
(6) Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kementerian negaraliembagalSKPD/pemerintah daerah. Baglan Keempat
Pengelolaa n Kas
Pasal 16
(1)
Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal·hal sebagai berikut: a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; d. melakukan pembayaran; e. mendapalkan sumber dana unluk men utup dertsit jangka pendek ; dan f. memanfaatkan surplus kas langka pendek untuk memperoleh pendapalan lambahan
(2) Pengelolaan kas BLU dllaksanakan be rdasarkan praktek bisnis yang sehal. (3)
Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Sural Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan.
(4)
Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutufc dibuka oleh pimpinan BLU pada bank umum
PP
Noma, 2J Tahufl 2005 le nlang P8ng~)Olall n Kfluangan 8ltdan Lay8111f1 Umum
- 12
(5) Pemanfaalan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hUnJf f dilakukan sebagai inveslasi jangka pendek pada inslrumen keuangan dengan risiko rendah Bagian Kelima
Pengelolaan Piulang dan Ulang
Passl17
(1)
BLU dapal memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang . jasa. danlalau Iransaksi lainnya yang bemubungan langsung alau lidak lang sung dengan kegiatan BLU
(2)
Piulang BLU dikelola dan dise\esaikan secara tertib. efisien. ekonomis. lransparan, dan bertanggung jawab serta dapal memberikan nilai lambah. sesuai dengan praklek bisnis yang sehal dan berdasarkan kelenluan peraturan penJndang-undangan.
(3) Plulang BLU dapal dihapus secara mullak alau befliyaral oleh pejabal yang berwenang. yang nilalnya ditelapkan secara be~enjang . (4)
Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayal (3) ditetapkan dengan peraturan Menleri Keuanganlgubemurl bupatilwalikota. sesuai dengan kewenangannya. dengan mempemalikan kelenluan peraluran penJndang-undangan. Pasal18
(1) BLU dapal memiliki ulang sehubungan dengan kegialan operaslonal dan/alau penkatan peminjaman dengan pihak lain. (2)
Utang BLU dikelola dan diselesaikan secara lertib. efisien. ekonomis. transparan. dan bertanggung jawab. sesuai dengan praklek blsnis yang sehal.
(3) Pemanfaalan ulang yang berasal dan perikalan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. (4) Pemanfaatan ulang yang berasal dan penkatan peminlaman jangka panlang ditujukan hanya unluk belanja modal. PP Norna' 23 Tarnm 20051et'llaflg PengelOJaan Keuanoan Bed8fllayanan Umum
- 13
(5)
Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar1
(6) Kewenangan pemlnjaman sebaga lmana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menter! Keuangan/gubernurrbupati/wahkota. (7)
Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (t) merupai
(8) Hak tagih alas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo , kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Bagian Keenam
Investasi
Pasal 19
(1) BLU lidak dapat melakuka n Investasl jangka panjang, kecuali atas persetu/uan Menteri Keuangan/gubemurlbupatilwalikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Keuntungan yang diperoleh dan investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU .
Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang
Pasal20
(1) Pengadaan barang~asa oIeh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praklek bisnis yang sehat (2) Kewenangan pengadaaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarl
pp Nomel 23 TanlJn 2C'()Sleming PMgOllaan K..uangin Baden LlYlnan iJmum
. 14
Pasal21 (1) Barang inventaris mihk BlU dapat dia il hkan kepada plhak lain dan/alau dihapuskan berdasarl
Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarl
(3) Penerimaan hasil penjualan barang inventans sebagai akibat dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BlU (4)
Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan kepada menteN pimpinan lembagall<epala SKPD lerkail. Pasal22
(1) BlU tid'ak d~pal mengalihkan danlalau menghapus aset telap, kecuail alas persetujuan pejabat yang berwenang , (2)
Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diselenggarakan berdasarkan jen)ang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketenluan peraturan perundangoundangan .
(3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibal dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapalan BlU . (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayal (3) dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD lerkai\. (5)
Penggunaan aset lelap unluk kegialan yang lidak lerkail langsung denga n lugas POk0k dan lungsi BlU harus mendapal perseluluan pelabel yang berwenang sesual dengan kelenluan peraturan perundangoundangan
Pasal23 (1)
Tanah dan bangunan BlU disertiflkatkan alas nama Pemerintah Republik Indonesiaipemerintah daerah yang bersangkulan. 015 0
(2)
Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLU untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh menteriipimpinan lembaga/kepala SKPD terkait dengan persetujuan Menteri Keuanganl gubemur/bupatilwalikota Sflsuai dengan kewenangannya . Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian
Pasal24
Seliap kerugian negaraidaerah pada BLIJ yang disebabkan oleh lindakan melanggar hukum alau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketenluan peraluran perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Bagian Kesembilan
AkuntanSI. Pelaporan. dan Pertanggundjawaban Keuangan
Pasal25
BLU menerapkan sislem informasl dan praklek bisnis yang sehal .
manaJeme ~
keuangan sesuai dengan kebuluhan
Pasal26 (' ) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokulnen pendukungnya dikelola secara tertib . (2)
Akunlansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbilkan oleh asosiasi profesi akunlansi Indonesia.
(3) Dalam hal tidak lerdapat standar akunlansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BLU dapat menerapkan slandar akunlansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menten Keuangan (4)
BLU mengembangkan dan meneropkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menleri/pimpinan lembaga/gubemur/bupatilwalikota sesuai dengan kewenangannya .
pp Nomor 23 Tehun 1005 fenlang Pf'ngekJlaan Keua(l()an Bad~n Layanarr Umum
- 16
Pasal27 (t) Laporan keuangan BlU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) setidak-tidaknya melipuli laporan realisasi anggaranllaporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan alas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kine~a. (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsotidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana diniaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU. (4) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada menterilpimpinan lembagalgubemurl bupatil walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negaranembagalSKPD/pemerintah daerah. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menterilpimpinan tembagalkepala SKPD serta kepada Menteri Keuanganlgubernurlbupatilwa!ikola, sesuai dengan kewenangannya, pating lambat 1 (satu) bulan setelah periode petaporan berakhir. (6) Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang ijdak terpisahkan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negarallembagal SKPDI pemerintah daerah (7) Penggabungan laporan keuangan BLU pada taporan keuangan kementerian negaranembagalSKPD/pemerintah daerah ditakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (8)
Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesual dengan ketentuan peraluran perundang-undangan
PP Nomo(
n TanUfl 2005 tfmlang PengeloJaan Keusng8f1 Badan Layslli.l1 UmllfTl
Bagla ~ Kesepuluh
AkunlabJiilas K,nerja
Pasal28 (1)
Pimpinan BLLJ be7tanggungjawab IN adap k ine~a ope;ssional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapKan dalam SA.
(2)
Pimpinan BLU mengihktisarl
Surplus dan Oe[; 5,1
Pa sal29
Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahu n anggaran berikulnya kecuali alas perinlah Menleri Keuangan/gubemurlbupatilwalikota , sesua, dengan kewenangannya, disetornan sebagi atau seluruhnya ke Kas Umum NegaralDaerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLIJ Pasal30 (1)
Oefisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam lahun anggaran berikutnya kepada Menten KeuanganlPPKD melalui menten/pimpinan lembagalkepala SKPO, sesuai dengen kewenangannya
(21 Menteri Keuangan/PPKD , sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan
anggaran untuk menutup defisil pelaksanaan anggaran APBN/APBD tahun anggaran beriku tnya.
BL U dalam
BAB VI
TATA KELOLA
8aglan Penarna
Kelembagaan, Pe)abal Pengelola, dan Kepegawaian
pp NomOf 23 Ta/1t.'n 'lCOS 18nlilllg PengfJlo1Ia8f1
J(rt,/aovtUf
SadlJn Layanil" Umum
- 18
Pasal31 Dalam hal instansi pemerintah penu mengubah status kelembagaannya untuk menerapkan PPK-BLU, perubahan struktur kelembagaan dari instansi pemerintah lersebul berpedoman pada ketentuan . yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal32 (1)
Pejabat pengelola BLU lerdiri atas : a. Pemimpin; b. Pejabat Keuangan; dan e. Pejabat Teknis .
(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf a berlungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berllewajiban: a. menyiapkan rencana strategis bisrois BLU ; b. menyiapkan RBA tahunan; e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan d. menyampaikan penanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. (3)
Pejabat keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b berlungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang ber1<ewajiban . a. mengkoordinasikan penyusunan RBA: b. menyiapkan dQkumen pelaksanaan anggaran BLU; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanJa; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melakukan pengelolaan utang·piutang; t. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan Investasi BLU; g. menyelenggarakan sistem informasl manajemen keuangan: dan h. menye!enggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
(4)
Pejabat teknis e~u sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf e berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bida1\g masing-masing yang ber1<ewajiban: , a. menyusun pereneanaan kegiatan tekrils di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
PP Nomo, 23 TiJhun 2C051! ntang Pef'lgelolaen Keuangan Badan Layantf{l Umum
- 19
c.
mempertanggungJawabkan ktner,a opera5iOllai dl bidangnya. Pasal33
(1)
Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri daTi pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non·pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU.
(2)
Syaral pengangkatan dan pembemenltan pejabat pengelola dan pegawal BLU yang berasal dan pegawal negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesualkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawalan. Bagia n Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal34
(1)
Pembinaan teknis BLU di!akukan oleh menleriipimpinan lembaga/kepala SKPD terkalr
(2)
Pemblnaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan/PPKD sesuai dengan kewenangannya .
(3)
Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk dewan pengawas.
(4)
Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada aya! (3) berlaku hanya pada BLU yang memiliki realisasi nilal omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran alau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang diletapkan oIeh Menteri Keuangan .
(5)
Dewan pengawas BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga atas persetujuan Menteri Keuanga~ .
(6)
Dewan pengawas BLU di lingkungan pemerintah daerah dibentuk dengan keputusan gubemur/bupatil walikota atas usulan kepala SKPD.
PP Norncr 23 TlJtt!Jn 2005lernang PengeJclaa!'l KeulJflgan 8ada'1 L.yanan Umum
- 20
Pasal35 (1)
Pemeriksaan intem BLU dllaksanakan oleh satuan pemeriksaan intem yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpiO BLU .
(2)
Pemeriksaan ekstem terhadap BLU dilaksanakan oleh pemeriksa ekstllrt1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Baglan Kellga
Remunerasi
Pasal36
(t) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan,
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuanganlgubemur/bupatilwalikola alas usulan menterilpimpinan lembagalkepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya,
BABVII
KETENTUAN I.AIN
Pasal37 (1)
Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh instansi pemerintah pada badan usaha danlatau badan hukum sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLU dianggap telah mendapat persetujuan in~estasi dari MenteM Keuanganlgubernurl bupatiiwalikota, sesuai dengan kewenangannya , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) p<Ja saat instansi pemerintah dimaksud ditetapkan menjadi PPK-BLU,
(2)
Dengan Peraturan Pemerintah ini, status Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan Jawatan (Perjan) beralih menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU
PP Nomor 23 Tahun 1005 tent.ng PMgelolean Keuangan Sedan Lsyenan Umum
- 21
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal38 Perguruan tlnggi berstatus Badan MukulO Mihk Negilra dengan kekayaan negara yang belum dipisa~,kan dapat menerapkan PPK·BlU setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 39 Pada saat bertakunya Peraturan Pemerintah ini, BaJan Usaha Mihk Negara yang bertJentuk perusahaan jawatan (Perjan) yang statusnya beralih menjadi PPK·BlU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) wajib melakuk"n penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah in. paling lambat 31 Desember 2005.
BAS IX
KETENTUANPENUTUP
Pasal40
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemenntah in. harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun temitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan Pasal41 Peraturan Pemerintah ini rTIulai berlaku pada \anggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memcnntahkan pengundangan Peraturan Pemerintah in. dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repubhk Indonesia Dltelapkan
· 22·
Diundangkan di Jakarta pada langgal13 Jun! 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ltd
HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 48
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tala Usaha, ltd
Sugiri, SH,
PP Nomor 23 Tah vII 2005lenlsng Pengelolaan Keusngatl e.dBII Laysnlll Umum
· 23·
PENJELASAN
ATAS
PE.RATURAN PEMERINTAH REFUBLIK INDONeSIA
NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
IJMUM Paksi undang"undang bidang keu angan nagara merupakan paket (efomnasl yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling manonjol adalal1 pergeseran dari pengganggaran lradisional ke penganggaran berb~s is kine~a Dengan basis kine~a ini, mulai dirinlis arah yang jelas bagi penggunaa dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (mputs) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (outputs). Penubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebuli.lhan dana yang makin tinggi , sementara ~umber dana yang ler.;edia telap lerbalas . Hal ini semakin mendesak lagi dengan xenyataan bahwa beban pembiayaan pemenntahan yang berganlung pada plnjaman semakin ditunlu! pengurangannya derni keadilan antargenera si. Dengan demikian, pihhan rasional oleh publik sudall seyogianya menyeimbangkan pnorilas dengan kendala dana yang lersedia. Orienlasi pada outputs semakin menjadi praK~k yang dianut iuas oleh pemenntahan modem di berbag2i negara. Mewiraswaslakan pemennlah (enterprising the governmen~ adalah paradigms yang memben arah yang lepat bagi keuangan seictor publlk . Dalam kallan ini. Undang-Undang Nomor 17 Tallun 2003 limlang Keuangan Negara. yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran , memben landasan yang penling bagi orienlasi baN lersebut di Indonesia Selanjutnya, Undang -Undang Nomor 1 Tallun 2004 lenlar,g Perbendaharaa n Negara membuka kondor baN bagi penerapan basis kine~a ini di lingkungan pp Nomor 13 Teflun 2005 (entsng Pengelo1aan XS IJar.gsf18arf," ( a,8n8(l Umum
- 24·
pemerintah Oengan Pasal 66 dan Pasal 69 dari undang·undang tersebut, inslansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapal menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan layanan Umum (BlU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen kelJangan berbasis pada hasil (kine~a) .
Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan·satuan pemerintah yang melaksanakan lugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidlkan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari lungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan . Praktik inl lelah ber1<embang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi mumi, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakal menjadi lebih efisien dan efektif. ke~a
Oi lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapal banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan layanan Umum. Oi antara mereka ada yang memoeroleh imbalan dari masyarakat dalam proporsi signifikan sehubungan dengan layanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana yang disediakan oleh APBN/APBO . Kepada mereka, terutama yang selama ild mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengetola sumber daya untuk meningkatXan petayanan yang diberikan . Dengan pola pengelolaan keuangan BlU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan baranglJasa. Kepada BlU juga diberikan kesempatan untuk mempeke~akan tenaga profes!onal non PNS sena kesempatan pemberian irnbalan jasa kepada .pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BlU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya , sena dalam penanggungjawabannya. Dalam Peraturan Pemerintah ini, BlU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandar1
- 25·
induk bertanggung Jawab alas kebijakan layanan yang hendak dihasllkan. dan BLU bertanggung jawab unluk menyajlkan layanan yang diminta. Dengan sifal·silat terselJut Bl.U tetap melljadi instansi pemerintah yang tidak diplsahkan. Dan karenanya. seluruh pendapatan yang diparolehnya dari non APBNIAPBD dilaporkan dan dikoflsolidaslkan dalam pertanggungJawaban APBNIAP8D . Sehubungan dengan pnvdese yang diberikan dan tuntutan khusus yang diharapkan dan BLU. keberadaannya harus diseleksi dengan tala kelola khusus . Unluk ilU. menlerilpimpinan lambagalsaluan kerja dinas lerkait diberi kewajiban untuk membina aspek leknis BLU. sementara Menteri Keuangan/PPKD berlungsi sebagal pembina di bidang pengelolaan KEuangan. Pola BLU lersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegialan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenJang eselon alau non esc/on. Sehubungan dengan itu. organisasi dan s!ruktur instansi pemerintah yang berkehendak rnenerapkan PPK·BLU kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan memperhalikan ketentuan yang diatur dslsm Peraturan Pemenntah Ini. Dengan demikian. BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru datam pengelolaan APBN/APBD. tetapi BI.U olharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik. demi meningkatkan pelayanan pemenntah kepada rnasyar2kat.
II. PASAL OEMt PASAL
Pasall Cukllp lelas. Pasal 2 Tu/usn yang dlmaksud dalam a'f at .m termasuk pelWujudan efisiensl dan efekti '~:as pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dlkelola olet, Instansi terkail. Pasal 3 Ayat (1)
· 26·
Kementerian negara~embaga/pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU, Oleh karena itu, kementerian negara/lembagalpemerintah daerah harus menjalankan peran pengaw3san terhadap kine~a layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan. Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas,
Ayat (5)
Cukup jelas,
Ayat(6)
Cukup jelas,
Ayat (7) Dalam rangka mewujudkan konsep bisnis yang sehat, BLU harus senanhasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan kewenangan merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Pasal4 Ayat(1) Cukup jelas. Ayal (2) Bidang layalldn umum yang diselenggarakan oleh instans, dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barangljasa (quasi public goods). Contor, instansi yang menyelenggarakan penyedlaan barang dan/atau jasa layanan umum adalah pelayanan bidang '<'lsehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan , serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian , Contoh instansi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah alau kawasan secara otonom adalat; PP Nomo( 2J T,nun 20051enl8l1g Peng9/otaan K&tJangan Bat1<1n t.Byanan Umum
- 27
olorila dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapel) Contoh instansi yang rnelaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. pengelola penerusan pinjaman dan pengelola tabungan perumahan. Ayat (3) Instansi yang hendak diusulkan rnenjadi BLU harus memperhatikan persyaralan leknis yang be~ak'J pad~ sektor masing-masing. Ayat(4) Huru! a Pemyalaan kesanggupan dibuat oleh pimpinan instansi yang mengajukan usulan sebagai BLU dan diketahui oleh menlerilpirnpinan lembagalkepala SKPD. Huru! b Pola tata kelola BLU (corporate governance) BlU yang dimaksud adalah peraluran inlemal y .<19 antara lain rnenelapkan organisasi dar. lata laksana. akuntabilitas, dan tranparansi. Huru! c Rencana slralegis bisl1ls rnencakup anlara la,n pernyalaan visi, misi, program ,Irategls, dan pengukuran pencapaian kine~a Huru! d Laporan keuangan pokok yang dimaksud adalah laporan keuangan yang ber!aku bag. insiansl lersebut, lermasuk laporan realisasi anggaranllaporan operasional Keuangan, laporan posisi keuangan , laporan arus kas (d3lam hal be~aku), dan catatan atas laporan keuangan. serla neracalprognosa neraca. Huru! e Stanctar pelayanan minimum yang 'dimaksud adalah prognosa standar pelayanan minimum BLU yang lelah disetujUi oleh menteri/pimpinan lembagalkepala SKPD, Huruff
Cukup jelas.
PP NofOOl2J
r,htJn 1OO51entang Pcngeic!;,an I\(!t.'angan 811dlin Laysnan UlmIm
·28·
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayal (6)
Cukup jelas.
PasalS Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) BLU-Bertahap diberikan fieksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang. pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan . Fleksibilrtas tidak diberikan dalam pengelolaan investasi. pengelolaan utang, dan PGngadaan barling dan jasa. Bata~-batas nekslbilitas yang diberikan dan yang tidak diberikan tersebut selanjutnya ditetapkan oIeh MenteM Keuangan/gubemurl bupatilwallkota sesual dengan kewenangannya. Ayal (4)
Cukup jelas.
Ayal (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) BLU-Bertahap harus memenuhi seluruh persyaralan secara memuaskan untuk ditelapkan menjadi BLU secara penuh dalam periode tersetul pada aya! inl. Apabila hal lersebut tidak terpenuhi , maka status BLU-Berlahap dibatalkan. Ayat (7)
CU,kup jelas.
Pasal6
Cukup jelas .
PP Nomar 13 Tafum 100S 18nI'. ng PrmgelolBan Kltuangan Bad.n l ayan.n Umum
,29 '
Pasal7 Cukup jelas. PasalS Ayal (1) Standar pelayanan minimum bertuluon untuk memberikan balasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oIeh pemerinlah . Agar lungsi standar pelayanan dapat menc-apai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely), yailu : a, Fokus pada jenis layan3n; b, Dapa! diukur: c, Dapat dicapai: d. Relevan dan dapat diandalkan: dan
e, Tepa! wak1u,
Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses layanan, lataeara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan. Pasal9 Ayat(l) Cukup jelas. Ayat (2) Tan! sebagaimana dimakslld pada ayat ini, lermasuk imbal hasH (rerum) yang wajar dari inveslasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dan biaya per unit layanan. Ayat(3) Tari! layanan dalam kelentuan Ini dapal berupa besaran Ian! atau pola tan! sesuai jenis layanan BLU yang bersangklltan. Ayat (4) Tarit layanan dalam ketel tuan inl dapal berupa besaran lari! alau pola Ian! sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Dalam rangka penetapan tar;! dimaksud Menten Keuangan/gubemurlbupalV wailkota , PP Nomot 13 Tahun 2005 Iimlan~ P9IlQWUlan Keu3ngan 8adafl Layon", Umum
- 30
sesuai dengan kewenangannya. dibantu oleh sualu tim dengan nara sumber yang berasal dan seldar terka,t. Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal10 Ayat(1) Cukup jelas. Ayat(2) RBA memuat antara lain kondisi kine~a 8LU tahun be~alan . asums makro dan mikro, target kine~a (output yang terukur) , analisis dan pert.iraan bis18 per output dan 8gregat, perl
Cukup lelas.
Ayat (4) Dalam hal BLU pelTlerinlah daerah ditunjuk sebagai pelaksana anggarsn dekonsentrasi/tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara lerpisah berdasarl
Ayat (1)
Cukup jslas
Ayat(2)
Cukup lelas
Ayat (3) Sebagai bagian yang tidak terpisahkan. RBA BLU dikansolidasikan dengan RKA-KL . rencana ke~a dan anggaran SKPD. atau Rancangan APBD . . pp Nomor 23 Ts/)(m 20051'1l/8f19 P8ngtJoletM KlJuartgJll8edan LeYMJtJIT UmtJm
- 31
Ayat(4)
Cukup jelas.
Ayat(5)
Cukup jelas .
Pasal12 Ayat (1) CUkup jelas . Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) Sebagai maniftlstasi dan hubungan kerja antara mentenJpimpinan lembagaJgubemurlbupati/walikota dengan pimpinan BLU, kedua belah pihak menandatangani perjanjian kine~a (a contractual performance agreement). Dalam pe~anji an te~e bul , pihak lerdahulu menugaskan pihak lerakhir un!uk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan yang lercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, dan pihak yang terakhir berhak mengelola dana sebagaimana lertuang daiam dokumen pelaksanaan anggaran lersebut. Ayal (6)
BLU berhak menarik dana secara berl
pp Nomar 23 Tatjun 2005 len/MIg Penge,rortJ8n Keutfngan Badal1l..Y'8n1n Umum
· 32
Pasal 14 Ayat (1) Penerimaan anggaran yang dimaksud pada ayal ini adalah penenmaan yang berasal dari otonsasi kredit anggaran kemenlerian negarallembagalpemerintah daerah, bukan dan kegialan pembiayaan APBNIAPBD . Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayal (3) Peruntukan hibah terikal dapal dituJukan untuk membiayai kegiatan operasional , asel telap , inveslasi keuangan (endowment funds), alau pembebasan kewajiban, lerganlung lujuan pemberian hibah. Ayat (4) Hasil yang dimaksud pada ayal ini dapat diperoleh dari ke~asama operasional , sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang haak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan lungsi BLU . Ayal (5)
Cukup jelas .
Ayat (6)
Cukup jelas .
Pasal15 Ayat(1 ) Cukup jelas. Ayal (2) Yang dimaksud dengan fteksibel adalah bahwa belanja dapat berlambah atau berl
pp Nomof 13 Tahun 2005 renrang P9ngelolun Keuangan Bad9n Laranan Umum
· 33·
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayal (6)
Cukup jelas.
Pasal16 Cukup jelas. Pasal17 Ayal(1 ) Cukup jelas. Ayat(2) Piutang BLU yang sulil dilagih dapal dilimpahkan penagihannya kepada Menteri Keuangan/gubernurlbupatiiwalikota sesuai dengan kewenangannya . Ayal (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Islas.
Pasal18 Ayal(1) Cukup jelas. Ayal (2)
Cukup jelas.
Ayal (3)
CUkup lelas.
Ayat(4)
Cukup jelas.
PP Nomor 23 r,hun 2005 ten/eng PengeJoldn K.uangan 88cfsn L.yanan Umum
·34·
Ayal (5)
Cukup jelas .
Ayal (6)
Cukup lelas.
Ayal(7)
Cukup jelas.
Ayal (8)
Jaluh lempo dihilung sejak 1Januari tahun berikulnya
Pasal19 Ayal(l) Inveslasi jangka panjang yang dimaksud anlara lain adalah penyertaan modal, pemilikan obligasi unluk masa jangka panjang, atau inveslasi langsung (pendirian perusahaan) . Jika BLU mendirikanlmembeli badan usaha yang berbadan hukum. kepemilikan badan usaha lersebul ada pada Menleri Keuanganl gubernurlbupalilwalikota sesuai dengan kewenangannya . Ayal(2)
Cukup jelas.
Pasal20 Ayal(1 ) BLU dapal dibebaskan sebagian alau selunuhnya dan kelentuan yang benaku umum bagi pengadaan barangljasa pemerintah blla terdapat alasan efeklivitas danl atau efisiensi. Ayat(2)
Cukup jelas.
Pasal21 Ayat(1 ) Barang inventaris yang dimaksud pada ayat ini adalah barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
PP Nomor 2J Tahun lOO51&n18ng PengeJolaan Keuclll9811 Bedan Layanan Umum
- 35
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat(3) Hasil penjualan barang inventans dimaksud hams diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLU. Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan aset ~etap adalah aset befWujud yang mempunyai masa man/aat lebih dan 12 (duabelas) bulan untuk digunakan daiam kegiatan BLU atau diman/aatkan oIeh masyarakat umum, sesuai dengan standar akuntansi yang be~aku Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat(3) Hasil penjualan aset tetap dimaksud hams memadai dalam laporan keuangan BlU.
diungkapkan secara
Ayat (4)
Cukup ielas.
Ayat (5) Peraturan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah. Pasal23 Ayat (I ) Cukup jel"s. Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal24 Cukup jelas. PP Nomar 13 Taflun 2005 fenl8l19 Pengelolaan Keu!ngatl Badan Layanan Umvm
- 36
Pasal25 Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas. Pasal27 Aya! (1) Laporan realisasi anggaranllaporan operasional yang dlmaksud pada aya! ini disesuaikan dengan ketentuan pada slandar akuntansi yang berlaku untuk BlU yang bersangkutan . Ayal (2)
Cukup jelas .
Ayat (3) Yang dimaksud dengan lembar muka laporan keuangan (fate of financial statements) adalah iembar laperan realisasi anggaranl operasional, lambar neraea, dan lembar laparan arus kas . Ayat(4) Laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan calalan atas laporan keuangan disampaikan setiap triwulanan . Laporan keuangan yang lengkap disampaikan untuk mase se mester dan tahunan. Aya! (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup lelas.
Ayal (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup fel as
Pasal 28 Ayal (1) Cukup jelas. PP Nomor 23 Tahun 2005 f&fllan!}
r~fl9~:'c{Cld(l
Kou8ogan Bedlln Layanan Umum
- 37·
Ayat(2) Tala cara penyusunan ikhtisar kine~a operasional dan pengintegrasiannya dengan laporan keuangan didasar1\an pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan keuangan dan kine~a . Pasal29 Surplus anggaran BLU dimaksud adalah selisih lehih antara pendapatan dengan belanja BLU yang dihilung berdasarkan laporan keuangan operasional bertJasis akrual pada suatu periode anggaran. Surplus tersebul diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikllt untuk disetujui penggunaannya. Pasal30 Defisit anggaran BLU dimaksud adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional bertJasis akrual pada suatu periode anggaran. Pasal31 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menetapkan status kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU yang mengakibatkan perubahan satuan ke~a struklural alau menjadi non-slnuklural pada kementerian negaral lembaga/pemerintah daerah. Pasal32 Ayal (1) Sebulan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabal leknls dapat disesuaikan . dengan nomenklatur yang berlaku pada instansi pemerintah yang bersangkulan. Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayal (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
PP Nomo( 23 TatJun 2005Ien/sng Pengelo1a8fl Keuangan 8Bdan Layanan Umum
- 38
Pasal33 Ayat(11 Pejabal pel1gclola BLU dan pegawai BLU lenaga pro!esional non pegaw"i negeri sipil sebagaimanc rlimaksud dapol dipeke~akan secara Ielap alau berdasan.;an kOl1lrak. Ayal (2)
Cukup jelas
Pasal 34 Cukup ielas. Pasal35 Cukup jelas. Pasal36 Ayat(11 RemuneraSi sebagaimana dimaksud pada ayal ini adalah imbalan kerja yang dapal berupa gaji, lunjangan lelap, honorarium, insenli!, bonus alas prestasi , pesangon , dan/atau pensiun. Ayat (2) Penetapan remuneras! calam peraturan mempertimbangkar. prinsip proporsionalilas , kepalutan.
dlmaksud harus keselaraan, dan
Pasal 37 Ayal (11 Proses peralihan kepemilikan alas nama Menleri Keuangan gubemur/bupatilwalikola lermasuk kepemilikan atas badan usaha berbentuk yayasan, dilakukan dalam waklu paling iambal 2 (dua) lahun sejak penetapan BLU. Ayal (2) Cu up jel.3s
Pasal38
Cukup jelas.
PP Noma, 23
r,'hu n ?Of)~ ler;lafl !i' Pell9i)lcjaan
Keva ,-,gsn BaGan l ayanan Umum
- 39
Pasal39 Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan ba~i B'adan Usaha Milik Negara yang bert>entuk Pe~an menjalankan kegiatan operasionalnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2005. Pasal40 Cukup )elas . Pasal41 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4502
pp NOfJ'or 23 Tahuf) 200516n1ang Pengelolaan Ke-uangan Badan Layanan Umum
- 40
