PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembin n karier Pegawai aNegeri aSipil aserta apeningkatan amutu apelaksan n atugas aumum pemerintahan adan apembangunan, adipandang aperlu amenetapkan aPeraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang aNomor a8 aTahun a1974 atentang aPokok-pokok aKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098); 6. Peraturan aPemerintah aNomor a3 aTahun a1980 atentang aPengangkatan aDalam Pangkat aPegawai aNegeri aSipil a(Lembaran aNegara aTahun a1980 aNomor a6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan aPegawai aNegeri aSipil a(Lembaran aNegara aTahun a1994 aNomor a20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM
©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional dalah kedudukan y ng menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksan n tugasnya didasarkan apada akeahlian adan/atau aketrampilan atertentu aserta abersifat mandiri. 2. Rumpun ajabatan afungsional dalah ahimpunan ajabatan afungsional ayang mempunyai afungsi adan atugas ayang aberkaitan aerat asatu asama alain adalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. 3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 4. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan y ng berlaku. BAB II JENIS DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL
(1) (2)
Pasal 2 Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: . jabatan fungsional keahlian; b. jabatan fungsional ketrampilan.
Pasal 3 Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: . Mempunyai ametodologi, ateknik nalisis, ateknik adan aprosedur akerja ayang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi; b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; c. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan : 1) Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian; 2) Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan; d. Pelaksan n tugas bersifat mandiri; e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksan n tugas pokok dan fungsi organisasi.
©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
BAB III WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN ANGKA KREDIT Pasal 4 Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional t s bertanggungjawab di bidang pendayagun n aparatur negara.
usul
Menteri
yang
Pasal 5 Penetapan jabatan dan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagun n aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat apertimbangan ateknis asecara atertulis adari aKepala aBadan aAdministrasi Kepegawaian Negara, dengan mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 Jabatan afungsional adan ngka akredit ayang atelah aditetapkan aoleh apejabat ayang berwenang aberdasarkan aperaturan aperundang-undangan ayang aberlaku asebelum Peraturan aPemerintah aini, adinyatakan atetap aberlaku adengan aketentuan asecara bertahap diadakan peninjauanakembali untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN Pasal 7 Pengangkatan aPegawai aNegeri aSipil ake adalam ajabatan afungsional apada ainstansi pemerintah aditetapkan aoleh apejabat ayang aberwenang asesuai aformasi ayang atelah ditetapkan.
(1)
(2)
Pasal 8 Penilaian aprestasi akerja abagi apejabat afungsional aditetapkan adengan ngka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam yat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.
Pasal 9 Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi ngka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana ayang atelah aditetapkan adalam aperaturan aperundang-undangan ayang ©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
berlaku. Pasal 10 Perpindahan aPegawai aNegeri aSipil ntar ajabatan afungsional t u ntar ajabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan y ng ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.
(1) (22)
Pasal 11 Pembin n ajabatan afungsional adilakukan aoleh ainstansi apembina ajabatan fungsional. Penetapan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam y t a(1) adan apenetapan arumpun ajabatan afungsional aditetapkan adengan Keputusan Presiden.
Pasal 12 Kebijaksan n Pendidikan dan Pelatihan jabatan fungsional serta sertifikasi keahlian dan aketrampilan ajabatan afungsional aditetapkan aoleh ainstansi apembina ajabatan fungsional dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara. BAB V TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
(1)
(2)
Pasal 13 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan tunjangan jabatan fungsional. Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. BAB VI KETENTUAN LAIN
Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksan n Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan aoleh aMenteri aNegara aPendayagun n aAparatur aNegara, aKepala aBadan Administrasi Kepegawaian Negara, Ketua Lembaga Administrasi Negara dan pimpinan instansi aterkait alainnya, abaik abersama-sama t u asendiri-sendiri asesuai adengan tug snya masing-masing. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta p da tanggal 18 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta p da tanggal 18 April 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 22
©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL UMUM Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan danya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Untuk amewujudkan aPegawai aNegeri aSipil asebagaimana adimaksud adi t s, adalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Salah satu muatan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 menyatakan bahwa dalam rangka usaha pembin n karier dan peningkatan mutu profesionalisme, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional. Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk mengatur pembin n Pegawai Negeri Sipil y ng menduduki jabatan fungsional yang didalamnya memuat ntara lain kriteria tentang jabatan fungsional dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan fungsional. Selain itu diatur pula ketentuan tentang jenjang jabatan serta tata cara penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini Pegawai Negeri Sipil dapat dipacu mutu profesionalismenya melalui pembinaan karier y ng berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara yang berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan tidak bersifat statis, kan tet pi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga dapat terjadi pemerkay n jabatan di dalam suatu rumpun jabatan. Sebagai contoh, pada awalnya rumpun jabatan pendidikan, hanya terdiri dari Dosen adan aGuru. aNamun akarena atingkat akompleksitas akegiatan adi abidang pendidikan dapat timbul kebutuhan kan jabatan fungsional baru misalnya ntara lain, Ahli Kurikulum dan Ahli Pengujian. ©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
Dapat apula aterjadi apengembangan ajabatan adari aspesialisasi akearah asub spesialisasi. Sebagai contoh : Dokter Spesialis Bedah dapat berkembang menjadi Dokter Sub Spesialis Bedah Jantung atau Sub Spesialis Bedah Otak. Untuk pengembangan keahlian seperti tersebut diatas pada hakekatnya bertumpu pada jabatan yang sama. Pemerkay n ajabatan aseperti atersebut adi t s apada ahakekatnya dalah merupakan pengembangan jabatan baru dalam satu rumpun jabatan. Ayat (2) lihat penjelasan Pasal 3 huruf a. Pasal 3 Huruf a Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis nalisis yang didasarkan t s disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara adengan akeahlian adan aditetapkan aberdasarkan kreditasi atertentu. Sedangkan jabatan fungsional ketrampilan dalah kedudukan y ng mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi y ng ditentukan. Sebagai contoh : dalam rumpun jabatan pranata komputer dilihat dari tugas pokok yang meliputi perancangan sistem dan pengembangan sistem, seorang sistem aAnalis dalah atermasuk apejabat afungsional akeahlian. aSedangkan Programer Komputer yang mempunyai tugas menjabarkan perancangan a sistem, menyusun program operasional dan perawatannya dalah termasuk pejabat fungsional ketrampilan. Legalisasi keahlian dan kewenangan penanganan dari kedua jabatan fungsional tersebut ditetapkan dalam bentuk sertifikat. Huruf b Yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah y ng ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus adipatuhi aoleh apejabat afungsional adi adalam amelaksanakan atugas adan t nggungjawabnya. Organisasi profesi dibentuk dan menjadi wadah bagi para pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional yang bersangkutan. Huruf c Untuk amenetapkan ajenjang ajabatan apada asetiap ajabatan afungsional abaik jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional ketrampilan dilakukan melalui evaluasi jabatan sesuai dengan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan ©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
dengan memperhatikan karakteristik jabatan yang bersangkutan. Jenjang jabatan keahlian dan ketrampilan mempunyai jalur jenjang jabatan y ng berbeda dan mempunyai jenjang pangkat yang berbeda pula satu sama lain. Huruf d Pejabat afungsional apada ahakekatnya dalah aseseorang ayang amempunyai t nggungjawab hasil pelaksan n tugas dan kewenangan pelaksan n tugas secara amandiri. aDidalam amelaksanakan atugasnya apejabat afungsional atidak mutlak harus bekerja sendiri. Dia dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, anamun atanggungjawab ahasil apelaksan n atugas adan akewenangan pelaksan n tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut. Contoh, seorang Apoteker di dalam meracik obat dapat dibantu oleh Asisten Apoteker. Namun hasil kerja Asisten Apoteker tetap menjadi tanggungjawab Apoteker. Dilain pihak tanggungjawab mandiri seorang Asisten Apoteker adalah dapat ameracik aobat asesuai adengan aprosedur akerja ayang adibakukan auntuk keperluan tersebut. Huruf e Penetapan ajabatan afungsional adalam asuatu aunit aorganisasi adimungkinkan sepanjang jabatan fungsional tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi yang bersangkutan. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan fungsional disamping perlu mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas jabatan fungsional, harus pula mempertimbangkan beban kerja yang ada yang memberi kemungkinan untuk pencapaian ngka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan. Pasal 8 Ayat (1) Pejabat ayang aberwenang dalah apejabat ayang amempunyai akewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
Ayat (2) Tim Penilaian terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat y ng menangani bidang kepegawaian y ng mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai. Tim aPenilai amemberikan apertimbangan akepada apejabat ayang aberwenang menetapkan ngka akredit adan akenaikan apangkat apejabat afungsional ayang bersangkutan. Pembentukan Tim Penilai ditetapkan sebagai berikut : 1) Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini. 2) Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional. 3) Mekanisme pendelegasian wewenang ditetapkan oleh instansi pembina. 4) Tim aPenilai aPusat amempunyai akewenangan auntuk amenilai apejabat fungsional golongan IV. 5) Tim Penilaian Instansi mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan II dan golongan III. Pasal 9 Angka Kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi kerja merupakan salah satu unsur dari Daftar Penilaian Pelaksan n Pekerj n (DP3) Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya maka unsur-unsur lain yang dipersyaratkan dalam DP3 bagi akenaikan apangkat t u akenaikan ajabatan aperlu adipenuhi aoleh asetiap pejabat fungsional. Pasal 10 Perpindahan antar jabatan fungsional persyaratannya ditetapkan untuk jabatan y ng abersangkutan, asedangkan auntuk ajabatan astruktural apersyaratannya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Pasal 11 Ayat (1) Yang adimaksud adengan apembin n dalah apenetapan adan apengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksan n tugas dan metedologinya. Dalam pembin n tersebut termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan. Ayat (2) Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional. ©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
Contoh, Departemen Kesehatan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Dokter, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Guru dan Biro Pusat Statistik sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Pasal 12 Kebijaksan n umum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional ditetapkan oleh lembaga Administrasi Negara. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan teknis afungsional, adilaksanakan aoleh ainstansi apembina ajabatan afungsional, sedangkan apendidikan a adan alatihan alainnya adapat adilaksanakan aoleh masing-masing instansi dengan koordinasi instansi pembina jabatan fungsional. Sertifikasi keahlian dan ketrampilan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Pasal 13 Ayat (1) Besarnya tunjangan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang telah ditetapkan. Ayat (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden t s usul Menteri Negara Pendayagun n Aparatur Negara setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas
©
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
