www.hukumonline.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: perlu diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
Mengingat: 1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2.
Pasal 19, Pasal 26 dan Pasal 52 Undang-undang pokok Agraria.
Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Februari 1961.
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut semua peraturan pendaftaran tanah yang masih berlaku.
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.
Pasal 2 1)
Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu 1 / 25
www.hukumonline.com
(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: desa); 2)
Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap di suatu daerah.
BAB II PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENYELENGGARAAN TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH
Bagian I Pengukuran Dan Pemetaan
Pasal 3 1)
Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;
2)
Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: a.
penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan
b.
penetapan batas-batasnya.
3)
Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keteranganketerangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.
4)
Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
5)
Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.
6)
Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.
7)
Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
Pasal 4 1)
Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.
2)
Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas2 / 25
www.hukumonline.com
batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak. 3)
Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor suratukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.
Pasal 5 Cara mengukur dan membuat peta-peta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Agraria.
Pasal 6 1)
Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.
2)
Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar isian yang bersangkutan.
3)
Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
Bagian II Penyelenggaraan Tata-Usaha Pendaftaran Tanah
Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan: a.
daftar tanah;
b.
daftar nama;
c.
daftar buku-tanah;
d.
daftar surat-ukur.
Pasal 8 Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
Pasal 9 1)
Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid.
2)
Bentuk buku-tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
Pasal 10 3 / 25
www.hukumonline.com
1)
Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.
2)
Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah.
3)
Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
Pasal 11 1)
Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4.
2)
Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa suratukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula:
3)
a.
nomor pendaftaran;
b.
nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah;
c.
nomor pajak (jika mungkin);
d.
uraian tentang letak tanah;
e.
uraian tentang keadaan tanah;
f.
luas tanah;
g.
orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya.
Setiap surat ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur.
BAB III PENDAFTARAN HAK, PERALIHAN DAN PENGHAPUSANNYA SERTA PENCATATAN BEBAN-BEBAN ATAS HAK DALAM DAFTAR BUKU TANAH
Bagian I Pembukuan Hak-Hak Atas Tanah
A.
Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya telah diselenggarakan secara lengkap.
Pasal 12 Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.
Pasal 13
4 / 25
www.hukumonline.com
1)
Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari buku-tanah yang bersangkutan.
2)
Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku tanah dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11.
3)
Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak.
4)
Sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.
Pasal 14 1)
Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Penjabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.
2)
Untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11.
B.
Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap.
Pasal 15 1)
Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah yang dibuat menurut "OverschrijvingsOrdonnantie" (s. 1834 Nomor 27), Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 dan peraturanperaturan pendaftaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan Surakarta dan Sumatra Timur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lama) yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibukukan dalam daftar buku-tanah.
2)
Kepada yang berhak diberikan sertifikat.
3)
Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
Pasal 16 1)
Jika pemberian hak yang dimaksud dalam Pasal 14 mengenai bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat-ukur (lama), yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertifikat, dengan tidak perlu membuat surat-ukur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.
2)
Jika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah yang belum diuraikan dalam sesuatu surat-ukur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sedangkan pembuatan surat-ukur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran yang bersangkutan dengan bidang tanah itu belum dibuat, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertifikat-sementara, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 17 1.
Sertifikat-sementara, yaitu sertifikat tanpa surat-ukur, mempunyai fungsi sebagai sertifikat. 5 / 25
www.hukumonline.com
2.
Sertifikat-sementara mempunyai kekuatan sebagai sertifikat.
Pasal 18 1)
Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.
2)
Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.
3)
Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.
4)
Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat- sementara.
Bagian II Pendaftaran Pemindahan Hak, Pemberian Hak Baru, Penggadaian Hak, Pemberian Hak Tanggungan Dan Perwarisan
A.
Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan pendaftaran.
Pasal 19 Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
Pasal 20 1)
Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2)
Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.
Pasal 21
6 / 25
www.hukumonline.com
Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang di muka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.
B.
Tanah-tanah yang sudah dibukukan.
Pasal 22 1)
Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika: a.
permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
b.
tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
c.
tidak disertai surat-tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya.
2)
Jika Penjabat menganggapnya perlu maka ia dapat minta supaya pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.
3)
Akta termaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta-sertifikat dan warkah lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh Penjabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar-daftar buku-tanah yang bersangkutan dan dicatat pada sertifikatnya. Akta, sertifikat beserta warkah lainnya itu dapat pula dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda penerimaan kepada Penjabat.
4)
Setelah pendaftaran dan pencatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertifikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak. Jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut.
5)
Sebelum menyerahkan sertifikat atau sertifikat-sertifikat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini kepada orang atau orang-orang yang berhak, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat akta yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat.
Pasal 23 1)
Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan jika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang.
2)
Setelah peralihan-hak tersebut dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya, maka sertifikat itu dikembalikan kepada ahli waris, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris.
Pasal 24 7 / 25
www.hukumonline.com
1)
2)
Jika sesuatu hak atas tanah yang telah dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menyampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah: a.
Kutipan otentik dari berita-acara lelang;
b.
sertifikat; dan
c.
surat-keterangan yang dimaksud dalam Pasal 21, untuk dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya.
Setelah pendaftaran tersebut selesai, maka sertifikat diserahkan kepada pembelinya, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pajak tanah yang bersangkutan sampai pada saat hak itu dilelang.
C.
Tanah-tanah yang belum dibukukan.
Pasal 25 1)
Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Penjabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) sub. a, diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor. Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat-sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-keterangan tersebut, kepada Penjabat itu harus diserahkan pula: a.
surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat-bukti hak itu;
b.
surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.
2)
Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.
3)
Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.
4)
Jika akta itu mengenai pemindahan hak atas tanah, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada yang memperoleh hak itu sertifikat-sementara. Jika akta itu mengenai pemberian hak baru, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang memberikan, menggadaikan atau meminjam uang diberikan sertifikat sementara, demikian pula kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat sementara dari hak baru, hak gadai, atau hak tanggungan atas tanah tersebut.
Pasal 26 1)
Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan: a.
surat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala Desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana; 8 / 25
www.hukumonline.com
b.
surat wasiat dan jika tak ada surat wasiat surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang.
2)
Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan peralihan hak itu dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.
3)
Kepada ahli waris oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan sertifikat sementara, setelah kepadanya disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris.
Pasal 27 1)
Jika sesuatu hak atas tanah yang belum dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menyampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah: a.
kutipan otentik dari berita acara lelang;
b.
surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu tidak mempunyai sertifikat sementara;
c.
surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat bukti hak itu.
2)
Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dari Kepala Kantor Lelang, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan pemindahan hak itu dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.
3)
Kepada yang memperoleh hak tersebut oleh Kepala Pendaftaran Tanah diberikan sertifikat sementara.
D.
Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak.
Pasal 28 1)
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: a.
akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat-keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya;
b.
sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftardaftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah;
c.
jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian;
d.
di dalam hal jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuknya.
2)
Oleh Menteri Agraria diadakan ketentuan mengenai permintaan dan pemberian izin pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d pasal ini.
3)
Penolakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu.
4)
Surat penolakan beserta akta dan warkah lain yang diterima dari penjabat yang membuat akta itu dikirim kembali kepada penjabat tersebut dan kepada yang bersangkutan disampaikan salinan surat penolakan itu. 9 / 25
www.hukumonline.com
Bagian III Pencatatan Penghapusan Hak Dan Beban-Beban Atas Hak Warkah Pendaftaran, Pemisahan Tanah Serta Penggabungan Tanah Yang Telah Dibukukan
Pasal 29 1)
2)
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan: a.
salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan penjabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu;
b.
salinan surat keputusan penjabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan;
c.
salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau penjabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum.
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak gadai dan hak tanggungan jika kepadanya disampaikan surat-tanda-bukti penghapusan hak-hak itu.
Pasal 30 1)
Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan semua putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan mengenai hak atas tanah, untuk jika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicatat dalam daftar bukutanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga dalam sertifikatnya.
2)
Orang yang berkepentingan berhak meminta agar diadakan pencatatan tentang sita, perwalian, pengampuan dan beban-beban, lainnya dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan serta sertifikatnya, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
3)
Orang yang berkepentingan berhak meminta pencatatan dari hapusnya catatan-catatan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
Pasal 31 Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku.
Pasal 32 1)
Jika suatu peralihan hak mengakibatkan pemisahan tanah yang bersangkutan, maka buku tanahnya diganti dengan buku-tanah tanah yang lain, sehingga setiap kesatuan tanah terdaftar dalam satu bukutanah.
2)
Atas permintaan yang berhak, dari beberapa bidang tanah yang bergandengan dapat dibuat satu bukutanah baru untuk menggantikan buku-tanah-tanah yang bersangkutan dengan tanah. 10 / 25
www.hukumonline.com
3)
Di dalam hal yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini sertifikat atau sertifikat-sertifikat yang bersangkutan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan kepada yang berhak diberikan sertifikat baru untuk tiap-tiap kesatuan tanah.
BAB IV PEMBERIAN SERTIFIKAT BARU
Pasal 33 1)
Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2)
Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3)
Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4)
Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonnya untuk meminta keputusan hakim.
5)
Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.
BAB V BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA
Pasal 34 1)
2)
Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan biaya yang harus dipungut untuk: a.
pembuatan sertifikat, sertifikat sementara dan sertifikat baru;
b.
pencatatan peralihan hak;
c.
pencatatan hapusnya hak;
d.
pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3);
e.
pembuatan surat keterangan tanah yang dimaksud dalam Pasal 24 dan 25;
f.
pemberian keterangan, tertulis maupun lisan, dari peta-peta dan daftar-daftar yang diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah;
g.
penunjukan batas;
h.
pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah.
Atas permohonan yang bersangkutan, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat membebaskan pemohon dari pembayaran sebagian atau seluruh biaya yang dimaksud
11 / 25
www.hukumonline.com
dalam ayat (1) pasal ini, jika pemohon membuktikan bahwa ia tidak mampu membayar biaya tersebut. 3)
Biaya yang dipungut selama satu bulan menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dimaksudkan dalam Kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 10 dari bulan yang berikutnya.
Pasal 35 Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan: a)
biaya yang dapat dipungut oleh penjabat yang dimaksud dalam Pasal 19 untuk pembuatan sesuatu akta tersebut pada pasal itu.
b)
uang saksi yang harus dibayar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa yang menjadi saksi dalam pembuatan akta yang dimaksud dalam Pasal 22 dan 25.
BAB VI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KEPALA KANTOR PENDAFTARAN DAN PENJABAT
Pasal 36 Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menyelenggarakan tugas pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pasal 37 Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
Pasal 38 Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.
Pasal 39 Penjabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu.
Pasal 40 1)
Penjabat wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Agraria.
2)
Menteri Agraria menuju petugas yang harus mengawasi penjabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
3)
Menteri Agraria dapat mencabut wewenang seorang penjabat untuk membuat akta, jika ia tidak menyelenggarakan kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 38 di atas sebagaimana mestinya atau jika ia sering menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang minta dibuatkan akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19 dan 23. 12 / 25
www.hukumonline.com
BAB VII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH INI
Pasal 41 1)
Kealpaan ahli waris terhadap kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan denda Rp. 100,- untuk tiap-tiap hak atas tanah dan selanjutnya untuk tiap-tiap bulan kelambatan berikutnya ditambah dengan Rp. 25,- yang harus dibayar kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
2)
Jika kealpaan itu disebabkan oleh hal-hal yang di luar kesalahan ahli waris yang bersangkutan, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat membebaskan ahli waris tersebut dari pembayaran seluruh atau sebagian dari denda yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
Pasal 42 1)
Barangsiapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) di atas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.
2)
Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
Pasal 43 Barangsiapa membuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.
Pasal 44 1)
Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2)
Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.
BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 45 Menteri Agraria dapat menunjuk penjabat dari Jawatan Agraria untuk menjalankan tugas Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, selama di daerah yang bersangkutan belum ada Kantor Pendaftaran Tanahnya.
Pasal 46 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 13 / 25
www.hukumonline.com
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 23 Maret 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKARNO
Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 23 Maret 1961 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 28
14 / 25
www.hukumonline.com
PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
I.
UMUM A.
Pendahuluan 1)
Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, Undang-undang Pokok Agraria mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria tersebut ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, yaitu: a)
pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-tanah serta menyelenggarakan tata usahanya.
b)
Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah ini, penyelenggaraan pendaftaran tanah dijadikan tugas dari Jawatan Pendaftaran Tanah (pasal 1). Sebelum tahun 1947 tugas Jawatan Pendaftaran tanah atau "Cadaster" hanya mengenai pengukuran dan pemetaan serta penyelenggaraan tata-usaha dari hak-hak yang telah diukur dan dipeta. Sejak tahun 1947, pendaftaran hak serta peralihannya, sebagaimana diatur dalam "Overschrijvingsordonnatie" (S. 1834. Nomor 27) menjadi tugas pula dari jawatan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah ini yang menyerahkan tugas pendaftaran tanah kepada Jawatan Pendaftaran tanah hanya mengatur sesuatu yang telah menjadi kenyataan. Yang baru dalam hubungan ini ialah, bahwa tugas pendaftaran tanah itu sekarang mengenai semua tanah diwilayah Republik Indonesia, sedang sebelumnya terutama hanya mengenai tanah-tanah dengan apa yang disebut "hak-hak barat" saja.
2)
Dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah harus diperhatikan secara seksama: a)
dasar permulaannya ("opzet) dan
b)
pemeliharaannya ("bijhouding"). Kekurangan perhatian terhadap salah satu dari kedua hal tersebut akan banyak meminta korban berupa biaya, tenaga dan waktu dan akan mendatangkan pula banyak kesulitan dan kekecewaan.
B.
Pengukuran dan pemetaan tanah-tanah serta penyelenggaraan tata usahanya. 3)
Pekerjaan pengukuran dan pembuatan peta baik didalam penyelenggaraan dasar permulaannya, maupun dalam pemeliharaannya pada azasnya tidak akan merupakan suatu soal yang sulit, karena telah diperoleh pengalaman selama berpuluh-puluh tahun dari pendaftaran tanah-tanah dengan hak-hak barat. Dalam pada itu kesukaran yang terpokok terletak pada kenyataan, bahwa pengukuran dan pemetaan semua tanah diwilayah Republik Indonesia itu akan merupakan suatu pekerjaan raksasa, yang akan memakan biaya banyak sekali serta membutuhkan banyak pula tenaga 15 / 25
www.hukumonline.com
ahli. Cara mengukur dan membuat peta-peta tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan tetapi dipandang lebih baik untuk diserahkan pengaturannya kepada Menteri Agraria (pasal 5). Dengan demikian penyesuaian cara mengukur dan membuat peta-peta dengan perkembangan-perkembangan dalam ilmu geodesi dapat dilaksanakan dengan mudah. Perlu dikemukakan di sini, bahwa ilmu geodesi pada waktu akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. 4)
Seperti telah dikemukakan diatas pekerjaan pengukuran dan pemetaan ini akan merupakan suatu pekerjaan raksasa, yang dengan sendirinya akan memakan waktu yang banyak. Meskipun pada waktu sekarang, disamping pengukuran biasa ("terrestrisch"), sudah dapat dilakukan pengukuran dengan cara pemotretan dari udara ("luchfotograrnmetrie "), namun pekerjaan pengukuran dan pembuatan peta itu tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, bahwa pekerjaan pendaftaran tanah, yang meliputi pengukuran dan pembuatan peta serta pendaftaran hak dan peralihannya, harus dilakukan desa demi desa di daerah-daerah yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (pasal 2). Penunjukkan itu akan dilakukan secara berangsurangsur, disesuaikan dengan keperluan daerah-daerah yang bersangkutan serta dengan banyaknya tenaga, alat dan biaya yang tersedia. Dari tanah-tanah yang terdapat di dalam desa-desa di daerah-daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasbatasnya serta siapa yang berhak atasnya. Setelah penyelidikan itu selesai, maka tanahtanah dalam desa itu diukur dan dibuatkan peta-peta pendaftarannya (pasal 3). Baru setelah peta pendaftaran sesuatu desa selesai dapat dibuatkan surat ukur dari tiap-tiap bidang tanah yang ada di situ. Surat-ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran tersebut (pasal 11). Jika belum ada peta pendaftaran belum dapat dibuatkan surat ukur baru dari sesuatu bidang tanah.
5)
Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah (pasal 7) mengharuskan Kantor-kantor pendaftaran tanah, yang merupakan kantor-kantor dari Jawatan Pendaftaran Tanah, mengadakan 4 macam daftar, yaitu: a)
daftar tanah: Dalam daftar ini akan didaftar semua tanah (tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak, jalan-jalan dan sebagainya) yang terdapat dalam sesuatu desa.
b)
daftar nama: Dalam daftar ini akan didaftar nama orang-orang yang mempunyai sesuatu hak atas tanah.
c)
daftar buku tanah: Dalam daftar ini akan didaftar hak-hak atas tanah serta peralihan hak-hak itu.
d)
daftar surat ukur: Daftar ini merupakan kumpulan surat-surat ukur : surat ukur menguraikan keadaan, letak serta luas sesuatu tanah yang menjadi obyek sesuatu hak yang telah didaftar dalam daftar buku tanah. Tentang arti surat ukur lihat selanjutnya pasal 11 ayat (1) dan (2).
Penetapan bentuk dan caranya mengisi keempat daftar tersebut diserahkan kepada Menteri Agraria (pasal 8, 9, 10 dan 11). C.
Pendaftaran hak serta peralihannya.
16 / 25
www.hukumonline.com
6)
Cara atau sistim pendaftaran. Cara atau sistim pendaftaran hak serta peralihannya yang sebaik-baiknya adalah cara yang memenuhi syarat-syarat yang berikut: a.
sedapat mungkin disesuaikan dengan hukum adat yang masih berlaku,
b.
sesederhana-sederhananya,
c.
dapat dipahami oleh rakyat.
Adapun cara yang agaknya memenuhi syarat-syarat tersebut ialah sistem buku tanah (grondboekstelsel"), yang antara lain dipakai di Australia, Siam, Philipina dan sebagainya. Bagi Indonesia cara buku tanah itupun tidak asing pula, karena sebelum tahun 1911 cara semacam itu telah dipergunakan oleh Sultan Sulaiman di Lingga dan pada waktu ini terdapat juga di Sumatera Timur (dikenal orang sebagai peraturan "grant"). Yogyakarta serta dikotakota dalam keresidenan Surakarta. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini pendaftaran hak dan peralihannya diatur menurut cara atau sistem buku tanah itu yang dengan sendirinya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. 7)
Pembukuan hak. a)
Pendaftaran untuk pertama kali atau pembukuan sesuatu hak atas tanah dalam daftar buku tanah menghadapi persoalan yang berikut: bagaimanakah kita dapat menentukan secara memuaskan siapa yang berhak atas sesuatu tanah serta batasbatas dari tanah itu. Pemerintah Hindia Belanda dahulu hendak memecahkan persoalan tersebut dengan suatu cara atau sistim "uitwijzingsprocedure" melalui Pengadilan Negeri (lihat S. 1872 Nomor 118). "Uitwijzingsprocedure" itu yang bermaksud akan menentukan dengan seksama siapa yang sesungguhnya berhak atas sesuatu bidang tanah, memakan waktu lama sekali dan sangat memusingkan bagi orang Indonesia. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini dipakai cara yang lebih sederhana.
b)
Seperti telah dikemukakan diatas pada angka 4, maka sebelum sebidang tanah dalam sesuatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penyelidikan mengenai siapa yang berhak atas tanah itu dan bagaimana batas-batasnya. Penyelidikan itu dilakukan oleh suatu Panitia yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota. Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia tersebut, maka tanah-tanah didalam desa itu diukur dan dibuatkan peta-peta pendaftarannya (pasal 3). Peta-peta pendaftaran beserta daftar-daftar isian, yang dimuat hasil penyelidikan Panitia, kemudian ditempatkan dikantor Kepala Desa, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas dan isi daftar isian di dalam waktu 3 bulan. Jika keberatan-keberatan itu diajukan pada waktunya dan Panitia menganggap keberatan-keberatan tersebut beralasan, maka Panitia akan mengadakan perubahan dalam peta ataupun daftar isian yang bersangkutan. Peta-peta dan daftar-daftar isian kemudian disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara (pasal 3, 5 dan 6). Setelah peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan, maka tanah-tanah yang batas-batasnya maupun orang yang berhak atasnya telah tetap oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan (pasal 12). Pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku-tanah atas nama
17 / 25
www.hukumonline.com
seseorang tidak mengakibatkan, bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya; orang tersebut masih dapat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak (pasal 19 ayat (2) Undangundang Pokok Agraria). Jadi cara pendaftaran hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidaklah positif, tetapi negatif. Kepada yang berhak diberikan sertipikat, yaitu suatu tanda bukti hak yang terdiri atas salinan buku tanah, dan surat ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul (pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), Sertipikat itu merupakan alat pembuktian yang kuat (pasal 13 ayat (4) j.o. pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria). Oleh karena surat-ukur meukur itu merupakan pula alat pembuktian yang kuat. Dengan demikian batas-batas yang telah ditetapkan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah mempunyai kekuatan hukum, sehingga pendaftaran tanah itu merupakan suatu "rechtskadaster". Hingga sekarang batasbatas yang ditetapkan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah hanya mempunyai "feitelijke kracht" oleh karena hakim dapat menerima atau menolak kebenaran dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Dalam hal "rechtskadaster" maka hakim itu, selama tidak ada bantahan, harus menerima batasbatas yang telah ditetapkan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai batas-batas yang benar. c)
Selain pembukuan hak atas tanah melalui pengukuran dan pembuatan peta-peta pendaftaran desa demi desa sebagaimana diuraikan diatas pada sub b, pembukuan hak atas tanah itu dapat pula dilakukan menurut cara yang diatur dalam pasal 15, 16 dan 18. Pasal 15 menentukan, bahwa hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah dan surat ukur yang masih memenuhi syarat teknis (antara lain semua surat-ukur yang dibuat oleh Jawatan Pendaftaran Tanah) dapat dengan segera dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan (yang penting lagi) kepada yang berhak dapat diberikan sertipikat, Tujuan dari pasal 15 ialah agar arsip Jawatan Pendaftaran Tanah dapat dengan segera dipergunakan untuk menyusun arsip sebagaimana dikehendaki Peraturan Pemerintah ini. Dalam pada itu hak-hak atas tanah yang belum diuraikan dalam suatu surat ukur, yang dimaksud dalam pasal 15 atau yang tidak dapat dengan segera dibuat surat-ukurnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan (pasal 16 dan 18); kepada yang berhak diberikan sertipikat sementara, yang sertipikat tanpa surat ukur. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 16 dan 18 itu dan juga dalam pasal 25 sampai dengan 27, maka hak-hak tanah-tanah itu belum diukur dan dibuatkan peta-petanya. Dengan demikian pendaftaran hak-hak dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Meskipun pendaftaran hak menurut pasal 16, 18 dan 25 sampai dengan 27 tersebut hanya mengenai subjeknya saja, namun hal itu sudah merupakan langkah yang baik kearah penertiban lalu lintas tanah di Indonesia.
8)
Pendapatan peralihan hak dan pembebanannya. a)
Agar supaya apa yang telah didaftarkan dalam daftar buku tanah tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka perubahan yang terjadi dalam keadaan sesuatu hak harus pula didaftarkan. Berhubung dengan itu dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan seorang penjabat yang akan ditunjuk oleh Menteri Agraria (pasal 19). 18 / 25
www.hukumonline.com
Pejabat itu diwajibkan mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftarkan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan (pasal 22). Agar Pejabat tersebut melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan, maka dalam pasal 38 sampai dengan 40 diadakan ketentuan-ketentuan yang menjamin ha1 itu. Yang akan ditunjuk ialah pejabat-penjabat yang tempat kedudukannya tidak jauh dari letak tanah yang bersangkutan. Kecuali peralihan yang diakibatkan oleh perbuatan yang berhak juga peralihan yang diakibatkan karena pelelangan oleh kantor lelang harus pula didaftarkan (pasal 21, 24 dan 27). Disamping itu peralihan karena warisan diharuskan pula untuk didaftarkan (pasal 20, 23 dan 26). Oleh karena dalam soal waris, ahli waris dengan sendirinya karena hukum telah memperoleh hak yang diwariskan kepadanya, sehingga tidak ada sesuatu keperluan yang mendorongnya untuk mendaftarkan hak yang diperolehnya itu, maka agar tata usaha pendaftaran tanah tidak menjadi kacau, kewajiban ahli waris tersebut diatas diperkuat dengan suatu ancaman hukuman yang diatur dalam pasal 41. Juga beban-beban yang diletakkan atas sesuatu hak beserta penghapusannya harus didaftarkan pula (pasal 29 sampai dengan 32). b)
Untuk mencegah agar supaya yang mengalihkan sesuatu hak bukan orang yang tidak berhak maka diserahkannya sertipikat/dijadikan syarat mutlak untuk pembuatan akta oleh pejabat maupun untuk pendaftarannya dalam buku tanah yang bersangkutan (lihat pasal 22 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) sub a), Jadi tanpa sertipikat seorang pejabat dilarang membuat akta peralihan dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilarang mendaftarkannya dalam buku tanah yang bersangkutan. Disamping itu ditetapkan pula bahwa peralihan sesuatu hak harus disertai dengan peralihan sertipikat yang bersangkutan (lihat pasal 22 ayat (4), pasal 23 ayat (2) dan pasal 24 ayat (2). Oleh karena sertipikat merupakan syarat mutlak untuk pembuatan akta dan pendaftaran peralihan sesuatu hak, sedang peralihan hak itu harus disertai pula dengan peralihan sertipikatnya, maka ditentukan bahwa jika sesuatu sertipikat hilang, untuk memperoleh gantinya harus ditempuh suatu prosedure yang agak sulit, sebagai yang tercantum dalam pasal 33 ayat (2) sampai dengan (5). Tujuan dari prosedure yang dipersukar itu ialah untuk mencegah agar untuk satu hak jangan sampai beredar lebih dari satu sertipikat.
c)
Pada angka 7b diatas telah dikemukakan, bahwa sertipikat terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur, yang pembuatannya harus dilakukan desa demi desa yang telah diukur dan dibuatkan peta pendaftarannya. Dengan demikian maka untuk hak-hak atas tanah yang terletak diluar desa-desa tersebut tidak dapat dibuatkan sertipikatnya, karena belum dapat dibuatkan surat ukurnya (lihat penjelasan sub 4). Jika sertipikat juga dijadikan syarat bagi peralihan hak-hak atas tanah didesa-desa tersebut, maka hal itu akan berakibat, bahwa pendaftaran peralihan hak-hak didesa-desa itu akan terhambat lama sekali, karena harus menunggu pembuatan sertipikat yang akan memakan waktu yang lama. Untuk mencegah kemacetan tersebut, maka ditetapkan bahwa untuk peralihan hak-hak atas tanah didesa-desa yang dimaksudkan itu tidak diwajibkan adanya sertipikat tetapi cukup jika ada pernyataan dari yang bersangkutan atau surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertipikat (pasal 25 dan 27). Peralihan hak tersebut dibutuhkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah dan kepada yang berhak diberikan suatu sertipikat sementara, yaitu suatu sertipikat tanpa surat ukur (pasal 25, 26, 27). 19 / 25
www.hukumonline.com
Berhubung dengan adanya ketentuan yang diuraikan diatas maka peraturan Pemerintah ini dapat sekaligus dijalankan untuk seluruh Indonesia. Kecuali itu pekerjaan pembuatan peta-peta desa demi desa dapat dilakukan secara sistematis dan berencana, oleh karena dengan adanya sistim sertipikat sementara tersebut Jawatan Pendaftaran Tanah tidak lagi diganggu dengan permohonan-permohonan pengukuran bidang-bidang tanah satu demi satu seperti sekarang ini. Dalam rangka peraturan pendaftaran tanah yang lama maka permohonan-permohonan itu tidak dapat dielakkan, oleh karena surat ukur menjadi syarat bagi pendaftaran peralihan sesuatu hak.
II.
PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum (angka 1).
Pasal 2 Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum (angka 4).
Pasal 3 Ayat (1) sampai dengan (6) tidak memerlukan penjelasan; sudah dijelaskan dalam penjelasan umum (angka 4 dan 7b). Ayat (7) Peraturan Menteri Agraria yang mengatur tanda-tanda batas tidak perlu dipasang. Misalnya karena sudah tanda-tangan batas tidak perlu dipasang. Misalnya karena sudah ada batas alam.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum (angka 3).
Pasal 6 Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum (angka 7b). Pengesahan Panitia yang dimaksud dalam ayat (2) tidak mengenai baik/tidaknya peta dibuat dilihat dari sudut teknik pembuatan peta.
Pasal 7 sampai dengan 10 Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum (angka 5).
20 / 25
www.hukumonline.com
Pasal 11 Dari ayat (1) dan (2) kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan surat-ukur, yaitu kutipan dari petapendaftaran, yang selain membuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedunggedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting, memuat pula nomor pendaftaran, nomor dan tahun surat ukur (buku tanah, nomor pajak (jika mungkin), uraian tentang letak tanah, uraian tentang keadaan tanah, luas tanah dan orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Pemberian sertipikat yang dimaksud dalam ayat (3) hanya dilakukan jika yang berhak menghendakinya. Dengan demikian maka ketakutan bahwa pendaftaran tanah akan memperberat beban rakyat yang tak mampu adalah tidak beralasan.
Pasal 14 Ayat (1) surat keputusan pejabat yang berwenang memberi hak atas tanah Negara dengan sendirinya harus disertai warkah atau warkah-warkah yang menguraikan letak, keadaan serta luas tanahnya. Ayat (2) Dengan menunjuk pada surat ukur yang dimaksud dalam pasal 11 maka sertipikat yang dimaksud dalam ayat (2) ini hanya diberikan, jika tanah yang bersangkutan telah diukur dan digambar dalam suatu peta pendaftaran. Hal tersebut ternyata pula dari ketentuan dalam pasal 16 ayat (2).
Pasal 15 Pasal 15 bermaksud agar tanah-tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat ukur yang dibuat oleh Jawatan Pendaftaran Tanah dan yang telah dinyatakan dalam sesuatu surat hak tanah tidak perlu diukur dan dibuatkan petanya lagi menurut apa yang ditentukan dalam pasal 3 dan 4 Dengan demikian arsip Jawatan Pendaftaran Tanah dapat dengan segera dipergunakan untuk menyusun tata-usaha sebagai yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 16 Ayat (1) merupakan kekecualian dari apa yang ditentukan dalam pasal 14 ayat (2). Seperti halnya dengan pasal 15, ayat ini bermaksud supaya tanah-tanah yang telah diukur oleh jawatan Pendaftaran Tanah dan telah dibuatkan surat ukurnya jangan diukur lagi. Ayat (2) lihat penjelasan pasal 14 diatas dan penjelasan umum (angka 7 c).
21 / 25
www.hukumonline.com
Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan fungsi dalam ayat ini ialah, bahwa jika dalam sesuatu pasal ditentukan bahwa harus diperlihatkan sertipikat, maka dapatlah dipakai sertipikat sementara. Ayat (2) Dengan sendirinya sertipikat sementara tidak membuktikan sesuatu mengenai batas-batas tanah, oleh karena sertipikat sementara tidak mempunyai surat ukur.
Pasal 18 Pasal ini adalah untuk menampung keperluan akan tanda bukti hak yang terasa pada orang-orang yang berkepentingan sendiri. Misalnya diperlukan tanda bukti hak untuk dapat memperoleh kredit.
Pasal 19, 20 dan 21 Perlu ada ketentuan-ketentuan ini demi ketertiban pendaftaran. Ketentuan-ketentuan ini mengenai baik tanahtanah yang sudah maupun yang belum dibukukan. Pertimbangan-pertimbangan khusus yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal 20 adalah misalnya kebiasaan di BaIi untuk mengadakan pembagian warisan baru setelah dilakukan adat pembakaran jenazah.
Pasal 22 Ayat (2) Apakah pembuatan akta perlu disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat. Dalam hal pejabat meragu-ragukan wewenang orang yang hendak mengalihkan sesuatu hak dihadapannya, sebaiknya pejabat membuat akta yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, mengingat wewenangnya dapat dicabut oleh Menteri Agraria jika ia sering menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang meminta jasanya dalam membuat akta (lihat pasal 37 ayat (3). Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Berlainan halnya dengan "Overschrijvingsordonnantie" surat keterangan pelunasan pajak dalam Peraturan Pemerintah tidak menjadi syarat dari pendaftaran surat keterangan tersebut hanya merupakan syarat untuk penyerahan sertipikat, setelah peralihan hak dicatat dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan sertipikatnya.
Pasal 23 Cukup jelas
22 / 25
www.hukumonline.com
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Ayat (1c) Sertipikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah dapat tidak sesuai lagi dengan daftardaftar Kantor Pendaftaran Tanah, oleh karena pada pencatatan yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1) dan (2) yang berhak tidak dapat dipaksa menyerahkan sertipikatnya untuk diadakan catatan yang dimaksud. Ayat (2) Penolakan harus tertulis agar pejabat yang bersangkutan memperoleh pegangan yang kuat untuk memperbaiki permintaan pendaftaran peralihan yang telah disampaikan kepada Kepala Kantor pendaftaran Tanah itu.
Pasal 29 Ayat (1) Pencatatan yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dengan tidak menunggu permintaan dari yang bersangkutan. Ayat (2) Pencatatan yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atas permintaan dari yang bersangkutan.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Surat-surat yang dimaksud dalam pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari daftar-daftar buku tanah. Berhubung dengan itu, jika dianggap perlu, salinan buku tanah yang menjadi bagian dari sertipikat atau sertipikat sementara dapat disertai dengan salinan dari surat yang dimaksud dalam pasal ini. 23 / 25
www.hukumonline.com
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Untuk penggantian sertipikat yang rusak tidak diperlukan prosedur yang panjang, sebagaimana halnya untuk penggantian sertipikat yang hilang. Penggantian sertipikat yang rusak tidak mungkin memperlihatkan adanya dua sertipikat yang beredar untuk satu hak; sertipikat yang rusak yang ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus dengan segara dimusnahkan.
Pasal 34 Biaya-biaya apa yang akan dipungut bersangkutan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria. Adapun jumlah biaya-biaya itu dipandang lebih baik jika Menteri Agraria yang menetapkan, agar kalau perlu dapat lekas disesuaikan dengan keadaan dan keperluannya.
Pasal 35 Biaya pembuatan akta yang dibayar kepada penjabat merupakan penghasilan pribadi dari Peniabat itu; demikian pula uang saksi yang dibayar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa adalah penghasilan pribadi mereka masing-masing.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bukan seorang pegawai yang berdiri sendiri (otonom) seperti halnya dengan pegawai balik nama menurut Overschrijvingsordonnantie (S. 1834 Nomor 27).
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
24 / 25
www.hukumonline.com
Pasal 41 sampai dengan 44 Sanksi-sanksi pidana ini diperlukan untuk menjamin diselenggarakannya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya. Pasal 41 ayat (2). Kealpaan seperti dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) adalah misalnya sengketa antara para ahli waris mengenai atas nama siapa tanah warisan harus dibalik nama.
Pasal 45 Pasal ini perlu karena belum disemua daerah dapat diadakan Kantor Pendaftaran Tanah.
Pasal 46 Mulai berlakunya pelaksanaan pendaftaran tanah ini akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan mengingat selesainya segala persiapan yang diperlukan ditiap-tiap daerah (pasal 1).
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2171
25 / 25
