PERATURAN MENTERI PERUMHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
04 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengatur pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf h Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa penunjukan langsung memungkinkan dilakukan untuk pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilaksanakan oleh pengembang; c.
Mengingat:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang …
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011; 10.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG. BAB I KETENTUAN …
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya disebut bantuan PSU adalah pemberian sebagian komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengembang yang membangun rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) didasarkan perjanjian kerjasama operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan pengembang. 2. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 4. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 5. Jalan adalah prasarana transportasi darat di dalam perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 6. Saluran drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. 7. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 12. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 13. Rumah murah adalah rumah umum layak huni dan terjangkau yang diperuntukan bagi MBR dan kepemilikannya melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, didukung oleh bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan serta tanpa uang muka. 14. Fasilitas Likuiditas …
14. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. 15. Site plan yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu. 16. Detailed engineering design yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya. 17. Gambar hasil pelaksanaan (as built drawing) yang selanjutnya disebut gambar terbangun adalah gambar setelah pekerjaan pembangunan PSU dilaksanakan, menjelaskan adanya perubahan pelaksanaan yang awalnya tertuang dalam gambar kerja karena kebutuhan dan atau menyesuaikan kondisi lapangan atau dikarenakan adanya permasalahan di lapangan. 18. Verifikasi pra konstruksi bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap usulan bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis usulan lokasi. 19. Verifikasi paska konstruksi bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan bantuan PSU oleh kelompok sasaran yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis. 20. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 21. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa pembangunan PSU dengan cara menunjuk langsung pengembang yang melaksanakan pembangunan rumah bagi MBR untuk melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman. 22. Pengembang adalah badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman 23. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 25. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat. 26. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat. BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan penyediaan PSU melalui mekanisme penunjukan langsung kepada pengembang yang bersangkutan. (2) Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan PSU dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pasal 3 …
Pasal 3 Sasaran bantuan PSU merupakan perumahan tapak yang diperuntukkan bagi MBR Pasal 4 Lingkup pengaturan pedoman bantuan PSU mencakup: a. bantuan PSU; b. persyaratan kelengkapan dokumen c. penetapan lokasi; d. penetapan pengembang; e. perjanjian kerjasama operasional; f. pelaksanaan; g. pencairan dana bantuan PSU; h. tim verifikasi; i. tugas dan wewenang; j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; k. penyerahan bantuan PSU; l. pendanaan. BAB III BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Pasal 5 Kelompok sasaran bantuan PSU diberikan kepada pengembang melakukan pembangunan perumahan tapak untuk MBR. (1) (2) (3)
(1)
(2)
yang
Pasal 6 Komponen bantuan PSU, berupa: a. jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya; dan/atau b. drainase; Komponen bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan seluruh atau sebagian. Komponen bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan pembentukan badan jalan. Pasal 7 Persyaratan teknis komponen PSU meliputi: a. lahan untuk daerah milik jalan dan bangunan pelengkapnya, badan jalan atau lapis bawah telah tersedia; b. badan jalan atau lapis pondasi bawah sudah terbentuk c. perencanaan teknis untuk komponen PSU terdiri dari gambar rencana teknis dan rencana anggaran biaya; d. jenis konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya serta drainase yang dapat dibantu berdasarkan perencanaan teknis; dan e. ketentuan mengenai kriteria teknis jalan dan bangunan pelengkapnya serta drainase sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan harga satuan dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 8 …
(1)
(2) (3)
(4)
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 8 Pengajuan usulan bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan: a. kelompok sasaran mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian; b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian; c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian; d. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup pemeriksaan materi verifikasi administrasi. Dalam hal usulan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta pengajuan usulan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi belum atau tidak menindaklanjuti usulan dari kelompok sasaran, Kementerian dapat memproses usulan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Usulan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format usulan yang tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III Peraturan Menteri ini. BAB IV PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN Pasal 9 Pengembang dalam mengajukan bantuan PSU harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. surat usulan; b. surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang; c. dokumen legalitas usaha; d. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan; e. dokumen teknis proyek perumahan; dan f. dokumen kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang telah diisi. Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penjualan rumah kepada MBR melalui KPR dan/atau sesuai proses Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K). Dokumen legalitas usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi: a. Akta perusahaan; b. Laporan pajak 3 bulan terakhir atau surat keterangan fiskal; c. Surat dukungan bank; d. Daftar pengalaman perusahaan; e. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); h. Surat Izin Tempat ...…
h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili; dan i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Keterangan Usaha. j. Dalam hal pengembang tidak memiliki klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi (SBU dan SIUJK), diharuskan melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan penyedia layanan jasa konstruksi yang disahkan melalui akta Notaris (5) Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi: a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum; b. Izin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB); c. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan d. Surat Izin Lokasi; (6) Dokumen teknis proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi: a. Data lokasi (ditambahkan koordinat lokasi); b. Peta lokasi trase jalan dan saluran yang akan dibantu PSU; c. DED dan RAB PSU yang telah disahkan oleh Dinas teknis terkait; d. rencana tapak proyek perumahan yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; dan e. jadual rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan. (7) Pengembang bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan. (8) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merupakan copy dokumen yang sudah dilegalisir. (9) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini. (10) Dokumen Kuesioner Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini. BAB V PENETAPAN LOKASI Pasal 10 (1) Calon lokasi penerima bantuan PSU diusulkan berdasarkan kriteria pemilihan lokasi serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi. (2) Kriteria pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; c. status tanah tidak dalam sengketa; d. luas lokasi rumah tapak sesuai dengan rencana tapak sekurangkurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya tampung rumah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah; e. bagi lokasi yang memiliki luas kurang dari 6 hektar atau daya tampung kurang dari 300 unit wajib melakukan kerjasama dengan pengembang lain dalam satu wilayah kabupaten/kota yang memiliki lokasi masingmasing minimal 2 hektar …
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) (2)
masing minimal 2 hektar sehingga mencapai 6 hektar yang disahkan dengan akta notaris; f. kesanggupan membangun rumah dengan ukuran luas lantai bangunan dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah; g. kesanggupan pengembang untuk dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah. Persyaratan pemberian Bantuan PSU kepada pengembang dengan ketentuan, sebagai berikut: a. pengembang yang belum mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya namun sudah membangun sejumlah unit rumah KPR FLPP terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya, dapat mengajukan bantuan PSU pada tahun berjalan sejumlah unit yang telah KPR FLPP atau proses SP3K terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya s.d 30 November tahun berjalan; b. pengembang yang akan mengajukan bantuan PSU pada tahun berjalan namun sudah pernah mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya dan telah menyelesaikan kewajiban membangun rumah KPR FLPP s.d tanggal 30 Juni tahun berjalan, maka pengembang tersebut dapat mengajukan bantuan PSU sesuai dengan jumlah unit rumah yang telah KPR FLPP maupun proses SP3K terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d 30 November tahun berjalan diluar unit rumah yang telah mendapatkan bantuan PSU tahun sebelumnya; c. pengembang yang sudah mendapatkan bantuan PSU tahun sebelumnya namun s.d akhir bulan Juni tahun berjalan belum menyelesaikan kewajiban membangun unit rumah sejumlah yang diusulkan dalam bantuan PSU tahun sebelumnya, tidak diperkenankan untuk mengajukan kembali bantuan PSU pada tahun berjalan; Pengecekan administrasi pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengecekan administrasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pemeriksaan teknis pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap: a. lahan yang telah dimatangkan; dan b. kaveling rumah dan PSU yang telah terbentuk sesuai dengan rencana tapak dan sesuai dengan sertipikat yang akan diterbitkan oleh instansi terkait; Penetapan lokasi bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB VI PENETAPAN PENGEMBANG Pasal 11 Penetapan pengembang dilakukan dengan penunjukan langsung. Pengembang dinilai berdasarkan kualifikasi sebagai penerima bantuan PSU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5).
(3) Pengembang sebagaimana …
(3)
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3)
Pengembang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pengembang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL Pasal 12 Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melaksanakan perjanjian kerjasama operasional dengan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan PSU. Kontrak pelaksanaan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat dengan pimpinan perusahaan yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan. Kontrak pelaksanaan bantuan PSU sekurang-kurangnya mencakup halhal sebagai berikut: a. para pihak; b. dasar perjanjian; c. definisi; d. maksud dan tujuan; e. ruang lingkup; f. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian; g. hak dan kewajiban para pihak; h. pelaksanaan pekerjaan; i. pemantauan; j. sanksi; k. pemberitahuan; l. force majeure; m. penyelesaian perselisihan; n. ketentuan lain-lain; dan o. ketentuan penutup BAB VIII PELAKSANAAN Pasal 13 Pelaksanaan pembangunan PSU dilakukan oleh pengembang setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dalam pelaksanaan pembangunan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. Pelaksanaan pembangunan PSU sesuai dengan spesifikasi teknis komponen PSU dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan kontrak. Pasal 14 .....…
Pasal 14 (1) Dalam hal perubahan atas desain dan/atau volume pekerjaan wajib mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan melalui amandemen kontrak. (2) Dalam hal perubahan pelaksanaan bantuan PSU terkait dengan kondisi lapangan, wajib dibuat gambar perubahan pelaksanaan (shop drawing), yang disetujui oleh pengawas lapangan dan dibuatkan berita acara perubahan pelaksanaan pekerjaan beserta alasan perubahannya.
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
BAB IX PENCAIRAN DANA BANTUAN PSU Pasal 15 Permohonan pencairan dana bantuan PSU oleh Pengembang kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan disampaikan secara tertulis kepada Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan; Permohonan pencairan dana bantuan PSU oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat permohonan pencairan bantuan PSU yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; b. berita acara penyelesaian pekerjaan yang dilengkapi dengan laporan kemajuan terakhir pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan; c. as built drawing yang disahkan oleh pengawas pekerjaan; d. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) oleh Bank; dan e. Persetujuan KPR FLPP oleh Bank. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mengeluarkan surat tugas pemeriksaan pekerjaan kepada Tim Verifikasi; Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan pimpinan perusahaan; Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah pembangunan PSU selesai. Pasal 16
(1) Permohonan pencairan dana bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditindaklanjuti dengan: a. pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi;
b. pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi.
(2) Pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pencairan dana bantuan PSU dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar hasil pemeriksaan. (3) Pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap: a. pengukuran volume ..…
a. pengukuran volume pekerjaan; dan
b. berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Tim Verifikasi menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan. (5) apabila hasil verifikasi paska konstruksi sebagaimana ayat (4) ternyata jumlah KPR dan/atau SP3K lebih rendah dibandingkan dengan jumlah unit yang diusulkan, maka proses pembayarannya akan dihitung berdasarkan jumlah unit yang telah terbit KPR dan/atau SP3K pada akhir bulan November berjalan; (6) Berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan. BAB X TIM VERIFIKASI Pasal 17 (1)
Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim verifikasi pra konstruksi.
(2)
Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh tim verifikasi paska konstruksi.
(3)
Tim verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
(4)
Tim verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan serta dapat melibatkan Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat.
(5)
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB XI
TUGAS DAN WEWENANG (1)
Pasal 18
Tugas dan wewenang dalam bantuan PSU dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2). Pemerintah dalam …
(2)
(3)
Pemerintah dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan sosialisasi dan koordinasi program bantuan PSU kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pengembang; b. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi untuk penetapan lokasi; c. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi paska konstruksi untuk pencairan dana; d. menetapkan lokasi penerima bantuan PSU; e. mengalokasikan anggaran bantuan PSU; f. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; g. melakukan verifikasi dan audit terhadap pelaksanaan pembangunan PSU sebelum serah terima pekerjaan (PHO dan FHO); h. melakukan pencairan dana sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan PSU sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati; i. menyerahkan hasil bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota; j. dalam hal penyerahan sebagaimana dimasud pada huruf i pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka penyerahan hasil bantuan PSU dilaksanakan kepada pemerintah daerah provinsi; k. melakukan evaluasi terhadap pembangunan rumah dan proses KPR melalui FLPP serta memberikan sanksi bila target pembangunan rumah tidak tercapai; l. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan, penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam bantuan PSU; dan m. melakukan pembinaan bantuan PSU. Pemerintah daerah provinsi dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada Kementerian berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota;
b. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi; c. melakukan koordinasi pengelolaan hasil bantuan PSU yang berada pada 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota; d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; e. melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan PSU; f.
mensinergikan program pembangunan PSU dengan program perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota;
g. melakukan pembinaan bantuan PSU.
4). Pemerintah daerah…
(4)
Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah daerah provinsi tembusan kepada Kementerian;
b. melakukan koordinasi dengan Kementerian, pemerintah daerah provinsi dan pengembang untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU;
d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU kepada Kementerian melalui pemerintah provinsi; f.
mensinergikan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
PSU
dengan
program
g. melakukan pembinaan bantuan PSU.
BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 19 (1)
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Kementerian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2)
Pelaporan hasil pembangunan rumah dilaksanakan oleh pengembang berupa laporan pelaksanaan pembangunan rumah yang telah KPR.
(3)
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini.
(4)
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembangunan PSU selesai dilaksanakan, pengembang belum dapat menyelesaikan pembangunan rumah yang menjadi kewajibannya, maka pengembang akan dikenakan sanksi tidak diberikan bantuan PSU pada tahun-tahun berikutnya. BAB XIII PENYERAHAN BANTUAN PSU Pasal 20
Serah terima bantuan perundang-undangan.
PSU
dilaksanakan
sesuai
ketentuan
peraturan
BAB XIV PENDANAAN ..…
BAB XIV PENDANAAN Pasal 21
Kementerian mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan bantuan PSU. BAB XV PENUTUP Pasal 22 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2013 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
TTD DJAN FARIDZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR.
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PELAKU PEMBANGUNAN Nomor : Lampiran :
.................., ................ 20…
Kepada Yth. Walikota/Bupati…………. di – ………………. Perihal
:
Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20.. untuk Perumahan ……………..
Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20......, sebagai berikut: Usulan Lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner Stimulan PSU Perumahan ……lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RRTR, Site plan (rencana tapak), dan DED PSU - Surat pernyataan Pengembang akan menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun rumah - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Direktur Utama PT ……………………. …………………………
Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Gubernur Provinsi……….. 4. Arsiparis.
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Nomor Lampiran
: :
.................., ..............20....
Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal
:
Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...., Kabupaten/Kota ……………..
Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....., sebagai berikut: -
Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman per lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RP4D, RRTR, site plan (rencana tapak), dan DED - Surat Pernyataan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 20… dan kesiapan tanah/lahan (clean and clear) - Surat pernyataan Pengembang untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun dari Pengembang - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Bupati/Walikota ……………………. ……………………………….
Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Arsiparis.
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PEMERINTAH PROVINSI Nomor : Lampiran :
..........., ............. 20..
Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Cq. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal
: Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...., Provinsi .......
Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kabupaten/kota dan lokasi yang perlu mendapat bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi………….pada TA 20......., adalah sebagai berikut: - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota …………… Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Gubernur Provinsi ……………………. ………………………………. Tembusan Yth. : 1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Walikota/Bupati ……… 4. Arsiparis
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN PT. ....................................................... Dalam rangka pelaksanaan pembangunan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20........., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT............................................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ........................................................, dengan total luas lahan yang dimiliki*) ................ (...........................................................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan.......................................,Kecamatan....................................... ..........., Kabupaten/Kota ......................................., Provinsi .................................................., menyatakan akan merealisasikan pembangunan bantuan PSU serta proses KPR dan/atau SP3K sesuai usulan sejumlah .................. (..........................................................) unit rumah MBR, serta menyatakan akan memanfaatkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dapat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di lokasi perumahan yang mendapatkan stimulan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20..... serta bersedia untuk diaudit. Apabila sampai dengan perjanjian kerja berakhir kami belum dapat menyelesaikan proses KPR dan/atau SP3K, maka kami bersedia dibayar sesuai dengan jumlah unit yang telah KPR dan/atau proses SP3K. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Jakarta, ...................................... Yang Membuat Pernyataan Direktur PT................................. Materai Rp. 6000,-
................................................. Hp. No. .....................................
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN UNTUK MENANAM TANAMAN KERAS BUAH-BUAHAN DI PERUMAHAN …………………………….. PT....................................... Dalam rangka pelaksanaan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2013, dan mendukung kebijakan pro-lingkungan, maka bersama ini, kami selaku Direktur PT. ................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ................................., yang berlokasi di Desa/Kelurahan ......................................., Kecamatan ............................................, Kabupaten/Kota .........................................., Provinsi ..............................., menyatakan akan menanam tanaman buahbuahan tinggi + 1 meter pada masing-masing unit rumah yang akan/sedang dibangun dan mendapatkan bantuan PSU di lingkungan perumahan ...................... Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. ......................, ................................... Yang Membuat Pernyataan PT .......................................... Materai Rp 6.000,-
Nama Pembuat Pernyataan Direktur Diketahui oleh, Perwakilan Pemerintah Provinsi ….............................. Dinas/Badan …..............................
Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota…...................... Dinas/Badan …..............................
.......................................... NIP.
.......................................... NIP.
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 20..... 1. Nama Perumahan 2. Nama Pengembang
Kota/Kabupaten (coret salah satu) Provinsi
* √ Checklist salah satu
(KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN) DINAS/ BADAN / DIREKTUR PERUSAHAAN,
( ...................................... )
I.
1.
DATA UMUM
Alamat Jalan
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kota/Kabupaten 2. 3. 4.
5.
Provinsi
Luas Kawasan (Hektar)
Kesediaan Pemda untuk sharing
Bersedia
Kesediaan Pemda untuk MoU
Bersedia
Jumlah Rumah
5.1. Rencana Daya Tampung Rumah
Tidak Bersedia 5.2. Rumah Terbangun
5.3. Rumah Belum Terbangun
5.1.1. Rumah sederhana
uni 5.2.1. Rumah t sederhana
unit 5.3.1. Rumah sederhana
unit
5.1.3. Rumah mewah
uni 5.2.3. Rumah mewah t
unit 5.3.3. Rumah mewah
unit
5.1.2. Rumah menengah
6.
Tidak Bersedia
Total
Jalan
uni 5.2.2. Rumah t menengah
Total
6.1. Jalan kawasan 6.1.1. Rencana Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.1.2. Eksisting Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.1.3. Kondisi jalan
m
m
m
m
m
Rusak berat
m
Panjang
m
6.1.4. Usulan Lebar
unit
Total
6.2. Jalan lingkungan
Baik
Rusak ringan
unit 5.3.2. Rumah menengah
m
m
6.2.1 Rencana Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.2.2 Eksisting Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.2.3 Kondisi jalan
m
m
m
m
Baik
m
Rusak berat
m
Panjang
m
Rusak ringan 6.2.4 Usulan Lebar
m
m
Jenis Perkerasan
Estimasi biaya jalan
Jenis Perkerasan
Rp.
Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi jalan 7.
Drainase
7.1 Drainase kawasan
Estimasi biaya jalan
Rp.
7.2 Drainase lingkungan
7.1.1 Rencana Panjang
m
Lebar
m
Panjang
m
7.1.2 Eksisting Lebar
m
Baik
7.2.1 Rencana Panjang
m
Lebar
m
Panjang
m
7.2.2 Eksisting Lebar
m
m
Baik
m
Rusak berat
m
Rusak berat
m
Panjang
m
Panjang
m
7.1.3 Kondisi drainase Rusak ringan
m
7.1.4 Usulan Lebar
Estimasi biaya drainase
m
Rp.
7.2.3 Kondisi drainase
Rusak ringan
m
7.2.4 Usulan Lebar
Estimasi biaya drainase
Rp.
m
Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi drainase
8.
Jaringan Air Minum 8.1 Skala kawasan
8.2 Skala lingkungan
8.1.1 Terbangun dan telah melayani
8.2.1 Terbangun dan telah melayani
% dari total rencana liter/detik 8.2.2 Kapasitas
8.1.2 Kapasitas 8.1.3 Usulan fasilitasi
8.2.3 Usulan fasilitasi
Panjang
m
Kapasitas Estimasi biaya
9
Rp.
liter/deti k
Panjang
Estimasi biaya
Sanitasi Lingkungan
9.1.1 Terbangun dan telah terlayani
m
Kapasitas
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan air minum
9.1 Eksisting
% dari total rencana liter/detik
% dari total rencana
Rp.
liter/d etik
Sanitasi individu
Sanitasi komunal
9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik
Sedang Buruk
9.2 Usulan fasilitasi
9.2.1 Volume komunal 9.2.2 Estimasi biaya
10.
unit
Rp.
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi sanitasi lingkungan
Persampahan
10.1 Eksisting
10.1.1 Terbangun dan telah melayani
% dari total rencana
10.1.2 Jumlah TPS
unit
10.1.3 Kapasitas Cukup
Kurang
10.1.4 Kondisi Baik
Sedang Buruk
10.2 Usulan fasilitasi 10.2.1 Jumlah TPS
10.2.2 Estimasi biaya 11.
unit
Rp.
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi persampahan
Jaringan listrik
11.1 Skala Kawasan 11.1.1 Eksisting Daya
Gardu
Kondisi
Skala Lingkungan
% dari total rencana 11.2.1 Eksisting KVA
unit
Berfungsi
Tidak berfungsi Jumlah tiang
Panjang kabel
11.1.2 Usulan fasilitasi
Daya
Trafo
Kondisi
KVA
unit
Berfungsi
buah m
Tidak berfungsi Jumlah tiang
Panjang kabel
11.2.2 Usulan fasilitasi
buah m
Jumlah tiang
Panjang kabel
Estimasi biaya
12
buah Rp.
Jumlah tiang
m
Panjang kabel
Estimasi biaya
Rp.
m
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan listrik
Penerangan jalan umum 12.1 Eksisting
Jumlah tiang
buah
Jumlah lampu
buah
12.2 Usulan fasilitasi
Jumlah tiang
buah
Jumlah lampu Estimasi biaya
13.
buah
Rp.
buah
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum
Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia
Sedang dikembangkan Belum tersedia
13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.2.3 Air tanah
Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
Kedalaman air tanah
m
13.2.4 Sumber air lainnya, sebutkan Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.3 Ketersediaan daya listrik dari PLN watt
Ada. Kapasitas
II.
14.
Tidak ada
PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota Ada
Dalam proses
Perda Tahun :
Sedang disusun
Belum ada
14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP
Perda Tahun :
Ada
Dalam proses
Sedang disusun Belum ada
14.3 Renstrada bidang perumahan Ada
Belum ada
SK Bupati/Walikota Tahun :
14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada
Tidak ada
Jenis infrastruktur :
14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH 14.5.1 Ada
Bebas retribusi IMB Bebas BPHTB Lainnya. Sebutkan :
14.5.2 Tidak ada
14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah Belum
No. Surat :
pernah
14.7 Aspek legalitas lokasi Ada
Tidak ada
SK Bupati/Walikota Tahun :
14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)
Setingkat Eselon III (Kepala Bidang) Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi) Tidak ada
14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada
Untuk tanah milik Pemda. SK Bupati/Walikota No. : Untuk tanah swasta. Ijin lokasi No. :
Belum ada 14.10 Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada. Rp.
Sedang disusun III.
15.
Tidak ada
PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI
Kesiapan Perencanaan Kawasan
15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang
Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW) Tidak sesuai
15.2 Status kepemilikan tanah (dilampirkan copy sertifikat) 15.2.1 Milik perseorangan 15.2.2 Milik badan usaha
Ha Ha
Perum Perumnas
Ha
Anggota APERSI
Ha
Anggota REI
Ha
Dikuasai negara
Ha
Lainnya,____ ______
Ha
15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan
Tahun berjalan Pemerintah pusat
unit
Perum Perumnas
unit
Pemda
unit
Anggota REI
unit
Lainnya,____
unit
unit
Anggota APERSI
15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada
Tidak ada
15.5 Dokumen RRTR kawasan/ site plan lingkungan perumahan Sudah ditetapkan
SK Bupati/ Walikota No. :
Dalam proses penetapan
Sedang disusun
Belum ada
15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan Ada
Dalam proses pengesahan
Disahkan oleh :
No. :
Sedang disusun
Belum ada 16.
Kesiapan Pelaksanaan Rencana
16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya Ada
Tidak ada
unit
16.2 Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya Pemda
unit
Anggota REI
unit
Lainnya,____ ______
unit
Perum Perumnas Anggota APERSI
unit
unit
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER HALAMAN MUKA Nama Perumahan Nama Pengembang Kota/Kabupaten Provinsi (Kota/Kabupaten) (Tanggal/Bulan/Tahun) Tanda Tangan
: Isilah nama perumahan yang diusulkan : Isilah nama pengembang yang mengusulkan : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi pengisian kuesioner : Isilah tanggal, bulan dan tahun pengisian kuesioner : Isilah nama lengkap direktur atau yang mewakili dalam mengisi kuesioner
I. DATA UMUM 1. Alamat Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi 2. Luas Kawasan (hektar) 3. Kesediaan Pemda untuk sharing 4. Kesediaan Pemda untuk MoU
: Isilah nama jalan alamat lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kelurahan/desa lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kecamatan lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kota/kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah luas kawasan lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan hektar (Ha) : Isilah kesedian pemerintah daerah setempat untuk sharing dalam kegiatan : Isilah kesediaan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan
5. Jumlah Rumah 5.1 Rencana Daya Tampung Rumah 5.1.1 Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan 5.1.2 Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan 5.1.3 Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang dapat dibangun di lokasi perumahan
Total 5.2 Rumah Terbangun 5.2.1 Rumah sederhana 5.2.2 Rumah menengah 5.2.3 Rumah mewah Total 5.3 Rumah Belum Terbangun 5.3.1 Rumah sederhana 5.3.2 Rumah menengah 5.3.3 Rumah mewah Total 6. Jalan 6.1 Jalan Kawasan 6.1.1 Rencana Rencana Panjang
Rencana Lebar Rencana Jenis Perkerasan
6.1.2 Eksisting Eksisting Panjang
Eksisting Lebar
yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rencana daya tampung rumah di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah menengah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah mewah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah menengah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah mewah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
: Isilah rencana panjang jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana jenis perkerasan jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
: Isilah panjang eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi
Eksisting Jenis Perkerasan 6.1.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik Kondisi Jalan Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 6.1.4 Usulan Usulan Panjang Usulan Lebar Usulan Jenis Perkerasan Estimasi biaya lain 6.2 Jalan Lingkungan 6.2.1 Rencana Rencana Panjang
Rencana Lebar
Rencana Jenis Perkerasan 6.2.2 Eksisting Eksisting Panjang
Eksisting Lebar
Eksisting Jenis Perkerasan 6.2.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik
perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan jenis perkerasan jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan kawasan di perumahan yang diusulkan
: Isilah rencana panjang jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah panjang eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi
Kondisi Jalan Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 6.2.4 Usulan Usulan Panjang Usulan Lebar Usulan Jenis Perkerasan Estimasi biaya jalan Lampiran peta lokasi usulan jalan 7. Drainase 7.1 Drainase Kawasan 7.1.1 Rencana Rencana panjang
Rencana lebar
7.1.2 Eksisting Eksisting panjang
Eksisting lebar
7.1.3 Kondisi Kondisi baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat 7.1.4 Usulan Usulan panjang Usulan lebar
perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan jenis perkerasan jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan lingkungan di perumahan yang diusulkan : Lampirkan peta trase jalan yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
: Isilah rencana panjang drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah panjang eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah kondisi drainase kawasan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang drainase kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar drainase kawasan di perumahan dalam satuan meter
Estimasi biaya drainase 7.2 Drainase lingkungan 7.2.1 Rencana Rencana panjang
Rencana lebar
7.2.2 Eksisting Eksisting panjang
Eksisting lebar
7.2.3 Kondisi Kondisi baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat 7.2.4 Usulan Usulan panjang Usulan lebar Estimasi biaya drainase
Lampiran peta lokasi usulan drainase 8. Jaringan Air Minum 8.1 Skala Kawasan 8.1.1 Terbangun dan telah melayani 8.1.2 Kapasitas
: Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan drainase kawasan di perumahan yang diusulkan : Isilah rencana panjang drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah panjang eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah kondisi drainase lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang drainase lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar drainase lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan drainase lingkungan di perumahan yang diusulkan : Lampirkan peta trase drainase yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
: Isilah persentase pelayanan air minum yang telah terbangun dari total rencana pembangunan jaringan air minum untuk skala kawasan : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala kawasan dalam satuan
8.1.3 Usulan fasilitasi Panjang Kapasitas Estimasi biaya 8.2 Skala Lingkungan 8.2.1 Terbangun dan telah melayani 8.2.2 Kapasitas
8.2.3 Usulan fasilitasi Panjang Kapasitas Estimasi biaya Lampiran peta lokasi usulan jaringan air minum 9. Sanitasi Lingkungan 9.1 Eksisting 9.1.1 Terbangun dan telah terlayani
liter/detik : Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan meter : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan liter/detik : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan : Isilah persentase pelayanan air minum yang telah terbangun dari total rencana pembangunan jaringan air minum untuk skala lingkungan : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik
: Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan meter : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan : Lampirkan peta trase jaringan air minum yang diusulkan di lokasi perumahan usulan : Isilah persentase pelayanan sanitasi lingkungan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan sanitasi
Sanitasi individu
: Isilah dengan mencentang sanitasi individu jika di lokasi terdapat sanitasi individu
Sanitasi komunal
: Isilah dengan mencentang sanitasi komunal jika di lokasi terdapat sanitasi komunal
9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik Sedang
: Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong baik : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong sedang
Buruk 9.2 Usulan fasilitasi 9.2.1 Volume komunal 9.2.2 Estimasi biaya Lampiran peta lokasi sanitasi lingkungan 10. Persampahan 10.1 Eksisting 10.1.1 Terbangun dan telah melayani 10.1.2 Jumlah TPS 10.1.3 Kapasitas Cukup Kurang 10.1.4 Kondisi Baik Sedang Buruk 10.2 Usulan Fasilitasi 10.2.1 Jumlah TPS 10.2.2 Estimasi biaya Lampiran peta lokasi persampahan 11. Jaringan listrik 11.1 Skala kawasan 11.1.1 Eksisting
Daya Gardu Kondisi Berfungsi Tidak berfungsi
: Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong buruk : Isilah jumlah unit sanitasi komunal yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan sanitasi komunal : Lampirkan peta lokasi sanitasi yang diusulkan
: Isilah persentase pelayanan persampahan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan persampahan : Isilah jumlah unit TPS eksisting : Isilah dengan mencentang kolom jika kapasitas persampahan tergolong cukup : Isilah dengan mencentang kolom jika kapasitas persampahan tergolong kurang : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi persampahan tergolong baik : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi persampahan tergolong sedang : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi persampahan tergolong buruk : Isilah jumlah unit TPS yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitasi persampahan : Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan pembangunan persampahan : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik yang telah terbangun dalam skala kawasan dari total rencana pembangunan jaringan listrik : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala kawasan dalam satuan KVA : Isilah jumlah unit gardu listrik yan g telah terbangun pada skala kawasan : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala kawasan berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika
11.1.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Panjang kabel Estimasi biaya 11.2 Skala lingkungan 11.2.1 Eksisting
Daya
Trafo Kondisi Berfungsi Tidak berfungsi 11.2.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Panjang kabel Estimasi biaya Lampiran peta jaringan listrik 12. Penerangan Jalan Umum 12.1 Eksisting Jumlah tiang Jumlah lampu 12.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Jumlah lampu Estimasi biaya
jaringan listrik skala kawasan tidak berfungsi : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun dalam skala kawasan : Isilah panjang kabel listrik dalam skala kawasan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik skala kawasan : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik yang telah terbangun dalam skala lingkungan dari total rencana pembangunan jaringan listrik : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala lingkungan dalam satuan KVA : Isilah jumlah unit trafo listrik yan g telah terbangun pada skala lingkungan : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala lingkungan berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala lingkungan tidak berfungsi : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun dalam skala lingkungan : Isilah panjang kabel listrik dalam skala lingkungan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik skala lingkungan : Lampirkan peta lokasi listrik eksisting dan usulan pembangunan jaringan listrik : Isilah jumlah unit tiang penerangan jalan umum eksisting : Isilah jumlah unit lampu penerangan jalan umum eksisting : Isilah jumlah tiang penerangan jalan umum yang diusulkan : Isilah jumlah lampu penerangan jalan umum yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan penerangan jalan umum
Lampiran peta penerangan jalan umum
: Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum 13. Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan 13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air perpipaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air perpipaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air permukaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air permukaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.2.3 Air tanah Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air tanah mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air tanah tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Kedalaman air tanah : Isilah kedalaman air tanah eksisting dalam satuan meter 13.2.4 Sumber air lainnya : Isilah sumber air lain pada lokasi perumahan yang diusulkan Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit sumber air lain mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit sumber air lain tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.3
Ketersediaan daya listrik dari PLN Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
Tidak ada
tersedia daya listrik dari PLN dan besaran daya listrik dalam satuan watt : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak tersedia daya listrik dari PLN
II PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 14. Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota sedang disusun Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota 14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RP4D atau RP3KP dan tahun legalitas Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP dalam proses Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP sedang disusun Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP4D atau RP3KP 14.3 Renstrada bidang perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas Belum ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan
14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur
Tidak ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan
14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH Ada. Bebas retribusi IMB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan retrbusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Ada. Bebas BPHTB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Ada. Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH lainnya Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH 14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah mengajukan permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah 14.7 Aspek legalitas lokasi Ada
Tidak Ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan
14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala bidang Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala seksi
Tidak ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan
14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada untuk tanah : Isilah dengan mencentang kolom jika pemda terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik pemerintah daerah dan nama dokumen legalitas terkait Sudah ada untuk tanah : Isilah dengan mencentang kolom jika swasta terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik swasta dan nomor dokumen legalitas terkait Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola kawasan 14.10Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU dan besarannya dalam rupiah Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasi APBD sedang disusun Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU III PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI 15 Kesiapan Perencanaan Kawasan 15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan tidak sesuai dengan tata ruang 15.2 Status kepemilikan tanah 15.2.1 Milik perseorangan
15.2.2 Milik badan usaha Milik badan usaha perumnas Milik badan usaha REI Milik badan usaha APERSI
: Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik persorangan dan dilampirkan copy sertifikat : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha Perum Perumnas dan dilampirkan copy sertfiikat : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha REI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan
Milik negara Milik lainnya
usaha APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik negara : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha lain
15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan tahun berjalan Pemerintah pusat : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah pusat Pemerintah daerah : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah daerah Perum perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah Perum Perumnas Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota REI Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota APERSI Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan merupakan pihak lainnya 15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan 15.5 Dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan
Dalam poses penetapan
Sedang disusun
: Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan dalam proses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan
Belum ada
lingkungan perumahan sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan
15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan Dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses pengesahan Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses penyusunan Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan 16. Kesiapan pelaksanaan rencana 16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya Ada : Isilah dengan mencetang kolom jika terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan 16.2 Pihak yang melaksanaan pembangunan perumahan tahun berikutnya Pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah pemerintah daerah Perum Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah Perum Perumnas Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota REI Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota APERSI
Lainnya
: Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah badan usaha/lembaga lainnya
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH YANG TELAH PROSES KPR Bulan :
Nama Perumahan Lokasi Perumahan Nama Pengembang Alamat Perusahaan
No.
Nama Pemilik
: : : :
No. Rumah
Tanggal/KPR
Jenis KPR
Bank Pelaksana
………………….. , …………………………. Pengembang …………………………………..
