PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 78 TAHUN 2014_______________ TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dalam rangka penyusunan RKA-K/L, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang antara lain didasarkan pada satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang;
c.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya/RAB perhitungan harga satuan, volume dan jumlah harga masing-masing komponen (Analisa Harga Satuan) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
3.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.02/2014;
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
MEMUTUSKAN : MENETAPKAN
: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1.
Kementerian adalah Kementerian Perhubungan;
2.
Menteri adalah Menteri Perhubungan;
3.
Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4.
Pejabat Eselon II Kantor Pusat Kementerian Perhubungan adalah Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ketua Mahkamah Pelayaran serta Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
5.
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L;
6.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Perhubungan yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga;
7.
SPTJM adalah Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh;
8.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
9.
Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program; 11. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 3
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
(2)
Maksud ditetapkannya standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada Rencana Kerja dan Anggaran. Tujuan ditetapkannya standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah dalam rangka tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. BAB III STANDAR BIAYA Pasal 3
(1)
Standar Biaya Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Standar biaya dipergunakan untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana Rupiah Murni yang nilai kontraknya dinyatakan dalam Rupiah; b. Standar biaya dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing kegiatan; c. Standar biaya telah termasuk pajak-pajak yang berlaku; d. Harga satuan dalam standar biaya tersebut merupakan estimasi harga tertinggi, dan berbeda pada masing-masing propinsi/kabupaten/kota dengan dilakukan penyesuaian melalui faktor pengali koefisien kemahalan yang diolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; e. Pada lokasi kegiatan yang jauh dari ibukota provinsi/kabupaten/kota dan merupakan daerah terpencil/terisolir, dapat diusulkan tambahan biaya pengiriman yang terdiri antara lain bongkar/muat, transportasi, sewa gudang/area penyimpanan, sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau menggunakan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 4
(2)
Standar Biaya Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) Pasal 4 (1)
Harga satuan dalam Standar Biaya Kementerian Perhubungan tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
(2)
Analisa Harga Satuan Pekerjaan dalam Standar Biaya Kementerian Perhubungan, dapat dijadikan acuan dalam penyusunan HPS.
(3)
Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
(HPS),
a. dalam hal terjadi perbedaan analisa harga dengan yang ditetapkan instansi pemerintah / asosiasi / institusi lainnya, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah analisa harga satuan pekerjaan yang menguntungkan Negara dan/atau dapat dipertanggungjawabkan; b. penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi : 1)
harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa di produksi/diserahkan/ dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
2)
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
3)
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
4)
daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
5)
biaya kontrak sebelumnya atau yang berjalan dengan mempertimbangkan perubahan biaya;
6)
inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; 5
sedang faktor
7)
hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
8)
perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer estimate);
9)
norma indeks; dan/atau
10) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. c. dalam penyusunan HPS tetap mengacu kepada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan/atau peraturan lain yang berlaku.
BAB V PRINSIP-PRINSIP STANDAR BIAYA Pasal 5 Dalam penyusunan standar biaya Kementerian Perhubungan, memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a)
Ekonomis, yaitu suatu ukuran keberhasilan yang didapat dengan input yang minim pada perencanaan;
(b)
Efisiensi, yaitu suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan;
(c)
Efektifitas, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6
(1)
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun 2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)
Rencana Kerja Anggaran yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dipergunakan sampai dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015.
6
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Desember 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1968 Salinan ini sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN ttd. DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630220 198903 1 001
7
