SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 perlu dilakukan perubahan nomenklatur Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal; b. bahwa dalam rangka mendukung perluasan akses peningkatan pendidikan nonformal dan informal perlu membentuk 3 (tiga) Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indoensia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
1
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/194/M.PAN/6/2007 tanggal 25 Juni 2007.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BP-PNFI adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan nonformal dan informal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
(2)
BP-PNFI dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
BP-PNFI mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program serta fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PNFI menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian pelaksanaan di bidang pendidikan nonformal dan informal; b. pengembangan program di bidang pendidikan nonformal dan informal; c. fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal sesuai kebutuhan daerah;
2
d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya; e. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan nonformal dan informal; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BP-PNFI terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program; c. Seksi Fasilitasi Sumberdaya; d. Seksi Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 (1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dokumentasi, dan pelaporan BP-PNFI.
(2)
Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan nonformal dan informal.
(3)
Seksi Fasilitasi Sumberdaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal.
(4)
Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya. Pasal 6
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pamong belajar, peneliti, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BP-PNFI.
3
(4)
Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB III ESELONISASI Pasal 7
(1)
Kepala BP-PNFI adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
BAB IV NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA Pasal 8 (1)
Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, terdapat 8 (delapan) BP-PNFI.
(2)
Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja BP-PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
BAB V TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BP-PNFI berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 10 Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib : a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal BP-PNFI; b. melaksanakan pengawasan melekat; dan c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Semua tugas dan fungsi sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 115/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
4
Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 016/O/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 115/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 115/O/2003 tentang Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 016/O/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 115/O/2003 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478
5
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BP-PNFI KEPALA
Subbagian Tata Usaha
Seksi Program
Seksi Fasilitasi Sumberdaya
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
6
Seksi Informasi
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 28 TAHUN 2007 TANGGAL 26 Juli 2007 NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
NO.
NOMENKLATUR
LOKASI
WILAYAH KERJA
1.
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I
Kota Medan, Sumatera Utara
Provinsi : 1. Nanggroe Aceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Kepulauan Riau
2.
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Provinsi : 1. Jawa Barat 2. DKI. Jakarta 3. Banten 4. Lampung 5. Bengkulu 6. Bangka Belitung
3.
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional III
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
Provinsi : 1. Jawa Tengah 2. DI. Yogyakarta
4.
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional IV
Kota Surabaya, Jawa Timur
Provinsi : 1. Jawa Timur 2. Nusa Tenggara Timur
7
NO.
NOMENKLATUR
LOKASI
WILAYAH KERJA
5.
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional V
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Provinsi : 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Gorontalo 4. Sulawesi Tengah 5. Sulawesi Tenggara 6. Sulawesi Barat
6
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional VI
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Barat 3. Provinsi Kalimantan Timur 4. Provinsi Kalimantan Tengah
7.
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional VII
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
1. Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Provinsi Bali
8.
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional VIII
Kabupaten Sentani, Papua
1. Provinsi Papua 2. Provinsi Papua Barat 3. Provinsi Maluku 4. Provinsi Maluku Utara
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478
8
