SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang
:
a. bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini, sehingga perlu mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas; b. bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2008; c. bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2008, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
www.bphn.go.id
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693;
2
www.bphn.go.id
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741; 13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2008. Pasal 1
Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 2 Kabupaten/Kota penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
3
www.bphn.go.id
Pasal 3 Pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. Pasal 4 Tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2008 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD.
Muslikh, S.H. NIP 131479478
4
www.bphn.go.id
SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2008 TANGGAL 9 APRIL 2008
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2008 I. KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kegiatannya diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan atau rehabilitasi perpustakaan sekolah dasar. Alokasi DAK bidang pendidikan untuk Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp. 7.015.420.000.000,- (Tujuh triliun lima belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).
II. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAK MELALUI PEMBERIAN HIBAH/BLOCK GRANT/SUBSIDI KE SEKOLAH A. Landasan Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIII, Bagian Keempat, Pasal 49 ayat 3, menyatakan: ”Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006: a. Pasal 6 huruf b, menyatakan : ”Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola”. b. Pasal 39 ayat (1), menyatakan : ”Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri”. c.
Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan : ”Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:
5
www.bphn.go.id
1). Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran; 2). Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah; 3). Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran”. d.
Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan: ”Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.”
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009: a. Bagian IV Bab 27.C Arah Kebijakan Nomor 19 menyatakan: ”Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.” b. Bagian IV Bab 27 huruf D Program-Program Pembangunan Nomor 2.1, menyatakan: ”Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.” 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
6
www.bphn.go.id
B. Tujuan dan Manfaat: Penetapan kebijakan penggunaan DAK melalui subsidi ke sekolah didasarkan pula atas pertimbangan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut: 1. DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel; 2. DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan; 3. DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat; 4. DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui jalur pendidikan.
III.
KRITERIA PENGALOKASIAN DAK 2008 Kriteria pengalokasian DAK 2008 meliputi:
IV.
A.
Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kriteria umum dihitung dengan melihat kemampuan APBD untuk kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.
B.
Kriteria khusus, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, yaitu: 1. seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Papua Barat dan daerah tertinggal/terpencil; 2. karakteristik wilayah: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
C.
Kriteria teknis, yaitu jumlah SD/SDLB dan MI yang mengalami kerusakan berat dan sedang, serta Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
ARAH KEBIJAKAN DAK DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2008 A. Arah Kebijakan DAK Tahun 2008 Arah kebijakan DAK Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional 2. menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perbatasan, tertinggal/terpencil,
7
www.bphn.go.id
rawan banjir dan longsor kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata; 3. mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi; 4. meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 5. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 6. meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai DAK dengan anggaran KL serta kegiatan yang didanai dari APBD; 7. peningkatan prasarana pemerintahan daerah yang terkena dampak pemekaran; 8. mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. 9. Program DAK bidang pendidikan difokuskan pada kabupaten/kota yang masih memiliki ruang kelas rusak. B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 1.
DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kebijakannya diarahkan untuk penuntasan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang ditargetkan tuntas pada tahun 2008.
2.
Kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2008 diarahkan untuk rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas dan pembangunan/ rehabilitasi ruang serta penyediaan sarana belajar/perpustakaan.
3.
Sasaran sekolah DAK bidang pendidikan tahun 2008 meliputi SD/SDLB, MI/Salafiyah dan sekolah-sekolah setara SD berbasis keagamaan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar baik negeri maupun swasta.
4.
Pengalokasian dana per sekolah dilakukan berdasarkan indek kemahalan konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota setempat.
5.
DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah.
8
www.bphn.go.id
6.
Pengadaan peralatan pendidikan dan bahan ajar seyogianya merupakan alat dan bahan ajar yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah.
7.
Untuk mencapai target penuntasan rehabilitasi gedung sekolah pada tahun 2008, Kabupaten/Kota penerima DAK diwajibkan menyediakan dana pendamping dengan besaran sesuai dengan MoU/kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota
V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN Penyaluran Dana DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota). Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK bidang pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan DAK Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang pendidikan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008. Hasil dari kegiatan yang didanai DAK bidang pendidikan harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2008.
VI. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN A. Kategori I Rehabilitasi 1.
Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori I diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang masih memerlukan program rehabilitasi sekolah yaitu yang kondisi ruang kelasnya masih banyak mengalami rusak berat. Kegiatannya yaitu untuk merehabilitasi fisik sekolah mencakup: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas, dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah.
9
www.bphn.go.id
2.
Alokasi dana per sekolah sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kalikan dengan IKK kabupaten/kota yang bersangkutan. Dana ini minimal untuk merehabilitasi 5 (lima) ruang kelas
3. Pendanaan kegiatan pada poin 2 di atas bersumber: (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi per sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi persekolah. Dana pendamping Kabupaten/kota dapat menyesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi di tingkat sekolah. 4.
Dalam memenuhi butir 3, Kabupaten/Kota sekaligus mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
B. Kategori II: Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu 1. Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori II diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang memerlukan program rehabilitasi sekolah dan peningkatan mutu yaitu yang kondisi ruang kelasnya mengalami rusak sedang. Kegiatannya meliputi 2 (dua) komponen: a. merehabilitasi fisik sekolah mencakup: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas, dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah; b. menyediakan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan mencakup: alat peraga dan Kit multimedia interaktif, buku pengayaan, buku referensi, mesin ketik, dan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 2. Bila terdapat sisa dana dari Komponen 1(a) diatas, sekolah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk merenovasi/membangun satu ruang kelas yang digunakan sebagai TK-SD Satu Atap dan/atau penataan lingkungan sekolah (misalnya: pembangunan pagar dan pintu gerbang, taman, paving block halaman sekolah, tiang bendera).
3. Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu kesatuan yang utuh. 4. Proporsi dana antara komponen a (rehabilitasi fisik sekolah) dan komponen b (Penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan) ditetapkan 65 : 35. Hal ini berlaku bagi Kabupaten/Kota dengan indek kemahalan konstruksi (IKK) = 1 dimana alokasi dana per sekolahnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari dana yang berasal dari APBN dan APBD. Khusus untuk komponen a (rehabilitasi fisik sekolah), alokasi dana per sekolah disesuaikan dengan IKK kabupaten/kota.
10
www.bphn.go.id
5. Pendanaan komponen kegiatan pada poin 3 di atas bersumber : (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi per sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi per sekolah. 6. Dalam memenuhi butir 5, Kabupaten/Kota sekaligus mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. C. Kategori III: Peningkatan Mutu 1. Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori III diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota atau sekolah yang sudah tidak memerlukan lagi program rehabilitasi sekolah. Kegiatannya meliputi 2 (dua) komponen: a. membangun ruang perpustakaan dan mengadakan meubiler perpustakaan; b. pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan mencakup: pengadaan alat peraga dan Kit multimedia interaktif, buku pengayaan, buku referensi, dan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat elektronika. 2. Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu kesatuan yang utuh. 3. Proporsi dana antara komponen 1a (membangun ruang perpustakaan dan pengadaan meubelair) dan komponen 1b (Penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan) ditetapkan 35 : 65. Hal ini berlaku bagi Kabupaten/Kota dengan indek kemahalan konstruksi (IKK) = 1. Alokasi dana per sekolah ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari dana yang berasal dari APBN dan APBD. Khusus untuk komponen 1a (membangun ruang perpustakaan dan pengadaan meubelair), alokasi dana per sekolah disesuaikan dengan IKK kabupaten/kota. 4. Pendanaan komponen kegiatan pada poin 3 di atas berasal dari sumber, yaitu : (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi per sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi per sekolah. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang pendidikan meliputi: 1. administrasi kegiatan; 2. penyiapan kegiatan fisik; 3. penelitian; 4. pelatihan; 5. perjalanan pegawai daerah; 6. lain-lain biaya umum sejenis. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut pembiayaannya dibebankan kepada biaya umum yang disediakan melalui APBD.
11
www.bphn.go.id
VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. Pemerintah Provinsi 1. Pemerintah Provinsi wajib menyediakan dana pendamping dengan besaran sesuai kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini sehingga penyelesaian ruang kelas rusak benar-benar dapat dituntaskan pada tahun 2008. 2. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK di provinsi bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan. 3. Melaksanakan pengawasan, supervisi, dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota. 4. Melaksanakan pemetaan sekolah (school mapping) terhadap sebaran lokasi dan alokasi setiap kabupaten/kota. 5. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 3 (tiga) tahun berjalan (2005, 2006, dan 2007) serta menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB dan MI/salafiyah yang belum dapat diselesaikan tahun 2008 dan mensinergikan program DAK dengan pelaksanaan kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. 6. Melaporkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, u.p. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 7. Bagi provinsi yang mampu, kontribusi dana pendamping dapat ditingkatkan dari berbagai sumber (APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat industri). B. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping yang dianggarkan dalam APBD dengan besaran sesuai kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini sehingga penyelesaian ruang kelas rusak benarbenar dapat dituntaskan pada tahun 2008. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diwajibkan menyediakan dana untuk biaya umum seperti perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya
12
www.bphn.go.id
operasional lainnya yang tidak diperbolehkan dibiayai oleh DAK bidang pendidikan. 3. Besaran dana pendamping dan biaya umum harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA-SKPD memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan serta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan dana pendamping. 4. Menetapkan nama-nama sekolah/madrasah penerima DAK tahun 2008 dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas. 5. Kabupaten/kota membentuk (a) tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair, (b) tim seleksi dan pengawasan untuk pengadaan komponen peningkatan mutu. 6. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota dan menyalurkan DAK bidang pendidikan ke sekolah penerima DAK 7. Menyampaikan laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana DAK. 8. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 3 (tiga) tahun berjalan (2005, 2006, dan 2007) serta menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB dan MI/salafiyah yang belum dapat diselesaikan untuk tahun 2008. C. Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas utama sebagai berikut: 1. membentuk tim teknis yang terdiri dari unsur subdin sarana pendidikan/subdin TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai leading sector, dibantu oleh tenaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan bangunan (bila ada), dan staf teknis yang kompeten untuk melakukan survey dan pemetaan sekolah/madrasah yang mengalami kerusakan; 2. membuat rencana alokasi jumlah sekolah/madrasah yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima DAK. Seleksi sekolah penerima DAK diutamakan yang mengalami kerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal/terpencil; 3. mengusulkan nama-nama sekolah/madrasah calon penerima DAK tahun 2007 kepada Bupati/Walikota;
13
www.bphn.go.id
4. mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah penerima DAK; 5. memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK.
D. Kepala Sekolah/Madrasah 1. Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah bersama – sama dengan komite sekolah/majelis madrasah. 2. Sekolah wajib membayar pajak atas penggunaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. E. Komite Sekolah/Majelis Madrasah Komite sekolah/majelis madrasah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu : (a) sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (b) sebagai pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan (d) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. VIII Pelaporan, Pengawasan, dan Sanksi A. Pelaporan Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan DAK kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada: 1. Gubernur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat. 2. Sekretaris Jenderal Depdiknas u.p Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri serta Kepala Biro Keuangan Depdiknas; 3. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; B. Pengawasan Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK bidang pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah. Pengawasan fungsional/pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan berbasis sampel.
14
www.bphn.go.id
C. Sanksi Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi Kepada Pengelola/Kepala Sekolah/Masyarakat: 1. sanksi administratif diberikan apabila pengelola/kepala sekolah melakukan pelanggaran administrasi; 2. sanksi hukum oleh aparat penegak hukum diberikan apabila pengelola/kepala sekolah/komite sekolah/masyarakat melakukan pelanggaran hukum. Sanksi Kepada Kab/Kota: 1. Pengelola DAK kabupaten/kota yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan DAK akan ditindak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatannya tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini, dipandang sebagai penyimpangan yang dapat dikenai sangksi hukum oleh aparat hukum terkait.
IX KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal terjadi bencana alam, Pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan di luar yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktur Pembinaan Taman KanakKanak dan Sekolah Dasar; 2. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut; 3. persetujuan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO
15
www.bphn.go.id
Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, TTD. Muslikh, S.H. NIP 131479478
16
www.bphn.go.id
SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2008 TANGGAL 9 APRIL 2008 KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2008
No I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nama Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara
17
Bidang Pendidikan ( Rp. Miliar) 293.508 14.352 14.731 14.199 14.690 14.343 12.893 15.073 14.385 14.620 18.620 16.898 15.814 14.125 12.138 11.714 13.560 12.207 12.597 10.468 12.768 13.313 446.571 31.161 15.740 38.295 17.438 10.712 24.243 15.221 26.795 36.296 16.076 16.266 21.449
www.bphn.go.id
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 III 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 IV 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Berdagai Kab. Samosir Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai
17.767 10.603 12.703 12.763 12.694 12.118 11.421 11.045 12.834 15.854 12.960 17.438 16.679 290.374 20.956 19.283 13.780 20.937 17.698 20.440 13.480 18.163 17.183 12.120 10.929 16.213 10.624 11.896 11.954 12.381 15.791 13.187 13.359 58.997 2.407 2.663 2.427 2.431 14.740 2.234 11.224 14.122 2.173 2.241
18
www.bphn.go.id
80 V 82 83 84 85 86 87 VI 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 VII 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 VIII 115 116 117 118 119 120 121 IX 123
Kota Pekanbaru Provinsi Riau Kepulauan Kab. Bintan Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan
2.335 41.395 2.433 10.864 5.602 2.320 9.747 10.429 123.973 12.843 11.601 17.495 12.929 12.764 13.329 2.509 12.959 13.430 14.114 187.262 18.292 14.251 21.752 2.642 21.723 15.911 2.569 10.752 9.843 13.102 16.703 12.235 16.457 11.030 100.570 19.194 13.792 14.308 12.692 13.179 14.505 12.900 144.131 20.166
19
www.bphn.go.id
124 125 126 127 128 129 130 131 X 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 XI XII 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi
19.906 15.439 15.013 14.341 14.655 12.959 13.183 18.469 201.151 16.540 32.403 21.322 23.869 29.060 22.433 14.013 14.774 16.135 10.602 0,000 445.878 3.672 2.653 3.193 52.750 47.170 2.753 51.948 2.834 2.632 30.487 18.271 17.112 35.618 50.365 18.050 31.417 2.488 2.301 5.962 12.595 2.375 10.747 10.273
20
www.bphn.go.id
168 169 XIII 171 172 173 174 175 176 XIV 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Kota Tasikmalaya Kota Banjar Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta
13.540 14.672 103.663 27.133 21.388 25.961 21.659 5.219 2.303 694.606 28.952 2.785 21.714 29.612 27.792 2.891 38.145 24.963 2.870 24.901 22.783 28.344 26.037 26.670 19.328 20.761 31.505 23.307 2.659 22.373 23.138 20.398 22.298 20.789 20.568 16.378 16.754 30.921 23.675 10.470 13.801 10.629 10.764 12.877
21
www.bphn.go.id
212 XV 214 215 216 217 218 XVI 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo
12.754 76.618 19.689 23.694 18.178 2.598 12.459 718.087 24.426 26.335 29.418 2.758 13.433 11.931 27.665 14.508 2.709 35.190 18.415 18.409 21.017 45.252 25.914 30.205 25.088 23.493 27.976 37.506 28.447 17.896 29.827 2.484 18.280 2.778 24.143 10.986 26.301 12.294 8.245 9.855 11.789 10.249 16.912 11.711
22
www.bphn.go.id
256 257 XVII 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 XVIII 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 XIX 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu
2.455 11.787 217.375 15.499 17.839 21.419 18.683 22.951 19.207 23.390 19.445 15.727 15.257 14.483 13.475 183.213 13.826 12.949 20.179 16.860 7.404 15.813 12.306 8.201 14.454 12.435 10.964 12.041 13.001 12.780 190.633 22.963 21.040 18.972 20.155 13.905 7.187 8.060 7.296 13.167 11.753 20.428 13.208 12.499
23
www.bphn.go.id
XX 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 XXI 315 316 317 318 319 320 321 322 323 XXII 325 326 327 328 329 XXIII 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 XXIV 342 343
Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru
72.490 2.365 2.327 2.433 15.344 10.879 12.105 13.601 2.351 2.206 2.233 2.296 2.156 2.194 184.260 22.227 21.624 26.973 13.627 16.255 18.617 19.709 21.603 23.625 73.986 13.726 17.578 14.659 13.511 14.512 166.312 18.913 17.632 13.027 15.039 23.952 16.022 15.158 14.258 17.988 14.323 399.754 14.100 15.104
24
www.bphn.go.id
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 XXV 366 367 368 369 370 XXVI 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 XXVII 383 384 385 386 387
Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. G o w a Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. M a r o s Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana
28.328 19.548 14.656 21.154 14.364 19.150 17.482 18.096 19.200 18.409 14.849 16.484 20.560 15.709 16.982 22.226 22.674 13.563 8.999 12.110 16.007 77.123 14.455 19.761 16.791 12.285 13.831 184.428 21.417 19.590 16.735 23.110 15.356 13.845 21.391 16.261 23.590 13.133 137.771 12.134 13.595 19.870 18.826 16.015
25
www.bphn.go.id
388 389 390 391 XXVIII 393 394 395 396 397 398 399 400 401 XXIX 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 XXX 420 421 422 423 424 425 426 427 XXXI 429 430 431
Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate
26
19.340 14.686 17.608 5.697 163.605 19.909 14.579 19.499 24.406 25.266 19.815 14.856 12.577 12.698 292.718 16.799 16.092 19.060 20.568 21.930 16.982 25.049 19.754 18.284 17.289 16.701 21.675 17.346 13.639 15.105 16.445 131.302 15.880 21.216 14.213 12.613 15.120 23.441 13.842 14.977 119.586 16.758 14.275 14.702
www.bphn.go.id
432 433 434 435 436 XXXII 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 XXXIII 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Kab. Batu Bara Kab. Empat Lawang Kab. Bandung Barat Kab. Kayong Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara
13.317 14.545 14.858 14.563 16.568 306.641 20.150 14.430 20.534 17.476 13.912 12.793 11.172 13.577 15.168 19.145 11.504 16.189 13.023 15.959 14.709 14.594 13.592 16.197 13.818 18.699 187.439 12.338 15.367 12.152 13.914 14.143 17.481 11.796 15.207 12.619 3.485 3.426 6.327 3.241 0,000 3.210 3.845 3.643
27
www.bphn.go.id
476 477 478 479 480 481 482 483 484
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Gorontalo Utara Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Memberamo Raya
7.022 3.670 4.018 3.508 2.995 4.065 3.898 3.329 2.740 7.015.420
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H. NIP 131479478
28
www.bphn.go.id
SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2008 TANGGAL 9 APRIL 2008 KESEPAKATAN BERSAMA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANTARA MENTERI, GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA Daftar Pembagian Beban Pendanaan Rehabilitasi antara Depdiknas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Klik disini
29
www.bphn.go.id
