SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya di bidang media kreatif, perlu mendirikan Politeknik Negeri Media Kreatif; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
www.bphn.go.id
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2785/M.PAN/9/2008 tanggal 25 September 2008; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF. BAB I PENDIRIAN Pasal 1
Mendirikan Politeknik Negeri Media Kreatif, selanjutnya dalam peraturan ini disebut Politeknik. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Politeknik merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional. (2) Pembinaan Politeknik dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 3 Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di bidang media kreatif.
2
www.bphn.go.id
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi; b. pelaksanaan penelitian; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Politeknik terdiri atas : a. Direktur dan Pembantu Direktur; b. Senat; c. Jurusan; d. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; e. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; f. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; g. Unit Pelaksana Teknis; dan j. Dewan Penyantun.
Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur Pasal 6 (1) Direktur merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya. (2) Direktur mempunyai tugas: a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan dan administrasi Politeknik serta hubungannya dengan lingkungan; b. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
3
www.bphn.go.id
Pasal 7 (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
(2) Pembantu Direktur terdiri atas: a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I; b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III. (3) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. (5) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan hubungan masyarakat. BAB IV SENAT POLITEKNIK Pasal 8 (1) Senat Politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.
BAB V JURUSAN Bagian Pertama Umum Pasal 9 (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik yang berada di bawah Direktur.
4
www.bphn.go.id
(2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. (3) Jurusan pada Politeknik terdiri atas: a. Jurusan Teknik Grafika; b. Jurusan Desain Grafis; dan c. Jurusan Penerbitan. (4) Dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
(5) Penambahan jurusan pada Politeknik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 10 Jurusan terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Laboratorium/studio/bengkel; dan d. Kelompok Dosen. Bagian Kedua Laboratorium/studio/bengkel Pasal 11 (1) Laboratorium/studio/bengkel merupakan sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan program studi yang bersangkutan sebagai sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan. (2) Laboratorium/studio/bengkel dipimpin oleh seorang dosen atau seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan. Bagian Ketiga Kelompok Dosen Pasal 12 (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik di lingkungan Politeknik yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Jurusan. (2) Kelompok dosen terdiri atas: a. Dosen tetap; b. Dosen tidak tetap.
5
www.bphn.go.id
(3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 13 (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur. (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I. Pasal 14 Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
tugas
Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang media kreatif; b. pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang media kreatif; c. peningkatan relevansi program Politeknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar negeri; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 16 Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 17 (1) Kelompok tenaga fungsional/tenaga teknis akademik terdiri atas sejumlah tenaga teknis akademik/tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi
6
www.bphn.go.id
dalam berbagai kelompok program studi. (2) Jumlah tenaga fungsional/tenaga teknis akademik ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. (3) Jenis dan jenjang tenaga fungsional/tenaga teknis akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN Pasal 18 (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 19 Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Politeknik. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi akademik; b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan; c. penyusunan rencana dan program serta pengelolaan sistem informasi; d. pelaksanaan registrasi dan penyusunan statistik mahasiswa; dan e. pelaksanaan administrasi kerja sama. Pasal 21 Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas: a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; b. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi. Pasal 22 (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan serta registrasi dan penyusunan statistik mahasiswa.
7
www.bphn.go.id
(2) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan sistem informasi, administrasi kerja sama, dan penyusunan laporan Politeknik. BAB VIII BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN Pasal 23 (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 24 Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat di lingkungan Politeknik. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; e. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat; dan f. pelaksanaan urusan keuangan. Pasal 26 Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas : a. Subbagian Umum; b. Subbagain Tatalaksana dan Kepegawaian; c. Subbagian Keuangan. Pasal 27 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan. (2) Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, dan kepegawaian.
8
www.bphn.go.id
(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta evaluasi pelaksanaan anggaran, penyusunan neraca dan laporan keuangan. BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS Bagian Pertama Umum Pasal 28 (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Politeknik. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
Pasal 29 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas: a. Perpustakaan; b. Pusat Informatika; c. Percetakan dan Penerbitan; dan d. Desain dan Periklanan.
Bagian Kedua Perpustakaan Pasal 30 (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I. (2) Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara Pustakawan di lingkungan Perpustakaan. Pasal 31 Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9
www.bphn.go.id
Pasal 32 (1) Kelompok Pustakawan terdiri atas sejumlah Pustakawan dalam jabatan fungsional. (2) Kelompok Pustakawan dipimpin oleh seorang Pustakawan yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan. (3) Jumlah Pustakawan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. (4) Jenjang Pustakawan perundang-undangan.
diatur
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
Bagian Ketiga Pusat Informatika Pasal 33 (1) Pusat Informatika adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I. (2) Pusat Informatika di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik dan/atau Pranata Komputer di lingkungan Pusat Informatika.
Pasal 34 Pusat Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 35 (1) Kelompok tenaga akademik dan/atau Pranata Komputer terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan/atau Pranata Komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data/komputer. (2) Kelompok tenaga akademik dan/atau Pranata Komputer dipimpin oleh seorang tenaga akademik dan/atau Pranata Komputer yang ditunjuk di antara tenaga akademik dan/atau Pranata Komputer. (3) Jumlah tenaga akademik dan/atau Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
10
www.bphn.go.id
Bagian Keempat Percetakan dan Penerbitan Pasal 36 (1) Percetakan dan Penerbitan adalah unit pelaksana teknis di bidang percetakan dan penerbitan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I. (2) Percetakan dan Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik atau tenaga teknis di lingkungan Percetakan dan Penerbitan. Pasal 37 Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan layanan percetakan dan penerbitan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 38 (1) Kelompok tenaga teknis terdiri atas sejumlah tenaga teknis di bidang percetakan dan penerbitan. (2) Kelompok tenaga teknis dipimpin oleh seorang tenaga teknis yang ditunjuk diantara tenaga teknis di lingkungan Percetakan dan Penerbitan. (3) Jumlah tenaga teknis ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Kelima Desain dan Periklanan Pasal 39 (1) Desain dan Periklanan adalah unit pelaksana teknis di bidang desain dan periklanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I. (2) Desain dan Periklanan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik atau tenaga teknis di lingkungan Desain dan Periklanan. Pasal 40 Desain dan Periklanan mempunyai tugas melaksanakan layanan di bidang desain dan periklanan.
11
www.bphn.go.id
Pasal 41 (1) Kelompok tenaga teknis terdiri atas sejumlah tenaga teknis di bidang desain dan periklanan. (2) Kelompok tenaga teknis dipimpin oleh seorang tenaga teknis yang ditunjuk diantara tenaga teknis di lingkungan Desain dan Periklanan. (3) Jumlah tenaga teknis ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
BAB X ESELONISASI Pasal 42 (1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
BAB XI TATA KERJA Pasal 43 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Politeknik serta dengan instansi lain di luar Politeknik, sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik : a. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; b. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
12
www.bphn.go.id
Pasal 46 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 47 Direktur dan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 48 Para Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Direktur Politeknik.
Pasal 49 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 50 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu menetapkan pejabat sementara Direktur Politeknik sampai ditetapkannya Direktur Politeknik yang definitif sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan pejabat sementara Direktur Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
13
www.bphn.go.id
Pasal 52 Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, pejabat sementara Direktur Politeknik melakukan penyiapan pemilihan Direktur Politeknik dengan berkonsultasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 53 (1) Semua aset dan sumber daya manusia Pusat Grafika Indonesia sebagai pelaksanaan dari ketentuan Bagian Kedua Pasal 19 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dialihkan menjadi aset dan sumber daya manusia Politeknik. (2) Pengalihan aset dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
Pasal 54 Pembiayaan Politeknik tahun 2008 dibebankan pada anggaran yang dialokasikan untuk Pusat Grafika Indonesia tahun anggaran 2008.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Bagian Kedua Pasal 19 sampai dengan Pasal 37, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 56 (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Pusat Grafika Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal dinyatakan ditutup. (2) Dengan ditutupnya Pusat Grafika Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedudukan dan pembinaan Balai Grafika Medan dan Balai Grafika Makassar berada di bawah Pusat Perbukuan.
14
www.bphn.go.id
Pasal 57 Perubahan organisasi dan tata kerja Politeknik menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 58 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2008 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, TTD. Putut Pujogiri, S.H. NIP 131661278
15
www.bphn.go.id
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
DIREKTUR
DEWAN PENYANTUN PUDIR I
PUDIR II
SENAT POLITEKNIK PUDIR III
BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SUBBAG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
SUBBAG PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
SUBBAG UMUM
SUBBAG TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
JURUSAN
DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA
16
www.bphn.go.id
SUBBAG KEUANGAN
