SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0167/O/1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan perkembangan beban kerja Universitas Lampung, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0167/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0385/O/1993 Tentang Pembukaan Fakultas Teknik Pada Universitas Lampung; 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0333/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Pada Universitas Lampung; 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0334/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pada Universitas Lampung; Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2795/M.PAN/9/2008 tanggal 26 September 2008; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0167/O/1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS LAMPUNG. Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0167/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung, diubah sebagai berikut:
3
1.
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 2 UNILA mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.”
2.
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 4 UNILA terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; b. Senat Universitas; c. Fakultas: 1. Fakultas Ekonomi; 2. Fakultas Hukum; 3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; 4. Fakultas Pertanian; 5. Fakultas Teknik; 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; 7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; d. Program Pascasarjana; e. Dosen; f. Lembaga Penelitian; g. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat; h. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; i. Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama; j. Biro Administrasi Umum dan Keuangan; k. Unit Pelaksana Teknis: 1. Perpustakaan; 2. Pusat Komputer; 3. Pusat Penjaminan Mutu Universitas; 4. Pusat Pelayanan Pembelajaran; l. Dewan Penyantun.”
3.
BAB VIII dan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “BAB VIII BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN Pasal 51 (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
4
(2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 52 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi bidang akademik; dan b. pelaksanaan administrasi bidang kemahasiswaan. Pasal 54 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas: a. Bagian Akademik; dan b. Bagian Kemahasiswaan. Pasal 55 Bagian Akademik akademik.
mempunyai
tugas
melaksanakan
administrasi
bidang
Pasal 56 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan evaluasi; b. pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa; dan c. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan. Pasal 57 Bagian Akademik terdiri atas: a. Subbagian Pendidikan dan Evaluasi; b. Subbagian Registrasi dan Statistik; dan c. Subbagian Sarana Pendidikan. Pasal 58 (1) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan administrasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan evaluasi. (2) Subbagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik mahasiswa.
5
(3) Subbagian Sarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana pendidikan. Pasal 59 Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi bidang kemahasiswaan. Pasal 60 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi di bidang minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan; b. pelaksanaan administrasi kegiatan mahasiswa dan alumni; dan c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. Pasal 61 Bagian Kemahasiswaan terdiri atas: a. Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan; dan b. Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni. Pasal 62 (1) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan. (2) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa dan alumni serta layanan kesejahteraan mahasiswa.” 4.
Ketentuan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 dihapus.
5.
Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB VIIIA yang terdiri dari Pasal 62A sampai dengan Pasal 62P, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “BAB VIIIA Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama Pasal 62A (1) Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana di bidang administrasi perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. (2) Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala.
6
Pasal 62B Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan kegiatan kerja sama serta kegiatan hubungan masyarakat dan pengelolaan sistem informasi. Pasal 62C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62B, Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program; b. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat; c. pelaksanaan administrasi kegiatan kerja sama; dan d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi. Pasal 62D Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan c. Bagian Kerja Sama. Pasal 62E Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program. Pasal 62F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62E, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan; dan b. evaluasi pelaksanaan rencana, program dan kegiatan. Pasal 62G Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program; dan b. Subbagian Evaluasi. Pasal 62H (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan kegiatan. (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan.
7
Pasal 62I Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan kegiatan hubungan masyarakat. Pasal 62J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62I, Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi; b. pelaksanaan pelayanan data dan informasi; dan c. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat. Pasal 62K Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Sistem Informasi; dan b. Subbagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat. Pasal 62L (1) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberian layanan informasi dan kegiatan hubungan masyarakat. Pasal 62M Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan kerja sama. Pasal 62N Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62M, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi kegiatan kerja sama dalam negeri; dan b. pelaksanaan administrasi kegiatan kerja sama luar negeri. Pasal 62O Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri; dan b. Subbagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri. Pasal 62P (1) Subbagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan kerja sama dalam negeri.
8
(2) Subbagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan kerja sama luar negeri.” 7.
Ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 79 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan UNILA. Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran; b. pelaksanaan administrasi urusan pembiayaan; c. pelaksanaan anggaran; dan d. evaluasi pelaksanaan anggaran. Pasal 81 Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Pasal 82 (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran dan administrasi urusan pembiayaan di lingkungan UNILA. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan UNILA. (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran serta verifikasi, perhitungan anggaran, penyusunan neraca, dan laporan keuangan di lingkungan UNILA.”
8.
Diantara Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 disisipkan Pasal 96A sampai dengan Pasal 96N, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 96A (1) Pusat Penjaminan Mutu Universitas adalah unit pelaksana teknis di bidang penjaminan mutu universitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
9
(2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penjaminan Mutu Universitas. Pasal 96B Pusat Penjaminan Mutu Universitas mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 96C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96B, Pusat Penjaminan Mutu Universitas menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 96D Pusat Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas: a. Kepala; b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 96E (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas. (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 96F Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penjaminan Mutu Universitas. Pasal 96G Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
10
Pasal 96H (1) Pusat Pelayanan Pembelajaran adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan pembelajaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Rektor I. (2) Pusat Pelayanan Pembelajaran di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara jabatan fungsional di lingkungan Pusat Pelayanan Pembelajaran. Pasal 96I Pusat Pelayanan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan. Pasal 96J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96I, Pusat Pelayanan Pembelajaran Universitas menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan metode dan bahan ajar; b. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dosen; c. pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan bahasa untuk dosen dan tenaga kependidikan; d. pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan; e. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dosen; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 96K Pusat Pelayanan Pembelajaran Universitas terdiri atas: a. Kepala; b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 96L (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah sesuai bidang keahliannya.
jabatan fungsional
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pelayanan Pembelajaran. (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 96M Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelayanan Pembelajaran.
11
Pasal 96N Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Pembelajaran, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.” 9.
Ketentuan Pasal 97 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 104, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 104 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNILA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UNILA serta dengan instansi lain di luar UNILA, sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 105 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 106 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNILA: a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; b. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya. Pasal 107 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 108 Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dalam berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk Pendidikan Tinggi.
Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Biro, melaksanakan tugasnya teknis Direktur Jenderal
12
Pasal 109 (1) Para Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada Rektor. (2) Rektor menugaskan kepada Kepala Biro Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama untuk menyusun laporan UNILA. Pasal 110 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 111 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.” Pasal II Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Oktober 2008 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, TTD. Putut Pujogiri, S.H. NIP 131661278
