SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional perlu menindaklanjuti hasil pemeriksaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
-24.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Unit Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat, Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen. 3. Pemimpin Unit Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat, Rektor/Ketua/Direktur, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen. 4. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Departemen. 5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen. 6. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional. 7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 2 (1)
Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan fungsi pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap Unit Kerja.
(2)
Inspektorat Jenderal dalam melakukan pemeriksaan pada Unit Kerja membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.
(3)
Inspektur Jenderal menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada: a. Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa untuk ditindaklanjuti; atau b. Menteri dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kewenangannya. Pasal 3
(1)
Pemimpin Unit Kerja setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
-3(2)
Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal.
(3)
Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan klarifikasi disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan tidak benar atau tidak tepat. Pasal 4
(1)
Inspektur Jenderal setelah menerima hasil tindak lanjut dari Pemimpin Unit Kerja melakukan verifikasi untuk menilai/menguji: a. kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi; b. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut; c. kebenaran dan/atau ketepatan hasil pemeriksaan.
(2)
Berdasarkan hasil verifikasi, Inspektur Jenderal menetapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu: a. sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai; b. hasil pemeriksaan tidak benar dan dinyatakan selesai; c. dalam proses penyelesaian; d. belum ditindaklanjuti.
(3)
Inspektur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi penyelesaian tindak lanjut kepada Pemimpin Unit Kerja.
Pasal 5 (1)
Inspektur Jenderal memberikan surat peringatan pertama kepada Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa apabila pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum diselesaikan.
(2)
Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan tindak lanjut dan menyampaikan laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat peringatan pertama.
(3)
Inspektur Jenderal memberikan surat peringatan kedua kepada Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa apabila pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diselesaikan.
(4)
Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyelesaikan tindak lanjut dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat peringatan kedua.
(5)
Inspektur Jenderal memberikan surat peringatan ketiga kepada pemimpin Unit Kerja yang diperiksa apabila pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diselesaikan.
-4Pasal 6 (1)
Untuk mempercepat pelaksanaan tindak lanjut, Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti atau dalam proses penyelesaian.
(2)
Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berbentuk : a. verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; b. konsultasi penyelesaian tindak lanjut; dan/atau c. bimbingan teknis penyelesaian tindak lanjut.
(3)
Sekretaris Inspektorat Jenderal menyusun laporan hasil monitoring pelaksanaan tindak lanjut. Pasal 7
Inspektur Jenderal dapat melakukan audit investigasi pada Unit Kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut setelah 1 (satu) bulan menerima peringatan ketiga. Pasal 8 (1)
Hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berindikasi tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada aparat penegak hukum setelah mendapat ijin Menteri.
(2)
Hasil investigasi yang bukan tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 9
Setiap pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Pasal 10 (1)
Setiap pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksaan eksternal Departemen.
(2)
Inspektur Jenderal memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal Departemen. Pasal 11
Pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-5Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2009 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum II,
Putut Pujogiri, S.H. NIP195804301987031001
