SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, perlu membentuk Inspektorat Investigasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
2
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2715/M.PAN/9/2008 tanggal 16 September 2008; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Departemen; b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Pendidikan Nasional; c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.” 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3
“Pasal 4 Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV; dan f. Inspektorat Investigasi.” 3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 25 Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya di bidang pendidikan dengan sasaran: a. Inspektorat I: Jawa Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Universitas Terbuka, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal. b. Inspektorat II: Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sekretariat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Perbukuan, Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, dan Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani. c. Inspektorat III: Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumatera Barat, Papua, Irian Jaya Barat, Maluku Utara, Gorontalo, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Kopertis Wilayah III, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. d. Inspektorat IV: Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimatan Tengah, Bali, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jakarta, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.” 4. Diantara Pasal 25 dengan Pasal 26 disisipkan Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25A Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemeriksaan khusus dan audit investigatif terhadap dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dan
4
pengelola pendidikan baik pusat maupun daerah serta pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan petunjuk Menteri. 5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat I sampai dengan IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan; b. penyusunan rencana pengawasan; c. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya; d. pelaksanaan fasilitasi terhadap pengelolaan pengawasan bidang pendidikan di daerah; e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.” 6. Diantara Pasal 26 dengan Pasal 27 disisipkan Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 26A Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan; b. penyusunan rencana pengawasan; c. pelaksanaan penemuan fakta (fact finding) dan audit investigasi serta pelaksanaan pengusutan terhadap dugaan penyelewengan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; d. pelaksanaan fasilitasi pengawasan investigasi terhadap aparat pengawasan bidang pendidikan di daerah; e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan petunjuk Menteri; f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
5
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2008 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,
TTD. Putut Pujogiri, S.H. NIP.131661278
