SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan ditugaskan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
2
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P/2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal 1 Urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur, bupati/walikota dalam penyelenggaraan tugas pembantuan tahun anggaran 2014 yaitu kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pada program pelestarian budaya. Pasal 2 Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang kebudayan yang ditugaskan kepada gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
Pasal 4 (1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 84
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011986032001 4
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAANYANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEPADA DALAM
ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA (Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan per Lokasi Tahun 2014 Menurut Program dan Kegiatan) No. (1)
Fungsi, Sub Fungsi, Program, Satuan Kerja, dan Kegiatan Kode Provinsi/Kabupaten/Kota (2) (3)
Anggaran Tahun 2014 (4)
Provinsi 1
020010
Provinsi : Jawa Barat
023.15 12.020010 02 Program Pelestarian Budaya
2
Cagar Budaya yang Direvitalisasi
10.000.000
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
1.500.000
070024
Provinsi : Sumatera Utara
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
200102
Provinsi : Sulawesi Tenggara
023.15 12.200102 20 Program Pelestarian Budaya
4
11.500.000
5182.008
023.15 12.070024 07 Program Pelestarian Budaya
3
11.500.000
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
070024
Provinsi : Sulawesi Utara
023.15 12.070024 17 Program Pelestarian Budaya 5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
1
2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kabupaten 5
021772
Kabupaten : Cirebon
023.15 12.021772 02 Program Pelestarian Budaya
6
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
300147
Kabupaten : Belitung
023.15 12.300147 30 Program Pelestarian Budaya 5182.006
7
100552
Museum Yang Dibangun
Kabupaten : Kerinci
023.15 12.100552 10 Program Pelestarian Budaya 5182.006 8
080349
Museum Yang Dibangun Kabupaten : Lima Puluh Kota
023.15 12.080349 08 Program Pelestarian Budaya 5182.006
9
050455
Museum Yang Dibangun
Kabupaten : Jombang
023.15 12.050455 05 Program Pelestarian Budaya 5182.006 10
220449
Museum Yang Dibangun Kabupaten : Gianyar
023.15 12.220449 22 Program Pelestarian Budaya 5182.006
11
080657
Museum Yang Dibangun
Kabupaten : Tanah Datar
023.15 12.080657 08 Program Pelestarian Budaya 5182.006
Museum Yang Dibangun
2
1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000 3.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
12
060345
Kabupaten : Aceh Utara
023.15 12.060345 06 Program Pelestarian Budaya
13
5182.008
Cagar Budaya Yang Direvitalisasi
050755
Kabupaten : Sumenep
023.15 12.050755 05 Program Pelestarian Budaya
14
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
140466
Kabupaten : Kotawaringin Timur
023.15 12.140466 14 Program Pelestarian Budaya
15
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
031236
Kabupaten : Jepara
023.15 12.031236 03 Program Pelestarian Budaya
16
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
180448
Kabupaten : Banggai
023.15 12.180448 18 Program Pelestarian Budaya
17
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
220215
Kabupaten : Jembrana
023.15 12.220215 22 Program Pelestarian Budaya
18
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
130158
Kabupaten : Sambas
023.15 12.130158 13 Program Pelestarian Budaya 5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
3
5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
19
320518
Kabupaten : Anambas
023.15 12.320518 32 Program Pelestarian Budaya
20
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
320436
Kabupaten : Lingga
023.15 12.320436 32 Program Pelestarian Budaya
21
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
340192
Kabupaten : Majene
023.15 12.340192 34 Program Pelestarian Budaya
22
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
190561
Kabupaten : Bone
023.15 12.190561 19 Program Pelestarian Budaya
23
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
340254
Kabupaten : Mamuju
023.15 12.340254 34 Program Pelestarian Budaya
24
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
021363
Kabupaten : Sumedang
023.15 12.021363 02 Program Pelestarian Budaya
25
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
031958
Kabupaten : Magelang
023.15 12.031358 03 Program Pelestarian Budaya 5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
4
1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
26
220851
Kabupaten : Tabanan
023.15 12.220851 22 Program Pelestarian Budaya
27
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
230446
Kabupaten : Bima
023.15 12.230446 23 Program Pelestarian Budaya
28
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
240563
Kabupaten : Alor
023.15 12.240563 24 Program Pelestarian Budaya 5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kota 29
085565
Kota : Padang
023.15 12.085565 08 Program Pelestarian Budaya
30
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
025224
Kota : Bogor
023.15 12.025224 02 Program Pelestarian Budaya
31
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
055359
Kota : Malang
023.15 12.055359 05 Program Pelestarian Budaya
32
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
035168
Kota : Semarang
023.15 12.035168 03 Program Pelestarian Budaya 5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
5
2.000.000 2.000.000 2.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.500.000 1.500.000 1.500.000
33
285136
Kota : Ternate
023.15 12.285136 28 Program Pelestarian Budaya
34
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
085139
Kota : Bukittinggi
023.15 12.085139 08 Program Pelestarian Budaya
35
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
285322
Kota : Tidore Kepulauan
023.15 12.285322 28 Program Pelestarian Budaya
36
5182.016
Museum Penerima Bantuan Revitalisasi
035660
Kota : Surakarta
023.15 12.035660 03 Program Pelestarian Budaya 5182.006 37
175157
Museum Yang Dibangun Kota : Manado
023.15 12.175157 17 Program Pelestarian Budaya 5182.006
Museum Yang Dibangun
1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Salinan sesuai dengan aslinya. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kepala Biro Hukum dan Organisasi REPUBLIK INDONESIA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. TTD. MOHAMMAD NUH Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001
6
