SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKANMENENGAHTAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496 );
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 119); 20. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
4
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010; 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 entang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAHTAHUN ANGGARAN 2013. Pasal 1
DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan urutan priotitas: a. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran; b. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat; dan/atau c. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan. Pasal 2 (1)
Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum 2013.
(2)
Rehabilitasi ruang belajar rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b termasuk dengan perabotnya.
5
(3)
Pengadaansaranadanprasaranapeningkatanmutupendidikansebagaiman adimaksuddalamPasal 1 huruf c terdiriatas: a. Pengadaan peralatan laboratorium; b. Pengadaan buku referensi; c. Pembangunan laboratorium; dan d. Pembangunan perpustakaan. Pasal 3
Proporsi penggunaan DAK Bidang endidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk penggandaandan distribusi buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 sebesar 15% sampai dengan 25%, rehabilitasi ruang belajar rusak berat sebesar 40%sampai dengan 50%, dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan sebesar 30% sampai dengan 40% dari total pagu anggaran. Pasal 4 (1)
Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya sebagaimana dimaksud dalamPasal2 ayat (2) dan pembangunan laboratorium dan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan d dilaksanakan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pengadaan peralatan laboratorium dan buku referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 5
DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Pasal 7
6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 256 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. MUSLIKH, S.H NIP. 195809151985031001
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 PETUNJUK TEKNIS I. KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Menengah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah yang belum mencapai standar pendidikan atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan menengah. Alokasi DAK Bidang Pendidikan setiap daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut,
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
menyusun
petunjuk
teknis
penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013. AlokasiDAKBidangPendidikanMenengahTahunAnggaran2013untuk
SMA
dan
SMK
sebesar Rp. 4.016.520.000.000 (empat triliun enam belas milyar limaratus dua puluh juta rupiah).Setiap Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.
II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN 1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dialokasikan untuk menunjang program Pendidikan Menengah Universal yang bermutu dan merata. 2. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan MenengahTahun Anggaran 2013 dialokasikan untuk SMA dan SMK negeri dan swasta. 3. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK digunakan untuk kegiatan dengan urutan prioritas: a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaranyang sesuai dengan kurikulum 2013; b. rehabilitasi ruang belajar rusak berattermasuk perabotnya; dan c. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan 1) pengadaan peralatan laboratorium; 2) pengadaan buku referensi; 3) pembangunan laboratorium; dan 4) pembangunan perpustakaan. 4. Besarnya alokasi rehabilitasi ruang belajar untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan bangunan yang telah disahkan oleh instansi berwenang. 5. Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain sesuai prioritas sekolah. 6. Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan MenengahTahun Anggaran 2013 meliputi: a. Efisien,
berarti
pelaksanaan
DAK
Bidang
Pendidikan
Menengahharus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengahharus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang PendidikanMenengah; d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat dipertanggungjawabkan; e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengahharus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan f. Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. III. PERENCANAAN TEKNIS Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Pendidikan MenengahTahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah merekapitulasi kebutuhan rehabilitasi ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, peralatan laboratorium, buku teks pelajaran dan buku referensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama Provinsi; 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menyusun indek teknis program DAK tahun 2013; 3. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan sekolah penerima bantuan DAK. IV. KRITERIA SMA DAN SMK PENERIMADAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUNANGGARAN 2013 A. Kriteria Umum: 1. Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat; 2. Sekolah memiliki kepala sekolah definitif; 3. Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional
dan
diprioritaskan
bagi
sekolah
yang
sudah
memiliki
statusakreditasi; 4. Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akte jual beli, akte hibah dan/atau akte peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan 5. Sekolah telah mengisi data dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Adapun situs pendataan online: http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id. B. Kriteria Khusus: 1. Rehabilitasi diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dilengkapi dengan analisis tingkat kerusakan bangunan yang disahkan oleh instansi berwenang. Rehabilitasi ruang belajar diprioritaskan untuk ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat. Dalam hal terdapat ruang penunjang yang rusak berat dan menyatu dengan ruang belajar yang akan direhabilitasi maka ruang tersebut dapat disertakan dalam program rehabilitasi ruang belajar; 2. Pemberian bantuan pembangunan laboratorium diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai laboratorium dan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan laboratorium; 3. Pemberian bantuan pembangunan perpustakaandiprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai perpustakaandan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan perpustakaan; 4. Pemberian bantuanperalatan laboratorium diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai peralatan laboratorium; 5. Pemberian bantuanbuku referensi diprioritaskan untuk sekolah yang belum mempunyai buku referensi atau yang dimilikinya kurang dari kebutuhan. 6. Penggandaan buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
V. PENYALURAN
DANA DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKANTAHUN
ANGGARAN 2013 A. Penyaluran Dana: 1. DAK Bidang Pendidikan MenengahTahun Anggaran 2013 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q
Kementerian
Keuangan)
ke
Rekening
Kas
Umum
Daerah
(kabupaten/kota); 2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan MenengahTahun Anggaran 2013 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. B. Pelaksanaan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 diatur sebagai berikut: 1. Semua proses pengadaan dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; 2. Khusus
pelaksanaan
rehabilitasi
ruang
belajar,
pembangunan
ruang
perpustakaan dan ruang laboratorium yang termasuk konstruksi sederhana, dilakukan dengan proses swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. VI. ACUANPENGGUNAANDAKBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 1. PenggunaanDAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dalam penggandaan buku teks pelajaran, rehabilitasi ruang belajar dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu SMA dan SMK mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan untuk SMA dan SMK. 3. Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan: a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah; b. kualitas; c. kemudahan perawatan; d. ketersediaan bahan dan alat; dan e. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis). 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai denganPetunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan MenengahTahun Anggaran 2013. VII. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK AN PEMENUHANNYA A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK: 1. Administrasi kegiatan; 2. Penyiapan kegiatan fisik 3. Penelitian; 4. Pelatihan
(kecuali
pelatihan
penggunaan
alat
yang
diadakan
dan
disyaratkan); dan 5. Perjalanan dinas; B. Pemenuhan biaya yang tidak dapat dibiayai DAK Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada huruf A, dibebankan padaAPBD atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 1. Menyusun Kebijakan dan program pendidikan yang dibiayai melalui DAK; 2. Menyusun Petunjuk Teknis; 3. Melakukan Sosialisasi; 4. Melakukan Supervisi;
5. Menerima Laporan. B. Pemerintah Provinsi Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang narasumber dari institusi yang relevan; 2. Melaksanakan
supervisi
dan
monitoring
serta
penilaian
terhadap
pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota; 3. Menerima laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan 4. Melaporkan hasil analisis supervisi dan monitoring pelaksanaan program DAK kepada Menteri Pendidkan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. C. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 2. Dana pendamping yang disediakan oleh pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang, IMB, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan; 3. Menetapkan nama-nama SMA dan SMK penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur JenderalPendidikan Menengah, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat; 4. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat Kabupaten/Kota. 5. Melaporkan rangkuman pelaksanaan program DAK tahun 2013 kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.
D. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1. Membuat rencana alokasi jumlah SMA dan SMK yang akan menerima program DAKtahun 2013 dengan mempertimbangkan data kebutuhan yang terbaru; 2. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah; 3. Melakukan sosialisasi kegiatan DAK bidang pendidikan kepada seluruh sekolah; 4. Mengusulkan nama-nama SMA dan SMKsasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2013 kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan; 5. Melaksanakan kegiatan programDAK sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta bertanggung jawab mutlak atas pengadaan barang/jasa yang diadakan; 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK
dengan
mengacu
NegaraPerencanaan
pada
Surat
Pembangunan
Edaran
Bersama
Nasional/KepalaBappenas,
Menteri Menteri
Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK
07/2008, 900/3556/SJ
Tanggal
21November 2008 perihal
Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK; 7. Menggandakan
Petunjuk
BidangPendidikantahun
Teknis
2013yangtelah
Pelaksanaan ditetapkan
Program
DAK
Mendikbuddan
mendistribusikan kepada seluruh sekolah penerima program DAK Bidang Pendidikan tahun 2013; 8. Melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 kepada Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi; 9. Mencatat hasil DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset yayasan bagi sekolah swasta. E. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuaidengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2010
tentangPengelolaan
dan
Penyelenggaraan Pendidikan.Terkait programDAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun
Anggaran
2013,
Dewan
PendidikanKabupaten/Kotamemilikitugasdantanggungjawabmelakukanpengawasa n dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 di tingkat Kabupaten/Kota. F. Satuan Pendidikan 1. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan menengahtahun anggaran 2013 sebagai inventaris sekolah; 2. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar; 3. Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK; 4. Membentuk panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. G. Komite Sekolah Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Terkait program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah tahun Anggaran 2013 di tingkat sekolah.
IX. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN A. Pelaporan Laporan pelaksanaan DAK Bidang PendidikanMenengah Tahun Anggaran 2013dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah,laporan Kabupaten/Kota, dan laporan pusat sesuai dengan peraturan perundangan:
1. Tingkat Sekolah a. KetuaPanitiaPembangunanSekolahmembuatlaporan mingguan, bulanan dan laporan akhir. 1) Laporan Mingguan Laporan mingguan merupakan laporan kemajuan pekerjaan fisik. 2) Laporan Bulanan Laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan laporan fisik. 3) Laporan Akhir Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik, disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto hasil rehabilitasi ruang belajar, pembangunan laboratorium
dan
pembangunan
perpustakaan
pada
kemajuan
pekerjaan 0%, 30%, 60% dan 100% dari total pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan akhir, disertakan file foto kegiatan dalam CD.
b. PanitiaPembangunanSekolahmenyerahan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Sekolah. c. Kepala
Sekolah
melaporkan
hasil
pelaksanaan
rehabilitasi
dan
pembangunan prasarana program DAK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Tingkat Kabupaten/Kota a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merangkum laporan program pengadaan sarana oleh panitia/pejabat pengadaan dan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan. b. Kepala
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
menyampaikan
laporan
kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan laporan akhir hasil pelaksanaan program DAK kepada Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi. c. Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir yang memuat laporanpelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang
Pendidikankepada: 1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Menteri Dalam Negeri. d. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (c)dilakukan selambat-lambatnya
14
(empat
belas)
hari
setelahtriwulan
yang
bersangkutan berakhir. e. Rincian
pelaporan
padaketentuan
sebagaimana
yang
MenteriNegara
Perencanaan
BadanPerencanaan danMenteri
tercantum
dalam
huruf
Surat
(c)
mengacu
Edaran
Bersama
Pembangunan
Pembangunan
Dalam
dimaksud
Negeri
Nasional,
Nomor
Nasional/Kepala
Menteri
Keuangan,
0239/M.PPN/11/2008,
SE
1722/MK07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal PetunjukPelaksanaan
Pemantauan
Teknis
Pelaksanaan
dan
EvaluasiPemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). 3. Tingkat Provinsi a. Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK yang dikirimkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Melaporkan
hasil
analisis
laporan
pelaksanaan
program
DAK
Kabupaten/Kota dan hasil supervisi serta monitoring pelaksanaan program DAK kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. 4. Tingkat Pusat a. Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK yang dikirimkan Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi. b. Menyampaikan
laporan
pelaksanaan
kegiatan
DAK
pada
Menteri
Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. B. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan 1. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta institusi lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2. Pengawasan. Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang PendidikanMenengah Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat Daerah. C. Sanksi 1. Setiap orang
atau
(Kabupaten/Kota,
sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana
sekolah,
masyarakat)
yang
melakukan
tindakan
penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah
kabupaten/kota
yang
melakukan
kegiatandengan
tidak
berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, merupakan penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.
X. KETENTUAN LAIN 1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. 2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bagi kabupaten/kota yang alokasi peruntukan dana program DAK melebihi atau kurang dari persentase pagu anggaran komponen program yang sudah ditetapkan,
dapat
mengajukan
usulan
perubahan
kepada
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatankepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan DirekturJenderal Pendidikan Menengah; b. berdasarkanpertimbangan MenteriPendidikan kepadapemerintah
dan
Direktur Kebudayaan
kabupaten/kota
Jenderal
Pendidikan
memberikan untuk
surat
melakukan
Menengah, rekomendasi perubahan
kegiatantersebut. c. perubahandapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. MUSLIKH, S.H. NIP. 195809151985031001
