Update Pembahasan …2015
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG UJI COBA LAPANGAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PENYIARAN UNTUK KEPERLUAN MASA DEPAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran, telekomunikasi dan informatika di masa depan, perlu dilakukan uji coba
lapangan
perkembangan
secara
teknologi
komprehensifterkait
bidang
telekomunikasi,
informatika, dan penyiaran; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Uji Coba Lapangan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran Untuk Keperluan Masa Depan;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor 36
Tahun
1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2.
Undang-Undang Penyiaran
Nomor 32
(Lembaran
Tahun
2002 tentang
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232); 3.
Undang-Undang Kementerian Indonesia
Nomor 39
Negara
Tahun
(Lembaran
2008 -1-
Tahun
Nomor
2008 tentang
Negara 166,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor
108,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3981); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran
Lembaga
Penyiaran
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
28,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4485); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran
Lembaga
Penyiaran
Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
127,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4566); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran
Lembaga
Penyiaran
Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 8.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Nomor
Menteri
Komunikasi
dan
17/PER/M.KOMINFO/10/2010
Informatika tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Peraturan Nomor
Menteri
Komunikasi
dan
23/PER/M.KOMINFO/11/2011
Informatika tentang
Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz; 12. Peraturan
Menteri
Republik
Komunikasi
dan
Indonesia
5/PER/M.KOMINFO/2/2012 -2-
Informatika Nomor
tentang
Standar
Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air); 13. Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional Dan
Tata Cara Perizinan
Penggunaan
Spektrum
Frekuensi Radio; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG
UJI
TELEKOMUNIKASI,
COBA
LAPANGAN
INFORMATIKA,
DAN
TEKNOLOGI PENYIARAN
UNTUK KEPERLUAN MASA DEPAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Uji Coba Lapangan adalah uji coba sistem dan teknologi telekomunikasi,
informatika,
dan
penyiaran
untuk
keperluan penelitian dan penyelenggaraan di masa depan. 2.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyiaran, telekomunikasi dan informatika. BAB II TUJUAN Pasal2
(1)
Uji coba lapangan diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian aspek teknis dan aspek non-teknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran.
(2)
Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. kinerja sistem, alat, dan perangkat; -3-
b. perencanaan dan konfigurasi jaringan; c. standardisasi alat dan perangkat; d. kualitas layanan. (3)
Aspek non-teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a.
model bisnis penyelenggaraan;
b.
model regulasi dan kelembagaan;
c.
kesiapan para pemangku kepentingan;
d.
sosialisasi kepada masyarakat;
e.
mekanisme penyediaan perangkat pendukung.
BAB III PENYELENGGARAAN UJI COBA LAPANGAN Pasal3 (1)
Uji coba lapangan diselenggarakan oleh Menteri.
(2)
Menteri
dalam
melaksanakan
uji
coba
lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan. (3)
Menteri menyetujui dan menetapkan rencana uji coba lapangan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan.
(4)
Rencana uji coba lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi antara lain: a. instansi/lembaga/unit pelaksana; b. kegiatan; c. lokasi/wilayah; dan d. waktu pelaksanaan.
(5)
Menteri melakukan pengawasan uji coba lapangan.
(6)
Uji Coba Lapangan bersifat tidak komersial.
(7)
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Uji Coba Lapangan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
-4-
Pasal4 (1)
Kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio tidak berlaku bagi penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka Uji Coba Lapangan untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ..... -5-
