PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1TAHUN 2013
Tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan
Pembinaan Pos
Kesehatan Pesantren
(POSKESTREN)
KEMENTERIAN KESEHATAN R.l
PUSAT PROMOSI KESEHATAN
TAHUN2013
362.11 Ind p
Katalog Dalam Terbitan Kementerian Kesehatan RI Indonesia. Kementerian Kesehatan RI . Sekretaris Jenderal Peraturan Menteri Kesehatan Repu blik Indonesia nomor 1 tahun 201 3Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI. 2013 ISBN: 978 - 602 - 235 - 307 - 2
1. JUDUL I COMMUNITY HEALTH SERVICES II COMMUNITY HEALTH CENTERS III LAW AND JURISPRUDENCE
DAFTAR lSI
DAFTAR lSI .............. .. ................... ... ............... .
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013..
iii
PENDAHULUAN .. ........................................ A. Latar Belakang ........................................ B. Gambaran Umum Pondok Pesantren ........
1
1
7
II POS KESEHATAN PONDOK PESANTREN
(POSKESTREN) ................. .......................... A. Pengertian ...... .... .................. ............ .... .. B . Tujuan .................................................... C. Sasaran..... ............. ..... .. . ...... ........... ........ D. Ruang Lingkup Kegiatan ......................... E. Fungsi Poskestren ................................... F. M anfaat ..... .............. .... ....... .................... G. Pengorganisasian .................. ........ ..........
9
9
10
10
11
11
12
14
III LANGKAH PEMBENTUKAN ...................... .... A. Persiapan ................................................ B. Survey Mawas Diri (SMD) .......................... C. Musyawarah Warga Pondok Pesantren.... D. Materi Orientasi Pengelola dan Pelatihan
Kader Poskestren. ................................... E. Peresmian Pembentukan Poskestren .......
16 16 18 20
21
22
IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN ................. A. Kegiatan ................. ................ ..... .. .......... B. Waktu dan Penyelenggaraan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . Tempat Penyelenggaraan ................. ..... .... D. Tugas dan Tanggung J awab Para Pelaksana E. Pembiayaan ..... . .. ..... .............. .... ....... ....... F. Pencatatan dan Pelaporan ....... ... .. .............
24 24 25 26 27 29 30
V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN .. ..... ... .. A. Pembinaan .......................................... ... .. B. Pengorganisasian Pembinaan ... ...... .......... C. Peran Petugas dan Stakeholders ... ............. D . Pengembangan ......... ................... .. ..........
32 32 35 38 40
VI INDIKATOR A. Indika tor B. Indika tor C. Indikator D. Indikator
KEBERHASILAN .... .............. . ... . Ma suka n ......... ..... .. ... ..... .......... Prose s .... ................................... Lua ran ... ... ... ........ .. ... . ............ ... Da mpak ...... ..................... .........
42
42
42
42
43
VII PE NUTUP .... .... .... ..... .. ..... .. ...... ........ .... .. .......
44
,
rl
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
POS KESEHATAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian VlSl masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan, dilakukan berbagai upaya termasukmeningkatkan peranan pondok pesantren dalam menggerakkan masyarakat untuk menumbuhkembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat; b. bahwa pondok pesantren yang merupakan wadah lembaga pendidikan agama Islam berbasis masyarakat dan sangat potensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
m em erlukan kesehatan;
dukungan
program
c . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoma n Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Keseh atan Pesantren; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4235); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. U ndang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseh a tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 009 Nomor 144 Tambahan Lembar a n Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ); 5. P eraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu n 2007 tentang Pendidikan Agama d an Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tamb ahan Lembaran Negara Rep ublik Indon esia Nomor 4769); 6 . Peraturan Presiden Nomor 7 2 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 1067 jMenkesjSKBj VIIIj2002, Nomor 385 Tahun 2002, dan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Peningkatan Kesehatan Pondok Pesantren dan Institusi Keagama an Lainn a ; 8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional , Men teri K sehatan, Men teri Agam a, d an Men teri Dalam Negeri Nom or 1j UjS KB j2003 Nomor 1067 jMenk esjSKBjVIIj2 0 03 , Nomor MAj 2 30 A j2003 , d a n Nomor 26 Tahun 2003 ten tang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128jMenkesjSKjIIj2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021jMenkesjSK/I/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
·.
"~
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 ten tang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/ Per /XI/20 11 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidu p Bersih dan Se hat (Berita Negar a Repu blik Indonesia Tahun 2011 No mor 755);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN
MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN POS KESEHATAN PESANTREN.
Pasa11
Pengaturan Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren bertujuan untuk memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan Pos Kesehatan Pesantren.
Pasa12
Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasa13
Menteri Kesehatan, Ke pala Dinas Keseh atan Provin si, d an Kep ala Din as Keseh atan Ka bupa te n/Ko ta m elakukan pem binaan d an pengawasan terhada p pelaksanaan peraturan ini. Pasa14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedeman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pes Kesehatan Pesantren, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Paw
S
Peraturan Menteri ini mulai diundangkan.
berlaku
pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1m dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2013
pada
MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di J akarta pada tanggal 28 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDDIN BERlTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 163
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN POS KESEHATAN PESANTREN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
PEMBINAAN POS KESEHATAN PESANTREN
1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pasal 28H aya t 1 Und a.1'lg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan k esehatan. Hal ini dapat diarBkan bahwa kesehata..! merupakan salah satu hak asasi yang fu ndamental bagi setiap penduduk. Selain sebagai h ak asasi, kesehatan juga merupakan investasi. Untuk itu, mengingat kesehatan m erupakan tanggung jawab bersama, maka perlu diperjuangkan oleh berbagai pihak bukan hanya jajaran kesehatan semata. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
--...
;
-
Kesehatan merupakan salah satu di antara tiga faktor utama yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), selain pendidikan dan pendapatan (tingkat daya beli masyarakat). Menurut United Nations Development Program (UNDP), IPM Indonesia tahun 2011 di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei, dengan skor 0,617. Perin gkat ini turun dari peringkat 108 pada tahun 2010. Kesehatan sebagai salah satu komponen dalam m engukur keberhasilan pembangunan bangsa san gat p enting b agi kehidu pan kita, sehingga h aru s d ipelihara, dilin d ungi dari ber bagai ancaman pen yakit d an masaIa h k eseh atan lainny a . Kesehatan juga perlu ditingkatk a n dan diperjuangkan oleh semua orang, karena masalah kesehatan bukan hanya persoaIan sektor kesehatan semata, akan tetapi menjadi tanggu.ng jawab kita semua. Selain itu, upaya pembangunan kesehatan juga diarahkan guna mencapai tujuan Millennium Development Goals (MDG's). Dalam MDG 's tersebut, kesehatan dapat dikatakan unsur yang dominan, karena dari delapan agenda MDG 's, lima diantaranya berkaitan langsung dengan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Visi Kementerian Kesehatan dalam rangka menunjang percepatan pencapaian yang tertuang dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Adapun Visi Kementerian Kesehatan,
a d a lah "Mewuju dkan Masyarakat yang Seha t, Mandiri, dan Berkeadilan" dengan misi: 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat , melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu , d a n berkeadilan; 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan; dan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Untukmencapaivisi d a nmisiy a n g t elah ditetapkan, s alah s a tu s tra tegi yang d item p uh adala h meningkatkan pember dayaa n masy a r akat , sw asta dan masyarakat m a dani dalam p ernbangunan kesehatan m elalui k erja sarna n a sional dan glob al. Guna mewujudk an h a l tersebut, Pemerintah Indonesia telah berup aya melakukan b erbagai ter obosan, antara lain m elalui Pengernbangan Desa d an Kelurahan Siaga Aktif sebagai salah satu wujud pemberdayaan masyarakat di bid ang kesehatan. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut d engan nama lain atau kelurahan yang memenuhi kriterai sebagai berikut: 1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan
Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyara kat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. 2. Penduduknya mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masya rakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan pena nggulangan bencana, serta penyeha tan lingkungan sehingga m asyaraka tnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS} . Pemberdayaan m asyarakat di Pondok Pesantren merupakan upaya fasilitasi, agar warga pondok pesantren mengenal masalah yang dihadapi , merencanakan dan m elakukan upaya pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan setempat. Upaya fasilitasi tersebut diharapkan pula dapat mengembangkan kemarnpuan warga pondok pesantren untuk menjadi perintis/ pelaku dan pemimpin yang dapat menggerakkan masyarakat berdasarkan asas kemandirian dan kebersarnaan . Wujud pemberdayaan masyarakat eli bidang kesehatan atau lazim disebut UKBM sangat
beraneka ragam, antara lain: Posyandu, Poskesdes, Dana Sehat , Pos Obat Desa (POD), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Poskestren, lebih diutamakan dalam hal pelayanan promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan), tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), yang dilandasi semangat gotong royong dengan pembinaan oleh Puskesmas setempat. Pondok Pesantren m erupaka n salah satu be ntuk lembaga pen didikan k eagam aan yang tumbuh d a n berk embang dari oleh dan untuk masyarakat yang berperan penting dalam p engembangan sumber daya m anusia, diharapkan p ara san tri dan para pernimpin serta pen gelola pondok pesantren tidak saja mahir dalam aspek pembangunan moral dan spiritual dengan intelektual yang bernuansa agamis, namun dapat pula menjadi penggerak/ motor motivator dan inovator dalarn pembangunan kesehatan, serta menjadi teladan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar. Mengingat pondok pesantren telah tumbuh dan berkembang hampir di seluruh daerah, maka diharapkan kegiatan ini dapat menyebar secara merata di seluruh Indonesia. Pada umumnya santri yang belajar di pondok pesantren berusia
,.
.
~
antara 7-19 tahun, dan di beberapa pondok pesantren lainnya menampung santri berusia dewasa. Poskestren merupakan bagian integral d a ri UKS, di mana sasaran UKS adalah seluruh warga sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan menenga h, yang meliputi sekolah umum, keguruan , Sekolah Luar Biasa (SLB), termasuk pondok pesantren, baik jalur sekolah maupun luar sekolah . Pondok pesantren yang ada di Indonesia berj u mlah 27.218 lembaga, t erdiri dari 13.446 (4 9 ,4 % ) pondok pesantren salafi/ s a la fiah (tradisional), 3.064 (11 ,3 %) p ondok p es antr e n s alafi /salafiah (m odern), d a n p ondok p esantren t erpa du/ k ombin asi s eb anyak 10.708 (3 9 ,3 % ), d en gan jum lah santri s e banyak 3.642.738 orang. Dari jumlab sant ri tersebut , laki-laki terdiri 1.895 .580 (52 ,0 %) dan perempuan 1. 747 .1 58 (48,0% )
(Education
Management
Information
System/
EMIS, Kemenag, 2010/2011). Bila ditilik dari sisi kesehatan, pada umumnya kondisi kesehatan di lingkungan pondok pesan tren masih memerlukan perhatian dari berbagai pihak terkait, baik dalam aspek akses pelayanan kesehatan, berperilaku sehat maupun aspek kesehatan lingkungannya. Salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga pondok pesantren adalah menumbuhkembangkan Poskestren.
Guna memfasilitasi para petugas dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait lainnya, perlu adanya pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugasnya. Melalui Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) ini, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembinaa n kesehatan di pondok pesantren dan upaya menumbuhkembangkan Poskestren.
B. Gambaran Umum Pondok Pesantren Pondok pesantren pada awal berdirin ya mempun yai p engertian yang sederhana, yaitu tempat pendidikan santri-santri untuk mem pelaja ri p en getahu an agama Is lam di b a wa h b imbingan seorang kiaij guruj ustad d engan tujuan untuk menyiapkan para santri sebagai kader dakwah Islamiah, yang menguasai agama Is lam dan siap m enyebarkan agama Islam di berbagai lapisan masyarakat. Sesuai dengan tujuan utamanya, makamateriyang di ajarkan di pondok pesantren pada umumnya terdiri dari materi agama yang digali langsung dari kitab-kitab klasik berbahasa Arab, yang ditulis para ulama yang hidup pada abad pertengahan. Semenjak perang kemerdekaan, terjadi perubahan mendasar clalam sistem pendidikan pondok pesantren. Perubahan tersebut, diantaranya ~_~.g~j~:.~~~~ntadr.-asah dalam proses
-- .
,..
~
;
~-
belajar mengajar, dan mulai diajarkannya mated umum . Dengan demikian pondok pesantren tidak lagi sepenuhnya tergolong pendidikan jalur luar sekolah, tapi masuk j alur sekolah. Dalam dua dasawarsa terakhir ini, di dalam lingkungan pondok pesantren , selain mad rasa h, diselenggarakan pula sekolah-sekolah umum, perguruan tinggi dan program pengembangan masyarakat. Masuknya program pengembangan masyarakat, k e te rampilan, pendidikan umum, termasuk kesehatan, dianggap sebagai pelengkap dari pendidikan di pondok p esantren. Adapun penyelenggaraannya diserahka n sepenuhnya kep a da pihak pengelola ata u p impinan pondok p esantren yang b er sangkutan , den gan t etap memaduk an tigaprinsiputama,yait u : peningkatan keimanan dengan ibadah, penyebaran ilmu dan ajaran agamaIslam dengan tablig; member dayakan potensi warga pondok pesantren dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan yang baik dengan amal saleh.
• t
.
-
\
~
,
.- -~
II.
pos
KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)
A. Pengertian 1. Pondok pesantren adalah lembaga p endidikan
2.
3.
4.
5.
keagamaan Islam yang berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan danl atau sebagai wadah penyelenggara pendidik a n. Unsur-unsur pondok pesantren terdiri atas kiai, ustad atau sebutan lain yang sejenis, santri, pondok a tau asrama, dan masjid atau mus a la serta penyelenggaraan pengajian kitab kuning . Pos Kesehatan Pesant ren, yang sela njutnya d isebut Poskestren m erupakan salah satu wujud UKBM d i lingkungan pondok pesantren, d engan prinsip dari, oleh dan warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspekkuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan binaan Puskesmas setempat. Warga pondok pesantren adalah Kiai atau sebutan lain PimpinanjPengasuh, santri, ustadjustazah, pekerjajkaryawan serta pengelola. UKBM merupakan salah satu
pemberdayaan masyarakat yang ~.\.III.IIj,.U~LU.
·
~
:~
I
'"'
.
1I
~.\
masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat dalam upaya menanggulangi permasalahan kesehatan yang dihadapi denga.ll. memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat.
B. T ujuan Tujuan Umum: Mewujudkan kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam berperilaku Hid up Bersih dan Sehat (PHBS). Tujuan Khusus: 1. meningkatkan p en geta h uan w arga pon dok pesantren dan masyar akat sekitarnya tentang kesehatan; 2 . meningkatkan sikap dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya; 3 . meningkatkan peran serta aktif warga pondok pesantren dan warga masyarakat sekitarnya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan; d an 4 . memenuhi layanan kesehatan dasar bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.
c. Sasaran Sasaran Poskestren terdiri atas: 1. Pondok pesantren 2. Masyarakat pondok pesantren, yang terdiri atas:
a. warga pondok pesantren: santri, kiai, pimpinan , pengelola, dan pengajar di pondok p esantren termasuk wali santri; b. masyarakat di lingkungan pondok pesantren; c. tokoh masyarakat: tokoh agama Islam, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pimpinan organisasi kemasyarakatan lainnya di lingkungan pondok pesantren; dan d. petugas kesehatan dan stakeholders terkait lainnya.
D. R uang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Posk s tren meliputi: 1. Pelayanan kesehatan dasa r yang mengutamakan upaya p romotif d an preven tif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan r ehabilitatif dalam batas kewenangan Poskestren. Selain itu Poskestren juga melakukan upaya pemberdayaan warga pondok pesantren dan masyarakat s ekitar dalam bidang kesehatan serta peningkatan lingkungan yang sehat di pondok pesantren dan wilayah sekitarnya. 2. Pemberdayaan santri sebagai kader kesehatan (santri husada) dan kader siaga bencana (santri siaga bencana).
E. F ungal Poakeatren 1. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat
di bidang kesehatan, dalam alih informasi,
f'.~
,
~
.. pengetahuan dan keterampilan, dari petugas kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, dan antar sesama pondok pesantren dalam rangka meningk atkan perilaku hidup sehat. 2. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. 3. Sebagai wadah pembelajaran tentang nilai dan ajaran agama Islam dalam menghadapi permasalahan kesehatan .
F. Manfaat 1. Bagi pondok pesantren a. Tersedianya layanan dan akses kesehatan d asar. b . Pen yebaran informasi kesehatan . c. Pengembangan dan perluasan k erja sarna pondok pesantren dengan instansi terkait. d . Terpeliharanya sarana sanitasi lingkungan. 2 . Bagi Warga Pondok Pesantren dan Masyarakat Sekitarnya a . Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi. pengetahuan dan pelayanan kesehatan dasar. b. Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesebatan. c. Mendapat infomasi awal tentang kesehatan. d. Oapat mewujudkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi warga pondok pesantren ~
maeyarakat sekitam.ya.
3. Bagi Kader Poskestren a. Mendapatkan informasi lebih awal tentang kesehatan. b . Oapat mewujudkan aktualisasi dirinya untuk membantu war ga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di lingkungannya. 4. Bagi Puskesmas a. Dapat mengoptimalkan fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan , pusat p emberdayaan masyarakat , p usat pelayanan k esehatan s tra ta pertama. b. Dapat memfasilitasi warga pondok pesantren d an m asyarakat sekitarnya dalam p emecahan masalah kesehatan s esuai kondisi setempat. c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga d an dana melalui pemb erian pelayanan kesehatan secara terpadu.
5. Bagi Sektor Lain a. Dapat memfasilitasi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam pemecahan masalah sektor terkait. b. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sektor.
-'-1
'.
<.
~--
G. P engorganisasian 1. K dudukan dan Hubungan Kerja
a. Terhadap pondok pesantren Secara teknis operasiona1, Poskestren dikoordinasi 01eh penge101a pondok pesantren , Kemente rian Agama dan instansi te rkait 1ainnya. b. Terhadap Puskesmas Secara teknis medis, Poskestren dibina oleh puskesmas. c. Terhadap Pemerintahan Desajke1urahanj kecamatan Secara k lembagaan , Poskestren dibina 01 h pemerinta h kecamatan dan pemerintah d esa jke1urahan. d. Terhad ap Sesama UKB M lainya Terhadap berbagai UKBM y a ng a da, Poskestren sebagai mitra. 2 . Pengel01a Poskestren S truk tur organisasi Poskestren ditetapkan melalui musyawarah warga pondok pesantren pada saat pembentuk an Poskestren. St ruktur organisasi tersebut bersifat fleksibel, sehingga d apat dikemb angkan sesuai d engan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber d aya yang ada. Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. ketua;
h. sekretaris; c. bendahara; dan d. kader Poske~tren yang merangkap sebagai anggota.
,.
..
_
Pengelola Poskestren dipilih dari dan oleh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya pada saat musyawarah pembentukan Poskestren. Kriteria pengelola Poskestren antara lain sebagai berikut: a . diutamakan berasal dari warga pondok pesantren dan tokoh masyarakat setempat; b. memiliki semangat pengabdian berinisiatif tinggi dan mamp u memotivasi masyarakat; dan c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. 3. Kader Poskestren (san tri hus ada) Ka der Poskestren d ipilih oleh pengurus Poskestren dan sant r i pondok pesantre n yang b er sedia secar a sukarela, mampu dan memiliki w aktu untuk m en yelenggarakan kegiatan Poskestren. Kriteria kader Poskestren antara lain sebagai berilrut: a. berasal dari santri a tau alumni pondok pesantren; b. mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak masyarakat; c. bersedia bekerja secara sukarela; dan d. telah mengikuti pelatihan/orientasi kader tentang kesehatan.
.
-............
. "
"
III. LANGKAH PEMBENTUKAN Untuk mencapai tujuan pembinaan dan peningkatan fungsi serta kinerja Poskestren, ditetapkan langkah pokok pendekatan sebagai berikut:
A. Persiapan 1. Persiapan Internal Puskesmas Tujuan pendekatan ini adalah mempersiapkan p a ra petugas sehingga bersedia dan memiliki k emampuan dalam m engelola, melakuka n pemetaan d a n rnembina Poskestren. Pirnp inan puskesm as harus dapat rneningkatkan rnotivasi dan ketera rnpilan p ara staf puskesrnas, sehingga bersedia dan mampu bekerja sarna untuk kepentingan warga pondok pesantren. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai pertemuan, pelatiban dengan rnelibatkan seluruh petugas puskesrnas. 2 . Koordinasi dengan lintas sektor terkait. Tujuan koordinasi ini adalah agar terjalin komunikasi, sinergi, serta pengembangan program yang komprehensif dengan melibatkan stakeholders yang dipandang perIu. Koordinasi dengan Kementerian dapat dilakukan diantaranya dengan Kementerian Agama cq. Direktorat Pendidikan Diniyah dan pondok pesantren, Direktorat Jenderal
..,. "
, t
---'~:
•
I
Pendidikan Islam untuk melakukan pemetaan (mapping) inventarisasi program s erta langkah-langkah kebijakan yang dapat disinergikan. Koordinasi juga dapat dilakukan dengan Kementerian lain , seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) di lingkungan pond ok pesantren. 3. Pe ndekatan Kepada Pondok Pesantren
Pimpinan / Pengelola
Tujuan pendekatan ini adalah mempersiapkan w arga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya , khususnya p a r a kiai dan p engelola p ond ok p esantren serta tokoh berpengaruh lainnya, sehingga bersedia mendukung p enyelenggaraan Poskestren . Untuk ini perlu dilakukan berbagai p endekatan kepada para kiai dan pengelola pond ok p esantren serta tokoh lainnya di sekitar pondok pesantren untuk meminta masukan, saran dan dukungannya. Dukungan yang diharapkan dapat berupa moril, finansial dan material, seperti kesepakatan dan persetujuan untuk pembentukan Poskestren, dukungan dana, sarana dan tempat penyelenggaraan Poskestren. Jika di daerah tersebut telah terbentuk Konsil Kesehatan Kecamatan atau Badan Penyantun Puskesmas, pendekatan eksternal ini juga
