PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi keagamaan, perlu menetapk an Peraturan Menteri Agama tentang Perubah ~~ Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan ; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
2.
3.
4.
5.
6.
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi-a Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007) ; 7. Peraturan ...
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ten tang Kedudukan , Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kernen terian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2011); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTER! AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.
BAB I ...
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh pemerintah danjatau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama. 2. Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ a tau pendidikan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni. 3. Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni 4. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. 5. Fakultas adalah unit organisasi universitasjinstitut yang terdiri dari jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ a t au seni. 6. Jurusan adalah unit organisasi fakultas/ sekolah tinggi yang terdiri dari program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni. 7. Program Studi adalah kesatuan rencana akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dari 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ a tau seni. 8. Menteri adalah Menteri Agama. 9. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal yang menangam Perguruan Tinggi Keagamaan . BAB II PERUBAHAN BENTUK Pasal 2 Perubahan bentuk PTK bertujuan untuk: a. meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan; b. meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan; dan c. meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan. Pasal3 Perubahan bentuk PTK dilakukan atas dasar: a. kebutuhan masyarakat; b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni; c. kebutuhan pembangunan nasional; dan d. pertumbuhan jumlah mahasiswa. Pasal4 ...
3
Pasal4 Perubahan bentuk PTK meliputi: a . Sekolah Tinggi menjadi Institut; b . Institut menjadi Universitas; dan c. penggabungan dari dua PTK Tinggi I Insti tu t I Universitas .
a tau
lebih
m enjadi
Sekolah
BABIII PERSYARATAN Pasal 5 (1) Peru b a h an ben tuk PTK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 h arus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persentase kualifikasi pendidikan dosen; b. persentase kepangkatan akademik dosen; c . rasio jumlah mahasiswal dosen; d.jumlah, jenis, dan ragam Program StudiiJurusaniFakultas; e . persentase kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan; f. persentase status akr editasi program studi; g. sarana dan prasarana; dan h . jumlah mahasiswa. (2) Selain persyaratan seba gaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan b entuk PTK wajib memenuhi p ersyaratan: a. kebutuhan masyarakat; b . rencana pengembangan bidang keilmuan; dan c . kebutuhan pembangu nan nasional. (3) Rincian persyaratan p erubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. BABIV MEKANISME PERUBAHAN BENTUK Pasal6 (1) Perubahan bentuk PTK dilakukan melalui mekanisme: a. pengusulan perubaha n bentuk PTK oleh pimpinan PTK; b . pen ilaian usulan perubahan bentuk PTK oleh Direktur Jenderal; dan c. pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK oleh Menteri . (2) Pengusulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan hasil studi kelayakan. (3) Penilaian usulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penilaian kelengkapan administrasi;
b. visitasi ...
4
b. visitasi lapangan; dan c . hasil penilaian. (4) Pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 7 (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan
oleh PTK yang dituangkan dalam bentuk laporan dan memuat paling sedikit: a . latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK; b. kondisi kelembagaan terkini meliputi program studijjurusanjfakultas, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan; c . analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan d. rencana pengembangan PTK untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (2) Rencana pengembangan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
memuat visi dan misi, transformasi akademik dan keilmuan, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya, dan skema pembiayaan. Pasal 8 Dalam hal perubahan bentuk PTK telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Menteri mengajukan usulan perubahan bentuk PTK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9 Dalam hal perubahan bentuk PTK berdampak pada perubahan Fakultas di luar Keagamaan maka harus mendapat rekomendasi dari Menteri yang menangani bidang Pendidikan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10 (1) Dalam hal perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan penggabungan antara Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), maka PTKS yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh aset kepada Kementerian Agama. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII ...
5
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 18 J uni 20 14 MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 20 14 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2014 NOMOR
824
Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI Kepala Biro Hukum dan Kerja Sarna Luar Negeri
,., Prof.Dr.H. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc ~ NIP. 196208101991031003
6
-
------------
LAMPI RAN PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN Rincian Persyaratan Peruba han Bentuk PTK: a. Persentase Kualifikas i Pendidikan Dosen Perubahan bentuk No.
Kualifikasi Pendidikan
1 2
Institut ke Universitas
Magister
Sekolah Tinggi ke Institut Maksimal 80%
Maksimal 75%
Doktor
Minimal20%
Minimal25%
b . Persentase Kepangkatan Akademik Dosen Perubahan bentuk No .
Kualifikasi Dosen
1
Asisten Ahli
Sekola h Tinggi ke Institut Maksimal 20%
Institut ke Universitas Maksimal 20%
2
Lektor
Maksimal 40%
Maksimal 30%
3
Lektor Kepala
Minimal30%
Minimal35%
4
Guru Besar
Minimal 10%
Minimal 15%
c . Rasio Dosen/Mahasiswa Rasio Dosen dengan Mahasiswa No .
Jenis Ilmu
Sekolah Tinggi ke Institut
Institut ke Universitas
1
Ilmu Sosial
1: 25
1 : 25
2
Ilmu Esakta
1 : 20
1 : 20
d . Jumlah, Jenis, dan Ragam Program Studi/Jurusan/Fakultas
No.
Program Studi
Perub a h an ben tuk Sekolah Tinggi ke Institut ke Universitas Ins titut Fakultas Jurusan Prodi Jurusan Pr odi 16 4 3 6 8 4 8
1 Program 81 2 Pascasarjana Catatan: 1. Komposisi program studi yang diusulkan setelah menjadi Universita s h a rus memenuhi komposisi rumpun keilmuan yang terdiri dari kurang lebih 70% rumpun ilmu agama dan kurang lebih 30% rumpun ilmu sosialjhuma niora dan rumpun ilmu sains dan teknologi . 2. Jumlah prodi yang diusulkan setelah menjadi Universitas diluar yang tela h ada, maksimal sebanyak 10 program studi yang terdiri dari rumpun ilmu sosial/humaniora dan rumpun sains/teknologi. e. Persen tase .. ..
7
e . Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan No.
Perubahan bentuk
Kualifikasi Jenis Tenaga
Sekolah Tinggi ke Institut
Institut ke Universitas
Maksimal 40%
Maksimal 40%
Minimal 50%
Minimal 50%
Fungsional UmumjTertentu 1
Sa rna a ta u dibawah Diploma tiga
2
Sarna ata u dia t a s Sarjana/ Diploma Empat
f. Persen tas e Status Akreditasi Pr ogra m Studi
No.
Nilai Akreditasi
1
Nilai A
2
Nilai B
3
Nilai C
Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Institut ke Universitas ke Institut Minimal 10%
Minimal 2 0 %
Minimal40%
Minimal 50%
Maksimal 40%
Maksimal 20%
g. Sarana d a n Prasa rana Perubahan ben tuk No.
Sarana dan Prasa rana
Sekolah Tinggi ke Institut
Institut ke Universitas
100 .000 m 2
250.000 m 2
1.500 m 2 300m2
3.250 m 2 650m 2
c . Rua ng Perpustakaa n
300m2
600m 2
d. Ruang Komp uter
300m2 400m2
600m2
600m 2
1.300 m 2
Minimal 5.000 judulbuku
Minimal 10. 000 judulbuku
1
Tanah/La han
2
Gedung a . Ruang Kulia h b. Ruang Kantor Administrasi
e . Ruang Labor atorium f. Ruang Dosen
800m2
Te tap 3
Koleksi Buku Perpustakaan
h . Jum la h ...
8
h. Jumlah Mahasiswa Perubahan bentuk No.
Uraian
Sekolah Tinggi ke Institut
Institut ke Universitas
Jumlah Mahasiswa
3.000
7.500
AMA REPUBLIK INDONESIA,
f_,... KIM SAIFUDDIN
9
