PERATURAN KOORDINATOR STAF PRIBADI PIMPINAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I
TAHUN 2011
TENTANG
HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA 01 L1NGKUNGAN
STAF PRIBADI PIMPINAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
KOORDINATORSTAF PRIBADI PIMPINAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelayanan pimpinan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertuqas membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus; b. bahwa dalam rangka rnewuiudkan tugas fungsi dan peranan Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur hubungan dan tata cara kerja antara pejabat di lingkungan Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dengan fungsi lain serta Instansi terkait secara vertikal, horizontal dan diagonal; c. bahwa hubungan dan tata cara kerja Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancarKine~a masing-masing pejabat di Iingkungan Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksakanan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan hasil yang optimal; d. bahwa berdasarkan perfirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja di lingkungan Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat
.
2
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 444); \
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN KOORDINATOR STAF PRIBADI PIMPINAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA 01 L1NGKUNGAN STAF PRIBADI PIMPINAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Kepotisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Wakapolri adalah Wakil Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengendali pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain atas perintah KapoIri (apabila Kapolri berhalangan atau ada kegiatan yang lebih prioritas).
4.
Staf Pribadi Pimpinan Polri yang selanjutnya disingkat Spripim Polri adalah unsur pelayanan pimpinan yang berada dibawah Kapolri. 5. Hubungan
.
3
5.
Hubungan dan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan keria antar komponen pengemban fungsi di lingkungan organisasi Spripim Polri, dan dengan unsur - unsur pengemban fungsi di Iingkungan Polri atau kementerian/lembaga/instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan.
6.
Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antara pimpinan dengan pejabat, anggota/staf yang ada di bawahnya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
7.
Hubungan horizontal adalah keterkaitan antar komponen/fungsi dalam rangka koordinasi yang bersifat sejajar, mendatar atau setingkat dan dapat meliputi antar fungsi.
8.
Hubungan diagonal adalah keterkaitan antar komponen/fungsi secara fungsional sifatnya tidak vertikal dan dapat menjangkau eselon lain yang lebih tinggi maupun antar instansi/fungsi di lingkungan Polri.
9.
Hubunqan lintas sektoral adalah hubunqan kerja sarna antara Spripim Polri dengan instansillembaga diluar Polri dalam rangka kegiatan dan pelaksanaan fungsi teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal2
Tuluan HTCK Spripim Polri adalah: a.
sebagai pedoman ke~a bagi seluruh pejabat dan personel di lingkungan Spripim Polri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai aTK yang telah ditetapkan;
b.
agar seluruh pejabat dan personel di lingkungan Spripim Polri dapat memahami dalam melaksanakan koordinasi kerja, baik antar bagianlfungsi maupun dengan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri dan Polda serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
c.
agar masing-masing pejabat dan personel di lingkungan Spripim Polri mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga mencapai hasil yang optimal. Pasal3
HTCK Spripim Polri mengatur hubungan kerja antar: a.
pejabat di lingkungan Spripim Polri;
b.
pejabat di lingkungan Spripim Polri dengan pejabat pada satker di lingkungan Mabes Polri dan Paida; dan
c.
pejabat di Iingkungan Spripim Polri dengan instansi di luar Polri yang terkait dengan tugas Spripim Polri. BAS II
.
4 BAB II KEDLIDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SPRIPIM POLRI
Pasal4 (1) Spripirn Polri rnerupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolri. (2) Spripirn Polri bertugas rnernbantu KapolrilWakapolri dalarn rnelaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari KapolrilWakapolri.
Pasal5 Dalarn rnelaksanakan tugasnya sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4, Spripirn Polri rnenyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan tata usaha, yang rneliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalarn rangka pengelolaan adrninistrasi surat-surat, rnenyiapkan atau rnengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh KapolrilWakapolri untuk rnelaksanakan tugas kedinasan sehari-hari yang bersifat urnurn rnaupun khusus, pengaturan jadwal kegiatan dinas dan kewajiban sosial yang harus dipenuhi serta rnernpersiapkan penerirnaan tarnu;
b.
penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh KapolrilWakapolri dalarn rnenghadapi tugas sehari-hari yang rneliputi naskah bahan rapat, sidang kabinet, perternuan, kunjungan kerja, cerarnah, sarnbutantarnanat;
c.
pengarnanan pribadi KapolrilWakapolri penghubung (liaison); dan
d.
pelaksanaan urusan dalarn yang rneliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk rnendukung kelancaran kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripirn Polri.
serta
kegiatan
protokoler
dan
Pasal6 (1) Spripirn Polri dipirnpin oleh Koordinator Spripirn Polri (Koorspripirn Polri) yang bertugas rnernirnpin, rnernbina, rnengawasi dan rnengendalikan satuan satuan organisasi dalarn lingkungan Spripirn Polri, rnernberikan saran pertirnbangan kepada KapolrilWakapolri dan rnelaksanakan tugas lain sesuai petunjuk KapolrilWakapolri. (2) Koorspripirn Polri sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan unsur pirnpinan Spripirn Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KapolrilWakapolri dan dalarn pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali KapolrilWakapolri; (3) dalarn hal berhalangan rnelaksanakan tugasnya Koorspripirn Polri diwakili oleh Sekpri Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri atau Koorspripirn Polri.
PasaI7
.
5
Pasal7 Koorspripim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam peJaksanaan tugas dibantu oleh: a.
Kepala Subbaqian Perencanaan Administrasi (Kasubbagrenmin);
b.
Sekretaris Pribadi Kapolri (Sekpri Kapolri);
c.
Sekretaris Pribadi Wakapolri (Sekpri Wakapolri);
d.
Kepala Subbagian Penghubung dan Protokol (Kasubbagbungkol);
e.
Kepala Urusan Rumah Tangga (Kaurrumga) KapolrilWakapolri;
f.
Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu).
Pasal8 (1) Kasubbagrenmin sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 7· huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana stat pada Spripim Polri yang berada di bawah Koorspripim Polri. (2) Kasubbagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarana prasarana (Sarpras), manajemen personalia, manajemen kinerja, mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam. (3) dalam melaksanakan tugas, Kasubbagrenmin menyelenggarakan tungsi: a.
penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Rencana Strategi (Renstra), Rancangan Rencana Kerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA KIL) dan Dattar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (Tapkin) Rencana Kegiatan Tahunan dan Bulanan, ;
b.
pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
Co
pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
do
pengelolaan sarana prasarana dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; dan
e.
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran dan evaluasi LAKIP.
(4) dalam melaksanakan Urusan, yaitu: a.
tugas, Kasubbagrenmin dibantu oleh 3 (tiga) Kepala
Kepala Urusan Tata Usaha (Kaurtu) yang bertugas: 1. melaksanakan
.
6
b.
c.
1.
melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam, meliputi ketatausahaan perkantoran, pengelolaan administrasi surat-surat KapolrilWakapolri baik surat masuk maupun pendistribusian surat keluar, penyelenggaraan rapat, kebersihan dan ketertiban di Iingkungan Spripim Polri termasuk ruang kerja Kapolri dan Wakapolri;
2.
rnelaksanakan SIMAK BMN di lingkungan Spripim Polri;
3.
menyiapkan surat-surat dinas Spripim; dan
4.
menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa di lingkungan Spripim Polri;
Kepala Urusan Perencanaan (Kaurren) yang bertugas: 1.
menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam Iingkungan Spripim Polri;
2.
mengarahkan. mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Spripim Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
3.
membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
Kepala Urusan Sumber Daya Manusia (Kaursumda) yang bertugas: 1.
menyelenggarakan pembinaan karier antara lain : penyiapan Usul Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi personel, Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum). Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) dan pelatihan pelatihan yang diseJenggarakan di lingkungan Polri maupun di luar instansi Polri;
2.
menyelenggarakan perawatan dan kesejahteraan personel antara lain: pelayanan administrasi cuti, izin, Masa Persiapan Pensiun (MPP), mendata personel, nikah, cerai, rujuk, penghargaan. hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan Kartu Tanda Anggota (MPP) Polri, Kartu PellUJ1ukan Istri (KPI)/Kartu Penunjukan Suami(KPS) bagi anggota Pain. KarsisIKarsu bagi PNS Polri, Kartu Kesehatan. ASABRI, rekomendasi penilaian personel di lingkungan Spripim Polri.
3.
menyusun data personel antara lain CV (Curriculum Vitae), pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS, pembuatan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri serta DP3 PNS; dan
4.
membuat dan r:nenyusunjob description Satker Spripim Polri; Pasal9
.
7 Pasal9
(1) Sekretaris Pribadi Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Koorspripim Polri. (2) Sekpri Kapolri bertugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan produksi, urusan dokumentasi dan literatur, urusan administrasi surat surat dan ajudanlAide de Camp (ADC) (3) dalam pelaksanaan tuqas, Sekpri Kapolri menyelenggarakan fungsi: a.
pengurusan produksi dalam penyiapan sambutan/amanat dan bahan rapat Kapolri;
b.
pelaksanaan administrasi surat-surat, mengoreksi dokumen/surat sebelum diajukan kepada Kapolri, pengurusan dokumentasi dan Iiteratur; dan
c.
pembinaan personel di lingkungan Spripim Polri sesuai petunjuk dan arahan Koorspripim Polri.
(4) dalam melaksanakan tugas, Sekpri Kapolri dibantu oleh 2 (dua) Kepala Urusan, yaitu: a.
b.
Kepala Urusan Produksi (Kaurprod) yang bertugas: 1.
menyiapkan sambutan/amanat, bahan rapat terbatas, bahan sidang kabinet, bahan pembekalan/ceramah/seminar Kapolri, pointers penerimaan tamu dan naskah lainnya sesuai petunjuk Pimpinan;
2.
mengoreksi sambutan/amanat, bahan rapat sebelum diajukan kepada Kapolri;
3.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka penyiapan sambutan/amanat, bahan rapat Kapolri;
4.
melaksanakan penjilidan sambutanlamanat Kapolri;
5.
menyusun perwabku (pertanggungjawaban keuangan) pembuatan dan penggandaan naskah Kapolri; dan
6.
menyelenggarakan fungsi alih bahasa dalam penyiapan bahan/surat bahasa Inggris maupun intepreter untuk KapolrilWakapoiri.
dan
pendistribusian
naskah
Kepala Urusan Dokumen dan Literatur (Kaurdoklitur) yang berb.Jgas: 1.
mengoreksi petunjuk administrasi umum (Jukminu) surat-surat yang akan ditanda tangani Kapolri; mengoreksi pengetikan resume surat sebelum diajukan kepada Kapolri;
2.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait sehubungan dengan surat-surat yang ditujukan kepada Kapolri; 3. menyusun
.
8
3.
rnenyusun dokurnen literatur dari sefuruh berkas-berkas yang rnasuk ke Spripirn;
4.
rnengawasi surat-surat yang telah didisposisi oleh Pirnpinan, sarnpai dengan pendistribusiannya oleh stat Urtu;
5.
rnenyelenggarakan pengarsipan surat dan dokurnen Kapolri, sesuai dengan ketentuan yang ada; dan
6.
rnenyelenggarakan fungsi di lingkungan Spripirn Polri.
kepustakaan
dokurnen
dan
literatur
Pasal10 (1) Sekpri Wakapolri sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 hurut c rnerupakan unsur pelaksana utarna yang berada di bawah Koorspripirn Polri. (2) Sekpri Wakapolri bertugas rnelaksanakan kegiatan kesekretariatan Wakapolri yang rneliputi urusan produksi, dokurnentasi, adrninistrasi surat-surat serta Ajudan/ADC. (3) dalarn rnelaksanakan tugas, Sekpri Wakapolri rnenyelenggarakan tungsi: a.
pengurusan produksi dalarn penyiapan sarnbutan/arnanat dan naskah bahan rapat Wakapolri;
b.
pefaksanaan adrninistrasi surat-surat Wakapolri;
c.
penyusunan jadwal kegiatan Wakapolri harian, rningguan, bulanan; dan
d.
pengaturan penerirnaan tarnu Wakapolri (dalarn dan luar negeri).
(4) dalarn rnelaksanakan tugas, Sekpri Wakapolri dibantu oleh Kepala Urusan Adrninistrasi (kaurmln) yang bertugas: a.
rnenyiapkan surat-surat dinas Wakapolri;
b.
rnengoreksi petunjuk adrninistrasi urnurn (jukrninu) surat-surat yang akan ditanda tangani Wakapolri atau akan diparat Wakapolri, rnengoreksi pengetikan resume surat sebelum diajukan kepada Wakapolri;
c.
menyiapkan dan mengoreksi sambutan/amanat, naskah bahan rapat, sebelum diajukan kepada Wakapolri,
d.
melakukan koordinasi dengan pejabat terkait sehubungan dengan surat lundangan yang ditujukan kepada Wakapolri dan dalam rangka penyiapan sambutan/arnanat, naskah bahan rapat Wakapolri;
e.
rnenyusun jadwal kegiatan Wakapolri harian, rningguan, bulanan; dan
f.·
rnenyusun perwabku (pertanggungjawaban keuangan) kegiatan Wakapolri;
Pasal11 .....
e
9
Pasal11 (1) Kasubbagbungkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Koorspripim Polri. (2) Kasubbagbungkol bertugas melaksanakan urusan penghubung I liaison dan urusan protokoler. (3) dalam melaksanakan tugas, Kasubbagbungkol menyelenggarakan fungsi: a.
pembinaan hubungan dengan pejabat di Iingkungan Polri maupun dengan instansi diluar Polri; dan
b.
pelaksanaan bidang protokoler pada setiap acara/kegiatan dihadiri oleh KapolrilWakapolri.
yang akan
(4) dalam melaksanakan tugas, Kasubbagbungkol dibantu oleh 2 (dua) Kepala Urusan yaitu: a.
b.
Kepala Urusan Penghubung (Kaurbung) yang bertugas: 1.
menyelenggarakan administrasi surat undangan, mengoreksi pengetikan resume surat undangan sebelum diajukan kepada Kapolri;
2.
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (di Iingkungan Polri maupun di luar Polri) berkaitan dengan undangan kepada Kapolri; dan
3.
menyusun jadwal kegiatan Kapolri harian, mingguan, bulanan;
Kepala Urusan Protokol (Kaurprot) yang bertugas: 1.
mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan Kapolri, baik dengan Satker di lingkungan Polri maupun dengan instansi di luar Polri, demi kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan yang telah tersusun;
2.
mempersiapkan kegiatan penerimaan tamu Kapplri (dalam dan luar negeri) dan berkoordinasi dengan LO/penghubung tamu tersebut; dan
3.
menyusun laporan perwabku (pertanggungjawaban kegiatan penerimaan tamu Kapolri;
keuangan)
Pasal12 (1) Kaurrumga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan unsur pelaksana utama berada di bawah Koorspripim Polri. (2) Kaurrumga bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Kapolril Wakapolri, bertanggung jawab pada setiap kegiatan di kediaman KapolrilWakapolri, menyusun pertanggungjawaban keuangan (perwabku) kegiatan urusan rumah tangga KapolrilWakapolri.
PasaI13 .....
10 Pasal 13 (1) Kaurkeu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan unsur pelaksana utama berada di bawah Koorspripirn Polri. (2) Kaurkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan, antara lain: a.
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan rnempertanqqungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satker Spripim Polri;
b.
menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya di lillgkungan Spripim Polri;
c.
mengelola anggaran sesuai dengan Dattar Isian Pengguna Anggaran (DIPA);
d.
memeriksa kelengkapan beserta data dUkungnya;
e.
meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna AnggaranIPejabat Pembuat Komitmen;
f.
menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pernbayaran;
g.
menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor;
h.
melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ (Surat Perjalanan Dinas), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D dan dokumen lainnya di bidang keuangan;
i.
membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ berikut kelengkapannya;
[,
meneliti ketersediaan. dana dalarn DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran;
k.
menyampaikan dokumen SPJ dan kelengkapan yang telah diteliti kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui stat, untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dimaksud;
I.
meneliti permintaan uang muka dan mengusulkan kepada KPA mengenai penetapan besamya uang muka yang akan dloerikan;
pertanggungjawaban keuangan
(perwabku)
m. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS); n.
menyampaikan SPP berikut dokiJmen kelengkapannya kepada Pejabat Penguji Tagihan/P.enandatangan SPM; o. melakukan
.
11
o.
melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan;
p.
melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari KPNPPK;
q.
membuat laporan pertanggungjawaban bendahara/LPJ;
r.
membuat laporan bulanan keuangan manual; dan
s.
melaksanakan tugas-tugas sebagai bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III HTCK KOORSPRIPIM POLRI DENGAN KAPOLRIIWAKAPOLRI Pasal14
(1) HTCK Koorspripim .Polri dengan dilaksanakan sebagai berikut:
KapolrilWakapolri
bersifat
vertikal,
a.
KapolriIWakapolri menerima laporan dari Koorspripim Polri mengenai berbagai hal terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Iingkungan Spripim Polri;
b.
KapolrilWakapolli Koorspripim Polri;
c.
KapolrilWakapolri memberikan petunjuk kepada Koorspripim Polri dalam pelaksanaan tugasnya untuk ditindak lanjuti;
d.
Koorspripim Polri menyampaikan saran/masukan, pertimbangan kepada KapolrilWakapolri. baik diminta ataupun tidal<, mengenai berbagai hal terkait dengan tugas-tugas Polri;
e.
Koorspripim Polri merencanakan. mengatur dan mempersiapkan seluruh acara/kegiatan KapolrilWakapolri. serta mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait;
1.
menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, tata naskah surat menyurat dari dan untuk KapolriIWakapolri;
g.
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan pribadi KapolrilWakapolri beserta keluarganya dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
h.
merencanakan dan menyelenggarakan pengamanan baik personel, rnateriil, kegiatan maupun bahan keterangan KapolrilWakapolri beserta keluarganya dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait; dan
memberikan
arahan
kebijakan
strategis
kepada
i. Koorspripim
.
12
i.
Koorspripim Polri bertanggung jawab kepada KapolrilWakapolri;
(2) dalam hal Koorspripim Polri berhalangan melaksanakan tugas, Koorspripim Polri mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Sekpri Kapolri/Sekpri Wakapolri. BABIV
HTCK ANTAR PEJABAT SPRIPIM POLRI
Bagian Kesatu
HTCK Koorspripim Polri dengan Kasubbagrenmin
Pasal15
HTCK Koorspripim Polri dengan Kasubbagrenmin bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Koorspripim Polri memberikan arahan dan petunjuk kepada Kasubbagrenmin mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen sarana dan prasarana, personel serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
b.
Kasubbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Koorspripim Polri terhadap permasalahan di bidang pembinaan personel di lingkungan Spripim Polri, baik diminta ataupun tidak, kepada Koorspripim Polri;
c.
Kasubbagrenmin melaporkan dan berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Renja, RKA-KUDIPA, Tap Kinerja dan LAKIP;
d.
Kasubbagrenmin mengajukan surat-surat terkait dengan tugas Subbagrenmin;
e.
Kasubbagrenmin mewakili Koorspripim Polri pada undangan rapat, apabila Koorspripim Polri berhalangan hadir dikarenakan padatnya kegiatan dan atau ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan; dan
f.
Kasubbagrenmin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koorspripim Polri. Bagian Kedua
HTCK Koorspripim Polri dengan Sekpri Kapolri
Pasal16
HTCK Koorspripim Polri dengan Sekpri Kapolri bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Koorspripim Polri memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Sekpri Kapolri dalam hal penyiapan naskah bahan rapat Kapolri, sambutan/amanat dan bahan-bahan lain yang diperlukan Kapolri serta pembinaan ketatausahaan, pengelolaan administrasi surat-surat dan kepustakaanlliteratur; b. Sekpri
.
13
b.
Sekpri Kapolri memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang akan diambil Koorspripim Polri;
c.
Sekpri Kapolri bertanggung jawab Koorspripim Polri; dan .
d.
Sekpri Kapolri mewakili Koorspripim Polri apabila berhalangan pada rapat-rapat yang ada kaitannya dengan Spripim Polri.
atas : pelaksanaan
tugasnya
kepada
Bagian Ketiga
HTCK Koorspripim Polri dengan Sekpri Wakapolri
Pasal17
HTCK Koorspripim Polri dengan Sekpri Wakapolri bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Koorspripim Polri memberikan arahan dan petunjuk kepada Sekpri Wakapolri dalam hal penyiapan sambutan/amanat, naskah bahan rapat Wakapolri" pengaturan kegiatan Wakapolri serta dalam hal pembinaan ketatausahaan;
b.
Sekpri Wakapolri memberikan saranlmasukan, pertimbangan dan permasalahan baik diminta ataupun tidak, kepada Koorspripim Polri ; dan
c.
Sekpri Wakapolri bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koorspripim Polri.
atau
Bagian Keempat
HTCK Koorspripim Polri dengan Kasubbagbungkol
Pasal18
HTCK Koorspripim Polri dengan Kasubbagbungkol bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Koorspripim Polri memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada Kasubbagbungkol dalam hal penyiapan dan pengaturan kegiatan-kegiatan protokoler untuk KapolrilWakapolri, hubunqan dengan satuan kerja di lingkungan Polri dan instansi lain di luar Polri;
b.
l
c.
Kasubbagbungkol bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koorspripim Polri.
Bagian
.
14
Bagian Kelima
HTCK Koorspripim Polri dengan Kaurrumga
Pasal19
HTCK Koorspripim sebagai berikut:
Polri
dengan
Kaurrumga
bersifat
vertikal,
dilaksanakan
a.
Koorspripim Polri memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada Kaurrumga dalam hal penyiapan dan pengaturan kegiatan pelayanan dan pengamanan pada kediaman KapolrilWakapolri;
b.
Kaurrumga memberikan saran pendapat terhadap hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan di kediaman KapolrilWakapolri, baik diminta ataupun tidak kepada Koorspripim Polri; dan
c.
dalam pelaksanaan tugasnya Kaurrumga berkewajiban melaporkan baik secara lisan maupun tulisan perihal pelaksanaan tugasnya dan laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala dan berkesinambungan kepada Koorspripim Polri. Bagian Keenam
HTCK Koorspripim Polri dengan Kaurkeu
Pasal20
HTCK Koorspripim Polri dengan Kaurkeu bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Koorspripim Polri memberikan pengarahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurkeu dalam hal perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan fungsi keuangan di lingkungan Spripim Polri, berupa : 1.
berkoordinasi dalam pembinaan sistem pembayaran gaji personel;
2.
berkoordinasi dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban keuangan;
3.
berkoordinasi dalam penyusunan Perhitungan Anggaran (PA);
4.
berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Renja dan LAKIP;
5_
berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metoda organisasi dan tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang keuangan;
6_
menghimpun dan mendokumentasikan surat pertanggungjawaban pelaksanaan DIPA yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7.
melaporkan rnakslmal pencairan dana untuk kegiatan bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP; dan
DIPA yang
8. melaksanakan
.
15
8.
b.
melaksanakan, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabakan uang yang berada dalam pengelolaannya;
dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kaurkeu bertanggungjawab langsung kepada Koorspripim Polri. Bagian Ketujuh
HTCK Koorspripim Polri dengan Pamin dan Bamin/Banum
Pasal21
HTCK Koorspripim Polri dengan Pamin, Bamin/Banum di Iingkungan Spripim Polri bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Koorspripim Polri memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Pamin dan Bamin/Banum di Iingkungan Spripim .Polri melalui Kasubbag Renmin/Sekpri Kapolri/Sekpri Wakapolri/Kasubbagbungkol dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing;
b.
Pamin dan Bamin/Banum dapat mengajukan usul, saran/masukan kepada Koorspripim Polri terkait dengan pelaksanaan tugasnya, melalui Kasubbag Renmin/Sekpri Kapolri/Sekpri Wakapolri/Kasubbagbungkol; dan
c.
Koorspripim Polri menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Pamin dan BarnlrvBanum melalui Kasubbag RenminlSekpri Kapolri/Sekpri Wakapolri/Kasubbagbungkol. Bagian Kedelapan
HTCK Sekpri Kapolri dengan Kasubbagrenmin
Pasal22
HTCK Sekpri Kapolri dengan Kasubbagrenmin bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
b.
saling berkoordinasi mengenai produk administrasi dan surat menyurat serta, ketatausahaan dan urusan dalam;
c.
saling berkoordinasi terkait Sisrensba (perencanaan), penyusunan Renstra, Renja, RKA-KUDIPA, Tap Kinerja, LAKlP, Rengiat Spripim Polri; dan penyusunan HTCK Spripim.
d.
saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
e.
saling· mendukung dan membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah KapolrilWakapolri melalui Koorspripim Polri.
Bagian
.
16 Bagian Kesernbilan
HTCK Sekpri Kapolri dengan Sekpri Wakapolri
Pasal23
HTCK Sekpri Kapolri dengan Sekpri Wakapolri bersifat horizontal, dilaksanakan sebaqal berikut: a.
berkoordinasi dan bekerja sarna dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
b.
saling bertukar informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing;
c.
saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah KapolrilWakapolri melalui Koorspripim Polri; dan
d.
melaksanakan rapat terkait masalah Sisrenstra. Bagian Kesepuluh HTCK Sekpri Kapolri dengan Kasubbagbungkol Pasal24
HTCK Sekpri Kapolri dengan Kasubbagbungkol bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
berkoordinasi dan bekerja sarna dalam hal penyiapan agenda kegiatan KapolrilWakapolri; dan
b.
saling memberi informasi demi kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing. Bagian Kesebelas HTCK Sekpri Kapolri dengan Kaurrumga Kapolri Pasal25
HTCK Sekpri Kapolri dengan Kaurrumga bersifat diagonal, dilaksanakan daJam hal: a.
berkoordinasi dan bekerja sarna dalam hal penyelenggaraan urusan rumah tangga Kapolri; dan
b.
saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan tugasnya. Bagian Keduabelas HTCK Sekpri Kapolri dengan Kaurkeu Pasal26
HTCK para Sekpri dengan Kaurkeu bersifat diagonal dilaksanakan dalam hal: a.
berkoordinasi dan bekerja sarna dalam rangka saling mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing; b. penyiapan
.
17
b.
penyiapan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan(perwabku) masing masing bagian.
Bagian Ketigabelas HTCK Sekpri Kapolri dengan Kaurprod Pasal27 HTCK Sekpri Kapolri dengan Kaurprod bersifat vertikal dan bentuk hubunqan adalah garis perintah/laporan, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Sekpri Kapolri memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada Kaurprod dalarn hal penyiapan sarnbutan/arnanat, naskah bahan rapat Kapolrl, dan naskah/produk lain yang diperlukan Kapolri;
b.
Kaurprod dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekpri Kapolri, kemudian akan diteruskan kepada Koorspripim Polri; dan
c.
Kaurprod dapat mengajukan usul, saran, masukan kepada Sekpri Kapolri berkaitan dengan produk yang sedang dibuat antara lain sambutan/amanat dan naskah bahan rapat Kapolri.
Bagiah Keempatbelas
HTCK Sekpri Kapolri dengan Kaurdoklitur
Pasal28
HTCK Sekpri Kapolri dengan Kaurdoklitur bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Sekpri Kapolri memberikan arahan dan bimbingan kepada Kaurdoklitur menqenai penqelolaan administrasi surat menyurat, pengarsipan surat-suratl buku/naskah/literatur lain serta pengelolaan perpustakaan;
b.
Kaurdoklitur dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya . kepada Sekpri Kapolri, kemudian akan diteruskan kepada Koorspripim Polri; dan
c.
Kaurdoklitur dapat mengajukan usul,saran, masukan kepada Sekpri Kapolri, berkaitan dengan surat-surat yang sedang dikerjakannya.
Bagian Kelimabelas
HTCK Sekpri Kapolri dengan Pamin dan Bamin/Banum
Pasal29 HTCK Sekpri Kapolri dengan Pamin bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan, dilaksanakan sebagai berikut: a. Sekpri .....
18
a.
Sekpri Kapolri memberikan perintah, arahan dan bimbingan kepada para Pamin dan Bamin/Banum terkait dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing; dan
b.
Sekpri Kapolri menerima laporan pelaksanaan tugas dari para Pamin dan Bamin/Banum. Bagian Keenambelas HTCK Kasubbagrenmin dengan Kasubbagbungkol Pasal30
HTCK Kasubbagrenmin dengan Kasubbagbungkol bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.
saling mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan tugasnya masing masing;
b.
saling berkoordinasi mengenai kegiatan protokoler, penerimaan tamu, penyiapan konsumsi tamulrapat, penyiapan dukungan administrasi kegiatan-kegiatan tersebut; dan
c.
saling memberikan informasi demi kelancaran tugas masing-masing. Bagian Ketujuhbelas HTCK Kasubbagrenmin dengan Kaurrumga Pasal31
HTCK Kasubbagrenmin dengan Kaurrumga bersifat diagonal hubungan adalah garis koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:
dan
bentuk
a.
saling bekerja sama dan berkoordinasi mengenai kegiatan pelayanan di kediaman KapolrilWakapolri, terdiri : konsumsi (makan, minum dan snack ) dan pakaian serta tamu pimpinan;
b.
saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan tugasnya;
c.
melakukan pengawasan, pengamatan dan pembinaan terhadap tugas pokok Karumga; dan
d.
membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan (perwabku). Bagian Kedelapanbelas HTCK Kasubbagrenmin dengan Kaurkeu Pasal32
HTCK Kasubbagrenmin dengan Kaurkeu bersifat diagonal dan bentuk hUbungan adalah garis koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.
berkoordinasi keuangan;
terkait
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban b. saling .....
19
b.
saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan tugasnya;
c.
Kasubbagrenmin memberikan pengawasan/coklit dan bimbingan kepada Kaurkeu dalarn pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Spripim Polri; dan
d.
saling mendukung dan membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Koorspripim Polri. Bagian Kesembilanbelas HTCK Kasubbagrenmin dengan Kaurren, Kaursumda dan Kaurtu Pasal33
HTCK Kasubbagrenmin dengan Kaurren, Kaursumda dan Kaurtu bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintahllaporan, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Kasubbagrenmin memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada Kaurren, Kaursumda dan Kaurtu sesuai bidang tugasnya masing-masing;
b.
Kaurren, Kaursumda dan Kaurtu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasubbagrenmin; dan
C.
Kaurren, Kaursumda dan Kaurtu wajib melaporkan perkembangan, permasalahan, hasil dan analisa evaluasi pelaksanaan tugas urusan masing masing kepada Kasubbagrenmin. Pasal34
HTCK Kaurren dengan Kaursumda dan dengan Kaurtu bersifat koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut a.
berkoordinasi dan bekerja sama, saling mendukung dan membantu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing; dan
b.
saling memberikan informasi yang diperfukan demi kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing. Bagian Keduapuluh HTCK Sekpri Wakapolri dengan Kasubbagbungkol Pasal35
HTCK Kasubbagbungkol dengan Sekpri Wakapolri bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi dilaksanakan sebagai berikut: a.
berkoordinasi penyiapan agenda kegiatan KapolrilWakapolri; dan
b.
saling memberi informasi demi kelancaran tugas masing-masing. Bagian
.
20
Bagian Keduapuluh satu HTCK Sekpri Wakapolri dengan Kaurrumga Wakapolri Pasal36 HTCK Sekpri Wakapolri dengan Kaurrumga bersifat bersifat diagonal, dilaksanakan dalam hal: a.
berkoordinasi dan bekerja sarna dalam hal penyelenggaraan urusan rumah tangga Wakapolri; dan
b.
saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan tugasnya.
Bagian Keduapuluh dua HTCK Sekpri Wakapolri dengan Kaurkeu Pasal37 HTCK para Sekpri dengan Kaurkeu bersifat diagonal dilaksanakan dalam hal: a.
berkoordinasi dan bekerja sarna dalam rangka saling mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing;
b.
melaksanakan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan; dan
c.
penyiapan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan(perwabku) masing masing bagian.
Bagian Keduapuluh tiga HTCK Sekpri Wakapolri dengan Kaunnin Pasal38 HTCK Sekpri Wakapolri dengan Kaurmin bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintahllaporan, dilaksanakan sebagai berikut a.
Sekpri Wakapolri memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada Kaurmin dalam hal penyiapan sambutan/amanat, naskah bahan rapat Wakapolri, dan naskah/produk lain yang diperlukan Wakapolri;
b.
Sekpri Wakapolri memberikan arahan dan bimbingan kepada Kaurmin mengenai pengelolaan administrasi surat menyurat, pengarsipan surat-surat
c.
Kaurmin dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporKan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekpri Kapolri, kemudian akan diteruskan kepada Koorspripim Polri; dan
d.
Kaurmin dapat mengajukan usul, saran, masukan kepada Sekpri Wakapolri berkaitan dengan produk yang sedang dibuat antara lain sambutan/amanat dan naskah bahan rapat Wakapolri.
Bagian ...••.
21 Bagian Keduapuluh empat
HTCK Kasubbagbungkol dengan Kaurbung dan Kaurprot
Pasal39 HTCK Kasubbagbungkol dengan Kaurbung dan Kaurprot bersifat vertikal dan bentuk hUbungan adalah garis perintah/laporan, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Kasubbagbungkol memberikan arahan dan bimbingan mengenai pelaksanaan tugas sebagai penghubung dan protokol Kapolri;
b.
berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan Kapolri; dan
c.
saling memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan pengaturan kegiatan Kapolri. Pasal40
HTCK Kaurbung dan Kaurprot bersifat koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.
berkoordinasi dan bekerja sama, saling mendukung dan membantu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya masing-masing; dan
b.
saling memberikan informasi yang diperlukan. Bagian Keduapuluh lima HTCK Kasubbagbungkol dengan Ajudan/ADC Pasal41
HTCK Kasubbagbungkol dengan Ajudan/ADC bersifat vertikal dan bentuk hubunqan adalah garis perintah/laporan, dilaksanakan sebagai berikut: a.
Kasubbagbungkol memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan mengenai pelaksanaan tugas keprotokolan Kapolri; dan
b.
saling berkoordinasi terkait dengan seluruh kegiatan Kapolri. Bagian Keduapuluh enam HTCK Kasubbagbunqkol dengan Kaurrumga Pasal42
HTCK para Sekpri dan Kasubbag dengan Kaurrumga bersifat diagonal, dilaksanakan dalam hal: a.
berkoordinasi dan bekerja sama dalam hal penyelenggaraan urusan rumah tangga Kapolril Wakapolri; dan
b.
saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan tugasnya. Bagian
.
22 Bagian Keduapuluh tujuh
HTCK Kasubbagbungkol dengan Kaurkeu
Pasal43
HTCK para Sekpri dan Kasubbag dengan Kaurkeu bersifat diagonal dilaksanakan dalam hal: a.
berkoordinasi dan bekerja sarna dalam rangka saling mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing;
b.
melaksanakan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan; dan
c.
penyiapan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan(perwabku) masing masing bagian. BABV HTCK OENGAN PEJABAT PAOA SATKER
01 L1NGKUNGAN MABES POLRI MAUPUN KEWILAYAHAN
Bagian Kesatu
Pejabat di Lingkungan Satker Mabes Polrl
Pasal44
HTCK Koorspripim Polri dengan pejabat di lingkungan satker Mabes Polri bersifat
diagonal dengan bentuk garis koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut : a.
Koorspripim Polri dengan Irwasum Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Itwasum Polri di lingkungan Spripim Polri dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik);
2.
meneruskan arahan, perintah Iisanltertulis dari KapolrilWakapolri kepada Irwasum Polrt
3.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili trwasum Polri ataupun mendampingi KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait denqan bidang pengawasan dan pemeriksaan (wasrik);
4.
menerima penyampaian atensi temuan-temuan wasrik yang masih perlu mendapat perhatian dan penyelesaian permasalahan yang di hadapi oleh Satker atau Satwil untuk di teruskan kepada KapolrilWakapolri; dan
5.
berkoordinasi dalam rangka memberikan laporan dan menjawab hasil temuan wasrik Itwasum Polri maupun temuan dari BPK RI;
b. Koorspripim .....
23
b.
c.
Koorspripim Polri dengan Asops Kapolri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Sops Polri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional;
2.
meneruskan arahan, perintah Iisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Asops Kapolri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang Opsnal yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, Rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI;
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Asops Kapolri ataupun mendampingi KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait dengan bidang opsnal;
5.
berkoordinasi terkait- dengan kegiatan KapolrilWakapolri dalam rangka kunjungan kerja ke kewilayahan/Polda; dan
6.
berkoordinasi dan meminta saran pendapat terkait dengan situasi kamdagri di seluruh Indonesia.sehubungan dengan kunjungan PresidenIWakil PresidenIPejabat Negara lainnya ke wilayah
Koorspripim Polri dengan Asrena Kapolri, dalam hal: 1.
mendukung tenaksananya tugas Srena Polri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang perencanaan;
2.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Asrena Kapolri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang perencanaan anggaran yang diper1ukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, Rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI;
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Asrena KapoIri ataupun mendampingi KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait dengan perencanaan anggaran;
5.
berXoordinasi dalam penyusunan Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (OIPA) sesuai petunjuk dan arahan Asrena Kapolri; dan
6.
berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Renja, RKA-KL dan LAKIP Spripim Polri;
\
d.
Koorspripim Polri dengan AS SOM Kapolri, dalam hal : 1.
mendukung terlaksananya tugas S80M Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia dan upaya peningkatan serta perawatan kesejahteraan personel di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. meneruskan .....
24
e.
f.
2.
meneruskan arahan, perintah lisanltertulis dari KapolrilWakapolri kepada AS SOM Kapolri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang personel yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, Rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI;
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili ASSOM Kapolri ataupun mendampingi KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait dengan bidang personel;
5.
berkoordinasi dalam hal pembinaan personel dilingkungan Spripim Polri; dan
6.
berkoordinasi dan meminta saran masukan kepada AS 80M Kapolri terhadap surat-surat yang berkaitan dengan masalah personel Polri/PN8.
Koorspripim Polri denqan Assarpras Kapolri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Ssarpras Polri dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistik di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.
meneruskan arahan, perintah Iisanltertulis dari KapolrilWakapolri kepada Assarpras Kapolri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang sarana dan prasarana Polri (data asset Polri di seluruh Indonesia) yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, Rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI;
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Assarpras Kapolri ataupun mendampingi KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait dengan sarpras Polri;
5.
berkoordinasi dalam hal pengisian SlMAK BMN dan fungsi logistik lainnya serta kegiatan pengadaan barang jasa eft lingkungan Spripim Polri; dan
6.
berkoordinasi dan meminta saran masukan kepada Assarpras Kapolri terhadap surat-surat yang berkaitan dengan asset Polri di seluruh Indonesia;
Koorspripim Polri dengan Kadivpropam PoIri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Divpropram Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di Iingkungan Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.
meneruskan .arahan, perintah lisanltertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kadivpropam Polri; 3. berkoordinasi
.
25
g.
h.
3.
b~rkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang propam yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat denqar pendapat dengan DPR RI;
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kadiv Propam Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri;
5.
berkoordinasi dalam penyarnpaian laporan kepada KapolrilWakapolri tentang pelaksanaan tugas Divpropam PoJri; dan
6.
berkoordinasi dan meminta saran masukan kepada Kadiv Propam Polri sehubungan dengan surat-surat yang berkaitan dengan permasalahan propam di Iingkungan Polri.
Koorspripim Polri dengan Kadivkum Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Divkum Polri dalam hal pembinaan fungsi hukum di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.
meneruskan arahan, perintah kepada Kadivkum Polri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang hukum yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI dan lain-lain;
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kadivkum Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait dengan bidang hukum; dan
5.
berkoordinasi dan mernmta saran pendapat kepada Kadivkum Polri berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap pengajuan konsep produk hukurn yang akan ditandatangai KapolrilWakapolri.
lisan/tertulis
dari
KapolrilWakapolri
Koorspripim Polri dengan Kadivhumas Polri, dalam hal: 1.
hal mendukung terlaksananya tugas Divhumas Polri dalam penyelenggaraan fungsi hubungan masyarakat di lingkungan Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kadivhumas Polri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang humas yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI dan lain-lain;
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kadivhumas Polri ataupun mendampingi pada setiap kegiatan KapolrilWakapolri; 5. berkoordinasi
.
26
i.
j.
5.
berkoordinasi dalam penyiapan naskah press release Kapolri, pesan Kamtibmas KapolrilWakapolri dan kegiatan lain yang terkait dengan tugas Divhumas Polri;
6.
berkoordinasi dalam hal pembuatan dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh KapolriNVakapolri, baik di kantor, kediaman maupun di kewilyahan; dan
7.
berkoordinasi dan meminta saran pendapat kepada Kadiv Humas Polri sehubungan dengan surat permohonan wawancara dari media elektronik dan media massa (dalam ataupun luar negeri).
Koorspripim Polri dengan Kadivhubinter Polri, dalam hal:
1.
mendukung terlaksananya tugas Divhubinter Polri dalam hal penyelenggaraan kerjasama internasional dan koordinasi melalui wadah ICPO Interpol;
2.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dari KapolriNVakapolri kepada Kadivhubinter Polri;
3.
berkoordinasi dalam hal kegiatan penerimaan tamu-tamu asing yang akan melakukan kunjungan kehormatan kepada KapolriNVakapolri;
4.
berkoordinasi dalam hal pengaturan perjalanan dinas ke luar negeri yang dilaksanakan oleh KapolrilWakapolri; pengurusan paspor dan visa KapolrilWakapolri beserta keluarganya;
5.
berkoordinasi dan meminta saran pendapat kepada Kadiv Hubinter Polri terkait dengan surat undangan ke luar negeri yang ditujukan kepada KapolriNVakapolri atau pejabat Polri lainnya;
6.
berkoordinasi dalam penyiapan penerjemah bagi KapolriNVakapolri dalam menerima tamu asing;
7.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang hUbungan lntemasional, kerjasama ICPO Interpol dan lain-lain, yang diperlukan KapolriNVakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI dan lain-lain; dan
8.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kadivhubinter Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolriNVakapolri;
Koorspripim Polri dengan Kadiv,.1 Polri, dalam hal:
1.
mendukung terlaksananya tugas Div TI Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi meliputi informasi krirninal dan informasi manajerial termasuk jaringan telekomunikasi dalam lingkungan Polri sesuai arahan dan kebijakan Kapolri; 2. meneruskan .....
27
k
I.
2.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kadiv TI Polri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang teknologi informasi yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; dan
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kadiv TI Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri.
Koorspripim Polri dengan Koorsahli Kapolri dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Sahli Kapolri dalam hal pengkajian dan penelaahan ilmiah terhadap permasalahan di bidang manajemen, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berimplikasi pada tugas Polri;
2.
meneruskan arahan, perintah Iisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Koorsahli Kapolri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan naskah bahan-bahan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, Rapat Polhukam, rapat dengar pendapat dengan DPR RI dan lain-lain; dan
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Koorsahli Kapolri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri;
Koorspripim Polri dengan Kasetum Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Setum Polri dalam hal penyelenggaraan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum secara terpusat di Iingkungan Polri sesuai petunjuk administrasi umum Polri yang berlaku;
2.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kasetum Polri;
3.
berkoordinasi dalam hal surat menyurat, ketentuan jukminu dan piranti lunak lain yang akan ditanda tangani oleh KapolrilWakapolri;
4.
menerima semua surat-surat baru yang ditujukan kepada KapolrilWakapolri dan mengirimkannya kembali melalui Setum Polri setelah ada disposisi Pimpinan;
5.
berkoordinasi dalam hal pembuatan surat undangan rapat yang akan dipimpin KapolrilWakapolri;
6.
berkoordinasi dalam hal pengarsipan surat-surat Spripim Polri; dan
7. . berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kasetum Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri. m. Koorspripim
.
28
m.
n.
Koorspripim Polri dengan Kayanma Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Yanma Polri dalam hal penyelenggaraan tugas pelayanan umum dan urusan dalam di Iingkungan Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2".
meneruskan arahan, perintah Iisan/tulisan dari KapolrilWakapolri kepada Kayanma Polri;
3.
berkoordinasi dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok Polri;
4.
berkoordinasi dalam pelayanan umum dan urusan dalam untuk menunjang tugas operasionallVlabes Polli;
5.
berkoordinasi dalam hal penyediaan bus untuk angkutan pejabat Polri apabila akan menghadiri kegiatan diluar Mabes Polri;
6.
berkoordinasi sehubungan dengan pengaturan ruangan Rupattama, ruang Video Conference (Vicon) Pusdalsis, serta pengawalan Kapolri dan Wakapolri;
7.
berkoordinasi terkait kegiatan pelayanan di kediaman KapolrilWakapolri; dan
"8.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kayanma Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri.
Koorspripim Polri dengan Kabaintelkam Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Baintelkam Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, baik bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri, maupun guna .mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam neqeri;
2.
meneruskan arahan, perintah lisanltertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kabaintelkam Polri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang Opsnal khususnya Intelijen yang dipertukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, Rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; dan
4.
berkoordinasi dalam hal permintaan saran dan pendapat terhadap surat-surat kepada KapoIrilVVakapolri yang belum jelas keberadaan organisasinya dan kegiatannya.
o. Koorspripim
.
29
o.
p.
q.
Koorspripim Polri dengan Kabaharkam Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Baharkam Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalarn negeri;
2.
meneruskan arahan, perintah Iisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kabaharkam Polri;
3.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kabaharkam Polri ataupun mendampingi KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait dengan bidang tugas Baharkam;
4.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang Opsnal khususnya Harkam yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI; dan
5.
meminta saran pendapat kepada Kabaharkam Polri sehubungan dengan surat-surat yang terkait dengan tugas-tugas Baharkam Polri.
Koorspripim Polri dengan Kabareskrim Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Bareskrim Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium foreksik dalam rangka penegakan hukum;
2.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kabareskrim Polri;
3.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kabareskrim Polri ataupun mendampingi KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait dengan bidang Reskrim; dan
4.
berkoordinasi dalam rangka penyiapan bahan-bahan di bidang opsnal khususnya Reskrim yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, Rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI;
Koorspripim Polri dengan Kakorlantas Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Korlantas PoIn dalam hal penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lalu Iintas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
2.
meneruskan arahan, perintah lisanltertulis dari KapolriNVakapolri kepada Kakorlantas Polri;
3. berkoordinasi
.
30
r.
s.
3.
berkoordinasi dalam hal pengerahan kekuatan Korlantas Polri dalam rangka tugas pengawalan di jalan raya kepada seluruh pejabat Negara/Pemerintahan/pejabat Polri, sesuai arahan/petunjuk Kapolril Wakapolri;
4.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang Opsnal khususnya lalu lintas (Iantas) yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; dan
5.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kakorlantas Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri dalam acara yang terkait dengan bidanglantas.
Koorspripim Polri dengan Kakorbrimob, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Korbrimob Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi pembinaan keamanan, khususnya dalam penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri;
2.
meneruskan arahan, perintah Iisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kakorbrimob Polri;
3.
berkoordinasi dalam hal pengerahan kekuatan Brimob Polri untuk melaksanakan tugas pengamanan, sesuai arahan/petunjuk Kapolril Wakapolri;
4.
berkoordinasi dalam hal permintaan personel Brimob Polri sebagai ajudan atau pengawal pribadi pejabat Negara;
5.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang Opsnal khususnya Brimob yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI; dan
6.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kakorbrimob Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri.
Koorspripim Polri dengan Kadensus 88 AT Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Densus pemberantasan terorisme di seluruh Indonesia;
88
AT
dalam
2.
meneruskan arahan, perintah lisan/tulisan dari KapolriIWakapolri kepada Kadensus 88 AT Polri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan KapolrilWakapolri berkaitan dengan bidang tugasnya;
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kadensus 88 AT ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri; dan
yang
rangka
diperlukan
5. berkoordinasi
.
31
5.
t.
u
v.
berkoordinasi dalam penyarnpaian laporan kasus teroris yang menonjol dan atau menjadi atensi pirnpinan Polri, dan penyiapan bahan rapat untuk KapolrilWakapolri terkait dengan tugas Desus 88 AT Polri.
Koorspripim Polri dengan Kalemdikpol, dalam hal: 1.
rnendukung terlaksananya tugas Lerndikpol Polri dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai arahan dan kebijakan Kapolri;
2.
meneruskan arahan, perintah Iisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kalemdikpol;
3.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kalemdikpol ataupun mendampingi Kapolri/wakapolri dalam acara yang terkait dengan bidang pendidikan; dan
4.
meminta saran pendapat kepada Kalemdikpol sehubungan adanya surat-surat penawaran pendidikan/pelatihan dari instansi di luar Polri.
Koorspripim Polri dengan Kapuskeu Polri, dalam hal: 1.
mendukung terlaksananya tugas Puskeu Polri dalam hal penyelenggaraan pengurusan keuangan Negara dan pelayanan keuangan di linqkunqan Polri;
2.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dart KapolrilWakapolri kepada Kapuskeu Polri;
3.
berkoordinasi dalam rangka pembinaan sistem pembayaran gaji dan penggunaan dana Satker Pimpinan;
4.
memberikan laporan terkait realisasi OIPA Satker Spripim Polri;
5.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang keuangan yang diper1ukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI; dan
6.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kapuskeu Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolriIWakapolri.
Koorspripim Polri dengan Kapusdokkes Polri, dalam hal: 1.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kapusdokkes Polri;
2.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang kedokteran kepolisian Polri yang diperlukan KapolrilWakapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan Rapat Oengar Pendapat dengan OPR RI; 3. berkoordinasi
.
32
3.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kapusdokkes Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri.
4.
berkoordinasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi KapolrilWakapotri beserta keluarganya dan bagi seluruh anggota PolrilPNS di Iingkungan Spripim Polri; dan
5.
berkoordinasi dalam hal Iingkungan Spripim Polri.
pengajuan restitusi anggota
PolrifPNS di
w. Koorspripim Potri dengan Kapusjarah Polri, dalam hal:
x.
1.
meneruskan arahan, perintah Iisanftertulis dar; KapolrilWakapolri kepada Kapusjarah Polri;
2.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan yang diperlukan KapolrilWakapolri berkaitan dengan sejarah Polri, dalam Sidang Kabinet, rapat Polhukam dan rapat dengar pendapat dengan OPR RI; dan
3.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapolri yang akan diwakili Kapusjarah Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri.
Koorspripim Polri dengan Kapuslitbang Potri, dalam hal: 1.
mendukung tertaksananya penyelenggaraan penelitian kemajuan Potri;
2.
meneruskan arahan, perintah Iisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada Kapuslitbang Polri;
3.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan yang Kapolrimakapolri berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
4.
berkoordinasi mengenai kegiatan KapolrilWakapotri yang akan diwakili Kapuslitbang Polri ataupun mendampingi kegiatan KapolrilWakapolri.
tugas Puslitbang Polri dalam hal dan kerjasama pengembangan guna
diperlukan
Bagian Kedua
Pejabat di Lingkungan Polda
Pasal45
(1) HTCK Koorspripim Polri dengan pejabat di Iingkungan Paida bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi yang dilaksanakan sebagai berikut: a.
Koorspripim Polri mendukung terlaksananya tugas satker pada Polda dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya masinq-rnaslng, mendukung upaya penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai arahan dan kebijakan Kapolri; b. meneruskan
.
33
b.
meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis dari KapolrilWakapolri kepada para Kapolda; dan
c.
berkoordinasi dalam penyampaian surat/laporan dari para Kapolda kepada KapolrilWakapolri baik di bidang pembinaan maupun bidang operasional Kepolisian.
(2) HTCK Koorspripim Polri dengan pejabat di lingkungan di bawah Polda bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi yang dilaksanakan sebagai berikut: a.
berkoordinasi dalam penyampaian laporan yang sifatnya sangat mendesak dan untuk segera diketahui oleh KapolrilWakapolri dari Kasatker yang berada di bawah Polda; dan
b.
dalam kondisi mendesak yang memerlukan kecepatan penyampaian informasi/perintah dari KapolriNVakapolri, Koorspripim dapat langsung menghubungi Kasatker yang berada di bawah Polda, misalnya para Direktur di Polda atau Kapolres dan kemudian melaporkannya kepada Kapolda terkait. BABVI
HTCK OENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN INSTANSI 01 LUAR POLRI
Pasal46 HTCK Koorspripim Polri dengan staf pribadi KementerianILembaga dan pimpinan Instansi di luar Polri bersifat Iintas sektoral, berbentuk garis koordinasi, antara lain dengan: a. . b.
Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden; Sekretariat Militer Presiden; )
c.
Ajudan/ADC Presiden dan Wakil Presiden;
d.
kantor kementerianllembaga dan lembaga pemerintah non kementerian; dan
e.
Sekretariat DPR RI dan Sekretariat Komisi I, III, dan IX di DPR RI.
Pasal47 (1) HTCK Koorspripim Polri dengan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden dalam hal koordinasi mengenai hal-hal yang terkait dengan undangan Rapat Kabinet, undangan upacara kenegaraan, penyampaian laporan harian tentang situasi Kamtibmas darilkepada PresidenlWakil Presiden, penyampaian bahan rapat, surat menyurat dan terkait kegiatan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden di wilayah dan hal-hal lain demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KapolrilWakapolri. (2) HTCK
.
34
(2) HTCK Koorspripim Polri dengan Sekretariat Militer Presiden dalam hal koordinasi mengenai hal-hal yang terkait dengan usulan kenaikan pangkat Pati dan Pamen Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi, usulan penganugerahan Bintang Jasarranda Jasa, pelaksanaan upacara-upacara kemiliteran dan hal-hal lain demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KapolriNVakapolri. (3) HTCK Koorspripim Polri dengan Ajudan/AOC Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal koordinasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pengaturan jadwal kegiatan, undangan rapat (materi, tempat dan peserta), kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden baik di dalam negeri dan luar negeri yang berhubungan dengan tugas Polri serta memberikan informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KapolriNVakapolri. (4) HTCK Koorspripim Polri dengan Kantor Kementerian Oepartemen, Kantor Kementerian Non Oepartemen dan Kantor Kementerian Negara, dalam hal koordinasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pengaturan jadwal kegiatan, undangan rapat, surat menyurat dan hal-hal lain demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KapolriNVakapolri. (5) HTCK Koorspripim Polri dengan Sekretariat OPR RI dan Sekretariat Komisi I, III dan IX pada OPR RI diantaranya berkoordinasi dengan staf Sekretariat OPR RI atau Sekretariat Komisi I, III dan IX pada OPR RI mengenai hal-hal yang terkait dengan undanqan rapat kerja, penyampaian bahan rapat, surat menyurat, dan hal-hal lain demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KapolriNVakapolri. BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal48 (1) Fungsi pengawasan dan pengendalian dimaksudkan agar tujuan yang telah ditentukan dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan guna memperoleh hasil yang optimal. (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap HTCK di Iingkungan Spripim POO dilakukan oleh Koorspripim Polri, Seskpri Kapolri/Sekpri Wakapolri dan Kasubbagrenmin. (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyelenggaraan: a. adrninistrasi; b. pelaporan; dan c. analisa dan evaluasi (Anev).
Pasal49 (1) Penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. konsep/draft .
35
a.
b.
c.
konsep/draft naskah dinas yang akan diajukan kepada Koorspripim Polri, sebagai berikut: 1.
konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diparaf oleh konseptor;
2.
kemudian diteliti dan dikoreksi materi konsep naskah dinas dan format suratnya sesuai dengan petunjuk administrasi umum (Minu) yang berlaku di Iingkungan Polri oleh Kaurtu, kemudian diparaf Kasubbagrenmin/Sekpri Kapolri/Seskpi Wakapolri; dan
3.
setelah diparaf oleh Kasubbagrenmin/Sekpri Kapolri/Sekpri Wakapolri kemudian diteruskan kepada Koorspripim Polri untuk ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penomoran surat keluar dilakukan oleh staf Urtu pada Bagrenmin Spripim Polri.
konsep/draft naskah dinas yang akan dikirim dan ditujukan kepada Satker di Iingkungan Mabes Polri, sebagai berikut: 1.
konsep/draft naskah dinas sebelum diparaf oleh konseptor Kasubbagrenmin/Sekpri Kapolri/Sekpri Wakapolri, diteliti terlebih dahulu format suratnya sesuai dengan Minu yang berlaku di lingkungan Polri; dan
2.
setelah diparaf diteruskan kepada Koorspripim Polri untuk ditandatangani atau dapat ditandatangani oleh Kasubbagrenmin/Sekpri KapolrilSekpri Wakapolri atas nama Koorspripim Polri, apabila Koorspripim Polri berhalanqan, selanjutnya dilakukan penomoran surat keluar oleh staf Urtu Bagrenmin Spripim Polri;
naskah dinas yang ditujukan kepada instansi lain di luar Polri yat;1g akan ditandatangani oleh Kapolri, dilaksanakan dengan tahapan: 1.
konsep/draft naskah dinas ter1ebih dahulu diteliti format suratnya sesuai dengan ketentuan Minu yang berlaku di lingkungan Polri;
2.
kemudian diparaf oleh konseptor (Kasubbagrenmin/Sekpri Kapolri/Sekpri Wakapolri) dan Koorspripim Polri sebelum diteruskan kepada Kasetum Polri dan Wakapolri untuk mohon paraf; dan
3.
setelah diparaf Wakapolri kemudian surat diajukan kepada Kapolri. Setelah ditandatangani Kapolri, selanjutnya surat tersebut dilakukan penomoran dan distempel ke Setum Polri;
(2) Sekpri Kapolri/Sekpri Wakapolri/Kasubbagrenmin berkewajiban untuk menyelenggarakan pengarsipan di Iingkungannya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan tata cara pengarsipan. Pasal
.
36
Pasal50 (1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) hurut b di dilakukan dengan membuat laporan: a.
insidentil;
b.
berkala, meliputi laporan : 1.
bulanan;
2.
triwulan;
3.
semester; dan
4.
tahunan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh para pejabat di Iingkungan Spripim Polri.
Pasal51 (1) Laporan insidentil dan berkala ditandatangani oleh Koorspripim Polri, dikirim kepada Kapolri. (2) Pembuat laporan insidentil adalah stat yang ditunjuk Koorspripim Polri sesuai bidang atau materi yang dilaporkan. (3) Pembuatan laporan tahunan tentang LAKIP Spripim Polri dilakukan oleh Kasubbagrenmin dibantu oleh Kaurren dan Paminren, selanjutnya diteruskan ke Asrena Kapolri, dengan ditandatangani oleh Koorspripim Polri.
Pasal52 Koorspripim PoIri wajib membuat dan mengirimkan laporan tentang peristiwa yang melibalkan PoIri dan menjadi sorotan masyarakat luas secara nasional, sehingga menjadi atensi pejabat negara dan Kapolri pada kesempatan pertama. BAB VIII
KETENTUANPENUTUP Pasal53 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Koorspripim Polri Nomor: KeplO9lXII12010 tentang Pokok-Pokok Hubungan dan Tata Cara Ke~a di lingkungan Spripim Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal
.
37
Pasal54
Peraturan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri ini mulai berlaku pada tanggal dltetapkan, Ditetapkan di Jakarta Juni pada tanggal II,
2011
KOORDINATOR STAF PRIBADI PIMPINAN,
Drs. AHMAD DOFIRI, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67060424
Disahkan di Jakarta pada tanggal ,e,
Juni
2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
~ TI~RADOPO
Drs. JENDERAL POLISI
REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR ..
1....
TAHUN ..J.f).l!..
