PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHLIN 2012 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI L1NGKUNGAN PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPlIBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pusdokkes Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran dan kesehatan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan tugas fungsi dan peranan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur hubungan dan tata cara kerja antar pejabat di Iingkungan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dengan fungsi lain serta Instansi terkait secara vertikal, horizontal dan diagonal;
c.
bahwa hubungan tata cara kerja Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar klnerja masing-masing pejabat di lingkungan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan hasil yang optimal;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubunqan Tata Cara Kerja di Lingkungan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat .....
2
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
5.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubunqan dan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara republik Indonesia;
6.
Peraturan Kepala Kepolisian l\Jegara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA 01 L1NGKUNGAN PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BABI KETENTUAN lIMUM Pasal1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pusat Kedokteran dan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Pusdokkes adalah unsur pendukung di bidang Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan pada tingkat Mabes yang berada di bawah Kapolri.
2.
Rumah Sakit Bhayangkara, yang selanjutnya disingkat Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di Iingkungan Polri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran kepolisian.
3.
Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubunqan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi Polri, atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lintas sektoral. 4. Hubungan .....
3
4.
Hubungan vertikal adalah hubunqan kerja antara unsur pimpinan dengan pembantu pimpinan dan pelaksana staf, unsur pelaksana utama, unsur pendukung, dan unsur pelayanan dari atas ke bawah atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
5.
Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antarbagianl subsatuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
6.
Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antarbagian/subsatuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk diagonal atau Iintas unsur.
7.
Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antara Pusdokkes Polri dengan kementerianllembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), badan atau instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.
8.
Hubunqan Lintas Fungsi adalah hubungan kerja antara Pusdokkes Polri dengan satuan fungsi di lingkungan Polri dalam rangka koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 2
Tujuan Peraturan ini: a.
sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabatlpersonel di Iingkungan Pusdokkes Polri dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah ditetapkan; dan
b.
terselenggaranya kelancaran hubunqan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Pasal 3
Prinsip-prinsip peraturan ini: a.
profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
b.
proseourat, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan rnekanlsrne, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
c
akuntabel. yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan;
d.
transparan. yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan
e.
efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK diJakukan secara cepat, tepat dan dapat mernberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
f.
tidak diskriminatif, yaitu apapun pangkat dan jabatan dokter dan petugas lainnya dalam melaksanakan pelayanan tidak memandang pangkat dan jabatan yang dilayani. Pasal4 ... "
4
Pasal4 Susunan organisasi Pusdokkes Polri terdiri dari: a.
unsur pimpinan, Kepala (Kapusdokkes Polri);
b.
Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf: 1.
2. c.
Kedokteran
dan
Kesehatan
Polri
Setpusdokkes Polri, terdiri dari:
a) Subbagren;
b)
SUbbagsumda;
c) d)
Subbagbinfung; dan
Urtu.
Urkeu;
Unsur Pelaksana Utama: 1.
Bidang Kedokteran Kepolisian (Biddokpol), terdiri dari: a) Subbidang Kedokteran Forensik (Subbiddokfor); b)
Subbidanq Disaster Victim Identification (Subbid DVI);
c)
Subbidang Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Subbidkeskamti bmas); dan
Urmin.
d) 2.
3.
d.
Pusat
Bldanq Pelayanan Kesehatan (Bidyankes). terdiri dari: a) Subbidang Rumah Sakit (Subbidrumkit); b)
Subbidang Kesehatan Gigi dan Mulut (Subbidkesgilut);
c) d)
Subbidang Pengendalian Penyakit (Subbiddalkit); dan Urmin.
Bidang Kesamaptaan (Bidkesmapta), terdiri dari: a)
Subbidang Kesehatan Seleksi (Subbidkeslek);
b)
Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Subbidkeslasus);
c)
SUbbidang Kesehatan Preventif (Subbidkesprev); dan
d)
Urmin.
Unsur Pendukung: 1.
Bagian Pembinaan Operasional Medikal (Bagbinopsnalmed), terdiri dari: a) b) c) d)
2.
Subbagian Perencanaan Kegiatan (Subbagrengiat); Subbagian Pembinaan Swnber Daya (Subbagbinsumda); Subbagian Pengendalian. Analisls dan Evaluasi (Subbagdalanev); dan
Urmin.
Bagian Farmasi Kepolisian (Bagfarmapol). terdiri dari:
a)
Subbaqian Produksi (Subbagprod);
b)
Subbagian Pengawasan Mutu (Subbagwastu);
c)
Subbagian .....
5
3.
4.
5.
e.
c)
Subbagian Teknis Farmasi Kepolisian (Subbagtekfarmapol); dan
d)
Urmin.
Bagian Material dan Fasilitas Kesehatan (Bagmatfaskes), terdiri dari: a)
Subbagian Perbekalan Kesehatan (Subbagbekkes);
b)
Subbagian Alat Fasilitas Kesehatan (Subbagalfaskes);
c)
Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan (Subbaginvenharpus);
d)
Depo Material Kesel1atan (Domatkes); dan
e)
Urmin.
dan Penghapusan
Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK), terdiri dari: a)
Urusan Dukungan Kesehatan (Urdukkes);
b)
Urusan Data Info (Urdatainfo);
c)
Urusan Pendidikanl Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Urdiklit); dan
d)
Urmin.
Laboratorium DNA (Lab DNA), terdiri dari:
a)
Urusan Teknologi (Urtek);
b)
Urusan Materiil dan Logistik (Urmatlog);
c)
Urusan Mutu (Urmutu); dan
d)
Urmin.
Unsur Pelayanan: 1.
2.
Satuan Kesehatan Mabes Polri (Satkes Mabes Polri), terdiri dari: a)
Seksi Kedokteran Kepolisian (Sidokpol);
b)
Seksi Kesehatan Kepolisian (Sikespol);
c)
Poliklinik Spesialis (Poli Spesialis);
d)
Poliklinik Induk (Poli Induk); dan
e)
Urmin.
Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Polri (Rumkit Bhayangkara TIc I Polri), terdiri dari: a)
Unsur pimpinan, Karumkit Bhayangkara Tk. ,
b)
Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf: 1)
Bagian Pengawasan Internal (Bagwasintern), terdiri dan: (a)
Subbaqian Pengawasan (Subbagwasbin);
dan
Pembinaan
(b)
Subbagian Pengawasan Operasional Pelayanan (Subbagwasopsyan); dan
(c)
Urusan Administrasi (Urmin).
dan
2) Bagian .....
6
2)
3)
4) c)
Bagian Perencanaan terdiri dari:
dan Administrasi (Bagrenmin),
(a)
Subbagian Perencanaan (Subbagren);
(b)
Subbagian Personel (Subbagpers);
(c)
Subbagian Material (Subbagmatlog);
(d)
Subbagian Keuangan (Subbagkeu); dan
(e)
Urusan Administrasi (Urmin).
Kesehatan
dan
Logistik
Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung), terdiri dari: (a)
Subbagian Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medik (Subbag SIM dan RM);
(b)
Subbagian Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan (Subbagdiklit); dan
(c)
Urusan Administrasi (Urmin).
Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud).
Unsur Pelaksana Utama 1)
2)
8idang Pelayanan Medik (Bidyanmedwat), terdiri dari:
dan
Perawatan
(a)
Subbidang Pelayanan Medik (Subbidyanmed);
(b)
Subbidang Pelayanan Perawatan (Subbidyanwat);
(c)
Instalasi-instalasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi: Instalasi Gawat Darurat (IGD), Intensive Care Unit (ICU), Instalasi 8edah Sentral (18S), Instalasi Pemeriksaan kesehatan terpadu (Medical Check-Up), Instalasi Rawat Inap A (IRNA A), Instalasi Rawat Inap B (IRNA 8), Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Rawat Inap C (IRNA C) dan Instalasi Kesehatan Gigi dan Mulut (Kesgilut); dan
(d)
Urusan Administrasi (Urrnin).
8idang Pelayanan (Bidyandokpol), terdiri dari:
Kedokteran
Kepolisian
(a)
Subbidang Dukungan Kesehatan (Subbiddukkes);
(b)
Subbidang Hukum Medik (Subbidkummed);
(c)
Instalasi-instalasi yang mernpunyai tugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi Instalasi Perawatan Tahanan (Wattah), Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Instalasi Forensik, Instalasi Narkoba dan Instalasi Hukum Kesehatan; dan
(d)
Urusan Administrasi (Urmin). 3)
8idang .....
7
3)
d)
Bidang Penunjang Medik Umum (Bidjangmedum), terdiri dari: (a)
Subbidang Penunjang Medik (Subbidjangmed);
(b)
Subbidang Penunjang Umum (Subbidjangum);
(c)
Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang Medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Farmasi dan Instalasi Bank darah;
(d)
Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi Instalasi Laundry, Instalasi IPAL, Instalasi Gizi, Instalasi CSSD, Instalasi Pemulasaraan Jenazah, Instalasi Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit (IPPRS) dan Instalasi Administrasi Pasien Jaminan; dan
(e)
Urusan Administrasi (Urmin).
Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung), yaitu tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian. BAB II
BENTUK HUBUNGAN
Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal
Paragraf 1
Kapusdokkes Polri dengan Kapolri dan Wakapolri
Pasal5
HTCK dengan Kapolri dan Wakapolri dilakukan oleh Kapusdokkes Polri dan bersifat vertikal, meliputi: a.
Kapolri dan/atau Wakapolri memberi arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Kapusdokkes Polri dalam hal pembinaan dan operasional fungsi Kedokteran dan Kesehatan;
b.
Kapusdokkes Polri menyampaikan saran dan pendapat Kesehatan kepada Kapolri danlatau Wakapolri, baik diminta ataupun tidak mengenai permasalahan kedokteran dan kesehatan yang dihadapi oleh Polri maupun yang menjadi perhatian masyarakat;
c.
Kapusdokkes Polri menerima dan melaporkan perintah khusus Kapolri danlatau Wakapolri untuk kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepolisian (pemeriksaan Food Security, Narkoba, Keslap, dan lain-lain);
d.
Kapusdokkes Polri melaporkan dan menerima perintah Kapolri dan/atau Wakapolri dalam pelaksanaan tugas Tim DVI Nasional Indonesia dan kegiatan sebagai Chief of Disaster Victim Identification Committee of ICOFM; e.Kapusdokkes .....
8
e.
Kapusdokkes Polri berkewajiban mengusulkan kepada Kapolri penqrsian jabatan Karumkit Bhayangkara Tk. I, II, III, dan IV, Kabiddokkes Polda, Kasi Kesjas Korbrimob dan seluruh pejabat utama Pusdokkes Polri dan Rumkit Bhayangkara Tk. I berdasarkan masukan dari Dewan Pertimbangan Karier Pusdokkes Polri;
f.
Kapusdokkes Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri;
g.
Kapusdokkes Polri melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan tugas fungsi kedokteran dan kesehatan di Iingkungan Polri; dan
h.
Kapusdokkes Polri bertanggung jawab kepada pelaksanaan sehari-hari dikendalikan oleh Wakapolri.
Kapolri
dan
dalam
Paragraf 2 Kapusdokkes Polri dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf, Unsur Pelaksana Utama, Unsur Pendukung, dan Unsur Pelayanan Pasal 6 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Sespusdokkes bersifat vertikal meliputi: a.
Kapusdokkes Polri memberi arahan mengenai kebijakan dan strategi, pengawasan dan pengendalian di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan dan operasional Pusdokkes Polri;
b.
Kapusdokkes Polri memberi petunjuk, arahan, perintah lainnya rnelalui Sespusdokkes untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh para Kasubbag dan Kaurtu;
c.
Kapusdokkes Polri menerima laporan pelaksanaan tugas Sespusdokkes;
d.
Dalam hal Kapusdokkes Polri berhalangan melaksanakan tugas, Kapusdokkes Polri dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Sespusdokkes;
e.
Sespusdokkes Polri menerima arahan/perintah, bimbingan dan kebijakan Kapusdokkes Polri untuk dijabarkan dan dilaksanakan;
f.
Sespusdokkes Polri rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
g.
Sespusdokkes Polri berinisiatif rnemberikan saran masukan/usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kapusdokkes. Pasal7
(1)
HTCK Kapusdokkes POO dengan Para Kabid secara umum bersifat vertikal, meliputi: a.
Kapusdokkes Palri memberi arah kebijakan, pengendalian sesuai bidangnya masing-masing;
pengawasan dan
b.
Kapusdokkes Polri memberi petunjuk, arahan, perintah lainnya untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh para Kabid, termasuk mewakili Kapusdokkes Polri sesuai perintah;
c.
Para Kabid menerima arahan/petunjuk kebijaksanaan dan menjabarkannya dalam hal pembinaan sesuai dengan bidang tugas d. Para .....
9
(2)
d.
Para Kabid rnenerirna perintah-perintah lain terrnasuk rnewakili Kapusdokkes untuk dilaksanakan dan rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
e.
Para Kabid berinisiatif rnernberikan saran rnasukan/usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kapusdokkes.
HTCK Kapusdokkes Polri dengan para Kabid secara Khusus bersifat vertikal, rneliputi: a.
Kapusdokkes Polri rnernberi arahan, pernbinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Biddokpol dalarn rnenyelenggarakan: 1.
kegiatan operasional Kedokteran Kepolisian di tingkat pusat dan dukungan kewilayahan; dan
2.
rnelaksanakan pernbinaan penelitian pengernbangan, pendidikan dan pelatihan, serta pusat rujukan ilrnu pengetahuan dan teknologi kedokteran Kepolisian;
b.
Kapusdokkes Polri rnernberi arahan, pernbinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Bidyankes dalarn rnenyelenggarakan pernbinaan pelayanan Kesehatan urnurn dan spesialistik di tingkat pusat dan dukungan kernarnpuan bagi satuan kesehatan di Kewilayahan dan Lerndik Polri, yang rneliputi bidang rurnah sakit, kesehatan gigi dan rnulut, dan pengendalian penyakit; dan
c.
Kapusdokkes Polri member! arahan, pernbinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Bidkesrnapta dalarn rnenyelenggarakan pernbinaan dan penyelenggaraan kegiatan kesehatan kesarnaptaan di tingkat pusat, kewilayahan, satuan dan Lerndik Polri yang rneliputi kesehatan seleksi, kesehatan berkala dan khusus, serta kesehatan preventif.
Pasal8 (1)
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Para Kabag secara urnurn bersifat vertikal, rneliputi: a.
Kapusdokkes Polri rnernberi arah kebijakan, pengendalian sesuai bidangnya rnasing-rnasing;
pengawasan
dan
b.
Kapusdokkes Polri rnernberi petunjuk, arahan, perintah lainnya untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh para Kabag, termasuk rnewakili Kapusdokkes Polri sesuai perintah;
c.
Para Kabag rnenerirna arahan/petunjuk kebijaksanaan dan rnenjabarkannya dalarn hal pernbinaan sesuai dengan bidang tugas rnasing-rnasing;
d.
Para Kabag menerirna perintah-perintah lain termasuk mewakili Kapusdokkes untuk dilaksanakan dan rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
e.
Para Kabag berinisiatif rnemberikan saran masukanl usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kapusdokkes. (2) HTCK .
10
(2)
HTCK Kapusdokkes Polri dengan para Kabag secara Khusus bersifat vertikal, meliputi: a.
Kapusdokkes Polri memberi arahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Bagbinopsnalmed dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis kedokteran dan kesehatan Polri dalam rangka mendukung operasi kepolisian ataupun keadaan kontinjensi di dalam dan luar negeri;
b.
Kapusdokkes Polri memberi arahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Bagfarmapol dalam menyelenggarakan kegiatan kefarmasian Kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi penyelenggaraan fungsi farmasi kepolisian untuk kepentingan dukungan tugas operasional kepolisian, pengembangan produksi perangkat pemeriksaan dan bekal kesehatan yang diperlukan dalam tugas kepolisian, produksi obat-obatan, serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
c.
Kapusdokkes Polri memberi arahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Bagmatfaskes dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi logistik kesehatan guna pelaksanaan fungsi kedokteran dan kesehatan Polri serta menyelenggarakan pembinaan fasilitas kesehatan di Iingkungan Polri. Pasal9
(1)
(2)
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kepala Laboratorium (Kalab) secara umum bersifat vertikal, meliputi: . a.
Kapusdokkes Polri memberi arah kebijakan, pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya masing-masing;
b.
Kapusdokkes Polri memberi petunjuk, arahan, perintah lainnya untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh para Kalab, termasuk mewakili Kapusdokkes Polri sesuai perintah;
c.
para Kalab menerima arahan/petunjuk kebijaksanaan· dan menjabarkannya dalam hal pembinaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
d.
para Kalab menerima perintah-perintah lain termasuk mewakili Kapusdokkes untuk dilaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
e.
para Kalab berinisiatif memberikan saran masukanl usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kapusdokkes.
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Para Kalab secara khusus bersifat vertikal, meliputi: a. Kapusdokkes Polri memberi arahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada LKOK dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialistik; pembinaan dan pelaksanaan Odontologi Kepolisian; pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Odontologi Kepolisian; serta melaksanakan kegiatan operasional Odontologi Kepolisian Spesialistik di tingkat pusat dan dukungan Kewilayahan; dan b. Kapusdokkes.....
11
b.
Kapusdokkes Polri memberi arahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Lab DNA dalam menyelenggarakan operasi dan pembinaan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Laboratorium DNA meliputi pemeriksaan DNA, pengembangan DNA Forensik, serta pembinaan bank data DNA kriminal dan pemetaan data Populasi DNA penduduk (DNA profiling).
Pasal 10 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Karumkit Bhayangkara Tk. I bersifat vertikal, meliputi: a.
Kapusdokkes Polri membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Karumkit Bhayangkara Tk.l;
b.
Kapusdokkes Polri memberi arahan kebijakan dan petunjuk di bidang pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian kepada Karumkit Bhayangkara Tk.1 untuk ditindaklanjuti;
c.
Kapusdokkes Polri memberi petunjuk, arahan, perintah lainnya melalui Karumkit untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh para Kabag, Kabid dan Kakomite;
d.
Kapusdokkes Polri menerima pertanggungjawabanl laporan pelaksanaan tugas dari Karumkit Bhayangkara Tk.l;
e.
Dalam hal Kapusdokkes Polri berhalangan melaksanakan tugas, Kapusdokkes Polri dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Karumkit Bhayangkara Tk.I:
f.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 menerima arahan kebijakan dan petunjuk di bidang pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dari Kapusdokkes untuk ditindaklanjuti;
g.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 mempertanggungjawabkanl melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kapusdokkes; dan
h.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 berinisiatif memberikan saran masukanl usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kapusdokkes.
Pasal11 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kasatkes bersifat vertikal, meliputi: a.
Kapusdokkes Polri memberi arah kebijakan, pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya masing-masing;
b.
Kapusdokkes Polri memberi petunjuk, arahan, perintah lainnya untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh Kasatkes, termasuk mewakili Kapusdokkes Polri sesuai perintah:
c.
Kasatkes menerima arahanl petunjuk kebijaksanaan dan menjabarkannya dalam hal pembinaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
d.
Kasatkes menerima perintah-perintah lain termasuk mewakili Kapusdokkes untuk dilaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
e.
Kasatkes berinisiatif memberikan saran masukanl usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kapusdokkes. Pasal12 .....
12
Pasal12 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kaurkeu bersifat vertikal, meliputi: a.
b.
Kapusdokkes Polri memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Pusdokkes Polri, berupa: 1.
program kegiatan yang didukung anggaran;
2.
laporan keuangan meliputi urusan penghasilan, penggajian, Kas dan pembukuan;
3.
menyiapkan dan menyampaikan (Perwabku) Pusdokkes Polri:
4.
melaporkan penyerapan anggaran DIPA Pusdokkes Polri; dan
5.
pertanggungjawaban keuangan (Perwabku);
pertangungajawaban
keuangan
dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kaurkeu bertanggung jawab langsung kepada Kapusdokkes Polri. Pasal13
HTCK Kapusdokkes dengan Pokjabfung bersifat vertikal, dalam hal: a.
Kapusdokkes dapat mewakilkan pelaksanaan tugas kepada Pokjabfung, bila dipandang perlu;
b.
Pokjabfung dapat mewakili Kapusdokkes sesuai perintah yang diberikan;
c.
Pokjabfung wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kapusdokkes Polri melalui Sespusdokkes Polri;
d.
Pokjabfung dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kapusdokkes; dan
e.
Pokjabfung bertanggung jawab dan berada di bawah kendali Kapusdokkes Polri yang dalam pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan oleh Sespusdokkes Polri. Paragraf 3
Sespusdokkes Polri dengan para Pejabat di lingkungan Setpusdokkes
Pasal14
(1)
HTCK Sespusdokkes Polri dengan para Kasubbag dan Kaurtu secara urnurn bersifat vertJKciI meliputi: a.
Sespusdokkes Polri memberi arahan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian kepada para Kasubbag dan Kaurtu Pusdokkes Polri sesuai lingkup tugasnya;
b.
Sespusdokkes Polri memberi petunjuk, arahan, perintah lainnya untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh para Kasubbag dan Kaurtu; dan c. Para .....
13
c.
(2)
Para Kasubbag dan Kaurtu melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi informasi serta saran kepada Sespusdokkes Polri.
HTCK Sespusdokkes dengan para Kasubbag dan Kaurtu secara khusus bersifat vertikal meliputi: a.
Sespusdokkes Polri memberi arahan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagren dalam rangka menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusdokkes Polri; mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Pusdokkes Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan membuat laporan kegiatan, menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
b.
Sespusdokkes Polri memberi arahan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagsumda dalam rangka: 1.
menyelenggarakan pembinaan fungsi SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum dan Dikbangspes serta pelatihan di lingkungan Pusdokkes Polri; menyelenggarakan pelayanan administrasi personel; menyusun data personel; mengupayakan peningkatan disiplin dan budaya di lingkungan Pusdokkes Polri; dan
2.
menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras di lingkungan Pusdokkes Polri;
3.
menyelenggarakan dan pelaksanaan administrasi BMN non matkes di Iingkungan Pusdokkes Polri;
c.
Sespusdokkes Polri memberi pengarahan dan bimbingan kepada Kasubbagbinfung dalam rangka melaksanakan pembinaan sistem dan metode, organisasi dan tata laksana; melaksanakan administrasi pendidikan dan pelatihan di bidang Dokkes Polri; menyelenggarakan sistem informasi dan analisa evaluasi di tingkat pusat; dan mengelola informasi dan dokumentasi (PID) agar dapat diakses oleh publtk: dan
d.
Sespusdokkes Polri memberi pengarahan dan bimbingan kepada Kaurtu dalam rangka ketatausahaan serta kegiatan urusan dalam di Iingkungan Pusdokkes Polri, dan kepustakaan. Paragraf4
Kabid Dengan Para Pejabat di Iingkungan Bidang
Pasal15
(1)
HTCK Kabiddokpol dengan para Kasubbid di Ungkungan Biddokpol secara umum bersifat vertikal, meliputi: a.
Kasubbid wajib melaksanakan perintah Kabiddokpol baik Iisan maupun tertulis;
b.
Kasubbid mewakili Kabiddokpol sesuai perintah yang diberikan;
c.
Kasubbid dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabiddokpol dan diteruskan kepada Kapusdokkes; dan d. Kasubbid.....
14
d.
(2)
Kasubbid dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabiddokpol.
HTCK Kabiddokpol dengan para Kasubbid di Lingkungan Biddokpol Secara khusus bersifat vertikal meliputi: a.
Kabiddokpol memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbiddokfor dalam penyelenggaraan operasional dan pembinaan kegiatan serta penyelenggaraan dukungan kewilayahan forensik patologi dan forensik klinik (kedokteran lalu Iintas, psikiatri forensik, pusat pelayanan terpadu dan kesehatan tahanan);
b.
Kabiddokpol memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbid DVI dalam penyelenggaraan operasi dan pembinaan serta penyelenggaraan dukungan kewilayahan di bidang DVI meliputi kegiatan DVI yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat perbuatan manusia; melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di dalam maupun di luar negeri; dan
c.
Kabiddokpol memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbid Keskamtibmas dalam penyelenggaraan operasi dan pembinaan serta penyelenggaraan dukungan kewilayahan di bidang Keskamtibmas meliputi pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Kesehatan penanggulangan bencana Chemical Biology Radiology Nuclear (CBRN). Pasal16
(1)
(2)
HTCK Kabidyankes dengan para Kasubbid di Lingkungan Bidyankes secara umum bersifat vertikal, meliputi: a.
Kasubbid wajib melaksanakan perintah Kabidyankes maupun tertulis;
baik lisan
b.
Kasubbid mewakili Kabidyankes sesuai perintah yang diberikan;
c.
Kasubbid dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabidyankes dan diteruskan kepada Kapusdokkes; dan
d.
Kasubbid dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabidyankes.
HTCK Kabidyankes dengan para Kasubbid di Lingkungan Bidyankes secara khusus bersifat vertikal meliputi: a.
Kabidyankes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbidrumkit dalam penyelenggaraan pembinaan Rumkit dan fasilitas kesehatan lain di lingkungan Polri;
b.
Kabidyankes memberikan arahan, pengawasan dan pengendafian kepada Kasubbidkesgilut dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan gigi dan mulut di Iingkungan Polri; dan c. Kabidyankes.....
15
c.
Kabidyankes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbiddalkit dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di lingkungan Polri serta menyelenggarakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanggulangan penyakit. Pasal17
(1)
(2)
HTCK Kabidkesmapta dengan para Kasubbid di Lingkungan Bidkesmapta secara umum bersifat vertikal, meliputi: a.
Kasubbid wajib melaksanakan perintah Kabidkesmapta baik Iisan maupun tertulis;
b.
Kasubbid mewakili Kabidkesmapta sesuai perintah yang diberikan;
c.
Kasubbid dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabidkesmapta dan diteruskan kepada Kapusdokkes;dan
d.
Kasubbid dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabidkesmapta.
HTCK Kabid Kesmapta dengan para Kasubbid di Lingkungan Bidkesmapta secara khusus bersifat vertikal, meliputi: a.
Kabidkesmapta memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbidkeslek dalam penyelenggaraanpembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa dalam rangka seleksi kesehatan calon dan personel Polri;
b.
Kabidkesmapta memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbidkeslasus dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus di pusat dan kewilayahan; dan
c.
Kabidkesmapta memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbidkesprev dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi di pusat dan kewi/ayahan. Paragraf 5
Kabag Dengan Para Pejabat di lingkungan Bagian
Pasal18
(1)
HTCK Kabagbinopsnalmed dengan para Kasubbag Bagbinopsnalmed secara umum bersifat vertikal, meliputi:
di
Lingkungan
a.
Kasubbag wajib melaksanakan perintah Kabagbinopsnalmed baik lisan maupun tertulis;
b.
Kasubbag diberikan;
c.
Kasubbag dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagbinopsnalmed dan diteruskan kepadaKapusdokkes;dan d. Kasubbag.....
mewakili
Kabagbinopsnalmed
sesuai
perintah
yang
16
d.
(2)
Kasubbag dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagbinopsnalmed.
HTCK Kabagbinopsnalmed dengan para Kasubbag Bagbinopsnalmed secara khusus bersifat vertikal meliputi:
di
Lingkungan
a.
Kabagbinopsnalmed memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagrengiat dalam penyelenggaraan penyusunan rencana dukungan kesehatan pada keadaan kontinjensi ataupun operasi kepolisian di dalam dan luar negeri;
b.
Kabagbinopsnalmed memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagbinsumda dalam penyelenggaraan penyiapan sumber daya pra operasi serta penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya;
c.
Kabagbinopsnalmed memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagdalanev dalam pelaksanaan penggerakan dan pengendalian tim khusus, satuan tugas dan atau satuan bergerak serta rumah saklt lapangan dalam operasi kesehatan. Pasal19
(1)
(2)
HTCK Kabagfarmapol dengan para Kasubbag di Lingkungan Bagfarmapol secara umum bersifat vertikal, meliputi: a.
Kasubbag wajib melaksanakan perintah Kabagfarmapol baik Iisan maupun tertulis;
b.
Kasubbag mewakili Kabagfarmapol sesuai perintah yang diberikan;
c.
Kasubbag dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagfarmapol dan diteruskan kepada Kapusdokkes; dan
d.
Kasubbag dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagfarmapol.
HTCK Kabagfannapol dengan para Kasubbag di Lingkungan Bagfarmapol secara khusus bersifat vertikal meliputi: a.
Kabagfannapol memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagprod dalam penyelenggaraan kegiatan produksi obat, bekal kesehatan, perangkat kesehatan dan bahan kimia tertentu yang diperlukan dalam rangka kegiatan dukungan tugas kepolisian dan pelayanan kesehatan;
b.
Kabagfarmapol memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagwastu dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, penelitian dan pengawasan mutu atas obat-obatan dan bahan baku hasil pengadaan maupun produksi dan limbah Bagfarmapol; dan
c.
Kabagfarmapol memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada .....
17
kepada Kasubbagtekfarmapol dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan fungsi farmasi Kepolisian serta pembinaan kemampuan kefarmasian di pusat dan kewilayahan. Pasal20 (1)
(2)
"
HTCK Kabagmatfaskes dengan para Kasubbag di Lingkungan Bagmatfaskes secara umum bersifat vertikal, meliputi: a.
Kasubbag wajib melaksanakan perintah kabagmatfaskes baik lisan maupun tertulis;
b.
Kasubbag mewakili kabagmatfaskes sesuai perintah yang diberikan;
c.
Kasubbag dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kabagmatfaskes dan diteruskan kepada Kapusdokkes; dan
d.
Kasubbag dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada kabagmatfaskes.
HTCK Kabagmatfaskes dengan para Kasubbag di Lingkungan Bagmatfaskes secara khusus bersifat vertikal meliputi: a.
Kabagmatfaskes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagbekkes dalam penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan rencana distribusi serta pengadaan bekal kesehatan;
b.
Kabagmatfaskes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagalfaskes dalam penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan, rencana distribusi dan pengadaan alat kesehatan, penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan fasilitas kesehatan serta penyiapan proses pelaksanaan PHLN;
c.
Kabagmatfaskes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbaginvenharpus dalam penyelenggaraan:
d.
1.
penyusunan rencana kebutuhan, rencana distribusi dan pengadaan alat kesehatan, penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan fasilitas kesehatan serta penyiapan proses pelaksanaan PHLN;
2.
menginventarisasi asset tetap, alat kesehatan dan bekal kesehatan lainnya di lingkungan Pusdokkes; dan
3.
memelihara dan menghapus alat kesehatan di lingkungan Pusdokkes.
Kabagmatfaskes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kadomatkes dalam penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan, pendistnbusian bekal kesehatan dan alat kesehatan. Paragraf 6 .....
18 Paragraf 6
Kalab Dengan Para Pejabat di Iingkungan Laboratorium
Pasal21
(1)
(2)
Ka LKOK dengan para Kaur di Iingkungan LKOK secara umum bersifat vertikal, meliputi: a.
Kaur wajib melaksanakan perintah Ka. LKOK baik lisan maupun tertulis;
b.
Kaur mewakili Ka. LKOK sesuai perintah yang diberikan;
c.
Kaur dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ka. LKOK dan diteruskan kepada Kapusdokkes; dan
d.
Kaur dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Ka. LKOK.
Ka LKOK dengan para Kaur di Iingkungan LKOK secara khusus bersifat vertikal meliputi: a.
Ka. LKOK memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurdukkes dalam penyelenggaraan dukunqan kesehatan gig; dan mulut;
b.
Ka. LKOK memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurdatainfo dalam penyelenggaraan tugas menghimpun data dan menyajikan sebagai bank data odontogram serta pemetaan gigi dan mulut penduduk (Dental profiling); dan
c.
Ka. LKOK memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurdiklit dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan gigi. Pasal22
(1)
(2)
Kalab DNA dengan para Kaur di Iingkungan Lab DNA secara umum bersifat vertikal meliputi: a.
Kaur wajib melaksanakan perintah Kalab DNA baik lisan maupun tertulis;
b.
Kaur mewakili Kalab DNA sesuai perintah yang diberikan;
c.
Kaur dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan haSil pelaksanaan tugasnya kepada Kalab DNA dan diteruskan kepada Kapusdokkes; dan
d.
Kaur dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kalab DNA.
Kalab DNA dengan para Kaur di Iingkungan Lab DNA secara khusus bersifat vertikal meliputi: a.
Kalab DNA memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurtek dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang fungsi teknis pemeriksaan dan analisis hasil pemeriksaan Lab DNA; b. Kalab .....
19
b.
Kalab DNA memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurmatlog dalam penyelenggaraan tugas menyusun perencanaan dan penyelenggaraan logistik untuk operasional Lab DNA; dan
c.
Kalab DNA memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurmutu dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan SDM dan mutu Lab DNA. Paragraf 7
Kasatkes Dengan Para Pejabat di Iingkungan Satkes
Pasal23
(1)
(2)
Kasatkes dengan para Kasi/Kapoli di lingkungan Satkes secara umum bersifat vertikal, meliputi: a.
Kasi/Kapoli wajib melaksanakan perintah Kasatkes baik Iisan maupun tertulis;
b.
Kasi/Kapoli mewakili Kasatkes sesuai perintah yang diberikan;
c.
Kasi/Kapoli dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kasatkes dan diteruskan kepada Kapusdokkes;dan
d.
Kasi/Kapoli dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kasatkes.
Kasatkes dengan para Kasi/Kapoli di lingkungan Satkes secara khusus bersifat vertikal meliputi: a. Kasatkes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasidokpol dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan kedokteran kepolisian yang meliputi kedokteran forensik, DVI, dan keskamtibmas dalam lingkungan Mabes Polri; b.
Kasatkes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasikespol dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan kesehatan kesamaptaan serta materiil dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes Polri;
c.
Kasatkes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kapoli Spesialis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesialistik bagi Anggota, PNS Polri dan keluarganya di lingkungan Mabes Polri; dan
d.
Kasatkes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kapoli dalam pelaksanaan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan kepada Anggota, PNS Polri dan keluarga. Paragraf 8
Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes dengan Kaurmln/ Paurmin
Bidangl Bagianl Laboratoriuml Satkes
Pasal24
HTCK Kabid/Kabag/Kalab/Kasatkes dengan Kaurmin/Paurmin dalam satu Bidangl Bagian .....
20
Bagian/Laboratorium/Satkes bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut: a.
masing-masing Kabid/Kabag/Kalab/Kasatkes memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurmin/Paurmin dalam penyelenggaraan administrasi umum untuk Iingkungan internal masing masing bagian dan penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
b.
Kaurmin sesuai arahan Kabid/Kabag/Kalab/Kasatkes wajib membuat perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran serta melakukan pengarsipan surat keluar masuk dan produk administrasi hasil kerja dengan memperhatikan ketelitian, kecermatan dan ketepatan waktu; dan
c.
Kaurmin/Paurmin bertanggung jawab dan di bawah kendali Kabid/Kabagl Kalab/Kasatkes. Paragraf 9 Karumkit Bhayangkara Tk. I dengan unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, serta unsur pelaksana utama Pasal25
HTCK Karumkit Bhayangkara Tk.1 dengan Wakarumkit bersifat vertikal, meliputi: a.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan arah kebijakan strategik Rumkit di bidang pembinaan dan operasional internal Rumkit; serta mengkoordinir kegiatan unsur pelaksana Rumkit Bhayangkara Tk. I;
b.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan perintahl tugas untuk mewakili Karumkit dalam hal Karumkit berhalangan;
c.
Karumkit Bhayangkara Tk. 1 menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan internal Rumkit;
d.
Dalam hal Karumkit Bhayangkara Tk.1 berhalangan melaksanakan tugas, Karumkit Bhayangkara Tk.1 dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Wakarumkit;
e.
Wakarumkit menerima arahanl petunjuk kebijaksanaan dan menjabarkannya dalam hal pembinaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
f.
Wakarumkit menerima perintah-perintah lain termasuk mewakili Karumkit Bhayangkara untuk dilaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
g.
Wakarumkit berinisiatif memberikan saran masukanl usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Karumkit Bhayangkara Tk.l. Pasal26
HTCK Karumkit Bhayangkara Tk.1 dengan Kabagwasintern bersifat vertikal, meliputi: a.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan arah kebijakan strategik Rumkit baik di bidang pembinaan maupun operasional, guna disusun dan dituangkan dalam sasaran dan program pengawasan dan pemeriksaan di Iingkungan Rumkit Bhayangkara Tk. I;
b.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya .....
21
lainnya untuk dilaksanakan Bagwasintern Karumkit sesuai perintah / petunjuk;
Rumkit, termasuk
mewakili
c.
Karumkit Bhayangkara Tk. I menerima laporan pelaksanaan tugas Bagwasintern Rumkit, terutama dalam hal pelaporan hasil pemeriksaan internal di Rumkit;
d.
Kabag Wasintern melaksanakan perintah Karumkit yang berkaitan dengan tugas pengawasan pembinaan sumberdaya maupun operasional pelayanan rumah sakit;
e.
Kabag Wasintern memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang diambil oleh Karumkit dalam hal-hal tugas pengawasan internal; dan
f.
Kabag Wasintern mewakili Karumkit apabila berhalangan pada rapat-rapat yang ada kaitannya dengan pengawasan internal.
Pasal27 HTCK Karumkit Bhayangkara Tk. I dengan Kabagrenmin bersifat vertikal, meliputi: a.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan arah kebijakan strategik Rumkit dibidang pembinaan perencanaan dan administrasi meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan;
b.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bagrenmin, termasuk mewakili Karumkit sesuai perintah/ petunjuk;
c.
Karumkit Bhayangkara Tk. I menerima laporan pelaksanaan tugas Bagrenmin, terutama dalam penyelenggaraan bidang personel, materiil, logisitik dan keuangan;
d.
Kabagrenmin melaksanakan perintah Karumkit yang berkaitan dengan tugas pembayaran pasien (billing system), akuntansi, penganggaran, penyusunan perencanaan, dan pengelolaan sumberdaya manusia, material logistik, serta keuangan rumah sakit;
e.
Kabagrenmin memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang diambil oleh Karumkit dalam hal-hal tugas pernbayaran pasien (billing system), akuntansi, penganggaran, penyusunan perencanaan, dan pengelolaan sumberdaya manusia, material logistik, serta keuangan rumah sakit; dan
f.
Kabagrenmin mewakili Karumkit apabila berhalangan pada rapat-rapat yang ada kaitannya dengan perencanaan dan administrasi rumah sakit.
Pasal28 HTCK Karumkit Bhayangkara Tk. I dengan Kabagbinfung bersifat vertikal, meliputi: a.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan arah kebijakan strategik Rumkit di bidang pembinaan dan operasional yang meliputi 81M, RM, PID dan pendidikan pelatihan serta penelitian pengembangan;
b.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bagbinfung, termasuk mewakili Karumkit sesuai perintah/ petunjuk; c. Karumkit. ....
22
c.
Karumkit Bhayangkara Tk. I menerima laporan pelaksanaan tugas Bagbinfung, terutama dalam penyelenggaraan SIM, RM, PIO, dan pendidikan pelatihan serta penelitian pengembangan;
d.
Kabagbinfung melaksanakan perintah Karumkit yang berkaitan dengan tugas pelayanan (menggali dan memperoleh) informasi dalam rangka pengambilan keputusan pimpinan dan pelayanan edukasi;
e.
Kabagbinfung memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang diambil oleh Karumkit dalam hal-hal tugas pelayanan informasi dan edukasi; dan
f.
Kabagbinfung mewakili Karumkit apabila berhalangan pada rapat-rapat yang ada kaitannya dengan bidang pembinaan fungsi sistem informasi rumah sakit (SIRS) dan edukasi.
Pasal29 HTCK Karumkit Bhayangkara Tk.1 dengan Kabidjangmedum bersifat vertikal, meliputi: a. Karumkit Bhayangkara Tk.1 memberikan arah kebijakan strategik Rumkit dibidang pembinaan maupun operasional, di bidang pelayanan penunjang medik dan penunjang umum; b.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk dilaksanakan Kabidjangmedum termasuk mewakili Karumkit sesuai perintahl petunjuk;
c.
Karumkit Bhayanqkara Tk.1 menerima laporan pelaksanaan tugas Bidjangmedum terutama dalam hal pelaporan hasil operasional bidang pelayanan penunjang medik dan penunjang umum;
d.
Kabidjangmedum melaksanakan perintah Karumkit yang berkaitan dengan tugas pelayanan penunjang medik dan penunjang umum;
e.
Kabidjangmedum memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang diambil oleh Karumkit dalam hal-hal tuqas pelayanan penunjang medik dan penunjang umum; dan
f.
Kabidjangmedum mewakili Karumkit apabila berhalangan pada rapat-rapat yang ada kaitannya dengan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum.
Pasal30 HTCK Karumkit Bhayangkara Tk. I dengan Kabidyanmedwat bersifat vertikal, meliputi: a. Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan arah kebijakan strategik Rumkit di bidang pembinaan maupun operasional, dibidang Pelayanan Medik dan Keperawatan; b.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kabidyanmedwat, termasuk mewakili Karumkit sesuai perintahl petunjuk;
c.
Karumkit Bhayangkara Tk. I menerima laporan pelaksanaan tugas Bidyanmedwat, terutama dalam bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan; d. Kabidyanmedwat. ....
23
d.
Kabidyanmedwat melaksanakan perintah Karumkit yang berkaitan dengan tugas pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
e.
Kabidyanmedwat memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang diambil oleh Karumkit dalam hal-hal tugas pelayanan medik dan pelayanan keperawatan; dan
f.
Kabidyanmedwat mewakili Karumkit apabila berhalangan pada rapat-rapat yang ada kaitannya dengan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
Pasal31 HTCK Karumkit Bhayangkara Tk.1 dengan Kabidyandokpol bersifat vertikal, meliputi: a.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 memberikan arah kebijakan strategik Rumkit di bidang pembinaan maupun operasional, di bidang pelayanan kedokteran kepolisian yang meJiputi kegiatan Kedokteran Forensik, DVI dan Kesehatan Kamtibmas;
b.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 memberikan arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bidyandokpol, termasuk mewakili Karumkit sesuai perintahl petunjuk.
c.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 menerima laporan pelaksanaan tugas Bidyandokpol, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran kepolisian;
d.
Kabidyandokpol melaksanakan perintah Karumkit yang berkaitan dengan tugas pelayanan medik dan pelayanan keperawatan aspek kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
e.
Kabidyandokpol memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang diambil oleh Karumkit dalam hal-hal tugas pelayanan medik dan pelayanan keperawatan aspek kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan
f.
Kabidyandokpol mewakili Karumkit apabila berhalangan pada rapat-rapat yang ada kaitannya dengan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan
Pasal32 HTCK Karumkit Bhayangkara Tk.1 dengan Kakomed bersifat vertikal, meliputi: a.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 memberikan arah kebijakan strategik Rumkit di bidang pembinaan maupun operasional, di bidang mutu pelayanan medik;
b.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kakomed, termasuk mewakili Karumkit sesuai perintahl petunjuk; dan
c.
Karumkit Bhayangkara Tk.1 menerima laporan pelaksanaan tugas Komed, terutama dalam bidanq standar pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan medik.
Pasal33 HTCK Karumkit Bhayangkara Tk. I dengan Kakowat bersifat vertikal meliputi: a. Karumkit .....
24
a.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan arah kebijakan strategis Rumkit di bidang pembinaan maupun operasional, di bidang Mutu Keperawatan;
b.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Ka Kowat, termasuk mewakili Karurnkit sesuai perintah I petunjuk; dan
c.
Karumkit Bhayangkara Tk. I menerima laporan pelaksanaan tugas Kowat, terutama dalam bidang standar pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Bagian Kedua Hubungan Horizontal Paragraf 1 Antar Pejabat di Lingkungan Pusdokkes Polri Pasal34
(1)
(2)
HTCK antara Kabidl Kabag/Kalab/Kasatkes Pusdokkes Polri secara umum bersifat horizontal meliputi: a.
berkoordinasi dalam melaksanakan kepolisian dan kesehatan kepolisian;
tugas-tugas
kedokteran
b.
bekerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
c.
memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya.
HTCK antara KabidlKabag/Kalab/Kasatkes Pusdokkes Polri secara khusus bersifat horizontal meliputi: a.
b.
Kabiddokpol: 1.
Kabiddokpol berkoordinasi dengan Kalab DNA dan Ka. LKOK sebagai pendukung secara sinergitas dalam penyelenggaraan operasional kegiatan serta penyelenggaraan dukungan kewilayahan Forensik Patologi dan Forensik K1inik, DVI dan Keskamtibmas; dan
2.
Kabiddokpol berkoordinasi dengan Kabagfarmapol sebagai pendukung berkaitan dengan farmasi kepolisian dan penyediaan bahan kimia khusus (kit-kit) untuk mendukung tugas operasional kepolisian.
Kabidyankes: 1.
Kabidyankes berkoordinasi dengan Ka. LKOK sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan gigi dan mulut di Iingkungan Polri;
2.
Kabidyankes berkoordinasi dengan Kabagmatfaskes sebagai pendukung dalam penyusunan renbut bakal kesehatan dan alat kesehatan .....
25
kesehatan, serta pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan; dan 3.
c.
Kabidyankes berkoordinasi dengan Kabagfarmapol sebagai pendukung berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi farmasi klinis di Rumah Sakit Bhayangkara.
Kabagbinopsnalmed 1.
Kabagbinopsnalmed berkoordinasi dengan Kabiddokpol dalam penyusunan rencana dukungan kesehatan pada keadaan kontinjensi ataupun operasi kepolisian di dalam dan luar negeri serta penggerakan dan pengendalian tim khusus, satuan tugas dan atau satuan bergerak dan rumah sakit lapangan dalam operasi kesehatan;
2.
Kabagbinopsnalmed berkoordinasi dengan Kabagmatfaskes dan Kasubbagsumda Setpusdokkes dalam penyiapan sumber daya pra operas; dan kontinjensi serta penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya;
3.
Kabagbinopsnalmed berkoordinasi dengan Kabidkesmapta dalam mempersiapkan personel yang akan dan telah selesai melaksanakan tugas operasi kepolisian baik di dalam maupun di luar negeri; dan
4.
Kabagbinopsnalmed berkoordinasi dengan Kalab DNA dan Ka. LKOK berkaitan dengan data base DNA dan odontogram serta dental fitness personel yang akan melaksanakan tugas operasi kepolisian baik di dalam maupun di luar negeri.
Paragraf 2
Antar Pejabat di Lingkungan Bidangl Bagianl Laboratorium ISatkes
Pasal35
HTCK para Kasubbid pada Biddokpol bersifat horizontal meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Kabiddokpol.
dan
Pasal36
HTCK para Kasubbid pada Bidyankes bersifat horizontal meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Kabidyankes.
dan
Pasal37
HTCK para Kasubbid pada Bidkesmapta bersifat horizontal meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Kabidkesmapta.
dan
PasaI38 .....
26 Pasal38 HTCK para Kasubbag pada Bagbinopsnalmed bersifat horizontal meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Kabagbinopsnalmed.
dan
Pasal39 HTCK para Kasubbag pada Bagfarmapol bersifat horizontal meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Bagfarmapol.
dan
Pasal40 HTCK para Kasubbag pada Bagmatfaskes bersifat horizontal meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Bagmatfaskes.
dan
Pasal41 HTCK para Kaur pada LKOK bersifat horizontal meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukungdan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Ka. LKOK.
dan
Pasal42 HTCK para Kaur pada Lab DNA bersifat horizontal meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Kalab DNA.
dan
Pasal43 HTCK para Kasi/Kapoli pada Satkes bersifat horizontal, meliputi: a. koordinasi dan kerja sama dalam petaksanaan tugas sehari-hari; dan b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan melaksanakan perintah Kasatkes.
dan
Bagian Ketiga Hubungan Diagonal Paragraf 1 Sespusdokkes Polri dengan Karumkit Bhayangkara Tk. I, para Kabid, Kabag. Kalab, dan Kasatkes Pasal44 HTCK Sespusdokkes Polri dengan Karumkit Bhayangkara Tk. I bersifat diagonal, meliputi: a. Sespusdokkes .....
27
a.
Sespusdokkes mengkoordinasikan dalam hal manajemen pembinaan dan operasional SOM;
b.
Sespusdokkes menerima dan meneruskan informasi perkembanganl kemajuan kegiatan yang sedang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil (apabila ada hal-hal yang khusus);
c.
Karumkit Bhayangkara Tk. I menyampaikan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembinaan kekuatan dan pembangunan kebijakan dan rencana strategik yang meliputi pembangunan dan pembinaan kekuatan Pusdokkes Polri, fungsi pembinaan personel, serta pembinaan organisasi, sistem dan metode untuk diteruskan kepada Kapusdokkes Polri;
d.
Karumkit Bhayangkara Tk. I memberikan masukan termasuk untuk keperluan pengawasan dan pengendalian serta analisa dan evaluasi pelaksanaannya; dan;
e.
Karumkit Bhayangkara Tk. I menyampaikan informasi perkembanganl kemajuan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan secara berkala, maupun insidentil (apablla ada hal-hal yang khusus) untuk diteruskan kepada Kapusdokkes Polri. Pasal45
HTCK Sespusdokkes Polri dengan para Kabid/Kabag/Kalab/Kasatkes Pusdokkes Polri bersifat diagonal, meliputi: a.
Sespusdokkes Polri mengkoordinasikan dalam hal manajemen pembinaan dan operasional.
b.
Sespusdokkes Polri menerima dan meneruskan informasi perkembanganl kemajuan kegiatan yang sedang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil (apabila ada hal-hal yang khusus).
c.
para Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes Pusdokkes Polri menyampaikan bahan bahan yang berhubungan dengan pembinaan kekuatan dan pembangunan kebijakan dan rencana strategik yang meliputi pembangunan dan pembinaan kekuatan Pusdokkes Polri termasuk satuan fungsi pembinaan personel dalam Iingkungan Polri untuk diteruskan kepada Kapusdokkes Polri,
d.
para Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes Pusdokkes Polri memberikan masukan termasuk untuk keperluan pengawasan dan pengendalian serta analisa dan evaluasi pelaksanaannya.
e.
para Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes Pusdokkes Polri menyampaikan informasi perkernbanqan/kernaiuan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan secara berkala, maupun insidentil (apabila ada haJ-haI yang khusus) untuk diteruskan kepada Kapusdokkes Polri. Paragraf 2
Para Kabid, Kabag, Kalab, Kasatkes dengan para Kasubbag
di Iingkungan Setpusdokkes
Pasal46
(1)
HTCK Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes dengan para Kasubbag Setpusdokkes Polri secara umum bersifat diagonal meliputi: a. koordinasi. ....
28
(2)
a.
koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas seharl-hari: dan
b.
saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Kapusdokkes.
HTCK Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes dengan para Kasubbag Setpusdokkes Polri secara khusus bersifat diagonal meliputi: a.
para Kabid/Kabag/kalab/Kasatkes memberikan masukan kepada Kasubbagren dalam rangka menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran; serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan membuat laporan kegiatan, menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
b.
para Kabidl Kabag/Kalab/Kasatkes memberikan masukan kepada Kasubbag Sumda dalam rangka:
c.
1.
penyelenggaraan pembinaan fungsi SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum dan Dikbangspes serta pelatihan; menyusun data personel; mengupayakan peningkatan disiplin dan budaya; dan
2.
penyelenggaraan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras di lingkungan Pusdokkes Polri; penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi BMN non matkes;
para Kabidl Kabagl kalabl Kasatkes memberikan masukan kepada Kasubbag Binfung dalam rangka pelaksanaan pembinaan sistem dan metode, organisasi dan tata laksana; melaksanakan pembinaan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang Dokkes Polri; menyelenggarakan sistem informasi dan analisa evaluasi di tingkat pusat; dan mengelola informasi dan dokumentasi (PID) agar dapat diakses oleh publik.
Paragraf 3 Para Kabidl Kabagl Kalab/Kasatkes dengan Kaurtu dan Kaurkeu Pasal 47
HTCK para Kabid/Kabag/Kalab/Kasatkes dengan Kaurtu bersifat diagonal meliputi: a.
para Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes berkoordinasi dengan Kaurtu dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam;
b.
Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar dari dan kepada para Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes; dan
c.
Kaurtu berkoordinasi dengan para Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes dalam melaksanakan tata naskah dan tata kearsipan Pasal 48
HTCK para Kabidl Kabagl Kalabl Kasatkes dengan Kaurkeu bersifat diagonal, meliputi: a.
melaksanakan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan; dan b. penyiapan.....
29
b.
penyiapan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan (perwabku) masing-masing subsatker. Paragraf 4
Kaurtu dan para Kaurminl Paurmin
Pasal49
HTCK Kaurtu dan para Kaurminl Paurmin bersifat diagonal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut: a.
saling berkoordinasi mengenai produk administrasi dan surat menyurat yang berasal dari bidang/bagian/lab maupun yang berasal dari satker lain; dan
b.
menyampaikan dlsposisi Kapusdokkes Polri atau Sespusdokkes kepada para Kaurminl Paurmin dari bidang/bagian/lab sesuai tujuan dan isi disposisi. Paragraf 5
Pejabat Pusdokkes Polri dengan Pejabat Rumkit Bhayangkara TK I
Pasal50
(1)
(2)
HTCK Karumkit Bhayangkara Tk. I dengan para Kabid/Kabag/Kalabl Kasatkes Pusdokkes Polri secara umum bersifat diagonal, meliputi: a.
Karumkit Bhayangkara Tk. I mengkoordinasikan dalam hal manajemen pembinaan dan operasional dengan para Kabidl Kabagl Kalab sesuai tugas fungsi terkait;
b.
Karumkit Bhayangkara Tk. I menerima dan meneruskan informasi perkembanganl kemajuan kegiatan yang sedang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil (apabila ada hal-hal yang khusus);
c.
Para Kabid/Kabag/Kalab Pusdokkes Polri menyampaikan bahan bahan yang berhubungan dengan pembinaan kekuatan dan pembangunan kebijakan dan rencana strategis yang meliputi pembangunan dan pembinaan kekuatan Pusdokkes Polri termasuk satuan fungsi pembinaan personel dalam Iingkungan Polri untuk diteruskan kepada Kapusdokkes Polri;
d.
Para Kabid/Kabag/Kalab Pusdokkes Polri memberikan masukan termasuk untuk keperluan pengawasan dan pengendalian serta analisa dan evaluasi pelaksanaannya; dan
e.
Para Kabid/Kabag/Kalab Pusdokkes Polri menyampaikan informasi perkembangan/kemajuan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan secara berkala, maupun insidentil (apabila ada hal-hal yang khusus) untuk diteruskan kepada Kapusdokkes Polri.
HTCK Karumkit Bhayangkara Tk. I dengan para Kabid/Kabag/Kalabl Kasatkes Pusdokkes Polri secara khusus bersifat diagonal meliputi: a.
Kabiddokpol melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan operasi dan pembinaan serta penyelenggaraan dukungan di bidang Kedokteran Kepolisian; b. Kabidyankes.....
30
b.
Kabidyankes melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan Rumkit; kegiatan kesehatan gig; dan mulut; kegiatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di lingkungan Polri;
c.
Kabidkesmapta melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa dalam rangka seleksi kesehatan calon dan personel Polri; pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus; serta kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi;
d.
Kabagbinopsnalmed melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan dukungan kesehatan pada keadaan kontinjensi ataupun operasi kepolisian; penyiapan sumber daya pra operasi serta penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya;
e.
Kabagfarmapol melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan farmasi kepolisian; dan
f.
Kabagmatfaskes melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan pengadaan bekal kesehatan dan alat kesehatan; proses pelaksanaan PHLN; Inventarisasi aset persediaan dan aset tetap; serta pemeliharaan alat dan penghapusan alat kesehatan.
Paragraf 6
Kapusdokkes Polri dengan Kabiddokkes PoIda, Kasikesjas Korbrimob, dan
Karumkit Bhayangkara Tingkat II, III, dan IV
Pasal51 (1)
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kabiddokkes Polda, Kasikesjas Korbrimob, dan Karumkit Bhayangkara Tingkat II, III, dan IV serta Kakes pada Lemdikpoll Sat bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi yaitu melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam rangka pembinaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di kewilayahan/Lemdiklsat.
(2)
Selain HTCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Rumkit Bhayangkara sebagaj UPT Pusdokkes Polri dilaksanakan HTCK meliputi: a.
memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta menyelenggarakan pengawasan pengendalian Rumah Sakit sebagai UPT dalam rangka manajemen dan peningkatan kemampuan;
b.
memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan PK BLU dan akreditasi Rumah Sakit; dan
c.
menyelenggarakan dukungan sumber daya Rumah Sakit.
Bagian ....
31 Bagian Keempat Hubungan Lintas Fungsi Paragraf 1 Kapusdokkes Polri dengan Pejabat di Lingkungan Satker Mabes Polri Pasal52 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Irwasum Polri bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan Wasrik sebagai tindak lanjut dari temuan Wasrik, baik yang bersifat intern maupun ekstem (BPK dan DPR);
b.
menerima hasil pengawasan dan pemeriksaan dari Irwasum dan segera menindaklanjuti tentang temuan hasil Wasrik di bidang manajemen, materiil, operasional, SOM, keuangan baik di tingkat pusat maupun wilayah sebagai bahan perbaikan/pernbenahan dan penyempumaannya;
c.
berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan Wasrik di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
d.
berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan wasrik di kewilayahan dengan pelibatan SOM Dokkes Polri sebagai tenaga bantuan teknis di bidang pembinaan fungsi Dokkes Polri; dan
e.
berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik BPK RI.
Pasal53 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Asops Kapolri bersifat koordinasi, meliputi: a.
memberikan bantuan personel dalam pelaksanaan tugas di daerah operasi baik dalam negeri maupun luar negeri;
b.
berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian guna kepentingan pelaksanaan tugas operasional kepolisian;
c.
menyiapkan meteriil kesehatan dalam tugas operasional kepolisian dalam negeri dan luar negeri; dan
d.
berkoordinasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan materiil kesehatan pada pelaksanaan operasi kepolisian tingkat nasional, regional dan intemasional.
Pasal64 HTCK Kapusdokkes POlri dengan Asrena Kapolri bersifat kDonfmasi, meliputi: a.
berkoordinasi di bidang perencanaan anggaran kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
b.
berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode, OTK, HTCK serta piranti lunak lainnya dan memberikan usulan dalarn rangka masalah struktur organisasi dan prosedur Dokkes untuk pengembangan Dokkas baik di tingkat pusat maupun daerah;
c.
mengajukan usulan Renbut al1ggaran dalam rangka pengajuan DIPAIRKA KL Pusdokkes Polri dan koordinasi serta menerima bimbingan teknis dalam Denvusunan ....
32
penyusunan perhitungan anggaran dan hal-hal lain yang terkait dengan pengurusan anggaran; dan d.
berkoordinasi dalam memberikan masukan dalam penyusunan Renja Polri, LAKIP, Renstra Polri, Renstra PHLN dan teknis pelaksanaan PHLN.
Pasal55 HTCK Kapusdokkes Polri dengan As SDM Kapolri bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan serta pembinaan personel yang profesional;
b.
berkoordinasi dalam personel/pejabat Polri;
c.
berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi personel Polri untuk penempatan dan pendidikan;
d.
berkoordinasi dalam hal pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan calon/ personel Polri untuk pendidikan, pembinaan, penempatan dan pengakhiran diatur sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2009 tanggal 15 April 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep/ 361/ XIII 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Tata Cara Panitia Penguji Kesehatan Polri;
e.
berkoordinasi personel;
dalam
pengajuan
pembinaan
usulan
mental,
UKP,
UKG,
pemeliharaan
penempatan
sikap
mental
. f.
berkoordinasi dalam hal penilaianpersonel untuk melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan personel; dan
g.
berkoordinasi dalam penyiapan personel Polri yang akan melaksanakan tugas khusus di dalam maupun luar negeri dalam kondisi sehat sarnapta.
Pasal56 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Assarpras Kapolri bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam penyertaan personel Polri pada pelatihan sertifikasi seperti seleksi daftar rekanan, penyelenggaraan pengadaan atau pada kegiatan lain yang dianggap perlu dan dituangkan dalam Surat Perintah Assarpras Kapolri;
b.
berkoordinasi dalam kebijakan pimpinan;
c.
berkoordinasi dalam penyelenggaraan prasarana di lingkungan Polri;
d.
berkoordinasi dalam hal pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan unit kerja sesuai dengan pengajuan DIPA masing-masing unit kerja;
e.
berkoordinasi dalam pengadaan PHLN; dan
f.
berkoordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan SIMAK BMN.
mengamankan
penyelenggaraan fungsi
logistik
teknis
sesuai
sarana dan
Pasal57 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kadivpropam Polri bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam penyampaian pengamanan personel Dokkes;
informasi
yang
berkaitan dengan
b. berkoordinasi .....
33
b.
berkoordinasi dalam penyeleggaraan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian terkait dengan fungsi Propam;
c.
berkoordinasi dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh personel Dokkes guna kepentingan klarifikasi;
d.
memproses permohonan SKHP dan Kapusdokkes/Sespusdokkes Polri; dan
e.
mengajukan permohonan dalam rangka penerbitan SKHP untuk kepentingan pendidikan, naik pangkat, dan mutasi anggota Pusdokkes Polri.
STNK
Rahasia
yang
diajukan
Pasal58 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kadivkum Polri bersifat koordinasi, meliputi: a, berkoordinasi dan memberikan masukan dari aspek hukum dalam rangka penyusunan produk-produk hukum/perundang-undangan tentang pelaksanaan tugas fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; b. berkoordinasi dalam pemberian pelayananl bantuan teknis hukum kesehatanl medikolegal; c. berkoordinasi dan memberikan bantuan hukum apabila terjadi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang berdampak hukum bagi Polri; d. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka sosialisasi perundang undangan/peraturan di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan e.
berkoordinasi dan sama dalam pembuatan peraturanl perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan untuk ditindaklanjuti di lingkungan Polri.
Pasal59 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kadivhumas Polri bersifat koordinasi, meliputi: a. berkoordinasi dalam penyampaian informasi tentang kebijakan pimpinan dan kegiatan Dokkes Polri yang menonjol guna peningkatan citra Dokkes Polri di Iingkungan Polri dan masyarakat umum; b. berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan peliputan dan publlkasi acara penting di Iingkungan Pusdokkes Polri; c. meminta bantuan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di Iingkungan Divhumas Polri; dan d. berkoordinasi dalam menerima informasi tentang kebijakan pimpinan yang dikemas dalam bentuk Buletin atau Lembaran Penpas dalam rangka penerangan pasukan untuk anggota Pusdokkes.
Pasal60 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kadivhubinter Polri bersifat koordinasi, meliputi: a. berkoordinasi dalam pemenuhan data/informasi/bantuan teknik medik yang berkaitan dengan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dari dan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polril institusi kepolisian Negara lain; b. berkoordinasi. ....
34
b.
berkoordinasi dalam pelaksanaan penyerahan barang bukti medikl jenazah kepada dan dari Negara lain pada pelaksanaan kegiatan DVII Dokpol guna kepentingan penyidikan tindak pidana; dan
c.
membantu kelancaran pengurusan dokumen-dokumen keberangkatan ke luar negeri bagi personel Dokkes Polri yang akan melaksanakan tugas kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di luar negeri. Pasal61
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kadiv TI Polri, bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam menunjang penyediaan dan pelayanan jaringan teknologi dan informasi di lingkungan Dokkes Polri;
b.
memonitor pelaksanaan kegiatan kedokteraan kepolisian dan kesehatan kepolisian yang dilaksanakan oleh Dokkes Polri dengan memanfaatkan jaringan teknologi dan informasi; dan
c.
berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan teknologi dan informasi di bidang kesehatan dalam mendukung tugas pokok Polri. Pasal62
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Koorsahli Kapolri, bersifat koordinasi, yaitu berkoordinasi dalam penentuan solusi permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta masalah lain yang memerlukan penanganan khusus. Pasal63 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Koorspripim Polri, bersifat koordinasi, meliputi: a.
meneruskan Polri;
arahan, perintah lisan/tertulis Kapolri kepada
Kapusdokkes
b.
berkoordinasi untuk kegiatan Kapolri yang diwakili Kapusdokkesl mendampingi Kapolri dalam acara yang terkait bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan
c.
berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang diperlukan Kapolri dalam Sidang Kabinet, rapat Polkam dan Dengar Pendapat dengan DPR RI. Pasal64
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kabaintelkam Polri, bersifat koordinasi, meliputi: a.
dalam kegiatan pengamanan medik baik berskala nasional maupun intemasional dan kerja sama penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian di lingkungan Intelkam; dan
b.
berkoordinasi dan memberikan bantuan teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam pelaksanaan tuqas operasional di lapangan. Pasal .....
35 Pasal65 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kabaharkam Polri, bersifat koordinasi, meliputi: a.
melaksanakan kerja sama dalam pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian terhadap anggota maupun masyarakat dalam konteks operasi kepolisian;
b.
melaksanakan kerja sama penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam bidang operasional kepolisian; dan
c.
berkoordinasi dan memberikan bantuan teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Pasal66
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kabareskrim Polri, bersifat koordinasi, meliputi:
a.
berkoordinasi dalam pemeriksaan kesehatan saksi/tersangka;
b.
berkoordinasi dalam pelaksanaan bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan terkait dengan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan
c.
berkoordinasi dan memberikan bantuan teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Pasal67
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kakorlantas Polri, bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan serta pendataan pengemudi pada proses pemohonan 81M baru dan perpanjangan pada operasi keselamatan lalu Iintas; dan
b.
berkoordinasi dalam memberikan pendidIkan dan pelatihan di bidang kedokteran lalu Iintas;
c.
berkoordinasi dalam rangka pengkajian dan penelitian keselamatan lalu lintas dan jalan raya aspek manusia; dan
d.
berkoordinasi dan memberikan bantuan teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Pasal68
HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kakorbrimob Polri, bersifat koordinasi, meliputi: a. b. c.
berkoordinasi dalam pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian pada tugas operasional kepolisian yang mengedepan Korbrimob; memberikan pelatihan teknis kepada tenaga para medik dan paramedik dalam pelaksanaan operasional kepolisian dilapangan; dan berkoordinasi dan memberikan bantuan teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Pasal .....
36
Pasal69 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kadensus 88 Anti Teror, bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam pelaksanaan bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme yang melibatkan Densus 88 dengan tim Dokpol-DVI; dan
b.
berkoordinasi dan memberikan bantuan teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.
Pasal70 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kalemdikpol, bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Dikbangspes kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan
b.
berkoordinasi dalam penyusunan kurikulum, perangkat kendali pendidikan, tenaga pendidik dan Hanjar kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.
Pasal71 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kapuslitbang Polri bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam penelitian, pengkajian, pengujian, demonstrasi dan uji coba lapangan, serta penemuan dan pengembangan teknologi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan
b.
berkoordinasi dalam uji coba laboratorium teknologi kedokteran kepolisian yang terkait dengan kegiatan kedokteran kepolisian.
Pasal72 HTCK Kapusdokkes Polri dengan Kapuskeu Polri bersifat koordinasi, meliputi: a.
berkoordinasi dalam rangka pencairan dana sesuai dengan otorisasi yang diterima oleh Pusdokkes Polri; dan
b.
berkoordinasi dan meminta bantuan teknis akutansi kepada Puskeu Polri, dalam hal pelaksanaan giat Pusdokkes Polri.
Bagian Kelima Hubunqan Iintas sektoral Pasal73 (1)
HTCK Kapusdokkes Polri dengan pimpinan lembagal instansi pengemban fungsi kesehatan bersifat Iintas sektoral, berbentuk garis koordinasi meliputi: a. umum .....
37
a.
b.
umum: 1.
melaksanakan kerja sama dalam kegiatan terpadu sesuai potensi, kemampuan dan peran masing-masing untuk berbagai tugas yang terkait; dan
2.
melaksanakan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
khusus: 1.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Kemenkes RI, melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang kesehatan antara lain: pembinaan rumah sakit, penanggulangan bencanal kontinjensi, upaya penanggulangan penyakit dengan Kejadian Luar Biasa dan epidemil pandemi, DVI dan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta trafficking;
2.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Kemenristek, melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan Iptek di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
3.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Kemenkeu, melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan yang berkaitan dengan antara lain PK BLU dan pembiayaan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
4.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Kemenneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: a)
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan penyelenggaraan PPT bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
b)
pelatihan, pengembangan sistem dan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumkit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto;
5.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Kemensos, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan penyelenggaraan PPT bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Badan paM, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian antara lain: a)
penerapan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) bagi Farmasi Kepolisian sebagai syarat jaminan mutu industri farmasi; b) pengamanan .....
38
b)
pengamanan medik khususnya food security; dan
c)
Registrasi produk Bagfarmapol;
obat-obatan
hasil
produksi
7.
HTCK Pusdokkes Polri dengan BKKBN, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang kesehatan reproduksi dan pembinaan keluarga sejahtera;
8.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Kemenhan/TNI, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan operasional kesehatan pada situasi khususl kontinjensi dan pembinaan kesehatan masyarakat Polril TNI;
9.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Kemenkum dan HAM, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam mempatenkan produk Pusdokkes Polri;
10.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Perguruan Tinggi, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
11.
HTCK Pusdokkes Polri dengan BNN, melaksanakan koordinasi dan keqa sama dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) aspek kedokteran dan kesehatan;
12.
HTCK Pusdokkes Polri dengan PT Askes (Persero) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan bagi purnawirawanl pensiunan personel Polri dan keluarganya serta masyarakat umum, sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara PT Askes (Persero) dengan Polri no. 1951 KTRI 0509 dan No. Pol.: B/15NI2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) pada Fasilitas Kesehatan Polri;
13.
HTCK Pusdokkes Polri dengan Rumah Sakit Pusatl ruiukan nasional (RSCM, RSJN Harapan Kita, RSK Dharmais, RSPAD .Gatot Subroto, RSPI Sulyanti Saroso, RSP Pertamina) meliputi: a)
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu rulukan spesialistik;
b)
dalam hal menerima rujukan pasien/kasus (forensik) dari Rumah Sakit lain atau rujukan pasien/kasus yang tidak dapat ditangani oleh Rumkit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto ke Rumah Sakit lain;
c) dalam .....
39
14.
15.
c)
dalam hal dukungan kesehatan pada penanggulangan bencana dan kegiatan kenegaraan serta masyarakat; dan
d)
pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh institusi kesehatan di luar institusi kesehatan kepolisian diberikan restitusi sesuai dengan Perkap no 11 tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
HTCK Pusdokkes Polri dengan Oinkes OKI Jakarta meliputi: a)
dalam rangka pelayanan dan dukungan kesehatan di wilayah OKI Jakarta;
b)
dalam hal pembinaan kualitas pelayanan Rumah Sakit, pelayanan bagi Gakin (keluarga miskin) dan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
c)
dalam hal dukungan kesehatan pada bencana dan kegiatan kenegaraan serta masyarakat.
HTCK Pusdokkes Polri dengan IOIlPOGI, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian. BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal74 Pengawasan dan Pengendalian di Iingkungan Pusdokkes Polri: a.
Kapusdokkes Polri memberi arahan dan bimbingan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas baik di Pusdokkes Polri dan seluruh jajaran keclokteran kepolisan dan kesehatan baik pada Satker Mabes Polri maupun Satuan kewilayahan;
b.
Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat khusus dilaksanakan oleh Kapusdokkes Polri, sedaugkan yang bersifat rutin dilaksanakan secara berjenjang ke bawah oJeh masing-masing Kepala Bidang; dan
c.
dalam hal terdapat perkembangan yang bersifat khusus dan prinsip, Kapusdokkes Polri memberikan arahan tindak lanjut guna mendapatkan pemecahannya.
BABIV .....
40 BABIV
KETENTUANPENUTUP
Pasal75
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kapusdokkes Polri No. Pol: Skepl 521 VI 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Hubungan dan Tata Kerja Pusdokkes Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal76 Peraturan Kapusdokkes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal '0 Januarl
2012
KEPALA PUSAT KEDOKT RAN DAN KESEHATAN POLRI,
Disahkan di Jakarta padatanggal 31 JaQuar!
2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO
~
Drs. TIMUR PRADOPO
..IENDERAL POLISI
REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 1
TAHUN
~12
