PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4
TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
Bahwa ketentuan mengenai administrasi pertanggungjawaban keuangan telah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundangundangan dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
: 1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Mengingat
3.
Undang-Undang .....
2 3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2.
Pengguna .....
3
2.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
4.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5.
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
6.
Bendahara Pengeluaran adalah personel Polri yang diangkat oleh Kapolri yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja.
7.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
8.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
9.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
10.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN
11.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa PA atau PPK yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
12.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 13.
Surat.....
4
13.
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dalam hal ini Bendahara Satker (Bensatker) dan disahkan oleh KPPN untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau pensiun yang digunakan sebagai dasar melanjutkan pembayaran gaji pada KPPN di tempat kerja yang baru dan/atau dasar untuk membayar pensiun pertama yang akan dibayarkan oleh PT. ASABRI (Persero).
14.
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/kelompok kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.
15.
Pertanggungjawaban Keuangan yang selanjutnya disingkat Perwabkeu adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.
Belanja Pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta lain-lain belanja pegawai.
17.
Belanja Barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas.
18.
Belanja Modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk pisik lainnya.
19.
Belanja lain-lain adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA yang digunakan untuk pengeluaran/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja.
20.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
21.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Polri yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
22.
Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Polri sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 23. Dokumen .....
5
2.
23.
Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
24.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
25.
Uang Persediaan selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan huruf c dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
3.
(1)
PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di lingkungan Polri adalah Kapolri.
(2)
Kapolri selaku PA dapat mendelegasikan kewenangannya kepada KPA.
(3)
KPA wajib menunjuk: a.
PPK;
b.
Pejabat Penandatangan SPM; dan
c.
dihapus.
(4)
Penunjukan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM tidak terikat periode tahun anggaran.
(5)
Dalam hal tidak ada penggantian PPK dan Pejabat Penandatangan SPM, pada awal tahun anggaran KPA menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada KPPN.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1)
Penunjukan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan Keputusan KPA.
(2)
KPA dapat merangkap salah satu jabatan sebagai PPK atau Pejabat Penandatangan SPM, apabila pada Satker tidak memungkinkan dilakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b. (3) Dalam .....
6 (3)
4.
Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kasatker, maka pejabat yang berwenang dapat menunjuk pelaksana tugas KPA sampai dengan pejabat defenitif ditetapkan.
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1)
5.
Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diangkat oleh Kapolri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan: a.
pada Satker Mabes Polri, diangkat oleh Kasatker atas rekomendasi Kapuskeu; dan
b.
pada Satker kewilayahan, diangkat oleh Kapolda atas rekomendasi Kabidkeu.
(2)
Personel yang diangkat selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pejabat Polri yang menjabat sebagai Kasubbagkeu, Kaurkeu, Kasikeu atau Paurkeu di lingkungan Satkernya.
(3)
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran, dan tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK, atau Pejabat Penandatangan SPM.
(4)
Dalam hal tidak ada penggantian Bendahara Pengeluaran, pada awal tahun anggaran Kasatker menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada KPPN.
Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7A PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertugas: a.
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
b.
menunjuk KPA/Pengguna Barang;
c.
menetapkan pejabat penerimaan negara;
d.
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
e.
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
f.
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
g.
menggunakan barang milik negara;
yang
bertugas
melakukan
h.
pemungutan
menetapkan …..
7
6.
h.
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
i.
mengawasi pelaksanaan anggaran; dan
j.
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Polri.
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertugas:
7.
a.
menyusun DIPA;
b.
menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
c.
menetapkan Pejabat Penandatangan SPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
d.
menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
e.
menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
f.
memberikan supervisi dan kegiatan dan penarikan dana;
g.
mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
h.
menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
konsultansi
dalam
pelaksanaan
Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertugas: a.
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
b.
menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
c.
membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
d.
melaksanakan kegiatan swakelola;
e.
memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
f.
mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g.
menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat …..
8
8.
h.
membuat dan menandatangani SPP;
i.
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
j.
menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
k.
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
l.
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 Pejabat Penandatangan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bertugas:
9.
a.
menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
b.
menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c.
membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;
d.
menerbitkan SPM;
e.
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f.
melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g.
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11
10.
(1)
Kabidkeu bertugas sebagai pembina fungsi keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk anggaran yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Anggaran yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran bersyarat yang pencairannya berdasarkan Otorisasi atau Perintah Pelaksanaan Kegiatan (P2K).
Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Kasubbagkeu/Kaurkeu/Kasikeu/Paurkeu selaku Bendahara Pengeluaran bertugas: a.
menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya; b.
melakukan .....
9
11.
b.
melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
c.
menolak perintah pembayaran persyaratan untuk dibayarkan;
d.
melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
e.
menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara;
f.
mengelola rekening tempat penyimpanan UP/TUP;
g.
menyiapkan SPP dan SPM;
h.
mengajukan tagihan kepada KPPN;
i.
mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN;
j.
menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan Satker;
k.
menyelenggarakan pengolahan, posting pelaksanaan back up serta penyimpanannya;
l.
menyelenggarakan pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Satker;
m.
mencatat administrasi keuangan khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi;
n.
menyusun laporan keuangan Satker dengan menggunakan program Sistem Akuntansi Instansi berdasarkan Standar Akuntansi pemerintah (SAP) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
o.
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
apabila
tidak
atau
memenuhi
cetak
data
Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1)
Gaji induk/gaji bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1 merupakan penghasilan teratur yang diterima oleh Pegawai Negeri pada Polri setiap bulannya yang harus dipertanggungjawabkan dengan kelengkapan dokumen.
(2)
Non Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan penghasilan tidak teratur oleh Pegawai Negeri pada Polri secara insidentil sesuai kondisi tertentu yang harus dipertanggungjawabkan dengan kelengkapan dokumen.
(3)
Gaji dan tunjangan tidak boleh dilakukan pemotongan, kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan dan persetujuan pegawai yang bersangkutan. 12.
Ketentuan …..
10 12.
Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16
13.
(1)
Non gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf merupakan penghasilan tidak teratur yang diterima di luar gaji.
b
(2)
Uang lembur dan uang makan lembur PNS Polri diberikan apabila melakukan pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditetapkan, paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
(3)
Uang makan lembur anggota Polri diberikan apabila pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditetapkan, paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
(4)
Uang makan PNS Polri diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam satu bulan.
(5)
Honor dan Insentif diberikan kepada setiap pegawai negeri pada Polri yang melakukan tugas dengan surat perintah.
(6)
Besarnya uang lembur, uang makan lembur, Uang makan, Honor dan Insentif PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Besarnya uang makan lembur, Honor dan Insentif Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah huruf f, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1)
Selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, khusus Pegawai Negeri pada Polri/Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi jabatan, untuk pembayaran gajinya wajib dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
surat penghadapan dari Kasatker.
b.
SKPP dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disahkan oleh KPPN;
c.
fotokopi keputusan mutasi dari pejabat yang berwenang yang dilegalisir;
d.
surat perintah telah melaksanakan tugas dari Kasatker;
e.
keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri di lingkungan Polri (khusus yang baru diangkat atau intake); dan
f.
Buku Penghasilan Perorangan (BPP) Bentuk KU-11. (2) Dalam .....
11 (2)
14.
Dalam hal keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum terbit, dapat digunakan Surat Telegram mutasi jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Ketentuan Pasal 30 huruf a diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari: a.
pengadaan belanja barang/jasa secara umum dengan nilai: 1.
sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2.
di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3.
di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, dan untuk Jasa konsultansi sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah); dan
4.
di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, dan untuk jasa konsultansi di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
b.
pengadaan belanja barang/jasa secara swakelola;
c.
belanja uang makan dan perawatan tahanan;
d.
belanja langganan daya dan jasa, meliputi: 1.
listrik, telepon, gas, dan air (LTGA); dan
2.
pos dan giro;
e.
belanja pemeliharaan; dan
f.
belanja perjalanan dinas: 1.
2.
dalam negeri, terdiri dari: a)
perjalanan dinas biasa; dan
b)
perjalanan dinas mutasi;
luar negeri, terdiri dari: a)
perjalanan dinas biasa;
b)
perjalanan dinas mutasi; dan
c)
perjalanan dinas penugasan khusus. 15.
Ketentuan …..
12 15.
Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (1)
(2)
(3)
Pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 1, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
kuitansi bukti pembayaran;
b.
faktur/nota bukti pembelian;
c.
faktur pajak, apabila dikenakan pajak;
d.
Surat Setoran Pajak (SSP); dan
e.
SPP/SPM/SP2D.
Pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 2, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
kuitansi bukti pembayaran;
b.
faktur/nota bukti pembelian;
c.
faktur pajak, apabila dikenakan pajak;
d.
SSP; dan
e.
SPP/SPM/SP2D.
Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 3, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
kuitansi bukti pembayaran;
b.
faktur/nota bukti pembelian;
c.
faktur pajak, apabila dikenakan pajak;
d.
SSP;
e.
Surat Perintah Kerja;
f.
berita acara penyelesaian pekerjaan;
g.
berita acara serah terima pekerjaan;
h.
berita acara pembayaran;
i.
kopi surat perintah tim panitia penerima hasil pekerjaan; dan
j.
SPP/SPM/SP2D. (4)
Pengadaan .....
13 (4)
16.
Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 4, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
kuitansi bukti pembayaran;
b.
faktur/nota bukti pembelian;
c.
faktur pajak, apabila dikenakan pajak;
d.
SSP;
e.
keputusan penetapan pemenang;
f.
bank garansi/jaminan pelaksanaan;
g.
surat perjanjian/kontrak;
h.
fotokopi surat perintah tim panitia penerima hasil pekerjaan;
i.
laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara pembayaran per termin, apabila pembayarannya melalui termin;
j.
berita acara penyelesaian pekerjaan;
k.
berita acara serah terima pekerjaan;
l.
berita acara pembayaran;
m.
berita acara uji materiil, khusus barang tertentu yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk dilaksanakan pengujian;
n.
fotokopi surat perintah tim uji materiil dari Kasatker khusus barang tertentu yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk dilaksanakan pengujian;
o.
jaminan bank garansi uang muka, apabila mengambil uang muka; dan
p.
SPP/SPM/SP2D.
Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1)
Belanja uang makan dan perawatan tahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
kuitansi bukti pembayaran;
b.
faktur/nota bukti pembelian;
c.
faktur pajak, apabila dikenakan pajak;
d.
SSP;
e.
SPK atau surat perjanjian/kontrak;
f.
berita acara penyelesaian pekerjaan; g.
daftar .....
14
17.
g.
daftar perincian biaya perawatan dan makan tahanan (WT-02);
h.
fotokopi Surat Perintah Penahanan;
i.
fotokopi Surat Perintah Perpanjangan apabila diperpanjang;
j.
SPP/SPM/SP2D;
k.
berita acara serah terima pekerjaan; dan
l.
berita acara pembayaran.
Tahanan (SPPT),
(2)
Dalam hal tahanan di Polsek yang jaraknya dari Polres lebih dari 10 KM atau yang transportasinya sulit, Bendahara Pengeluaran dapat memberikan makan tahanan dalam bentuk uang kepada Polsek, dengan Perwabkeu berupa kuitansi penerimaan uang dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h yang dibuat oleh Polsek yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Bendahara Pengeluaran Polres.
(3)
Dalam hal di wilayah Polres tidak ada pihak ketiga yang memenuhi persyaratan ketentuan lelang dalam pengadaan makan dan perawatan tahanan, dapat dilakukan pengadaan langsung yang dibayarkan setiap bulan.
Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 (1)
(2)
18.
Belanja langganan daya dan jasa LTGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d angka 1, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
bukti tagihan;
b.
dihapus;
c.
berita acara pemakaian daya dan jasa, melalui verifikasi; dan
d.
SPP/SPM/SP2D.
Belanja jasa pos dan giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d angka 2, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
bukti pengiriman dari jasa pengiriman; dan
b.
SPP/SPM/SP2D.
Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1)
Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2)
Untuk .....
15
19.
(2)
Untuk pemeliharaan gedung yang nilainya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilampirkan foto lama sebelum dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan foto baru setelah selesai pemeliharaan.
(3)
Untuk pemeliharaan mesin jika terjadi penggantian mesin, mesin yang lama tetap berada pada aset Satker sebelum adanya penghapusan dari SIMAK BMN.
Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d dan huruf f diubah serta huruf e dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 (1)
(2)
Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f angka 1 butir a), dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
rincian biaya perjalanan sesuai dengan format yang telah ditentukan;
b.
surat perintah;
c.
Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan diketahui oleh pejabat di tempat tujuan;
d.
Tiket, Boarding pass, retribusi dan kuitansi hotel atau tempat menginap lainnya;
e.
bukti pengeluaran lainnya dan/atau daftar pengeluaran riil dari yang bersangkutan dan diketahui Pejabat Pembuat Komitmen;
f.
perhitungan biaya perjalanan dinas secara nominatif, bila dilaksanakan secara rombongan; dan
g.
SPP/SPM/SP2D.
Belanja perjalanan dinas mutasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f angka 1 butir b), dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
kuitansi;
b.
surat perintah dari Kasatker;
c.
surat perintah perjalanan dinas dari Kasatker;
d.
kopi telegram/keputusan mutasi;
e.
daftar keluarga;
f.
daftar barang;
g.
rincian biaya perjalanan sesuai dengan format yang telah ditentukan; dan
h.
SPP/SPM/SP2D. 20.
Ketentuan …..
16 20.
Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8 (delapan) dan huruf j diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 (1)
Belanja Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri dari: a.
b.
c.
latihan praoperasi, digunakan untuk: 1.
uang makan atau makan operasi;
2.
makanan dan minuman ringan (snack and drink);
3.
Alins/Alongins;
4.
administrasi latihan (Minlat);
5.
honor instruktur; dan
6.
pemeriksaan kesehatan;
pelaksanaan operasi, digunakan untuk: 1.
uang saku;
2.
uang makan atau makan operasi;
3.
dana satuan;
4.
jasa angkutan;
5.
bekal kesehatan; dan
6.
kodal;
dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, digunakan untuk: 1.
penyelidikan pelanggaran dan tindak pidana;
2.
penyidikan:
3. d.
a)
perkara sangat sulit;
b)
perkara sulit;
c)
perkara sedang;
d)
perkara mudah; dan
e)
pelanggaran;
dukungan administrasi;
dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba digunakan untuk: 1.
penyelidikan kasus narkoba;
2.
penyidikan kasus narkoba;
3.
pengembangan dan pengungkapan jaringan kasus narkoba;
4.
pembinaan jaringan narkoba; dan
5.
dukungan administrasi; e.
dukungan …..
17 e.
f.
g.
h.
dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme digunakan untuk: 1.
penyelidikan tindak pidana terorisme;
2.
penyidikan tindak pidana terorisme;
3.
penindakan tindak pidana terorisme;
4.
pencegahan tindak pidana terorisme;
5.
penangkalan tindak pidana terorisme;
6.
pembinaan jaringan terorisme; dan
7.
deradikalisasi;
dukungan anggaran kegiatan deteksi/penyelidikan pengamanan intelijen, digunakan untuk: 1.
analisis intelijen;
2.
deteksi/penyelidikan intelijen;
3.
pengamanan intelijen;
4.
penggalangan intelijen;
5.
pembentukan jaringan intelijen;
6.
pembinaan jaringan intelijen;
7.
cipta kondisi; dan
8.
pengumpulan bahan keterangan (pulbaket);
dan
dukungan anggaran sarana kontak, digunakan untuk: 1.
biaya pembinaan kemitraan; dan
2.
biaya koordinasi pembinaan Kamtibmas;
dukungan anggaran kontinjensi, digunakan untuk: 1.
pengamanan bencana alam;
2.
pengamanan gangguan/konflik sosial; dan
3.
penanganan gangguan keamanan;
i.
dukungan uang makan non organik/uang makan jaga kawal, digunakan untuk mendukung petugas jaga kawal dan piket;
j.
dukungan anggaran pengamanan Kepolisian antara lain unjuk rasa dan pengamanan VVIP, pengamanan pengamanan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap Kamtibmas dan/atau intensitas tinggi;
k.
dukungan anggaran administrasi pengadaan barang/jasa, digunakan untuk: 1.
honor;
2.
biaya pengumuman;
3.
biaya penggandaan dokumen pengadaan; dan
4.
biaya rapat dan biaya administrasi lainnya; l.
dukungan .....
18 l.
(2)
21.
dukungan anggaran konsultan perencana dan pengawas konstruksi, digunakan untuk: 1.
biaya jasa konsultan;
2.
biaya jasa pengawas; dan
3.
biaya administrasi.
Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada operasi Kepolisian tertentu diberikan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas.
Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1)
(2)
Dukungan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, huruf d, dan huruf e, harus dibuat rencana kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) oleh penyelidik/penyidik yang diketahui Kasatker dan/atau atasan Penyidik, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
surat perintah tugas penyelidikan dan penyidikan;
b.
rencana penyelidikan dan penyidikan;
c.
kuitansi;
d.
nota/faktur barang;
e.
tiket, kuitansi hotel dan transportasi lokal;
f.
faktur pajak, apabila dikenakan pajak;
g.
SSP;
h.
SPP/SPM/SP2D; dan
i.
laporan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Dukungan anggaran kegiatan deteksi/penyelidikan intelijen, pengamanan dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, harus dibuat rencana kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) oleh tim deteksi/penyelidikan yang diketahui Kasatker, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a.
surat perintah tugas;
b.
rencana penyelidikan;
c.
kuitansi;
d.
nota/faktur barang;
e.
tiket, kuitansi hotel dan transportasi lokal;
f.
faktur pajak, apabila dikenakan pajak;
g.
SSP;
h.
SPP/SPM/SP2D; dan
h.
laporan hasil deteksi/penyelidikan. (3)
Penggunaan .....
19
22.
(3)
Penggunaan dana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana disesuaikan dengan kebutuhan riil per kasus dan tidak terikat pada indeks klasifikasi perkara mudah, sedang, sulit dan sangat sulit.
(4)
Penggunaan dana deteksi/penyelidikan intelijen, pengamanan dan penggalangan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan tidak terikat pada indeks biaya penyelidikan, pengamanan dan penggalangan per kegiatan.
(5)
Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d sulit didapat, bukti Perwabkeu dapat diganti dengan daftar pengeluaran riil oleh personel yang bersangkutan yang diketahui PPK/Kasatker.
Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 Dukungan anggaran pengamanan kepolisian sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf j, dilengkapi dokumen sebagai berikut:
23.
dalam
a.
surat perintah;
b.
daftar nominatif penerimaan uang, apabila diberikan dalam bentuk uang;
c.
dukungan BBM;
d.
SSP; dan
e.
SPP/SPM/SP2D.
Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: Pasal 58
24.
(1)
Untuk pengadaan barang/jasa belanja modal yang tidak dialokasikan biaya proses pelelangan pada tahun anggaran berjalan, biaya proses pelelangan dapat dialokasikan pada DIPA tahun anggaran berjalan dengan melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal kegiatan yang secara teknis pengelolaan keuangan negara tidak memungkinkan mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa secara pelelangan dan merupakan kebutuhan operasional sehari-hari Satker antara lain Alat Tulis Kantor (ATK), pemeliharaan, makan jaga kawal, makan tahanan, dan belanja perjalanan dinas, dapat menggunakan mekanisme uang persediaan sesuai rencana penarikan dana berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Term of Reference dan Petunjuk Operasional Kegiatan Satker.
Ketentuan lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini. Pasal …..
20
21
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2
DAFTAR LAMPIRAN HALAMAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP) PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP) KUITANSI LANGSUNG (LS) PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI LANGSUNG (LS) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SURAT PERINTAH KERJA (SPK) LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP) LAMPIRAN BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP) BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BASTP) BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP) SURAT PERINTAH PENUNJUKAN TIM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN FAKTUR/NOTA KUITANSI KU-17 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) P3 DAFTAR PENGELUARAN RIIL DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN UANG SAKU DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN UANG SAKU DAN UANG MAKAN DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN HONOR DAFTAR PERHITUNGAN BIAYA DAN PERAWATAN TAHANAN
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN 1)
SURAT SETORAN Lembar – 1 BUKAN PAJAK untuk (SSBP) WAJIB Nomor ...................... 2) SETOR/BENDAHARA Tanggal PENERIMA ............................ 3) KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : ................................................................................................ 4)
A. 1. NPWP Wajib Setor/Bend
:
2. Nama Wajib Setor/Bend
: ................................................................ 6)
3. Alamat
: ................................................................ 7)
B. 1. Kementrian/Lembaga
:
.............................................. 8)
2. Unit Organisasi Eselon I
:
............................................ 9)
3. Satuan Kerja
:
.............................. 10)
4. Fungsi/Subfungsi/Program:
.................. 11)
5. Kegiatan/Subkegiatan
:
.................. 12)
6. Lokasi
:
................................ 13)
C. MAP DAN Uraian Penerimaan :
................................ 14)
D. Jumlah Setoran Dengan Huruf PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang Lembar ini .......................... 18) ................ 19) ................................................ 20) NIP. ......................................... 21)
: Rp. .......................................................... 15) : ............... ....... ........................................ 16) Untuk Keperluan setoran ............................ 17)
Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ............................................. 22) Tanda Tangan ......................................... 23) Nama Terang .......................................... 24)
4
PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor
Uraian Isian
1.
Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999) Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ......... diisi petugas Bank) Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor Wajib Pajak Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor Wajib Pajak Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementrian /Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Diisi dengan Kode Unit Organisasi eselon I dan Uraian (001) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit (Tidak perlu diisi) *Diisi (4) digit kode kegiatan apabil penyetoran Untuk Satker Pengguna PNBP (Tidak perlu diisi) *Diisi (4) digit kode Subkegiatan apabila Penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP (Tidak perlu diisi)
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit Diisi Kode Lokasi Provinsi (2) digit 14. Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format 15. Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan 16. Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf 17. Diisi keperluan pembayaran sesuai dengan uraian setoran angka 14 18 & 19. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP 20 & 21. Diisi sesuai nama wajib Setor, NIP, dan stempel Satker 22. Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro 23 & 24. Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap Catatan : - Diisi dengan huruf Kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu mata Anggaran Penerimaan (MAP)
5
6
PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor Catatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
:
-
Uraian Isian Diisi dengan huruf kapital atau diketik Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran Diisi dengan nomor SSPB dengan metode penomoran Kode Satker Nomor (XXXXXXXXXX) Diisi dengan Tanggal SSPB dibuat Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ..... diisi petugas Bank) Diisi NPWP Bendahara Satker Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementrian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit dan Kode Program (4) empat digit *Diisi (4) digit kode kegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP *Diisi (4) digit kode Subkegiatan apabila penyetoran untuk Satker pengguna PNBP
13. Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit Diisi Kode Lokasi Provinsi (2) digit 14. 15. 16. 17. 18 & 19. 20 & 21. 22. 23 & 24.
Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf Diisi keperluan pembayaran Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap
7
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Tanggal : ........1)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kementerian negara/lembaga Unit Organisasi Satker Lokasi Tempat Alamat
Nomor: ........2)
Sifat Pembayaran
3)
Jenis Pembayaran
4)
: ......... 5) : ......... 6) : ......... 7) : ......... 8) : ......... 9) : .........10)
7. Kegiatan 8. Kode Kegiatan 9. Kode Fungsi/Sub fungsi/Program 10. Kode Kewenangan
: .........11) : .........12) : .........13) : .........14)
Kepada yth, Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar Satker ....... 15) di .............. 16) Berdasarkan DIPA/SKPA ...17) Nomor : ... 18) tanggal ... 19) bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut: 1. Jumlah Pembayaran yang dimintakan 2. 3. 4. 5. 6.
Untuk keperluan Jenis belanja Atas nama Alamat Mempunyai rekening
7. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak 8. Nilai SPK/Kontrak 9. Dengan penjelasan :
I. Nomor urut
1 I
II
II.
:
dengan angka : ......... 20) dengan huruf : ......... 21) : ......... 22) : ......... 23) : ......... 24) : ......... 25) : ......... 26) nomor rekening : ......... 27) : ......... 28) : ......... 29)
KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA
PAGU DALAM DIPA/SKPA (RP.)
SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)
SPP INI (Rp.)
JUMLAH S.D. SPP INI
SISA DANA (Rp.)
2
3
4
5
6
7
30)
31)
32)
33)
34)
35)
JUMLAH I
36)
37)
38)
39)
40)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT)
SEMUA KEGIATAN 41)
JUMLAH II
51) UANG PERSEDIAAN
LAMPIRAN
DOKUMEN PENDUKUNG : ... ..... 52) BERKAS
Diterima oleh Pejabat Penanda tangan SPM Satker ........55) Pada tanggal ........57)
Nama NIP.
PM
PM
PM
PM
SURAT BUKTI PENGELUARAN
SURAT TANDA SETOR
........53) LEMBAR
..........54) LEMBAR
MENTERI KEUANGAN
........., tanggal seperti diatas Pejabat Pembuat Komitmen Satker .......56)
Nama NIP.
8
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57)
URAIAN ISIAN Diisi tanggal Penerbitan SPP Diisi nomor Penerbitan SPP Dipilih salah satu : 1= UP, 2=TUP, 3= GUP, 4= LS, 5=GUP Nihil, 6= PTUP Dipilih salah satu : 1= Pengeluaran Anggaran (PA), 2= Pengembalian Uang Diisi nama dan kode Kementerian negara/lembaga yang bersangkutan Diisi nama dan kode Unit Eselon I Kementerian negara/lembaga yang bersangkutan Diisi nama dan kode Satker yang bersangkutan Diisi nama dan kode Provinsi Satker yang bersangkutan Diisi nama dan kode kota/kabupaten Satker yang bersangkutan Diisi alamat Satker yang bersangkutan Diisi nama kegiatan yang bersangkutan Diisi kode kegiatan yang bersangkutan Diisi kode fungsi, Sub fungsi dan program yang bersangkutan Diisi kode (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (TP) Tugas Pembantu, (UB) Urusan Bersama, (DS) Desentralisasi Diisi nama Satker yang bersangkutan Diisi nama kota/kabupaten yang bersangkutan Diisi jenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/SKPA) Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/SKPA) Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf Diisi keperluan pembayaran Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawai/belanja barang/belanja modal/dst) Diisi nama pihak penerima pembayaran Diisi alamat pihak penerima pembayaran Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran Diisi nomor rekening pihak penerima pembayaran Diisi nomor dan tanggal SPK/Kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS) Diisi nilai SPK/Kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS) Diisi kode kegiatan, output dan mata anggaran yang bersangkutan Diisi pagu masing-masing mata anggaran dalam satu kegiatan dan satu output Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telah diajukan Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini Diisi penjumlahan nilai kolom 4 dan kolom 5 Diisi hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kolom 6 Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 3 Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 4 Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 5 Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 6 Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 7 Diisi kode kegiatan, output dan jenis belanja dalam DIPA/SKPA Diisi pagu jenis belanja dalam satu kegiatan dan satu output dalm DIPA/SKPA Diisi kumulatif jumlah semua kegiatan yang telah diajukan sampai dengan SPP yang lalu Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini Diisi jumlah kumulatif seluruh kegiatan sampai dengan SPP ini Diisi sisa dana seluruh kegiatan Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 3 Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 4 Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 5 Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 6 Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 7 Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung yang diperlukan Diisi jumlah surat bukti pengeluaran yang diperlukan Diisi jumlah lampiran surat tanda setoran (SSP/SSBP) Diisi nama Satker penguji SPP/penerbit SPM Diisi nama Satker pejabat pembuat komitmen Diisi tanggal penerimaan SPP
9
KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)
TA
: …..….(1)
Nomor Bukti : ………(2) Mata Anggaran : ……...(3)
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Satker ….....................………..(4) Jumlah uang
: Rp. .................................................................................. (5)
Terbilang
: ......................................................................................... (6)
Untuk pembayaran : ......................................................................................... (7)
Tempat / Tgl. ……… (8) Jabatan Penerima Uang Tanda Tangan dan stempel (9) (Nama Jelas)
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, a.n. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Tanda Tangan (10) (Nama Jelas) NIP/NRP
Lunar dibayar Tgl. ....... Bendahara Pengeluaran Tanda Tangan (11) (Nama Jelas) NIP/NRP
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab Tanda Tangan (12) (Nama Jelas) NIP/NRP
10
PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)
NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)
Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan
(3)
Diisi Mata Anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
(4)
Diisi nama Satker yang bersangkutan
(5)
Diisi jumlah uang dengan angka
(6)
Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)
Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya
(8)
Diisi tempat tanggal penerima uang
(9)
Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan materai sesuai ketentuan
(10)
Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen serta stempel dinas
(11)
Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas dibayar
(12)
Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa
11
KUITANSI LANGSUNG (LS)
TA : …….(1) Nomor Bukti : ………(2) Mata Anggaran : ………(3)
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker …………..(4) Jumlah uang
: Rp. .................................................................................(5)
Terbilang
: ............................................................................................(6)
Untuk pembayaran : .......................................(7)
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Tanda Tangan dan stempel
(10) (Nama Jelas)
Tempat / Tgl. ………(8) Jabatan Penerima Uang Tanda Tangan
(9) (Nama Jelas)
NIP/NRP
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab
(11) (Nama Jelas) NIP/NRP
12
PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI LANGSUNG (LS)
NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)
Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan
(3)
Diisi Mata Anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
(4)
Diisi nama Satker yang bersangkutan
(5)
Diisi jumlah uang dengan angka
(6)
Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)
Diisi uraian pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontrak/SPK, berita acara yang diperlukan/dipersyaratkan
(8)
Diisi tempat tanggal penerima uang
(9)
Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan materai sesuai ketentuan
(10)
Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen serta stempel dinas
(11)
Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa
13
KOPSTUK
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : ........................................................................ (1) NIP/NRP : ........................................................................ (2) Jabatan : ....................... (3) ............. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pencairan, dan penggunaan dana pembayaran ................. sebesar Rp ................. (4) (......... (5) ........... rupiah) termasuk bertanggung jawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima. Apabila di kemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana .......... tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran ......... disimpan sesuai ketentuan pada Satuan Kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
............., ................. (6) Kuasa Pengguna Anggaran, .................. (7) .................
(................. (8) .................) NIP/NRP ......... (9) ........
14
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2)
Diisi dengan NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran
(3)
Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4)
Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5)
Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6)
Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun
(7)
Diisi dengan nama Satker
(8)
Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9)
Diisi dengan NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran
15 KOPSTUK
SURAT PERINTAH KERJA Nomor : SPK/ / / 20..... Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan .......... keperluan ......... T.A. 20..., dipandang perlu mengeluarkan surat perintah kerja. Dasar : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dengan Perubahan Terakhir Nomor 53 Tahun 2010; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 3. DIPA Satker........ Nomor .............T.A. 20.. tanggal ................ 20... DIPERINTAHKAN Kepada
: NAMA DIR PT / CV ............
Untuk
: 1.
melaksanakan pekerjaan pengadaan....... keperluan..... T.A. 20... dengan ketentuan sebagai berikut : a.
biaya pekerjaan pengadaan .............. keperluan................ T.A. 20.... sebesar Rp. .............sebagaimana daftar rincian harga terlampir;
b. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya ............. hari kalender sejak SPK ini dikeluarkan, dan setiap keterlambatan dikenakan sanksi denda sebesar 1 0/00 (satu per seribu) per hari dari nilai SPK tersebut; c.
2. 3.
pembayaran dilakukan melalui No. Rek. ...................... pada Bank ............. dengan NPWP........ setelah pekerjaan selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait; melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai. Yang Melaksanakan : DIR PT. / CV. ..............
Nama : ............................ Alamat: ..............................
Dikeluarkan di: ................ pada tanggal : ................20....... a.n. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satker .....
NAMA PANGKAT NRP/NIP
16
LAMPIRAN SPK NOMOR : SPK / ………../ ………/20.. TANGGAL : ............................... 20...
KOPSTUK
DAFTAR RINCIAN HARGA PENGADAAN ............ T.A. 20...
NO
NAMA MATERIIL
SATUAN
BANYAKNYA
HARGA (Rp.) SATUAN
JUMLAH
JUMLAH
Terbilang: ........................................ Catatan :Harga tersebut sudah termasuk pajak. PT. / CV ........................
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER ..........
NAMA JABATAN
NAMA PANGKAT NRP/NIP
17 KOPSTUK
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN Nomor: BAPP /
/
/ 20..
Pada hari ini ..........tanggal ............. 20.... bertandatangan di bawah ini masing – masing : Nama 1. ......... 2. ........... 3. .............
Pangkat ............. ............. .............
di ........... bahwa
yang
Jabatan Ketua Anggota Anggota
Berdasarkan Surat Perintah ............ Nomor: Sprin/ / /20.... tanggal ............ 20.... yang ditunjuk sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan: Pengadaan : ................. lokasi : ................. SPK Nomor : SPK/ / /20.... tanggal .................. 20.... pelaksana : PT / CV................... Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pengadaan ............. keperluan Satker .................. T.A. 20.... dengan hasil pemeriksaan terlampir. 2. Pemeriksaan atas kelengkapan akhir pekerjaan yang telah diselesaikan. 3. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja dan telah diterima dalam keadaan lengkap dan baik. Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER .....
NAMA PANGKAT/NRP/NIP
TIM PANITIA : 1. NAMA PANGKAT
:……..
2. NAMA PANGKAT
:……..
3. NAMA PANGKAT
:……..
18 KOPSTUK
LAMPIRAN BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR : BAPP /............./.............../20..... TANGGAL : .........................................20......
DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PENGADAAN ......................... KEPERLUAN .............................. T.A. 20.....
NO
NAMA MATERIIL
SATUAN
BANYAKNYA
KET. Barang telah diterima dalam keadaan lengkap dan baik
Mengetahui PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER ..............
NAMA PANGKAT / NRP / NIP
Tim Panitia : 1. NAMA PANGKAT
: ........
2. NAMA PANGKAT
: ........
3. NAMA PANGKAT
: ...........
19 KOPSTUK
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : BASTP/ / /20....
Pada hari ini .............. tanggal ............... 20.... di .......... bahwa yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: nama : .................. pangkat : .................. jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER ..... Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. nama : ..................... jabatan : ..................... alamat : ...................... Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Surat Perintah Kerja ................ Nomor: SPK/ ....... /....... /20.... tanggal..... 20..., dengan ini telah melaksanakan serah terima pekerjaan sebagai berikut: 1.
PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU: pengadaan : .................. lokasi : .................. pelaksana : PT/ CV ................
2.
PIHAK KESATU telah menerima hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dalam keadaan lengkap dan baik.
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenanya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA:
PIHAK KESATU:
PT/CV
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER .....
NAMA JABATAN
NAMA PANGKAT/NRP/NIP
20 KOPSTUK
BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor: BAP/ /...../20...
Pada hari ini ....... tanggal ....... 20..... di ............bahwa yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing: nama : .....................; pangkat : .....................; jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER ...... Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. nama : ......................; jabatan : ......................; alamat : ....................... Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/ /..../20.... tanggal .....20..... dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BASTP/ /.../20... tanggal .....20.... selanjutnya PIHAK KESATU setuju untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ..............(Terbilang : ......................) dan harga tersebut sudah termasuk pajak. Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA:
PIHAK KESATU:
PT/CV
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER .....
NAMA JABATAN
NAMA PANGKAT/NRP/NIP
21 KOPSTUK
SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/…..../…../20… Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan …………………… pada Satker …… T.A. 20… , dipandang perlu mengeluarkan surat perintah. Dasar
: 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dengan Perubahan Terakhir Nomor 53 Tahun 2010; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 3. DIPA Satker........ Nomor .............T.A. 20.. tanggal .............. 20.... DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
: 1.
PANGKAT JABATAN
NAMA
NRP/NIP. …………………
2.
PANGKAT JABATAN
NAMA
NRP/NIP ………………….
3. PANGKAT JABATAN
NAMA
NRP/NIP. …………………
: 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan .....………… keperluan Satker ………………….T.A. 20....; 2. melaporkan hasil pelaksanaannya Komitmen Satker.....................;
kepada
Pejabat
Pembuat
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab. Selesai. Dikeluarkan di : …………….........………. pada tanggal : …………..….....…20…... KASATKER
NAMA PANGKAT/NRP
22
KOP PERUSAHAAN ................, .................. 20.....
Kepada Yth: ................. JL. TRUNOJOYO NO.3 KEB. BARU FAKTUR NO. : ……………………………….
NO
NAMA BARANG
SATUAN
J a k a r t a.
BANYAKNYA
HARGA (Rp.) SATUAN
JUMLAH
Hormat Kami Tanda Terima,
PT./CV. ............................
NAMA PANGKAT/NRP/NIP
NAMA JABATAN
JUMLAH
23
KOP SATKER Bukti Kas No. : KOPSTUK Bukti Kas No. : KUITANSI KUITANSI TahunAnggaran : ……………….. TahunAnggaran : ……………….. Kode Akun : ……………….. Kode Akun : ……………….. Jenis Pengeluaran : ………………………………………………. Jenis Pengeluaran ………………………………………………. : ………………………………………………. .………………………………………………. Terima dari Terima dari
: ………………………………………………. : ……………………………………………….
Uang sejumlah
:
Uang sejumlah : Untuk pembayaran : ………………………………………………………………….. Untuk pembayaran : ………………………………………….............. ………………………………………………………………………………………… ..........…………………………………………….......…............. …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. …….., …………………………..20… …….., ……………………………20…… Yang Membayarkan Yang Menerima …….., …………………..20… Yang Membayarkan Nama : Pangkat/NRP/NIP Jabatan : Kesatuan : Nama
…….., ..........................20.... Yang Menerima Nama
: :
: Pangkat/NRP/NIP : Jabatan : Kesatuan :: Nama
Pangkat/NRP/NIP:
Pangkat/NRP/NIP:
Jabatan
:
Jabatan
:
Kesatuan
:
Kesatuan
:
24
KOPSTUK SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Nomor: SPP / .... / .... / 20 .... Dari Kepada
: ............................................... : KABIDKEU ......................... Kode Satker. : ...........................
Sebesar Terbilang
: Rp. .............. :(...................................................................................................)
Untuk Pembayaran : ................................................................................................... Kode Akun
: ......................................................
Jenis Belanja
: ......................................................
Dibayarkan kepada : .................................................................................................... Alamat
: ....................................................................................................
Permintaan Pembayaran berkenaan dengan (terlampir) 1. P-3 a. Nomor : ............................ Tgl. ............20xx Rp. b. Nomor : ............................ Tgl. ............20xx Rp. c. Nomor : ............................ Tgl. ............20xx Rp. Jumlah Rp. 2. Surat Perjanjian / SPK / SPRIN a. Nomor : ............................ Tgl. ....................... Mengenai : ..................................... Rp. b. Nomor : ............................ Tgl. ....................... Mengenai : ..................................... Rp. c. Nomor : ............................ Tgl. ....................... Mengenai : ..................................... Rp. Pengawasan Otoriasasi : 1. Jumlah P-3 tersebut di atas .......................... 2. Jumlah s.d. SPP yang lalu Rp. .................... 3. Jumlah SPP ini Rp. ................... 4. Jumlah s.d SPP ini 5. Sisa P-3 tersebut
.................. .................. .................. ................... .................... .................... ....................
Rp. .................... Rp. ……………. Rp. …………….
…………….., ………………. 20.... KEPALA SATUAN KERJA Tembusan : 1. ...................... 2. ...................... 3. ......................
..............NAMA.............. PANGKAT NRP/NIP
25
KOPSTUK
DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Pangkat : NRP/NIP : Jabatan : Berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Nomor ...........................tanggal ................. dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 1. Biaya pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan........................................... dibawah ini yang tidak diperoleh bukti-bukti pengeluarannya , meliputi: No
Uraian
Jumlah (Rp)
Jumlah
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Kegiatan.................................................................... dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami dipergunakan sebagaimana mestinya.
buat
dengan
sebenarnya,
untuk
Mengetahui/Menyetujui : KASATKER/PPK,
.........., tanggal, bulan, tahun Yang melaksanakan tugas
NAMA PANGKAT/NRP
NAMA PANGKAT/NRP/NIP
26 KOPSTUK
DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN UANG SAKU BULAN : ......................... T.A. .......... SATKER: ............................................
NO
NAMA
PANGKAT
JABATAN
JUMLAH HARI
1
2
3
4
5
UANG SAKU INDEKS
JML HARI X INDEKS
PPh. Ps.21
JML DIBAYARKAN
6
7
8
9
TANDA TANGAN 10
MENGETAHUI :
..................., ............................20.............
KASATKER
BENDAHARA PENGELUARAN
....................................................
......................................................
27
KOPSTUK
DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN UANG SAKU DAN UANG MAKAN .................. BULAN : ........................................... T.A. .................... SATKER: ........................................................................
NO
NAMA
PANGKAT
JABATAN
JUMLAH HARI
1
2
3
4
5
UANG SAKU (KLM 5 X INDEKS) 6
UANG MAKAN (KLM 5 X INDEKS) 7
JUMLAH KOTOR (6 + 7)
POTONGAN PPh PASAL 21
JML YANG DI BAYARKAN
TANDA TANGAN
8
9
10
11
MENGETAHUI: KASATKER
..................., ............................20............. BENDAHARA PENGELUARAN
....................................................
......................................................
28
KOPSTUK DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN HONOR .............. BULAN : ............................... T.A. ........... SATKER : .................................................. NO 1
NAMA 2
PANGKAT
JABATAN
JUMLAH HARI
3
4
5
MENGETAHUI: KASATKER
....................................................
INDEKS
JUMLAH (KLM 5 X 6 )
PPh PASAL 21
JML YANG DI BAYARKAN
TANDA TANGAN
6
7
8
9
10
..................., ............................20............. BENDAHARA PENGELUARAN
......................................................
29
30
