PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
diperlukan Pedoman Distribusi Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
Mengingat
: 1. Undang-undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah
dalam
Penanggulangan
Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
44,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4830); 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Peraturan
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana Nomor 13 Tahun 2008, tentang Pedoman
3
Manajemen
Logistik
dan
Peralatan
Penanggulangan
Bencana. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
KEPALA
BADAN
NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA. Pasal 1 Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar dapat melaksanakan distribusi dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel. Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2010 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.
4
LAMPIRAN
: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR
: 18 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 Nopember 2010
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas, sebagian besar terdiri dari lautan dan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki kondisi geologi yang rawan bencana, geografi yang bervariasi, jumlah penduduk yang sangat besar. Apabila terjadi bencana baik bencana alam, non alam maupun sosial akan menimbulkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN atau APBD, bantuan dunia usaha, masyarakat dalam dan luar negeri berupa logistik maupun peralatan untuk penanggulangan bencana. Bantuan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas. Agar pendistribusian bantuan logistik dan peralatan yang efektif, efisien, cepat dan akuntabel perlu dibuat pedoman distribusi bantuan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana.
5
B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud Sebagai pedoman bagi seluruh petugas penanggulangan bencana, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. 2. Tujuan Dalam
mendistribusikan
bantuan
logistik
dan
peralatan
dapat
dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien. C. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana. 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana. 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
6
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik. 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan. 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan. D. Pengertian-Pengertian 1. Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bantuan Logistik dan Peralatan Logistik dan peralatan yang diberikan tanpa memperoleh penggantian atau dipinjam pakaikan kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana. 3. Logistik Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi misalnya: sembako, obat dan alat kesehatan habis pakai, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda gulung, jas tidur. 4. Peralatan Peralatan adalah segala bentuk alat dan
peralatan
yang
dapat
dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Termasuk dalam kategori ini misalnya :
7
perahu karet, mobil rescue tactical unit, mobil dapur umum, mobil tangki air, tenda, pompa, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan alatalat berat. 5. Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Adalah suatu sistem penyaluran dan atau pembagian bantuan logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju. 6. Titik Distribusi Tempat atau fasilitas yang ditentukan atau ditetapkan untuk penyimpanan atau penyaluran bantuan logistik dan peralatan yang telah ditentukan oleh pejabat berwenang untuk dalam rangka penanggulangan bencana yang mudah dijangkau, relatif aman serta terdapat sarana/prasarana yang memadai. E. Ruang Lingkup Dan Sistematika 1. Ruang lingkup Pedoman distribusi bantuan logistik dan peralatan ini, meliputi ketentuan beberapa aspek operasional tentang pola penyelenggaraan, mekanisme penyelenggaraan, serta pengawasan dan pelaporan. 2. Sistematika Pedoman distribusi bantuan Logistik dan Peralatan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut : I.
Pendahuluan
II. Penyelenggaraan Distribusi III. Mekanisme Penyelenggaraan IV. Pengawasan dan pelaporan V. Penutup
8
BAB II PENYELENGGARAAN DISTRIBUSI
A. Kebijakan Dan Strategi 1. Kebijakan Kebijakan distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana didasarkan dengan mengutamakan skala prioritas, terencana, terpadu dan akuntabel. 2. Strategi Strategi distribusi merupakan rangkaian kegiatan yang dikoordinasikan dengan cepat dan tepat sehingga bantuan logistik dan peralatan yang disalurkan dapat diterima secara lengkap dan baik serta dapat digunakan secara optimal meliputi : a. Mengutamakan daerah dalam darurat bencana, khususnya bantuan logistik dan peralatan untuk pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan pemulihan sarana vital yang rusak. b. Pemenuhan persediaan (buffer stock) bantuan logistik dan peralatan dalam
rangka
kesiapsiagaan
dilakukan
dengan
memperhatikan
keterpaduan perencanaan kebutuhan. c. Distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.
B. Pola Penyelenggaraan Pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke gudang/penampungan sementara/ lokasi/ sasaran sesuai dengan tujuannya dengan memanfaatkan titik-titik distribusi yang telah ditentukan.
9
1. Pra dan Pasca Bencana Pada saat pra dan pasca bencana BNPB dan kementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan distribusi bantuan logistik dan peralatan, sesuai dengan sistem distribusi masing-masing yang berlaku. 2. Tanggap Darurat a. Nasional 1) BNPB menunjuk/menetapkan satu atau lebih titik distribusi. 2) BNPB berwenang untuk mengerahkan sarana distribusi dari instansi/lembaga lain yang terkait. 3) Dalam pemilihan moda transportasi untuk distribusi harus selalu mempertimbangkan lingkungan,
cuaca
faktor dan
geografis,
ketersediaan
keamanan, prasarana
dan
kondisi sarana
pendukung di daerah tujuan. 4) Kebutuhan biaya distribusi baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah lain atas permintaan BNPB diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5) Pelaksanaan distribusi bantuan dikoordinasikan oleh BNPB b. Provinsi 1) BPBD
Provinsi
menunjuk/menetapkan
satu
atau
lebih
titik
distribusi. 2) BPBD Provinsi berwenang untuk mengerahkan sarana distribusi dari instansi/lembaga lain yang terkait. 3) Dalam pemilihan moda transportasi untuk distribusi harus selalu mempertimbangkan
faktor
geografis,
keamanan,
kondisi
lingkungan, cuaca dan ketersediaan sarana prasarana pendukung di daerah tujuan. 4) Apabila moda transportasi yang dibutuhkan tidak terdapat di provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan provinsi terdekat atau ke pusat (BNPB).
10
5) Segala
biaya
yang
ditimbulkan
akibat
pengerahan/distribusi
tersebut ditanggung oleh provinsi yang bersangkutan. 6) Pelaksanaan distribusi bantuan dikoordinasikan oleh BPBD provinsi yang bersangkutan.
c. Kabupaten/Kota 1) BPBD Kabupaten/Kota menunjuk/menetapkan satu atau lebih tempat/titik distribusi. 2) BPBD Kabupaten/Kota berwenang untuk meminta/mengerahkan sarana distribusi dari instansi/lembaga lain yang terkait 3) Dalam pemilihan moda transportasi untuk distribusi harus selalu mempertimbangkan lingkungan,
cuaca
faktor dan
geografis,
ketersediaan
keamanan, prasarana
dan
kondisi sarana
pendukung di daerah tujuan. 4) Apabila moda transportasi yang dibutuhkan tidak terdapat di daerahnya, dapat meminta bantuan ke Kabupaten/Kota terdekat dan atau ke BPBD Provinsi. 5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat distribusi tersebut menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 6) Pelaksanaan distribusi dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
11
BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN
A. Perencanaan Distribusi 1. Perencanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan merupakan langkah awal untuk mengetahui jumlah, mutu, jenis, spesifikasi, waktu dan cara pendistribusiannya. 2. Perencanaan distribusi pada saat kesiapsiagaan dan pasca bencana dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku, sesuai dengan jadwal dan perencanaan yang telah ditetapkan. 3. Perencanaan distribusi pada saat tanggap darurat dilakukan berdasarkan kemudahan akses sesuai peraturan yang berlaku dan mengacu kepada hasil kaji cepat kebutuhan (need assesment). B. Persiapan Distribusi 1. Pengecekan administrasi, kesiapan logistik dan peralatan yang akan didistribusikan. 2. Memilih dan mempersiapkan moda transportasi yang tepat sesuai jenis barang, geografi, kondisi lingkungan, cuaca dan dukungan sarana prasarana yang tersedia di daerah tujuan. 3. Mempersiapkan titik distribusi/gudang penampungan di daerah tujuan agar bantuan yang akan dikirimkan dapat diterima secara lengkap, aman dan baik. C. Pelaksanaan Distribusi 1. Distribusi dilakukan pada saat kesiapsiagaan dan pasca bencana berdasarkan perencanaan kebutuhan, sedangkan pada saat tanggap darurat berdasarkan rencana operasi penanganan darurat. 2. Distribusi dilaksanakan dari titik distribusi/gudang penampungan daerah asal ke titik distribusi/gudang penampungan daerah tujuan, hingga penerima.
12
3. Bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam distribusi bantuan logistik dan peralatan berupa : a. Formulir pendistribusian/pengangkutan bantuan logistik dan peralatan (formulir 1). b. Formulir penerimaan bantuan logistik dan peralatan (formulir 2). c. Berita acara serah terima bantuan logistik dan peralatan, dibuat rangkap tiga (formulir 3).
13
BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN
A. Pengawasan Pengawasan pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan secara internal dan eksternal dilakukan oleh instansi pengawas yang berwenang. Pengawasan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Supervisi Supervisi dilakukan agar pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan sesuai dengan perencanaan, waktu yang ditetapkan dan peraturan yang berlaku. 2. Pemantauan Pemantauan dilakukan agar distribusi bantuan logistik dan peralatan sesuai dengan jenis, jumlah, mutu dan sasarannya. 3. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan dan kendala yang terjadi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan mendatang. Hal-hal yang perlu dievaluasi, meliputi : a. Mekanisme pelaksanaannya. b. Ketepatan jumlah, mutu dan sasaran. c. Moda distribusi yang digunakan. d. Biaya, dukungan yang digunakan. e. Manfaat bantuan yang didistribusikan.
B. Pelaporan Hasil supervisi, pemantauan dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan yang dilampiri dengan berita acara serah terima bantuan logistik dan peralatan sebagai bahan pertanggungjawaban. Pelaporan dilakukan segera setelah kegiatan distribusi dilaksanakan.
14
BAB V PENUTUP
Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk praktis untuk dipergunakan oleh semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana sejak kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pascabencana. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik. Sesuai dengan perkembangan, pedoman ini terbuka untuk diperbaiki.
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.
15
LAMPIRAN
16 LAMPIRAN I
: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 Nopember 2010
CONTOH FORMULIR PENDISTRIBUSIAN DAN PENGANGKUTAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN FORM BAN‐LOGPAL: 001
FORMULIR PENDISTRIBUSIAN DAN PENGANGKUTAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN Nomor: Nama Posko : ................................................ Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/Kota/Area bencana *) Lokasi Posko/No. Posko : Kampung/Lingkungan : ............................................... RT/RW : ............................................... Desa : ............................................... Wilayah : ............................................... Kecamatan : ............................................... Kabupaten/Kota - Kode Pos : ............................................... No
Jenis Logistik/Peralatan
Spesifikasi
Jumlah
Satuan
Ket.
1. 2. 3. 4. 5. Tempat, Tanggal, Bulan , Tahun Mengetahui, Atasan
Petugas/Koordinator,
.............................................
........................................
*) Beri Tanda yang diperlukan Dibuat rangkap 3, - Asli Arsip -1 eks. Pendistribusian dan Pengangkutan -1 eks. Pergudangan
17 LAMPIRAN II
: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 Nopember 2010
CONTOH FORMULIR PENERIMAAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN FORM BAN‐LOGPAL: 002
FORMULIR PENERIMAAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN Nomor:
Nama Posko : ................................................ Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/Kota/Area bencana *) Lokasi Posko/No. Posko : Kampung/Lingkungan : ............................................... RT/RW : ............................................... Desa : ............................................... Wilayah : ............................................... Kecamatan : ............................................... Kabupaten/Kota - Kode Pos : ............................................... No
Jenis Logistik/Peralatan
Spesifikasi
Jumlah
Satuan
Bantuan dari
Harga
Ket.
1. 2. 3. 4. 5. Tempat, Tanggal, Bulan , Tahun Mengetahui, Atasan
Petugas/Koordinator,
.............................................
........................................
*) Beri Tanda yang diperlukan Dibuat rangkap 3, - Asli Arsip -1 eks. Pendistribusian dan Pengangkutan -1 eks. Pergudangan
18
LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 Nopember 2010 CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN B.A. BAN‐LOGPAL: 003 BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN Nomor : Pada hari ini ............ tanggal ....................... bulan ............... tahun ......................., yang bertandatangan dibawah ini : Nama Jabatan
: : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan
: : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (sebagaimana terlampir) Bantuan diserahkan untuk .................................................. Provinsi ........................ dengan status hibah. Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
...................................
.................................
