PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR : KEP 03 TAHUN 2009 TENTANG

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR : KEP 03 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, Menimbang

:

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka diperlukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat

:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan

:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1203/M.PAN/3/2009; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

1

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)

BMKG dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

(1)

BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

(2)

Tugas pemerintahan di bidang klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya bidang kualitas udara. Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BMKG menyelenggarakan fungsi : a.

perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang geofisika;

c.

koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

d.

pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

e.

pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

f.

penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim;

2

meteorologi, klimatologi, dan

g.

penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

h.

pelaksanaan kerjasama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

i.

pelaksanaan penelitian, pengkajian dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

j.

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

k.

koordinasi dan kerjasama instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

l.

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

m.

pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

n.

pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

o.

pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BMKG;

p.

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG;

q.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BMKG;

r.

penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

3

pengembangan

di

bidang

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BMKG terdiri dari : a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;

c.

Deputi Bidang Meteorologi;

d.

Deputi Bidang Klimatologi;

e.

Deputi Bidang Geofisika;

f.

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;

g.

Inspektorat;

h.

Pusat Penelitian dan Pengembangan;

i.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

j.

Unit Pelaksana Teknis.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 5 (1)

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

4

Pasal 6 Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BMKG. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perumusan kebijakan umum dan teknis di lingkungan BMKG;

b.

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerjasama, hubungan antar lembaga, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, barang milik/kekayaan negara, perlengkapan dan rumah tangga BMKG;

c.

pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BMKG;

d.

pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan BMKG.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8 Sekretariat Utama terdiri dari : a.

Biro Perencanaan;

b.

Biro Hukum dan Organisasi; dan

c.

Biro Umum.

5

Bagian Ketiga Biro Perencanaan Pasal 9 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan tarif, penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, anggaran, serta koordinasi kerjasama teknik, pinjaman/hibah luar negeri, dan laporan di lingkungan BMKG. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan penyiapan pembinaan terhadap penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi;

b.

penyiapan koordinasi penyusunan dan pemeliharaan bahan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek BMKG;

c.

penyiapan koordinasi penyusunan dan pengadministrasian tarif pelayanan informasi dan jasa BMKG;

d.

penyiapan, penyusunan, dan pemeliharaan bahan usulan kerjasama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri;

e.

penyiapan koordinasi dan pemeliharaan bahan penyusunan rencana kerja tahunan BMKG;

f.

penyiapan koordinasi dan pemeliharaan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) BMKG;

g.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan BMKG;

h.

penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan BMKG; dan

i.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

6

Pasal 11 Biro Perencanaan terdiri dari : a.

Bagian Rencana dan Tarif;

b.

Bagian Program dan Penyusunan Anggaran;

c.

Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 12

Bagian Rencana dan Tarif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, serta pentarifan dan kerjasama teknik pinjaman/hibah luar negeri di lingkungan BMKG.

Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana dan Tarif menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan, dan penyusunan bahan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek BMKG;

b.

pemantauan dan analisis perkembangan tarif ;

c.

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif PNBP, formula dan penetapan tarif jasa di lingkungan BMKG;

d.

penyiapan, dan penyusunan, bahan usulan kerjasama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Pasal 14

Bagian Rencana dan Tarif terdiri dari : a.

Subbagian Rencana;

b.

Subbagian Tarif; dan

c.

Subbagian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

7

Pasal 15 (1)

Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan BMKG.

(2)

Subbagian Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan tarif, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pentarifan jasa, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa di lingkungan BMKG.

(3)

Subbagian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) melakukan penyiapan bahan penyusunan usulan pinjaman/hibah luar negeri serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Pasal 16

Bagian Program dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran di lingkungan BMKG. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program dan Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan, koordinasi, pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, serta pemeliharaan bahan penyusunan rencana kerja tahunan BMKG; dan

b.

penyiapan, koordinasi, pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, serta pemeliharaan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) BMKG. Pasal 18

Bagian Program dan Penyusunan Anggaran terdiri dari : a.

Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran - I;

b.

Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran - II; dan

c.

Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran - III.

8

Pasal 19 (1)

Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran - I mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran satuan kerja di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pulau Sumatera, dan Papua.

(2)

Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran - II mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran satuan kerja di Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

(3)

Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran - III mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran satuan kerja di Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Akademi Meteorologi dan Geofisika, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Pasal 20

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan BMKG. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan BMKG; dan

b.

penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan BMKG. Pasal 22

Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri dari : a.

Subbagian Monitoring dan Evaluasi - I;

b.

Subbagian Monitoring dan Evaluasi - II; dan

c.

Subbagian Monitoring dan Evaluasi - III.

9

Pasal 23 (1)

Subbagian Monitoring dan Evaluasi - I mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran dari satuan kerja di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pulau Sumatera, dan Papua.

(2)

Subbagian Monitoring dan Evaluasi - II mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran dari satuan kerja di Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

(3)

Subbagian Monitoring dan Evaluasi - III mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran dari satuan kerja di Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Akademi Meteorologi dan Geofisika, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku.

Bagian Keempat Biro Hukum dan Organisasi Pasal 24 Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, urusan kerjasama, penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, serta hubungan kemasyarakatan di lingkungan BMKG. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan pembinaan terhadap penyusunan peraturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penyuluhan hukum, urusan kerjasama, hubungan kemasyarakatan, pengelolaan perpustakaan, penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

b.

penyiapan koordinasi perencanaan, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

10

c.

pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

d.

pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundangundangan, perumusan perjanjian, serta pemberian bantuan hukum di lingkungan BMKG;

e.

pendokumentasian, penyebarluasan, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

f.

penyiapan bahan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

g.

penyiapan bahan kerjasama di lingkungan BMKG;

h.

pendokumentasian dan penyebarluasan bahan kerjasama BMKG;

i.

pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri;

j.

pelaksanaan koordinasi, penyusunan, dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan BMKG;

k.

penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan BMKG;

l.

penyiapan bahan hubungan kemasyarakatan BMKG;

m.

pelaksanaan koordinasi hubungan kemasyarakatan BMKG; dan

n.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Pasal 26

Biro Hukum dan Organisasi terdiri dari : a.

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;

b.

Bagian Kerjasama;

c.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

d.

Bagian Hubungan Masyarakat; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

11

Pasal 27 Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta pendokumentasian hukum di lingkungan BMKG. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

b.

perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

c.

pengkajian, penelaahan, dan pengembangan peraturan perundangundangan dan produk hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

d.

pelaksanaan ratifikasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

e.

penyiapan bahan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di lingkungan BMKG; dan

f.

pelaksanaan, pengelolaan jaringan dokumentasi, penyebarluasan dan penyuluhan hukum di lingkungan BMKG. Pasal 29

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum terdiri dari : a.

Subbagian Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Perundang-undangan;

b.

Subbagian Bantuan Hukum; dan

c.

Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

12

Pasal 30 (1)

Subbagian Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

(2)

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum terhadap perjanjian nasional dan internasional, serta pemberian bantuan hukum yang menyangkut tugas dan fungsi BMKG.

(3)

Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi, penyebarluasan dan penyuluhan hukum di lingkungan BMKG. Pasal 31

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan BMKG. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan BMKG;

b.

pelaksanaan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan BMKG; dan

c.

pemantauan, inventarisasi, dan dokumentasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan BMKG. Pasal 33

Bagian Kerjasama terdiri dari : a.

Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan

b.

Subbagian Kerjasama Dalam Negeri.

13

Pasal 34 (1)

Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, dan penyimpanan dokumen kerjasama teknik luar negeri meliputi WMO, CTBTO, ASEAN, antar negara dan instansi luar negeri lainnya, serta perjalanan dinas luar negeri di lingkungan BMKG.

(2)

Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyimpanan dokumen kerjasama teknik dalam negeri meliputi instansi Pemerintah pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Instansi Non Pemerintah di lingkungan BMKG. Pasal 35

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, penyusunan, analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan BMKG. Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi : a.

perencanaan, penyusunan, dan perumusan organisasi di lingkungan BMKG;

b.

analisa dan evaluasi organisasi di lingkungan BMKG;

c.

perencanaan, penyusunan, dan perumusan ketatalaksanaan di lingkungan BMKG;

d.

analisa dan evaluasi ketatalaksanaan di lingkungan BMKG;

e.

analisa beban kerja dari unit kerja di lingkungan BMKG; dan

f.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Pasal 37

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari : a.

Subbagian Organisasi; dan

b.

Subbagian Tata Laksana.

14

Pasal 38 (1)

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perencanaan, penyusunan dan perumusan, analisa dan evaluasi organisasi BMKG dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

(2)

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyusunan dan perumusan, analisa dan evaluasi ketatalaksanaan, analisa beban kerja dari unit kerja di lingkungan BMKG. Pasal 39

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pengelolaan dan pelayanan informasi, dokumentasi, promosi, dan publikasi tentang kebijakan BMKG kepada publik baik secara langsung maupun melalui media massa. Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program dan kebijakan operasional hubungan masyarakat di lingkungan BMKG;

b.

pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyebarluasan yang terkait dengan kebijakan BMKG;

c.

pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BMKG;

d.

pelaksanaan identifikasi masalah-masalah strategis dan isu yang menjadi perhatian publik untuk perumusan strategi dan pelaksanaan kegiatan komunikasi publik BMKG;

e.

pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat terkait dengan kebijakan BMKG baik untuk lembaga pemerintah di pusat maupun daerah, kalangan swasta, kelompok masyarakat maupun masyarakat pada umumnya serta kalangan pekerja media;

f.

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan aktivitas kehumasan BMKG; dan

g.

fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program kehumasan BMKG.

15

informasi

Pasal 41 Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari : a.

Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan

b.

Subbagian Hubungan Pers dan Media. Pasal 42

(1)

Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengelolaan dan pelayanan informasi, dokumentasi, promosi, dan publikasi tentang kebijakan BMKG, serta pengelolaan perpustakaan.

(2)

Subbagian Hubungan Pers dan Media mempunyai tugas melakukan pemantauan dan klarifikasi terhadap isu yang berkembang di media massa, serta pelayanan kepada pekerja media massa melalui media center untuk meningkatkan citra positif BMKG.

Bagian Kelima Biro Umum Pasal 43 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan BMKG. Pasal 44 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, arsip, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pelaporan keuangan, perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga;

b.

pelaksanaan perencanaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BMKG;

c.

pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian, kepangkatan, kesejahteraan dan disiplin, serta pensiun sumber daya manusia di lingkungan BMKG;

16

d.

pelaksanaan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pelaporan keuangan di lingkungan BMKG;

e.

pelaksanaan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BMKG;

f.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan BMKG;

g.

pelaksanaan urusan perlengkapan dan barang milik negara di lingkungan BMKG;

h.

pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan BMKG;

i.

pelaksanaan pengelolaan percetakan;

j.

pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan BMKG; dan

k.

pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 45

Biro Umum terdiri dari : a.

Bagian Sumber Daya Manusia;

b.

Bagian Keuangan;

c.

Bagian Perlengkapan;

d.

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 46

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan dan penyusunan, formasi, pengadaan, mutasi, pembinaan, serta pelaksanaan administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia di lingkungan BMKG. Pasal 47 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia;

17

b.

pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia;

c.

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;

d.

pelaksanaan pengelolaan administrasi jabatan fungsional;

e.

pelaksanaan mutasi dan disiplin sumber daya manusia; dan

f.

pelaksanaan administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia. Pasal 48

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari : a.

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b.

Subbagian Mutasi; dan

c.

Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia. Pasal 49

(1)

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan analisis kebutuhan sumber daya manusia, penyiapan dan pengelolaan bahan penyusunan formasi, penyaringan dan pengadaan sumber daya manusia, penyiapan dan pengelolaan bahan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta penyiapan bahan administrasi dan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BMKG.

(2)

Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengangkatan dalam pangkat dan dalam jabatan, pemberhentian dan pensiun, mutasi wilayah kerja di lingkungan BMKG.

(3)

Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengelolaan dan pembinaan mental dan disiplin, kesejahteraan dan informasi sumber daya manusia, serta pengelolaan dan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia di lingkungan BMKG. Pasal 50

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pelaporan keuangan termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan BMKG.

18

Pasal 51 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan BMKG;

b.

pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan BMKG;

c.

pelaksanaan pengelolaan gaji dan perjalanan dinas di lingkungan BMKG;

d.

pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan verifikasi di lingkungan BMKG; dan

e.

pelaksanaan penyusunan laporan keuangan di lingkungan BMKG. Pasal 52

Bagian Keuangan terdiri dari : a.

Subbagian Perbendaharaan;

b.

Subbagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

c.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pasal 53

(1)

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana pembayaran tagihan belanja barang dan jasa di lingkungan BMKG.

(2)

Subbagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana pembayaran gaji, perjalanan dinas, serta pencatatan, penerimaan, penyetoran dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan BMKG.

(3)

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan akuntansi, verifikasi dan pelaksanaan pelaporan keuangan dan aset di lingkungan BMKG. Pasal 54

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, pemeliharaan peralatan, sarana, dan prasarana perkantoran, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan BMKG.

19

Pasal 55 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan pengelolaan pengadaan lingkungan BMKG;

barang dan jasa perkantoran di

b.

pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan BMKG; dan

c.

pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan BMKG. Pasal 56

Bagian Perlengkapan terdiri dari : a.

Subbagian Pengadaan;

b.

Subbagian Pemeliharaan; dan

c.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara. Pasal 57

(1)

Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengadaan barang dan jasa di bidang peralatan administrasi dan penunjang perkantoran di lingkungan BMKG.

(2)

Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan gedung perkantoran, sarana dan prasarana penunjang perkantoran dan barang milik negara di lingkungan BMKG.

(3)

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, inventarisasi dan penghapusan barang milik negara di lingkungan BMKG.

Pasal 58 Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan dan persuratan, ketatausahaan pimpinan, dan kerumahtanggaan di lingkungan BMKG.

20

Pasal 59 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan di lingkungan BMKG;

b.

pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan di lingkungan BMKG;

c.

pelaksanaan urusan tata usaha Biro;

d.

pelaksanaan tata usaha pimpinan dan protokol di lingkungan BMKG; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan BMKG. Pasal 60

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga terdiri dari : a.

Subbagian Persuratan dan Arsip;

b.

Unit Tata Usaha Pimpinan; dan

c.

Subbagian Rumah Tangga. Pasal 61

(1)

Subbagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan percetakan di lingkungan BMKG.

(2)

Unit Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Kepala, Sekretaris Utama, Para Deputi di lingkungan BMKG.

(3)

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan tangga di lingkungan BMKG dan tata usaha Biro.

urusan rumah

Pasal 62 Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), meliputi : a.

Subbagian Tata Usaha Kepala;

b.

Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama; 21

c.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Meteorologi;

d.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Klimatologi;

e.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Geofisika; dan

f.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi. Pasal 63

Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

BAB V DEPUTI BIDANG METEOROLOGI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 64 (1)

Deputi Bidang Meteorologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang meteorologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi Bidang Meteorologi dipimpin oleh Deputi. Pasal 65

Deputi Bidang Meteorologi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi. Pasal 66 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Deputi Bidang Meteorologi menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang meteorologi;

22

b.

pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di bidang meteorologi;

c.

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang meteorologi;

d.

koordinasi dan kerjasama observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang meteorologi;

e.

pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi;

f.

penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi cuaca ekstrim yang sedang dan/atau akan terjadi;

g.

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi;

h.

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi;

i.

koordinasi dan kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi;

j.

pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 67 Deputi Bidang Meteorologi terdiri dari : a.

Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim; dan

b.

Pusat Meteorologi Publik.

Bagian Ketiga Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim Pasal 68 Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan

23

pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi, serta peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan dan maritim. Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi penerbangan dan maritim;

b.

pemberian bimbingan teknis dan penyiapan pembinaan teknis di bidang meteorologi penerbangan dan maritim;

c.

penyiapan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang meteorologi penerbangan dan maritim;

d.

penyiapan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang meteorologi penerbangan dan maritim;

e.

pengelolaan dan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi penerbangan dan meteorologi maritim; dan

f.

penyiapan informasi peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan dan meteorologi maritim. Pasal 70

Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim terdiri dari : a.

Bidang Meteorologi Penerbangan;

b.

Bidang Meteorologi Maritim;

c.

Bidang Bina Observasi Meteorologi; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 71

Bidang Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan.

24

Pasal 72 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Meteorologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang meteorologi penerbangan;

b.

pengelolaan data dan informasi di bidang meteorologi penerbangan;

c.

pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi penerbangan; dan

d.

pemberian informasi peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan. Pasal 73

Bidang Meteorologi Penerbangan terdiri dari : a.

Subbidang Bina Operasi Meteorologi Penerbangan; dan

b.

Subbidang Informasi Meteorologi Penerbangan. Pasal 74

(1)

Subbidang Bina Operasi Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang meteorologi penerbangan.

(2)

Subbidang Informasi Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta pemberian informasi peringatan dini di bidang meteorologi penerbangan. Pasal 75

Bidang Meteorologi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta peringatan dini di bidang meteorologi maritim.

25

Pasal 76 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bidang Meteorologi Maritim menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang meteorologi maritim;

b.

pengelolaan data dan informasi di bidang meteorologi maritim;

c.

pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi maritim; dan

d.

penyiapan informasi peringatan dini di bidang meteorologi maritim. Pasal 77

Bidang Meteorologi Maritim terdiri dari : a.

Subbidang Bina Operasi Meteorologi Maritim; dan

b.

Subbidang Informasi Meteorologi Maritim. Pasal 78

(1)

Subbidang Bina Operasi Meteorologi Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang meteorologi maritim.

(2)

Subbidang Informasi Meteorologi Maritim mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta pemberian informasi peringatan dini di bidang meteorologi maritim. Pasal 79

Bidang Bina Observasi Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan serta pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang observasi meteorologi.

26

Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bidang Bina Observasi Meteorologi menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang observasi meteorologi;

b.

pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan, serta pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang observasi meteorologi; dan

c.

pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang observasi meteorologi. Pasal 81

Bidang Bina Observasi Meteorologi terdiri dari : a.

Subbidang Bina Observasi Meteorologi Permukaan; dan

b.

Subbidang Bina Observasi Udara Atas. Pasal 82

(1)

Subbidang Bina Observasi Meteorologi Permukaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan serta pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang observasi meteorologi permukaan.

(2)

Subbidang Bina Observasi Udara Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan serta pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang observasi udara atas.

Bagian Keempat Pusat Meteorologi Publik Pasal 83 Pusat Meteorologi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian

27

terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama, pengelolaan, pelayanan dan penyampaian data dan informasi serta peringatan dini di bidang meteorologi publik. Pasal 84 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pusat Meteorologi Publik menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi publik;

b.

pemberian bimbingan teknis dan penyiapan pembinaan di bidang meteorologi publik;

c.

penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang meteorologi publik;

d.

penyiapan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang meteorologi publik; dan

e.

pengelolaan, pelayanan dan penyampaian data dan informasi di bidang meteorologi publik. Pasal 85

Pusat Meteorologi Publik terdiri dari : a.

Bidang Informasi Meteorologi Publik;

b.

Bidang Peringatan Dini Cuaca;

c.

Bidang Pengelolaan Citra Inderaja; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 86

Bidang Informasi Meteorologi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta peringatan dini, penyampaian dan diseminasi di bidang informasi meteorologi publik.

28

Pasal 87 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bidang Informasi Meteorologi Publik menyelenggarakan fungsi : a.

pengelolaan, pelayanan, dan penyampaian informasi di bidang meteorologi publik;

b.

pelaksanaan diseminasi informasi di bidang meteorologi publik;

c.

pemberian bimbingan teknis dan penyiapan bahan pembinaan di bidang meteorologi publik; dan

d.

penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang meteorologi publik. Pasal 88

Bidang Informasi Meteorologi Publik terdiri dari : a.

Subbidang Informasi Meteorologi; dan

b.

Subbidang Diseminasi Informasi Meteorologi. Pasal 89

(1)

Subbidang Informasi Meteorologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengelolaan, pelayanan dan penyampaian informasi di bidang meteorologi publik.

(2)

Subbidang Diseminasi Informasi Meteorologi mempunyai tugas melakukan diseminasi informasi di bidang meteorologi publik. Pasal 90

Bidang Peringatan Dini Cuaca mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi dan penyampaian informasi serta peringatan dini cuaca ekstrim dan siklon tropis. Pasal 91 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Peringatan Dini Cuaca menyelenggarakan fungsi : 29

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis observasi, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang peringatan dini cuaca;

b.

pengelolaan data dan informasi di bidang peringatan dini cuaca;

c.

pelayanan data dan informasi di bidang peringatan dini cuaca;

d.

penyiapan informasi peringatan dini di bidang peringatan dini cuaca; dan

e.

pengelolaan, pelayanan dan penyampaian informasi di bidang peringatan dini siklon tropis. Pasal 92

Bidang Peringatan Dini Cuaca terdiri dari : a.

Subbidang Siklon Tropis; dan

b.

Subbidang Cuaca Ekstrim. Pasal 93

(1)

Subbidang Siklon Tropis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama observasi, pelayanan, dan penyampaian informasi di bidang peringatan dini siklon tropis.

(2)

Subbidang Cuaca Ekstrim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama, pelayanan, dan penyampaian informasi di bidang peringatan dini cuaca ekstrim. Pasal 94

Bidang Pengelolaan Citra Inderaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta peringatan dini di bidang citra radar dan satelit. Pasal 95 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bidang Pengelolaan Citra Inderaja menyelenggarakan fungsi :

30

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang citra inderaja; b. pengelolaan data dan informasi di bidang citra inderaja; c. pelayanan data dan informasi di bidang citra inderaja; dan d. penyiapan informasi peringatan dini di bidang inderaja. Pasal 96 Bidang Pengelolaan Citra Inderaja terdiri dari : a.

Subbidang Pengelolaan Citra Radar; dan

b.

Subbidang Pengelolaan Citra Satelit. Pasal 97

(1)

Subbidang Pengelolaan Citra Radar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang pengelolaan citra radar cuaca dan penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang citra radar cuaca untuk operasional meteorologi.

(2)

Subbidang Pengelolaan Citra Satelit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang pengelolaan citra satelit cuaca dan penyiapan analisis di bidang citra satelit cuaca untuk operasional meteorologi.

BAB VI DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 98 (1)

Deputi Bidang Klimatologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang klimatologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

31

(2)

Deputi Bidang Klimatologi dipimpin oleh Deputi. Pasal 99

Deputi Bidang Klimatologi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang klimatologi termasuk di dalamnya kualitas udara. Pasal 100 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Deputi Bidang Klimatologi menyelenggarakan fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;

b.

pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;

c.

pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;

d.

koordinasi dan kerjasama observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;

e.

pelayanan data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;

f.

penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim, kondisi iklim, dan kualitas udara, termasuk konsentrasi gas rumah kaca, pada masa lampau, yang sedang dan/atau akan terjadi;

g.

pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara; pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara;

h. i.

koordinasi dan kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara;

j.

pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara.

32

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 101 Deputi Bidang Klimatologi terdiri dari : a.

Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim; dan

b.

Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara.

Bagian Ketiga Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim Pasal 102 Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi, serta peringatan dini di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim. Pasal 103 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim;

b.

pemberian bimbingan teknis dan penyiapan pembinaan teknis di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim;

c.

penyiapan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim;

d.

penyiapan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim;

e.

pengelolaan dan pelayanan data dan informasi di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim; dan

f.

penyiapan informasi peringatan dini di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim.

33

Pasal 104 Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim terdiri dari : a.

Bidang Informasi Iklim;

b.

Bidang Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim;

c.

Bidang Bina Operasi Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 105

Bidang Informasi Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, serta peringatan dini di bidang iklim. Pasal 106 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bidang Informasi Iklim menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis, pengendalian terhadap kebijakan teknis, dan koordinasi kegiatan fungsional, dan kerjasama di bidang iklim;

b.

pengolahan dan analisis data di bidang iklim;

c.

pelayanan data dan informasi di bidang iklim; dan

d.

pemberian informasi peringatan dini di bidang iklim. Pasal 107

Bidang Informasi Iklim terdiri dari : a.

Subbidang Analisa dan Informasi Iklim;

b.

Subbidang Peringatan Dini Iklim. Pasal 108

34

(1)

Subbidang Analisa dan Informasi Iklim mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengumpulan, pengendalian dan pengelolaan, pengolahan dan analisis serta pelayanan data dan informasi di bidang iklim.

(2)

Subbidang Peringatan Dini Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis, pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama, pelayanan dan penyampaian informasi peringatan dini iklim. Pasal 109

Bidang Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama, analisa dan pelayanan data dan informasi, serta peringatan dini dan diseminasi informasi di bidang agroklimat dan iklim maritim. Pasal 110 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bidang Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang agroklimat dan iklim maritim; b. pengelolaan data dan informasi di bidang agroklimat dan iklim maritim; c. pelaksanaan diseminasi informasi agroklimat dan iklim maritim; d. pelayanan data dan informasi di bidang agroklimat dan iklim maritim; dan e. pemberian informasi peringatan dini di bidang agroklimat dan iklim maritim. Pasal 111 Bidang Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim terdiri dari : a.

Subbidang Analisa dan Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim; dan

b.

Subbidang Diseminasi Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim.

35

Pasal 112 (1)

Subbidang Analisa dan Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengumpulan, pengendalian dan pengelolaan, serta pengolahan dan analisis data serta pelayanan informasi agroklimat dan iklim maritim.

(2)

Subbidang Diseminasi Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim mempunyai tugas melakukan analisis data serta pelayanan dan pendistribusian informasi dan peringatan dini agroklimat dan iklim maritim. Pasal 113

Bidang Bina Operasi Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasi, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama operasi di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim. Pasal 114 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bidang Bina Operasi Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasi di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim;

b.

pemberian bimbingan teknis operasi di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim; dan

c.

penyiapan bahan pembinaan teknis, pengendalian kebijakan teknis, koordinasi dan kerjasama teknis operasi di bidang iklim, agroklimat, dan iklim maritim. Pasal 115

Bidang Bina Operasi Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim terdiri dari : a.

Subbidang Bina Operasi Iklim; dan

b.

Subbidang Bina Operasi Agroklimat dan Iklim Maritim.

36

Pasal 116 (1)

Subbidang Bina Operasi Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan perumusan, pembinaan kebijakan teknis operasi, pengendalian dan pengelolaan, serta koordinasi dan kerjasama di bidang operasi iklim.

(2)

Subbidang Bina Operasi Agroklimat dan Iklim Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan kebijakan teknis operasi, pengendalian dan pengelolaan, serta koordinasi dan kerjasama di bidang operasi agroklimat dan iklim maritim.

Bagian Keempat Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Pasal 117 Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama observasi, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara. Pasal 118 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan teknis observasi, pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara; b. pemberian bimbingan teknis dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara; c. penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perubahan iklim dan kualitas udara; d. penyiapan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang perubahan iklim dan kualitas udara; e. pelaksanaan diseminasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara; dan f.

pengelolaan data dan pelayanan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara.

37

Pasal 119 Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara terdiri dari : a.

Bidang Informasi Perubahan Iklim;

b.

Bidang Informasi Kualitas Udara;

c.

Bidang Bina Operasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 120

Bidang Informasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengumpulan, pengendalian, pengelolaan, analisis, pelayanan data dan penyampaian informasi, serta diseminasi informasi di bidang perubahan iklim. Pasal 121 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bidang Informasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi : a. pemantauan, pengumpulan, pengendalian, dan pengelolaan data perubahan iklim; b. pelaksanaan diseminasi informasi perubahan iklim; dan c. analisis data, dan pelayanan data dan informasi perubahan iklim. Pasal 122 Bidang Informasi Perubahan Iklim terdiri dari : a.

Subbidang Analisa dan Informasi Perubahan Iklim; dan

b.

Subbidang Diseminasi Informasi Perubahan Iklim. Pasal 123

(1)

Subbidang Analisa dan Informasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengumpulan, pengendalian dan pengelolaan, serta pelayanan data dan informasi perubahan iklim.

38

(2)

Subbidang Diseminasi Informasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan diseminasi data dan informasi perubahan iklim. Pasal 124

Bidang Informasi Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengumpulan, pengendalian, pengelolaan dan analisa data, serta pelayanan dan penyampaian data dan informasi kualitas udara. Pasal 125 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bidang Informasi Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi : a. pemantauan, pengumpulan, analisa, dan pengelolaan serta pelayanan data dan informasi kualitas udara; dan b. pemantauan, pengumpulan, analisa, dan pengelolaan serta pelayanan data dan informasi pencemaran udara. Pasal 126 Bidang Informasi Kualitas Udara terdiri dari : a.

Subbidang Analisa Informasi Kualitas Udara; dan

b.

Subbidang Pencemaran Udara. Pasal 127

(1)

Subbidang Analisa Informasi Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, dan pengelolaan serta pelayanan data dan informasi kualitas udara.

(2)

Subbidang Pencemaran Udara mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, dan pengelolaan serta pelayanan data dan informasi pencemaran udara.

39

Pasal 128 Bidang Bina Operasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, memberikan bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama operasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara. Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bidang Bina Operasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perubahan iklim dan kualitas udara;

observasi di bidang

b. pemberian bimbingan teknis operasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara; dan c. penyiapan bahan pembinaan teknis, pengendalian kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional, dan kerjasama teknis operasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara. Pasal 130 Bidang Bina Operasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara terdiri dari : a.

Subbidang Bina Operasi Perubahan Iklim; dan

b.

Subbidang Bina Operasi Kualitas Udara. Pasal 131

(1)

Subbidang Bina Operasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, perumusan kebijakan teknis, pengendalian, serta koordinasi dan kerjasama di bidang operasi perubahan iklim.

(2)

Subbidang Bina Operasi Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, perumusan kebijakan teknis, pengendalian, serta koordinasi dan kerjasama di bidang operasi kualitas udara.

.

40

BAB VII DEPUTI BIDANG GEOFISIKA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 132 (1)

Deputi Bidang Geofisika adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi Bidang Geofisika dipimpin oleh Deputi. Pasal 133

Deputi Bidang Geofisika mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang geofisika. Pasal 134 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi Bidang Geofisika menyelenggarakan fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempabumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;

b.

pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempabumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;

c.

pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempabumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;

d.

koordinasi dan kerjasama observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempabumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;

e.

pelayanan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempabumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;

41

f.

penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi, kejadian dan/atau potensi gempabumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;

g.

pelaksanaan geofisika;

h.

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang geofisika;

i.

koordinasi dan kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika;

j.

pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika.

penelitian,

pengkajian, dan pengembangan

di bidang

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 135 Deputi Bidang Geofisika terdiri dari : a.

Pusat Gempabumi dan Tsunami; dan

b.

Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu;

Bagian Ketiga Pusat Gempabumi dan Tsunami Pasal 136 Pusat Gempabumi dan Tsunami mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi, serta peringatan dini di bidang gempabumi dan tsunami.

42

Pasal 137 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pusat Gempabumi dan Tsunami menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang gempabumi dan tsunami;

b.

pemberian bimbingan teknis dan penyiapan bahan pembinaan di bidang gempabumi dan tsunami;

c.

penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang gempabumi dan tsunami;

d.

penyiapan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang gempabumi dan tsunami;

e.

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempabumi dan tsunami; dan

f.

penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi, kejadian dan/atau potensi gempabumi dan tsunami. Pasal 138

Pusat Gempabumi dan Tsunami terdiri dari : a.

Bidang Informasi Dini;

b.

Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami;

c.

Bidang Bina Operasi Gempabumi dan Tsunami; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 139

Bidang Informasi Dini mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami. Pasal 140 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bidang Informasi Dini menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan monitoring, pengolahan dan analisa data serta penyampaian informasi gempabumi; dan

43

b.

pelaksanaan monitoring, pengolahan dan analisa data serta penyampaian peringatan dini tsunami. Pasal 141

Bidang Informasi Dini terdiri dari : a.

Subbidang Informasi Gempabumi; dan

b.

Subbidang Peringatan Dini Tsunami. Pasal 142

(1)

Subbidang Informasi Gempabumi mempunyai tugas melakukan monitoring data, pengolahan dan analisa serta penyampaian informasi gempabumi.

(2)

Subbidang Peringatan Dini Tsunami mempunyai tugas monitoring data, pengolahan dan analisa serta penyampaian dini tsunami.

melakukan peringatan

Pasal 143 Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang mitigasi gempabumi dan tsunami. Pasal 144 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan pelayanan data dan informasi dalam rangka mitigasi bencana gempabumi; dan

b.

pelaksanaan pelayanan data dan informasi dalam rangka mitigasi bencana tsunami.

Pasal 145 Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami terdiri dari : a.

Subbidang Mitigasi Gempabumi; dan

b.

Subbidang Mitigasi Tsunami.

44

Pasal 146 (1)

Subbidang Mitigasi Gempabumi mempunyai tugas melakukan pelayanan dalam rangka mitigasi bencana gempabumi.

(2)

Subbidang Mitigasi Tsunami mempunyai tugas melakukan pelayanan dalam rangka mitigasi bencana tsunami. Pasal 147

Bidang Bina Operasi Gempabumi dan Tsunami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan serta pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi gempabumi dan tsunami. Pasal 148 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bidang Bina Operasi Gempabumi dan Tsunami menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bina bidang operasi gempabumi dan tsunami;

b.

pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan, serta pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang bina operasi gempabumi dan tsunami; dan

c.

pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi gempabumi dan tsunami. Pasal 149

Bidang Bina Operasi Gempabumi dan Tsunami terdiri dari : a.

Subbidang Bina Operasi Gempabumi; dan

b.

Subbidang Bina Operasi Tsunami. Pasal 150

(1)

Subbidang Bina Operasi Gempabumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan serta pengendalian terhadap kebijakan teknis,

45

koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi gempabumi. (2)

Subbidang Bina Operasi Tsunami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan serta pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi tsunami.

Bagian Keempat Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu Pasal 151 Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu. Pasal 152 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu;

b.

pemberian bimbingan teknis dan penyiapan bahan pembinaan di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu;

c.

penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu;

d.

penyiapan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu; dan

e.

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu.

Pasal 153 Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu terdiri dari : a.

Bidang Seismologi Teknik; 46

b.

Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu;

c.

Bidang Bina Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 154

Bidang Seismologi Teknik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang seismologi teknik. Pasal 155 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bidang Seismologi Teknik menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan monitoring, pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang seismologi teknik;

b.

pelaksanaan penyiapan bahan untuk pelayanan informasi di bidang seismologi teknik; dan

c.

pelaksanaan palayanan informasi di bidang seismologi teknik. Pasal 156

Bidang Seismologi Teknik terdiri dari : a.

Subbidang Data Seismologi Teknik; dan

b.

Subbidang Informasi Seismologi Teknik. Pasal 157

(1)

Subbidang Data Seismologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan monitoring, pengumpulan, pengolahan dan analisa di bidang data seismologi teknik.

(2)

Subbidang Informasi Seismologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pelayanan di bidang informasi seismologi teknik.

47

Pasal 158 Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang magnit bumi, listrik udara, gravitasi dan tanda waktu. Pasal 159 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang magnit bumi, listrik udara; dan

b.

pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang gravitasi dan tanda waktu. Pasal 160

Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu terdiri dari : a.

Subbidang Magnit Bumi dan Listrik Udara; dan

b.

Subbidang Gravitasi dan Tanda Waktu. Pasal 161

(1)

Subbidang Magnit Bumi dan Listrik Udara mempunyai tugas melakukan pelayanan data dan informasi di bidang magnit bumi dan listrik udara.

(2)

Subbidang Gravitasi dan Tanda Waktu mempunyai tugas melakukan pelayanan data dan informasi di bidang gravitasi dan tanda waktu. Pasal 162

Bidang Bina Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi seismologi teknik geofisika potensial.

48

Pasal 163 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bidang Bidang Bina Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian terhadap kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi seismologi teknik; dan

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian terhadap kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi geofisika potensial dan tanda waktu. Pasal 164

Bidang Bina Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu terdiri dari : a.

Subbidang Bina Operasi Seismologi Teknik; dan

b.

Subbidang Bina Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Pasal 165

(1)

Subbidang Bina Operasi Seismologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian terhadap kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi seismologi teknik.

(2)

Subbidang Bina Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian terhadap kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang bina operasi geofisika potensial dan tanda waktu.

49

BAB VIII DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA, DAN JARINGAN KOMUNIKASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 166 (1)

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dipimpin oleh Deputi. Pasal 167

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Pasal 168 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi menyelenggarakan fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

b.

pembangunan dan pengelolaan sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

c.

pelaksanaan kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;

d.

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

e.

koordinasi dan kerjasama sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. 50

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 169 Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi terdiri dari : a.

Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi;

b.

Pusat Database; dan

c.

Pusat Jaringan Komunikasi.

Bagian Ketiga Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Pasal 170 Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama sistem instrumentasi, rekayasa, dan kalibrasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Pasal 171 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa, dan kalibrasi peralatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

b.

pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan bahan pembinaan di bidang instrumentasi, rekayasa, dan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

c.

penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan di bidang instrumentasi, rekayasa, dan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; dan

d.

penyiapan koordinasi dan kerjasama di bidang instrumentasi, rekayasa, dan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

51

Pasal 172 Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi terdiri dari : a.

Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Meteorologi;

b.

Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara;

c.

Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Geofisika; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 173

Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan, serta kerjasama di bidang instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi peralatan meteorologi. Pasal 174 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Meteorologi menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan penyusunan spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, serta peralatan rekayasa di bidang peralatan meteorologi;

b.

pelaksanaan pengadaan peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, peralatan rekayasa, serta suku cadangnya di bidang peralatan meteorologi;

c.

pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, serta peralatan rekayasa di bidang peralatan meteorologi;

d.

penyusunan tata cara tetap kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan meteorologi sesuai ketentuan World Meteorological Organitation;

e.

pelaksanaan kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan operasional meteorologi;

f.

penetapan tingkat ketelitian peralatan standar dan operasional di bidang peralatan meteorologi;

52

g.

pelaksanaan pemeliharaan peralatan standar dan kalibrator di bidang peralatan meteorologi;

h.

pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi di bidang peralatan meteorologi;

i.

pelaksanaan meteorologi;

j.

penyusunan tabel umur pakai (life time) peralatan meteorologi; dan

k.

pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan meteorologi.

dokumentasi

hasil

kalibrasi

dan

rekayasa

peralatan

Pasal 175 Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Meteorologi terdiri dari : a.

Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi; dan

b.

Subbidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi. Pasal 176

(1)

Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi mempunyai tugas melakukan penyusunan spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan, penyusunan tabel umur pakai (life time), pelaksanaan rekayasa, dan kerjasama fungsional di bidang peralatan meteorologi.

(2)

Subbidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi mempunyai tugas melakukan penyusunan tata cara tetap kalibrasi, standarisasi, dan spesifikasi peralatan standar dan kalibrator, serta pelaksanaan inventarisasi, monitoring dan evaluasi, pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kalibrator dan pelaksanaan kalibrasi peralatan operasional di bidang meteorologi. Pasal 177

Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan, serta kerjasama di bidang instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi peralatan klimatologi dan kualitas.

53

Pasal 178 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan penyusunan spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, serta peralatan rekayasa di bidang peralatan klimatologi dan kualitas;

b.

pelaksanaan pengadaan peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, peralatan rekayasa serta suku cadangnya di bidang peralatan klimatologi dan kualitas udara;

c.

pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, serta peralatan rekayasa di bidang peralatan klimatologi dan kualitas udara;

d.

penyusunan tata cara tetap kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan klimatologi dan kualitas udara sesuai ketentuan World Meteorological Organitation;

e.

pelaksanaan kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan operasional klimatologi dan kualitas udara;

f.

penetapan tingkat ketelitian peralatan standar dan operasional di bidang peralatan klimatologi dan kualitas udara;

g.

pelaksanaan pemeliharaan peralatan standar dan kalibrator di bidang klimatologi dan kualitas udara;

h.

pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi, peralatan klimatologi dan kualitas udara;

i.

pelaksanaan dokumentasi hasil kalibrasi dan rekayasa peralatan klimatologi dan kualitas udara;

j.

penyusunan tabel umur pakai (life time) peralatan klimatologi dan kualitas udara; dan

k.

pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan klimatologi dan kualitas udara.

54

Pasal 179 Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara terdiri dari : a.

Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara; dan

b.

Subbidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara. Pasal 180

(1)

Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan penyusunan spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan, penyusunan tabel umur pakai (life time), pelaksanaan rekayasa dan kerjasama fungsional di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan operasional klimatologi dan kualitas udara.

(2)

Subbidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan penyusunan tata cara tetap kalibrasi, standarisasi, dan spesifikasi peralatan standar dan kalibrator, serta pelaksanaan inventarisasi, monitoring dan evaluasi, pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kalibrator dan pelaksanaan kalibrasi peralatan operasional di bidang klimatologi dan kualitas udara. Pasal 181

Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Geofisika, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan, serta kerjasama di bidang instrumentasi, rekayasa, dan kalibrasi peralatan geofisika. Pasal 182 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Geofisika menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan penyusunan spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, serta peralatan rekayasa di bidang peralatan geofisika;

b.

pelaksanaan pengadaan peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, peralatan rekayasa serta suku cadangnya di bidang peralatan geofisika;

55

c.

pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan peralatan operasional, peralatan standar dan kalibrator, serta peralatan rekayasa di bidang peralatan geofisika;

d.

penyusunan tata cara tetap kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan geofisika;

e.

pelaksanaan kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan operasional geofisika;

f.

penetapan tingkat ketelitian peralatan standar dan operasional di bidang peralatan geofisika;

g.

pelaksanaan pemeliharaan peralatan standar dan kalibrator di bidang geofisika;

h.

pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang instrumentasi, rekayasa, dan kalibrasi peralatan geofisika;

i.

pelaksanaan dokumentasi hasil kalibrasi dan rekayasa peralatan geofisika;

j.

penyusunan tabel umur pakai (life time) peralatan geofisika; dan

k.

pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kalibrasi, standarisasi, dan rekayasa peralatan geofisika. Pasal 183

Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Geofisika terdiri dari : a.

Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika; dan

b.

Subbidang Kalibrasi Peralatan Geofisika. Pasal 184

(1)

Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyusunan spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan, penyusunan tabel umur pakai (life time), pelaksanaan rekayasa dan kerjasama fungsional di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan operasional geofisika.

(2)

Subbidang Kalibrasi Peralatan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyusunan tata cara tetap kalibrasi, standarisasi, dan spesifikasi peralatan standar dan kalibrator, serta pelaksanaan inventarisasi, monitoring dan evaluasi, pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kalibrator dan pelaksanaan di bidang kalibrasi peralatan operasional di bidang geofisika.

56

Bagian Keempat Pusat Database Pasal 185 Pusat Database mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta database di bidang umum seperti sumber daya manusia, barang milik negara, dan perencanaan di lingkungan BMKG. Pasal 186 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pusat Database menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan perumusan kebijakan teknis mengenai database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum;

b.

pengelolaan dan pengaturan struktur database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum;

c.

pengembangan struktur database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum; dan

d.

pemeliharaan struktur database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum. Pasal 187

Pusat Database terdiri dari : a.

Bidang Manajemen Database;

b.

Bidang Pengembangan Database;

c.

Bidang Pemeliharaan Database; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional.

57

Pasal 188 Bidang Manajemen Database mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengaturan struktur database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta database umum di lingkungan BMKG. Pasal 189 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bidang Manajemen Database menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum; dan

b.

pengelolaan dan pengaturan struktur database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum. Pasal 190

Bidang Manajemen Database terdiri dari : a.

Subbidang Manajemen Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika; dan

b.

Subbidang Manajemen Database Umum. Pasal 191

(1)

Subbidang Manajemen Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengaturan struktur database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

(2)

Subbidang Manajemen Database Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengaturan struktur database umum. Pasal 192

Bidang Pengembangan Database mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengembangan database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum di lingkungan BMKG.

58

Pasal 193 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Pengembangan Database menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum; dan

b.

pelaksanaan pengembangan database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum. Pasal 194

Bidang Pengembangan Database terdiri dari : a.

Subbidang Pengembangan Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika; dan

b.

Subbidang Pengembangan Database Umum. Pasal 195

(1)

Subbidang Pengembangan Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan dan pengelolaan aplikasi database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

(2)

Subbidang Pengembangan Database Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan dan pengelolaan aplikasi database umum. Pasal 196

Bidang Pemeliharaan Database mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemeliharaan database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum di lingkungan BMKG. Pasal 197 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Bidang Pemeliharaan Database menyelenggarakan fungsi :

59

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum; dan

b.

pelaksanaan pemeliharaan dan update database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, serta database umum. Pasal 198

Bidang Pemeliharaan Database terdiri dari : a.

Subbidang Pemeliharaan Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika; dan

b.

Subbidang Pemeliharaan Database Umum. Pasal 199

(1)

Subbidang Pemeliharaan Database Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemeliharaan dan update database meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

(2)

Subbidang Pemeliharaan Database Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemeliharaan dan update database umum.

Bagian Kelima Pusat Jaringan Komunikasi Pasal 200 Pusat Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang jaringan komunikasi meteorologi, klimatologi, kualias udara, dan geofisika.

Pasal 201 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Pusat Jaringan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

60

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang jaringan komunikasi metorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

b.

pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi,kualitas udara, dan geofisika;

c.

pemberian bimbingan teknis dan penyiapan pembinaan teknis di bidang jaringan komunikasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

d.

penyiapan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang jaringan komunikasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; dan

e.

penyiapan koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang jaringan komunikasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Pasal 202

Pusat Jaringan Komunikasi terdiri dari : a.

Bidang Sistem Operasi Jaringan Komunikasi;

b.

Bidang Infrastruktur Jaringan dan Internet;

c.

Bidang Manajemen Jaringan; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 203

Bidang Sistem Operasi Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang operasi jaringan komunikasi serta pengaturan sistem pengumpulan dan penyebaran data dan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Pasal 204 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bidang Sistem Operasi Jaringan komunikasi menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem operasi jaringan komunikasi;

b.

penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang sistem operasi jaringan komunikasi;

61

c.

penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang sistem operasi jaringan komunikasi; dan

d.

pelaksanaan pengumpulan dan penyebaran data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

dan

informasi

Pasal 205 Bidang Sistem Operasi Jaringan Komunikasi terdiri dari : a.

Subbidang Bina Operasi Jaringan Komunikasi; dan

b.

Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran. Pasal 206

(1)

Subbidang Bina Operasi Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang bina operasi jaringan komunikasi.

(2)

Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyebaran data dan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Pasal 207

Bidang Infrastruktur Jaringan dan Internet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis pengelolaan di bidang infrastruktur jaringan dan internet. Pasal 208 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Bidang Infrastruktur Jaringan dan Internet menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur jaringan dan internet;

b.

penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang infrastruktur jaringan dan internet; dan

c.

pembangunan, pengelolaan operasional dan pemeliharaan di bidang infrastruktur jaringan dan internet.

62

Pasal 209 Bidang Infrastruktur Jaringan dan Internet terdiri dari : a.

Subbidang Infrastruktur Jaringan; dan

b.

Subbidang Website dan Internet. Pasal 210

(1)

Subbidang Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembangunan, pengelolaan operasional dan pemeliharaan di bidang infrastruktur jaringan, teknologi sistem dan sarana komunikasi.

(2)

Subbidang Website dan Internet mempunyai tugas melakukan perencanaan, perancangan, pengelolaan operasional dan pemeliharaan di bidang Website dan internet. Pasal 211

Bidang Manajemen Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang manajemen jaringan komunikasi. Pasal 212 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Bidang Manajemen Jaringan menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen jaringan komunikasi;

b.

penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang manajemen jaringan komunikasi;

c.

pelaksanaan evaluasi dan pemantauan di bidang jaringan komunikasi; dan

d.

penyusunan rencana pembangunan dan rencana dasar teknis jaringan komunikasi. Pasal 213

Bidang Manajemen Jaringan terdiri dari :

63

a.

Subbidang Administrasi dan Monitoring Jaringan; dan

b.

Subbidang Pengembangan Sistem Jaringan Komunikasi. Pasal 214

(1)

Subbidang Administrasi dan Monitoring Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian, evaluasi dan pemantauan di bidang jaringan komunikasi.

(2)

Subbidang Pengembangan Sistem Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang pengembangan sistem jaringan komunikasi, sarana komunikasi, teknologi sistem, serta penyusunan rencana strategis pembangunan dan rencana dasar teknis jaringan komunikasi. BAB IX INSPEKTORAT Pasal 215

(1)

Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan BMKG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Pasal 216

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BMKG. Pasal 217 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a.

perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional;

b.

pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

64

c.

pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; dan

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan. Pasal 218

Inspektorat terdiri dari : a.

Subbagian Tata Usaha; dan

b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Pasal 219

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat. BAB X PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 220 (1)

Pusat Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Puslitbang adalah unsur penunjang tugas dan fungsi BMKG di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(2)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Puslitbang secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Deputi yang berkesesuaian, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3)

Puslitbang dipimpin oleh Kepala Pusat. Pasal 221

Puslitbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, koordinasi dan kerjasama serta diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

65

Pasal 222 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Puslitbang menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

b.

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

c.

koordinasi dan kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

d.

pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

e.

pemberian pelayanan penelitian, pengkajian, dan pengembangan informasi ilmiah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, geofisika; pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, geofisika; dan

f.

g.

di bidang dan dan dan dan

pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi atau geofisika. Pasal 223

Puslitbang terdiri dari : a.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi;

b.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi dan Kualitas Udara;

c.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Geofisika;

d.

Subbagian Tata Usaha; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 224

(1)

Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan, pengendalian pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, koordinasi dan

66

kerjasama serta diseminasi hasil pengembangan di bidang meteorologi.

penelitian,

pengkajian,

dan

(2)

Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi dan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan, pengendalian pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, koordinasi dan kerjasama serta diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara.

(3)

Bidang Penelitian dan Pengembangan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan, pengendalian pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, koordinasi dan kerjasama serta diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika. Pasal 225

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Puslitbang. BAB XI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 226 (1)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi BMKG di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(2)

Pusdiklat dipimpin oleh Kepala Pusat. Pasal 227

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi sistem pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Pasal 228 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi :

67

a.

penyusunan dan pengembangan, serta standar mutu program pendidikan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan pra-jabatan, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajemen pemerintahan, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan dan institusi lain;

b.

pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan pra-jabatan, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajemen pemerintahan;

c.

pelaksanaan monitoring, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan;

d.

pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, ketatausahaan, kearsipan dan pelaporan; dan

e.

pelaksanaan diseminasi informasi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Pasal 229

Pusdiklat terdiri dari : a.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu;

b.

Bidang Penyelenggaraan;

c.

Subbagian Tata Usaha; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 230

(1)

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, serta standar mutu pendidikan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan pra-jabatan, teknis, dan fungsional dan substansi lain di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika dan substansi lain, pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan institusi lain, dan diseminasi informasi terkait dengan pendidikan dan pelatihan.

(2)

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pra-jabatan, teknis, kepemimpinan, dan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika dan substansi lain, serta pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, dan kepemimpinan.

68

Pasal 231 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Pusdiklat.

BAB XII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 232 Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BMKG mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 233 (1)

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 terdiri dari Jabatan Fungsional Pengamat, Peneliti, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing.

(3)

Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 234 Di lingkungan BMKG dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang BMKG sesuai

69

dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 235 Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, ditetapkan dengan Peraturan Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. BAB XIV TATA KERJA Pasal 236 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan BMKG wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BMKG serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 237 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 238 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BMKG bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 239 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 240 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

70

Pasal 241 Para Deputi, para Kepala Biro, para Kepala Pusat, secara hierarki menyampaikan laporan kepada Kepala, Sekretaris Utama, Deputi di lingkungan BMKG, dan Sekretaris Utama menyusun laporan berkala BMKG. Pasal 242 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 243 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan pada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 244 (1)

Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi, adalah jabatan struktural eselon I.a.

(2)

Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur, adalah jabatan struktural eselon II.a.

(3)

Kepala Bagian dan Kepala Bidang, adalah jabatan struktural eselon III.a.

(4)

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal 245

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Kepala. (3) Pejabat eselon II kebawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

71

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 246 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 247 Perubahan atas susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menurut peraturan ini dapat ditata kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BMKG setelah 2 (dua) tahun ditetapkannya peraturan ini oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 248 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 249 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 17 April 2009 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA ttd. DR. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc. NIP. 19510805 197912 2 001

72