PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL INDONESIA KEPALA BADANREPUBLIK KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PERATURAN NOMOR 7 TAHUN 2010 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DENGAN RAHMAT TUHANPENANAMAN YANG MAHAMODAL, ESA KEPALA BADAN KOORDINASI Menimbang
Menimbang
:
:
Mengingat
Mengingat
:
:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal yang dapat a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan pemantauan memberikan akurasi data kontribusi terhadap perekonomian perkembangan realisasi perubahan penanaman yangLaporan dapat nasional, perlu dilakukan waktu modal penyampaian memberikan akurasi data kontribusi terhadap perekonomian Kegiatan Penanaman Modal; nasional, perlu dilakukan perubahan waktu penyampaian Laporan b. Kegiatan bahwa sehubungan Penanamandengan Modal; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Peraturan dalam perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepala huruf Badan a, Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Peraturan 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun Penanaman Modal; 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1983 50, sebagaimanaNegara telah diubah beberapa kali terakhir denganNomor UndangTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik sebagaimana telah2008 diubah beberapa terakhirLembaran dengan UndangIndonesia Tahun Nomor 133, kali Tambahan Negara Undang Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Republik Nomor Indonesia36Nomor 4893); Tahun 2008 133, Tambahan Lembaran Negara 2. Indonesia Undang-Undang NomorNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Republik Indonesia Nomor 4893); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik1995 Indonesia Nomor 3612) 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Kepabeanan sebagaimanaNegara telah Republik diubah dengan Undang-Undang (Lembaran Indonesia Tahun 1995 Nomor Nomor 17 75, Tahun 2006Lembaran (Lembaran NegaraRepublik RepublikIndonesia IndonesiaNomor Tahun 3612) 2006 Tambahan Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Nomor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Negara Undang-Undang 17 Nomor 4661); Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Nomor 4661); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang . . .
4. Undang-Undang . . .
-2-2-
--
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 4. Undang-Undang Tahun Indonesia 2004 tentang Daerah (LembaranNomor Negara32 Republik TahunPemerintahan 2004 Nomor Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikTahun Indonesia 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 4437) telah tentang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomorsebagaimana 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, (Lembaran Negara Republik IndonesiaIndonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik NomorNomor 4844); 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 5. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4724); 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007Tahun tentang2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 7. Undang-Undang Nomor 32 Hidup Tahun 2009 tentang Negara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Republik Pengelolaan Lingkungan Hidup Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,(Lembaran Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 8. Peraturan Nomor 79Penyelenggaraan Tahun 2005 tentang Pedoman PembinaanPemerintah dan Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Daerah (LembaranLembaran Negara Republik 2005 Nomor Nomor 165, Tambahan NegaraIndonesia RepublikTahun Indonesia 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 9. Peraturan Pemerintah NomorDaerah 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Laporan Dewan Keterangan Kepada Laporan Dewan Perwakilan Pertanggungjawaban Rakyat Daerah, Kepala Dan Daerah Informasi Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Penyelenggaraan Daerah Kepada (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2007 Masyarakat Nomor 19, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorNomor 4693); 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 10. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 38 Pemerintah, Pemerintahan Daerah Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik IndonesiaIndonesia Tahun 2007 Lembaran Negara Republik NomorNomor 4737);82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 11. Peraturan Nomor 41 TahunRepublik 2007 tentang Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 12. Peraturan 45 Tahun 2008 Penanaman tentang Pedoman Pemberian Pemerintah Insentif dan Nomor Pemberian Kemudahan Modal Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Modal 2008 di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); Nomor 4861); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009Tahun tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4987); 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 14. Peraturan Presiden Nomor Koordinasi Penanaman Modal; 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; 15. Peraturan . . . 15. Peraturan . . .
--
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Modal; tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16. Peraturan Kepala tentang Badan Koordinasi Modal 90/SK/2007 Organisasi Penanaman dan Tatakerja BadanNomor Koordinasi 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penanaman ModalKoordinasi sebagaimana telah diubah Kepala Badan Penanaman Modaldengan Nomor Peraturan 4/P/2009; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 17. Peraturan Koordinasi Penanaman Modal Pembinaan, Nomor 11 dan TahunKepala 2009Badan tentang Tata Cara Pelaksanaan, Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Modal; Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman 18. 18. Peraturan Kepala BadanBadan Koordinasi Penanaman ModalModal NomorNomor 12 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Modal; Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman 19. 19. Peraturan Kepala BadanBadan Koordinasi Penanaman ModalModal NomorNomor 13 13 Tahun tentang Pedoman Pengendalian Tahun 20092009 tentang Pedoman dan dan Tata Tata Cara Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Pelaksanaan Penanaman Modal; 20. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Nomor 14 Tahun 20. Peraturan Kepala BadanBadan Koordinasi Penanaman Nomor 14 Tahun tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 20092009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; Secara Elektronik;
MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 2009 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN DAN DAN TATATATA CARACARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL. PENANAMAN MODAL.
I Pasal Pasal I Beberapaketentuan ketentuan Peraturan Kepala Koordinasi Beberapa dalamdalam Peraturan Kepala BadanBadan Koordinasi Penanaman Nomor 13 Tahun 20092009 tentang Pedoman dan Tata Penanaman Nomor 13 Tahun tentang Pedoman dan Cara Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diubah sebagai berikut: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan PasalPasal 13 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 1. Ketentuan 13 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : berikut : “Pasal“Pasal 13 13 (1) (1) Perusahaan yang yang telah telah mendapat Pendaftaran Penanaman Perusahaan mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Izin Prinsip Penanaman ModalModal dan/atau Modal dan/atau Prinsip Penanaman dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman ModalModal (LKPM) menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman (LKPM) secara berkala kepada Kepala BKPMBKPM melalui DeputiDeputi BidangBidang secara berkala kepada Kepala melalui Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, KepalaKepala PDPPM, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, PDPPM, dan Kepala PDKPM. dan Kepala PDKPM. (2) (2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pada Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat ayat (1) dilakukan oleh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai (1) dilakukan perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut : berikut : a. perusahaan... a. perusahaan...
-4-
--
a.
perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan periode laporan sebagai berikut: 1) Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan; 2) Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan; 3) Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan; 4) Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
b. perusahaan yang mengajukan Izin Usaha sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir a, wajib menyampaikan LKPM dengan posisi realisasi akhir penanaman modal sesuai tanggal pengajuan Izin Usaha. c.
perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya telah memiliki Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dengan periode laporan sebagai berikut: 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan; 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(3) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari satu kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kabupaten/kota. (4) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM. (5) Perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus menyampaikan LKPM kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau badan pengusahaan kawasan ekonomi khusus yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM. (6) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (merger), perusahaan penerus (surviving company) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan. (7) Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui SPIPISE. (8) Khusus untuk kantor perwakilan perusahaan asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. (9) Apabila...
--
(9) Apabila (9) Apabila penyampaian penyampaian LKPM sebagaimana LKPM sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat pada ayat (9) Apabila penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak (7) dapat tidak dilakukan, dapat dilakukan, perusahaan perusahaan dapat menyampaikan dapat menyampaikan (7) tidak dapatlangsung dilakukan, perusahaan dapat secara secara langsung (hard copy (hard atau copy facsimile atau facsimile ) menyampaikan kepada ) kepada Kepala Kepala secara langsung (hard Deputi copy atau facsimile ) kepada Kepala BKPM BKPM melaluimelalui Deputi Bidang Bidang Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Penanaman Modal, Modal, Kepala Kepala PDPPM,PDPPM, dan Kepala dan Kepala PDKPMPDKPM atau atau Penanaman Kepala PDPPM, dan PDKPM atau melaluimelalui suratModal, elektronik surat elektronik (e-mail ()e-mail ke
[email protected]. ) ke Kepala
[email protected]. melalui surat elektronik (e-mail) ke
[email protected]. (10) Perusahaan (10) Perusahaan yang mendapatkan yang mendapatkan fasilitasfasilitas pembebasan pembebasan bea masuk bea masuk (10) Perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masukrealisasi yang diterbitkan yang yang diterbitkan BKPM wajib BKPM menyampaikan wajib menyampaikan laporan laporan realisasi yang BKPM wajib menyampaikan laporan realisasi imporditerbitkan setiap impor 3setiap (tiga) 3bulan (tiga) (triwulan) bulan (triwulan) dengandengan periodeperiode laporanlaporan impor setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan periode sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat pada(2)ayat huruf (2) ahuruf kepada a laporan kepada Kepala Kepala sebagaimana dimaksud ayatBidang (2) huruf a kepada Kepala BKPM BKPM melalui melalui Deputipada Deputi Bidang Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Penanaman Modal Modal yang yang dilengkapi dilengkapi dengandengan rekaman rekaman Penanaman Modal rekaman Pemberitahuan Pemberitahuan Impor yang Impor Barangdilengkapi Barang (PIB) yang (PIB)dengan telah yang diberikan telah diberikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan persetujuan pengeluaran pengeluaran barang barang oleh Direktorat oleh Direktorat Jenderal Jenderal Bea Bea persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Cukai dengandengan menggunakan menggunakan formulir formulir sebagaimana sebagaimana dan Cukai dengan tercantum tercantum dalam Lampiran dalammenggunakan Lampiran V. “ V. “ formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. “ 2. Ketentuan 2. Ketentuan Pasal 27 Pasal diubah, 27 diubah, sehingga sehingga seluruhnya seluruhnya berbunyi berbunyi sebagaisebagai 2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikutberikut : : berikut : “Pasal 27 “Pasal 27 “Pasal 27 (1) Perusahaan (1) Perusahaan wajib menunjuk wajib menunjuk seorangseorang penanggung penanggung jawab untuk jawab untuk (1) Perusahaan wajib menunjuk seorang penanggung jawab untuk mengoordinasikan mengoordinasikan pembuatan pembuatan LKPM. LKPM. mengoordinasikan pembuatan LKPM. (2) Penetapan (2) Penetapan penanggung penanggung jawab sebagaimana jawab sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat pada ayat (2) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan (1) disampaikan kepada kepada Kepala Kepala BKPM melalui BKPM melalui Deputi Deputi Bidang Bidang (1) disampaikan kepada Kepala BKPM melalui DeputiKepala BidangPDPPM, Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman Penanaman Modal, Modal, Kepala PDPPM, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM, dan Kepala dan Kepala PDKPMPDKPM dengandengan menggunakan menggunakan format format sebagaimana sebagaimana dan Kepala PDKPM dengan menggunakan format sebagaimana tercantum tercantum dalam Lampiran dalam Lampiran IIIB. IIIB. tercantum dalam Lampiran IIIB. (3) Penyampaian (3) Penyampaian penetapan penetapan penanggung penanggung jawab jawab sebagaimana sebagaimana (3) Penyampaian penanggung jawabsecara sebagaimana dimaksud dimaksud padapenetapan ayat pada(2) ayat disampaikan (2) disampaikan secara langsung langsung (hard (hard dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung copy atau copyfacsimile atau facsimile ) atau melalui ) atau melalui surat elektronik surat elektronik (e-mail(()hard e-mail ke ) ke copy atau facsimile) atau melalui surat elektronik (e-mail) ke
[email protected].”
[email protected].”
[email protected].” 3. Lampiran 3. Lampiran III mengenai III mengenai LKPM LKPM diubah diubah menjadimenjadi LKPM LKPM Tahap Tahap 3. Lampiran III mengenai LKPM berbunyi diubah menjadi LKPM Tahap Pembangunan, Pembangunan, sehingga sehingga berbunyi sebagaimana sebagaimana tercantum tercantum dalam dalam Pembangunan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran III Peraturan III Peraturan Kepala Kepala BKPM ini. BKPM ini. Lampiran III Peraturan Kepala BKPM ini. 4. Di 4. antara Di antara Lampiran Lampiran III danIIILampiran dan Lampiran IV disisipkan IV disisipkan 2 (dua) 2 (dua) 4. Di antara Lampiran danLampiran Lampiran disisipkan 2 (dua) Lampiran Lampiran baru, yakni baru, III Lampiran yakni IIIA mengenai IIIAIVmengenai LKPM yang LKPM Telah yang Telah Lampiran baru, Lampiran IIIA LKPM Ada Izin AdaUsaha Izin yakni Usaha dan Lampiran dan Lampiran IIIB mengenai mengenai IIIB mengenai Surat yang Pernyataan SuratTelah Pernyataan Ada Izin Usaha dan Lampiran IIIB LKPM, mengenai Pernyataan Penugasan Penugasan Penanggung Penanggung Jawab LKPM, Jawab yang berbunyi yangSurat berbunyi sebagaimana sebagaimana Penugasan Penanggung Jawab yangLampiran berbunyi sebagaimana tercantum tercantum dalam Lampiran dalam Lampiran IIIA LKPM, danIIIA Lampiran dan IIIB Peraturan IIIB Peraturan Kepala Kepala tercantum dalam BKPM ini. BKPM ini. Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB Peraturan Kepala BKPM ini. 5. Lampiran 5. Lampiran V mengenai V mengenai LaporanLaporan RealisasiRealisasi Impor Mesin, Impor Mesin, Barang Barang dan dan 5. Lampiran V Mendapat mengenai Laporan Realisasi Impor Mesin, Barang dan Bahan yang Bahan yang Mendapat Pembebasan Pembebasan Bea Masuk Bea Masuk untuk Pembangunan untuk Pembangunan Bahan yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan atau Pengembangan Penanaman Penanaman Modal Modal diubah,diubah, sehingga sehingga berbunyi berbunyi atau Pengembangan Penanaman Modal diubah, sehingga berbunyi sebagaimana... sebagaimana... sebagaimana...
-6-
--
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala BKPM ini. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, ttd GITA IRAWAN WIRJAWAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 173
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Utama BKPM Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Natalia Ratna Kentjana
1 1 --
LAMPIRAN III LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BKPM PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : TAHUN 2010 NOMOR TAHUN 2010 TANGGAL :: TANGGAL : Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN TAHUN : …….. TAHUN : …….. PERIODE : -PERIODE Triwulan: Pertama (Januari - Maret) TriwulanKedua Pertama (Januari - Maret) - Triwulan (April - Juni) TriwulanKetiga Kedua(Juli (April - Juni) --Triwulan - September) Triwulan Ketiga (Juli September) - Triwulan Keempat (Oktober - Desember) - Triwulan Keempat (Oktober - Desember) I. KETERANGAN PERUSAHAAN I. KETERANGAN PERUSAHAAN 1. Nama perusahaan 1. Nama perusahaan 2. - Akta pendirian 2. - Akta pendirian - Nama Notaris - Nama Notaris - Pengesahan Menteri Hukum dan -HAM Pengesahan Menteri Hukum dan HAM 3. Nomor Pokok Wajib Pajak 3. (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Bidang Usaha 4. Bidang Usaha 5. 5.
Alamat lokasi proyek Alamat lokasi proyek
6. 6.
Alamat korespondensi Alamat korespondensi
:( ::(( ::(( ::(( :(
) )) )) )) ) : : : : : : : : :
No. No.
Tanggal Tanggal
No. No.
Tanggal Tanggal
:
: 1) : 2) 1) 2) : Jl. : Kel. Jl. Kel. Kab/Kota Kab/Kota Telp. Telp. e-mail: e-mail: : Jl. : Kel. Jl. Kel. Kab/Kota Kab/Kota Telp. Telp. e-mail: e-mail:
Kec. Kec. Prov. Prov. Fax. Fax. Kec. Kec. Prov. Prov. Fax. Fax.
II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI 1. a. Pendaftaran penanaman modal : No. Tanggal 1. b. a. Izin Pendaftaran penanaman modal : No. Tanggal prinsip penanaman b. modal/persetujuan Izin prinsip penanaman penanaman : No. Tanggal modal/persetujuan penanaman : No. Tanggal modal modal 2. Angka Pengenal Importir Produsen : No. Tanggal 2. (API-P) Angka Pengenal Importir Produsen : No. Tanggal (API-P) 3. Fasilitas bea masuk atas impor : 3. -Fasilitas masuk atas impor : barang bea modal (mesin/ peralatan) : No. Tanggal barang modal (mesin/ peralatan) No. Tanggal - bahan baku/penolong :: No. Tanggal - bahan baku/penolong : No. Tanggal 4. Fasilitas Fiskal Lainnya : No. Tanggal 4. Fasilitas Fiskal Lainnya : No. Tanggal 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : No. Tanggal 5. Asing Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : No. Tanggal Asing 6. Izin Lokasi : No. Tanggal 6. Izin Lokasi : No. Tanggal 7. SK Hak Atas Tanah / Sertifikat : No. Tanggal 7. SK Hak Atas Tanah / Sertifikat : No. Tanggal 8. Izin Mendirikan Bangunan : No. Tanggal 8. Izin Mendirikan Bangunan : No. Tanggal 9. Izin UU Gangguan/HO : No. Tanggal 9. Izin UU Gangguan/HO : No. Tanggal 10. Izin Teknis lainnya : No. Tanggal 10. Izin Teknis lainnya : No. Tanggal Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki. Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki. III. REALISASI . . . III. REALISASI . . .
- 2 -
III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.( A. Investasi 1. Modal Tetap a. Pembelian dan Pematangan Tanah b. Bangunan/Gedung c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang d. Lain-lain Sub jumlah 2. Modal Kerja Jumlah Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu untuk masing-masing bidang usaha B. Sumber Pembiayaan 1. Modal Sendiri 2. Laba ditanam kembali 3. Modal Pinjaman Jumlah IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA 1. Indonesia 2. Asing V.
) atau US$. ( )] Tambahan
Total : : : : : : : : bidang usaha, investasi agar dirinci Tambahan
: : :
: :
Total
Orang Orang
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Laporan ini disusun dengan sebenarnya. ............., ..................... 20... Penanggung Jawab, Cap Perusahaan dan Tandatangan Nama jelas Jabatan
: :
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, ttd GITA IRAWAN WIRJAWAN
3 --
TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN PERIODE LAPORAN : Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat. Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan I. KETERANGAN PERUSAHAAN : 1. Nama Perusahaan
2.
:
- Akta pendirian : :
4.
- Nama Notaris - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bidang Usaha
5.
Alamat lokasi proyek
:
6.
Alamat korespondensi
:
3.
: :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan Diisi nama notaris yang membuat akta Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/ izin prinsip penanaman modal/ persetujuan penanaman modal. Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faximile dan e-mail. Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kotanomor kode pos, nomor telepon, faximile dan email. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI : Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan non perizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Pusat maupun Daerah. III. REALISASI INVESTASI : A. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US$). B.
Investasi 1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya : 1) Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan LKPM, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi investasi selama periode laporan diisi pada kolom total; 2) Tambahan realisasi investasi yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan; 3) Total adalah kumulatif realisasi investasi sampai dengan periode pelaporan; 4) Komponen realisasi modal tetap terdiri dari : a. Pembelian . . .
- 4 -
a. Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah. b. Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek. c. Mesin/peralatan termasuk suku cadang (spare parts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. d. Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan. 2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (trial production). 3. Sumber Pembiayaan 1) Modal Sendiri Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan. 2) Laba yang ditanam kembali Hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode laporan. 3) Modal Pinjaman Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan. IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA 1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap (musiman dan borongan). 2. Tenaga kerja asing diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal seperti masalah perizinan, pembebasan lahan/pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah. Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab LKPM dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.
- 1-
1
LAMPIRAN IIIA PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR IIIA: TAHUN 2010 LAMPIRAN TANGGAL KEPALA : PERATURAN BKPM NOMOR : TAHUN Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Telah Ada Izin Usaha 2010 TANGGAL : LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Telah Ada Izin Usaha TELAH ADA IZINModal USAHA TAHUN ............ LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TELAH ADA IZIN USAHA PERIODE : TAHUN ............ - Semester Pertama (Januari - Juni) :( ) Semester Kedua (Juli Desember) : ( ) PERIODE : - Semester Pertama (Januari - Juni) :( ) I. KETERANGAN PERUSAHAAN - Semester Kedua (Juli - Desember) :( ) 1. Nama perusahaan : 2. Izin Usaha : No. Tanggal I. KETERANGAN PERUSAHAAN Bidang Usaha 1.3.Nama perusahaan :: Lokasi Proyek Jl. 2.4.Izin Usaha : : No. Tanggal Kel. Kec. 3. Bidang Usaha : Provinsi 4. Lokasi Proyek : Jl.Kab/Kota Telp. Fax. Kel. Kec. 5. Alamat korespondensi : Kab/Kota Jl. Provinsi Kel. Kec. Telp. Fax. Provinsi 5. Alamat korespondensi : Jl.Kab/Kota Telp. Fax. Kel. Kec. e-mail Kab/Kota Provinsi Telp. Fax. II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.( ) atau US$. ( )] e-mail A. Investasi Tambahan Total 1. Modal Tetap [Dalam mata uang : II. REALISASI INVESTASI Rp.( ) atau US$. ( )] 2. Modal Kerja : A. Investasi Tambahan Total 1.Jumlah Modal Tetap :: 2. Modal Kerja : B.Jumlah Sumber Pembiayaan Tambahan Total : 1. Modal Sendiri : 2. Laba Pembiayaan ditanam kembali : B. Sumber Tambahan Total 3. Modal Pinjaman : 1. Modal Sendiri : 2.Jumlah Laba ditanam kembali :: 3. Modal Pinjaman : III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA Jumlah : 1. Indonesia : Orang 2. Asing : Orang III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA 1. Indonesia : Orang 2. Asing : Orang IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN No. Jenis Barang/Jasa Satuan Realisasi Produksi Ekspor (%) IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN No. Jenis Barang/Jasa Satuan Realisasi Produksi Ekspor (%) Nilai Ekspor dalam US$. ..................................................... Nilai Ekspor dalam US$. ..................................................... V. KEWAJIBAN V. KEWAJIBAN
- 2-
V.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN 1. Kemitraan
: a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola kemitraan: 1) 2)
c. Nama perusahaan yang bermitra : 1) 2) 2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia : a. Jenis pelatihan: **) 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga*) c. Jumlah TKI yang dilatih............orang 3. Tanggung jawab sosial (CSR) : a. Sudah/belum dilaksanakan*) b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp. ..................,4. Kewajiban pengelolaan : a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL*) Lingkungan b. Unit pengolahan limbah: 1) limbah gas ada/tidak ada*) 2) limbah cair ada/tidak ada*) 3) limbah padat ada/tidak ada*) 4) kebisingan ada/tidak ada*) c. Kondisi peralatan pengolah limbah: beroperasi /tidak beroperasi*) 5. Lain-lain :
*) Coret salah satu. **) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN Laporan ini disusun dengan sebenarnya. ............., ..................... 20... Penanggung Jawab, Cap Perusahaan dan Tandatangan Nama jelas Jabatan
: :
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, ttd GITA IRAWAN WIRJAWAN
3- 3
TATA TATA CARA CARA PENGISIAN PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL MODAL TELAH TELAH ADA ADA IZIN IZIN USAHA USAHA PERIODE :: PERIODE LAPORAN LAPORAN Diisi dengan kewajiban tahun Diisi dengan kewajiban tahun laporan laporan dibuat. dibuat. Diisi dengan tanda (v) sesuai periode Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan laporan Semester Semester I. I. KETERANGAN KETERANGAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN :: 1. 1.
Nama Nama Perusahaan Perusahaan
::
2. 2. 3. 3.
Izin Izin Usaha Usaha Bidang Bidang usaha usaha
:: ::
4. 4.
Lokasi Lokasi Proyek Proyek
::
5. 5.
Alamat korespondensi korespondensi Alamat
::
Diisi Diisi sesuai sesuai nama nama yang yang tercantum tercantum dalam dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan pengesahan dari dari Menteri Menteri Hukum Hukum dan dan HAM, HAM, atau atau sesuai sesuai Persetujuan Persetujuan Menteri Hukum Hukum dan dan HAM HAM atas atas Perubahan Perubahan Menteri Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan. Diisi Diisi sesuai sesuai nomor nomor dan dan tanggal tanggal izin izin usaha. usaha. Diisi sesuai dengan bidang usaha Diisi sesuai dengan bidang usaha yang yang tercantum tercantum dalam dalam Izin Izin Usaha/Izin Usaha/Izin Usaha Usaha Tetap. Tetap. Diisi Diisi sesuai sesuai dengan dengan lokasi/keberadaan lokasi/keberadaan proyek proyek alamat lengkap nama alamat lengkap nama jalan, jalan, Kelurahan/Desa, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan dan Provinsi Provinsi telepon telepon serta serta faximile faximile Diisi dengan dengan nama nama gedung, gedung, nama nama jalan, jalan, kotakotaDiisi nomor kode pos, nomor telepon, faximile nomor kode pos, nomor telepon, faximile dan dan e-mail. e-mail.
II. II. REALISASI REALISASI INVESTASI INVESTASI :: 1. 1. Nilai Nilai realisasi realisasi investasi investasi untuk untuk penanaman penanaman modal modal dalam dalam negeri negeri dalam dalam mata mata uang uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat Serikat (US$). (US$). 2. 2. Nilai Nilai realisasi realisasi berdasarkan berdasarkan nilai nilai yang yang tercantum tercantum dalam dalam Izin Izin Usaha/izin Usaha/izin Usaha Usaha Tetap. Tetap. 3. 3. Tambahan Tambahan investasi investasi diisi diisi apabila apabila perusahaan perusahaan melakukan melakukan pengembangan/inovasi pengembangan/inovasi produk. produk. 4. 4. Sumber Sumber Pembiayaan Pembiayaan 1) 1) Modal Modal Sendiri Sendiri Diisi Diisi dengan dengan realisasi realisasi modal modal saham saham yang yang disetor disetor oleh oleh para para pemegang pemegang saham saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan. untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan. 2) 2) Modal Modal Pinjaman Pinjaman Diisi Diisi dengan dengan besarnya besarnya modal modal pinjaman pinjaman yang yang diterima diterima dari dari luar luar negeri negeri maupun maupun dalam negeri negeri dalam dalam bentuk bentuk valuta valuta asing asing ataupun ataupun Rupiah Rupiah (Rp) (Rp) selama selama periode periode dalam laporan. laporan. 3) 3) Laba Laba yang yang ditanam ditanam kembali, kembali, Hanya diisi Hanya diisi untuk untuk proyek proyek perluasan perluasan sesuai sesuai nilai nilai laba laba yang yang ditanam ditanam kembali kembali oleh oleh perusahaan pada periode laporan. perusahaan pada periode laporan. III. III. PENGGUNAAN PENGGUNAAN TENAGA TENAGA KERJA KERJA 1. 1. Tenaga Tenaga kerja kerja Indonesia Indonesia diisi diisi dengan dengan jumlah jumlah tenaga tenaga kerja kerja tetap tetap dan dan tenaga tenaga kerja kerja tidak tetap (musiman dan borongan). tidak tetap (musiman dan borongan). 2. 2. Tenaga Tenaga ... ...
4 - 4-
2. 2. Tenaga Tenaga kerja kerja asing asing diisi diisi dengan dengan jumlah jumlah tenaga tenaga kerja kerja asing asing yang yang telah telah memperoleh memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). IV. IV. PRODUKSI/JASA PRODUKSI/JASA DAN DAN PEMASARAN PEMASARAN PER-TAHUN PER-TAHUN 1. 1. Kolom Kolom Jenis Jenis Barang/Jasa Barang/Jasa :: Diisi Diisi jenis jenis barang/jasa barang/jasa sebagaimana sebagaimana tercantum tercantum dalam dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status status atau atau perubahannya. perubahannya. 2. 2. Satuan Satuan diisi diisi dengan dengan satuan satuan yang yang tercantum tercantum dalam dalam izin izin usaha/persetujuan usaha/persetujuan pertama pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya. atau perluasannya atau alih status atau perubahannya. 3. 3. Realisasi Realisasi produksi produksi diisi diisi berdasarkan berdasarkan jumlah jumlah produksi produksi yang yang dihasilkan dihasilkan dalam dalam periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang terpasang yang yang tercantum tercantum dalam dalam Izin Izin Usaha, Usaha, maka maka atas atas kelebihan kelebihan kapasitas kapasitas tersebut tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek. diwajibkan mengajukan perluasan proyek. Kolom Kolom Nilai Nilai Ekspor Ekspor :: Diisi Diisi berdasarkan berdasarkan realisasi realisasi ekspor ekspor perusahaan perusahaan dalam dalam mata mata uang uang Dolar Amerika Serikat (US$) selama periode laporan. Dolar Amerika Serikat (US$) selama periode laporan. V. V.
KEWAJIBAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN 1. 1. Kemitraan Kemitraan a. a. Kewajiban Kewajiban kemitraan kemitraan yang yang dipersyaratkan dipersyaratkan sesuai sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan bidang bidang usaha yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin usaha yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Prinsip Penanaman Penanaman Modal/Persetujuan Modal/Persetujuan Penanaman Penanaman Modal Modal dan/atau dan/atau Izin Izin Usaha/ Usaha/ Izin Izin Usaha Tetap. Usaha Tetap. b. b. Diisi Diisi pola pola kemitraan kemitraan yang yang dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh perusahaan perusahaan dengan dengan usaha usaha kecil/menengah. kecil/menengah. c. c. Diisi Diisi dengan dengan jumlah jumlah UKM UKM yang yang bermitra. bermitra. 2. 2. Pelatihan Pelatihan Tenaga Tenaga Kerja Kerja Indonesia Indonesia Kewajiban perusahaan Kewajiban perusahaan yang yang menggunakan menggunakan Tenaga Tenaga Kerja Kerja Asing Asing untuk untuk melakukan melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi dan peningkatan kemampuan pelatihan dalam rangka transfer teknologi dan peningkatan kemampuan kepada kepada tenaga tenaga kerja kerja Indonesia: Indonesia: a. a. Diisi Diisi dengan dengan jenis jenis pelatihan pelatihan yang yang dilakukan dilakukan b. Dilaksanakan sendiri atau oleh pihak b. Dilaksanakan sendiri atau oleh pihak ketiga ketiga c. c. Diisi Diisi dengan dengan jumlah jumlah tenaga tenaga kerja kerja yang yang dilatih dilatih 3. 3. Tanggung Tanggung Jawab Jawab Sosial Sosial (CSR) (CSR) a. Bagi perusahaan yang a. Bagi perusahaan yang melakukan melakukan kegiatan kegiatan CSR. CSR. b. Diisi dengan jenis CSR yang dilakukan b. Diisi dengan jenis CSR yang dilakukan diantaranya diantaranya :: 1) 1) Kesehatan Kesehatan masyarakat masyarakat 2) 2) Pendidikan Pendidikan 3) 3) Peningkatan Peningkatan sarana sarana infrastruktur infrastruktur lingkungan lingkungan 4) Peningkatan perekonomian 4) Peningkatan perekonomian masyarakat masyarakat disekitar disekitar lokasi lokasi proyek proyek c. Diisi alokasi biaya CSR yang disediakan perusahaan selama c. Diisi alokasi biaya CSR yang disediakan perusahaan selama periode periode laporan. laporan. 4. 4. Kewajiban Kewajiban pengelolaan pengelolaan lingkungan lingkungan a. Bagi perusahaan yang a. Bagi perusahaan yang kegiatan kegiatan penanaman penanaman modalnya modalnya diwajibkan diwajibkan untuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan dalam bentuk Upaya melakukan pengelolaan lingkungan dalam bentuk Upaya Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan/Upaya Lingkungan/Upaya Pemantauan Pemantauan Lingkungan Lingkungan (UKL/UPL) (UKL/UPL) atau atau Analisis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). b. b. Ketersediaan Ketersediaan sarana sarana pengolahan pengolahan limbah limbah baik baik berupa berupa gas, gas, cairan, cairan, padat padat atau atau peredam kebisingan. peredam kebisingan. c. c. Kondisi Kondisi peralatan peralatan pengolah pengolah limbah limbah dalam dalam keadaan keadaan baik baik yang yang dapat dapat beroperasi beroperasi atau tidak dapat dioperasikan. atau tidak dapat dioperasikan. 5. 5. Lain Lain ... ...
- 5-
5. Lain-lain Diisi apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan. VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah. Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab LKPM dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.
-1 -
1
LAMPIRAN IIIB PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : TAHUN 2010 TANGGAL : Bentuk Surat Pernyataan Penunjukan Penanggung Jawab LKPM
KOP PERUSAHAAN Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
……………… 20 .. …., …………….. 20.. Segera Penunjukan Penanggung Jawab Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Yth. Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM ……………… Jl. ............................................ Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama 2. Jabatan
: .......................................................... : Direksi atau Yang Dikuasakan
Menugaskan ; 1. 2. 3. 4.
Nama Jabatan No. Telepon/HP Email
: : : :
sebagai penanggung jawab laporan kegiatan penanaman modal pada perusahaan kami. Demikian kami sampaikan. ............., ..................... 20... Meterai Rp. 6.000 Tandatangan dan Cap Perusahaan Nama Jelas Tembusan: (disesuaikan dengan tujuan surat) 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau 2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, ttd GITA IRAWAN WIRJAWAN
1
1
--
LAMPIRAN LAMPIRAN V V Bentuk Laporan Realisasi Impor Mesin, Barang dan Bahan PERATURAN KEPALA BKPM Bentuk Laporan Realisasi Impor Mesin, Barang dan Bahan PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : TAHUN 2010 yang Mendapat NOMOR : TAHUN 2010 yang Mendapat TANGGAL : TANGGAL : Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Fasilitas Pembebasan Bea Masuk LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN, BARANG BAHAN YANG MENDAPAT LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN, BARANG DANDAN BAHAN YANG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK TAHUN : ............ TAHUN : ............ PERIODE : PERIODE : - Triwulan Pertama (Januari - Maret) :( ) - Triwulan Pertama (Januari : ( :) ( ) - Triwulan Kedua (April- -Maret) Juni) - Triwulan KeduaKetiga (April(Juli - Juni) : ( :) ( ) - Triwulan - September) - Triwulan Ketiga (Juli September) : - Triwulan Keempat (Oktober - Desember) ( :) ( ) - Triwulan Keempat (Oktober - Desember) :( ) JENIS FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK JENIS FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK - Mesin/Peralatan ( ) - Mesin/Peralatan )( - Barang dan Bahan ( ) - Barang dan Bahan ( ) 1. Nama Perusahaan 1. Nama Perusahaan 2. Izin Prinsip/ Persetujuan Nomor Tanggal 2. Izin Prinsip/ Persetujuan Nomor Tanggal Penanaman Modal Penanaman Modal 3. SP Pabean a. Nomor Tanggal 3. SP Pabean a. Nomor Tanggal b. Nilai fasilitas (US$): b. Nilai fasilitas (US$): 4. NPWP 4. NPWP 5. Bidang Usaha 5. Bidang Usahalokasi proyek 6. Alamat Jl. 6. Alamat lokasi proyek Jl. Kel. Kec. Kel. Kab/Kota Kec. Prov. Kab/Kota Prov.Fax. Telp. Telp. e-mail: Fax. 7. Realisasi Impor pada Periodee-mail: Laporan US$. 7. Realisasi Impor pada Periode Laporan US$. (PIB) 8. Rincian Pemberitahuan Impor Barang 8. Rincian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)*) Nilai Barang (CIF) No. Keterangan Pemberitahuan Impor BarangTanggal (PIB)*) Nilai Barang (CIF) (US$.) Nomor No. Keterangan (US$.) Nomor Tanggal
Jumlah *) dilampirkan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan Jumlah persetujuan pengeluaran barang Impor oleh Direktorat Jenderal dandiberikan Cukai. *) dilampirkan rekaman Pemberitahuan Barang (PIB) yangBea telah persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Laporan ...
Laporan ...
2
--
Laporan ini disusun dengan sebenarnya. ...................., ..................... 20... Penanggung Jawab, Cap Perusahaan dan Tandatangan Nama jelas Jabatan
: :
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA,
ttd
GITA IRAWAN WIRJAWAN
--
TATA CARA PENGISIAN LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK PERIODE LAPORAN : Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat. Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan JENIS FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK Diisi tanda (v) sesuai jenis fasilitas yang dilaporkan 1. 2. 3.
Nama Perusahaan : Izin Prinsip/ : Persetujuan Penanaman Modal SP Pabean
4. 5.
NPWP Bidang usaha
:
6.
Lokasi Proyek
:
7.
Realisasi Impor pada : Periode Laporan Rincian Pemberitahuan : Impor Barang (PIB)
8.
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam SP Pabean Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal .
Izin
a. Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal SP Pabean b. Dicantumkan total nilai mesin/peralatan atau barang/bahan yang mendapatkan fasilitas dalam US$. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta facsimile Diisi dengan total realisasi impor dalam US$ selama periode laporan berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pada daftar tabel diisi dengan nomor dan tanggal setiap PIB pada periode laporan, disertai dengan total nilai barang dalam US$ yang tercantum dalam PIB.
Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab laporan realisasi impor mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk/LKPM dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.
