PERATURAN. JAKSA AGUNG REPUBLlK INOdNESIA NOMOR: PER- 019 IAfJAfJ TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN RAHMAT TUHf\N YANG MAHA ESA

JAKSAAGUNG REPUBlIK INDONESIA

PERATURAN . JAKSA AGUNG REPUBLlK INOdNESIA NOMOR: PER- 019 IAfJAfJ3 12009 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHf\N YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang HAKI, rnaka dipandang perlu menyelenggarakan Pendldikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2009;

b.

bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);

c.

bahwa untuk perwujudannya dipandang Jaksa Agung Republik Indonesia.

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lf'1 Tahun 2004 NO.67 TLN 4401);

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP115/A/J.A/1 0/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agun9 RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal17 Desember 2003;

4.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER068/A/JA/7/2007. tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

5.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008. M EMU

perlu diterbitkan

Peraturan

T U S K AN:

Menetapkiln

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA PENDIDH(AN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 2009.

PERTAMA

Tempat dan penyelenggaraan Diklat

TENTANG

1.

Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

2.

Penyelenggara Oiklat adalah Pusat Olklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA

KETIGA

Peserta Diklat 1.

Peserta Diklat adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

2.

Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Tujuan dan Sasaran A.

Tujuan Meningkatkan penguasaan, dalam bidang HAKI.f

B.

kemampuan

dan keterampilan

Jaksa dan

Sasaran Tersedianya tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang HAKI.

••

KEEMPAT

KELlMA

"

KEENAM

Kurikulum

dan Tenaga Pengajar

1.

Jumlah kurikulum / mata pelajaran seperti tercantum dalam lampiran I.

dan para PengajarMlidyaiswara

2.

Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

puluh

enarn)

jam

Jangka Waktu Diklat 1.

Diklat diselenggarakan selama 14 (em pat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.

2.

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di buka pada tanggal 2 April 2009 dan akan ditutup pada tanggal 15 April 2009.

3.

Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at peda pagi,siang clan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.

4.

Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Penilaian

dan Penghargaan

1.

Selama mengikuti Dik.at terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tat a caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

2.

Kepada mereka yang telah selesai rnenqikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

KETUJUH

Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pad a Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

KEDELAPAN

Tanggung

Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2009.

2

»:

/

KESEMBILAN

Penutup 1. 2.

Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

ini akan ditetapkanlebih .

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALlNAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1.

Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.

2.

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

3.

Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.

4.

Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.

5.

Yth. Kepala Biro Kepeqawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

6.

Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

7.

Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.

8.

A r sip.

Ditetapkan di Pada tanggal JAKS~~ilI.'G

Jakarta

30 Maret REPUBLlK

HENDARMAN

2009 INDONESIA,.

SUPANDJI

3

LAMPIRAN PERATURI'.N JAKSA AGUNG Ri. Nomor : PER- 019 /AJJAJ 03 /2009 Tanggal : 30 lv"..aret 2009

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 2009 14 HARI 96 JAM PELAJARAN MATA DIKLAT

NO. 1 I.

I

SILABUSI

1 I

I

2

POKOK BAHASAN

WIDYAISWARAlPENGAJARI FASILlTATOR

TEORI

l

DlSKUSI ..

I

4

3

I

RINCIAN JAM PELAJARAN

5

KAJIAN SIKA? DAN PR!LAKU

I

6

_;

I

PRAK TEK

7

I

.'.~

1. 2. 3. 4.

Mengenal diri sendiri; Mengenal orang lain; Mengenal lingkungan; Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalarn lintas budaya; 5. Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi; 6. Membangun organisasi belajar.

UJIAN

1

'--q I I

I

Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)

I

;

I

JUMLAH

9

10

1.

i

Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)

I I

!

I

I,

II

I

~

KAJIAN DASAR HAKI

I I

Pengertian Haki

1

I

I 1. Formula Internasional terhadap YAK I 2. Sejarah dan Peraturan per-undang-/ Undangan HAKI di Indonesia. 3. Sekilas HAKI : - PVT - Rahasia Dagang - Desain Industri - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - Paten - Merk - Hak Cipta 4. Isu-isu yang berkembang dibidang HAKI - Tradisional Knowledge (pengetahuan tradisional) - Benefit Sharing - Bio-piracy - Indikasi Geografi vs Merk 5. HAKI dibenturkan dengan Budaya Hukum Tradisional.

Jumlah

I

11.

.~

!I

_,

!

11.

KET.

I

DR. Agus Sarjono, SH., MH.

8

i

2

I

_

I

2

I

12

,

(.

8

2

2

12

• RINCIAN JAM PELAJARAN

WIDYAISWARAlPENGAJARI NO. 1

MATA DIKLAT

SILABUSI POKOK BAHASAN

2

3

Ill.

KAJIAN HAKI SECARA UMUM .

1.

Perlindungan Tanaman

Varietas

1. Pengertian PVT 2. Prinsip-Prinsip PVT 29/2000 3. Lingkup Perlindungan Variets tanaman - Varietas Tanaman yang dapat dan yang tidak dapat diberikan PVT - Jangka waktu PVT Subjek PVT - Hak dan kewajiban pemegang PVT - Tata cara mengajukan permohonan PVI - Pemeriksaan - Penyidikan - Tindak Pidana

1. 2.

I

UJIAN

JUMLAH

KET.

6

PRAK TEK 7

8

9

10

2

-

2

12

FASILlTATOR

TEORI

DISKUSI

4

5

8

Adriana Krisnawati, SH., MH Gazalba Saleh, SH.,MH.

I

I

I

..

I

I

I

I

I

1

I I

I

I

I

! IV.

I

KELOMPOK WAWASAN

I

I 1.

Rahasia Oagang (UU NO.30 Tahun 2000)

"

1. OR. Citra Winda, SH., MIP

1. Essensi Rahasia Oagang - Pengertian RO - Bentuk dan Sifat - Unsur-unsur RO - Jenis-jenis dan contoh - Kerahasiaan - Persaingan curang - Lingkup perlindungan a. Metode produksi b Metode pengolahan c. Metode penjualan d.lnfo lain dibidang teknologi dan atau teknis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak di ketahui masyarakat umum Jumlah

I

8

I

I

-

2

,

I:

I

16

,

I

!

2

I

i2

.-

r

I

I

,\.

4

,

-

4

24

2

NO.

MATA DIKLAT

1

2

SILABUSI POKOK BAHASAN

,

2.

I

Industri Desain No 31/2000)

(UU

3 information undisclosed e.RDI dalam kaitan praktek formula obat, - Pendaftaran kewajiban menjaga rahasia - Lisensi/trancbis'nq - Alih teknoloqi - Dasar Kewajiban menjaga RD - Penyidikan - Tindak Pidana RD 1. Pengertian Desain Industri 2. Subjek DI 3. Tata cara mengajukan permohonan DI 4. Penyidikan 5. Tindak ?idana DI

FASILlTATOR 4

TEORI

DISKUSI

5

6

PRAK TEK t

UJIAN

JUMLAH

KET.

8

9

10

DTLST (UU ~o32/2ooo)

I I

I

t,,--

1. Pengertian DTLST 2. Lingkup DTLST dapat dapat/ tidak - DI yang mendapat perlindungan - Jangka waktu perlindungan - Lingkup Hak 3. Tata cara mengajukan permohonan DTLST 4. Penyidikan 5. Tindak Pidana DTLST

•

I

,

I

I

!

I I

,, ,

~

I

I I

I

-

2

8

1. Narendra Jatna, SH

2

I

12

I I

I

I

I

I

I

I 3.

!,

RINCIAN JAM PELAJARAN

WIDYAISWARAlPENGAJARf

i

8

11. Brian A. Prasetyo, SH, MU

-r ..

(

.

i 2

12

2

-

I I

,

3

RINCIAN JAM PcLAJARAN

WIDYAISWARA/PENGAJARI NO.

I

MATA DIKLAT

I

1

I

2

I

4.

I Paten (UU No.14/2001)

I

I

SILABUSI POKOK BAHASAN

FASILlTATOR

4

3

1. Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM.

1. Pengertian Paten 2. Manfaat Paten 3. Prinsipprinsip UU Paten - Paten diberikan oleh Negara

I I

,

TEORI

F:l

tuksatu

-

I

DISKUSI

I

PRAK TEK

I

7

6

UJIAN

I

JUMLAH

8

I I

9

!

-

2

I

2

I

I

-

I

KET. 10

12

I

12

I

I

I

I

I

I I

dapat

I -

3

I I

I

1. Indrarti Pudjilestarf

1. 2.

Merk (UU No.15/2001)

:1.

2

8

SH, MS:

I

i I

I

I

6. 7.

I

I

<

4.

5.

2

-

I

II

I I

I

II

8.

6.

I

Hak Cipta No.19/2002)

(UU

1. 2. 3. 4.

I

9

Hak

n

Hak

-

2

12

I

I

I

5.

2

8

1. Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM.

I

oleh

6.

, I I

7. 8.

Jumlah

(.

24

6

-

6

36

4 ~

NO.

RINCIAN JAM PELAJARAN

WIDYAISWARAlPENGAJARI

I

SILABUSI POKOK BAHASAN

MATA DIKLAT

FASILlTATOR

TEORI

DISKUSI

PRAK TEK

UJIAN

JUMLAH

KET.

4

5

6

7

8

S

10

I

3

1

2

v.

KELOMPOKPENUNJANG

1.

Penggunaan senjata api pendek/ laras laras . panjanq.

I

I

Ii

VI.

Paket (tidak termasuk pelajaran) PASKi-fAS TNI Tiin Penyelenggara.

dalam

jam

AU

dan

I 2. I

I

I I

3.

HAKI Ceramah PIDUM . Corarnah KAPUSDIKLAT

I

I

Ii

I Cf:RAMAH 1. Ceramah

I I

I

i

I KAJIAN WAWASAN I

I I

I

I 1.

\

Dirjen

I

I

I

I

I

I

JAM

.',

I I

Jumlah

I

-

i

JUMLAH TOTAL

I

I I

. 64

.

16~1

.

~I 16

I

I

.!

I

96=L

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

e

e

5