PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOM OR
121 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2005
; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
a, bahwa berdasarkan hasil audit Bawa2.da dan hasil evaluasi PPMK ternyata masih ditemukan permasalahan-permasalahan keuangan berupa tunggakan-tunggakan masyarakat penerima manfaatlpeminjam dan penyalahgunaan dana dan/atau dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola; i b, bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disusun suatu peraturan untul\ penyelesaian permasalahan keuangan PPMK dimaksud; c, bahwa berdasarkan pertimbangan seba:jaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyele:;aian Permasalahan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Keiurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2(105,
Mengingat
1, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibllkota Jakarta Negara Repllbiik Indonesia 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kellangan Negara; 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tEintang Perbendaharaan Negara: 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 \entang Pembentukan Peraturan Perundang-lindangan; .
5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 13 Tahlln Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
1 '
2006
tentang
8, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Benluk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dev'an Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta; 9, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Kh'iJ sus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok PengekJlaan Keuangan Daerah; 10, Keputusan Gubernur Propinsi Daerah I
II MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2005, BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peratllran Gubernur ini yang dimaksudkan dengan : 1, Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibllkota Jakarta.
"1
2, Pemerintah Daerah adalah Pemerinlah Provinsi Daerah KhllSUS Ibllkota Jakarta. 3, Gllbernllr adalah Gubernur Provinsi Daerah KhuSllS Ibukota Jakarta, 4, Kotamadya/Kabupaten
Administrasi adalah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribll Provinsi Daerah KhuSllS Ibllkola Jakarta.
5, Walikotamadya/Bupati
Adminislrasi adalah Walikotamadya/Bupati Administrasi Kepuiauan Seribu Provinsi Dae,rah KhllSllS Ibukola Jakarta.
6, Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah' Badan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota; Jakarta,
Pemberdayaan
7, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8, Kecamatan adalah Kecamalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.
"'I '
.'
""J
.'
/
.-"--""'-..
~~"""'-'.~
~.:
""".,;=~.i;,e1l1:l'~~,,,,!==":"".:'~""""""",.,.-~_,_
..,_._<,":.,._.
.. •
,',
9. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daeah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khu8US Ibukota Jakarta. 12. Dewan Kelurahan yang selanjutnya disingkal Dekel adalah Dewan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah merupakan sistem dan pola prosesperubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik melaiui lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, dengan menyediakarl bantuan langsung masyarakat. 14. Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat UPKMK adalah sebagai pengelola dana bergulir PPMK dan mencatat dana hibah. 15. Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga yang seianjutnya disebut TPKRW adalah organisasi pelaksana kegiatan di tingkat RW yang mempunyai kepedulian dan kemampuan melaksanakan pembangunan di tingkat RW. 16.
Unit Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut DUMAS adalah wadah untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung serta mengkoordinasikan permasalahan PPMK pad a tingkat wilayah kerja terkait. BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal2 Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian permasalahan keuangan PPM'< secara terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan tUjuan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK dimaksud mencapai hasil yang optimal dan tuntas. Pasal3 Sasaran penyelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas : a. masyarakat pemanfaat yang masih mempunyai tunggakan dengan kriteria : 1. 2. 3. 4.
enggan mengembalikan; usahanya bangkrut; pindah alamat tanpa lapor; meninggal dunia.
b. Para pengelola yang menyalahgunakan dana dan/atau dana PPMK tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang terdiri a,tas : 1. Dewan Kelurahan 2, Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK); 3. Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga ('PK-RW).
e. Pegawai Negeri Sipil dl Kelurahan yang rm·,nyalahgunakan/meminjam dana PPMK, namun belum ada penyelesaian. BAB III PRIN~IP-PRINSIP
PENYELESAIAN
Pasal4 Prinsip-prinsip dalam penyelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan eara sebagai berikut : a. obyektif, yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK harus berdasarkan fakta dan/atau bukti-bukti autentik yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku; b. efektivitas, yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK harus dilaksanakan dengan tepat sasaran, hl~mat tenaga, waktu dan biaya; e. transparan, yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang berkepflntingan dapat mengetahui perkembangan tindaklanjutnya; d. akuntabilitas, yaitu proses penyelesaian permasalahan keuangan PPMK serta tindaklanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. koordinasi, yaitu pelaksanaan penyelesaianpermasalahan keuangan PPMK harus dilaksanakan melalui kerja sama yang intensif seeara berjenjang dengan Tim Asistensi serta instansi terkait lainnya, agar setiap masalah dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. BAB IV TIM ASISTENSI Pasal5 (1) Untuk penyelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Asistensi/ Satu 'In tugas yang terdiri : a. Tim Asistensi Tingkat Provinsi; b. Tim Asistensi Tingkat Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; e. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan. (2) Tugas Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Tim Asistensi tingkat Provinsi melakukan sosialisasi kebijakan umum dan memantau serta memfasilitasi mengenai tata. eara penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 kepada Tim Asistensi tingkat Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; b. Tim Asistensi tingkat Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan sosialisasi kebijakan operasional dan memantau serta memfasilitasi penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 kepada Satuan Tugas tingkat ..' Kelurahan;
t
e. Satuan Tugas tingkat kelurahan melakukan kegiatan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 seeara terpadu dan terkoordinasi dengan unsur yang terkait guna menjamin penyelesaian seeara efektif, akuntabel, tertib dan lancar, sehingga mencapai sasaran yang dilentukan. (3) Susunan keanggotaan Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sesuai yang tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
BABV I
PROSEDUR KERJA Bagian Kesatu Penyelesaian , Pasal6 (1) Satuan Tugas Tingkat Kelurahan sebagaim,"na dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dalam melaksanakan tugas menyelesaikan penmasalahan keuangan PPMK tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
a. membuat kriteria masyarakat yang menunggak lerbagi alas: 1. 2. 3. 4.
pemanfaat yang pemanfaat yang pemanfaat yang pemanfaat yang
enggan mengembalikan; usahanya bangkrut; . pindah alamat tanpa lapor; meninggal dunia.
b. menyelesaikan penyalahgunaan dana rJan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Dekel, UPKMK, TPK-RW); e. menyelesaikan dana PPMK yang tidal< dapat dipertanggungjawabkan oleh Pegawai Negeri Sipi!.
~.
(2) Penyelesaian terhadap masyarakat yang menunggak dengan kriteria pemanfaa\ yang enggan mengembalikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. memanggil dan/atau mendatangi ter;lpat tinggal penunggak untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi 51 peminjam yang bersangkutan sekaligus untuk mengklarifikasi mengenai kebenaran tunggakan dan jumlah yang belum dikembalikan; b. memproses tindakan yang tunggakan yang masih ada;
dianggap
perlu
untuk
pengembalian
e. mengambil tindakan penyelesaian terhadap tunggakan yang ada sesuai dengan kondisi/keadaan sosial ekonorni si .penunggak dengan cara : 1. jika masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya seeara tunai, maka 'dibuatkan tanda terima dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Kelurahan dan diketahui oleh Lurah setempat;
n
.'
,I'
2, jika masih mempunyai kemarnpuan untuk mengembalikan tunggakannya, tetapi tidak seeara tunal, maka pemlnjam wajlb menyerahkan barang yang dimiliklnya senilai jumlah pinjaman yang lidak dilunasi, yang dilerima oleh Kell;a Dekel dengan membuat be rita acara dan selanjutnya barang tersebut akan dikembalikan kepada pemllik oleh Ketua Dekel, apabila penunggak telah melunasl hutangnya; 3. jika masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya, tetapi dengan eara mencieil, maka yang bersangkutan diwajibkan membuat surat pernyataan yang diketahui suami atau istri di atas meterai yang eUkup dengan:diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Dekel dan Lurah seteillpat; 4. jika tidak mempunyai keillampuan lagi untuk mengembalikan tunggakannya, karena kondisilkeadaan sosial ekonoilli lidak b"rsangkutan Illembuat sural Illeillungkinkan, maka yang permohonan lidak Illaillpu dan oleh Ketua RTI Ketua RW selanjutnya diterbitkan surat kelerangan tidak Illampu bagi yang bersangkutan dengan diketahui oleh Ketua Dekel, dan Lurah setempat.
':(
(3) Penyelesaian terhadap masyarakat yang menunggak dengan kriteria pemanfaat yang usahanya bangkrut sebagailllana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan dengan ketentuarl' sebagai berikut : a. memanggil dan/atau mendatangi tempat'tinggal penunggak untuk melihat kondisi sosial ekonomi dan sekali~Jus mengklarifikasi mengenai kebenaran tunggakan dan jumlah yang Illasih belum dikembalikan; b. meillproses tindakan yang tunggakan yang masih ada;
dianggap
perlu
untuk
rnengeillbalikan
e. mengeillbalikan tindakan penyelesaian. terhadap tunggakan yang ada sesuai dengan kondisi sosial ekonoilli si penunggak yaitu : 1. jika masih mempunyai keillampuan untuk mengembalikan tunggakannya, dengan Illembayar seeara tunai, maka dibuatkan tanda terima dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Dekel dan diketahui oleh Lurah seteillpat; 2. jika masih meillpunyai kemarnpuan untuk Illengembalikan tunggakannya, tetapi tidak seeara tunai, Illaka peminjalll wajib menyerahkan barang yang dimilikinya senilai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi, yang diterima oleh Ketua Dekel dengan membuat be rita acara dan selanjutnya barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik oleh Ketua Dekel setelah pen'.mggak melunasi hutangnya; 3. jika masih mempunyai kemanipuan untuk mengembalikan tunggakannya, tetapi dengan cara mencieil, maka yang bersangkutan berkewajiban membuat surat pernyataan yang diketahui suami atau istri di atas meterai yang eukup dengan diketahui oleh Kelua RT, Ketua RW, Ketua Dekel dan Lurah s81empat: 4. jika tidak mempunyai kemampuan .lagi untuk mengembalikan tunggakannya dengan alasan disebabkan Illusibah banjir/kebakaran dan/atau keadaan sosial ekonomi tidak Illemungkinkan lagi, maka tindakan yang dilakukan oleh Suatu' Tugas Kelurahan kepada yang bersangkutan, adalah dengan membuat surat keterangan tidak mampu oleh Ketua RT/Ketua RW dan diketahui oleh Ketua Dekel, dan Lurah setempat.
t
I
(4) Penyelesaian terhadap masyaral
maka surat cukup Lurah
4. apabila tidak mempunyai kemampiJan lagi untuk mengembalikan sesuai dengan kondisi sosial ekonominya, maka kepada yang bersangkutan diambil tindakan dengan cara dibuatkan surat keterangan tidak mampu oleh Ketua RT/KetllaRW diketahui Ketlla Dekel dan Lurah setempat. 5. apabila yang bersangkutan tidak aiketahui lagi tempat tinggalnya, maka tindakan yang diambil adalah dengan membuat surar keterangan dari Ketua RT/Ketua RW diketahlli oleh Ketua Oekel dan . Lurah setempat. (5) Penyelesaian terhadap masyarakat yang manunggak dengan kriteria pemanfaat yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. memanggil dan/atau mendatangi ahli:varis/keluarganya untuk melihat kondisi sosial ekonominya sekaligus mengklarifikasi kemampuan untuk mengembalikan tunggakan yang masih ada; b. apabila ketentuan sebagaimana tersebllt pada huruf a sudah diketahui, maka tlndakan yang diambil sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku adalah : 1. apabila ahli waris/keluarga masih bersedia untuk membayar tunQgakan den~an cara membayar tunai, maka kepada ahli wans/keluarga dibuatkan tanda bukti penerimaan berupa kuitansi oleh Ketua Oekel dan diketahui oleh Lurah setempat; .
,
.
I
" '
(
2. apabila ahli waris/keluarga masih .mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tetapi tidak secara tunai, maka kepada ahli waris/keluarga wajib menyerahkan barang yang dimilikinya senilai jumlah yang tidak dilunasi, yang dilerima oleh Ketua Dekel dengan membuat berita acara dan selalijutnya barang tersebul akan dikembalikan kepada pemilik apabilalunggakannya lelah dilunasi;
3. apabila ahli waris/keluarga bersedia' membayar tunggakan dengan cara mencicil, maka kepada ahli waris/keluarga dibuatkan sural pernyalaan di atas meterai yang cu,kup oleh Ketua RT/Kelua RW, Kelua Dekel dan dikelahui Lurah sete'npal; /
4. apabila ahli waris/keluarga lidak meillpunyai kemampuan lagi unluk membayar tunggakan almarhum, maka kepada ahli waris/keluarga diberikan sural keterangan lidak m2mpu oleh Ketua RT/Ketua RW dikelahui oleh Kelua Dekel dan Lurah setempal. (6) Penyelesaian lerhadap penyalahgunaan dana dan/alau dana yang lidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Dekel, UPK-MK, TPK-RW). sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b dilakukan dengan kelentuan sebagai berikut : a. memanggil dan melakukan klarifikasi mengenai kebenaran dan jumlah dana yang disalahgunakan dar./atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; b. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku dengan tetap mengedepanl~an musyawarah; c. lerhadap penyelesaian penanganan sebagaimana lersebut pada huruf b dilakukan dengan eara sebagai berikul : 1. apabila yang bersangkutan memba~"ar seeara lunai, maka kepada yang bersangkulan dibualkan tanda bukti penerimaan berupa kuitansi yang dibuat oleh Lurah dan dikelahui oleh Camal selempal;
2. apabila yang bersangkutan membayar dengan cara mencieil, maka jumlah cieilan disesuaikan dengan jumlah uang yang dipakai dengan terlebih dahulu dibuatkan sural pernyataan bagi yang bersangkulan dan istri di atas melerai yang eukup oleh Lurah dan diketahui Camal selempal; 3. apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 tidak berhasil dilakukan, maka diupayakan dengan menjual aset jaminan barang si pengelola senilai jumlah uang yang disalahgunakan/tldak bisa dipertang(, Jngjawabkan dengan membiJal sural kuasa menjual di hadapan Nolaris; 4. apabila upaya sebagaimana tersebut pad a angka 3 tidak dapat dlpenuhi oleh yang bersangkutan,: maka Satuan Tugas lingkal Kelurahan selanJutnya meneruskan permasalahan dimaksud kepada pihak yang berwajib dalam hal ini aparal Kepolisian atau Kejaksaan. (7) Penyelesaian terhadap dana PPfy1K yang tidak dapal dipertanggungjawabkan oleh pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilakukan dengan ketenluan sebagai berikul : a. memanggil pegawai negeri yang bersangkutan untuk mengklarifikasi , kebenaran pinjaman dan besarannya; b. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hasil klarifikasi sebagai berikut :
",
Ii
I.'
1. apabila benar dan bersedia membayar seeara tunal, maka kepada
yang bersangkutan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi oleh Ketua Dekel dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; 2. apabila benar dan bersedia melllba:'ar dengan cara mencicil seliap bUlan melalui pemotongan gaji, maka kepada yang bersangkutan terlebih dahulu dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh istrinya di atas meterai yang eukup oleh Ketua Dekel dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; 3. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan, tetapi tidak seeara tunai, maka kepada yang bersangkutan wajib menyerahkan barang yang dimilikinya senilai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi, yang diterima oleh Ketua Dekel dengan membuat be rita aeara dan selanjutnya barang aka:'1 dikembalikan kepada pemilik apabila tunggakannya telah dilunasi; 4. apabila upaya sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak dipenuhi, maka selar.jutnya Satuan Tugas Kelurahan melaporkan permasalahan dimaksud kepada Walikota/Bupati Administrasi Kepulauan Seribu untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undallgan;
c
5. apabila berdasarkan hasil klarifikasi, ternyata pegawai negeri dimaksud tidak terbukti meminjam dana PPMK, maka kepada yang bersangkutan dibuatkan surat pernyataan di atas meterai eukup oleh Ketua Dekel dan diketahui Llirah setE'mpat. Bagain Kedua Pengadministrasian Pasal7 Pengadministrasian hasil penyelesaianipermasalahan keuangan PPMK tahun 2001 sampai dengan tahun 200j sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan eara sebagai berikut : a. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan permasalahan keUi ngan PPMK dilakllkan dengan membayar tunai, maka oleh UPKMK dieatat terlebih dahulu di dalam pembukuannya dan selanjutnya uangnya disetor ke Rekening II Oekel di Bank OKI; b. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan cara menyerahkan barang senilai jurnlah barang pinjaman yang tidak dilunasi, maka Oekel menjual barang tersebut dan apabila dari hasil penjllalan, masih ada kelebihan:' dari jumlah hutangnya, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik, dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh UPKMK disetor ke rekening 11 Dekel di Bank OKI setelah terlebih dahulu dieatat dalam pembukuan; e. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam menyelesaikan permasalahan keua'ngan PPMK dilakukan dengan cara mencicil, maka kepada yang bersangkutan berkewajiban membuat surat pernyataan, yang rY:ana dokumen tersebut disimpan dengan tertib dan aman oleh Dekel; .
d. apabHa penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri SipH tidak marnpu lagi untuk menyelesaikan hutangnYil, maka seluruh dokumen yang menjadi bukti-buktinya harus disimpun oleh Dekel dengan tertib dan ' aman: e. apabila penyelesaian permasalahan keuangan PPMK dari penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada pihak yang berwajib, maka selama dalam prOf8S penyelesaian permasalahan tersebut harus diikuti oleh Dekel s·ampai ada hasil penyelesaian secara tuntas. BABVI PELAPORAN Pasal8 Pelaporan terhadap hasil penyelesaian [T1asalah keuangan PPMK Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: t,
a. Satuan Tugas tingkat Kelurahan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Asistensi tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu cq. Kepala BPM Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu setiap minggu dengan mempergunakan fo!m. L.3 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini; b. Tim Asistensi tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Asistensi tingkat Provinsi cq. Kepala BPM setiap 2 (dua) minggu sekali dengan rnempergunakan form L.2 sebagaimana tercantum pad a Lampiran IV Peraturan Gubernur ini; c. Tim Asistensi tingkat Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dengan mempergunakan form L1 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini. BABVII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal !1 (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat. (2) Pengawasan terhadap kegiatan penyelesaian masalah keuangan PPMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dengan mekanif,me sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYANJ Pasal10 Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah keuangan PPMK tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dae;rah Khusus Ibukota Jakarta pad a DASK Badan Pemberdayaan Masyarakat. .
BAB IX PENUTUP Pasal11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tangiJal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2006
~UBERNUR F'ROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, t
SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta padatanggal 5 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH PR VINSI ERAH KHUSUS IBUKOTA J KART,
RITOLA T NIP 1400 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 124.
.
)
:
~..
'
Lampiran I
Peraturan Gub~rnur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 TAHUN 2006 Tanggal 24 N0vember 2006
"
TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM PEMBEROAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN 2001-2005 TINGKAT PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Pengarah
: 1, Wakil Gubernur Provinsi OK! 'Jakarta 2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 3. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Kepala Badan PengawasanDaerah Provinsi OKI Jakarta 5. Kepala Badan Perencanaan Oaerah Provinsi OKI Jakarta
Penanggung Jawab
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi OK! Jakarta
Wakil Penanggung Jawab
Kepala Bidang Tata Praja Bawc!,'sda Provinsi OKI Jakarta
Ketua Sekretaris Anggota
: Kepala Bidang UEM BPM Provinsi OKI Jakarta Kasubbid Pengelolaan Bantuar,'BPM Provinsi OKI Jakarta 1. Unsur Bapeda Provinsi OKI,Jakarta
2. Unsur Bawasda Provinsi OK! Jakarta 3. Unsur BPM Provinsi OKI Jakarta 4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta 5. Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi OKI Jakarta 6. Unsur Biro Adm. Wilayah Sdda Provinsi OKI Jakarta Sekretariat
1. Unsur BPM Provinsi OKI Jakarta 2. Unsur Bawasda Provinsi OKI Jakarta 3. Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi OKI Jakarta
VGUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, i
SUTIYOSO
i, "
Lampiran II
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nemer Tanggal
\.
TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN IZEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAI-IUN 2001-2005 TINGKAT KOTAMADYNKABUPATEN ADMINISTRASI
Pengarah
Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi Kepala Kepolisian Resort Metro Jaya (Kapelres) Komandan Distrik Militer (Dandim) Sekretaris Kodya/Kabupatel1 Administrasi Asisten Kesmas Sekodya/Setkab Administrasi Kepala Bawaskodya/Bawaskab Administrasi Kepala Bapekodya/Bapekah Administrasi
Penanggung Jawab
Kepala BPM Kodya/Kabupaten Administrasi
Wakil Penanggung Jawab
Kepala Seksi Tata Praia
Ketua
,,
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bawa~kodya/Bawaskab
Administrasi
: Kepala Seksi UEM BPM Kodya/Kabupaten Administrasi
Sekretaris
Kasubbag Tata Usaha BPM Krldya/Kabupaten Administrasi
Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sekretariat
Unsur Bapekodya/Bapekab Administrasi Unsur Bawaskodya/Bawaskab Administrasi Unsur BPM Kotamadya/Kabupaten Administrasi Unsur Bagian HUkum Setkodya/Setkab Administrasi Unsur Bagian Keuangan Sdkodya/Setkab Administrasi Unsur Bagian Adm. Wilayah Setkodya/Setkab Administrasi
: 1. Unsur BPM Kotamadya/Kabupaten Administrasi 2. Unsur Bawaskodya/Bawashab Administrasi 3. Unsur Bagian Keuangan Setkodya/Setkab Administrasi
VGUBERNUR pROVINSI DAERAH KHUSUS IB\JKOTA JAKARTA, f
SUTIYOSO
/'..I
('
t ., \ r "., ,
Lampiran III
: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta Nemer Tanggal
121' TAHUN 2006 24 November 2006
SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHANI<EUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN 2001-2005 TINGKAT KELURAHAN KOTAMADYAIKABUPATEN ADMINISTRASI
Pengarah
1. Camat 2. Kapolsek 3. Koramil
Penanggung Jawab
Lurah
.- Ketua Pelaksana
Ketua Dewan Kelurahan
Wakil Penanggung Jawab
Sekretaris Kelurahan
Sekretaris
Kepala Sub Seksi Pemberdayaan
Wakil Sekretaris
: Kepala Sub Seksi Pemerintahan
Anggeta
1. Wakil Ketua Dewan Kelurahan 2. Unsur Kelurahan ( 1 orang) 3. Unsur Babinsa ( 1 orang) 4. Unsur Babinkantibmas ( 1 orang) 5. Tokoh Agama ( 1 orang)
Sekretariat
1. Unsur Kelurahan ( 1 orang) 2. Unsur UPK-MK ( 1 orang)
Yc>UBERNUR PROV\NSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
+
SUTIYOSO
,
.\
Lampiran IV
: Keputusan Gubernur Provinsi Daeral1 Kilusus Ibukota Jakarta Nomor
121;- AHUN 2006
Tanggal 24 November' 2006
FORMAT PELAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAl OENGAN TAHUN ANGGARAN 2005
FORM L1
LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAl OENGAN TAHUN ANGGARAN 2005 TINGMT PROVINSI OKI JAKARTA, BULAN .
FORM L.2
LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAM PAl OENGAN TAHUN ANGGARAN 2005 TINGKfllT KOTAMAOYN KABUPATEN AOMINISTRASI F'ROVINSI OKI JAKARTA, OARI TANGGAL S.D. . .
FORM L.2
LAPORAN TIM ASI8TENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI OENGAN TAHUN ANGGARAN 2005. TINGKAT KELURAHAN .............................................. KOTAMAOYNKABUPATEN ADMINI8TRASI................. PROVINSI OKI JAKARTA, OARI TANGGAL 80 .
VGUBERNUR ;JROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, t
8UTIYOSO
.'-", ","
_.'-"
LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 S.D TAHUN ANGGARAN 2005 TINGKAT PROVINSI OKI JAKARTA BULAN . Jumlah No
I
Sasaran Tugas
Pemanfaal (Orang)
Jumlah (Rp)
~,.
Cara Penyelesaian Masalah Keuanqan PPMK Uang Tunal Jumlan Oranq
Jumlah Rp
Barang (Unit)
Mencicil Jumlah Orang
Jumlah Rp
Sural Pernyalaan Tidak Mampu Jumlah Jumlah Rp OranQ
Ket
Tunggakan oleh pemanfaal dengan krileria : 1. Enggan MengembaliKan
i
2. Usaha Bangkrut 3. PincJah Alamat Tanpa Lapor 4. MeninggalDunia II
Pengelala yang menyalahgunaKan/tidak dapat mempenanggungjawabkan dana PPMK 1. Dewan Kelurahan
2. UPK-MK 3. TPK-RW
III
Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakanl meminjam belum dikembalikan
JaKarta,
,
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakal Provinsi DKI Jakarta,
( ...
NIP
~
-, LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SO TAHUN ANGGARAN 2005 T1NGKAT KOTAMADYAlKABUPATEN ADMINISTRASI '" . S.D .. PROVINSI OKI JAKARTA TAHUN DARI TANGGAL
I
Sasaran Tugas
Pemanfaat (Orang)
Jumlah (Rp)
Uang Tunal Jumlah OranQ
Jumlah Rp
Barang (Unit)
Sural Pemyataan Tidak Mamou Jumlah Jumlah Rp Orano
Mencicil Jumlah Orang
Jumlah Rp
Kel
Tunggakan oleh pemanfaal dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan
2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Lapcr 4. Menlnggal Dunia II
Pengelola yang menyalahgunakan/tidak dapal mempertanggungjawabkan dana PPMK 1. Dewan Kelurahan
2. UPK-MK 3. TPK-RW III
Pegawal Negeri Sipil yang menyalahgunakanl meminjam belum dikembalikan
---------
_._--~-
Jakarta, MengetahuilMenyetujui : WalikotamadyaiBupali Adm.
(
.
NIP
Kepala BPM Kolamadyalkab. Adm
)
",1 '
Cara Penvelesaian Masalah Keuanqan PPMK
Jumlah No
'-.
(
.
...
NIP
)
LAPORAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 S.D TAHUN ANGGARAN 2005 TINGKAT KELURAHAN KOTAMADYNKABUPATEN ADMINISTRASI . PROVINSI DKI JAKARTA DARI TANGGAL S.D .
Sasaran Tugas
Pemanfaat
(Orang)
I
Uang Tunai Jumlah Orana
Jumlah Rp
Barang (Unit)
Surat Pemyataan Tidak MamDu Jumlah Jumlah Rp Orana
Mencicil Jumlah Oranq
Jumlah Rp
Ket
Tunggakan oleh peman!aat dengan kriteria : 1. 2. 3. 4.
II
Jumlah (Rp)
d-
Cara Penvelesaian Masalah Keuanqan PPMK
Jumlah No
L...
Enggan Mengembalikan Usaha Bangkrut Pindah Alamat Tanpa Lapor Meninggal Dunia
Pengelola yang menyalahgunakanltidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK 1. Dewan Kelurahan 2 UPK-MK 3. TPK-RW
III -..
Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakanf meminjam belum dikembalikan
-
-
.
,
-
0_'-,
.'----
___
Jakarta, MengetahuilMenyetujui : Kepala Kelurahan ',' ......
(
NIP
......
Dewan Ke\urahan .
Ketua
)
(
..
.,
_.......
LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SO TAHUN ANGGARAN 2005 TINGKAT PROVINSI OKI JAKARTA BULAN .. Cara Penvelesaian Masalah Keuanaan PPMK
Jumlah No
I
Sasaran Tugas
Pemanfaat (Orang)
Jumlah (Rp)
Uang Tunal Jumlah Orana
Jumlah Rp
Barang (Unit)
Mencicil Jumlah Orana
Jumlah Rp
Surat Pernyataan Tidak MamDu Jumlah Jumlah Rp Orana
Tunggakan oleh pemanfaat dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan 2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Lapor 4. Meninggal Dunia
II
Pengelola yang menyalahgunakan/tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK 1. Dewan Kelurahan 2. UPK-MK 3 TPK-RW
III
.!".
Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakanl meminjam belum dikembalikan
Jakarta, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakal Provinsi DKI Jakarta,
(
... - ....
NIP
-.)
Ket
